DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 22 Tahun 2022

Nomor: 22
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4288);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4.Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 542); Mengingat
7.Peraturan Nebteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat 'dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 870);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 Nomor 136). MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2.Pemerintah Daerah adaJah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubemur Sulawesi Utara.
4.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Penerima Bantuan Hukum.
5.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
6.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. \ cuma-cuma kepada
7.Masyarakat Miskin adalah Masyarakat Provinsi yang kondisi sosial ekonominya berada di bawah garis kemiskinan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak mampu dan Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentan Peraturan Perundang-Undangan.
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
12.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
14.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran dari APBD kepada Pemberi Bantuan yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan hukum.
15.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.
16.Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 2

(1)Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir dan tembusannya kepada Gubemur.
(2)Dalam ha! Pemohon Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan tidak mempunyai kemarnpuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat
(3)Perrnohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.identitas Pemohon; dan
2. b.uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
(4)Pennohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dan ayat (2) harus disampaikan oleh Pemohon Bantuan Hukum secara langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja.

Pasal 3

(I) Perrnohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud daJam Pasal 2 harus melampirkan:

a.fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
b.surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili pemohon bantuan hukum;
c.dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
d.surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.

(2)Dalam perrnohonan Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
1. a.kartu jaminan kesehatan masyarakat;
2. b.kartu bantuan langsung tunai;
3. c.kartu keluarga sejahtera;
4. d.kartu beras miskin;
5. e.kartu Indonesia pintar;
6. f.kartu Indonesia sehat;

Pasal 4

Pemberian bantuan hukum hanya dapat dilakukan oleh pemberi bantuan hukum di Sulawesi Utara yang telah diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(!) Pemberian Bantuan Hukum hanya dapat dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang terdaftar pada pemberi bantuan hukum.

(2)Dalam memberikan bantuan hukum, advokat harus memenuhi persyaratan:
1. a.terdaftar pada salah satu pemberi bantuan hukum yang terakreditasi;
2. b.tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organiassi induk; dan
3. c.tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/ atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pemberi bantuan hukum.

Pasal 6

(II Pemberian Bantuan Hukum melakukan pemeriksaan terhadap permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 setelah mendengarkan uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan pemohon bantuan hukum;

(2)Pemberi Bantuan Hukum setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (I) memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta risiko yang mungkin dihadapi kepada pemohon bantuan hukum.

Pasal 7

(1)Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalarn jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.
(2)Dalam hal pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa dari penerima bantuan hukum.
(3)Dalam hal pemberi bantuan hukum menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) pemberi bantuan hukum wajib menyatakan alasan penolakan.

Pasal 8

(I) Gubemur menjalin kerjasama dengan organisasi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan dan terakreditasi dalam memberikan bantuan hukum dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

(2)Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubemur menunjuk Kepala Biro Hukum selaku wakil Pemerintah dan yang bertugas melaksanakan kerjasama pemberian bantuan hukum dan penyalur bantuan hukum.

BAB ILL

Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 9

(1)Anggaran Bantuan Hukum bersumber dari APBD yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan ditempatkan dalam APBD Biro yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.
(2)Jumlah anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan daerah.
(3)Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan Dana Bantuan Hukum a.tau penanganan perkara Litigasi atau Non Litigasi secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum disertai dengan laporan penyelesaian perkara dan data pendukung.
(4)Dana Bantuan Hukum diberikan melalui lembaga Pemberi Bantuan Hukum.
(5)Permohonan Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
1. a.permohonan Dana Bantuan hukum;
2. b.bukti berbadan hukum kantor Pemberi Bantuan Hukum;
3. c.sertifikat akreditasi Pemberi Bantuan Hukum;
4. d.struktur organisasi Pemberi Bantuan Hukum;
5. e.surat keterangan domisili kantor Pemberi Bantuan Hukum;
6. f.fotocopy buku rekening Pemberi Bantuan Hukum;
7. g.fotocopy nomor pokok wajib pajak Pemberi Bantuan Hukum;
8. h.surat kuasa pemohon/penerima bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
  1. 1.surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan Dana Bantuan Hukum dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dalam kasus yang sama; J. surat keterangan miskin penerima bantuan hukum;
9. k.fotocopy permohonan dari pemohon bantuan hukum;
  1. 1.surat persetujuan dari Pemberi Bantuan Hukum alas permohonan pemohon bantuan hukum; dan
10. m.Fotocopy kartu tanda penduduk/kartu keluarga penerima bantuan hukum. \

Pasal 10

(!) Dana Bantuan Hukum diberikan untuk kegiatan Litigasi dan Non Litigasi.

(2)Penetapan besaran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemapuan keuangan daerah.
(3)Penetapan besaran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (!) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

(I) Untuk pennohonan dana bantuan hukum litigasi, selain harus memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) juga melampirkan bukti sebagai berikut:

a.untuk perkara pidana, melampirkan bukti: I. dakwaan;
1. 2.tuntutan;
2. 3.pledoi;
3. 4.putusan tingkat pertama;
4. 5.memori/kontra memori banding;
5. 6.putusan tingkat banding;
6. 7.memori/kontra memori kasasi; dan
7. 8.putusan Mahkamah Agung.
b.untuk perkara perdata, melampirkan : I. pendaftaran gugatan; 2.jawaban;
1. 3.replik/duplik;
2. 4.putusan tingkat pertama;
3. 5.memori/kontra memori;
4. 6.putusan tingkat banding;
5. 7.memori/kontra memori kasasi; dan
6. 8.putusan Mahkamah Agung.
c.untuk perkara tata usaha negara, melampirakan bukti: I. gugatan;
1. 2.duplik;
2. 3.putusan tingkat pertama;
3. 4.memori/kontra memori;
4. 5.putusan tingkat banding;
5. 6.memori/kontra memori kasasi; dan
6. 7.putusan Mahkamah Agung.

(2)Lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disesuaikan pada setiap tingkatan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4288);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4.Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 542); Mengingat
7.Peraturan Nebteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
8.Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat 'dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 870);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 Nomor 136). MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2.Pemerintah Daerah adaJah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubemur Sulawesi Utara.
4.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Penerima Bantuan Hukum.
5.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
6.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. \ cuma-cuma kepada
7.Masyarakat Miskin adalah Masyarakat Provinsi yang kondisi sosial ekonominya berada di bawah garis kemiskinan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak mampu dan Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentan Peraturan Perundang-Undangan.
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
12.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
14.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran dari APBD kepada Pemberi Bantuan yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan hukum.
15.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.
16.Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 2

(1)Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir dan tembusannya kepada Gubemur.
(2)Dalam ha! Pemohon Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan tidak mempunyai kemarnpuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat
(3)Perrnohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.identitas Pemohon; dan
2. b.uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
(4)Pennohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dan ayat (2) harus disampaikan oleh Pemohon Bantuan Hukum secara langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja.

Pasal 3

(I) Perrnohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud daJam Pasal 2 harus melampirkan:

a.fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
b.surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili pemohon bantuan hukum;
c.dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
d.surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.

(2)Dalam perrnohonan Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
1. a.kartu jaminan kesehatan masyarakat;
2. b.kartu bantuan langsung tunai;
3. c.kartu keluarga sejahtera;
4. d.kartu beras miskin;
5. e.kartu Indonesia pintar;
6. f.kartu Indonesia sehat;

Pasal 4

Pasal 5

(!) Pemberian Bantuan Hukum hanya dapat dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang terdaftar pada pemberi bantuan hukum.

(2)Dalam memberikan bantuan hukum, advokat harus memenuhi persyaratan:
1. a.terdaftar pada salah satu pemberi bantuan hukum yang terakreditasi;
2. b.tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organiassi induk; dan
3. c.tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/ atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pemberi bantuan hukum.

Pasal 6

(2)Pemberi Bantuan Hukum setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (I) memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta risiko yang mungkin dihadapi kepada pemohon bantuan hukum.

Pasal 7

(1)Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalarn jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.
(2)Dalam hal pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa dari penerima bantuan hukum.
(3)Dalam hal pemberi bantuan hukum menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) pemberi bantuan hukum wajib menyatakan alasan penolakan.

Pasal 8

(2)Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubemur menunjuk Kepala Biro Hukum selaku wakil Pemerintah dan yang bertugas melaksanakan kerjasama pemberian bantuan hukum dan penyalur bantuan hukum.

BAB ILL

Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 9

(1)Anggaran Bantuan Hukum bersumber dari APBD yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan ditempatkan dalam APBD Biro yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.
(2)Jumlah anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan daerah.
(3)Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan Dana Bantuan Hukum a.tau penanganan perkara Litigasi atau Non Litigasi secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum disertai dengan laporan penyelesaian perkara dan data pendukung.
(4)Dana Bantuan Hukum diberikan melalui lembaga Pemberi Bantuan Hukum.
(5)Permohonan Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
1. a.permohonan Dana Bantuan hukum;
2. b.bukti berbadan hukum kantor Pemberi Bantuan Hukum;
3. c.sertifikat akreditasi Pemberi Bantuan Hukum;
4. d.struktur organisasi Pemberi Bantuan Hukum;
5. e.surat keterangan domisili kantor Pemberi Bantuan Hukum;
6. f.fotocopy buku rekening Pemberi Bantuan Hukum;
7. g.fotocopy nomor pokok wajib pajak Pemberi Bantuan Hukum;
8. h.surat kuasa pemohon/penerima bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
  1. 1.surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan Dana Bantuan Hukum dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dalam kasus yang sama; J. surat keterangan miskin penerima bantuan hukum;
9. k.fotocopy permohonan dari pemohon bantuan hukum;
  1. 1.surat persetujuan dari Pemberi Bantuan Hukum alas permohonan pemohon bantuan hukum; dan
10. m.Fotocopy kartu tanda penduduk/kartu keluarga penerima bantuan hukum. \

Pasal 10

(!) Dana Bantuan Hukum diberikan untuk kegiatan Litigasi dan Non Litigasi.

(2)Penetapan besaran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemapuan keuangan daerah.
(3)Penetapan besaran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (!) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

(I) Untuk pennohonan dana bantuan hukum litigasi, selain harus memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) juga melampirkan bukti sebagai berikut:

a.untuk perkara pidana, melampirkan bukti: I. dakwaan;
1. 2.tuntutan;
2. 3.pledoi;
3. 4.putusan tingkat pertama;
4. 5.memori/kontra memori banding;
5. 6.putusan tingkat banding;
6. 7.memori/kontra memori kasasi; dan
7. 8.putusan Mahkamah Agung.
b.untuk perkara perdata, melampirkan : I. pendaftaran gugatan; 2.jawaban;
1. 3.replik/duplik;
2. 4.putusan tingkat pertama;
3. 5.memori/kontra memori;
4. 6.putusan tingkat banding;
5. 7.memori/kontra memori kasasi; dan
6. 8.putusan Mahkamah Agung.
c.untuk perkara tata usaha negara, melampirakan bukti: I. gugatan;
1. 2.duplik;
2. 3.putusan tingkat pertama;
3. 4.memori/kontra memori;
4. 5.putusan tingkat banding;
5. 6.memori/kontra memori kasasi; dan
6. 7.putusan Mahkamah Agung.

(2)Lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disesuaikan pada setiap tingkatan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.