DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 23 Tahun 2017

Nomor: 23
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang maksud, tujuan, dan sasaran, asas dan strategi penyelenggaraan pemerintah berbasis TIK, perangkat sistem jaringan dan aplikasi penyelenggaraan pemerintah berbasis TIK, tata kelola data, tanda tangan elektronik, kerja sama dengan instansi vertikal dan pihak ketiga, keamanan penggunaan dan pemanfaatan TIK, pengembangan sistem jaringan dan aplikasi, sumber daya manusia pengelola TIK, pemeliharaan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, komite pengarah TIK, dan pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penyelenggaraan Pemerintahan BerbasisTeknologiInformasidanKomunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara; Mengingat :1.Undang-UndangNomor47Prp1960jo.Undang-UndangNomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah TingkatISulawesi Utara; 2.Undang-Undang Nomor11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang 1 fN, /”S Menetapkan: PerubahanKedua AtasUndang-UndangNomor23 Tahun2014 tentangPemerintahanDaerah; 5.PeraturanPemerintahNomor82Tahun2012 tentang PenyelenggaraanSistemDanTransaksi Elektronik; 6.PeraturanPemerintahNomor18 Tahun2016tentang Perangkat Daerah; 7.InstruksiPresidenNomor3Tahun2003 tentangKebijakan Dan StrategiNasional Pengembangan e-Govemment, &PeraturanMenteriKomunikasidanInformatikaNomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentangPenggunaan Nama Domaingo.iduntukSitusWebResmi Pemerintah Pusatdan Daerah; 9.Peraturan Menteri KomunikasidanInformatikaNomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentangPanduanUmum Tata Kelola TeknologiInformasidanKomunikasi Nasional; 10.Peraturan Menteri KomunikasidanInformatikaNomor23 Tahun2013 tentang Pengelolaan NamaDomain;

11.PeraturanMenteri KomunikasidanInformasiNomor5Tahun 2015 tentang RegistrarNamaDomainInstansiPenyelenggara Negara; 12.Peraturan MenteriDalamNegeri Nomor80 Tahun2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 13.Peraturan DaerahProvinsiSulawesi UtaraNomor4Tahun 2016 tentang PembentukandanSusunanPerangkat Daerah Provinsi SulawesiUtara; 14.PeraturanGubemurSulawesi UtaraNomor66Tahun2016 tentang Kedudukan,SusunanOrganisasi,Tugasdan Fungsi sertaTataKeijaDinas Komunikasi,Informatika, Persandian dan Statistik DaerahProvinsi Tipe B Provinsi SulawesiUtara; MEMUTUSKAN: PERATURANGUBERNUR SULAWESIUTARA TENTANG PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASIDI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESIUTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 2.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 2
3.DinasKomunikasi,Informatika,PersandiandanStatistikadalah Dinas Komunikasi,Informatika, PersandiandanStatistik DaerahProvinsi SulawesiUtara. 4.PejabatPengelola InformasidanDokumentasiOrganisasi Perangkat DaerahyangselanjutnyadisebutPPIDPembantudi PerangkatDaerah adalah pejabatbertanggungjawabdi bidang penyimpanan,pendokumentasian,penyediaan,dan/atau pelayanan informasipadaPerangkatDaerahdi lingkungan PemerintahDaerahProvinsiSulawesi Utara. 5.AnggaranPendapatandanBelanja DaerahProvinsiSulawesi Utarayangselanjutnya disingkatAPBDProvinsi SulawesiUtara, adalahrencana keuangantahunanPemerintahProvinsi SulawesiUtarayangdibahasdandisetujui bersamaoleh PemerintahProvinsi SulawesiUtara danDewan Perwakilan RakyatDaerahProvinsiSulawesi Utara,danditetapkan dengan Peraturan DaerahProvinsiSulawesi Utara. 6.Aplikasiadalahprogramkomputer yangdibangununtuk membantu proses pekerjaan. 7.BasisDataadalahkumpulan dariberbagaijenisdatayang disusun secara sistematis dan terstrukturberdasarkanmetode tertentusesuaikaidahteknologi informasidankomunikasi,dan merupakan dasar penyusunaninformasi. 8.CommandCenteradalahsuatutempat bagiserangkaian perangkat sistemelektronikdan komputer, perangkat komunikasi,mediapenyimpanandata dankomponenterkait secaraterintegrasiyangberfungsiuntukmendukung jaringan danaplikasi berbasisTIKsebagai pusat serangkaian perangkat sistem elektronik berupa jaringan,aplikasi,komputerisasi dan perangkat informasi lainnyasertamedia penghimpundatayang terintegrasi berbasisTIK, danmenjadipusatpengendalidan pengambilankeputusanpimpinan daerahdan pusatmonitoring, evaluasidanpelaporanserta pusat pelayanan informasidan komunikasi publik. 9.Data adalah catatan atas kumpulan faktaataudeskripsidari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol,gambar,peta, tanda,isyarat,tulisan,suara danbunyi,yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatuide,objek, kondisiatau situasi.
10.Domainadalahpengkonversian dari alamatInternetProtocolke alamat namadomain. 11.E-Govemmentadalah pemanfaatanteknologi informasidan komunikasi dalamproses manajemen pemerintahanuntuk meningkatkanefisiensi, efektivitas,transparansi,dan akuntabilitaspenyelenggaraan pemerintahan.
12.Ekstranet adalahjaringan tertutup yang menghubungkan berbagai Intranetyangada antar unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. 13.Emailmerupakan singkatan darielectronic mail yang berarti suratelektronik adalah cara pengiriman data,fileteks,foto digital,ataufile-fileaudio danvideodari satu komputer ke komputer lainnya, dalam suatu jaringan komputer.
14.Grand Designadalah rancang bangunTIKsecara menyeluruh yang dapat digunakan sebagai acuan penerapan e-Govemment di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 3 15.Informasiadalah data berupafakta,keterangan,pemyataan, gagasan,dan tanda-tandayangtelahdiolahmenjadibentuk yangmengandungarti,nilaidanterukur bagi penerimanyayang dapatdilihat,didengar,dandibaca yangdisajikan dalam berbagaikemasan danformatsesuaidengan perkembangan tekknologiinformasidankomunikasi secara elektronikataunon elektronik. 16.Informatikaadalahpemanfaatanperangkat-perangkat berkemampuan komputerisasi dalampengelolaaninformasi termasukdalam pemrosesan,pengarsipan,dan penyebaran informasiagardapatdilihat,didengardandibaca. 17.Infrastruktur adalahperangkatkeras,perangkatlunak,dan peralatantelekomunikasi,yangketikadigunakanbersama menjadi pondasi dasaruntukmendukungpelaksanaan e-government. 18.InfrastrukturJaringan adalahjaringan telekomunikasi yang menghubungkan jaringan lokal denganintranetdan internet. 19.InfrastrukturJaringanLokaladalah jaringan komputeryang saling terhubungkeserver dengan menggunakantopologi tertentu. 20.Infrastruktur JaringanLokalPemerintah Daerahadalah jaringan komputeryangsaling terkoneksi antar Perangkat Daerah. 21.Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronikyang berbedauntuk dapatbekerja secaraterpadu. 22.Internetadalahsejumlahbesar jaringan komputeryang menghubungkanLAN/WAN,WiFi,intranet dan jaringan komputer lain diseluruhdunia, yangterhubungmelaluiprotocol TCP/IP. 23.InternetProtocolatau Protokol Internet yangselanjutnya disingkatIPadalahprotokollapisan jaringanatau protokol lapisaninternetwork yangdigunakan oleh protokol TCP/ IP untukmelakukan pengalamatan dan routing paketdata antar host-hostdi jaringan komputer berbasisTCP/IP. 24.Intranet adalah jaringantertutupyang menghubungkan berbagaiLAN/WAN(WideAreaNetwork),WiFi(Wireless Fidelity) yangadadiunit-unit organisasidi lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. 25.Jaringanlokal adalah jaringan komputer dalamsuatu unit organisasi,yang biasa dikenal denganLAN(LocalArea Network)/WLAN(Wireless FidelityLocalArea Network). 26.JaringanKomputer adalah jaringan telekomunikasi yang mengijinkan komputeruntuksaling bertukar data danberbagi sumber daya. 27.Keamanan Informasi adalahproteksi informasidan sistem informasi dari akses, penggunaan,penyebaran, pengubahan, gangguan,atau penghancuran oleh pihakyang tidak berwenang. 28.Komite PengarahTIKadalah sebuah manajemenTIKyang berperan untuk mensinergiskan dan mengintegrasikan Rencana TIKinstitusi yang mengakomodir kepentingan seluruh Perangkat Daerah, mensinergiskan rencana belanja/investasi Perangkat Daerah untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih(redudancy)inisiatifTIKserta melakukan reviewatas evaluasi berkala implementasiTIKuntuk memastikan keselarasan dengan rencana semula. 4 29.Komunikasiadalahsuatuprosesyangdigunakanolehsetiap individudalammasyarakat untukmenyampaikaninformasi (pesan,ide,gagasan)dari satu pihakkepihak yang lain, bertukarpikiran,atauberpartisipasidengan kegiatan yang berhubungandenganorang lain melaluimedia perantarayang bersifatelektronikmaupunnonelektronik. 30.Komunikasi Dataadalah pertukarandatasecaraelektronik berupafileyangdilakukanmelaluijaringankomputer baiklokal maupuninternet. 31.ManajemenResikoadalah mengelolaperangkat sistem komputer,perangkat komunikasi,mediapenyimpanandatadan komponenterkait lainnyasebagailangkah antisipasi adanya ancaman ataugangguan terhadap fungsi perangkattersebut. 32.NamaDomainadalahalamat internetpenyelenggara negara, Perangkat Daerah,orang,badanusahadan/ataumasyarakat, yangdapatdigunakan dalam berkomunikasimelaluiinternet, yangberupakodeatau susunan karakteryang bersifatunik untukmenunjukkanlokasi tertentu dalam internet.
33.NetworkOperationCenteryangselanjutnyadisingkatNOC adalahperangkat infrastrukturyangmelakukan fungsi-fungsi pengaturan,pengendalian,danpengawasan jaringan(network) sedemikian rupa sehinggadapatberfungsisesuai dengan standarpelayananyangdiberikan. 34.Pengelolaan DataPemerintahadalah suatukegiatan yang meliputiproses perencanaan,pengumpulan,pengolahan, verifikasidanvalidasi,diseminasidan analisis data. 35.PengelolaanInfrastruktur Jaringan adalahkegiatan yang meliputiinstalasi danpemeliharaan perangkat jaringan.
36.Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, dan pemanfaataninformatikasehingga terlaksananya pengembangane-govemment.
37.Penyelenggaraan Komunikasiadalah kegiatan penyampaian informasi darisatupihakke pihak lain melalui mediaperantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik. 38.Profesionaladalah melakukan suatu pekeijaan dengan keahlian atauketerampilan yang tinggi dengan menggunakansciencedan teknologisebagai perangkat dasaruntukdiimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat. 39.Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakanuntuk menempatkan sistem elektronikdankomponenterkaitnya untukkeperluan penempatan,penyimpanan dan pengolahan data. 40.Security Leveladalah lapisan keamanan sesuai hak aksesyang diberikan. 41.Serveradalah perangkat khusus dalam jaringan komputeryang menjadi tempat bagisemua simpul di dalam jaringanuntk bisa melakukanresourcesharing.
42.Sistem Basis Data adalah sistem yang memuatdata yang terorganisasi, terintegrasi, sistemik dengan baik, sehingga memudahkan penyimpanan, pengolahan,dan penyajian kembali secara elektronis. 43.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, menumumkan,mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. 5 44.Sistem Informasiadalah sekumpulankomponen-komponen hardware,software,network,brainwaredanbasisdatayang bekerjasamasatusama laindalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanandanpenyebarandatadaninformasi untukkeperluanPemerintahDaerah. 45.SistemJaringanadalahkumpulan simpul-simpulsumberdaya perangkatkomputerisasiberupaperangkat-perangkat komputer yang salingterhubungmelaluisistem komunikasidata, sehinggadapatdiakses secara bersama. 46.SistemKeamananTIKadalahsistem pengelolaan keamanan yangbertujuanmencegah,mengatasi danmelindungi sistem TIKdariresiko teijadinyatindakanilegal,sepertipenggunaan tanpaizin,penyusupandanperusakan terhadapberbagai informasi yangdimiliki. 47.SitusWeb(website)adalah sekumpulan halamaninformasiyang berbentukdata,angka,teks, gambar,-video,audioatauberkas lainnyayangtersimpan dalam komputer,dipresentasikandalam bentukhypertextdandapatdiakses melalui jaringaninternet yang disebutbrowser. 48.Source CodeAplikasiadalahsekumpulan instruksi-instruksi komputeratau suatu rangkaian pernyataandalambahasa pemrogramankomputer yang dapatdikonversidandieksekusi sebagai aplikasiprogramkomputer sehingga dapatdibacadan dipahamiolehmanusia. 49.SubDomainadalahanakdomain yangmerupakanbagian dari domainutamadandigunakanuntukmembedakan fungsiatau pembagianareadari sebuah website. 50.TandaTangan Elektronikadalah tandatanganyangterdiri atas Informasi Elektronik yangdilekatkan,terasosiasiatauterkait denganInformasi Elektroniklainnya yang digunakan sebagai alatverifikasiatau autentikasi. 51.TeknologiInformasidanKomunikasi(e-Govemmeni)yang selanjutnya disingkatTIKadalahterminologi teknologi informasi dankomunikasi yangmencakup perangkat keras(hardware), perangkat lunak(software),perangkat jaringan(netware), database,sisteminformasi(infoware)termasuk sistemyang berbasis internet dan sumber daya manusia(humanware),serta saluran dan alat komunikasidatayangwujudnyadapat berupa perangkat kabel dangelombang elektromagnetik yang digunakan agardatadapatdisebar dan diakses secaracepat, akuratdan luas. 52.Teleconferenceadalah pertemuanyangdilakukan olehdua orangatau lebih yangdilakukanmelewati telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut bisa menggunakan suara(audio conference)atau menggunakan audio-video(video conference) yang memungkinkan peserta rapat saling melihat dan mendengar apayangdibicarakan,sebagaimana pertemuan biasa.
53.Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer,dan/atau media elektronik lainnya. 54.Virtual PrivateServer yang selanjutnya disingkatVPSadalah komputer server yang berada di dunia maya, beroperasi selama 24 jam tanpa henti dan terhubung dengan internet. 6 BABII MAKSUD,TUJUAN DANSASARAN Pasal 2

(1)Peraturan penyelenggaraanpemerintahanberbasisTIK (e-Govemment)dimaksudkanuntukmenjadipedomantata kelolapenyelenggaraankepemerintahandalam penggunaandan pemanfaatanTIKolehPerangkat Daerah PemerintahProvinsi Sulawesi Utarasecaraterintegrasi dan bersinergi.
(2)PenyelenggaraanPemerintahan BerbasisTIKbertujuanuntuk: a.mewujudkanSistemdanPenyelenggaraanPemerintahan yangselarasdengantujuanpemerintahan dan pembangunan,serta mendukungstrategidan tujuan Perangkat Daerahdilingkungan Pemerintah DaerahProvinsi Sulawesi Utarauntukmenjalankanvisi-misi Pemerintah DaerahProvinsiSulawesiUtara; b.mewujudkantatakelola penyelenggaraankepemerintahan yang baik melaluipeningkatankualitaskineijadan pelayananpublikolehperangkat Pemerintah Daerah secara profesional, terstruktur, teraturdan terukur,terintegrasi, bersinergi, efektif,efisien,transparan,akuntabel dan berkesinambungan; c.terlaksananya mekanisme penyediaandan aksesinformasi, sistemkomunikasi,danpelayanan publikberbasisteknologi informasidankomunikasiuntukmendukung optimalisasi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah; d.terlaksananyapenyelenggaraanpemerintahanyang profesional,berkualitas,cepat,transparan,akuntabeldan efisien; e.mewujudkan optimalisasi kinerja aparatur dalam pencapaianvisi-misipemerintahprovinsi; dan f.mengoptimalkan pelayanan dan komunikasi publik.

Pasal 3

SasaranPenyelenggaraanPemerintahan BerbasisTIKadalah seluruh Perangkat Daerah. BABIII ASASDAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANBERBASISTIK

Pasal 4

Asas Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi: a.manfaat, penyelenggaraanTIKdidasarkan padanilai manfaat bagiseluruh pihak yangterkait(stakeholders);

b.optimalisasi, penyelenggaraanTIKdilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi biaya dan efektivitas dalam pengolahan data dan penyediaan informasi bagi pemerintah dan publik; 7 c.keterbukaan,penyelenggaraanTIKberorientasipadapelayanan informasikepadapublik sebagaisaranauntukmewujudkan akuntabilitasPemerintahDaerah ProvinsiSulawesiUtara; d.validitas, penyelenggaraanTIKsebagai saranapengelolaandata daninformasi(pengumpulan,penyimpanan, pengolahan,dan penyajiankembali)yang lengkap,akurat,dan mutakhir; e.sinergitas,penyelenggaraanTIKdilaksanakan dengan saling memanfaatkan sistemlainyangtelah adauntuk mengoptimalkanpemanfaatan jaringan; f.integritas,penyelenggaraanTIKdiorientasikanpada keterpaduansistem jaringandanaplikasidata daninformasi guna mendukung pengambilan kebijakanPemerintahDaerah ProvinsiSulawesiUtara danpelayanan informasikepada masyarakat(publik)melaluisistemTIK; g.penyelenggaraanTIKharusmempertimbangkanfaktor keamanan infrastrukturjaringan,aplikasi,data daninformasi; dan h.standarisasi,untukmendukungdanmemberikanlandasan integrasi sistemTIK,makapenyelenggaraanTIKharusdibuat standaryang meliputi: 1)KualifikasiPerangkat keras; 2)KualifikasiPerangkatlunak; 3)KualifikasiMediaJaringanKomunikasi; 4)TataKelolaTIK; 5)Kualifikasi KeamananJaringan danAplikasi,Datadan Informasi;dan 6)KualifikasiSumberDayaManusia.

Pasal 5

StrategiTIK,berupa: a.membangun,mengembangkan,danmengelolaTIKdimasing- masing Perangkat Daerah dengan platform baku dan memperhatikan tugaspokokdanfungsi masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi SulawesiUtara;

b.menggunakanTIKyangdisesuaikan dengankebutuhan masing- masing Perangkat Daerah; c.menyusunstandarminimal spesifikasiTIKyang meliputi perangkat keras,perangkat lunak,sistem basis data,media jaringan,TataKelolaTIK, keamananinformasidan Sumber DayaManusia(SDM)pengelolanya; d.menyusun standarminimal kompetensi bagi sumber daya manusia(SDM)yang akan membangun, mengembangkan, mengelola,dan memeliharaTIKbaik yangberupa perangkat keras,perangkat lunak, sistem basis data, maupun media jaringannya serta sistem keamanannya; dan
e.melakukan pengukuran kinerja aparatur secara kuantitatif sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, penggunaan, penyelenggaraan dan pemeliharaanTIK. 8

Pasal 6

Grand Design TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan :

a.Pemerintah Provinsi menyesuaikan dengan Grand Design TIK sebagai rencana pembangunan dan pengembangan TIK yang selaras dengan tujuan pemerintahan dan pembangunan;
b.Grand Design TIK dalam Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi rujukan bagi Perangkat Daerah dalam mengembangkan infrastruktur, jaringan dan aplikasi;
c.Grand Design TIK dalam Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi: 1) infrastruktur jaringan data dan informasi; 2) arsitektur informasi; 3) arsitektur aplikasi; 4) arsitektur infrastruktur teknologi; 5) organisasi dan manajemen; 6) pendekatan dan roadmap implementasi; 7) SDM pengelola, operator dan programmer; dan 8) Arsitektur keamanan TIK.
d.Grand Design sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah dan dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan alasan keterbatasan SDM yang ada; dan
e.Grand Design dapat diubah atau disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan TIK.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK

a.Penggunaan dan Pemanfaatan TIK di setiap Perangkat Daerah berada di bawah koordinasi PPID pembantu; dan
b.Perangkat Daerah sebagai pengguna dan pemanfaatan merupakan pengelola sistem, infrastruktur, jaringan dan aplikasi TIK sebagaimana dimaksud pada huruf a, mempunyai tugas: 1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain/ Perangkat Daerah dalam pembangunan dan pengembangan sistem jaringan dan aplikasi TIK di Perangkat Daerah; 2) menyusun dan mengembangkan sistem jaringan, aplikasi dan Transaksi Elektronik; 3) melaksanakan bimbingan teknis/sosialisasi/koordinasi/ konsultasi sistem jaringan, aplikasi dan pemanfaatan informasi/data dengan berkonsultasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah; 4) melaksanakan implementasi aplikasi Sistem TIK sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan; 5) mengelola dan menjaga keamanan sistem jaringan, aplikasi, informasi/data; dan 6) melakukan evaluasi, pengkajian, pemanfaatan dan penggunaan TIK. 9 Pasal 8 Setiappenggunaan,pemanfaatan,pengembangandan pemeliharaanjaringandanaplikasi berbasisTIKdikoordinasikan denganDinas Komunikasi,Informatika,PersandiandanStatistik Daerah. a.jaringan KomputerPemerintahProvinsidibangundan dikembangkandalam bentuk jaringanlokal,intranet, extranet maupuninternet; b.pemanfaatan jaringan komputeruntukintegrasiinformasi, komunikasi,akses,danpenyajiandata/informasi;
c.jaringankomputer menyediakan akses informasi secara langsunguntukbahan pengambilan kebijakan Pemerintah Provinsi; d.pengelolaanjaringan lokal(LAN/WLAN)dilakukanoleh PerangkatDaerahyangbersangkutan,sedangkanpengelolaan jaringanintranet/internet dilakukanolehDinasKomunikasi, Informatika,PersandiandanStatistik Daerah dengan menggunakan jaringanWAN;dan e.sistem jaringan Perangkat Daerah menggunakanISP yang berada di Indonesiadan atauISPmilikPemerintah Daerah ProvinsiSulawesi Utara.

BAB IV

PERANGKAT SISTEMJARINGANDANAPLIKASI PENYELENGGARAANPEMERINTAHBERBASISTIK Pasal 9 JaringanKomputer:

Pasal 10

Command Centeradalah: a.sebagai tempat terintegrasinya jaringandan aplikasi Perangkat Daerahmaupun instansi terkait; b.sebagai pusatpengolahandata dan informasi Pemerintah DaerahProvinsi Sulawesi Utara; c.sebagaipusatmonitoring, evaluasi dan pelaporandata dan informasiataskinerja Perangkat Daerah jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara; d.sebagai pusat pengambilankeputusan pimpinan; e.sebagai pusat pelayanan data,informasidan komunikasi publik;dan

f.dikelola oleh Dinas Komunikasi,Informatika,Persandian dan Statistik Daerah dan dapat dibantuoleh Tenaga Harian Lepas dengan kualifikasi keahlian tertentu. 10 Pasal 11 PengelolaanCommandCenterdilakukansebagaiberikut:
a.pengelolaan,pengoperasiandanpengembangan Command CenterdilakukanolehDinas Komunikasi,Informatika, PersandiandanStatistik Daerah;dan b.operasionalCommand CenterdibebankanpadaDPADinas Komunikasi,Informatika,Persandian danStatistikDaerah.

Pasal 12

PerangkatLunakyangdigunakanolehInstansiLingkungan Pemerintah DaerahProvinsiSulawesiUtarauntukpelayanan publik wajib: a.terdaftarpadaDinasKomunikasi,Informatika,Persandian dan Statistik Daerah; b.terjaminkeamanan dankehandalan operasi sebagaimana mestinya;dan c.pengadaan/pembuatandapatdilakukanoleh tenagaPerangkat Daerahataupihakketigayang memenuhi persyaratan.

Pasal 13

Spesifikasiteknispengadaan perangkatlunak barupadasetiap Perangkat Daerahwajibdikonsultasikan/dikoordinasikankepada DinasKomunikasi, Informatika,PersandiandanStatistik Daerah dandisesuaikan dengan standarminimalsebagaiberikut: a.SistemOperasi: 1)sistem operasidalam komputerservermenggunakanLINUX, UNIX,atauWINDOWSNETWORKING, SOLARIS; 2)sistem operasi dalam komputerclientdanstandalonedapat menggunakanLINUX,UNIX,WINDOWS,Java,Mac.OS;dan 3)sistem operasiyangdipergunakanpada setiap komputer haruslegal(berlisensi)ataubersifat Open Source Software (OSS). b.PaketProgramStandar: 1)setiap Perangkat Daerah setidaknya memiliki paket-paket programstandar untukmendukung administrasi perkantoran,yaituMS Office,OpenOffice,atau StarOffice; dan 2)paket-paketprogramstandarpada setiap Perangkat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan berdasar tugas pokokdan fungsi masing-masing. c.Program Aplikasi: 1)programaplikasi dibangun dan dikembangkan untuk dapat dioperasionalkan dalam jaringan dengan mempertimbangkan prinsip interoperabilitas; 2)program aplikasi dibangun dan dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman yangdapat dikoneksikan dengan jaringan; 3)program aplikasi dibangun dan dikembangkan berdasarkan fungsi dan tugas pokok masing-masing Perangkat Daerah; 4)program aplikasi dibangun dan dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas tugas-tugas operasional dan 11 administratifmasing-masingPerangkat Daerah; 5)programaplikasipada setiapPerangkatDaerahterintegrasi dalamjaringanlokal yangmerupakanbagianintegraldari infrastrukturinformasiPemerintahDaerahProvinsiSulawesi Utara; 6)aplikasiyangterkaitdenganlintas sektor perlu dikonsultasikandandirancang,dibuatsecarabersama- samadenganberkoordinasidengan DinasKomunikasi, Informatika,PersandiandanStatistik Daerah dan Instansi/PerangkatDaerah terkaitlainnya; 7)untukmeningkatkankomunikasi,responsifitas pemerintah, danpartisipasimasyarakatdikembangkanaplikasi layanan on-linesebagai mediainteraktif melalui jaringaninternet; 8)setiapsoftwareaplikasiharusselalu menyertakan prosedur backup,restoredansourcecodesertapengimplementasian fungsionalitasnya didalamsoftware aplikasi; 9)setiap pengoperasian softwareaplikasiharusdisertakan dokumentasi sebagaiberikut: a)dokumentasi hasilaktivitastahapan-tahapandalam SDLC(SystemDevelopmentLifeCycle); b)manualPengguna,Operasi,Dukungan Teknisdan Administrasi;dan c)materi transferpengetahuan8sMateriTraining. 10)semua dokumen tersebut angka8)diataswajib dikirimkan ke Dinas Komunikasi,Informatika, Persandian dan Statistik Daerah.

Pasal 14

(1)Aplikasikhususterdiriatas: a.aplikasi Tata Naskah Dinas; b.aplikasi PenilaianKinerja Pegawai;
1. c.aplikasi Sistem InformasiPengelolaanKeuanga Daerah; d.aplikasi Sistem Informasi Kepegawaiandaerah; e.aplikasi Sistem Informasi Perencanaan pembangunan Daerah;
2. f.aplikasi Sistem Informasi EvaluasidanPelaporan bulanan dan tahunan(LKPJ,LPPD,LAKIP); g.aplikasiSatuData;dan h.aplikasi perkantoran lainnya.
(2)Aplikasiumum terdiriatassemua aplikasiyangdikembangkanoleh Perangkat Daerah secaraterpadu dalam rangka untukpelayanan publik.

Pasal 15

Website dan Email:

a.setiap instansi /Perangkat Daerah wajib mempunyai website; b.website instansiwajib dialamatkan sebagai sub domain dari website:www.sulutprov.go.id; c.pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan website, sehingga dapatefektif,efisien dan optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 12
d.tujuan pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah untuk terciptanya penyelenggaraan website yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan Internet;
e.situs Web Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet, menggunakan website http:/ /www.sulutprov.go.id dan website Perangkat Daerah sebagai situs resmi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
f.penanggung jawab content website http:/ /www.sulutprov.go.id adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah, sedangkan penanggung jawab website Perangkat Daerah adalah masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tupoksinya;
g.menu atau konten yang tersedia di Web sebagaimana dimaksud pada huruf e, meliputi minimal: 1) data tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah; 2) struktur organisasi: a) menjelaskan Struktur yang ada di Perangkat Daerah beserta nama Pejabat, alamat, Nomor telepon dan email; b) biodata dari Pimpinan Perangkat Daerah (tampilkan foto). 3) data fungsional yang diinventarisir dan diolah; 4) informasi berbentuk berita/data, video, audio, gambar, simbol; 5) agenda kegiatan; 6) selayang pandang, menjelaskan secara singkat tentang keberadaan Perangkat Daerah (motto, lokasi dalam bentuk peta, visi dan misi); 7) geografi, menjelaskan tentang keadaan topografi, demografi. Data dalam bentuk numeris atau statistik dan harus mencantumkan nama instansi dari sumber datanya; 8) peta sumber daya/ potensi, yaitu peta wilayah dari sumber daya yang dimiliki oleh daerah sesuai tupoksi Perangkat Daerah yang bersangkutan; 9) peraturan-peraturan dan Kebijakan yang berkaitan dengan Perangkat Daerah; 10) program dan Kegiatan, RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah; 11) jenis-jenis layanan dan persyaratan perijinan diupayakan dalam bentuk aplikasi pelayanan perijinan secara on line; 12) laporan ringkasan APBD dan perubahannya yang telah dihasilkan; 13) berita kegiatan dari lingkungan kerja Perangkat Daerah diharapkan berita akan menjadi acuan atau referensi untuk berita yang diterbitkan oleh surat kabar lokal; dan 14) foto kegiatan Perangkat Daerah dan potensi sesuai tupoksi Perangkat Daerah dan harus selalu diupdate/terbaru.
h.pembangunan website di lingkungan Perangkat Daerah harus dilakukan secara interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan website sulutprov.go.id; 13
i.setiap website yang telah terbangun dengan sistem interoperabilitas, wajib memelihara ketersediaan data dan informasi yang aktual;
j.domain atau alamat pada Internet setiap situs web Perangkat Daerah wajib menggunakan ketentuan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
k.semua website Perangkat Daerah wajib ditempatkan di NOC baik sebagai webhosting maupun colocation yang dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah;
l.setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara wajib menggunakan email resmi Pemerintah sebagai alat komunikasi kedinasan paling lambat 1 Oktober 2017 sesuai Surat Edaran Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 6 Tahun 2013, tanggal 27 Mei 2013;
m.email Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara wajib dialamatkan dengan domain @pnsmail.go.id atau @sulutprov.go.id;
n.format alamat email PNSMail adalah nama.pns@pnsmail.go.id;
o.format alamat email sulutprov adalah namapns@,sulutprov.go.id; dan
p.setiap PNS hanya diijinkan memiliki satu alamat email nasional pada PNSMail dan satu alamat email Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada sulutprov.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…