DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 23 Tahun 2021

Nomor: 23
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Layan Publik Tertentu

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pelaksanaan Konfrrmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2021 Nomor 16, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); Mengingat Menirnbang PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJm PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG GUBERNURSULAWESIUTARA

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakian Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Utara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubemur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sadan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Sadan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6.Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (SUMN), atau Sadan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 125);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 3);
8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 7); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUSERNUR TENTANG PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIS PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIANLAYANANPUSLIK TERTENTU. SABI KETENTUANUMUM 2 Menetapkan

(3)( 1)

Pasal 4

Perangkat Daerah melakukan KSWP dan KSWPD sebelum menerbitkan Surat Izin, Rekomendasi, Surat Keterangan dan sejenisnya. Setiap permohonan Surat Izin, Rekomendasi, Surat Keterangan dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah wajib melampirkan KSWPD. KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bapenda.

BAB II

RUANGLINGKUP

Pasal 3

(1)Ruang lingkup Peraturan Gubemur ini meliputi:
1. a.KSWPD;
2. b.Jenis Pelayanan Publik Tertentu yang memerlukan KSWPD;
3. c.Tatacara Pelaksanaan KSWPD; dan
4. d.Pembinaan dan Pengawasan.
(2)KSWPD diberikan kepada Badan Hukum maupun orang pribadi yang tidak memiliki tunggakan Pajak Daerah.
(3)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pajak Kendaraan Bermotor;
2. b.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. c.Pajak Air Permukaan;
4. d.Pajak Bah.an Bakar Kendaraan Bermotor; dan
5. e.Pajak Rokok.
  1. 8.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar paja.k, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  2. 9.Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut KSWPD, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
  3. 10.Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerin tab Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirrnasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
  4. 11.Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 2

(1)Pembentukan peraturan gubemur ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah daerah dalam pelayanan KSWPD di lingkup Pemerintah Daerah.
(2)Peraturan Gubemur ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak daerah. 3 BABV TATACARA PELAKSANAANKSWPD

Pasal 6

(1)Untuk memudahkan pelaksanaan KSWPD Bapenda melakukan integrasi data system ( host to host) dengan Perangkat Daerah yang melakukan Layanan Pu blik Tertentu.
(2)Dalam hal integrasi data system (host to host) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) telah dilakukan, KSWPD dilakukan secara elektronik dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dapat mencetak KSWPD secara mandiri.
(3)Dalam hal integrasi data system (host to host) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan, KSWPD dikeluarkan oleh Bapenda secara manual.

Pasal 5

(1)Jenis Layanan Publik yang memerlukan KSWPD adalah seluruh Pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan di Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 berdasarkan urusan Pemerintahan meliputi:
1. a.Bidang Pendidikan;
2. b.Bidang Kesehatan;
3. c.Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. d.Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. e.Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
6. f.Bidang Sosial;
7. g.Bidang Tenaga Kerja;
8. h.Bidang Pertanahan;
9. i.Bidang Lingkungan Hidup;
10. j.Bidang Perhubungan;
11. k.Bidang Komunikasi dan lnformatika;
  1. 1.Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
12. m.Bidang Penanaman Modal;
13. n.Bidang Kebudayaan;
14. o.Bidang Kelautan dan Perikanan;
15. p.Bidang Pariwisata;
16. q.Bidang Pertanian;
17. r.Bidang Kehutanan;
18. s.Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
19. t.Bidang Perdagangan; dan
20. u.Bidang Perindustrian.
(2)Layanan Publik yang memerlukan KSWPD di Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Bupati/Walikota. BAB VITI

BAB IV

JENIS PE LAY ANANPUBLIK YANG MEMERLUKANKSWPD 4 Diundangkan di Manado pada tanggal 5 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA EDWIN a. SILANGEN BERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 23 OLLY DONDOKAMBEY GUBERNUR SULAWESI UTARA, Ditetapkan di Manado pada tanggals Agustus 2021 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera tu ran Gubemur uu dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 8

(1)Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan KSWPD dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh Perangkat Daerah dilakukan secara bertahap.
(2)Sebelum penerapan KSWPD secara efektif, Perangkat Daerah terkait melakukan sosialisasi kepada Badan maupun orang pribadi, sebelum penerapan KSWPD secara efektif, Perangkat Daerah terkait melakukan sosialisasi kepada Badan maupun orang pribadi.

BAB VI

PEMBINAAN PEN GAWASAN

Pasal 7

( 1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KSWP Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu.

(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Bapenda.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) secara um um dilaksanakan oleh Inspektorat. 5 pada tanggalPeraturan Gubernur 1Il1 mulai berlaku diundangkan.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…