DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 23 Tahun 2022

Nomor: 23
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah d.iubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan t Menetapkan: Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ten tang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penye1enggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah. MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH.

BAB II

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN A. Tahap Pembangunan.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan tercantum dalam Lampiran dan merupakan terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. SPIP sebagaimana bagian yang tidak

BAB ILL

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Pasal 3

I. Unsur SPIP terdiri atas:

a.lingkungan pengendalian;
b.penilaian resiko;
c.kegiatan pengendalian;
d.informasi dan komunikasi; dan
e.pemantauan pengendalian intern.
1. 2.Penerapan SPIP meliputi:
a.tahap pembangunan;
b.tahap pengembangan.

Pasal 4

Tahap pembangunan SPIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi kegiatan berurutan yang terdiri atas:

a.pemahaman;
b.pemetaan;
c.pembangunan infrastruktur SPIP; dan
d.penerapan unsur SPIP dalam kegiatan sehari-hari.

Pasal 5

(1)Kegiatan pemahaman sebagaimana dirnaksud dalam pasal 4 huruf a diberikan kepada setiap PD sampai dengan unit kerja terkecil dan/atau setiap pempinan dan seluruh pegawai PD.
(2)Kegiatan pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (!) meliputi:
1. a.unsur-unsur SPIP;
2. b.pembangunan SPIP; dan C. penetapan SPIP. ( I) Langkah-langkah dimaksud dalam dilakukan melalui:

Pasal 6

kegiatan pemahaman sebagaimana Pasal 5 ayat (!) sekurang-kurangnya

a.sosialisasi secara berkesinambungan dan menggunakan berbagai instrument sosialisasi yang efektif;
b.pendidikan dan latihan; dan
c.pembentukan satuan tugas penerapan SPIP.

(2)Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (!) hurufc ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.

Pasal 7

( I) Kegiatan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh setiap PD sampai ke unit kerja terkecil dengan cara melakukan identifikasi.

(2)ldentifikasi sebagaimana dirnaksud pada ayat I meliputi:
1. a.mempersiapkan Instrumen yang diperlukan untuk melakukan pemetaan terhadap unsur-unsur SPIP;
2. b.melakukan kegiatan pemetaan untuk mendapatkan informasi mengenai:
  1. 1.unsur-unsur SPIP yang telah ada dan tidak perlu dibangun kembali;
  2. 2.unsur-unsur SPIP yang telah ada tetapi memerlukan penyempumaan; dan
  3. 3.unsur-unsur SPIP yang telah ada yang perlu dibangun.
3. c.membuat daftar yang perlu dibangun infrastruktumya; dan
4. d.menyebarkan daftar unsur-unsur SPIP yang perlu dibangun infrastruktumya kepada setiap PD untuk mendapatkan persetujuan atau konfirmasi.

Pasal 8

(!) Pembangunan infrastruktur SP!P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dari hasil pemetaan.

(2)Langkah kerja pembangunan infrastruktur SPIP sebagimana dimaskud pada ayat (!) meliputi:
1. a.membuat daftar unsur SPIP sebagai dasar perencanaan pembangunan, sekurang-kurangnya meliputi: I. daftar unsur SPIP pembangunan yang pembangunannya memerlukan peraturan ditingkat Pemerintah Provinsi dan PD;
  1. 2.daftar unsur SPIP lebih lanjut akan dibangun pada tingkat Pemerintah Provinsi dan PD; dan
  2. 3.daftar unsur SPIP pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek.
2. b.membuat skala prioritas awal;
3. c.menghitung anggaran yang diperlukan;
4. d.merancang program pembangunan; dan
5. e.membuat skala prioritas untuk kemudian dibuatkan kerangka.

Pasal 9

Penerapan unsur-unsur SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan dengan:

a.tidak menyebabkan bertarnbahannya alur birokrasi dan waktu penyelesaian kegiatan;
b.mempertimbangkan biaya dan manfaat; dan
c.mempertimbangkan kondisi dimasa depan yang diharapkan.

Pasal 10

(!) Langkah-langkah penerapan unsur-unsur SPIP meliputi:

a.menerapkan unsur-unsur SPIP pada setiap tindakan dan kegiatan sehari-hari;
b.melaksanakan unsur-unsur SPIP sebagai suatu proses, sekaligus merupakan sarana uji coba apabila pen era pan unsur tersebut adalah suatu bentuk pengendalian yang baru dilakukan; dan
c.jika dinilai terdapat kelemahan, maka dilakukan penyempumaan terlebih dahulu agar proses penerapan selanjutnya dapat berjalan lancar.

(2)Dalam penerapan unsur-unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap unsur SPIP agar:
1. a.diterapkan sebagai suatu proses dan bukan sekedar formalitas;
2. b.seluruh pengelola anggaran agar memastikan bahwa SPIP telah diterapkan dalam setiap pelaksanaan anggaran sehingga memberikan keyakinan yang memadai terhadap laporan keuangan yang dibuat; dan t4
3. c.setiap unsur pimpinan PD agar secara aktif melakukan pembinaan SPIP di instansinya.

Pasal 11

Tahap pengembangan SPIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b meliputi kegiatan berurutan yang terdiri atas:

a.idenfikasi peru bahan;
b.pemetaan; dan
c.pengembangan infrastruktur.

Pasal 12

Tahap pengembangan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan setelah SPIP diterapkan pada Pemerintah Daerah dan telah terintegrasi dengan tindakan dan kegiatan sehari-hari.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah d.iubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan t Menetapkan: Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ten tang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penye1enggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah. MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH.

BAB II

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN A. Tahap Pembangunan.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan tercantum dalam Lampiran dan merupakan terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. SPIP sebagaimana bagian yang tidak

BAB ILL

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Pasal 3

I. Unsur SPIP terdiri atas:

a.lingkungan pengendalian;
b.penilaian resiko;
c.kegiatan pengendalian;
d.informasi dan komunikasi; dan
e.pemantauan pengendalian intern.
1. 2.Penerapan SPIP meliputi:
a.tahap pembangunan;
b.tahap pengembangan.

Pasal 4

Tahap pembangunan SPIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi kegiatan berurutan yang terdiri atas:

a.pemahaman;
b.pemetaan;
c.pembangunan infrastruktur SPIP; dan
d.penerapan unsur SPIP dalam kegiatan sehari-hari.

Pasal 5

(1)Kegiatan pemahaman sebagaimana dirnaksud dalam pasal 4 huruf a diberikan kepada setiap PD sampai dengan unit kerja terkecil dan/atau setiap pempinan dan seluruh pegawai PD.
(2)Kegiatan pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (!) meliputi:
1. a.unsur-unsur SPIP;
2. b.pembangunan SPIP; dan C. penetapan SPIP. ( I) Langkah-langkah dimaksud dalam dilakukan melalui:

Pasal 6

kegiatan pemahaman sebagaimana Pasal 5 ayat (!) sekurang-kurangnya

a.sosialisasi secara berkesinambungan dan menggunakan berbagai instrument sosialisasi yang efektif;
b.pendidikan dan latihan; dan
c.pembentukan satuan tugas penerapan SPIP.

(2)Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (!) hurufc ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.

Pasal 7

( I) Kegiatan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh setiap PD sampai ke unit kerja terkecil dengan cara melakukan identifikasi.

(2)ldentifikasi sebagaimana dirnaksud pada ayat I meliputi:
1. a.mempersiapkan Instrumen yang diperlukan untuk melakukan pemetaan terhadap unsur-unsur SPIP;
2. b.melakukan kegiatan pemetaan untuk mendapatkan informasi mengenai:
  1. 1.unsur-unsur SPIP yang telah ada dan tidak perlu dibangun kembali;
  2. 2.unsur-unsur SPIP yang telah ada tetapi memerlukan penyempumaan; dan
  3. 3.unsur-unsur SPIP yang telah ada yang perlu dibangun.
3. c.membuat daftar yang perlu dibangun infrastruktumya; dan
4. d.menyebarkan daftar unsur-unsur SPIP yang perlu dibangun infrastruktumya kepada setiap PD untuk mendapatkan persetujuan atau konfirmasi.

Pasal 8

(!) Pembangunan infrastruktur SP!P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dari hasil pemetaan.

(2)Langkah kerja pembangunan infrastruktur SPIP sebagimana dimaskud pada ayat (!) meliputi:
1. a.membuat daftar unsur SPIP sebagai dasar perencanaan pembangunan, sekurang-kurangnya meliputi: I. daftar unsur SPIP pembangunan yang pembangunannya memerlukan peraturan ditingkat Pemerintah Provinsi dan PD;
  1. 2.daftar unsur SPIP lebih lanjut akan dibangun pada tingkat Pemerintah Provinsi dan PD; dan
  2. 3.daftar unsur SPIP pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek.
2. b.membuat skala prioritas awal;
3. c.menghitung anggaran yang diperlukan;
4. d.merancang program pembangunan; dan
5. e.membuat skala prioritas untuk kemudian dibuatkan kerangka.

Pasal 9

Penerapan unsur-unsur SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan dengan:

a.tidak menyebabkan bertarnbahannya alur birokrasi dan waktu penyelesaian kegiatan;
b.mempertimbangkan biaya dan manfaat; dan
c.mempertimbangkan kondisi dimasa depan yang diharapkan.

Pasal 10

(!) Langkah-langkah penerapan unsur-unsur SPIP meliputi:

a.menerapkan unsur-unsur SPIP pada setiap tindakan dan kegiatan sehari-hari;
b.melaksanakan unsur-unsur SPIP sebagai suatu proses, sekaligus merupakan sarana uji coba apabila pen era pan unsur tersebut adalah suatu bentuk pengendalian yang baru dilakukan; dan
c.jika dinilai terdapat kelemahan, maka dilakukan penyempumaan terlebih dahulu agar proses penerapan selanjutnya dapat berjalan lancar.

(2)Dalam penerapan unsur-unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap unsur SPIP agar:
1. a.diterapkan sebagai suatu proses dan bukan sekedar formalitas;
2. b.seluruh pengelola anggaran agar memastikan bahwa SPIP telah diterapkan dalam setiap pelaksanaan anggaran sehingga memberikan keyakinan yang memadai terhadap laporan keuangan yang dibuat; dan t4
3. c.setiap unsur pimpinan PD agar secara aktif melakukan pembinaan SPIP di instansinya.

Pasal 11

Tahap pengembangan SPIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b meliputi kegiatan berurutan yang terdiri atas:

a.idenfikasi peru bahan;
b.pemetaan; dan
c.pengembangan infrastruktur.

Pasal 12

Tahap pengembangan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan setelah SPIP diterapkan pada Pemerintah Daerah dan telah terintegrasi dengan tindakan dan kegiatan sehari-hari.