DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 24 Tahun 2017

Nomor: 24
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang maksud, tujuan, dan asas, penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru, dan pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, diatur bahwa pengelolaan pendidikan menengah merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi;
b.bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan penerimaan peserta didik barn Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Sulawesi Utara agar berjalan secara transparan, berkeadilan, jujur dan akuntabel, dipandang perlu menyelenggarakannya secara daring/ online maupun luring/ offline;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2017/ 2018;

1.Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan; - 2-\ w
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9.Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA TAHUN PELAJARAN 2017/ 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
4.Dinas Pendidikan Daerah adalah Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi utara.
6.Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah SMA dan SMK yang melaksanakan penerimaan peserta didik baru sistem daring/ online dan luring/ offline.
7.Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, -berbentuk sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat dan sekolah menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
8.Pendidikan Inklusifadalahsistempenyelenggaraan pendidikan3' ang memberikankesempatankepada semua pesertadidik yang memilikikelainandanmemiliki potensi kecerdasandan/ataubakatistimewauntukmengikuti pendidikanataupembelajaran dalamsatulingkungan pendidikansecarabersama-sama dengan pesertadidik pada umumnya. 9.PenerimaanPesertaDidik Baruyangselanjutnyadisingkat PPDBsistemdaring/onlineadalahkegiatan penerimaan calonpeserta didikbaruyangmemenuhisyarattertentu untukmemperoleh pendidikanpadasatuanpendidikan yang lebih tinggidengan sistemdaring/online(sistem waktunyata). 10.PenerimaanPesertaDidikBarusistemluring/ offlineadalah kegiatanpenerimaancalonpesertadidikbaruyang memenuhisyarat tertentu untuk memperolehpendidikan padasatuanpendidikan yanglebih tinggidengansistem luarjaringan/offlineatautidakmenggunakanakses internet dengan cara mendaftarsecaralangsungke sekolah. 11.UjianNasionalselanjutnyadisingkatUNadalahkegiatan penilaianhasil belajar peserta.didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasahyang diselenggarakan secaranasional. 12.1jazahadalahsuratpernyataan resmidan sahyang menyatakan bahwa seorangpesertadidik telah menyelesaikansuatujenjang pendidikan dandiberikan setelah dinyatakan lulus ujian. 13.SuratKeterangan HasilUjianSekolah(SKHUS)adalah suratketeranganyang diberikankepada pesertadidik yang telah mengikuti ujianakhirsekolah. 14.SuratKeterangan HasilUjianNasional(SKHUN)adalah suratketeranganyang diberikankepada pesertadidik yang dinyatakanlulusdalammengikuti ujian nasional. 15.Program PaketBadalahprogrampendidikan pada jalur pendidikanluarsekolah yangdiselenggarakan dalam kelompokbelajar atau kursusyangsetaradengan SMP/Sederajat danSLB. 16.Program PaketCadalahprogrampendidikan pada jalur pendidikan luar sekolahyangdiselenggarakan dalam kelompokbelajaratau kursus yang setaradengan SMA/sederajat danSLB. 17.SMAadalah sekolah menengahatas atau madrasahaliyah baiknegerimaupun swasta.
18.SMKadalah sekolah menengah kejuruanbaik negeri maupun swasta. 19.Pendidikadalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen,konselor,pamong belajar,widyaiswara,tutor, instruktur,fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya,serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 20.Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikandirj dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 21.Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur,jenjang dan jenis pendidikan tertentu. *
22.Calon peserta didik afirmasi adalah keberpihakan terhadap calon peserta didik yang berasal dari kelompok tertentu dan atau apresiasi prestasi dengan kriteria utama. Persyaratan calon peserta didik afirmasi tidak menggunakan nilai hasil ujian sekolah dan atau nilai hasil ujian nasional sebagai dasar utama seleksi.
23.Penentuan masuk SMA adalah jumlah Nilai Akhir (NA) Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Pertama.
24.Penentuan masuk SMK adalah jumlah Nilai Akhir (NA) Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Pertama.
25.Orang tua/ wali calon peserta didik baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik tersebut.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

(1)Sistem penerimaan peserta didik baru secara daring/ online merupakan sistem penerimaan siswa baru yang meliputi jenjang pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB yang hasilnya dapat dilihat secara • realtime dengan memanfaatkan teknologi internet.
(2)Penerimaan peserta didik baru secara online bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan pendaftaran secara obyektif, transparan, akuntabel, kompetitif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

(1)Sistem penerimaan peserta didik baru secara luring/ offline merupakan sistem penerimaan siswa baru yang meliputi jenjang pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB secara manual atau mendaftar langsung ke sekolah tujuan dengan tidak menggunakan teknologi internet.
(2)Penerimaan peserta didik baru secara luring/ offline bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan pendaftaran secara obyektif, transparan, akuntabel, kompetitif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Penerimaan peserta didik baru secara daring/ online dan luring/ offline berasaskan :

a.obyektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam peraturan ini;
b.transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua calon peserta didik;
c.akuntabel, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
d.kompetitif, artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai akhir ujian nasional pada tingkat SMP;
e.online (sistem waktu nyata) , artinya rangkaian proses penerimaan peserta didik baru mulai dari pendaftaran menggunakan sistem basis data terpusat, proses seleksi (rangking) secara otomatis oleh program komputer dan hasil seleksi dapat dilihat setiap saat melalui internet;
f.inklusif, tidak diskriminatif artinya penerimaan peserta didik baru tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, status sosial ekonomi dan disabilitas sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku; dan
g.rules by system (aturan oleh sistem) , artinya aturan dan prosedur penerimaan peserta didik baru yang ditetapkan akan berlaku kepada seluruh calon peserta didik baru tanpa kecuali yang proses pelaksanaannya dikontrol dan dijamin oleh sistem program komputer.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 5

(1)Kegiatan penerimaan peserta didik baru secara daring/ online dan luring/ offline dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Daerah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapa ' n, yaitu sosialisasi, pendataan, pendaftaran, pengumuman dan pendaftaran ulang.
(2)Jalur seleksi penerimaan peserta didik baru meliputi :
1. a.akademis; dan
2. b.non akademis.
(3)Seleksi melalui jalur akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) huruf a, berupa :
1. a.pemeringkatan terhadap nilai UN, yaitu jumlah nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMA/ sederajat, SMK/ sederajat dan SLB; dan
2. b.khusus untuk SMK ditambah nilai mata pelajaran yang disesuaikan dengan ciri khas program SMK serta tes khusus diatur secara khusus dengan Keputusan Kepala Dinas.
(4)Seleksi melalui jalur non akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas anak PTK, jalur prestasi dan ramah lingkungan.
(5)Dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru, Kepala Dinas membentuk Panitia Pelaksana di Tingkat Provinsi Sulawesi Utara.
(6)Kepala Sekolah membentuk dan menetapkan Panitia di Tingkat Sekolah.
(7)Kepala Dinas menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru secara daring/ online maupun luring/ offline meliputi penunjukan sekolah, kuota penerimaan peserta, waktu pelaksanaan, penentuan daya tampung sekolah dan tata cara seleksi serta penambahan kuota untuk siswa berprestasi/ ramah lingkungan. BABIV PEMBIAYAAN Pasal 6 Pembiayaan kegiatan penerimaan pesertadidikbarusecara daring/onlinemaupunluring/offlineSMA,SMKdanSLB dianggarkan padaAnggaran PendapatandanBelanjaDaerah Provinsi SulawesiUtaramelaluiDokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan DaerahTahunAnggaran 2017dan BantuanOperasional Sekolah(BOS)yangsudahdiaturdalam RencanaKegiatanAnggaranSekolah(RKAS).

Pasal 7

PeraturanGubernurini mulaiberlaku padatanggal diundangkan. Agarsetiap orangmengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernurini dengan Penempatannya dalamBeritaDaerah Provinsi SulawesiUtara. PENGOLAHPARAF 1 KEPALABAGIAN (VPERATURANPERUNDANG- ^ UNDANGAN f KEPALABIRO HUKUM/1 KEPALADINAS PENDIDIKANDAERAH A T- KEPALADINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,PERSANDIAN DANSTATISTIK - KEPALABADANPENGELOLA «0fj£UANGANDAN ASETDAERAHI ¥ INSPEKTUR L ASISTENPEMERINTAHANDAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARISDAERAH /t WAKILGUBERNUR % GUBERNUR /0OHONUNTUK DITANDA TANGANI Ditetapkan di Manado pada tanggal7Juni2017 GUBERNUR SULAWESI UTARA, OLLYDONDOKAMBEY

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…