DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 24 Tahun 2022

Nomor: 24
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan PeraturanGubemurtentangKadeEtikPengelolaUnit KerjaPengadaanBarang/Jasa; 1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor28Tahun1999tentang PenyelenggaraanNegarayangBersihdariKorupsi,Kolusi danNepotisme(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun1999Nomor75,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor3851);

3.Undang-UndangNomor17Tahun2003tentang KeuanganNegara(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2003Nomor47,TambahanLembaranNegara e Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang. Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali 2 3 == diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahuh 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahuh 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6776);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PengadaanBarang/JasaPemerintah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2018Nomor83); 13.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015 tentangPembentukanProdukHukumDaerah(Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor2036) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanMenteri DalamNegeriNomor120Tahun2018tentang PerubahanatasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 80Tahun2015tentangPembentukanProdukHukum Daerah(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2018 Nomor157); 14.PeraturanKepalaLembagaKebijakanPengadaan Barang/JasaPemerintahNomor11Tah un2018ten tang KatalogElaktronik(BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun2018Nomor764); 15.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor112Tahun2018 ten tangPembentukanUnitKerjaPengadaan Barang/JasadiLingkunganPemerintahDaerahProvinsi danKabupaten/Kota(BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun2018Nomor1543); 16.PeraturanLembagaKebijakanPengadaanBarang/Jasa PemerintahNomor10Tahun2021tentangUnitKerja PengadaanBarang/Jasa(BeritaNegaraRepublik IndonesiaTahun2021Nornor511); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNURTENTANGKODEETIK PENGELOLAUNITKERJA PENGADAAN BARANG/JASA. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturanGubemurini yang dimaksuddengan: 1.Daerah adalahDaerahProvinsi SulawesiUtara; 2.PemerintahDaerah adalahGubemursebagai unsur penyelenggaraPemerintahanDaerahyang memimpin 4 , .. pelaksanaanurusanpemerintahanyangmenjadi kewenanganDaerah. 3.GubemuradalahGubernurSulawesiUtara. 4.WakilGubemuradalahWakil GubemurSulawesiUtara. 5.SekretariatDaerahadalahSekretariatDaerahProvinsi SulawesiUtara. 6.SekretarisDaerahadalahSekretarisDaerahProvinsi SulawesiUtara. 7.InspektoratDaerahadalahInspektoratDaerahProvinsi SulawesiUtara. 8.PerangkatDaerah adalahunsurpembantu kepaladaerah danDPRDdalamPenyelenggaraanurusanpemerintahan yang menjadikewenangandaerahprovinsi. 9.BiroPengadaanBarangdanJasayangselanjutnya disingkatBiro PBJadalahunsurstafyang melekatpada SekretariatDaerahProvinsiSulawesiUtara. 10.UnitKerjaPengadaanBarang/JasaUKPBJProvinsi SulawesiUtaraselanjutnyadisingkatUKPBJadalahBiro PengadaanBarangdanJasaSekretariatDaerahProvinsi SulawesiUtarayang dalampelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepadaGubemurmelaluiSekretaris Daerahyang bertugasmelaksanakanpengelolaan pengadaanbarang/jasa,pengelolaanlayananpengadaan secaraelektronik,pembinaandanpengembanganSDM sertapembinaandanadvokasi pengadaanbarangdanjasa diDaerah. 11.PengelolaUKPBJadalahPejabatStrukturalpadaBiro PengadaanBarang danJasaSekretariatDaerahProvinsi SulawesiUtara, PejabatFungsionalPengelolaPengadaan Barang/Jasa,dankelompokkerjapemilihan adalahstaf pendukung yang berkompetendanbertugasmelakukan kegiatanpengadaanbarang/jasadilingkunganPemerintah Daerah. 12.Kade EtikPengelolaUKPBJadalahpedomansikap, perilaku, perbuatanpengelolaUKPBJdalam melaksanakan 5 tugas pokok, fungsi dan kewajiban maupun dalam pergaulan kehidupan sehari-hari.
13.Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengelola UKPBJ Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan pemerintah daerah yang bertugas memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
14.Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pengelola Pengadaan yang bertentangan dengan kode etik.

BAB II

PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

(1)Prinsip yang diterapkan dalam pengadaan barang/jasa adalah se bagai beriku t :
1. a.efisien; b.efektif;
2. c.transparan;
3. d.terbuka;
4. e.bersaing;
5. f.adil/tidak diskriminatif, dan
6. g.akuntabel.
(2)Prinsip efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bahwa pengadaan barang/jasa diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang diterapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
(3)Prinsip efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bahwa pengadaan barang/jasa sesuai kebutuhan 6 dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
(4)Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah bahwa semua ketentuan dan informasi pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
(5)Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud Seda ayat (1) huruf d, adalah bahwa pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yangjelas;
(6)Prinsip bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah bahwa pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
(7)Prinsip adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
(8)Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, adalah bahwa pengadaan barang/jasa sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan. 7 BABIII KODEETIK BagianKesatu TujuanKadeEtik Pasal 3 KadeEtikPengelolaUKPBJbertujuanuntuk: a.menjadipedomanprofesionalindividupihak-pihakyang terkaitdalampelaksanaanpengadaanbarang/jasa PemerintahDaerahyangbertanggung jawabdalam melaksanakantugasdankegiatanpengadaanbarang dan jasayang meliputiperencanaan,analisis,penilaian, evaluasi,pengambilankeputusan,jasapendampingan, jasa konsultansi danjasalainyangterkait; b.mengoptimalkantugasdanfungsisesuaidenganketentuan peraturanperundang-undangan; c.menegakkanintegritas,kehormatandanmartabatprofesi pengadaanbarang/jasa;
1. d.meningkatkandisiplindalammelaksanakantugasatau dalam hidupbermasyarakat:dan e.menciptakansuasanakerjadanlingkungankerjayang harmonis,kondusif,meningkatkanetaskerja,kualitaskerja danperilakukerjayang profesionaldanbebasKolusi, Korupsi danNepatisme. BagianKedua KewajibandanLarangan Pasal 4 PengelolaUKPBJ,wajib: a.taatpadaKadeEtik; b.melaksanakan tugassecara tertib, disertai rasa tanggung jawab untukmencapai sasaran,kelancarandanketepatan tercapainya tujuanpengadaan barang/jasa;
2. c.bekerjasecara profesionaldan mandiri,sertamenjaga kerahasiaandokumenpemilihanyang menurutsifatnya 7 amerces.ass 8 harusdirahasiakanuntukmencegah penyimpangandalampengadaanbarang/jasa; d.menerimadanbertanggungjawabatassegalakeputusan yangditetapkansesuaidengankesepakatantertulispara pihak; e.menghindaridanmencegah terjadinyapertentangan kepentinganparapihakyangterkait,baiksecaralangsung maupuntidaklangsungdalamprosespengadaan barang/jasa; f.menghindaridanmencegahterjadinyapemborosandan kebocorankeuangannegaradalampengadaanbarang/jasa; g.menghindaridanmencegahpenyalahgunaanwewenang dan/ataukolusi dengantujuanuntukkepentinganpribadi, golonganataupihaklainyangsecaralangsungatautidak langsung merugikanNegara;
3. h.cermat,proaktif,sertatanggap/responsive; i.patuhkepadaperintahatasanyangsahdanwajar;
4. j.terbukadanmengambillangkahyangtepatuntuk menghindaribenturankepentingan, k.memaksimalkanfungsipelayanansatupintumelaluiloket pelayananuntukmenangani setiapprosespengadaan barang/jasayangmelibatkanpenyediabarang/jasa; 1.meminimalisirinteraksilangsungdenganpenyedia barang/jasakecualiapabiladibutuhkanproses klarifikasi/negosiasi,pembuktiankualifikasi dankondisi lainyang mengharuskandilakukaninteraksilangsung; m.melayanipenyediabarang/jasamenggunakan ruang tamu/lobbyatau ruangrapatBiro PengadaanBarangdan JasaSekretariatDaerah; n.memeliharakerjatimdiantarapengelolapengadaan barang/jasadaerah, demitercapainyavisi danmisi pengelolapengadaanbarang/jasadaerah; o.senantiasamenjunjung tinggi profesiahli pengadaan; terjadinya 9
5. p.bersikap sopan terhadap semua pihak, namun tetap berpegang teguh pada etika dan prinsip pengadaan Barang/ J asa;
6. q.Mempertahankan hak dan martabatnya;
7. r.menolak melakukan proses pengadaan barang/jasa dengan pertimbangan adanya indikasi intervensi oleh pihak lain yang mencoba mengarahkan proses pengadaan barang/jasa yang dapat menciderai tata nilai pengadaan;
8. s.bebas dan mandiri dalam menjalankan tugasnya serta tidak dipengaruhi oleh siapapun, dan
9. t.dalam melaksanakan tugas senantiasa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pengelola UKPBJ, dilarang :

a.sating mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
b.menerima, menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
c.membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.menyalahgunakan informasi, jabatan dan/ atau kewenangan yang dimiliki;
e.menyimpang dari prosedur;
f.dalam melakukan tugasnya bertujuan mengedepankan kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu; dan
g.menggunakan ruang kerja pribadi atau lingkungan internal kantor untuk melayani penyedia barang/jasa. 10 BagianKetiga PrinsipDasardanEtikaDasar Pasal 6 Prinsipdasarkodeetik adalahuntukmenegakkanintegritas, kehormatandanmartabatprofesipengadaanbarang/jasa denganmelaksanakanantaralain: a.menggunakanpengetahuandanketerampilanuntuk meningkatkankemampuandanprofesionalismesumber dayamanusia; b.bersikapjujurdan adilsertatidakmemihakdalammelayani pemberitugas,kerabatkerja,kliendanmasyarakatsecara taatasas;dan c.berjuanguntukmeningkatkankompetensidanmartabat profesiahlipengadaan.

Pasal 7

EtikaDasarKodeEtik,antaralain: a.menggunakanpengetahuan perilakudalampelaksanaan danketerampilanserta tugasdanpengambilan keputusansecara terbuka,transparan,efisien,efektif,tidak diskriminatif,persaingansehat,akuntabel dankredibel untukkepentingandankesejahteraanmasyarakat; b.melakukankegiatanpengadaanbarang/jasasesuai peraturan,kaidah,kompetensi dankewenangan; c.memberipendapatdanmengeluarkanpemyataanpublik secaraobjektif,jujur,akuntabeldankredibel; d.bekerjauntukpemerintahdaerah, pemberikerja,kliendan masyarakatsecaraprofesional, patuhdan taatasasserta menghindari konflik kepentingan;

e.membangun reputasi profesionalpihak-pihakyangterkait dalam pelaksanaanpengadaanbarang/jasaPemerintah Daerahberdasarkanprestasidanbersaing secara adildan sehat;dan f.menegakkankehormatan, integritasdanmartabatpihak- pihakyang terkaitdalam pelaksanaanpengadaan 11 barang/jasa Pemerintah Daerah serta tidak kompromi terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 8

( 1) Pengelola UKPBJ dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa mengutamakan kepentingan perangkat daerah dengan berpedoman pada ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

(2)Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Daerah dilarang mengistimewakan perangkat daerah tertentu dengan mengesampingkan perangkat daerah lainnya.

Pasal 9

(1)Penyedia barang/jasa merupakan mitra pemerintah yang memiliki kesetaraan hak dan kewajiban di depan hukum;
(2)Pengelola UKPBJ dilarang bertindak diskriminatif kepada penyedia barang/jasa;
(3)Pengelola UKPBJ dilarang melakukan proses pengadaan barang/jasa yang bertujuan menguntungkan diri sendiri, kelompok tertentu dan/atau penyedia barang/jasa;
(4)Pengelola UKPBJ dilarang terlibat dalam praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, baik yang melibatkan atau tidak melibatkan penyedia barang/jasa;
(5)Pengelola UKPBJ dilarang mengistimewakan penyedia penyediamengesampingkanbarang/jasa dengan barang/jasa lainnya;
(6)Pengelola UKPBJ dilarang menjanjikan atau menawarkan sesuatu kepada penyedia barang/jasa, termasuk menjanjikan atau menawarkan proyek pekerjaan tanpa melalui proses pemilihan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 12 ,·
(7)Pengelola UKPBJ daerah dengan alasan apapun dilarang meminta, menerima dan/atau memaksa menerima atau meminta segala sesuatu dari penyedia barang/jasa dalam bentuk apapun;
(8)Pengelola UKPBJ dilarang membuat janji dan/ atau bertemu dengan penyedia barang/jasa di luar kantor. Janji dan/atau bertemu dengan penyedia barang/jasa di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dikecualikan apabila terdapat kunjungan :
1. a.ke tempat/kedudukan penyedia barang/jasa untuk klarifikasi penawaran atau pembuktian yang dilakukan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa;
2. b.ke tempat/kedudukan workshop penyedia barang/jasa;
3. c.ke tempat/kedudukan untuk penanganan kasus pengadaan barang/jasa; dan
4. d.ke tempat/kedudukan yang disyaratkan secara jelas dalam kontrak pengadaan barang/jasa.

BAB IV

MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

Pasal 10

Majelis Pertimbangan Kade Etik bersifat ad-hoc sebagai Komite Pengawas perilaku pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Majelis Pertimbangan Kade Etik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan perilaku pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah berdasarkan kode etik. 13 1 • BagianKetiga Kewenangan Pasal 12

(1)Dalammelaksanakantugassebagaimanadimaksuddalam Pasal 11,MajelisPertimbanganKodeEtikberwenang untuk: a.melaksanakanpengawasanlangsungterhadapperilaku pihak-pihakyangterkaitdalampelaksanaanpengadaan barang/jasaPemerintahDaerah; b.menerimapengaduan/keluhandaripenyedia barang/jasa,unitkerjapengadaanbarang/jasadan jajarannya,perangkatdaerahdan/ataumasyarakat; c.mengumpulkandan/ataumencari tahufakta,data dan/atauinformasiterkaitpengaduan/keluhanyang diterima;
1. d.mengolahdan/ataumenganalisapengaduan/keluhan yang diterima; e.melaksanakanpemeriksaan ataspengaduan/keluhan yang diterima; f.menilai ada/atautidaknyapelanggarankodeetikoleh pihak-pihakyangterkaitdalampelaksanaanpengadaan barang/jasaPemerintahDaerah,baikyangdilaporkan olehpenyediabarang/jasa,kuasa atauwakilnyabaik langsungmaupuntidaklangsungatauperusahaan yang mempunyaiafiliasidenganpenyediabarang/jasa ataumasyarakatdan/atauyang dipertanyakanoleh pihak-pihakyangterkaitdalampelaksanaanpengadaan barang/jasaPemerintahDaerah; g.mengusulkanpemberian sanksiataspelanggarankode etikyang dilakukanolehpihak-pihakyangterkait dalam pelaksanaanpengadaanbarang/jasaPemerintah Daerah untukditetapkanolehGubemur atauPejabat yang diberikan kewenangan untukmemberikan hukumanbagi pihak-pihakyangterkaitdalam 14 l pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah; dan
2. h.melaporkan tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Laporan Majelis Pertimbangan Kade Etik kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h mengenai orang pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah bersifat rahasia.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Majelis Pertimbangan Kade Etik bertanggung jawab atas :

a.terlaksananya pengawasan perilaku pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip dan kode etik,
b.terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku pejabat pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Pemerintah Daerah, dan
c.terlaksananya penerapan kode etik pada setiap pelaksanaan tugas seluruh pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Majelis Pertimbangan Kade Etik terdiri dari 3 (tiga) orang dengan susunan keanggotaan terdiri atas :

a.1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dijabat secara ex- officio oleh inspektur Daerah; 15
b.1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dijabat secara ex-officio oleh kepala badan kepegawaian Daerah; dan
c.1 (satu) orang anggota, secara ex-officio oleh kepala biro hukum sekretariat Daerah.

Pasal 15

Masa tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik selama 3 (tiga) tahun dan dapat ditunjuk kembali pada periode berikutnya.

Pasal 16

(1)Pengangkatan dan pemberhentian Majelis Pertimbangan Kade Etik diusulkan oleh Kepala Sadan Kepegawaian Daerah selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan Kade Etik;
(2)Pengangkatan dan pemberhentian Majelis Pertimbangan Kade Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

3.Undang-UndangNomor17Tahun2003tentang KeuanganNegara(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2003Nomor47,TambahanLembaranNegara e Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang. Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali 2 3 == diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahuh 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahuh 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6776);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PengadaanBarang/JasaPemerintah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2018Nomor83); 13.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015 tentangPembentukanProdukHukumDaerah(Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor2036) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanMenteri DalamNegeriNomor120Tahun2018tentang PerubahanatasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 80Tahun2015tentangPembentukanProdukHukum Daerah(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2018 Nomor157); 14.PeraturanKepalaLembagaKebijakanPengadaan Barang/JasaPemerintahNomor11Tah un2018ten tang KatalogElaktronik(BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun2018Nomor764); 15.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor112Tahun2018 ten tangPembentukanUnitKerjaPengadaan Barang/JasadiLingkunganPemerintahDaerahProvinsi danKabupaten/Kota(BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun2018Nomor1543); 16.PeraturanLembagaKebijakanPengadaanBarang/Jasa PemerintahNomor10Tahun2021tentangUnitKerja PengadaanBarang/Jasa(BeritaNegaraRepublik IndonesiaTahun2021Nornor511); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNURTENTANGKODEETIK PENGELOLAUNITKERJA PENGADAAN BARANG/JASA. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturanGubemurini yang dimaksuddengan: 1.Daerah adalahDaerahProvinsi SulawesiUtara; 2.PemerintahDaerah adalahGubemursebagai unsur penyelenggaraPemerintahanDaerahyang memimpin 4 , .. pelaksanaanurusanpemerintahanyangmenjadi kewenanganDaerah. 3.GubemuradalahGubernurSulawesiUtara. 4.WakilGubemuradalahWakil GubemurSulawesiUtara. 5.SekretariatDaerahadalahSekretariatDaerahProvinsi SulawesiUtara. 6.SekretarisDaerahadalahSekretarisDaerahProvinsi SulawesiUtara. 7.InspektoratDaerahadalahInspektoratDaerahProvinsi SulawesiUtara. 8.PerangkatDaerah adalahunsurpembantu kepaladaerah danDPRDdalamPenyelenggaraanurusanpemerintahan yang menjadikewenangandaerahprovinsi. 9.BiroPengadaanBarangdanJasayangselanjutnya disingkatBiro PBJadalahunsurstafyang melekatpada SekretariatDaerahProvinsiSulawesiUtara. 10.UnitKerjaPengadaanBarang/JasaUKPBJProvinsi SulawesiUtaraselanjutnyadisingkatUKPBJadalahBiro PengadaanBarangdanJasaSekretariatDaerahProvinsi SulawesiUtarayang dalampelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepadaGubemurmelaluiSekretaris Daerahyang bertugasmelaksanakanpengelolaan pengadaanbarang/jasa,pengelolaanlayananpengadaan secaraelektronik,pembinaandanpengembanganSDM sertapembinaandanadvokasi pengadaanbarangdanjasa diDaerah. 11.PengelolaUKPBJadalahPejabatStrukturalpadaBiro PengadaanBarang danJasaSekretariatDaerahProvinsi SulawesiUtara, PejabatFungsionalPengelolaPengadaan Barang/Jasa,dankelompokkerjapemilihan adalahstaf pendukung yang berkompetendanbertugasmelakukan kegiatanpengadaanbarang/jasadilingkunganPemerintah Daerah. 12.Kade EtikPengelolaUKPBJadalahpedomansikap, perilaku, perbuatanpengelolaUKPBJdalam melaksanakan 5 tugas pokok, fungsi dan kewajiban maupun dalam pergaulan kehidupan sehari-hari.
13.Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengelola UKPBJ Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan pemerintah daerah yang bertugas memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
14.Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pengelola Pengadaan yang bertentangan dengan kode etik.

BAB II

PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

(1)Prinsip yang diterapkan dalam pengadaan barang/jasa adalah se bagai beriku t :
1. a.efisien; b.efektif;
2. c.transparan;
3. d.terbuka;
4. e.bersaing;
5. f.adil/tidak diskriminatif, dan
6. g.akuntabel.
(2)Prinsip efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bahwa pengadaan barang/jasa diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang diterapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
(3)Prinsip efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bahwa pengadaan barang/jasa sesuai kebutuhan 6 dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
(4)Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah bahwa semua ketentuan dan informasi pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
(5)Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud Seda ayat (1) huruf d, adalah bahwa pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yangjelas;
(6)Prinsip bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah bahwa pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
(7)Prinsip adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
(8)Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, adalah bahwa pengadaan barang/jasa sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan. 7 BABIII KODEETIK BagianKesatu TujuanKadeEtik Pasal 3 KadeEtikPengelolaUKPBJbertujuanuntuk: a.menjadipedomanprofesionalindividupihak-pihakyang terkaitdalampelaksanaanpengadaanbarang/jasa PemerintahDaerahyangbertanggung jawabdalam melaksanakantugasdankegiatanpengadaanbarang dan jasayang meliputiperencanaan,analisis,penilaian, evaluasi,pengambilankeputusan,jasapendampingan, jasa konsultansi danjasalainyangterkait; b.mengoptimalkantugasdanfungsisesuaidenganketentuan peraturanperundang-undangan; c.menegakkanintegritas,kehormatandanmartabatprofesi pengadaanbarang/jasa;
1. d.meningkatkandisiplindalammelaksanakantugasatau dalam hidupbermasyarakat:dan e.menciptakansuasanakerjadanlingkungankerjayang harmonis,kondusif,meningkatkanetaskerja,kualitaskerja danperilakukerjayang profesionaldanbebasKolusi, Korupsi danNepatisme. BagianKedua KewajibandanLarangan Pasal 4 PengelolaUKPBJ,wajib: a.taatpadaKadeEtik; b.melaksanakan tugassecara tertib, disertai rasa tanggung jawab untukmencapai sasaran,kelancarandanketepatan tercapainya tujuanpengadaan barang/jasa;
2. c.bekerjasecara profesionaldan mandiri,sertamenjaga kerahasiaandokumenpemilihanyang menurutsifatnya 7 amerces.ass 8 harusdirahasiakanuntukmencegah penyimpangandalampengadaanbarang/jasa; d.menerimadanbertanggungjawabatassegalakeputusan yangditetapkansesuaidengankesepakatantertulispara pihak; e.menghindaridanmencegah terjadinyapertentangan kepentinganparapihakyangterkait,baiksecaralangsung maupuntidaklangsungdalamprosespengadaan barang/jasa; f.menghindaridanmencegahterjadinyapemborosandan kebocorankeuangannegaradalampengadaanbarang/jasa; g.menghindaridanmencegahpenyalahgunaanwewenang dan/ataukolusi dengantujuanuntukkepentinganpribadi, golonganataupihaklainyangsecaralangsungatautidak langsung merugikanNegara;
3. h.cermat,proaktif,sertatanggap/responsive; i.patuhkepadaperintahatasanyangsahdanwajar;
4. j.terbukadanmengambillangkahyangtepatuntuk menghindaribenturankepentingan, k.memaksimalkanfungsipelayanansatupintumelaluiloket pelayananuntukmenangani setiapprosespengadaan barang/jasayangmelibatkanpenyediabarang/jasa; 1.meminimalisirinteraksilangsungdenganpenyedia barang/jasakecualiapabiladibutuhkanproses klarifikasi/negosiasi,pembuktiankualifikasi dankondisi lainyang mengharuskandilakukaninteraksilangsung; m.melayanipenyediabarang/jasamenggunakan ruang tamu/lobbyatau ruangrapatBiro PengadaanBarangdan JasaSekretariatDaerah; n.memeliharakerjatimdiantarapengelolapengadaan barang/jasadaerah, demitercapainyavisi danmisi pengelolapengadaanbarang/jasadaerah; o.senantiasamenjunjung tinggi profesiahli pengadaan; terjadinya 9
5. p.bersikap sopan terhadap semua pihak, namun tetap berpegang teguh pada etika dan prinsip pengadaan Barang/ J asa;
6. q.Mempertahankan hak dan martabatnya;
7. r.menolak melakukan proses pengadaan barang/jasa dengan pertimbangan adanya indikasi intervensi oleh pihak lain yang mencoba mengarahkan proses pengadaan barang/jasa yang dapat menciderai tata nilai pengadaan;
8. s.bebas dan mandiri dalam menjalankan tugasnya serta tidak dipengaruhi oleh siapapun, dan
9. t.dalam melaksanakan tugas senantiasa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pengelola UKPBJ, dilarang :

a.sating mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
b.menerima, menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
c.membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.menyalahgunakan informasi, jabatan dan/ atau kewenangan yang dimiliki;
e.menyimpang dari prosedur;
f.dalam melakukan tugasnya bertujuan mengedepankan kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu; dan
g.menggunakan ruang kerja pribadi atau lingkungan internal kantor untuk melayani penyedia barang/jasa. 10 BagianKetiga PrinsipDasardanEtikaDasar Pasal 6 Prinsipdasarkodeetik adalahuntukmenegakkanintegritas, kehormatandanmartabatprofesipengadaanbarang/jasa denganmelaksanakanantaralain: a.menggunakanpengetahuandanketerampilanuntuk meningkatkankemampuandanprofesionalismesumber dayamanusia; b.bersikapjujurdan adilsertatidakmemihakdalammelayani pemberitugas,kerabatkerja,kliendanmasyarakatsecara taatasas;dan c.berjuanguntukmeningkatkankompetensidanmartabat profesiahlipengadaan.

Pasal 7

e.membangun reputasi profesionalpihak-pihakyangterkait dalam pelaksanaanpengadaanbarang/jasaPemerintah Daerahberdasarkanprestasidanbersaing secara adildan sehat;dan f.menegakkankehormatan, integritasdanmartabatpihak- pihakyang terkaitdalam pelaksanaanpengadaan 11 barang/jasa Pemerintah Daerah serta tidak kompromi terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 8

(2)Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Daerah dilarang mengistimewakan perangkat daerah tertentu dengan mengesampingkan perangkat daerah lainnya.

Pasal 9

(1)Penyedia barang/jasa merupakan mitra pemerintah yang memiliki kesetaraan hak dan kewajiban di depan hukum;
(2)Pengelola UKPBJ dilarang bertindak diskriminatif kepada penyedia barang/jasa;
(3)Pengelola UKPBJ dilarang melakukan proses pengadaan barang/jasa yang bertujuan menguntungkan diri sendiri, kelompok tertentu dan/atau penyedia barang/jasa;
(4)Pengelola UKPBJ dilarang terlibat dalam praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, baik yang melibatkan atau tidak melibatkan penyedia barang/jasa;
(5)Pengelola UKPBJ dilarang mengistimewakan penyedia penyediamengesampingkanbarang/jasa dengan barang/jasa lainnya;
(6)Pengelola UKPBJ dilarang menjanjikan atau menawarkan sesuatu kepada penyedia barang/jasa, termasuk menjanjikan atau menawarkan proyek pekerjaan tanpa melalui proses pemilihan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 12 ,·
(7)Pengelola UKPBJ daerah dengan alasan apapun dilarang meminta, menerima dan/atau memaksa menerima atau meminta segala sesuatu dari penyedia barang/jasa dalam bentuk apapun;
(8)Pengelola UKPBJ dilarang membuat janji dan/ atau bertemu dengan penyedia barang/jasa di luar kantor. Janji dan/atau bertemu dengan penyedia barang/jasa di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dikecualikan apabila terdapat kunjungan :
1. a.ke tempat/kedudukan penyedia barang/jasa untuk klarifikasi penawaran atau pembuktian yang dilakukan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa;
2. b.ke tempat/kedudukan workshop penyedia barang/jasa;
3. c.ke tempat/kedudukan untuk penanganan kasus pengadaan barang/jasa; dan
4. d.ke tempat/kedudukan yang disyaratkan secara jelas dalam kontrak pengadaan barang/jasa.

BAB IV

MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

Pasal 10

Pasal 11

(1)Dalammelaksanakantugassebagaimanadimaksuddalam Pasal 11,MajelisPertimbanganKodeEtikberwenang untuk: a.melaksanakanpengawasanlangsungterhadapperilaku pihak-pihakyangterkaitdalampelaksanaanpengadaan barang/jasaPemerintahDaerah; b.menerimapengaduan/keluhandaripenyedia barang/jasa,unitkerjapengadaanbarang/jasadan jajarannya,perangkatdaerahdan/ataumasyarakat; c.mengumpulkandan/ataumencari tahufakta,data dan/atauinformasiterkaitpengaduan/keluhanyang diterima;
1. d.mengolahdan/ataumenganalisapengaduan/keluhan yang diterima; e.melaksanakanpemeriksaan ataspengaduan/keluhan yang diterima; f.menilai ada/atautidaknyapelanggarankodeetikoleh pihak-pihakyangterkaitdalampelaksanaanpengadaan barang/jasaPemerintahDaerah,baikyangdilaporkan olehpenyediabarang/jasa,kuasa atauwakilnyabaik langsungmaupuntidaklangsungatauperusahaan yang mempunyaiafiliasidenganpenyediabarang/jasa ataumasyarakatdan/atauyang dipertanyakanoleh pihak-pihakyangterkaitdalampelaksanaanpengadaan barang/jasaPemerintahDaerah; g.mengusulkanpemberian sanksiataspelanggarankode etikyang dilakukanolehpihak-pihakyangterkait dalam pelaksanaanpengadaanbarang/jasaPemerintah Daerah untukditetapkanolehGubemur atauPejabat yang diberikan kewenangan untukmemberikan hukumanbagi pihak-pihakyangterkaitdalam 14 l pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah; dan
2. h.melaporkan tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Laporan Majelis Pertimbangan Kade Etik kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h mengenai orang pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah bersifat rahasia.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Majelis Pertimbangan Kade Etik bertanggung jawab atas :

a.terlaksananya pengawasan perilaku pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip dan kode etik,
b.terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku pejabat pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Pemerintah Daerah, dan
c.terlaksananya penerapan kode etik pada setiap pelaksanaan tugas seluruh pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Majelis Pertimbangan Kade Etik terdiri dari 3 (tiga) orang dengan susunan keanggotaan terdiri atas :

a.1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dijabat secara ex- officio oleh inspektur Daerah; 15
b.1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dijabat secara ex-officio oleh kepala badan kepegawaian Daerah; dan
c.1 (satu) orang anggota, secara ex-officio oleh kepala biro hukum sekretariat Daerah.

Pasal 15

Masa tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik selama 3 (tiga) tahun dan dapat ditunjuk kembali pada periode berikutnya.

Pasal 16

(1)Pengangkatan dan pemberhentian Majelis Pertimbangan Kade Etik diusulkan oleh Kepala Sadan Kepegawaian Daerah selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan Kade Etik;
(2)Pengangkatan dan pemberhentian Majelis Pertimbangan Kade Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.