DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 25 Tahun 2017

Nomor: 25
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang tujuan dan ruang lingkup, muatan materi, pelaksanaan, pembinaan, pembiayaan, pemantauan, evaluasi, dan laporan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa penyediaan akses terhadap sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan dokumen perencanaan sanitasi yang komprehensif di Provinsi Sulawesi Utara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Roadmap Sanitasi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021;

1.Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025;
4.Undang-Undang Nomor Pengelolaan Sampah; 18 Tahun 2008 tentang
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6.Undang-Undang Nomor Kesehatan; 36 Tahun 2009 tentang
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2 0 1 1; 2 s 10.PeraturanPemerintahNomor81 Tahun2012tentang PengelolaanSampahRumahTanggadanSampah SejenisSampahRumahTangga; 11.Peraturan PemerintahNomor66Tahun2014tentang KesehatanLingkungan; 12.PeraturanPemerintahNomor18Tahun2016 tentang Perangkat Daerah; 13.PeraturanPresidenNomor72Tahun2012 tentang SistemKesehatanNasional; 14.PeraturanPresidenNomor185Tahun2014tentang Percepatan PenyediaanAirMinumdan Sanitasi; 15.PeraturanMenteriKesehatanNomor3Tahun 2014 tentangSanitasiTotalBerbasis Masyarakat; 16.PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor80Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 17.PeraturanDaerahProvinsi Sulawesi UtaraNomor3 Tahun 2011 tentangRencanaPembangunanJangka Panjang Daerah(RPJPD)Tahun 2005-2025Provinsi SulawesiUtara; 18.Peraturan DaerahProvinsiSulawesi UtaraNomor1 Tahun 2014tentang Rencana Tata RuangWilayah ProvinsiSulawesi Utara Tahun 2014-2034; 19.Peraturan DaerahProvinsi SulawesiUtaraNomor3 Tahun2016 tentangRencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021ProvinsiSulawesi Utara; MEMUTUSKAN: Menetapkan :PERATURANGUBERNUR SULAWESIUTARATENTANG ROADMAPSANITASI PROVINSI SULAWESIUTARATAHUN 2016-2021.

Pasal 1

DalamPeraturan Gubernuriniyang dimaksud dengan: 1.Daerah adalahProvinsi Sulawesi Utara. 2.Pemerintah Provinsiadalah PemerintahProvinsi Sulawesi Utara. 3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara. 4.RoadmapSanitasiProvinsiadalah dokumen yang berisikanstrategi kebijakan dalam pengelolaansanitasi di wilayah provinsi yangdapat dijadikan masukan dan/atau acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah. 5.Kabupaten/Kotaadalah Kabupaten/Kota dalamwilayah Provinsi Sulawesi Utara. 6.Pemerintah Kabupaten/Kotaadalah Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara. 7.Bupati/ Walikota adalah Bupati/ Walikota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara. 8.Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah danDPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 3

9.Kelompok kerja sanitasi provinsi, yang selanjutnya disebut pokja sanitasi provinsi adalah gugus tugas yang dibentuk oleh gubernur yang bertugas mengoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan sanitasi serta merumuskan arah kebijakan pembangunan sanitasi provinsi.
10.Kelompok kerja sanitasi kabupaten / kota, yang selanjutnya disebut pokja sanitasi kabupaten/ kota adalah gugus tugas yang dibentuk oleh gubernur yang bertugas mengoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan sanitasi serta merumuskan arah kebijakan pembangunan sanitasi kabupaten/ kota.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi ini bertujuan :

a.mewujudkan pembangunan layanan sanitasi berkelanjutan yang terintegrasi dan komprehensif di wilayah provinsi;
b.mewujudkan kesamaan visi seluruh pemangku kepentingan di provinsi tentang kondisi sanitasi yang akan dituju diakhir masa berlaku roadmap sanitasi provinsi;
c.mengkonsolidasikan bagian pembangunan sanitasi yang menjadi tanggung jawab pemangku kepentingan terkait;
d.mewujudkan sinkronisasi perencanaan dan kebutuhan pendanaan pembangunan sanitasi provinsi; dan
e.menyusun database sanitasi sebagai alat monitoring dan evaluasi sanitasi provinsi dan nasional.

Pasal 3

Ruang lingkup Roadmap Sanitasi Provinsi ini meliputi :

a.air limbah domestik;
b.sampah rumah tangga; dan
c.drainase lingkungan.

BAB III

MUATAN MATERI

Pasal 4

(1)Roadmap Sanitasi Provinsi ini memuat :
1. a.pendahuluan;
2. b.profil sanitasi Provinsi Sulawesi Utara;
3. c.visi, misi, tujuan dan sasaran
4. d.strategi pembangunan sanitasi;
5. e.program dan kegiatan; dan
6. f.penutup.
(2)Roadmap Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 4

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1)Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dalam Roadmap Sanitasi Provinsi ini, dibentuk Pokja Sanitasi Provinsi.
(2)Pokja Sanitasi Provinsi mempunyai tugas:
1. a.mengoordinasikan dan mensinkronkan rencana program dan kegiatan pembangunan sanitasi provinsi;
2. b.mengoordinasikan penyusunan program prioritas pembangunan sanitasi provinsi;
3. c.mengoordinasikan mobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan pembangunan sanitasi provinsi;
4. d.mengoordinasikan penyelenggaraan advokasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan sanitasi provinsi; dan
5. e.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sanitasi provinsi.
(3)Dalam melaksanakan tugas, Pokja Sanitasi Provinsi mengacu pada Roadmap Sanitasi Provinsi.
(4)Anggota Pokja Sanitasi Provinsi dapat terdiri dari unsur perangkat daerah di lingkup pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, pelaku usaha dan anggota masyarakat.
(5)Susunan dan tata kerja Pokja Sanitasi Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

(1)Bupati/ Walikota membentuk Pokja Sanitasi Kabupaten / Kota.
(2)Pokja Sanitasi Kabupaten / Kota mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/ Kota, yang didalamnya mencakup Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten / Kota;
2. b.memastikan bahwa dokumen pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah sesuai dengan Roadmap Sanitasi Provinsi;
3. c.mengoordinasikan dan mensinkronkan rencana program dan kegiatan pembangunan sanitasi kabupaten/ kota;
4. d.mengoordinasikan penyusunan program prioritas pembangunan sanitasi kabupaten / kota;
5. e.mengoordinasikan mobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan pembangunan sanitasi kabupaten / kota;
6. f.mengoordinasikan penyelenggaraan advokasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan sanitasi kabupaten/ kota; dan
7. g.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sanitasi yang ada di wilayahnya. 5
(3)Dalam melaksanakan tugas, Pokja Sanitasi Kabupaten/ Kota mengacu pada Roadmap Sanitasi Provinsi dan Strategi Sanitasi Kabupaten/ Kota.
(4)Anggota Pokja Sanitasi Kabupaten/ Kota terdiri dari unsur perangkat daerah di lingkup pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, pelaku usaha dan anggota masyarakat.
(5)Susunan dan tata kerja Pokja Sanitasi Kabupaten/ Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 7

(1)Gubernur melalui Pokja Sanitasi Provinsi melaksanakan pembinaan terkait perencanaan sanitasi di Kabupaten/ Kota.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.pendampingan; dan
2. b.pendidikan dan pelatihan.
(3)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pendampingan dalam penyusunan perencanaan, persiapan pelaksanaan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur, operasional dan perawatan infrastruktur, serta dalam proses monitoring dan evaluasi.
(4)Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi peningkatan pengetahuan dan kemampuan para pengelola program dan kegiatan pembangunan sanitasi di daerah dalam penyusunan perencanaan sanitasi, pemenuhan kesiapan daerah, penyusunan rencana teknis dan rencana detail sanitasi, pelaksanaan implementasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan sanitasi, pelaksanaan operasional dan pemeliharaan infrastruktur sanitasi terbangun.
(5)Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan di dalam dan / atau di luar negeri berdasarkan rencana pendidikan dan pelatihan dalam percepatan pembangunan sanitasi.
(6)Pendampingan dalam penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tahap pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten / Kota agar sejalan dengan Roadmap Sanitasi Provinsi.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Provinsi dan kabupaten/ kota sesuai kewenangannya menyediakan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program dan kegiatan sanitasi.
(2)Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan berdasarkan Roadmap Sanitasi Provinsi untuk tingkat Provinsi dan Strategi Sanitasi Kabupaten/ Kota untuk tingkat Kabupaten / Kota. 6
(3)Anggaransebagaimanadimaksudpada ayat(1) bersumberdariAPBN,APBDProvinsi danAPBD Kabupaten/Kota.
(4)Selain anggaran sebagaimanadimaksudpada ayat(3), PemerintahProvinsidanKabupaten/Kotadapat menerimadanmemanfaatkanpembiayaandari sumber- sumberlainyangsah sesuai peraturanperundang- undangan. BABVII PEMANTAUAN,EVALUASIDAN PELAPORAN

Pasal 9

(1)GubernurmelaluiPokjaSanitasiProvinsimelaksanakan pemantauan,evaluasidanpelaporanpelaksanaan RoadmapSanitasiProvinsi.
(2)PokjaSanitasiProvinsisesuaidengankewenangannya melaksanakankegiatansebagaiberikut: a.memantau penyusunanrencanadanpelaksanaan kegiatan kampanye,edukasi danadvokasi, penyusunandokumensanitasi dan implementasi terkait pembangunan sanitasi di kabupaten/kota, pengembangan kelembagaandan peraturan perundang-undanganyangditetapkan Bupati/ Walikota; b.mengevaluasi capaian hasilpelaksanaankegiatan sebagaimanapada hurufadiatas,denganmelakukan kunjungan lapangandan/ataumenggunakan instrumenberbasisweb:ppsp.nawasis.infosebagai perangkatmonitoringdan evaluasi; c.menyiapkan laporanuntukdisampaikan Gubernur kepadaMenteriDalamNegerimengenai perkembangan pelaksanaanprogramdankegiatanpembangunan sanitasi,yangjuga mencakup hasil rekapitulasi laporan triwulanan perkembangan pelaksanaan programdankegiatan pembangunan sanitasidi Kabupaten/Kotayang disampaikan Bupati/ Walikota kepadaGubernur; d.melaksanakan penilaianuntukmenentukan Kabupaten/ Kotaterbaik dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi sesuai kriteriayangtelah ditetapkan;dan e.hasil pemantauan,evaluasidanpelaporan perkembangan kemajuan pelaksanaan kegiatan pembangunan sanitasi dilaporkan setiap waktu melalui web:ppsp.nawasis.infosebagai perangkat monitoring dan evaluasi.
(3)Hasil penilaian terhadap kabupaten/kota dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2)huruf d,ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Gubernur memberikan penghargaan kepada Kabupaten/ Kotaterbaik dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi.
(5)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat(4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 7

Pasal 10

(1)Bupati/Walikota melalui PokjaSanitasi Kabupaten/Kota melaksanakan pemantauan,evaluasidanpelaporan pelaksanaanStrategi Sanitasi Kabupaten/Kotasesuai Roadmap SanitasiProvinsi.
(2)PokjaSanitasiKabupaten/Kotasesuaidengan kewenangannya melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a.memantaupenyusunanrencanadan pelaksanaan kegiatankampanye,edukasidanadvokasi, penyusunandokumensanitasi danimplementasi terkait pembangunansanitasidiKabupaten/Kota, pengembangan kelembagaandanperaturan perundang-undanganyangditetapkan Bupati/ Walikota; b.mengevaluasi capaianhasilpelaksanaankegiatan sebagaimanapadahuruf adiatas,dengan melakukan kunjungan lapangan dan/atau menggunakan instrumenberbasisweb:ppsp.nawasis.infosebagai perangkatmonitoringdan evaluasi; c.menyiapkan laporan untuk disampaikan Bupati/Walikotakepada Gubernur mengenai perkembanganpelaksanaanprogramdankegiatan pembangunansanitasi; d.hasil pemantauan,evaluasi danpelaporan perkembangan kemajuan pelaksanaankegiatan pembangunan sanitasi dilaporkansetiapwaktu melalui web:ppsp.nawasis.infosebagai perangkat monitoring dan evaluasi.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…