DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 25 Tahun 2021

Nomor: 25
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Kebijakan Pemberian Dana hibah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Kebijakan Pemberian Dana Hibah;

1.Undang- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tab un 1 960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); Mengingat Menimbang
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); 2 \
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15.Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 3 ~'"' nqan araf Koordinoni : Biro H ..1kum asi,bag Kah Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Utara dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah terse but.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka Penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: PERATURANGUBERNURTENTANGKEBIJAKAN PEMBERIANDANAHIBAH.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Menetapkan 4 - -- -- Paraf Koordin,!;i : Biro Hukum tfasubag Kab1g Ptrund~ng-UndJngan

8.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Program, Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah.
9.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
10.Belanja hibah adalah belanja berupa uang, barang atau jasa yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat un tuk masyarakat.
12.Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.
13.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah NKRIyang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pernerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 5

Pasal 6

(1)Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
(2)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
(3)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
(4)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Parat Koordinasi:Biro Hukum '1<asubag Kabag. P~rundang·Unda111:in Kar - ~

Pasal 5

Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat memberikan Dana Hibah khusus kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Organisasi yang dibentuk Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan pertim bangan terten tu.

Pasal 4

Dana Hibah tidak dapat diberikan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan yang telah memperoleh alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

BAB III

PENYELENGGARAANPEMBERIANDANAHIBAH

Pasal 3

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.

BAB II

RUANGLINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian dana hibah yang bersumber pada dari APBDProvinsi Sulawesi Utara. 6 Umum 'araf Koordin, ~ Biro Hukum MSUbag

Pasal 8

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau bad an dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

a.Pemerintah pusat
1. 1.hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kemen terian / lembaga pernerin tah non- kemen terian yang wilayah kerjanya berada dalarn daerah yang bersangkutan;

(2)Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ a tau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk membiayai:
1. a.gaji/tunjangan/honor bulanan (kecuali honor atas pelaksanaan suatu kegiatan);
2. b.belanja perjalanan dinas luar negeri (kecuali terkait erat dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah);
3. c.acara perayaan;
4. d.lomba-lomba untuk perebutan piala/hadiah;
5. e.pemberian hadiah/cinderamata/karangan bunga;
6. f.Tunjangan Hari Raya. 7
  1. 2.hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. 3.unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik;
  3. 4.penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBDmaupun anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
  4. 5.hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
7. b.Pemerintah daerah lainnya Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru basil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. c.BUMN Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. d.BUMD Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalarn rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
10. e.Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia:
  1. 1.hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau bupati/walikota; atau 8 paraf Koordinc.si: Biro Hukum as u bag Kabl~ P rund ng-Undangan Ka ~ c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan diakui oleh pemerintah pusat dan/ a tau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepaJa satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangan; dan d) koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
  2. 2.hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. f.Partai Politik Belanja Hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9 PasaJ 9
(1)Asas keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diartikan bahwa pemberian dana hibah diberikan kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan diperlakukan dengan prosedur yang sama.
(2)Asas kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diartikan bahwa pemberian dana hibah dilakukan secara wajar dan proporsional dan sesuai batas-batas normal yang berlaku.

Pasal 11

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit :

a.peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b.bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
c.tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
1. 1.kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelengaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. 2.badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. 3.partai politik; dan/ atau
4. 4.ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.
d.mernberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalarn mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kernasyarakatan; dan
e.memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 10

Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a.memilikikepengurusan di daerah domisili;
b.memilikiketerangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
c.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/ atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hi bah.

(3)Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diartikan bahwa pemberian dana hibah harus dapat dianalisis kebenarannya dan masuk akal.
(4)Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diartikan bahwa pemberian dana hi bah benar-benar berguna dan dapat dinikmati oleh masyarakat. 10 -- ---- ... araf Koordinc.si : Biro Hukum ~asubag

Pasal 12

(1)Pemohon dana hibah menyampaikan usulan tertulis kepada Gubernur.
(2)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setidak-tidaknya memuat secara rinci dan jelas mengenai :
1. a.biaya, waktu, lokasi kegiatan;
2. b.nama lengkap, tanda tangan sesuai KTP pemohon;
3. c.nama lengkap, tanda tangan Ketua dan Sekretaris sesuai KTP serta dibu buhi stempel kelompok organisasi.
(3)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan langsung kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah atau melalui Perangkat Daerah.
(4)Sekretaris Daerah atas nama Gubernur membentuk Tim Evaluasi bantuan hibah untuk mengevaluasi bantuan hibah berupa uang dan menunjuk Perangkat Daerah untuk mengevaluasi bantuan hibah berupa uang dan menunjuk Perangkat Daerah untuk mengevaluasi bantuan hibah berupa barang danjasa.
(5)Evaluasi atas usulan bantuan hibah berupa uang maupun barang dan jasa dilakukan 3 (tiga)bulan sekali (triwulan).
(6)Basil evaluasi atas Bantuan Dana Hibah berupa uang clisampaikan oleh Tim Evaluasi kepada PA/KPA, yang selanjutnya diproses rancangan Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima dan besaran bantuan dana hibah dengan terlebih dahulu memperhatikan ketersediaan anggaran.
(7)Tim evaluasi dan kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana climaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD atau dituangkan dalam bentuk rancangan Peraturan Gubernur tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Hibah.
(8)Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditetapkan sebagai Peraturan Gubernur yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…