Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 25 Tahun 2021
- Nomor
- 25
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 28
Ringkasan
Kebijakan Pemberian Dana hibah
Kebijakan Pemberian Dana hibah
menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Kebijakan Pemberian Dana Hibah;
Mengingat Menimbang
5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2 \
157); 3 ~'"' nqan araf Koordinoni : Biro H ..1kum asi,bag Kah Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
MEMUTUSKAN: PERATURANGUBERNURTENTANGKEBIJAKAN PEMBERIANDANAHIBAH.
BAB I
Menetapkan 4 - -- -- Paraf Koordin,!;i : Biro Hukum tfasubag Kab1g Ptrund~ng-UndJngan
5
Parat Koordinasi:Biro Hukum '1<asubag Kabag. P~rundang·Unda111:in Kar - ~
Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat memberikan Dana Hibah khusus kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Organisasi yang dibentuk Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan pertim bangan terten tu.
Dana Hibah tidak dapat diberikan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan yang telah memperoleh alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. BAB III PENYELENGGARAANPEMBERIANDANAHIBAH
BAB III
Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa. BAB II RUANGLINGKUP
BAB II
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian dana hibah yang bersumber pada dari APBDProvinsi Sulawesi Utara. 6 Umum 'araf Koordin, ~ Biro Hukum MSUbag
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau bad an dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
7
a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau bupati/walikota; atau 8 paraf Koordinc.si: Biro Hukum as u bag Kabl~ P rund ng-Undangan Ka ~ c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan diakui oleh pemerintah pusat dan/ a tau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepaJa satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangan; dan d) koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9 PasaJ 9
Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit :
Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
10 -- ---- ... araf Koordinc.si : Biro Hukum ~asubag
Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran 11
Membuka PDF…