DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 26 Tahun 2021

Nomor: 26
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Kebijakan Pemberian Belanja Bantuan Sosial

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pemberian Belanja Bantuan Sosial;

1.Undang- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN BELANJA BANTUAN SOSIAL PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 2 6 TAHUN 2021 GUBERNURSULAWESIUTARA
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pu sat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jarninan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4456);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 2

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Utara dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
3.Dewan Perwak:ilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwak:ilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIANBELANJA BANTUANSOSIAL. Menetapkan 3
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APEDadalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka Penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKDdan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Program, Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah.
9.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
10.Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ a tau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
11.Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
12.Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hid up dalam kondisi wajar.
13.Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Daerah selanjutnya disingkat NPBSDadalah Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Bantuan Sosial. 4

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 6

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

a.individu, keluarga, dan/atau kelompok masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
b.lembaga non Pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/ atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 5

(1)Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
(2)Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 4

Bantuan Sosial dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARAANPEMBERIANBANTUANSOSIAL

Pasal 3

Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubemur 1n1 meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemberian bantuan sosial yang bersumber pada dari APBD Provinsi Sulawesi Utara.

BAB II

RUANGLINGKUP 5 arat Koordin 5i: Biro Hukum Kabag Ptrundan .UndangJn

Pasal 9

Bantuan sosial dapat diberikan setelah sekurang- kurangnya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a.bantuan sosial kepada individu/keluarga/ anggota masyarakat:

Pasal 8

(1)Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(2)Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
(3)Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/ a tau atas usulan kepala Perangkat Daerah.
(4)Jumlah pagu usulan kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
(5)Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/ a tau keluarga yang bersangkutan;
(6)Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

(1)Asas keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diartikan bahwa pemberian bantuan sosial diberikan kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan diperlakukan dengan prosedur yang sama.
(2)Asas kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diartikan bahwa pemberian bantuan sosial dilakukan secara wajar dan proporsional dan sesuai batas-batas normal yang berlaku.
(3)Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diartikan bahwa pemberian bantuan sosial harus dapat dianalisis kebenarannya dan masuk akal.
(4)Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat (2) diartikan bahwa pemberian bantuan sosial benar-benar berguna dan dapat dinikmati oleh masyarakat. 6
1. a.selektif;
2. b.memenuhi persyaratan penerirna bantuan;
3. c.bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
4. d.sesuai tujuan penggunaan.
(2)Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang dituj ukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
(3)Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b adalah :
1. a.individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
2. b.lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/ a tau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak resiko sosial.
(4)Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
(5)Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. sedikit:

Pasal 10

(1)Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memenuhi kriteria paling

1.memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
2.surat keterangan dari Pemerintah setempat menyangkut domisili dan kelayakan menerima bantuan.

b.bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat dan/atau LembagaNon Pemerintah:
1. 1.berkedudukan di Wilayah Administrasi Provinsi Sulawesi Utara;
2. 2.memiliki Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga/ Akte Notaris;
3. 3.memiliki Surat Keputusan (SK) Kepengurusan dari lembaga/yayasan yang menaungi; dan
4. 4.memiliki Rekomendasi dari Instansi terkait tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. 7 araf Koordin,ni : Bito hul<Llm subag Kabag P· rundanq.Undangr· l KI ro u I !1

Pasal 12

(1)Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
(2)Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, masyarakat miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…