DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 27 Tahun 2021

Nomor: 27
Tahun: 2021
Ditetapkan: 13 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah dan adanya Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional, sehingga perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2020 dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 2687);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005·2025 Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 Nomor 3);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 Nomor 1);
13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 2); 3
14.Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 Nomor 22); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Diundangkan di Manado pada tanggal 13 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA ttd EDWIN HARMINTO SILANGEN BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 27 Ditetapkan di Manado pada tanggal 13 Agustus 2021 GUBERNUR SULAWESI UTARA, ttd OLLY DONDOKAMBEY I-1 LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR : 27 TAHUN 2021 TANGGAL : 13 AGUSTUS 2021 TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021

a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan /atau
b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Selanjutnya dalam pasal tersebut juga menyebutkan bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. Perubahan RKPD dimaksud meliputi perubahan :
a.Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
b.Target sasaran pembangunan daerah;
c.Prioritas pembangunan daerah;
d.Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan
e.Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sejak awal tahun 2020 sampai dengan saat ini, pandemi COVID- 19 masih belum teratasi yang mengakibatkan banyak negara berada dalam situasi krisis yang luar biasa termasuk Indonesia. Selain karena sifat pandemi yang tidak terduga, krisis ini juga diakibatkan penyebarannya yang sangat cepat meluas melintasi batas-batas wilayah dan negara. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam situasi krisis seperti itu adalah melakukan mitigasi dan kebijakan untuk mendorong upaya-upaya pencegahan diantaranya dengan melakukan langkah- langkah yang diperlukan untuk penanganan pandemi dimaksud. Sampai dengan posisi triwulan II tahun 2021 pandemi COVID-19 masih merupakan permasalahan nasional yang belum tertangani secara tuntas sehingga pemulihan ekonomi nasional masih merupakan prioritas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian target pendapatan dalam APBD, penyesuaian belanja daerah melalui rasionalisasi belanja, penggunaan selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah dengan penyesuaian belanja daerah. I-2 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Utara, peraturan perundang‐undangan yang menjadi rujukan adalah:
1. 1.Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573); dan
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).
11. 11.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
12. 12.Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa I-3 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. 17.Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Keuangan RI, Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
18. 18.Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. 19.Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah
20. 20.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (1/2014));
21. 21.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021; dan
22. 22.Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan dokumen RKPD Perubahan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 adalah untuk menyesuaikan program, kegiatan, indikator kinerja, penganggaran, lokasi kegiatan, serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Selanjutnya tujuan penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 ini adalah untuk dijadikan dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah dan pedoman I-4 penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. 1.4. Sistematika Penulisan Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 349 ayat (1), sistematika penulisan Perubahan RKPD adalah sebagai berikut: Realisasi komponen belanja sampai dengan triwulan II (30 Juni 2021) adalah sebagai berikut:
23. 1.Belanja Operasi sebesar Rp. 3.061.443.855.553, telah terealisasi sebesar Rp. 997.984.027.986 (32,60%).
24. 2.Belanja Modal sebesar Rp. 562.085.671.563, telah terealisasi sebesar Rp. 366.228.885.163 (65,16%).
25. 3.Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 7.000.313.711, telah terealisasi sebesar Rp. 1.000.000.000 (14,29%).
26. 4.Belanja Transfer sebesar Rp. 457.086.098.096, telah terealisasi sebesar Rp. 134.102.680.789 (29,34%). Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021 (30 Juni 2021) URAIAN ANGGARAN REALISASI (%) PENDAPATAN DAERAH 4.072.305.545.344,00 1.520.431.115.076,29 37,34 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.413.292.261.344,00 634.699.102.863,29 44,91 Pajak Daerah 1.123.928.911.759,00 500.707.872.783,45 44,55 Retribusi Daerah 16.850.495.000,00 27.103.550.002,00 160,85 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 50.838.250.000,00 51.136.947.709,00 100,59 Lain-lain PAD yang Sah 221.674.604.585,00 55.750.732.368,84 25,15 PENDAPATAN TRANSFER 2.639.013.284.000,00 868.092.982.718,00 32,89 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.639.013.284.000,00 868.092.982.718,00 32,89 Dana Perimbangan 2.585.484.063.000,00 841.328.372.718,00 32,54 Dana Insentif Daerah (DID) 53.529.221.000,00 26.764.610.000,00 50 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 20.000.000.000,00 17.639.029.495,00 88,2 Pendapatan Hibah 20.000.000.000,00 17.639.029.495,00 88,2 BELANJA DAERAH 4.087.615.938.923,00 1.499.315.593.938,00 36,68 II-2 BELANJA OPERASI 3.061.443.855.553,00 997.984.027.986,00 32,6 Belanja Pegawai 1.366.234.187.402,00 628.383.411.625,00 45,99 Belanja Barang dan Jasa 887.200.609.693,00 314.971.205.233,00 35,5 Belanja Bunga 36.106.503.797,00 14.172.292.320,00 39,25 Belanja Subsidi 4.400.000.000,00 0 0 Belanja Hibah 739.448.552.539,00 34.174.375.205,00 4,62 Belanja Bantuan Sosial 28.054.002.122,00 6.282.743.603,00 22,4 BELANJA MODAL 562.085.671.563,00 366.228.885.163,00 65,16 Belanja Modal Tanah 39.735.594.774,00 582.094.000,00 1,46 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 131.827.300.593,00 12.174.679.353,00 9,24 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 168.307.562.294,00 121.278.631.661,00 72,06 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 220.881.953.901,00 232.179.680.149,00 105,11 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.333.260.001,00 13.800.000,0 0 1,04 BELANJA TIDAK TERDUGA 7.000.313.711,00 1.000.000.000,00 14,29 Belanja Tidak Terduga 7.000.313.711,00 1.000.000.000,00 14,29 BELANJA TRANSFER 457.086.098.096,00 134.102.680.789,00 29,34 Belanja Bagi Hasil 367.086.098.096,00 134.102.680.789,00 36,53 Belanja Bantuan Keuangan 90.000.000.000,00 0 0 SURPLUS / (DEFISIT) -15.310.393.579,00 0 0 Sumber: BKAD Provinsi Sulawesi Utara, 2021 2.2. Realisasi Belanja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2021 2.2.1. Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II (30 Juni 2021) Untuk Belanja Operasi yang ditetapkan sebesar Rp. 3.061.443.855.553, telah terealisasi sebesar Rp. 997.984.027.986 atau 32,60%. Tabel 2.2 Realisasi Belanja Operasi Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2021 (30 Juni 2021) NO PERANGKAT DAERAH ANGGARAN REALISASI % 1 DINAS PENDIDIKAN 1,329,595,900,246 320,164,623,120 24.08 2 UPTD. BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN (DIKDA) 300,000,000 50,748,450 - 3 CABANG DINAS SIAU TAGULANDANG BIARO (DIKDA) 271,625,000 166,246,000 - 4 CABANG DINAS TOMOHON - MINAHASA (DIKDA) 213,940,001 109,669,596 - 5 CABANG DINAS MINAHASA UTARA DAN BITUNG (DIKDA) 219,451,249 123,647,637 - II-3 6 CABANG DINAS MINAHASA SELATAN - MINAHASA TENGGARA (DIKDA) 231,262,502 101,414,050 - 7 CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW (DIKDA) 295,125,002 169,489,236 - 8 CABANG DINAS SANGIHE (DIKDA) 350,000,000 123,989,910 - 9 CABANG DINAS TALAUD (DIKDA) 326,900,000 135,845,000 - 10 CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW SELATAN (DIKDA) 230,959,997 76,256,250 - 11 CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW UTARA (DIKDA) 249,510,000 78,677,247 - 12 CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW TIMUR DAN KOTAMOBAGU (DIKDA) 300,000,000 140,753,566 - 13 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN KALASEY (DIKDA) 3,150,000,000 28,695,136 - 14 DINAS KESEHATAN 191,406,427,744 111,757,591,768 58.39 15 BALAI PELATIHAN KESEHATAN (BAPELKES) 1,926,132,677 859,557,267 - 16 UPTD RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT 58,668,297,275 12,375,846,080 21.09 17 UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE C NOONGAN 23,054,570,774 8,469,259,104 - 18 UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF.Dr.V.L.RATUMBUYSANG 26,987,299,410 8,043,826,479 - 19 UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TYPE B 50,627,542,939 1,412,726,285 2.79 20 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 8,631,902,314 890,066,133 - 21 UPTD RUMAH SAKIT MANEMBO- NEMBO TIPE C BITUNG 26,250,843,114 9,428,803,164 - 22 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 139,241,647,585 28,431,451,067 20.42 23 UPTD WILAYAH I MANADO, MINAHASA, MINUT, MITRA, MINSEL, BITUNG DAN TOMOHON (PU) 1,713,960,141 1,399,686,639 - 24 UPTD WILAYAH II BOLMONG, BOLMUT, BOLTIM DAN KOTAMOBAGU (PU) 1,201,885,695 1,011,805,168 - 25 UPTD WILAYAH III SITARO DAN SANGIHE (PU) 599,997,982 414,641,484 - 26 UPTD. BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (PU) 897,285,201 326,086,662 - 27 UPTD AIR MINUM (PU) 331,422,254 157,328,281 - 28 UPTD WILAYAH IV TALAUD (PU) 635,871,549 62,135,399 - 29 UPTD BALAI BINA TEKNIK (PU) 994,546,220 598,294,911 - 30 UPTD PERSAMPAHAN (PU) 173,648,709 88,505,474 - 31 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH 32,429,572,117 20,330,472,861 62.6 9 32 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 34,094,081,393 16,560,744,005 48.5 7 33 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 13,054,479,146 5,610,147,459 42.9 7 34 DINAS SOSIAL 22,941,274,227 10,147,561,093 44.2 3 II-4 35 UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL LANJU USIA TERLANTAR "SENJA CERAH" 1,138,912,289 286,424,080 - 36 UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL ANAK DAN REMAJA TERLANTAR "MAKA'ARUYEN" 828,457,438 158,524,422 - 37 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 30,651,932,188 14,192,197,327 46.3 0 38 UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA 1,416,851,956 614,674,109 - 39 UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA 874,132,981 548,226,973 - 40 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 9,307,112,432 4,175,629,101 44.8 6 41 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 816,901,111 190,011,608 - 42 DINAS PANGAN DAERAH 12,852,919,688 5,001,672,771 38.9 1 43 UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN DAERAH 289,493,248 42,169,888 - 44 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 11,595,860,222 4,279,442,796 36.9 0 45 DINAS KEPENDUDUKAN. PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 9,341,258,124 3,967,267,444 42.4 7 46 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 13,168,959,500 5,224,710,923 39.6 7 47 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH 16,709,738,482 8,197,267,502 49.0 6 48 UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 889,628,165 374,239,190 - 49 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAHH 23,374,486,516 10,522,398,270 45.0 2 50 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 15,772,615,443 6,167,082,605 39.1 0 51 UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI DAN UKM 960,367,044 538,543,465 - 52 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 14,946,950,383 6,444,341,976 43.1 1 53 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 35,921,744,471 20,876,335,155 58.1 2 NO PERANGKAT DAERAH ANGGARAN REALISASI % 54 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH 11,819,859,787 4,943,622,371 41.8 2 55 UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM 1,499,875,063 104,317,051 - 56 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 10,092,185,667 5,196,780,331 51.4 9 57 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 25,091,976,919 9,222,837,969 36.7 6 58 UPTD BALAI PERBENIHAN DAN PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN (DKP) 250,000,000 130,666,838 - 59 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TUMUMPA (DKP) 200,583,744 82,418,217 - II-5 60 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN BITUNG (DKP) 249,995,855 89,016,433 - 61 UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I (SANGIHE, SITARO, TALAUD) (DKP) 175,000,000 78,096,856 - 62 UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II (MITRA) (DKP) 175,000,000 39,084,650 - 63 UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III (BITUNG, MINUT, MINAHASA, MINSEL DAN TOMOHON) (DKP) 175,000,000 61,579,007 - 64 UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV (BOLMONG, KOTAMOBAGU, BOLMUT, BOLSEL, BOLTIM) 175,000,000 66,372,139 - 65 DINAS PARIWISATA 16,201,229,251 5,652,829,383 34.8 9 66 DINAS PERTANIAN DAN PERTERNAKAN 51,377,277,660 24,147,691,691 47.0 0 67 UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (DISTANAK) 491,153,236 174,875,483 - 68 UPTD BALAI PERLINDUNGAN DAN PENGUJIAN MUTU TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (DISTANAK) 480,370,732 215,267,287 - 69 UPTD BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN (DISTANAK) 429,205,032 225,225,649 - 70 UPTD BALAI PENGEMBANGAN BIBIT TERNAK DAN BENIH PERTANIANPROV.SULUT (DISTANAK) 469,697,130 221,103,626 - 71 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (DISTANAK) 470,508,030 260,926,261 - 72 DINAS PERKEBUNAN 26,139,622,421 12,481,748,997 47.7 5 73 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN 682,307,940 351,214,728 - 74 UPTD. BALAI PENGUJIAN PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN 633,095,533 167,921,734 - 75 DINAS KEHUTANAN DAERAH 60,748,064,054 22,023,231,202 36.2 5 76 UPTD BALAI PERBENIHAN DAN PERSUTERAAN ALAM (DISHUT) 149,986,397 61,757,666 - 77 UPTD MODEL UNIT IV POIGAR (POIGAR BOLMONG DAN POIGAR MINAHASA) (DISHUT) 134,998,753 54,648,530 - 78 UPTD TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) GUNUNG TUMPA H.V. WORANG (DISHUT) 191,962,741 95,758,523 - 79 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT I BOLMONG DAN BOLMUT (DISHUT) 135,182,277 59,779,440 - 80 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT II WILAYAH BOLTIM DAN BOLSEL (DISHUT) 149,998,696 78,314,700 - II-6 81 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT III SANGIHE, TALAUD DAN SITARO (DISHUT) 160,051,670 68,835,724 - 82 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT V (MINAHASA- MITRA- MINSEL DAN TOMOHON) (DISHUT) 174,997,290 53,802,980 - 83 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG WILAYAH MANADO- MINUT-BITUNG (DISHUT) 149,999,541 42,892,095 - 84 DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 15,561,983,320 7,666,373,005 49.2 6 85 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN PERTAMBANGAN 371,629,068 145,405,938 - 86 CABANG DINAS WILAYAH I (MINAHASA, MITRA, MINSEL, DAN TOMOHON) 356,166,330 267,108,486 - 87 CABANG DINAS WILAYAH II (MANADO, MINUT DAN BITUNG) 311,338,711 179,750,960 - 88 CABANG DINAS WILAYAH III (BOLMONG, BOLMUT, BOLSEL DAN KOTAMOBAGU) 408,982,694 184,317,698 - 89 CABANG DINAS WILAYAH IV (SANGIHE, TALAUD DAN SITARO) 613,800,268 439,533,724 - 90 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 14,616,647,236 5,385,903,453 36.8 5 91 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 556,024,014 169,209,146 - 92 SEKRETARIAT DAERAH - - - 93 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 1,952,842,242 786,279,164 - 94 BIRO HUKUM 3,345,622,344 1,364,438,573 - 95 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 28,748,215,406 8,530,546,022 29.6 7 96 BIRO PEREKONOMIAN 1,936,270,752 772,811,869 - 97 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1,947,984,074 852,927,079 - 98 BIRO ORGANISASI 3,239,737,423 1,238,386,820 - 99 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 5,836,607,519 1,880,683,610 - 100 BIRO UMUM 133,983,188,416 55,556,634,533 41.4 7 101 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 9,405,110,433 4,912,744,159 - 102 INSPEKTORAT 42,460,935,531 19,874,145,126 46.8 1 103 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 22,067,605,563 7,290,002,739 33.0 3 NO PERANGKAT DAERAH ANGGARAN REALISASI % 104 BADAN PENDAPATAN DAERAH 66,128,581,669 28,994,857,565 43.8 5 105 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MANADO 2,962,718,890 1,144,672,660 - 106 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MINAHASA 1,274,139,557 414,459,971 - 107 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BITUNG 1,245,790,893 419,744,540 - II-7 108 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SANGIHE, TALAUD DAN SITARO 1,440,909,935 432,501,014 - 109 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTAMOBAGU DAN BOLSEL 1,757,491,142 576,275,424 - 110 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MINAHASA SELATAN 1,184,795,158 408,567,935 - 111 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI TOMOHON 1,106,019,643 379,298,040 - 112 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MINAHASA UTARA 1,362,259,572 490,331,290 - 113 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MINAHASA TENGGARA 911,485,964 333,277,687 - 114 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BOLMONG, BOLMUT, DAN BOLTIM 1,729,990,963 463,816,246 - 115 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 120,453,428,181 32,739,260,997 27.1 8 116 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 24,422,992,177 7,162,675,771 29.3 3 117 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 21,573,507,489 7,218,342,977 33.4 6 118 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5,602,206,757 2,803,207,006 50.0 4 119 SEKRETARIAT DPRD 102,846,224,330 41,501,742,903 40.3 5 120 BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 11,045,491,466 5,377,267,906 48.6 8 121 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 7,568,760,061 2,859,637,353 37.7 8 122 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 17,376,500,799 8,666,519,450 49.8 7 TOTAL 3,061,443,855,553 997,984,027,986 32.6 0 Sumber: BKAD Provinsi Sulawesi Utara, 2021 2.2.2. Realisasi Belanja Modal Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II (30 Juni 2021) Untuk Belanja Modal yang ditetapkan sebesar Rp. 562.085.671.563, telah terealisasi sebesar Rp. 366.228.885.163 atau 65,16%. Tabel 2.3 Realisasi Belanja Modal Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2021 (30 Juni 2021) NO PERANGKAT DAERAH ANGGARAN REALISASI % 1 DINAS PENDIDIKAN 135,804,789,311 - - 2 UPTD. BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN (DIKDA) - - - 3 CABANG DINAS SIAU TAGULANDANG BIARO (DIKDA) 58,375,000 18,775,000 32.16 4 CABANG DINAS TOMOHON - MINAHASA (DIKDA) 36,059,999 11,059,998 30.67 II-8 5 CABANG DINAS MINAHASA UTARA DAN BITUNG (DIKDA) 30,548,751 - - 6 CABANG DINAS MINAHASA SELATAN - MINAHASA TENGGARA (DIKDA) 18,737,498 16,783,000 89.57 7 CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW (DIKDA) 4,874,998 - - 8 CABANG DINAS SANGIHE (DIKDA) - - - 9 CABANG DINAS TALAUD (DIKDA) 23,100,000 18,600,000 80.52 10 CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW SELATAN (DIKDA) 69,040,003 16,000,000 23.17 11 CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW UTARA (DIKDA) 50,490,000 - - 12 CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW TIMUR DAN KOTAMOBAGU (DIKDA) - - - 13 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN KALASEY (DIKDA) - - - 14 DINAS KESEHATAN 9,664,196,470 6,456,632,159 66.81 15 BALAI PELATIHAN KESEHATAN (BAPELKES) 273,245,456 57,090,909 20.89 16 UPTD RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT 30,603,404,510 39,064,165,101 127.65 17 UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE C NOONGAN 7,656,960,021 - - 18 UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROF.Dr.V.L.RATUMBUYSANG - - - 19 UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TYPE B 11,102,421,306 39,081,993,906 352.01 20 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 1,371,980,101 - - 21 UPTD RUMAH SAKIT MANEMBO- NEMBO TIPE C BITUNG 11,996,415,950 - - 22 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 210,927,650,819 236,051,426,430 111.91 23 UPTD WILAYAH I MANADO, MINAHASA, MINUT, MITRA, MINSEL, BITUNG DAN TOMOHON (PU) 285,260,023 130,269,569 45.67 24 UPTD WILAYAH II BOLMONG, BOLMUT, BOLTIM DAN KOTAMOBAGU (PU) 47,640,001 - - 25 UPTD WILAYAH III SITARO DAN SANGIHE (PU) - - - 26 UPTD. BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (PU) 300,140,016 141,614,000 47.18 27 UPTD AIR MINUM (PU) 16,499,996 - - 28 UPTD WILAYAH IV TALAUD (PU) 63,645,003 - - 29 UPTD BALAI BINA TEKNIK (PU) 104,570,003 47,237,000 45.17 30 UPTD PERSAMPAHAN (PU) 123,210,003 120,682,886 97.95 31 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH 53,294,440,683 33,129,881,810 62.16 32 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 94,250,000 67,500,000 71.62 33 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 845,881,021 230,641,492 27.27 34 DINAS SOSIAL 289,910,377 - - II-9 35 UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL LANJU USIA TERLANTAR "SENJA CERAH" 2,818,182 - - 36 UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL ANAK DAN REMAJA TERLANTAR "MAKA'ARUYEN" 138,880,016 - - 37 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 12,820,001 - - 38 UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA 132,661,249 - - 39 UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA 29,237,501 - - 40 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 47,410,001 - - 41 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 52,105,456 46,190,000 88.65 42 DINAS PANGAN DAERAH 227,810,228 216,818,933 95.18 43 UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN DAERAH 60,099,997 36,085,000 60.04 44 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 252,500,002 - - 45 DINAS KEPENDUDUKAN. PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 272,133,754 - - 46 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 201,062,500 19,862,500 9.88 47 DINAS PERHUBUNGAN DAERAH 1,436,800,000 1,825,552,621 127.06 48 UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 13,272,727 13,272,727 100.00 49 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAHH 597,549,682 239,457,686 40.07 50 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 1,754,178,977 652,448,200 37.19 51 UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI DAN UKM 38,735,001 - - 52 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 388,290,004 114,076,600 29.38 53 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 999,759,095 - - 54 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH 29,454,546 29,450,000 99.98 55 UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM 49,067,274 - - 56 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 1,291,460,999 155,430,000 12.04 57 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 14,175,360,004 56,500,000 0.40 58 UPTD BALAI PERBENIHAN DAN PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN (DKP) - - - 59 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TUMUMPA (DKP) - - - 60 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN BITUNG (DKP) - - - 61 UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I (SANGIHE, - - - II-10 SITARO, TALAUD) (DKP) 62 UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II (MITRA) (DKP) - - - 63 UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III (BITUNG, MINUT, MINAHASA, MINSEL DAN TOMOHON) (DKP) - - - 64 UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV (BOLMONG, KOTAMOBAGU, BOLMUT, BOLSEL, BOLTIM) - - - 65 DINAS PARIWISATA 4,045,183,082 - - 66 DINAS PERTANIAN DAN PERTERNAKAN - - - 67 UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (DISTANAK) 8,100,000 8,100,000 100.00 68 UPTD BALAI PERLINDUNGAN DAN PENGUJIAN MUTU TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (DISTANAK) 19,450,000 - - 69 UPTD BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN (DISTANAK) 69,394,320 - - 70 UPTD BALAI PENGEMBANGAN BIBIT TERNAK DAN BENIH PERTANIANPROV.SULUT (DISTANAK) 30,190,000 13,800,000 45.71 71 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (DISTANAK) 29,490,001 - - 72 DINAS PERKEBUNAN 3,264,314,002 770,688,306 23.61 73 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN 17,027,273 - - 74 UPTD. BALAI PENGUJIAN PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN 16,892,046 8,350,000 49.43 75 DINAS KEHUTANAN DAERAH 192,000,001 - - 76 UPTD BALAI PERBENIHAN DAN PERSUTERAAN ALAM (DISHUT) - - - 77 UPTD MODEL UNIT IV POIGAR (POIGAR BOLMONG DAN POIGAR MINAHASA) (DISHUT) 14,987,500 - - 78 UPTD TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) GUNUNG TUMPA H.V. WORANG (DISHUT) 8,000,000 - - 79 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT I BOLMONG DAN BOLMUT (DISHUT) 14,800,000 - - 80 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT II WILAYAH BOLTIM DAN BOLSEL (DISHUT) - - - 81 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT III SANGIHE, TALAUD DAN SITARO (DISHUT) 9,700,000 8,979,982 92.58 82 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT V (MINAHASA- MITRA- MINSEL DAN TOMOHON) (DISHUT) - - - II-11 83 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG WILAYAH MANADO-MINUT-BITUNG (DISHUT) - - - 84 DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 149,778,419 139,070,000 92.85 85 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN PERTAMBANGAN 124,700,000 59,200,000 47.47 86 CABANG DINAS WILAYAH I (MINAHASA, MITRA, MINSEL, DAN TOMOHON) - - - 87 CABANG DINAS WILAYAH II (MANADO, MINUT DAN BITUNG) 23,236,364 - - 88 CABANG DINAS WILAYAH III (BOLMONG, BOLMUT, BOLSEL DAN KOTAMOBAGU) 13,900,000 - - 89 CABANG DINAS WILAYAH IV (SANGIHE, TALAUD DAN SITARO) - - - 90 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 114,971,123 91,000,000 79.15 91 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 22,780,000 - - 92 SEKRETARIAT DAERAH - - - 93 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 46,700,000 - - 94 BIRO HUKUM 154,374,998 126,792,000 82.13 95 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 18,210,000 18,150,000 99.67 96 BIRO PEREKONOMIAN 63,300,000 32,900,000 51.97 97 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 52,000,001 - - 98 BIRO ORGANISASI 260,258,097 - - 99 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 711,418,773 53,788,800 7.56 100 BIRO UMUM 11,152,948,084 3,123,982,101 28.01 101 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 594,888,451 64,041,459 10.77 102 INSPEKTORAT 475,499,992 44,955,000 9.45 103 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 908,155,446 481,691,000 53.04 104 BADAN PENDAPATAN DAERAH 3,245,646,458 - - 105 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MANADO 26,609,092 - - 106 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MINAHASA 73,100,004 - - 107 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BITUNG 20,020,000 - - 108 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SANGIHE, TALAUD DAN SITARO 20,450,000 16,100,000 78.73 109 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTAMOBAGU DAN BOLSEL 27,399,999 - - 110 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MINAHASA SELATAN 188,180,000 - - 111 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI TOMOHON 33,980,000 - - 112 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MINAHASA UTARA 41,650,000 - - 113 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI MINAHASA TENGGARA 13,380,000 - - II-12 114 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BOLMONG, BOLMUT, DAN BOLTIM - - - 115 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2,260,649,496 - - 116 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 308,970,003 - - 117 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 3,138,723,773 1,731,021,195 55.15 118 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 720,166,796 94,464,300 13.12 119 SEKRETARIAT DPRD 9,429,323,170 713,682,500 7.57 120 BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 21,524,708,477 111,593,150 0.52 121 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 468,120,106 - - 122 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 556,741,701 451,037,843 81.01 TOTAL 562,085,671,563 366,228,885,163 65.16 Sumber: BKAD Provinsi Sulawesi Utara, 2021 2.2.3. Realisasi Belanja Tidak Terduga Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II (30 Juni 2021) Untuk Belanja Tidak Terduga yang ditetapkan sebesar Rp. 7.000.313.711, telah terealisasi sebesar Rp. 1.000.000.000 atau 14,29%. Tabel 2.4 Realisasi Belanja Tidak Terduga Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2021 (30 Juni 2021) NO PERANGKAT DAERAH ANGGARAN REALISASI % 1 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 7,000,313,711 1,000,000,000 14.29 Sumber: BKAD Provinsi Sulawesi Utara, 2021 2.2.4. Realisasi Belanja Transfer Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II (30 Juni 2021) Untuk Belanja Transfer yang ditetapkan sebesar Rp. 457.086.098.096, telah terealisasi sebesar Rp. 134.102.680.789 atau 29,34%. Tabel 2.5 Realisasi Belanja Operasi Transfer Daerah s/d Triwulan II Tahun 2021 (30 Juni 2021) NO PERANGKAT DAERAH ANGGARAN REALISASI % 1 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 457,086,098,096 134,102,680,789 29.34 Sumber: BKAD Provinsi Sulawesi Utara, 2021 III-1 Tabel 3.1. Target dan Capaian Indikator Makro Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Posisi Triwulan II Tahun 2021 No I n d i k a t o r Satuan Target 2021 Capaian 2021
27. 1.Pertumbuhan Ekonomi % 6,6 1.87 (Triwulan I 2021)
28. 2.Inflasi % 5 0.07 (Juni 2021)
29. 3.Kemiskinan % 7,5 7.77 (Maret 2021)
30. 4.Pengangguran % 6,6 7.28 (Feb 2021)
31. 5.IPM % 72 72.93 (Des 2020) 3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Sulawesi Utara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) posisi triwulan I-2021 mencapai Rp. 33,39 triliun dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK) 2010 mencapai Rp. 21,78 triliun. Secara garis besar, ekonomi Sulawesi Utara posisi triwulan I- 2021 tumbuh 1,87 persen (y-on-y), jika dilihat dari sisi produksi, pertumbuhan tersebut didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha industri pengolahan yang tumbuh sebesar 13.29 persen. Dilihat dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh sebesar 3,02 persen. Selanjutnya, ekonomi Sulawesi Utara triwulan I-2021 tumbuh sebesar -8,74 persen (q-to-q), dimana dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman perekonomian Sulawesi Utara, diantaranya berakhirnya perayaan keagamaan dan tahun baru. Selain itu, walaupun pemulihan perekonomian di Sulawesi Utara sudah mulai diupayakan, namun dampaknya belum maksimal. Sementara III-2 dari sisi Pengeluaran, disebabkan oleh komponen Pengeluaran Pemerintah (PK-P) yang terkontraksi sebesar 30,10 persen. Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara Menurut Lapangan Usaha dan Pengeluaran, Triwulan I 2021 Struktur PDRB Sulawesi Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2021 didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Industri Pengolahan, dengan share masing-masing sebesar 21,07 persen; 13,01 persen; 11,83 persen dan 10,98 persen. Gambar 3.2. Struktur Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara Menurut Lapangan Usaha, Triwulan I Tahun 2021 Selanjutnya struktur PDRB Sulawesi Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2021 masih didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK- RT), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta Ekspor Barang dan Jasa. III-3 Gambar 3.3. Struktur Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara Menurut Pengeluaran, Triwulan I Tahun 2021 3.1.2. Inflasi Kondisi inflasi Sulawei Utara dilihat dari angka inflasi salah satu Kota yaitu Kota Manado. Inflasi Kota Manado posisi bulan Juni 2020 adalah sebesar 0,07 persen, hal ini dipengaruhi adanya peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,29 pada Mei 2021 menjadi 107,36 pada Juni
32. 2021.Dari sebelas kelompok pengeluaran di Kota Manado, empat kelompok pengeluaran mengalami peningkatan indeks, yaitu terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,52 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,37 persen, kelompok transportasi sebesar 0,28 persen dan kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,02 persen. Dua kelompok yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,08 persen dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,02 persen. Kelompok yang tidak mengalami perubahan yaitu kelompok kesehatan, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya, kelompok pendidikan dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran. Kota Manado, pada Juni 2021 mengalami inflasi secara tahun kalender sebesar 1,51 persen dan inflasi “year on year” sebesar 2,41 persen. III-4 Gambar 3.4. Inflasi Kota Manado Tahun 2019 (2012=100) Tahun 2020 - 2021 (2018=100) Komoditas yang memberikan sumbangan/andil terbesar terhadap Inflasi Kota Manado adalah ikan deho sebesar 0,0599 persen, ikan malalugis/sohiri sebesar 0,0435 persen, angkutan udara sebesar 0,0319 persen, ikan cakalang/sisik sebesar 0,0313 persen, tomat sebesar 0,0271 persen, emas perhiasan sebesar 0,0265 persen, ikan oci sebesar 0,0163 persen, minyak goreng sebesar 0,0155 persen, semangka sebesar 0,0150 persen, dan ikan tuna sebesar 0,0093 persen. Komoditas yang memberikan sumbangan/andil deflasi terbesar adalah cabai rawit sebesar 0,1257 persen, air kemasan sebesar 0,0328 persen, pisang sebesar 0,0202 persen, lemon sebesar 0,0199 persen, cumi-cumi sebesar 0,0133 persen, cabai merah sebesar 0,0129 persen, bawang merah sebesar 0,0119 persen, telur ayam ras sebesar 0,0113 persen, wortel sebesar 0,0106 persen dan bawang putih sebesar 0,0091 persen seperti terlihat pada Tabel 3.4. Tabel 3.4. Andil Inflasi/Deflasi Sepuluh Komoditas Utama Kota Manado, Juni 2021 III-5 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021 3.1.3. Kemiskinan Sampai dengan bulan Maret 2021, persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Sulawesi Utara mencapai 7,77 persen (196,35 ribu orang), turun 0,01 persen poin dibanding September 2020 yang sebesar 7,78 persen (195,85 ribu orang). Secara umum angka kemiskinan di Sulawesi Utara secara terus menerus dapat ditekan, walapun di Tahun 2020 mengalami kenaikan, hal ini sangat dipahami karena pengaruh dari pandemi COVID-19, hal ini tersaji dalam Gambar 3.5 dibawah ini. Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021 Gambar 3.5. Jumlah dan Presentasi Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2022 Selanjutnya jika dibandingkan posisi bulan September 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik 1,51 ribu orang (0,05 persen poin), sedangkan di daerah perdesaan turun 1,02 ribu orang (0,03 persen poin). Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 5,31 persen menjadi 5,36 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 10,64 persen menjadi 10,61 persen, sebagaimana digambarkan dalam Gambar 3.6. III-6 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021 Gambar 3.6. Kemiskinan Kota dan Desa Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2021 Suatu hal yang juga membanggakan ditunjukkan dengan persentase penduduk miskin Sulawesi Utara yang selalu berada dibawah angka kemiskinan nasional. Hal ini tersaji dalam Gambar 3.7 dibawah ini. Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021 Gambar 3.7. Presentasi Penduduk Miskin Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2021 Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang kita harus perhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan III-7 kemiskinan. Selama periode September 2020 – Maret 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami peningkatan sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sulawesi Utara mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2020 adalah 1,228 dan pada Maret 2021 naik menjadi 1,238. Kemudian, Indeks Keparahan Kemiskinan pada periode yang sama mengalami penurunan menjadi 0,285. Sementara itu, untuk periode Maret 2020 - Maret 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami peningkatan, hal ini seperti tersaji pada Tabel 3.5 Tabel 3.5 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Sulawesi Utara menurut Daerah Tempat Tinggal, Maret 2020 – September 2020 - Maret 2021 Tahun Perkotaan Perdesaan Total Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Maret 2020 0,782 1,538 1,143 September 2020 0,903 1,603 1,228 Maret 2021 0,795 1,758 1,238 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Maret 2020 0,152 0,352 0,248 September 2020 0,198 0,417 0,300 Maret 2021 0,169 0,420 0,285 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021 3.1.4. Pengangguran Jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 sebanyak 1.23 juta orang, naik 3.99 ribu orang dibanding Agustus 2020. Meski demikian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan tipis sebesar 0,14 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2021 sebesar 7,28 persen (turun 0,09 persen dibandingkan dengan Agustus 2020). Selanjutnya, untuk jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 1,14 juta orang, meningkat sebanyak 4,77 ribu orang dari Agustus 2020. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (1,25 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (3,87 persen poin). Sebanyak 715,87 juta orang (62,82 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 2,36 persen poin dibanding Agustus 2020. Persentase pekerja setengah penganggur turun sebesar 1,12 III-8 persen poin, begitu juga persentase pekerja paruh waktu turun sebesar 0,58 persen poin dibandingkan Agustus 2020. Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu: a) Pengangguran Karena Covid-19; b) Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena Covid-19; Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19; dan d) Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19. Kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi Covid-19 pada mereka yang berhenti bekerja, sedangkan kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja. Terdapat 144,21 ribu orang (7,43 persen penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (9,82 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (6,23 ribu orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (5,68 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (122,49 ribu orang). Tabel 3.6 Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Agustus 2020–Februari 2021 Komponen Agustus 2020 Februari 2021 Perubahan Ags 2020-Feb 2021 orang orang orang persen
a.Pengangguran2 Karena Covid-19 24.919 9.822 -15.097 -60,58
b.Bukan Angkatan Kerja (BAK)3 Karena Covid-19 10.614 6.228 -4.386 -41,32
c.Sementara Tidak Bekerja4 Karena Covid-19 17.280 5.675 -11.605 -67,16
d.Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19 234.824 122.486 -112.338 -47,84 Total 287.637 144.211 -143.426 -49,86 Penduduk Usia Kerja (PUK) 1.931.636 1.942.176 10.540 0,55 Persentase terhadap PUK 14,89 7,43 -7,47 -50,14 Keterangan:
1. 1.Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015
2. 2.Pengangguran Karena Covid-19 adalah penganggur yang pernah berhenti bekerja karena Covid-19 dari Februari 2020
3. 3.Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena Covid-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena Covid-19 dari Februari 2020 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021 Pada Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa penduduk usia kerja yang terdampak Covid- 19 pada Februari 2021 sebanyak 144,21 ribu orang, mengalami penurunan sebanyak 143,43 ribu orang atau sebesar 50,14 persen dibandingkan dengan Agustus 2020. Komposisi penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 terdiri dari 9,82 ribu orang pengangguran karena Covid-19; 6,23 ribu orang Bukan III-9 Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19; 5,68 ribu orang sementara tidak bekerja karena Covid-19; dan 122,49 ribu orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19. Keempat komponen tersebut mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2020. Penurunan terbesar adalah komponen penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebanyak 112,34 ribu orang. Apabila dilihat berdasarkan distribusi kelompok umur, kelompok umur dewasa (25-59 tahun) merupakan kelompok umur yang paling banyak terdampak Covid-19. Baik pada Agustus 2020 maupun Februari 2021. Gambar 3.8. Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Kelompok Umur, Agustus 2020-Februari 2021 3.1.5. Indeks Pembangunan Manusia Secara umum, pencapaian pembangunan manusia di Sulawesi Utara terus mengalami kemajuan, hal ini ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utara yang terus meningkat. Pada tahun 2020 mencapai 72,93. Selama kurang lebih 10 tahun ini, IPM Sulawesi Utara rata-rata tumbuh sebesar 0,82 persen per tahun, dan meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi” sejak tahun 2015. III-10 Gambar 3.9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Utara, 2010-2020 Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Tabel 3.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Utara Menurut Komponen, 2016-2020 Komponen Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Tahun 71,02 71,04 71,26 71,58 71,79 Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 12,55 12,66 12,68 12,73 12,85 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 8,96 9,14 9,24 9,43 9,49 Pengeluaran per Kapita Rp 000 10.148 10.422 10.731 11.115 10.791 IPM 71,05 71,66 72,20 72,99 72,93 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021 Bayi yang lahir pada tahun 2020, memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,69 tahun, lebih lama 0,11 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya. Anak-anak yang pada tahun 2020 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,85 tahun (Diploma I), lebih lama 0,12 tahun III-11 dibandingkan dengan yang berumur sama pada tahun 2019. Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,49 tahun (kelas X), lebih lama 0,06 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, masyarakat Sulawesi Utara memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 10,79 juta rupiah per tahun, turun 324 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Kemajuan pembangunan manusia Sulawesi Utara terlihat juga dari status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota. Jumlah kabupaten/kota yang berstatus pembangunan manusia “tinggi” ada sembilan yaitu Minahasa, Kepulauan Sangihe, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Manado, Bitung, Tomohon, dan Kotamobagu. Enam kabupaten/kota lainnya berstatus pembangunan manusia “sedang”. Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus pembangunan manusia “sangat tinggi” maupun “rendah” di Sulawesi Utara. Peningkatan IPM di Sulawesi Utara tercermin pada level kabupaten/kota. Meskipun selama periode 2019 hingga 2020 terjadi pandemi Covid-19, tetapi komponen IPM di seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan kecuali Pengeluaran per Kapita. Pada periode ini, tercatat tiga kabupaten/kota dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Kepulauan Talaud (0,62 persen), Kabupaten Minahasa Selatan (0,60 persen), dan Kabupaten Kepulauan Sangihe (0,28 persen). Kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Sangihe utamanya didorong oleh dimensi pendidikan. III-12 Tabel 3.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Utara Menurut Kabupaten/Kota, 2019-2020 IPM Kabupaten/ Kota UHH (Tahun) HLS (Tahun) RLS (Tahun) Pengeluaran per Kapita (Rp 000) Capaian Pertum buhan (%) 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019- 2020 Bolaang Mongondow 69.22 69.36 11.41 11.52 7.77 7.93 10,470 10,128 67.82 67.89 0.10 Minahasa 70.98 71.08 13.97 13.98 9.58 9.59 12,720 12,395 75.47 75.29 -0.24 Kepulauan Sangihe 69.96 70.10 12.31 12.32 8.04 8.29 11,663 11,427 70.53 70.73 0.28 Kepulauan Talaud 70.04 70.16 12.27 12.51 9.25 9.51 8,638 8,505 68.97 69.40 0.62 Minahasa Selatan 69.80 69.92 12.43 12.74 8.85 9.08 11,760 11,481 71.68 72.11 0.60 Minahasa Utara 71.31 71.38 12.69 12.80 9.93 9.99 11,712 11,405 73.95 73.90 -0.07 Bolaang Mongondow Utara 67.54 67.66 11.90 11.91 8.12 8.40 9,366 9,062 66.91 66.99 0.12 Siau Tagulandang Biaro 70.54 70.73 11.64 11.67 8.75 8.97 8,252 8,080 67.48 67.64 0.24 Minahasa Tenggara 70.07 70.15 12.04 12.27 8.87 8.88 10,665 10,408 70.47 70.51 0.06 Bolaang Mongondow Selatan 64.45 64.49 12.28 12.29 7.80 7.90 9,229 8,837 65.28 65.00 -0.43 Bolaang Mongondow Timur 67.81 67.89 11.50 11.59 7.59 7.83 9,483 8,998 66.08 65.99 -0.14 Kota Manado 71.80 71.87 14.14 14.15 11.26 11.27 14,232 13,886 79.12 78.93 -0.24 Kota Bitung 71.00 71.07 12.60 12.61 9.87 9.88 12,383 12,193 74.20 74.10 -0.13 Kota Tomohon 71.79 71.93 14.19 14.20 10.48 10.73 12,152 11,745 76.67 76.69 0.03 Kota Kotamobagu 70.33 70.47 12.78 12.79 10.09 10.10 11,098 10,744 73.22 72.97 -0.34 SULAWESI UTARA 71.58 71.69 12.73 12.85 9.43 9.49 11,115 10,791 72.99 72.93 -0.08 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021 Memperhatikan kondisi yang berkembang sampai dengan Triwulan ke-2 ini, maka pemerintah provinsi mengambil langkah untuk mereview target-target indikator makro yang ditetapkan pada RKPD 2021. Setelah melalui proses evaluasi dan FGD, maka untuk memaksimalkan pencapaian maka ditetapkan perubahan indikator makro pembangunan Tahun 2021 adalah sebagai berikut: III-13 Tabel 3.9 Perubahan Target Indikator Makro Pembangunan Tahun 2021 No. Indikator Target 2021 Target Perubahan 2021 1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,6 4,0 – 5,0
4. 2.Inflasi (%) 5 3
5. 3.Kemiskinan (%) 7,5 7,5 4. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6,6 6,6 – 7,0
6. 5.IPM 72 72,93
7. 6.Gini Ratio 0,37 0,36 3.2. Kerangka Keuangan Daerah 3.2.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Total pendapatan daerah pada APBD Induk Tahun 2021 adalah sejumlah Rp. 4.072.305.545.344 diproyeksikan mengalami penurunan menjadi Rp. 4.028.284.437.344, atau turun sebesar 1 , 0 9 % . Perubahan kebijakan pendapatan daerah lebih disebabkan oleh beberapa asumsi sebagai berikut: Tabel 3.9 Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 Sebelum dan Sesudah Perubahan URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp.) SESUDAH PERUBAHAN (Rp.) PENDAPATAN DAERAH 4.072.305.545.344,00 4.028.284.437.344,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.413.292.261.344,00 1.413.292.261.344,00 Pajak Daerah 1.123.928.911.759,00 1.123.928.911.759,00 Retribusi Daerah 16.850.495.000,00 16.850.495.000,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 50.838.250.000,00 50.838.250.000,00 Lain-lain PAD yang Sah 221.674.604.585,00 221.674.604.585,00 III-14 PENDAPATAN TRANSFER 2.639.013.284.000,00 2.594.992.176.000,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.639.013.284.000,00 2.594.992.176.000,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 Pendapatan Hibah 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 Sumber: BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara, 2021 Data pada Tabel 3.7 memperlihatkan bahwa komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang menyebabkan terjadinya penurunan Pendapatan Daerah, yaitu mengalami penurunan sebesar 1,67%. Hal ini disebabkan adanya kebijakan nasional terkait refocusing untuk mendukung pendanaan untuk penanganan COVID-19. 3.2.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Total belanja daerah pada APBD Induk Tahun 2021 adalah sejumlah Rp. 4.087.615.938.923 diproyeksikan mengalami kenaikan menjadi Rp. 4.428.740.158.908,74 atau naik sebesar 8 , 3 5% . Perubahan kebijakan belanja daerah lebih disebabkan oleh beberapa asumsi sebagai berikut:
a.Belanja Operasi Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar 0,38% yaitu dari Rp. 3.061.443.855.553 menjadi Rp. 3.073.033.524.714,67 dimana terjadi kenaikan pada komponen Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa, serta terjadi penurunan pada komponen Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, sedangkan komponen Belanja Bunga tetap.
b.Belanja Modal Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar 60,23% yaitu dari Rp. 562.085.671.563,00 menjadi Rp. 900.611.879.782,01 dimana terjadi kenaikan pada komponen Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, serta terjadi penurunan pada komponen Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, sedangkan komponen Belanja Modal Tanah tetap.
c.Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga mengalami kenaikan sebesar 14,40% yaitu dari Rp. 7.000.313.711,00 menjadi Rp. 8.008.656.316,06.
d.Belanja Transfer Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan sebesar 2,19% yaitu dari Rp. 457.086.098.096,00 menjadi Rp. III-15 447.086.098.096,00 dimana terjadi penurunan pada komponen Belanja Bantuan Keuangan, sedangkan komponen Belanja Bagi Hasil tetap. Tabel 3.10 Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 Sebelum dan Sesudah Perubahan URAIAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp.) SESUDAH PERUBAHAN (Rp.) BELANJA DAERAH 4.087.615.938.923,00 4.428.740.158.908,74 BELANJA OPERASI 3.061.443.855.553,00 3.073.033.524.714,67 Belanja Pegawai 1.366.234.187.402,00 1.375.361.333.419,57 Belanja Barang dan Jasa 887.200.609.693,00 915.587.972.758,10 Belanja Bunga 36.106.503.797,00 36.106.503.797,00 Belanja Subsidi 4.400.000.000,00 1.800.000.000,00 Belanja Hibah 739.448.552.539,00 717.706.062.213,00 Belanja Bantuan Sosial 28.054.002.122,00 26.471.652.527,00 BELANJA MODAL 562.085.671.563,00 900.611.879.782,01 Belanja Modal Tanah 39.735.594.774,00 39.735.594.774,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 131.827.300.593,00 137.011.242.561,75 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 168.307.562.294,00 309.797.747.134,74 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 220.881.953.901,00 412.742.035.310,52 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.333.260.001,00 1.325.260.001,00 BELANJA TIDAK TERDUGA 7.000.313.711,00 8.008.656.316,06 Belanja Tidak Terduga 7.000.313.711,00 8.008.656.316,06 BELANJA TRANSFER 457.086.098.096,00 447.086.098.096,00 Belanja Bagi Hasil 367.086.098.096,00 367.086.098.096,00 Belanja Bantuan Keuangan 90.000.000.000,00 80.000.000.000,00 Surplus / (Defisit) (15.310.393.579,00) (400.455.721.564,74) Sumber: BKAD Provinsi Sulawesi Utara, 2021 3.2.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Total pembiayaan daerah pada APBD Induk Tahun 2021 adalah sejumlah Rp. 15.310.393.579,00 diproyeksikan mengalami kenaikan menjadi Rp. 400.455.721.564,74 atau naik sebesar 2 . 5 1 5 , 5 8 % . Perubahan kebijakan pembiayaan daerah lebih disebabkan oleh beberapa asumsi sebagai berikut:
1. 1.Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 403,42% yaitu dari Rp. 95.470.393.579,00 menjadi Rp. 480.615.721.564,74 dimana terjadi kenaikan pada komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dari Rp. 80.000.000.000,00 mengalami kenaikan menjadi Rp. 172.304.561.516,64 dan Penerimaan III-16 Pinjaman Daerah dari Rp. 15.470.393.579,00 mengalami kenaikan menjadi Rp. 308.311.160.048,10. Penerimaan Pinjaman Daerah berasal dari anggaran PEN, BOK tambahan, dan SMI reguler.
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri dari komponen Penyertaan Modal Daerah dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo tidak mengalami perubahan, yaitu Rp. 80.160.000.000,00.
3. 1.Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sector pertanian dan sumberdaya kemaritiman sebagai penjabaran Provinsi Kepulauan, serta mendorong sektor industri dan jasa;
4. 2.Memantapkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkepribadian dan berdaya saing;
5. 3.Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai destinasi investasi dan pariwisata yang berwawasan lingkungan;
6. 4.Mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang adil, mandiri dan maju;
7. 5.Memantapkan pembangunan infrastruktur berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan;
8. 6.Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan timur; dan
9. 7.Mewujudkan Sulawesi Utara yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Visi dan Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021, selanjutnya dijabarkan dalam 27 Tujuan dan 38 Sasaran Pembangunan Daerah, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 4.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan VISI : TERWUJUDNYA SULAWESI UTARA BERDIKARI DALAM EKONOMI, BERDAULAT DALAM POLITIK, DAN BERKEPRIBADIAN DALAM BUDAYA MISI TUJUAN SASARAN
10. 1.MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MEMPERKUAT SEKTOR PERTANIAN DAN SUMBERDAYA KEMARITIMAN, SERTA MENDORONG SEKTOR INDUSTRI DAN JASA 1.1. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI, PEKEBUN, NELAYAN, IKM- UKM, UMKM, KOPERASI DAN PELAKU JASA KEMASYARAKATAN 1.1.1. TERWUJUDNYA PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN KELAUTAN, KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, SERTA USAHA INDUSTRI KECIL MENENGAH 1.2. MENINGKATKAN KAPASITAS DAN AKSESIBILITAS PETANI, PEKEBUN, NELAYAN, IKM DAN UMKM DAN PELAKU JASA KEMASYARAKATAN TERHADAP TEKNOLOGI DAN SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN 1.2.1. TERSEDIANYA AKSESIBILITAS PETANI, PEKEBUN, NELAYAN, PELAKU IKM, UMKM DAN KOPERASI TERHADAP PEMANFAATAN TEKNOLOGI, SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN, INFORMASI PASAR DAN AKSES PASAR 1.3. MENINGKATKAN NILAI TAMBAH KOMODITAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN PERIKANAN KELAUTAN MELALUI USAHA EKONOMI KREATIF 1.3.1. TERWUJUDNYA KETAHANAN PANGAN WILAYAH DAN KELUARGA, PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN, SERTA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL 1.4. PENINGKATAN TATA KELOLA LAUT, PENGELOLAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL, SERTA PENGEMBANGAN EKONOMI KELAUTAN BERKELANJUTAN 1.4.1. TERKELOLANYA SUMBERDAYA LAUT, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL DI WILAYAH PERAIRAN SULAWESI UTARA SECARA HOLISTIK, TERPADU DAN SINKRON 2 MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKEPRIBADIA N DAN BERDAYA SAING 2.1. MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS, CERDAS DAN BERDAYA SAING 2.1.1. TERWUJUDNYA PENINGKATAN STANDART PELAYANAN MINIMAL WAJIB BELAJAR 12 TAHUN YANG BERKUALITAS 2.1.2. TERWUJUDNYA PENINGKATAN MUTU, PROFESIONALITAS SERTA KOMPETENSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 2.2. MEWUJUDKAN SDM YANG SEHAT DENGAN DERAJAT KESEHATAN DAN GIZI YANG 2.2.1. TERKENDALINYA KEMATIAN IBU MELAHIRKAN DAN KEMATIAN ANAK/BALITA TINGGI SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 2.2.2. TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENGENDALIAN PENYAKIT 2.2.3. TERSEDIANYA SDM KESEHATAN/ TENAGA MEDIS YANG BERKOMPETENSI DAN PROFESIONAL 2.2.4. TERWUJUDNYA MASYARAKAT SULAWESI UTARA YANG MEMILIKI USIA HARAPAN HIDUP YANG PANJANG 2.2.5. TERWUJUDNYA KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG SESUAI SPM KESEHATAN 2.2.6. TERWUJUDNYA BUDAYA POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT SULAWESI UTARA 2.2.7. TERWUJUDNYA AKSES, KEMANDIRIAN DAN MUTU KESEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN 2.3. MEMASYARAKATKAN DAN MEMBINA OLAHRAGA DAN MENINGKATKAN PERAN SERTA PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN 2.3.1. TERCAPAINYA PRESTASI DI BIDANG KEOLAHRAGAAN DAN KEPEMUDAAN 2.4. MEMBENTUK SDM YANG BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA 2.4.1. TERWUJUDNYA HARMONI SOSIAL DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 2.5. MEMANTAPKAN KENYAMANAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 2.5.1. TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MEMILIKI PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN TERHADAP ATURAN HUKUM DAN PERUNDANGAN 2.6. MEMPERKUAT JATI DIRI DAN KARAKTER MASYARAKAT SULAWESI UTARA SEBAGAI WUJUD REVOLUSI MENTAL DENGAN MENDORONG KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.6.1. TERWUJUDNYA INTEGRASI NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA YANG MEMPERHATIKAN KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT SULAWESI UTARA SEBAGAI LANDASAN SPIRITUAL, MORAL, DAN ETIKA PEMBANGUNAN 2.6.2. TERWUJUDNYA KESADARAN DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT AKAN KERAGAMAN BUDAYA UNTUK MENDUKUNG PENGUATAN KARAKTER SERTA JATI DIRI BANGSA YANG MEMILIKI KETAHANAN BUDAYA
11. 3.MEWUJUDKAN SULAWESI UTARA SEBAGAI DESTINASI 3.1. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL DI SULAWESI UTARA 3.1.1. TERWUJUDNYA PENINGKATAN PERTUMBUHAN INVESTASI PMA/PMDN DAN PERTUMBUHAN MODAL TETAP BRUTO INVESTASI DAN PARIWISATA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN 3.2. MENINGKATKAN PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN PARIWISATA 3.2.1. TERWUJUDNYA PEMANFAATAN SEKTOR PARIWISATA MELALUI PENINGKATAN POTENSI DAN AKSES PARIWISATA SULAWESI UTARA YANG BERDAYA SAING
12. 4.MEWUJUDKAN PEMERATAAN KESEJAHTERAA N MASYARAKAT YANG ADIL, MANDIRI DAN MAJU 4.1. MENGURANGI KESENJANGAN SOSIAL SECARA MENYELURUH, MENYEDIAKAN AKSES YANG SAMA BAGI MASYARAKAT TERHADAP BERBAGAI PELAYANAN SOSIAL SERTA SARANA DAN PRASARANA EKONOMI UNTUK MENDORONG PERCEPATAN PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 4.1.1. TERJAMINNYA KESETARAAN HAK ANAK DAN ANAK-ANAK PEREMPUAN, KESETARAAN GENDER SERTA PENINGKATAN JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PMKS 4.2. MENINGKATKAN KEBERPIHAKAN KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN UNTUK MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DENGAN BERPEDOMAN PADA STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH ODSK (OPERASI DAERAH SELESAIKAN KEMISKINAN) PROV. SULAWESI UTARA 2016-2021 4.2.1. MENURUNNYA JUMLAH PENDUDUK MISKIN DAN PENGANGGURAN 4.2.2. TERSALURNYA BANTUAN SOSIAL DENGAN TEPAT SASARAN DAN TEPAT PERUNTUKAN 4.3. MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA KERJA YANG PROFESIONAL DAN BERDAYA SAING DALAM MENGHADAPI KERJASAMA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 4.3.1. TERSEDIANYA TENAGA KERJA YANG PROFESIONAL, KOMPETEN DAN PRODUKTIF SESUAI DINAMIKA PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN YANG MAMPU BERSAING DALAM ERA KERJASAMA "MASYARAKAT EKONOMI ASEAN" 4.4. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KAWASAN KEPULAUAN DAN KAWASAN PERBATASAN 4.4.1. MENINGKATNYA KERJASAMA EKONOMI, SOSIAL-BUDAYA, SERTA AKTIVITAS LINTAS NEGARA YANG KONDUSIF DAN MENGUNTUNGKAN DENGAN NEGARA REPUBLIK PHILIPINA 4.4.2. TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN EKONOMI MELALUI PEMBERIAN AKSES YANG MERATA KE SUMBER DAYA EKONOMI BAGI SELURUH MASYARAKAT, SEJALAN DENGAN PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS MARITIM DENGAN PENERAPAN DOKTRIN POROS MARITIM DUNIA
13. 5.MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERLANDASKAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTA N 5.1. MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN RUANG 5.1.1. TERWUJUDNYA HARMONISASI PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH ANTAR PROVINSI DAN KAB/KOTA 5.2. MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS MELALUI PERCEPATAN DAN KETEPATAN PEMBANGUNAN 5.2.1. TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS SECARA MERATA DAN ADIL 5.2.2. TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN 5.3. MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI UPAYA-UPAYA MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI 5.3.1. TERWUJUDNYA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM 5.4. MENINGKATKAN USAHA PENGENDALIAN DAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA 5.4.1. TERWUJUDNYA KENYAMANAN HIDUP MELALUI PENYELENGGARAAN PENURUNAN RESIKO BENCANA
14. 6.MEWUJUDKAN SULAWESI UTARA SEBAGAI PINTU GERBANG INDONESIA DI KAWASAN TIMUR 6.1. MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH MELALUI PEMERATAAN PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 6.1.1. TERWUJUDNYA SULAWESI UTARA SEBAGAI SALAH SATU PINTU GERBANG INDONESIA DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN PINTU GERBANG KAWASAN TIMUR INDONESIA 6.2. MENDORONG PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT TERHADAP JASA PARIWISATA DAN KEMARITIMAN BERORIENTASI INTERNASIONAL 6.2.1. TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN KEMARITIMAN SEBAGAI WUJUD SULAWESI PROVINSI KEPULAUAN 6.3. MEMANTAPKAN KUALITAS PELAYANAN BERORIENTASI GLOBAL DI SULAWESI UTARA 6.3.1. TERJAMINNYA KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA BERORIENTASI GLOBAL DENGAN STANDAR INTERNASIONAL DI WILAYAH SULAWESI UTARA
15. 7.MEWUJUDKAN SULAWESI UTARA YANG BERKEPRIBADIA N MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK 7.1. MENINGKATKAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI BIROKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 7.1.1. PENINGKATAN INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.2. MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MENUJU WILAYAH TAAT ADMINISTRASI DAN WILAYAH BEBAS KORUPSI 7.2.1. TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI SERTA PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 7.3. MENINGKATKAN KONSISTENSI PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 7.3.1. TERWUJUDNYA KONSISTENSI PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 7.4. MENINGKATKAN INTEGRITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK 7.4.1. TERSELENGGARANYA PELAYANAN PUBLIK YANG BERDAYA SAING 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2021 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 mengangkat tema “Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat didukung Pengembangan Pariwisata dan Industri Lainnya Berbasis Sumber Daya Lokal serta Infrastruktur yang Memadai” dengan 17 (tujuh belas) Prioritas Daerah, sebagai berikut : 1) Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran; 2) Pembangunan Pendidikan; 3) Pembangunan Kesehatan; 4) Kedaulatan Pangan; 5) Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan; 6) Revitalisasi Pertanian dan Perkebunan; 7) Pembangunan Pariwisata; 8) Infrastruktur 9) Pembangunan Perumahan dan Permukiman 10) Pembangunan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus 11) Peningkatan Daya Saing Investasi 12) Perikanan dan Kemaritiman 13) Pengelolaan Bencana dan Mitigasi Iklim 14) Pembangunan Kawasan Perbatasan 15) Revolusi Mental 16) Trantibmas 17) Revormasi Birokrasi Pandemi COVID-19 sampai pertengahan tahun 2021 baik secara nasional maupun provinsi, masih mengalami peningkatan yang cukup signifikan ditambah dengan ada virus Corona tipe baru yang menyebar dengan cepat diberbagai negara termasuk Indonesia. Selain dampak sosial, pandemi COVID-19 menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi baik ditingkat nasional maupun provinsi. Penurunan penerimaan pajak terutama dari sektor perdagangan, terganggunya pasokan bahan baku, gelombang PHK yang begitu besar yang berdampak pada kesulitan mencari penghasilan bagi setiap orang, sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan berbagai permasalahan lainnya yang memerlukan strategi pemulihan yang tepat. Berdasarkan kebijakan nasional dan kondisi daerah atas dampak pandemic COVID-19, maka upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan penyesuaian atas prioritas pembangunan tahun 2021 dimana sebelumnya terdapat 17 prioritas utama disesuaikan dengan kondisi saat ini yang difokuskan pada 3 prioritas utama, yakni:
16. 1.Penanganan Kesehatan
a.Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara;
b.Menyiagakan 100 rumah sakit untuk penanganan pasien COVID- 19 di seluruh Indonesia.
c.Penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, antara lain masker, hand sanitizer, vitamin C, vitamin E, Alat Pelindung Diri (APD) dan sarung tangan karet dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;
d.Penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, rapid test kit, ventilator, dan alat uji deteksi COVID-19, dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
e.Merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta SOP penanganan Pasion COVID-19;
f.Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar COVID-19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi СOVID-19 sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditetapkan Kepala Daerah;
g.Pemberlakuan pemeriksaan PCR bagi penumpang pesawat udara yang masuk ke Provinsi Sulawesi Utara.
h.Pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah selama hari libur nasional dan pada hari-hari kerja lainnya pada minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional.
i.Penyemprotan desinfektan secara berkala difasilitas umum.
j.Penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP).
k.Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit COVID-19.
l.Pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif COVID-19, yang meliputi perlengkapan pasca wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.
m.Penanganan jenazah korban positif COVID-19.
n.Penanganan kesehatan lainnya.
1. 2.Penanganan Dampak Ekonomi
a.Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak panic buying;
b.Pemberian insentif berupa: 1) pengurangan atau pembebasan pajak daerah; 2) perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; 3) perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir.
c.Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19;
d.Pemberian kemudahan bagi UKM dan IKM untuk terlibat dalam kegiatan pemerintahan (pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021);
e.Penanganan dampak ekonomi lainnya.
1. 3.Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Proyeksi mengenai adanya kenaikan tingkat kemiskinan akibat banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan sebagai dampak Covid- 19 menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan anggaran untuk perluasan jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Banyak program jaring pengaman sosial yang telah dikucurkan tahun 2020 dan 2021 baik dalam bentuk transfer secara cash, bantuan sembako, subsidi listrik, subsidi internet dan semua bentuk bantuan dalam rangka penguatan jaring pengaman sosial. Pandemi ini juga sangat berpengaruh pada berkurangnya jumlah kegiatan ekonomi yang melibatkan banyak pekerja di perkotaan. Akibatnya, banyak di antara masyarakat yang kembali ke desa atau daerah asalnya karena kehilangan pekerjaan di kota. Maka penguatan jaring pengaman sosial di tingkat desa juga harus dilakukan. Oleh karena itu saat ini anggaran Dana Desa yang sebelumnya diperuntukkan untuk program padat karya dan pembangunan infrastruktur di pedesaan, bisa dikonversikan untuk jaring pengaman sosial di tingkat desa. Kartu Prakerja merupakan salah satu jaring pengaman sosial yang disediakan oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat yang terkena PHK dan mengurangi pengangguran. Adapun keunggulan kartu prakerja tersebut adalah pertama, mereka akan mendapatkan kursus online dan sertifikasi setelah itu bisa mereka gunakan untuk melamar pekerjaan berikutnya dan kedua, mereka juga diberikan transfer tunai untuk menunjang kehidupan mereka. Subsidi gaji untuk karyawan swasta juga adalah salah satu program dari jaring pengaman sosial (karyawan yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan, dengan gaji dibawah Rp. 5 juta). Selanjutnya, program jaring pengaman sosial yang disediakan Pemerintah Indonesia adalah bantuan langsung tunai untuk usaha mikro kecil. Bantuan ini disalurkan langsung melalui rekening penerima untuk menunjang kegiatan usaha kecil supaya tetap bisa bertahan ditengah pandemi. Selain itu pemerintah daerah memberikan bantuan pada fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi СOVID-19, dan/atau instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi СOVID-19. Tabel 4.2. Penyesuaian Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 RKPD Tahun 2021 Perubahan RKPD Tahun 2021 Tema : Memantapkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Peningkatan Pemerataan Infrastruktur 17 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021
2. 1.Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
3. 2.Pembangunan Pendidikan;
4. 3.Pembangunan Kesehatan;
5. 4.Kedaulatan Pangan;
6. 5.Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan;
7. 6.Revitalisasi Pertanian dan Perkebunan;
8. 7.Pembangunan Pariwisata;
9. 8.Infrastruktur
10. 9.Pembangunan Perumahan dan Permukiman
11. 10.Pembangunan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus
12. 11.Peningkatan Daya Saing Investasi
13. 12.Perikanan dan Kemaritiman
14. 13.Pengelolaan Bencana dan Mitigasi Iklim
15. 14.Pembangunan Kawasan Perbatasan
16. 15.Revolusi Mental
17. 16.Trantibmas
18. 17.Reformasi Birokrasi
19. 1.Penanganan Kesehatan
20. 2.Penyediaan Jaring Pengaman Sosial
21. 3.Penanganan Dampak Ekonomi V-1 Perubahan anggaran Perangkat Daerah T.A 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 5.1 Pagu Anggaran Perangkat Daerah pada RKPD Tahun 2021 dan Perubahan RKPD Tahun 2021 NO PERANGKAT DAERAH PAGU SEBELUM PERUBAHAN PAGU SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 1 DINAS PENDIDIKAN 1.465.400.689.557 1.460.700.689.557 (4.700.000.000) 1.a CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW 300.000.000 263.987.002 (36.012.998) 1.b CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW SELATAN 300.000.000 264.000.000 (36.000.000) 1.c CABANG DINAS MINAHASA SELATAN, MINAHASA TENGGARA 250.000.000 220.000.000 (30.000.000) 1.d CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW TIMUR DAN KOTAMOBAGU 300.000.000 264.000.000 (36.000.000) 1.e CABANG DINAS TOMOHON DAN MINAHASA 250.000.000 219.940.000 (30.060.000) 1.f CABANG DINAS KEPULAUAN TALAUD 350.000.000 308.000.000 (42.000.000) 1.g CABANG DINAS MINAHASA UTARA DAN BITUNG 250.000.000 219.451.249 (30.548.751) 1.h CABANG DINAS SANGIHE 350.000.000 308.000.000 (42.000.000) V-2 1.j UPTD SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KALASEY PROVINSI SULAWESI UTARA 3.150.000.000 2.772.000.000 (378.000.000) 1.k CABANG DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 300.000.000 264.000.000 (36.000.000) 1.l UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN 300.000.000 264.000.000 (36.000.000) 1.m CABANG DINAS SIAU TAGULANDANG BIARO 330.000.000 290.400.000 (39.600.000) 2 DINAS KESEHATAN 201.070.624.214 313.249.386.150 112.178.761.936 2.a UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE C NOONGAN 30.711.530.795 27.944.982.028 (2.766.548.767) 2.b UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B PROVINSI SULAWESI UTARA 61.729.964.245 95.504.844.509 33.774.880.264 2.c UPTD RUMAH SAKIT MATA 89.271.701.785 114.380.910.489 25.109.208.704 2.d UPTD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG 26.987.299.410 23.748.823.480 (3.238.475.930) 2.e UPTD RS MANEMBO- NEMBO TIPE C BITUNG 38.247.259.064 38.247.259.064 0 2.f UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 10.003.882.415 8.803.416.525 (1.200.465.890) 2.g BALAI PELATIHAN KESEHATAN 2.199.378.133 1.933.058.100 (266.320.033) 3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 350.169.298.404 565.735.763.089 215.566.464.685 3.a UPTD WILAYAH I 1.999.220.164 1.759.313.744 (239.906.420) 3.b UPT BALAI BINA TEKNIK 1.099.116.223 967.222.276 (131.893.947) 3.c UPT BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1.197.425.217 1.047.695.200 (149.730.017) 3.d UPT PERSAMPAHAN 296.858.712 261.235.667 (35.623.045) 3.e UPTD AIR MINUM 347.922.250 306.171.580 (41.750.670) 3.f UPTD WILAYAH IV TALAUD 699.516.552 615.496.552 (84.020.000) 3.g UPTD WILAYAH III Sitaro dan Sangihe 599.997.982 528.006.224 (71.991.758) 3.h UPTD WILAYAH II Kotamobagu, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan 1.249.525.696 1.099.582.612 (149.943.084) V-3 4 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 85.724.012.800 119.118.012.707 33.393.999.907 5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 34.188.331.393 33.329.941.067 (858.390.326) 6 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 13.900.360.167 12.856.671.148 (1.043.689.019) 7 DINAS SOSIAL 23.231.184.604 21.610.624.472 (1.620.560.132) 7.a UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL ANAK DAN REMAJA TERLANTAR MAKA''ARUYEN TOMOHON 967.337.454 851.257.438 (116.080.016) 7.b UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR "SENJA CERAH" 1.141.730.471 1.093.159.744 (48.570.727) 8 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 30.664.752.189 29.947.405.821 (717.346.368) 8.a UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA 903.370.482 794.966.024 (108.404.458) 8.b UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA 1.549.513.205 1.363.571.620 (185.941.585) 9 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 9.354.522.433 8.697.208.491 (657.313.942) 9.a UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 869.006.567 799.174.163 (69.832.404) 10 DINAS PANGAN 13.080.729.916 12.365.774.015 (714.955.901) 10.a UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 349.593.245 307.593.245 (42.000.000) 11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 11.848.360.224 11.044.790.659 (803.569.565) 12 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA 9.613.391.878 9.343.391.878 (270.000.000) 13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 13.370.022.000 12.271.682.714 (1.098.339.286) 14 DINAS PERHUBUNGAN 18.146.538.482 18.920.885.494 774.347.012 14.a UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN 902.900.892 902.900.892 0 V-4 ANGKUTAN JALAN 15 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 23.972.036.198 22.410.089.630 (1.561.946.568) 16 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 17.526.794.420 16.291.532.667 (1.235.261.753) 16.a UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM 999.102.045 879.209.800 (119.892.245) 17 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 15.335.240.387 14.425.288.387 (909.952.000) 18 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 36.921.503.566 33.302.955.445 (3.618.548.121) 19 DINAS KEBUDAYAAN 11.849.314.333 11.171.087.383 (678.226.950) 19.a UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM 1.548.942.337 1.518.233.969 (30.708.368) 20 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 11.383.646.666 10.870.401.594 (513.245.072) 21 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 39.267.336.923 37.804.952.370 (1.462.384.553) 21.a UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II MINAHASA TENGGARA 175.000.000 154.000.000 (21.000.000) 21.b BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV 175.000.000 152.154.000 (22.846.000) 21.c BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III 175.000.000 154.000.000 (21.000.000) 21.d UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN 249.995.855 219.995.855 (30.000.000) 21.e UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TUMUMPA 200.583.744 174.755.744 (25.828.000) 21.f UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I 175.000.000 154.000.000 (21.000.000) 21.g UPTD BALAI PERBENIHAN DAN PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN 250.000.000 220.000.000 (30.000.000) 22 DINAS PARIWISATA 20.246.412.333 19.102.421.998 (1.143.990.335) V-5 23 DINAS PERTANIAN 51.377.277.660 48.966.457.279 (2.410.820.381) 23.a UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 499.998.031 439.998.030 (60.000.001) 23.b UPTD BALAI PERLINDUNGAN DAN PENGUJIAN MUTU TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 499.820.732 439.582.732 (60.238.000) 23.c UPTD BALAI PENGEMBANGAN BIBIT TERNAK DAN BENIH PERTANIAN 499.887.130 439.900.674 (59.986.456) 23.d UPTD BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN 498.599.352 438.705.032 (59.894.320) 23.e UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TPH 499.253.236 439.143.979 (60.109.257) 24 DINAS PERKEBUNAN 29.403.936.423 28.380.026.737 (1.023.909.686) 24.a UPTD BALAI PENGUJIAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH 649.987.579 571.989.070 (77.998.509) 24.b UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN 699.335.213 615.333.213 (84.002.000) 25 DINAS KEHUTANAN 60.940.064.055 59.143.847.084 (1.796.216.971) 25.a UPTD KPHP UNIT I BOLAANG MONGONDOW DAN BOLAANG MONGONDOW UTARA 149.982.277 130.988.527 (18.993.750) 25.b KESATUAN PENGELOLA HUTAN PRODUKSI UNIT II BOLAANG MONGONDOW SELATAN DAN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 149.998.696 131.998.852 (17.999.844) 25.c UPTD MODEL UNIT IV POIGAR (POIGAR BOLAANG MONGONDOW DAN POIGAR MINAHASA) 149.986.253 131.987.954 (17.998.299) 25.d UPTD KPH UNIT III SANGIHE, TALAUD DAN SITARO 169.751.670 149.381.470 (20.370.200) 25.e UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN KPHL UNIT VI 149.999.541 131.999.541 (18.000.000) V-6 25.f BALAI PERBENIHAN DAN PERSUTERAAN ALAM 149.986.397 131.988.029 (17.998.368) 25.g UPTD TAMAN HUTAN RAYA GUNUNG TUMPA AVWORANG 199.962.741 175.967.212 (23.995.529) 25.h UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT V (MINAHASA, MITRA, MINSEL, TOMOHON) 174.997.290 153.997.290 (21.000.000) 26 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 15.711.761.739 14.780.521.239 (931.240.500) 26.a CABANG DINAS WILAYAH III 422.882.694 372.136.771 (50.745.923) 26.b CABANG DINAS WILAYAH I 356.166.330 313.426.370 (42.739.960) 26.c CABANG DINAS WILAYAH IV DEESDMD 613.800.268 540.144.236 (73.656.032) 26.d CABANG DINAS WILAYAH II 334.575.075 293.683.255 (40.891.820) 26.e UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN PERTAMBANGAN 496.329.068 436.769.580 (59.559.488) 27 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 14.731.618.359 13.325.325.863 (1.406.292.496) 27.a UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 578.804.014 509.347.532 (69.456.482) 28 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 1.999.542.242 1.759.597.173 (239.945.069) 29 BIRO HUKUM 3.499.997.342 3.079.997.542 (419.999.800) 30 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 28.766.425.406 25.669.132.399 (3.097.293.007) 31 BIRO PEREKONOMIAN 1.999.570.752 1.759.585.351 (239.985.401) 32 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.999.984.075 1.759.985.986 (239.998.089) 33 BIRO ORGANISASI 3.499.995.520 3.079.737.420 (420.258.100) 34 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 6.548.026.292 5.757.304.096 (790.722.196) 35 BIRO UMUM 145.136.136.500 142.578.474.953 (2.557.661.547) 36 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 9.999.998.884 9.299.999.018 (699.999.866) 37 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 112.275.547.500 103.974.236.979 (8.301.310.521) 38 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN 22.975.761.009 22.012.280.081 (963.480.928) V-7 39 BADAN KEUANGAN DAN ASET 586.800.489.484 576.729.785.244 (10.070.704.240) 40 BADAN PENDAPATAN 69.374.228.127 68.470.361.850 (903.866.278) 41.a UPTD MANADO 2.989.327.982 2.809.968.303 (179.359.679) 41.b UPTD MINAHASA UTARA 1.403.909.572 1.319.674.998 (84.234.574) 41.c UPTD KOTAMOBAGU 1.784.891.141 1.677.797.673 (107.093.468) 41.d UPTD MINAHASA TENGGARA 924.865.964 869.374.006 (55.491.958) 41.e UPTD TOMOHON 1.139.999.643 1.071.599.664 (68.399.979) 41.f UPTD BOLAANG MONGONDOW 1.729.990.963 1.626.191.505 (103.799.458) 41.g UPTD BITUNG 1.265.810.893 1.189.862.239 (75.948.654) 41.h UPTD MINAHASA SELATAN 1.372.975.158 1.290.596.648 (82.378.510) 41.i UPTD SANGIHE, TALAUD, SIAU TAGULANDANG BIARO 1.461.359.935 1.373.678.339 (87.681.596) 41.j UPTD MINAHASA 1.347.239.561 1.266.405.187 (80.834.374) 42 BADAN KEPEGAWAIAN 24.731.962.180 22.796.962.198 (1.934.999.982) 43 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 24.712.231.262 23.656.301.667 (1.055.929.595) 44 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 6.322.373.553 5.934.399.052 (387.974.501) 45 BADAN PENGELOLA PERBATASAN 8.036.880.167 7.485.627.597 (551.252.570) 46 BADAN PENGHUBUNG 32.570.199.943 31.814.023.220 (756.176.723) 47 INSPEKTORAT 42.936.435.523 41.118.937.220 (1.817.498.303) 48 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 17.933.242.500 16.807.908.219 (1.125.334.281) JUMLAH 4.087.615.938.923 4.428.740.158.908 341.124.219.986 Sumber : BKAD Provinsi Sulawesi Utara, 2021 Selanjutnya rincian program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel terlampir. 4.428.740.158.908,74 VI-1
22. 1.Dukungan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan sertadalam pembangunan secara proporsional, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan untuk kepentingan masyarakat luas.
23. 2.Pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untukmelaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-baiknya.
24. 3.Sesuai ketentuan bahwa Perubahan RKPD akan digunakan sebagaipedoman dalam penyusunan Rancangan KUPA dan PPAS-P. Selanjutnya,KUPA dan PPAS-P tersebut akan dijabarkan dalam Perubahan RKA Perangkat Daerah sebagai lampiran Raperda Perubahan APBD.
25. 4.Sesuai ketentuan bahwa perlu dilakukan sinkronisasi/ sinergitas pelaksanaansetiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD,APBN/BLN dan sumber lainnya, yang dituangkan pada Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan perkembangan terkini.
26. 5.Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda, untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program.
27. 6.Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing masing Kepala Perangkat Daerah.
28. 7.Pada akhir tahun anggaran 2020, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Kegiatan Tahun 2020, berdasarkan perubahan RKPD.
29. 8.Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari para Kepala Perangkat Daerah. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuktahun berikutnya. VI-2 Dengan demikian Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan inti pembangunan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara secara keseluruhan baik lahir maupun batin dapat terwujud secara efisien dan efektif. NO PENGOLAH PARAF 1. KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENGATURAN 2. KEPALA BAGIAN PENGATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI 3. KEPALA BIRO HUKUM
30. 4.KEPALA BAPPEDA 5. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
31. 6.SEKRETARIS DAERAH
32. 7.WAKIL GUBERNUR 8. GUBERNUR SULAWESI UTARA, ttd OLLY DONDOKAMBEY

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 27 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2020