menetapkan Peraturan GubernurSulawesiUtara tentangLaporanHartaKekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan PemerintahProvinsiSulawesi Utara; 1.Undang-UndangNomor47Prp.Tahun1960jo. Undang-UndangNomor13 Tahun1964tentang antaralain Pembentukan Propinsi Daerah TingkatI SulawesiUtara; 2.Undang-UndangNomor20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi;
3.Undang-UndangNomor30 Tahun2002tentang KomisiPemberantasanTindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- UndangNomor30 Tahun 2002 tentangKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjadi Undang-Undang;
4 _ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 5.Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Memperhatikan 6.PeraturanPemerintahNomor53Tahun2010tentang Disiplin PegawaiNegeriSipil; 7.InstruksiPresidenNomor5Tahun2004tentang Percepatan PemberantasanKorupsi; 8.Peraturan GubernurSulawesiUtaraNomor52Tahun 2016tentangKedudukan,SusunanOrganisasi, TugasdanFungsi serta TataKerjaInspektorat Daerah Provinsi SulawesiUtara; 1.PeraturanKomisiPemberantasanNomor07 Tahun 2016tentangTataCara Pendaftaran,Pengumuman dan PemeriksaanHarta KekayaanPenyelenggara Negara; 2.KeputusanKomisiPemberantasan Korupsi Republik IndonesiaNomorKep. 07/ KPK/02/2005 tentangTata CaraPendaftaran,Pengumuman danPemeriksaan LaporanHartaKekayaanPenyelenggaraNegara; 3.Surat EdaranKomisiPemberantasanKorupsi Nomor SE-08/01/10/2016 tentang PetunjukTeknis PenyampaiandanPengelolaan LaporanHarta Kekayaan Penyelenggara Negarasetelah diberlakukannya PeraturanKomisiPemberantasan KorupsiNomor07 Tahun 2016,tentangTataCara Pendaftaran,PengumumandanPemeriksaanHarta Kekayaan Penyelenggara Negara; 4.SuratEdaranMenteriDalamNegeriNomor 700/1590/SJTanggal28April2016tentang PenegasanKembali KewajibanPenyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegaradiLingkungan Pemerintahan Daerah; 5.Surat EdaranMenteriDalamNegeri Nomor 700/6597/SJtanggal 17 November 2014 tentang KewajibanPenyampaiandanLaporanHarta Kekayaan Penyelenggara Negara(LHKPN)di Lingkungan Kementerian DalamNegeridan Pemerintah Daerah; 6.SuratEdaranMenteriPendayagunaan Aparatur NegaradanReformasi BirokrasiNomor5 Tahun 2012 tentangKewajibanPenyampaian dan Sanksiatas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembagadan Pemerintah Daerah; 7.Surat EdaranMenteriPendayagunaan Aparatur NegaradanReformasi BirokrasiNomor SE/ 01/ M.PAN/01/2008 tanggal 9 Januari2008 tentang Peningkatan KetaatanLaporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegarauntukPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalamJabatan. MEMUTUSKAN : : PERATURAN GUBERNUR SULAWESIUTARA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA. Menetapkan BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturanGubernur ini,yang dimaksuddengan: 1.DaerahadalahProvinsiSulawesiUtara. 2.PemerintahDaerahadalahGubernur sebagaiunsur penyelenggaraPemerintahanDaerah yang memimpin pelaksanaanurusanpemerintahan yangmenjadi kewenangandaerahotonom. 3.GubernuradalahGubernurSulawesiUtara. 4.WakilGubernuradalahWakilGubernurSulawesi Utara. 5.InspektoratDaerah adalahInspektorat Daerah ProvinsiSulawesiUtara. 6.KomisiPemberantasanKorupsiyangselanjutnya disebutKPKadalahKomisiPemberantasanTindak PidanaKorupsisebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangNomor30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak PidanaKorupsi. 7.Penyelenggara NegaraadalahPejabatNegarayang menjalankan fungsieksekutif,legislatif,atau yudikatif,dan pejabat lainyangfungsidan tugas pokoknyaberkaitan denganpenyelenggaraanNegara sesuaidenganketentuanperaturan perundang- undanganyang berlaku. 8.HartaKekayaanadalah hartabenda yangdimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yangmasih menjadi tanggungan,baikberupaharta bergerak,harta tidak bergerak,maupunhak-hak lainnyayangdapatdinilai denganuangyang diperolehsebelum,selama dan setelah memangku jabatannya. 9.LaporanHarta KekayaanPenyelenggara Negara yang selanjutnya disingkatLHKPNadalahdaftar seluruh hartakekayaan penyelenggara negara yang dituangkandalam formulirLHKPNyangditetapkan olehKPK. 10.WajibLHKPNselanjutnyadisebutWLadalah Penyelenggara Negaradi lingkunganPemerintah Provinsi Sulawesi Utarayang wajib mengisi, menyampaikan,dan mengumumkanLHKPN. 11.UnitPengelolaLHKPNadalah wadah yangmembantu kelancaran pelaksanaanLHKPNdi lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. BABII TUJUAN Pasal 2 PenyampaianLHKPNbagi Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya. BABIII PENYAMPAIAN LHKPN Pasal 3 (1)PenyelenggaraNegara LingkupPemerintahProvinsi SulawesiUtarayangwajibmenyampaikanLHKPN adalahsebagaiberikut : a.gubernur; b.wakilgubernur; c.pejabateselonIdan yangdisamakan; d.pejabateselonIIdanyang disamakan;
e.pejabateselonIIIdanyangdisamakan;
f.pejabatfungsionalauditor; g.pejabatfungsionalpengawas urusan pemerintahan didaerah(P2UPD); h.pejabatpengelolakeuangan: 1)bendaharaumum daerah; 2)penggunaanggaran; 3)kuasapengguna anggaran; 4)kuasabendaharaumumdaerah; 5)bendaharapengeluaran; 6)bendahara pengeluaranpembantu; 7)bendaharapenerimaan; 8)bendahara penerimaan pembantu; i.pejabat pembuat komitmen; j.pejabatpengadaanbarang/jasapemerintah; k.pengelolaunit layanan pengadaan(ULP); l.pejabat tertentuataspermintaanKPK. (2)LHKPNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepadaKPK.