DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 28 Tahun 2017

Nomor: 28
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang tujuan, penyampaian LHKPN, Unit pengelola LHKPN, Pengawasan, sanksi, dan pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan GubernurSulawesiUtara tentangLaporanHartaKekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan PemerintahProvinsiSulawesi Utara; 1.Undang-UndangNomor47Prp.Tahun1960jo. Undang-UndangNomor13 Tahun1964tentang antaralain Pembentukan Propinsi Daerah TingkatI SulawesiUtara; 2.Undang-UndangNomor20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi;

3.Undang-UndangNomor30 Tahun2002tentang KomisiPemberantasanTindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- UndangNomor30 Tahun 2002 tentangKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjadi Undang-Undang; 4 _ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 5.Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Memperhatikan 6.PeraturanPemerintahNomor53Tahun2010tentang Disiplin PegawaiNegeriSipil; 7.InstruksiPresidenNomor5Tahun2004tentang Percepatan PemberantasanKorupsi; 8.Peraturan GubernurSulawesiUtaraNomor52Tahun 2016tentangKedudukan,SusunanOrganisasi, TugasdanFungsi serta TataKerjaInspektorat Daerah Provinsi SulawesiUtara; 1.PeraturanKomisiPemberantasanNomor07 Tahun 2016tentangTataCara Pendaftaran,Pengumuman dan PemeriksaanHarta KekayaanPenyelenggara Negara; 2.KeputusanKomisiPemberantasan Korupsi Republik IndonesiaNomorKep. 07/ KPK/02/2005 tentangTata CaraPendaftaran,Pengumuman danPemeriksaan LaporanHartaKekayaanPenyelenggaraNegara; 3.Surat EdaranKomisiPemberantasanKorupsi Nomor SE-08/01/10/2016 tentang PetunjukTeknis PenyampaiandanPengelolaan LaporanHarta Kekayaan Penyelenggara Negarasetelah diberlakukannya PeraturanKomisiPemberantasan KorupsiNomor07 Tahun 2016,tentangTataCara Pendaftaran,PengumumandanPemeriksaanHarta Kekayaan Penyelenggara Negara; 4.SuratEdaranMenteriDalamNegeriNomor 700/1590/SJTanggal28April2016tentang PenegasanKembali KewajibanPenyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegaradiLingkungan Pemerintahan Daerah; 5.Surat EdaranMenteriDalamNegeri Nomor 700/6597/SJtanggal 17 November 2014 tentang KewajibanPenyampaiandanLaporanHarta Kekayaan Penyelenggara Negara(LHKPN)di Lingkungan Kementerian DalamNegeridan Pemerintah Daerah; 6.SuratEdaranMenteriPendayagunaan Aparatur NegaradanReformasi BirokrasiNomor5 Tahun 2012 tentangKewajibanPenyampaian dan Sanksiatas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembagadan Pemerintah Daerah; 7.Surat EdaranMenteriPendayagunaan Aparatur NegaradanReformasi BirokrasiNomor SE/ 01/ M.PAN/01/2008 tanggal 9 Januari2008 tentang Peningkatan KetaatanLaporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegarauntukPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalamJabatan. MEMUTUSKAN : : PERATURAN GUBERNUR SULAWESIUTARA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA. Menetapkan BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturanGubernur ini,yang dimaksuddengan: 1.DaerahadalahProvinsiSulawesiUtara. 2.PemerintahDaerahadalahGubernur sebagaiunsur penyelenggaraPemerintahanDaerah yang memimpin pelaksanaanurusanpemerintahan yangmenjadi kewenangandaerahotonom. 3.GubernuradalahGubernurSulawesiUtara. 4.WakilGubernuradalahWakilGubernurSulawesi Utara. 5.InspektoratDaerah adalahInspektorat Daerah ProvinsiSulawesiUtara. 6.KomisiPemberantasanKorupsiyangselanjutnya disebutKPKadalahKomisiPemberantasanTindak PidanaKorupsisebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangNomor30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak PidanaKorupsi. 7.Penyelenggara NegaraadalahPejabatNegarayang menjalankan fungsieksekutif,legislatif,atau yudikatif,dan pejabat lainyangfungsidan tugas pokoknyaberkaitan denganpenyelenggaraanNegara sesuaidenganketentuanperaturan perundang- undanganyang berlaku. 8.HartaKekayaanadalah hartabenda yangdimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yangmasih menjadi tanggungan,baikberupaharta bergerak,harta tidak bergerak,maupunhak-hak lainnyayangdapatdinilai denganuangyang diperolehsebelum,selama dan setelah memangku jabatannya. 9.LaporanHarta KekayaanPenyelenggara Negara yang selanjutnya disingkatLHKPNadalahdaftar seluruh hartakekayaan penyelenggara negara yang dituangkandalam formulirLHKPNyangditetapkan olehKPK. 10.WajibLHKPNselanjutnyadisebutWLadalah Penyelenggara Negaradi lingkunganPemerintah Provinsi Sulawesi Utarayang wajib mengisi, menyampaikan,dan mengumumkanLHKPN. 11.UnitPengelolaLHKPNadalah wadah yangmembantu kelancaran pelaksanaanLHKPNdi lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. BABII TUJUAN Pasal 2 PenyampaianLHKPNbagi Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya. BABIII PENYAMPAIAN LHKPN Pasal 3

(1)PenyelenggaraNegara LingkupPemerintahProvinsi SulawesiUtarayangwajibmenyampaikanLHKPN adalahsebagaiberikut : a.gubernur; b.wakilgubernur; c.pejabateselonIdan yangdisamakan; d.pejabateselonIIdanyang disamakan;
1. e.pejabateselonIIIdanyangdisamakan; f.pejabatfungsionalauditor; g.pejabatfungsionalpengawas urusan pemerintahan didaerah(P2UPD); h.pejabatpengelolakeuangan: 1)bendaharaumum daerah; 2)penggunaanggaran; 3)kuasapengguna anggaran; 4)kuasabendaharaumumdaerah; 5)bendaharapengeluaran; 6)bendahara pengeluaranpembantu; 7)bendaharapenerimaan; 8)bendahara penerimaan pembantu; i.pejabat pembuat komitmen; j.pejabatpengadaanbarang/jasapemerintah; k.pengelolaunit layanan pengadaan(ULP); l.pejabat tertentuataspermintaanKPK.
(2)LHKPNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepadaKPK.

Pasal 4

WajibLHKPNdi lingkunganPemerintahProvinsiSulawesi Utarawajib mengisidan menyampaikanLHKPNpaling lambat3(tiga)bulan setelah: a.pengangkatan sebagaiWLpadasaatpertama kali menjabat;

b.pengangkatan kembali sebagaiWLsetelah berakhirnyamasajabatan;atau c.berakhirnya masajabatan atau pensiunsebagaiWL.

Pasal 5

WajibLHKPNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib menyampaikanLHKPNsecara periodik,setiap 1 (satu)tahunsekaliatas hartakekayaanyangdiperoleh sejak 1 Januarisampai dengan tanggal 31Desember,dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

PenyampaianLHKPNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a.secara online melalui aplikasi e-LHKPN;atau b.mengisi formulirLHKPNformatexcelmacrokedalam mediapenyimpanandata danmengirimkansoftfile- nya melaluisuratelektronik(e-mail),jasaekspedisi, atau diserahkan langsungkepadaKPK.

Pasal 7

Dalam hal monitoringpenyampaianLHKPN,pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal6ayat(2),Wajib LHKPNmenyampaikansalinan tandaterimaLHKPN kepadaUPLPemerintahProvinsiSulawesi Utara.

(1)Untuk mendukung kelancaranpelaksanaan pengelolaanWajibLHKPNdanmonitoringkepatuhan PelaporanLHKPNdibentukUnit PengelolaLHKPN, untukselanjutnya disebutUPL.
(2)UPLsebagaimana dimaksudpada ayat(1)terdiri dari: a.KoordinatorUPL :1.SekretarisDaerah Provinsi SulawesiUtara

2.InspekturDaerah ProvinsiSulawesi Utara b.Administrator:SendyJ.Mewengkang,SE, InstansiMSA c.AdministratorUnit:YuanitaI.M.Singal,ST, KerjaMSA HarsyaK.Tahir,ST,MSA ChristophelA.Hadi,S.IP

(3)UPLsebagaimana dimaksud pada ayat(1) mempunyaitugassebagai berikut: a.KoordinatorUPL 1)berkoordinasi denganKPKdalam hal sebagai berikut: a)melakukan monitoring danevaluasi terhadap kepatuhanWajibLHKPNdalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN; b)melakukan monitoring danevaluasi terhadap administrator instansi dan administrator unit kerja dalam melakukan pengelolaandataWajib LHKPN;dan c)pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN,baik kepadaWajibLHKPN maupunUPL. 2)mengingatkan WajibLHKPNdi lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumumanLHKPN; 3)mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Wajib LHKPNyang tidak maupun terlambat menyampaikanLHKPNuntuk ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Utara; 4)menugaskanstafpadaInspektorat Daerah sebagaiadministrator instansidan administrator unit kerja. b.AdministratorInstansi(AI): 1)sebagaiverifikatorpadamodule-registration, yaitumelakukan validasiataspemutakhiran dataWajibLHKPNyang dilakukanoleh administrator unitkerja; 2)membuat akunadminunitkerja;dan 3)pemberiansosialisasi terkait kewajiban LHKPNdanbimbinganteknismengenaitata carapengisianLHKPNkepada paraWajib LHKPN. c.AdministratorUnit Kerja(AU): 1)sebagaidataentry,yaitumelakukan pemutakhirandataWajibLHKPN sebagaimanayangdimaksud dalam Pasal 3; 2)mengaktifkanakunWajibLHKPN,sehingga WajibLHKPNdapatmenggunakan modul e-filling;dan 3)membantu administrator instansi dalam tugaspemberiansosialisasi terkait kewajiban LHKPNdanbimbinganteknismengenaitata carapengisianLHKPNkepada paraWajib LHKPN.
(1)Atasanlangsungpenyelenggara negaraWajibLHKPN memilikikewajiban melakukan pengawasan secara berjenjangdanmelakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernurini.
(2)Inspektorat Daerahmerupakan unitpengawasan internal sekaligusbagiandariUPLyangmelakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaandan kepatuhanLHKPNdilingkungan Pemerintah Provinsi SulawesiUtara.

BAB V

PENGAWASAN Pasal 9

Pasal 10

Inspektur Provinsi Sulawesi Utara bertugas : a.memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumumanLHKPNserta bersedia diperiksaharta kekayaannya;

b.berkoordinasi denganUPLdalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada hurufa; c.menindaklanjuti rekomendasiKPKmengenai pendaftaran dan pemeriksaanLHKPNyang meliputi : 1)data mengenai kepatuhan pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN; 2)hasil pemeriksaanLHKPN;dan 3)hal-hal lainnya yang terkait denganLHKPN. d.menyampaikanlaporan setiapakhirtahunmengenai pelaksanaan tugasdarikoordinator,kepada GubernurSulawesi Utaradenganmemberikan tembusan kepadaMenteriPendayagunaanAparatur NegaradanReformasiBirokrasidanKomisi Pemberantasan Korupsi.

BAB VI

SANKSI

Pasal 11

(1)Terhadappenyelenggaranegara yangtidak melaporkan,tidak mengumumkandantidakbersedia diperiksahartakekayaannyasebagaimanadimaksud dalam Pasal6dikenakan sanksi berupa: a.penundaanpemberiantambahanpenghasilan; dan/atau b.hukumandisiplin berat.
(2)Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufaterdiriatas tambahanpenghasilan berdasarkan beban kerja,tambahanpenghasilan berdasarkan beban kerjakhusus,tambahan penghasilan berdasarkan prestasikerja,tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas khusus, insentifpemungutanpajakdaerahataunamalain yangmempunyai pengertiandan/atauartiyang sama.
(3)Jenishukuman disiplin berat sebagaimanadimaksud pada ayat(1)hurufb terdiriatas: a.penurunanpangkat setingkat lebih rendah selama 3(tiga)tahun; b.pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkatlebihrendah;dan c.pembebasan dari jabatan.
(4)Sanksi penundaanpemberiantambahanpenghasilan sebagaimana dimaksud padaayat(2)dijatuhkan apabila penyelenggaranegaratidak melaporkan/menyampaikanLHKPNsetelah1(satu) bulan jangka waktu penyampaian.
(5)Sanksi hukumandisiplinsebagaimana dimaksud pada ayat(3)hurufa dijatuhkanapabila penyelenggara negaratidakmelaporkan/ menyampaikanLHKPNsetelah3(tiga)bulan jangka waktupenyampaian.
(6)Sebelummenjatuhkan sanksi hukumandisiplin sebagaimana dimaksud pada ayat(5)terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut: a.diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3(tiga)kali,dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1(satu)bulan;dan b.jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikanLHKPNmaka kepada penyelenggara negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat(3).
(7)Penjatuhanhukumandisiplinsebagaimana dimaksud pdaayat(1)dilakukan pemeriksaanterlebihdahulu olehInspektoratDaerahsesuaidenganprosedur sebagaimanadiaturdalam PeraturanPemerintah Nomor53Tahun2010 tentangDisiplin PegawaiNegeri SipildanPeraturanKepalaBadanKepegawaian Negara Nomor21 Tahun2010tentangKetentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintahNomor53 Tahun 2010tentangDisiplinPegawaiNegeri Sipil.

Pasal 12

(1)Kepatuhan dalampengisianLHKPNmenjadisalah satusyarat promosi dan/ataumutasidalamjabatan struktural.
(2)WajibLHKPNyangtidakmemenuhi kewajibannya belumdapatdipromosi.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Pada saat Peraturan GubernurSulawesiUtara ini mulai berlaku: a.terhadappenyelenggaranegara yang sudah pernah menyampaikanLHKPNdenganformulirLHKPNModel KPK-AatauFormulirLHKPNModelKPK-B: 1)mengalamiperubahanjabatan;atau 2)mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN,tidakperlu menyampaikanLHKPNpada tahun2017;dan b.untuk penyampaianLHKPNpada tahun 2018,harta kekayaan yang dilaporkanmerupakan hartakekayaan sampai dengan tanggal31Desember 2017 dan disampaikan kepadaKPKpalinglambat pada tanggal 31Maret2018.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan GubernurSulawesi UtaraNomor 21 Tahun 2011 tentang Penyampaian Harta Kekayaan Penyelenggara NegaraBAGIPejabat EselonIdanIIdi Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Ditetapkan di Manado pada tanggal 22 Juni 2017 OLLY DONDOKAMBEY

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…