DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeioiaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri SipiI berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif Iainnya;
c.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana Mengingat: dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur ten tang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang- Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAJ APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dirnaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubemur Sulawesi Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Utara.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
5.Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara yang memenuhi syarat dan ketentuan tertentu diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah warga Negara yang memenuhi syarat dan ketentuan tertentu diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara yang memenuhi syarat dan ketentuan tertentu diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
8.Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
9.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang dapat diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan peraturan perundang- undangan
10.Basic TPP ASN Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disingkat Basic TPP adalah nilai dasar TPP hasil perhitungan dari Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan dikalikan dengan lndeks Kapasitas Fiskal Daerah dan lndeks Kemahalan Konstruksi serta lndeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubemur ini menjadi pedoman dalam pemberian TPP kepada Pegawai ASN.

Pasal 3

Tujuan pemberian TPP ASN adalah:

a.meningkatkan integritas;
b.meningkatkan kualitas kerja;
c.meningkatkan kualitas pelayanan;
d.meningkatkan produktivitas kerja;
e.meningkatkan disiplin kerja;
f.meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah; dan
g.meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN.
a.kepastian hukum, yakni mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan;
b.keadilan dan kesetaraan, yakni mencenninkan rasa keadi1an kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
c.akuntabel, yakni pemberian TPP yang menggunakan indikator yang obyektif, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mengutamakan keseimbangan antara penghargaan (reward) dan sanksi (punishmen� sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.proporsiona1, yakni keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN juga terhadap implementasi penghargaan (reward) dan hukuman (punishment);
e.ekonornis, meningkatkan capaian kinerja dengan anggaran seefisien mungkin dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
f.efektif dan efisien, yakni diberikan dengan target atau tujuan yang tepat sasaran dan tepat waktu sesuai perencanaan kinerja yang ditetapkan;
g.kesejahteraan, yakni diarahkan untuk peningkatan tarafhidup dan kesejahteraan ASN; dan
h.optimalisasi, yakni pemberian TPP yang didasarkan pada elemen indikator yang mempunyai bobot tertinggi dan paling baik.

(2)Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
1. a.beban kerja,
2. b.prestasi kerja,
3. c.tempat bertugas,
4. d.kondisi kerja,
5. e.kelangkaan profesi, dan/atau
6. f.pertimbangan obyektif lainnya.

BAB ILL

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAJ

Pasal 6

(1)TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,Sjam per bulan (seratus dua belas koma limajam per bulan), atau batas waktu normal minimal 170 jam per bu Ian (seratus tujuh puluh jam per bulan).
(2)Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP ASN Daerah.

Pasal 7

( 1) TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.

(2)Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP ASN Daerah.

Pasal 8

( 1) TPP berdasarkan kriteria tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah merniliki tingkat kesulitan tinggi dan/ atau daerah terpencil berdasarkan pada indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah di Daerah.

(2)Besaran persentase TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling tinggi sebesar 50"/o (lima puluh per seratus) dari basic TPP ASN Daerah.

Pasal 9

(1)TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya memiliki risiko tinggi dalam ha! kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
(2)Kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud ayat ( 1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
1. a.pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
2. b.pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, dan bahan radioaktif;
3. c.pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja secara fisik;
4. d.pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
5. e.pekerjaan yang berada pada kondisi jabatan struktural yang satu tingkat di bawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
6. f.pekerjaan yang berada pada kondisi jabatan struktural yang satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak terdapat jabatan struktural di bawahnya.
(3)Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP ASN Daerah.

Pasal 10

(1)TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang untuk melaksanakan tugasnya:
1. a.mempunyai keterampilan khusus dan langka;
2. b.kualifikasi pegawai yang bisa memenuhi pekerjaan berkenaan sangat sedikit dimiliki oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
3. c.menduduki jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
(2)Besaran persentase TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling sedikit sebesar 10"/o (sepuluh per seratus) dari basic TPP ASN Daerah.

Pasal 11

( 1) TPP berdasarkan kriteria pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f diberikan dengan kriteria selain tersebut Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

(2)TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya terdiri dari:
1. a.TPP ASN berdasarkan pertimbangan umum; dan
2. b.TPP ASN berdasarkan pertimbangan spesifik.
(3)TPP ASN berdasarkan pertimbangan umum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dapat diberikan kepada seluruh ASN yang terdampak oleh pandemik Covid-19 atau penyakit menular lainnya.
(4)TPP ASN berdasarkan pertimbangan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada ASN yang mempunyai tugas-tugas khusus dan/atau tugas tambahan lintas sektoral yang strategis dalam menunjang visi misi Gubemur.

Pasal 12

( 1) Penetapan besaran TPP ASN adalah berdasarkan pada parameter:

a.kelas jabatan;
b.indeks kapasitas fiskal daerah;
c.indeks kemahalan konstruksi; dan
d.indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

(2)Kelas Jabatan dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan sebagai berikut:
1. a.faktor jabatan struktural, terdiri dari :
  1. 1.ruang lingkup dan dampak program;
  2. 2.pengaturan organisasi;
  3. 3.wewenang penyeliaan dan manajerial;
  4. 4.hubungan personal;
  5. 5.kesulitan pengarahan dalam pekerjaan; dan
  6. 6.konclisi lain.
2. b.Faktor jabatan fungsional, terdiri dari:
  1. 1.pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
  2. 2.pengawasan penyelia;
  3. 3.pedoman;
  4. 4.kompleksitas;
  5. 5.ruang lingkup dan dampak;
  6. 6.hubungan personal;
  7. 7.tujuan hubungan;
  8. 8.persyaratan fisik; dan
  9. 9.lingkungan pekerjaan.
(3)lndeks kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf b adalah kemampuan keuangan daerah yang dicerrninkan me]alui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
(4)Kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dikelompokkan dalam indeks kapasitas fiskal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)lndeks kemahalan konstruksi (JKK) sebagaimana dimaksud pada ayat ( !) huruf c digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah.
(6)lndeks penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan bobot masing-masing sebesar 90"/o (Sembilan puluh per seratus) dan lOo/o (sepuluh per seratus).
(7)Besaran basic TPP ASN diperoleh dengan rumus yang tercantum dalam Lampiran yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAJ

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAJ

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019