DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERlAN TUNJANGAN HAR! RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Pejabat Negara, PNS dan Calon PNS, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta PPPK diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan :
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
4. d.fungsional utama;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli pertama;
8. h.fungsional penyelia;
9. i.fungsional mahir;
10. j.fungsional terampil;
11. k.fungsional pemula;
  1. 1.pelaksana; dan
12. m.jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS :
1. a.sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitll sebesar penghasilan 1 (satu) bulan dan Tambahan Penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen).
(2)Dalam hal penghasilan J (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(3)Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi Pejabat Negara, PNS dan PPPK meliputi :
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak 50% (Jima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi :
1. a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam ha! guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menenma tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dapat diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) tunjangan profesi guru atau paling banyak 50% (lima puluh persen) tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(6)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hale keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
(7)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya yang cliberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya setara. BAB 111 PEMBAYARAN

Pasal 5

( !) Tunjangan Hari Raya sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari raya.

(2)Dalam ha! Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (!) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran Tunjangan Hari Raya yang clibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) didasarkan pad a besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2023.
(4)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 clibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2023.
(5)Dalam ha! gaji ketiga belas sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2023.
(6)Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) clidasarkan pada besaran komponen penghasilan yang clibayarkan pada bulan Mei Tahun 2023.

Pasal 6

(I) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas clibebankan pada DPA Perangkat Daerah berkenaan.

(2)Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan materil terhadap kebenaran isi daftar pembayaran Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas.
(3)Pengguna Anggaran mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya atau gaji ketiga betas kepada BUD dengan menggunakan jenis SPM Tunjangan Hari Raya atau gaji ketiga betas dengan pembebanan pada rekening belanja berkenaan;
(4)SPM Tunjangan Hari Raya atau gaji ketiga belas clibuat tersencliri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
(5)Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan, pembayaran Tunjangan Hari Raya atau gaji ketiga belas.
(6)Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji bagi PNS yang mengalami mutasi pindah atau pensiun agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya maupun gaji ketiga belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 7

(1)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah daerah.

Pasal 8

Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari :

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. Untuk memenuhi Perangkat Daerah, anggaran untuk Perubahan APBD. ketersediaan anggaran pada dapat dilakukan pergeseran kemudian ditampung pada BABV

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan penempatannya Utara. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Gubernur ini dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Ditetapkan di Manado. pada tanggal 3 A pril o23 GUBERNUR SULAWESI UTARA, OLLY DONDOKAMBEY Diundangkan di Manado pada tanggal 3 April 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVlNSJ SULAWESI UTARA, PROVJNSI SULAWESI UTARA TAHUN 2023 NOMOR 6

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…