DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 31 Tahun 2020

Nomor: 31
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat ( 1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Utara tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara; 1 . Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1 5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 1 0 2 ) ;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2 0 1 4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); j J 2
5.Peraturan Pernerintah Nornor 18 Tahun 2 0 1 6 tentang Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nornor 1 1 4 , Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 72 Tahun 2 0 1 9 tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pernbentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 120 Tahun 2 0 1 8 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nornor 4 5 1 ) ;
8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lernbaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2 0 1 6 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2 0 1 8 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lernbaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 7);
9.Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nornor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pernberdayaan perernpuan dan Perlindungan Anak Daerah Tipe A Provinsi Sulawesi Utara; MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINS! TIPE A PROVINS! SULAWESI UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.

2.Pernerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pernerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah rnenurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dirnaksud dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ' J 3
3.Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mermrnpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang rnenjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Sadan.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
9.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Tipe A adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tipe A;
10.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tipe A. 1 1 . Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/ atau jabatan fungsional keterampilan yang mempunyai fungsi dan juga berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas pemerin tahan. 1 2 . Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi yang tugasnya melaksanakan fungsi non manajerial baik teknis maupun fasilitatif.

BAB II

PEMBENTUKAN,KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubemur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara yakni Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan. 4

Pasal 3

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

( 1 ) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat melaksanakan kegiatan dan teknis periunjang untuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dinas.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , UPTD mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan unit pelaksana teknis dinas;
2. b.pelaksanaan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian tugas;
3. c.penyelenggaraan urusan pengaduan;
4. d.penyelenggaraan urusan tindaklanjut; dan
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

( 1) UPTD terdiri dari :

a.Kepala UPTD;
b.Sub Bagian Tata Usaha;
c.Seksi-Seksi; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , tercantum dalam lampiran Peraturan Gubemur ini.
(3)Sub Bagian dan Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. ) 1 � j 5

BAB IV

URAIAN TUGAS UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A

Pasal 6

( 1 ) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A mempunyai tugas membantu sebagian tugas dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perempuan dan anak untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan terhadap perempuan dan anak, serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan kebijakan unit pelaksana teknis dinas;
2. b.pelaksanaan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian tugas;
3. c.pemberian layanan pengaduan tentang permasalahan perempuan dan anak;
4. d.pemberian layanan pendampingan hukum;
5. e.pemberian layanan pendampingan psikologis;
6. f.pemberian layanan pendampingan bimbingan rohani;
7. g.pemberian perlindungan khusus;
8. h.pemberian layanan mediasi terkait kasus anak;
  1. 1.pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak dari ancaman yang membahayakan diri dan jiwa; J . pemberian rujukan bagi perempuan dan anak untuk layanan lanjutan;
9. k.pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
  1. 1.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

( 1 ) Kepala UPTD mempunyai tugas:

a.pengoordinasian dan pengendali semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
b.penyusun program kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
c.penyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
d.pengevaluasi hasil kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
e.pembina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
f.pelaksanaan administrasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
1. a.penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
2. b.pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan; J \ _, 6
3. c.penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
4. d.pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban;
5. e.pelaksanaan kerumahtanggaan; dan L melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Seksi Pengaduan mempunyai tugas :
1. a.melakukan penenmaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
2. b.melakukan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung;
3. c.melakukan pengelolaan kasus;
4. d.melindungi korban di penampungan sementara; dan
5. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
(4)Seksi Tindak Lanjut mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan mediasi;
2. b.melakukan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya;
3. c.melakukan pendampingan korban dalam upaya pemulihan; dan
4. d.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. B AB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

( 1 ) Kelompok jabatan fungsional rnempu nyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian.

(2)Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4)Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(5)Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan. J j 7

Pasal 9

Peraturan Gubernur mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Ditetapkan di Manado pada tanggal z j A p r i l 2 0 2 0 GUBERNUR SULAWESI UTARA, OLLY DONDOKAMBEY Diundangkan di Manado pada tanggal 23 A p r i l 2 0 2 0 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA EDWIN BERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 3 1 STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAK SANA TEKNIS D,\ERA H PERLI NDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KE LAS A PROVINS! SULAWESI ITTARA LJiMPIN.t.N PE.�ATURAN GUBE:RNUR SUL.AWJ-:Sl lTTARA NOMOR 3 1 TA HUN 20 2 0 'tANG<lAL 23' APRIL 2 0 2 0 KEPA!.A UPTD KEl,OMl'f)K JAliATAN Flf�CiSION',,\L ' SU13 aAOIAN TATA USAHA I I SEKSI SEKSI PENGADUAN TINDAK LANJITT -- - GUBERNUR SULA W�SI UT ARA OLLY DONDOKAMl3EY

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…