DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 32 Tahun 2021

Nomor: 32
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemberian Keringanan Pengurangan Pokok dan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sektor Pariwisata

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur dapat memberikan Keringanan, Pembebasan dan Insentif Pajak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sektor Pariwisata; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 2687); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pegelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 3); 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PENGURANGAN POKOK DAN PEMBEBASAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR SEKTOR PARAWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
4.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
5.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
6.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua bela pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha, baik yang mutasi antar Kabupaten/Kota maupun yang masuk dari luar daerah.
7.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

BAB II

TATA CARA DAN BESARNYA PEMBERIAN KERINGANAN PENGURANGAN POKOK DAN PEMBEBASAN DENDA PKB DAN BBNKB SEKTOR PARIWISATA

Pasal 2

(1)Gubernur dan/atau atas permohonan wajib pajak dapat memberikan keringanan pengurangan pokok dan pembebasan denda PKB dan BBNKB.
(2)Keringanan pengurangan pokok dan pembebasan denda PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi kendaraan bermotor yang jatuh tempo tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, berlaku terhadap:
1. a.pokok PKB;
2. b.pokok BBNKB; dan
3. c.sanksi administratif berupa denda PKB dan BBNKB. 4

Pasal 3

(1)Untuk memperoleh keringanan pengurangan pokok dan pembebasan denda PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, wajib pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Badan dengan melampirkan persyaratan formal sebagai berikut:
1. a..fotokopi STNK dan SKPD/Surat Keterangan hilang dari Kepolisian;
2. b.fotokopi akte/dokumen pendirian bagi perusahaan; dan
3. c.surat rekomendasi dari dinas pariwisata bagi kendaraan yang digunakan untuk pariwisata khusus angkutan orang.
(2)Untuk memperoleh keringanan pengurangan pokok dan pembebasan denda BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, wajib pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Badan dengan melampirkan persyaratan formal sebagai berikut:
1. a.fotokopi STNK dan SKPD/Surat Keterangan hilang dari Kepolisian;
2. b.fotokopi BPKB;
3. c.fotokopi akte/dokumen pendirian bagi perusahaan; dan
4. d.surat rekomendasi dari dinas pariwisata bagi kendaraan yang digunakan untuk pariwisata khusus angkutan orang.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) minimal memuat isi sebagai berikut:
1. a.nama wajib pajak;
2. b.pekerjaan wajib pajak;
3. c.alamat wajib pajak; dan
4. d.ditandatangani wajib pajak.

Pasal 4

Adapun besarnya keringanan pengurangan pokok dan pembebasan denda PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut: a tunggakan PKB:

1.untuk pokok PKB yang menunggak 1 (satu) tahun diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 10% dan pembebasan denda 100%;
2.untuk pokok PKB yang menunggak 2 (dua) tahun diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 20 % dan pembebasan denda 100 %;
3.untuk pokok PKB yang menunggak 3 (tiga) tahun diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 30 % dan pembebasan denda 100 %. b BBNKB:
1.Kendaraan Bermotor untuk penyerahan pertama diberikan keringanan dan pengurangan pokok sebesar 10% dan pembebasan denda 100%;
2.Kendaraan Bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya diberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan 100 % untuk pokok BBNKB dan denda. c Untuk Kendaraan Bermotor kepemilikan ketiga dan seterusnya diberikan keringanan berupa pengenaan tarif progresif kedua sebesar 2% dan pembebasan denda sebesar 100 %. 5

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 5

Untuk percepatan pelaksanaan pemberian keringanan pengurangan pokok dan pembebasan denda PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Gubernur mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan untuk memberikan keputusan pemberian keringanan pengurangan pokok dan pembebasan denda PKB dan BBNKB.

Pasal 6

Pemberian keringanan pengurangan pokok dan pembebasan denda PKB dan BBNKB ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Diundangkan di Manado pada tanggal 24 September 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA ttd EDWIN HARMINTO SILANGEN BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 32 s Ditetapkan di Manado pada tanggal 24 September 2021 GUBERNUR SULAWESI UTARA, ttd OLLY DONDOKAMBEY

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…