DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 33 Tahun 2020

Nomor: 33
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang perubahan pakaian dinas dan atribut bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
b.bahwa sebagai tindak Janjut Pasa1 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pernerintah Daerah maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan dimaksud dalam huruf c. Menimbang Mengingat Peraturan Gubernur ten tang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lmgkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara; I . Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1960 Nomor 1 5 1 , Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 2102); Parat Koordl a s i · R "ukum I � H1baq K•IIJQ Pi!run �· -- �Ol� ,., � ' GUBERNUR SULAWESI UTARA RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 3:'3 TAHUN 2020 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LlNGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! SULAWESI UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, GUBERNUR SULAWESI UTARA, sebagairnana

Menetapkan

menetapkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

a.bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang perubahan pakaian dinas dan atribut bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
b.bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu disesuaikan; bahwa berdasarkanc. Menimbang Mengingat Peraturan Gubernur ten tang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara; I. Undang-Undang Nomor 4 7 Prp. Tahun 1960 jo Undang Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1 5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
1. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. 6.Peraturan Menteri Dalam tentang Pakaian Dinas Negeri Nomor 1 1 Tahun 2020 Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemeritah Daerah; . Parat Koordi :isl �·
6. 7.Pera tu ran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4) Sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 7); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! SULAWESI UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Gubernur in i yang dimaksud dengan:

Pasal 2

(1)ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, rnotivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAK.AIAN OINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS di lmgkungan Pemermtah Provinsi Sulawesi Utara meliputi: ( ! ) PDH;

(2)POL pada perangkat daerah tertentu;
(3)PSL; dan {4) pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

( ! ) POH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) terdiri atas:

a.PD H warn a Khaki;
b.PDH kemeja putih, celana/ rok hi tarn; dan
c.PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah. I � f'" ,r r ---- ukum----1 K ! , u Parat Koordlnasl

(2)Jen is PDH sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dan b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku paling lam bat pada tahun 2021.

Pasal 5

( 1 ) PDH warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat l huruf a terdiri atas:

a.PDH Khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
b.PDH Khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratarna; dan
c.PDH Khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional

(2)PDH warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat ( ! ) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 6

PDH kemeja putih dan celana/rok hitarn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan pada hari Rabu.

Pasal 7

( ! ) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( I ) huruf c digunakan PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.

(2)PDH batik/tenun/lurik dan/atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat ( I ) huruf c digunakan PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada hari Kamis dan/atau Jumat.
(3)Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan panjang dan/atau pendek. Paraf Koordl L� I
(4)Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan pendek.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun/lurik dapat digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 9

POL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada saat bertugas di luar kantor.

Pasal 10

(l) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) digunakan pada saat:

a.upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
b.tanggal 17 setiap bulan; c. d. upacara hari besar nasional; dan rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan diselenggarakan oleh Korps Pegawai yang Republik Indonesia.

(2)Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/ rok warna biru tua.
(3)Apabila tanggal 17 bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
(2)PDH sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) terdiri atas:
1. a.PDH kemeja putih, celana/ rok hi tam; dan
2. b.DH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah. t Koo di �p ara r n" - KlbJg "'eru��
(3)PPDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
(4)PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada hari Kamis dan/atau Jumat.
(5)Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik/tenun/ lurik bagi Perangkat Daerah pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara rnutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK. B A B I V ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

BAB LLL

PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Pasal 1 1 ( 1 ) PDH PPPK digunakan oleh PPPK pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 12

( 1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:

a.tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural; b, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
c.papan nama;
d.nama satuan kerja atau perangkat daerah;
e.nama Pemerintah Daerah;
f.lambang Pemerintah Daerah;
g.tanda pengenaL {2) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
a.papan nama; dan
b.tanda pengenal.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 33 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Gubernur in i yang dimaksud dengan:

Pasal 2

PAK.AIAN OINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Pasal 1 1 ( 1 ) PDH PPPK digunakan oleh PPPK pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Gubernur in i yang dimaksud dengan:

Pasal 2

PAK.AIAN OINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Pasal 1 1 ( 1 ) PDH PPPK digunakan oleh PPPK pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016