DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 34 Tahun 2021

Nomor: 34
Tahun: 2021
Ditetapkan: 13 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menjamin tersedianya Pejabat Pimpinan Tinggi yang professional, berkompetensi dan berkinerja serta memenuhi kualifikasi, maka dipandang perlu melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif berdasarkan sistem merit;
b.bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 ten tang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajamen Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mendelegasikan kewenangan

Menetapkan

menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS atas delegasi Presiden;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif.
1. 1.Undang-Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 4 7 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 34 TAHUN 2021 ~-~ GUBERNURSULAWESIUTARA Mengingat Menimbang
3. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. 5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai NegeriSipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 63 Tahun 2017; Tambahan Lernbaran Negara Nornor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 1 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 68 Tahun 2020; Tambahan Lembaran Negara Nornor6477);
8. 8.Peraturan Presiden Nornor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199};
9. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 2036} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 157};
10. 10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 835};
11. 11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nornor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
12. 12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Utara (Lembaran Daerah Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Perturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Thun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 7);

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan provinsi.
5.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya di singkat PKK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah Lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang berwenang mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi.
7.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
8.Pejabat Pimpinan Tinggiadalah PNSyang menduduki JPT.
9.Panitia seleksi yang selanjutnya disingkat Pansel adalah tim independen yang dibentuk dan ditunjuk oleh Gubernur untuk melaksanakan seluruh tahapan pengisian jabatan pimpinan tinggi.
10.Karier adalah pengembangan pegawai secara individu dalam jenjang jabatan/pangkat yang dapat dicapai selama pengabdiannya sebagai PNS.
11.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
12.Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/ atau mengelola unit organisasi.
13.Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.
14.Assessment Center adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai/mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur psikotest, kuisioner kompetensi dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan yang dilakukan oleh beberapa assessor. MEMUTUSKAN : PERATURANGUBERNUR TENTANGTATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF. Menetapkan

Pasal 6

(1)Pansel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ditetapkan oleh PPK setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan KASN.
(2)Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
1. a.Pejabat pimpinan tinggi terkait di lingkungan instansi pemerintah;
2. b.Pejabat pimpinan tinggi dari instansi pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong;
3. c.akademisi, pakar, atau profesional yang memiliki keahlian terkait dengan jabatan yang akan diisi.
(3)Pansel internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memiliki kedudukan minimal sama dengan jabatan yang akan diseleksi.
(4)Dikecualikan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi, pansel dapat diangkat dari kementerian terkait.
(5)Pansel berjumlah gasal, yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang, dengan perbandingan anggota Pansel internal paling banyak 45% (empat puluh lima persen).
(6)Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

Pasal 5

Tahapan perencanaan seleksi meliputi:

a.penentuan JPT yang lowongdan akan diisi;
b.menyusun kualifikasi dan standar kompetensi untuk masing-masingjabatan yang lowong;
c.membentuk Pansel;
d.menyiapkan dokumen perencanaan kepada KASNsebagai bahan evaluasi dan penerbitan surat rekomendasi;
e.menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi;
f.menyusun dan menyiapkan metode dan materi seleksi; dan
g.pengumuman pembukaan dan penerimaan lamaran.

Pasal 4

Tahapan seleksi terbuka JPT meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.kriteria dan metode penilaian; dan
d.pengumuman hasil.

BAB II

TAHAPANPELAKSANAANSELEKSI TERBUKA

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.tahapan pelaksanaan seleksi terbuka;
b.pengisian JPT akibat dari penataan organisasi; dan
c.pengisian JPT dalam hal terjadi keadaan genting.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi yang transparan, akuntabel, objektif, berkeadilan dan kompetitif serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap Pegawai NegeriSipil. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menyelenggarakan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi yang selektif, kompetitif, transparan, akuntabel, objektif dan berkeadilan.

Pasal 10

Pelaksanaan seleksi JPT dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan kompetensi, kualifikasi dan kinerja setiap calon serta mempertimbangkan rekam jejak jabatan, kepangkatan, kualifikasi pendidikan, riwayat pengembangan karier, dan riwayat pendidikan pelatihan.

Pasal 11

(1)Ketentuan pelaksanaan seleksi JPI' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan setelah Pemerintah Daerah Provinsi dinyatakan telah melaksanakan sistem merit oleh KASN.

Pasal 9

Metode dan materi seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf f dilakukan dengan mengacu pada standar kompetensi jabatan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, pansel dibantu oleh sekretariat Pansel. Sekretariat Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh unit organisasi yang mem bidangi kepegawaian. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan dukungan administrasi kepada Pansel.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…