DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 35 Tahun 2021

Nomor: 35
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu

Menetapkan

menetapkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi;

b.bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pengendalian Gratifikasi merupakan salah satu indikator yang diperlukan Pemerintah Daerah untuk menerapkan penguatan pengawasan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor2687); DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TAHUN 2021NOMOR 35 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA GUBERNUR SULAWESI UTARA Mengingat Menimbang
3. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); sebagimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. 4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. 6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ten tang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73);
10. 10.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. 11.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2.Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah Gubernur Sulawesi Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
5.Pejabat/Pegawai Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD dan Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
6.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7.Perangkat Daerah adalah Inspektorat, Dinas, Badan, Biro dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dapat berbentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas. BABI KETENTUANUMUM PEDOMANTENTANGPERATURAN GUBERNUR PENGENDALIANGRATIFIKASI. MEMUTUSKAN :
13.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 ten tang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Menetapkan
9.Inspektorat adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang rnerupakan unsur pengawas penyelenggaraan pernerin tahan daerah.
10.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas/Badan.
11.Gratifikasi adalah pernberian dalarn arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), kornisi, pinjarnan tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan curna-curna, dan fasilitas lainnya, baik yang diterirna di dalarn negeri rnaupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tan pa sarana elektronik.
12.Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistern yang bertujuan untuk rnengendalikan penerirnaan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel rnelalui serangkaian kegiatan yang rnelibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan rnasyarakat untuk rnembentuk lingkungan pengendalian Gratifikasi.
13.Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disingkat UPG Provinsi Sulawesi Utara adalah unit kerja nonstruktural yang bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
14.Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan Gratifikasi kepada penerima Gratifikasi.
15.Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalarn bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan Penerirnaan Gratifikasi.
16.Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri yang menerima/ menolak Gratifikasi yang menyarnpaikan laporan kepada KPKatau rnelalui UPG;
17.Pegawai Negeriadalah rneliputi:

a.pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Kepegawaian dan/ atau Undang- Undang tentang Aparatur Sipil Negara;
b.pegawai negeri sebagairnana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
c.orang yang rnenerirna gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
d.orang yang menerirna gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerirna bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
e.orang yang rnenerirna gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
1. 18.Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang rnenjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Setiap Pejabat/Pegawai wajib meno1ak Gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, meliputi Gratifikasi yang diterima:
1. a.terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah;
2. b.terkait dengan tugas dalarn proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;
3. c.terkait dengan tugas dalam proses perneriksaan, audit, monitoring dan evaluasi di luar penerimaan yang sah;
4. d.terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 2

(1)Pembentukan Peraturan Gubemur Sulawesi Utara ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pejabat/ Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
(2)Pembentukan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara ini bertujuan:
1. a.meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat/Pegawai tentang Gratifikasi;
2. b.meningkatkan kepatuhan Pejabat/ Pegawai terhadap ketentuan Gratifikasi;
3. c.menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
4. d.membangun integritas Pejabat/Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
5. e.meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Daerah.
  1. 19.Konflik kepentingan adalah kondisi dari Pejabat/Pegawai yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patu t.
  2. 20.Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat/Pegawai dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
  3. 21.Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran.
  4. 22.Rekan kerja adalah sesama pegawai di lingkungan internal instansi di mana terdapat interaksi langsung terkait kedinasan.
  5. 23.Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta asing dengan mata uang Rupiah yang didapatkan dari rata-rata kurs jual dan kurs beli atau (Kurs Teng ah = Kur, Ju•l:Kun Beh) pada hari tertentu.

Pasal 4

(1)Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib melaporkan penerimaan dan/atau penolakan Gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
(2)Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis Gratifikasi sebagai berikut:
1. a.pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
2. b.keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku um um;
3. c.manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum;
4. d.perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar I workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
5. e.dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
6. f.dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
7. g.sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/ kon trak / kesepakatan dengan pihak lain;
8. h.sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
9. i.merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
10. j.merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh Pejabat/Pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi Gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
11. k.dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/ perlakuan pemangku kewenangan; dan
  1. 1.dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas Pejabat/ Pegawai.
(2)Setiap Pejabat/Pegawai dilarang memberikan Gratifikasi kepada Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
1. e.hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
2. f.hacliah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
3. g.penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. h.hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau suvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
  1. 1.kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/ pejabat yang bersangkutan; J. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
5. k.karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pemikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
  1. 1.pemberian terkait dengan pertunangan, pemikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/ agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
6. m.pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/ atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
7. n.pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflikkepentingan;

BAB II

PELAPORANDANPENETAPANSTATUSGRATIFIKASI

Pasal 6

(1)Pelaporan Gratifikasi sebagairnana dimaksud pada pasal 4 ayat ( 1) dilakukan dengan cara:
1. a.disampaikan kepada KPKpaling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ ditolak; atau
2. b.disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ ditolak.
(2)UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPKdalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.
(3)Laporan Gratifikasi sebagaimana dirnaksud ayat ( 1) dianggap lengkap apabila sekurang-kurangnya memuat:
1. a.identitas Pelapor berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, ala.matlengkap, dan nomor telepon;
2. b.informasi pemberi Gratifikasi;
3. c.jabatan Pelapor Gratifikasi;
4. d.tempat dan waktu penerirnaan Gratifikasi;
5. e.uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ ditolak;
6. f.nilai Gratifikasi yang diterima/ ditolak;

Pasal 5

( 1) Dalam hal penerimaan Gratifikasi sebagairnana dimaksud dalam pasal 3, bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian.

(2)Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan Kurs Tengah Valuta Bank Indonesia pada tanggal penerimaan.
1. o.pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
2. p.pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
3. q.pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara.
(3)Dalam hal Pejabat/Pegawai menerirna Gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) berupa makanan dan/ a tau minuman yang mudah busuk atau rusak, penerima Gratifikasi wajib menyampaikannya kepada UPG untuk selanjutnya disalurkan sebagai bantuan sosial.

Pasal 7

(1)Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik Negara, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:
1. a.apabila pelaporan Gratifkasi telah disertai dengan penyerahan uang dan/ atau barang, maka UPG berkoordinasi kepada KPKagar uang dan/ atau barang tersebut disalurkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. b.apabila pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang dan/ atau barang, maka pelaporan wajib menyampaikan Gratifikasi secara langsung kepada KPKatau melalui UPG; dan
3. c.penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sepenuhnya merupakan kewajiban pelapor dan wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pelapor menerima surat keputusan penetapan kepemilikan Gratifikasi.
(2)Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik penerima, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:
1. a.apabila pelaporan telah disertai dengan penyerahan uang dan/ atau barang, maka UPG berkoordinasi dengan pelaporan untuk dapat mengambil kembali uangan dan/atau barang kantor UPG atau kantor KPK dengan membawa bukti surat keputusan penetapan kepemilikan Gratifikasi; dan
2. b.apabila pelaporan tidak disertai dengan penyerahan uang dan/ atau barang, maka UPG menyampaikan kepada pelapor perihal status Kepemilikan Gratifikasi bahwa uang dan/atau barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelapor.
(3)Apabila uang dan/ atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hruf a tidak diambil oleh pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Gratifikasi ditetapkan milik penerima, objek Gratifikasi diserahkan kepada Negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada pelapor secara patu t. Bagi.anKedua Tindaklanjut Setelah Penetapan Status Gratifikasi
1. g.kronologis peristiwa penerimaan/penolakan Gratifikasi; dan
2. h.bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
(5)Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dilaksanakan sesuai Pedoman Pelaporan Gratifikasi KPK.

Pasal 10

UPG mempunyai tugas berupa:

a.menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya;
b.menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;
c.meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPKRI;
d.melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPKRI;
e.melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, Sadan Usaha MilikNegara, dan Badan Usaha MilikDaerah;

Pasal 9

(1)Untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaporan Gratifikasi, Ketua UPG atas nama Gubernur Sulawesi Utara meminta satu orang pegawai dari masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang akan bertugas melakukan sosialisasi Gratifikasi di instansi masing-masing.
(2)Penetapan dan rincian tugas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara.

Pasal 8

( 1) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian Gratifikasi dibentuk UPG.

(2)Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara.
(3)Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dibentuk Sekretariat UPGyang dipimpin oleh Sekretaris UPG.
(4)Susunan Sekretariat UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan lnspektur Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua UPG.
(4)Terhadap Gratifikasi yang berstatus milik Negara, UPG berkoordinasi dengan KPK.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…