DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 37 Tahun 2020

Nomor: 37
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Provinsi Sulawesi Utara

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 2 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu oleh pemerintah daerah;
b.bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan, setiap pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Provinsi Sulawesi Utara wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Provinsi Sulawesi Utara.

1.Undang-undang Nomor 4 7 Prp Tahun 1960 jo Undang Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara P.epublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1466);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 2 Tahun 2016 ten tang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126):
8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 7); 3 MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PELAKSANAAN KONF'IRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI PROVINS! SULAWESI UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi Pembayar pajak, Pemotong pajak, dan Pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2.Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.
3.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4.Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
5.Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan dan layanan pengadaan sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
6.Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah yang menangani perizinan dan layanan pengadaan.
7.Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. - - - ---- - ---------- 4

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan KSWP adalah untuk mengkonfirmasi validitas NPWP dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan KSWP adalah : (!) Menyusun database Wajib Pajak dalam rangka penggalian potensi pendapatan daerah;

(2)Untuk meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan.

BAB LLL

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 4

( !) KSWP dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan dan layanan pengadaan dalam rangka memberikan layanan publik tertentu.

(2)KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat ( ! ) dilakukan:
1. a.Melalui sistem informasi pada Perangkat Daerah yang menangani perizinan dan layanan pengadaan yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak; dan
2. b.Melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah yang menangani perizinan dan layanan pengadaan dalam melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak melalui sistem inforrnasi pada Perangkat Daerah yang menangani perizinan dan layanan pengadaan yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak atau melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 6

( ! ) Terhadap Konfirmasi Status Wajib Pajak yang dilakukan oleh Perangkat Derah yang menangani penzman dan layanan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan Keterangan Status valid atau tidak valid.

(2)Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (!) diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan: 5
1. a.Nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistern informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
2. b.Telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi Kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3)Dalam hal Wajib Pajak memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2), layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah yang menangani perizinan dan layanan pengadaan dapat diberikan.
(4)Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.

Pasal 7

(1)Dalam ha! Konfirmasi Status Wajib Pajak oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan dan layanan pengadaan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 tidak dapat dilakukan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke KPP.
(2)Terhadap Wajib Pajak yang menerima Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Wajib Pajak dapat mengajukan ke KPP dengan melampirkan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.

BAB IV

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Pasal 8

(1)Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
(2)Pelaku usaha yang melakukan usaha dan/ atau pekerjaan atau profesi di Provinsi Sulawesi Utara, wajib memiliki NPWP yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.
(3)Pelaku usaha dan/ atau pekerjaan atau profesi dan pemenang lelang pelaksana pengadaan barang dan jasa yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Provinsi Sulawesi Utara, dan yang memiliki NPWP domisili di luar wilayah KPP Pratama di Sulawesi Utara, wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Cabang. 6 BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan penempatannya Utara. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Gubernur mt dengan dalam Serita Daerah Provinsi Sulawesi Ditetapkan di Manado pada tanggal 1 6 Mei 2020 GUBERNUR SULAWESI UTARA/ � / - OLLY DONDOKAMBEY Diundangkan di Manado pada tanggal 1 6 Mei 2020 SEKRETARlS DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA EDWIN RMINTO SILANGEN BERITA DAERAH PROVJNSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 37

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…