DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 37 Tahun 2021

Nomor: 37
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kesehatan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara pada umumnya dan pekerja pada khususnya, perlu penegasan kepada para Pemberi Kerja di Provinsi Sulawesi Utara untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya dan memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar agar tidak dikenai sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu;
b.bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota atas permintaan BPJS;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif berupa Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kesehatan; GUBERNUR SULAWESI UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TENTANG GUBERNURSULAWESIUTARA PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 3 7 TAHON 2021

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nornor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 4 7 Prp Tahun 1960 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2 Mengingat
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6398);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 ten tang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Oran.g, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
9.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2017 ten tang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503); 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi U tara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Utara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang ketenagakerjaan.
6.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
7.Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat PBI APBN adalah peserta BPJS yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.
8.Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat PBI APBD adalah peserta BPJS yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
9.Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan- badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. GUBERNUR CARATATATENTANGPERATURAN MEMUTUSKAN:
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542); 4 Menetapkan ( 1) Pemberi Kerja Wajib:

a.mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan

BAB I

KETENTUANUMUM PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIFBERUPA TIDAK MENDAPAT PELAYANANPUBLIK TERTENTU DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.

Pasal 4

Pemberi Kerja adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Sulawesi Utara, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Sulawesi Utara.

Pasal 3

BAB II PEMBERI KERJA

BAB II

PEMBERI KERJA

Pasal 2

Pembentukan peraturan gubernur ini bertujuan sebagai pedoman dalam pengenaan sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu dalam penyelenggaraan program jaminan sosial kesehatan

10.Unit Pelayanan Publik Tertentu, yang selanjutnya disebut Unit Pelayanan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu serta di bidang tenaga kerja.
11.Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Daerah, yang telah membayar iuran.
13.Sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu adalah sanksi yang diberikan oleh Unit Pelayanan kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5

Pasal 5

(1)Pengenaan sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh Unit Pelayanan atas Rekomendasi dari Dinas berdasarkan permintaan BPJS Kesehatan.
(2)BPJS Kesehatan dalam meminta pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berkoordinasi dengan Dinas.
(3)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pemberian rekomendasi pengenaan sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada:
1. a.Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf a, dilakukan dengan mempersyaratkan kepada mereka untuk melengkapi identitas kepesertaan jaminan sosial serta bukti pembayaran iuran terakhir dari BPJS Kesehatan; dan
2. b.memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar.
(2)Data dirinya dan pekerjanya secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.data pemberi kerja;
2. b.data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan;
3. c.data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja;
4. d.data kepesertaan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan; dan
5. e.perubahan data ketenagakerjaan.
(3)Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
1. a.alamat perusahaan;
2. b.kepemilikan perusahaan;
3. c.kepengurusan perusahaan;
4. d.jenis badan usaha;
5. e.jumlah pekerja;
6. f.data pekerja dan keluarganya; dan
7. g.perubahan besamya upah setiap pekerja.
(4)Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan. 6

BAB III

SANKS!ADMINISTRATIF

Pasal 8

Dinas melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 7

(1)Pengenaan sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dilakukan atas permintaan BPJS Kesehatan, dengan melampirkan:
1. a.identitas pemberi kerja;
2. b.surat teguran tertulis pertama;
3. c.surat teguran tertulis kedua; dan
4. d.surat pengenaan sanksi denda.
(2)Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Dinas berdasarkan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial kesehatan.
(3)Berdasarkan permintaan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekomendasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Pelayanan memberikan sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sampai Pemberi Kerja melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu dikenai kepada Pemberi Kerja, meliputi:

a.perizinan terkait usaha;
b.izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
c.izin mempekerjakan tenaga kerja asing; atau
d.izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
b.Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan setelah mendapat surat permohonan pengenaan sanksi dari BPJS Kesehatan. 7

BAB IV

TATACARAPENGENAANSANKS!ADMINISTRATIF

Pasal 10

(1)Sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dicabut apabila:
1. a.denda telah disetor secara lunas kepada BPJS Kesehatan dan telah mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya bagi Pemberi Kerja yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a; dan
2. b.telah memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar bagi Pemberi Kerja yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b.
(2)Bukti lunas pembayaran denda, pendaftaran kepesertaan dan bukti pemberian data kepesertaan yang lengkap dan benar dijadikan sebagai dasar pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
(3)Pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik Tertentu atas:
1. a.permintaan tertulis dari Dinas; dan
2. b.rekomendasi tertulis dari BPJS Kesehatan.

Pasal 9

(1)Apabila sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu telah diberikan tetapi Pemberi Kerja tetap tidak patuh melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BPJS Kesehatan wajib melaporkan ketidakpatuhan tersebut kepada Dinas.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Dinas melakukan pemeriksaan pada Pemberi Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pemberi Kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BABV MEKANISME KOORDINASIDALAM PENGENAANDAN PENCABUTANSANKS! ADMINISTRATIFBERUPA TIDAK MENDAPATKANPELAYANANPUBLIKTERTENTU 8

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…