Peraturan ini mengatur tentang tata cara perhitungan dana bagi hasil pajak provinsi, pemanfaatan dana bagi hasil pajak provinsi, tata cara penetapan, penyaluran, pengawasan dan pelaporan dana bagi hasil pajak provinsi.
Memuat teks peraturan…
menetapkanPeraturan GubernurSulawesi Utara tentangPedomanPelaksanaan DanaBagi Hasil Pajak ProvinsikepadaPemerintahKabupaten/Kotase Provinsi Sulawesi Utara dariPajakKendaraan Bermotor(PKB),Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBN-KB), PajakBahan Bakar Kendaraan Bermotor(PBB-KB),PajakAirPermukaan (PAP)dan PajakRokok; Mengingat:1.Undang-UndangNomor47Prp.Tahun 1960Jo.Undang- Undang Nomor13 Tahun 1964 tentang antaralain Pembentukan Propinsi Daerah TingkatISulawesi Utara; 2.Undang-UndangNomor33 Tahun2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara PemerintahPusat dan Pemerintahan Daerah; 3.Undang-UndangNomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4.Undang-Undang Nomor23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang PerubahanKedua atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; /N 6.PeraturanMenteriKeuanganNomor41/PMK.07/2016 TentangPerubahanKeduaAtasPeraturanMenteri KeuanganNomor115/ PMK.07/2013TentangTataCara PemungutandanPenyetoranPajakRokok;
DalamPeraturan Gubernurini,yang dimaksud dengan: 1.Pajak Daerah adalahkontribusi wajib pajak kepada Daerah yangterutangoleh pribadi atau badanyang bersifat memaksaberdasarkan undang-undang,dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untukkeperluan daerahbagisebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2.PajakProvinsi terdiri Pajak Kendaraan Bermotor(PKB), Pajak Bea Balik NamaKendaraan Bermotor(BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor(PBB-KB),dan PajakAirPermukaan(PAP),PajakRokok. 3.Pajak Kendaraan Bermotor(PKB)adalah pajakatas kepemilikan dan/ataupenguasaan kendaraan bermotor. 4.Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBN-KB) adalah pajak atas penyerahan hakmilikkendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli,tukar menukar,hibah,warisan,atau pemasukan ke dalam badan usaha.
BAB III
BAB IV
PeraturanGubernurinimulai berlaku padatanggal diundangkan. Agarsetiap orangmengetahuinya,memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernurini dengan penempatannya dalam Berita Daerah ProvinsiSulawesi Utara DitetapkandiManado padatanggal1 P ^ teru-ri2 0 1 7 yJ ^ pUBERNUR SULAWESI UTARA, OLLY DONDOKAMBEY (4 ) Gubernur melakukan pemantauan atas penggunaan Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang di Provinsi dan Kabupaten-Kota diwilayahnya.
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara P E N G O L A H P A R A F [ \ KEPALA BAGIAN ft R'ERATURAN PERUNDANG- ^ UNDANGAN KEPALA BIRO HUKUM KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH * KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH % ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT A ASISTEN ADMINISTRASI UMUM i ^ SEKRETARIS DAERAH A WAKIL GUBERNUR M. G U B E R N U R M Q H O N UNTUK DITANDATANGANI Ditetapkan di Manado pada tanggal 1 F ^ bru ri 201? GUBERNUR SULAWESI UTARA, OLLY DONDOKAMBEY
Membuka PDF…