DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 April 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Betas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAII TAIIUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

Pasal 2

(I) PNS dan Calon PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Non Pegawai Aparartu r Sipil Negara pad a perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta PPPK diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

(2)PNS sebagaimana Dimaksud pada ayat (I) meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
4. d.fungsional utama;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli pertama; ------- - ---- • 5 •
8. h.fungsional penyelia;
  1. 1.fungsional mahir; J. fungsional terampil;
9. k.fungsional pemula; dan I. pelaksana.
(3)Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti di luar tanggungan negara; at.au
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

(I) Tunjangan Hari Raya sebagaimana pada Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi:

a.gaji pokok;
b.tunjangan keluarga; dan
c.tunjangan jabatan;

(2)Tunjangan Hari Raya sebagaimana pada Pasal 2 ayat ( 1) diberikan bagi PNS dan PPPK melipu ti:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari besaran yang diterima pada bulan Maret 2022.
(3)Tunjangan Hari Raya sebagaimana pada Pasal 2 ayat (I) diberikan bagi CPNS meliputi:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan urnurn; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen] dari besaran yang diterima pada bulan Maret 2022. . 6.
(4)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dae rah.
(5)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan Sadan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang peringkat jabatannya atau gradenya setara.

Pasal 4

(!) Gaji Ketiga Belas sebagaimana pada Pasal 2 ayat (!) diberikan bagi Gubemur dan Wakil Gubemur meliputi:

a.gaji pokok;
b.tunjangan keluarga; dan
c.tunjangan jabatan;

(2)Gaji Ketiga Belas sebagaimana pada ayat Pasal 2 ayat ( l) diberikan bagi PNS dan PPPK meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan um um; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari besaran yang diterima pada bulan Juni 2022.
(3)Gaji Ketiga Belas sebagaimana pada ayat Pasal 2 ayat (!) diberikan bagi CPNS meliputi:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan um urn; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari besaran yang diterima pada bulan Juni 2022.
(4)Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan clan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dae rah.
(5)Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non Pegawai Aparartur Sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang peringkat jabatannya atau gradenya setara.
(6)Dalam ha! terdapat perubahan besaran untuk gaji bulan Juni tahun 2022, maka terhadap penghasilan yang seharusnya diterima dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji Ketiga belas.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

( 1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari raya yakni pada bulan April Tahun 2022.

(2)Dalam ha! penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(3)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan paling cepat pada bulan Juli 2022.
(4)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan, maka Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli 2022.
(5)Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dibebankan pada DPA Perangkat Daerah berkenaan.
(6)Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan materil terhadap kebenaran 1s1 daftar pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
(7)Pengguna Anggaran mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya atau Gaji Ketiga Belas kepada BUD dengan menggunakan jenis SPM Tunjangan Hari Raya atau Gaji Ketiga Belas dengan pembebanan pada rekening belanja berkenaan;
(8)SPM Tunjangan Hari Raya atau Gaji Ketiga Belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
(9)Jen is SPM sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat
(2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya. (JO) Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji bagi PNS yang mengalami mutasi pindah atau pensiun agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya maupun Gaji Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 6

( J) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan.

(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan ditanggung pemerintah daerah.

Pasal 7

Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

(1)Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga betas dapat bersumber dari :
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. b.Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
(2)Untuk memenuhi ketersediaan anggaran pada Perangkat Daerah, dapat dilakukan pergeseran anggaran untuk kemudian ditampung pada Perubahan APBD. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasa19 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - IO -

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Ditetapkan di Manado. pada tanggal 20 April 2022 GUBERNURSULAWESIUTARA � OLLY DONDOKAMBEY Diundangkan di Manado pada tanggal 20 April 2022 f'.j. SEKRETARI AERAH PROVINS! SULAWESI UTARA, A ANO GAMY KAWATU BERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 4

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…