(1)Keperluanmendesak sebagaimanadimaksud dalamPasal 12 ayat(3),meliputi: ParafKoordinasi·BiroHukut. ; IKabag.Perundang-UndanganK0 ' a.Kebutuhandaerahdalam rangkapelayanandasar masyarakatyanganggarannyabelumtersediadalam tahunanggaranberjalan; b.Belanjadaerahyangbersifatmengikatdanbelanjayang bersifatwajib; c.Pengeluarandaerahyang beradadiluarkendali pemerintahdaerahdan tidakdapatdiprediksikan sebelumnya,sertaamanatperaturanperundang- undangan;dan/atau
d.Pengeluarandaerahlainnyayangapabiladitundaakan menimbulkankerugianyanglebihbesarbagi pemerintahdaerahdan/ataumasyarakat.
(2)Kebutuhandaerahsebagaimanadimaksudpadaayat(1) huruf a,antaralain: a.kebutuhanpelayanandasarpadaperangkatdaerah yangmelaksanakanurusanPendidikan,kesehatan, pekerjaanumumdanpenataanruang,perumahan rakyatdanKawasanpermukiman,ketenteraman, ketertibanumumdanperlindunganmasyarakat,dan sosial; b.urusanpendidikansebagaimanadimaksudpadahuruf a,sepertipenyediaantenagapendidikdan kependidikanuntukPendidikan, pembangunansarana prasaranapendidikan; c.urusankesehatansebagaimanadimaksudpadahuruf asepertipembangunansaranadanprasarana kesehatan, penyediaanobatdankebutuhanmedis, peralatankesehatan; d.urusanpekerjaanumumdanpenataanruang sebagaimanadimaksudpadahurufa antaralain berupapembangunan/peningkatansaranaparasarana berupajalan, jembatan,irigasi; e.urusanperumahan rakyatdanKawasanpermukiman sebagaimanapadahurufa,belanjayang menunjang layanandasaruntukperumahandanpermukiman; f.urusanketertibanumumdanperlindungan masyarakat,dansosial sebagaimanapadahurufa, merupakanlayanandasaryang menunjangkegiatan dalam rangkaketertiban umumdanperlindungan masyarakat,dansosial; g.pemenuhankebutuhanpendanaandalam rangka pemenuhanstandarpelayananminimal;dan h.pemenuhankebutuhanpendanaan wajib/mandatory spending.
(3)Belanjayang bersifatmengikatsebagaimanadimaksud padaayat(1)hurufb merupakanbelanjayang dibutuhkan secara terusmenerusdanharusdialokasikanoleh pemerintahdaerahdenganjumlahyangcukup untuk keperluandalam tahun anggaranberkenaan.
(4)Belanjayang bersifatmengikatsebagaimanadimaksud pada ayat(3)sepertibelanjapegawai antaralain: a.pembayaran kekurangangajidan tunjangan;dan b.belanjabarang dan jasa antaralain untukpembayaran telepon,air,listrik,internet,danmediainformasi.
(5)Belanjayang bersifatwajib sebagaimanadimaksud pada ayat(1)hurufb merupakan belanjauntuk terjaminnya } « kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.
(6)Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain:
a.pemenuhan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, seperti: 1) Penyediaan fasilitas penunjang sarana dan prasarana pendidikan; 2) Penyediaan fasilitas penunjang sarana dan prasarana kesehatan termasuk dukungan penanggulangan stunting; dan 3) Pendanaan untuk mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem.
b.kewajiban kepada pihak ketiga;
c.kewajiban pembayaran pokok pinjaman;
d.bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
e.keputusan pengadilan yang bersifat tetap dan final (incracht).
f.kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c an tara lain:
a.amanat peraturan perundang-undangan yang ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan;
b.penanganan inflasi;
c.fenomena alam;
d.wabah penyakit; dan
e.perubahan kebijakan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
(8)Pengeluaran daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
a.kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang harus segera dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang-undangan;
b.kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/ atau mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah;
c.kerusakan sarana/prasarana perangkat daerah yang disertai dengan pertimbangan dari dinas teknis terkait dan hasil reviu APlP.
(9)Pertimbangan dari dinas teknis terkait dan reviu APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c diusulkan dari perangkat daerah. ( 10) Dalam hal anggaran belum tersedia, pendanaan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(11)Dalam hal alokasi belanja tidak terduga tidak cukup tersedia, maka pergeseran anggaran dapat dilakukan melalui: or nasi : Biro H a.danadarihasilpenjadwalanulangcapaianprogram, kegiatandansubkegiatanlainnyasertapengeluaran pembiayaandalamtahunanggaranberjalan; b.pemanfaatankasyangtersedia.
(12)Penggunaanbelanjatidakterdugasebagaimanadimaksud padaayat(10)memedomaniketentuanperaturan perundang-undangan. BagianKedua TataCaraPergeseranAnggaran AkibatKondisiTertentu Pasal 14
(1)PA/KPAmengajukanusulanpergeseran anggaranakibat kondisitertentukepadaGubernurmelaluiSekretaris DaerahsertaditembuskankepadaInspekturDaerah denganmemedomaniformatsebagaimana tercantumpada Lampiranyang merupakanbagiantidak terpisahkandari PeraturanGubernurini.
(2)Usulansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilampiri dokumen,palingsedikitmeliputi: a.pertimbangan/penjelasandilakukannyapergeseran anggaranyangmengalamiperubahanbaikyang berupapenambahandan/ataupenguranganakibat darikondisitertentu. b.daftaryang mengalamipergeserananggarandalam kegiatan/subkegiatan,antarobjekbelanjadanantar rincianobjekbelanjasertarevisi/perubahanredaksi padauraiansubrincianobjek; c.usulanperubahanRKA-SKPD; d.SP2Ddanlaporan realisasianggaranpersubrincian objekpadakegiatan/subkegiatanyangmengalami pergeseran;dan e.SuratPernyataan/PaktaIntegritasyang ditandatanganiolehPenggunaAnggaran/Kuasa PenggunaAnggarandanPejabatPelaksanaTeknis Kegiatanbahwausulanpergeseranbebasdariunsur korupsi danbertanggungjawab secaraformaldan materiil.
(3)TAPDmelakukanpenelaahan terhadapusulan sebagaimanadimaksudpadaayat(1).
(4)APIP melakukanreviu terhadap usulanperubahanRKA sebagaimanadimaksudpadaayat(2),setelahditelaaholeh TAPD.
(5)Hasiltelaahansebagai sebagaimanadimaksudpadaayat
(3)danhasilreviusebagaisebagaimanadimaksudpada ayat(4)didokumentasikandalamberita acarauntuk selanjutnyadisampaikankepadaGubernurmelalui SekretarisDaerahsebagaibahanpertimbangandalam memberikanpersetujuan/penolakan usulanpergeseran.
(6)Hasil pertimbangan sebagai sebagaimanadimaksudpada ayat(5)didokumentasikandalamdokumen rekomendasi.
(7)Dalam haldisetujui,rekomendasi sebagaimanadimaksud pada ayat(6)menjadi dasarperubahanRKA-SKPD.
(8)PerubahanRKA-SKPD sebagaimanadimaksud pada ayat
(7)ditanda tangani olehKepalaSKPD. inasi:
(9)PerubahanRKA-SKPDsebagaimanadimaksudpadaayat
(8)menjadidasardalammelakukanperubahanPerkada tentangPenjabaranAPBD. BABV KETENTUANPENUTUP Pasal 15 PeraturanGubernurinimulaiberlakupadatanggal diundangkan. Agarsetiaporang mengetahuinya,memerintahkan pengundanganPeraturanGubernurinidenganpenempatannya dalamBeritaDaerahProvinsiSulawesiUtara. DitetapkandiManado. padatangea1el207¥,, A 27 - OLLYDONDOKAMBEY DiundangkandiManado padatanggal'4no'p SEKRETARISDAERAH PROVINS!SULAWESIUTARA, STVEH.A.EL BRITADAERAH PROVINSISULAWESIUTARA TAHUN2024NOMOR
(9)PerubahanRKA-SKPDsebagairnanadimaksudpadaayat
(8)menjadidasardalammelakukanperubahanPerkada tentangPenjabaranAPBD. BABV KETENTUANPENUTUP Pasal 15 PeraturanGubernurinimulaiberlakupadatanggal diundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkan pengundanganPeraturanGubernurinidenganpenempatannya dalamBeritaDaerahProvinsiSulawesiUtara. No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PENGOLAH PERANCANGPERATURANPERUNDANG- UNDANGANAHLIMUDA PERANCANGPERATURANPERUNDANG- UNDANGANAHLIMADYA KEPALABIROHUKUM KEPALABADANKEUANGAN DANASET DAERAH ASISTENPEMERINTAHANDANKESRA SEKRETARISDAERAH WAKILGUBERNURSULAWESI UTARA GUBERNURSULAWESIUTARA PARAF 1DitetapkandiManado. padatanggalI4Me2024 GUBERNURSULAWESIUTARA OLLYDONDOKAMBEY DiundangkandiManado padatanggalIMei2044 SEKRETARISDAERAH PROVINS! SULAWESIUTARA, STI'VEH.A. B RITADAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA TAHUN 2024NOMORlf 1 LAMPIRAN PERATURANGUBERNURSULAWESIUTARA NOMORA4TAHUN2024 TENTANGTATACARAPERGESERAN ANGGARAN ContohformatminimalSuratUsulanKepalaSKPD/UnitSKPD/BLUDterhadap PergeseranAnggaran KOPSURATSKPD ·················,······················· Nomor Sifat Perihal :Penting :Usulanpegeserananggaranm APBDTA.20xx KepadaYth: (SesuaiKewenangan) di- Denganmemperhatikan ketentuanpergeseran anggaranyang tercantumpadaPeraturanGubernurSulawesiUtaraNomor....Tahun 20....tentangTataCaraPergeseranAnggaran,denganinikami mengajukanusulanpergeseran anggaran, denganalasandan pertimbangansebagaiberikut: 1. 2.
1.Sehubungan dengan surat Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal perihal Permohonan Pergeseran Anggaran yang disampaikan, maka kami menjamin bahwa usulan pergeseran anggaran yang diajukan bebas dari unsur korupsi.
2.Kami bertanggung jawab sepenuhnya secara formal dan materiel atas usulan pergeseran anggaran tersebut. Demikian pemyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran. Kami bersedia dituntut di pengadilan dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah apabila di kemudian hari terbukti pemyataan kami ini tidak benar. Manado, 20:xx Yang Membuat Pemyataan, (PA/KPA) NIP . (PPTK) NIP . 12 DaftarLampiranPengajuan UsulanPergeseranAnggaran SKPD PROGRAMKEGIATAN KEGIATAN SUBKEGIATAN KODESUB KEGIATAN -UsulanTertulisyangmemuatpertimbangan /penjelasanPergeseranAnggaranyang mengala.miperubahan,dariSKPDKepadaKetuaTAPDcq.PPKDuntukpergeseran anggaranyangtidakmenyebabkan perubahanAPBD;dan/atau -UsulanTertulisyangmemuatpertimbangan/penjelasanPergeseranAnggaranyang mengalamiperubahan,dariSKPDKepadaGubemurcq.SekretarisDaerahuntukpergeseran anggaranyangmenyebabkanperubahanAPBD Suratpemyataan/paktaIntegritasyangditandatanganiolehpenggunaAnggaran/Kuasa PenggunaAnggarandanPejabatPelaksanaanTeknisKegiatanbahwausulanpergeseran bebasdariunsurkorupsidan bertanggungjawabsecarafonnaldanmateriel. Daftaryangmengalamipergeseran. PerubahanRKA-SKPD/ DPA-SKPDyangmenggambarkanpergeseran anggaran,antar objekbelanja, antarrincianobjekbelanjadan/atauperubahan ataupergeseranatas uraian darisubrincian objek dalamsubkegiatanpadakegiatan berkenaan. SP2Ddanlaporanpenyerapan realisasi/pengeluaranperrincianobjek(jikakegiatansudah dilakukanpencairan). KASUBBIDPENYUSUNANAPBD □ □ D □ ( ) Koordinasi:BiroHukum t Kab 13 FORMAT SURAT PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBJEK DALAM OBJEK YANG SAMA DAN/ATAU PERGESERAN ANGGARAN ANTAR SUB RINCIAN OBJEK DALAM RINCIAN OBJEK YANG SAMA KOPSURAT ·················, . Nomor Sifat Lamp. Perihal : Penting : Persetujuan atas U sulan Pergeseran Anggaran APBD TA.20xx Yth. Kepada (Sesuai Peruntukkan) di- Berdasarkan Berita Acara Hasil Kajian . . . Nomor . . . Tanggal ... , maka dengan hormat disampaikan permohonan pergeseran anggaran sebagaimana surat Kepala SKPD Nomor :... tanggal ... perihal Permohonan Pergeseran Anggaran dapat disetujui untuk selanjutnya dilaksanakan Perubahan RKA-SKPD sebagai berikut: PERGESERAN ANGGARAN JUMLAH NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH SETELAH Sumber ANGGARAN BERTAMBAH (BERKURANG) PERGESERAN Dana ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7=4+5+6 8 1 x.xx.xx x.xx.xx.x.xx x.xx.xx.x.xx.xx TOTAL ................ . ............... . ............... . ............... Demikian disampaikan, atasnya diucapkan terima kasih. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA SELAKU, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Tembusan Yth.:
1.Gubemur Sulawesi Utara (sebagai laporan);
2.Wakil Gubemur Sulawesi Utara;
3.Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
4.Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara. : ro Huk t 14 FORMATSURATPERSETUJUANTERHADAPPERGESERANANGGARAN ANTAROBJEKDALAMJENISYANGSAMA KOPSURAT .................,.. Nomor Sifat Lamp. Perihal :Penting :Persetujuan atasUsulan PergeseranAnggaranAPBD TA.20xx Yth. Kepada (SesuaiPeruntukkan) di- BerdasarkanBeritaAcaraHasilKajian...Nomor...Tanggal..., makadenganhormatdisampaikanpermohonanpergeseran anggaransebagaimanasuratKepalaSKPDNomor:...tanggal... perihalPermohonanPergeseranAnggarandapatdisetujuiuntuk selanjutnyadilaksanakanPerubahanRKA-SKPDsebagaiberikut: PERGESERANANGGARANJUMLAH NO KODEREKENINGURAIAN JUML AHSETELAHSumber ANGGARANBERTAMBAH(BERKURANG)PERGESERANDana ANGGARAN 12 34567=4+5+68 lx.xx.xx x.xx.xx.x.xx x.xx.xx.x.xx.xx... TOTAL················................................ ··············· Demikiandisampaikan,atasnyadiucapkanterimakasih SEKRETARISDAERAH PROVINSISULAWESIUTARA SELAKU, KETUA TIMANGGARANPEMERINTAHDAERAH TembsanYth.: 1.GubernurSulawesiUtara(sebagailaporan); 2.WakilGubernurSulawesiUtara; 3.KepalaBKADProvinsi SulawesiUtara; 4.KepalaBappedaProvinsiSulawesiUtara. l roHuku " 15 BERITA ACARA HASIL KAJIAN/TELAAHAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK DALAM JENIS YANG SAMA ATAU PERGESERAN ANGGARAN PADA KONDISI TERTENTU TAHUN ANGGARAN 20x PROVINSI SULAWESI UTARA Berdasarkan kajian/telaahan atas pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx untuk OPD Provinsi Sulawesi Utara (Hasil kajian/telaahan terlampir), maka Sesuai dengan peraturan Gubemur Sulawesi Utara No. Tahun 20xx Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Pergeseran anggaran ini disetujui/tidak disetujui untuk diproses lebih lanjut. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. BAPPEDA BKAD Nama: Nama: Nama: Nama: ro Huku BERITA ACARA HASIL KAJIAN/TELAAHAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBJEK DALAM OBJEK YANG SAMA DAN/ATAU ANTAR SUB RINCIAN OBJEK DALAM RINCIAN OBJEK YANG SAMA TAHUN ANGGARAN 20x PROVINSI SULAWESI UTARA Berdasarkan kajian/telaahan atas pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx untuk OPD Provinsi Sulawesi Utara (Hasil kajian/telaahan terlampir), maka Sesuai dengan peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. Tahun 20xx Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Pergeseran anggaran ini disetujui/tidak disetujui untuk diproses lebih lanjut. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. KEPALABKAD ( ) No PENGOLAH PARAF KEPALA BADAN 4 KEUANGAN DAN ASET DAE PERANCANG PERATURAN 1 PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA OLLY DONDOKAMBEY Ditetapkan di Manado. Pada tanggal Me, 2024 GUBERNURSULAWESIUTARA KEPALA BIRO HUKUM GUBERNUR WAKIL GUBERNUR SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 5 8 7 6 3 PERANCANG PERATURAN 2 PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA BERITAACARA HASILKAJIAN/TELAAHANPERGESERANANGGARAN ANTARRINCIANOBJEK DALAM OBJEKYANGSAMADAN/ATAU ANTARSUBRINCIANOBJEKDALAMRINCIANOBJEKYANGSAMA TAHUNANGGARAN20xPROVINSISULAWESIUTARA Berdasarkankajian/telaahanataspergeseranAnggaranPendapatandan BelanjaDaerahTahunAnggaran20xxuntukOPDProvinsi SulawesiUtara(Hasilkajian/telaahanterlampir),makaSesuaidenganperaturan GubernurSulawesiUtaraNo.Tahun20xxTentangTataCaraPergeseranAnggaran PendapatandanBelanjaDaerahProvinsiSulawesiUtara,Pergeserananggaranini disetujui/tidakdisetujuiuntukdiproseslebihlanjut. DemikianBeritaAcarainidibuatuntukdapatdipergunakansebagaimana mestinya. KEPALABKAD (..•......••..••.....•...) DitetapkandiManado. Pada tanggaluMa2024 'GUBERNURSULAWESIUT � --@ OLLY DONDOKAMBEY