DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 43 Tahun 2020

Nomor: 43
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa

Isi peraturan

Menimbang

a.Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 44 Tahun 2019 ten tang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Secara Daring/Online maupun Luring/Offline;
b.Bahwa Pemerintah Pusat telah

Menetapkan

menetapkan perubahan kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru khususnya penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, sehingga Peraturan Gubernur Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan peninjauan kembali;

c.bahwa dalam penerimaan peserta didik baru harus memenuhi asas keadilan, karena setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu serta tanpa diskriminatif;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa; 1 . Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun J 960 jo. Undang Undang Nomor 1 3 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1 5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
1. 2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430 l); 2
3. 4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ten.tang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2 0 1 5 ten.tang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ten tang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5670);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9 1 ) ; 1 1 . Pera tu ran Pemerintah Nomor 17 Tahun 2 0 1 0 ten tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ten.tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2 0 1 0 ten tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. 12.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 ten tang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 1 3 . Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan; 1 4 . Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah; 3 1 5 . Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 ten tang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan lnklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat lstimewa;
11. 16.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2014 tentang Konversi Nilai Hasil Belajar dan Matrikulasi Mata Pelajaran Bagi Peserta Didik dari Sistem Pendidikan Negara Lain atau Sistem Pendidikan Internasional ke Dalam Sistem Pendidikan Nasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1540); 1 7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. 18.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 538);
13. 19.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1689);
14. 20.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 1 Tahun 2 0 1 8 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 1 9 1 8 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 1 Tahun 2018 ten tang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 669); 2 1 . Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 49 Tahun 2017 ten tang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara (Serita Daerah Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor42);
15. 22.Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 13 Tahun 2 0 1 8 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Secarang Daring/Online maupun Luring/Offline (Serita Daerah Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 44); MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BlASA. 4

BAB L

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan l . Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi.
5.Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6.Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
7.Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
8.Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9.Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan Peserta Didik baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. 1 0 . Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan. 1 1 . Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP. 1 2 . Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
13.Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/ atau sosial pada jenjang pendidikan menengah yang bersifat segregatif.
14.Daya Tampung adalah kapasitas Satuan Pendidikan dalam menampung Peserta Didik yang diterima pada awal tahun pelajaran. 1 5 . Zona adalah kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah administratif pemerintahan tingkat kecamatan dan/ atau desa/ kelurahan dalam jarak terdekat dengan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). 5
16.Rombongan Belajar adalah kelompok Peserta Didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah. 1 7 . Nilai Rata-rata Raport adalah Nilai perolehan masing masing siswa yang tertuang dalam Laporan Hasil Belajar Siswa semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam). 1 8 . Nilai Sekolah adalah Nilai dimiliki masing-masing siswa yang diperoleh dari ujian sekolah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan PPBD.

(1)Penyelenggaraan PPDB dilaksanakan pada Satuan Pendidikan menengah dan Satuan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
(2)Satuan Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , terdiri dari:
1. a.SMA; dan
2. b.SMK.
(3)Satuan Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), terdiri atas SLB pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah.
1. a.nondiskriminatif yaitu penerimaan Peserta Didik tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi pendaftar dan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.objektif yaitu penerimaan Peserta Didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.Transparan yaitu pelaksanaan penerimaan Peserta Didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
4. d.akuntabel yaitu penerimaan Peserta Didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
5. e.berkeadilan yaitu penerimaan Peserta Didik memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pilihannya. 6
(2)Nondiskrimatif sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu. Tahapan penyelenggaraan PPDB meliputi:
1. a.pengumuman penerimaan calon Peserta Didik baru secara terbuka;
2. b.pendaftaran;
3. c.seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran baik secara luring (offline] maupun Daring (Online);
4. d.pengumuman penetapan Peserta Didik baru;
5. e.daftar ulang; dan
6. f.masa pengenalan lingkungan sekolah.

BAB III

MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 7

Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan PPDB.

(1)Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengumumkan penerimaan calon Peserta Didik baru kepada masyarakat.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat waktu pelaksanaan, persyaratan pendaftaran, penetapan hasil seleksi, dan daftar ulang.

Pasal 9

(1)Pendaftaran dilaksanakan oleh masing-masing orang tua/ wali cal on Peserta Didik sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan di dalam petunjuk pelaksanaan teknis.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara luring dan daring serta dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 10

( 1 ) Calon Peserta Didik baru SMA dan SMK, terdiri dari:

a.peserta Didik lulus Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain sederajat tahun berjalan dan tahun lulusan tahun sebelumnya; dan
b.peserta Didik lulus ujian kesetaraan program Paket B tahun berjalan dan tahun sebelumnya. ( 1)

(2)7
(2)Persyaratan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , wajib memenuhi syarat dan ketentuan usia sekolah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 1 Persyaratan calon Peserta Didik baru SLB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

( 1 ) Pendaftaran PPDB di Daerah Provinsi dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

a.jalur zonasi;
b.jalur afirmasi;
c.jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan
d.jalur prestasi

(2)Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) huruf a, diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang berdomisili pada jarak terdekat dalam Zona sekolah.
(3)Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang masuk dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah Indonesia.
(4)Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang mengikuti perpindahan atau tempat tugas orang tua/wali.
(5)Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d, diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang memiliki prestasi akademik dan non akademik.
(6)Zona sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ditetapkan berdasarkan Rapat Dinas Pendidikan dan MKKS dengan memperhatikan keberadaan sekolah disetiap Zona.

Pasal 13

Satuan Pendidikan wajib menerima calon Peserta Didik sesuai kuota berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a.jalur zonasi, sebesar 50% (lima puluh persen) dari Daya Tampung sekolah;
b.jalur afirmasi, sebesar 15% (lima belas persen) dari Daya Tampung sekolah;
c.jalur perpindahan tugas orang tua/wali, sebesar 5% (lima persen) dari Daya Tampung sekolah; dan
d.jalur Prestasi, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.

Pasal 14

( 1 ) Ketentuan jalur pendaftaran PPDB dan kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, dikecualikan bagi SMK dan SLB.

(2)Penyelenggaraan PPDB untuk SMK dan SLB diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Pasal 15

Satuan Pendidikan wajib menerima calon Peserta Didik berkebutuhan khusus sesuai ketersediaan, kesesuaian, dan kesiapan Satuan Pendidikan. j 8

Pasal 16

( 1 ) Domisili calon Peserta Didik dibuktikan berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili dari RT/ RW yang dilegalisir oleh Lurah/ Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB.

(2)Sekolah memprioritaskan Peserta Didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam Zona pada satu wilayah yang paling dekat dengan sekolah yang dituju.
(3)Zona sekolah calon Peserta Didik dari daerah bencana nasional dan daerah, mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan surat keterangan dari Desa/ Kelurahan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…