DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 45 Tahun 2020

Nomor: 45
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Penetapan Alokasi Defenitif Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2019

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka bagi hasil pajak provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, maka perlu

Menetapkan

menetapkan alokasi definitif bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Ka bu paten/ Kata dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB·KB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok Tahun Angaran 2019;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Alokasi Definitf Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN·KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB·KB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok Tahun Angaran 2019;
1. 1.Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1 5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. 2.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2005 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. 3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126); J 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 1 . 12. 13. 14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07 /2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07 /2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentan!; Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07 /2018 ten tang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2 0 1 1 tentang Pajak Daerah sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2016 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah; . 3 .
4. 15.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4,) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 7);
5. 16.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 Nomor 4);
6. 17.Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2017 ten tang Pedoman Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN · KB). Pajak Bah an Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok (Serita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 4);
7. 18.Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Tipe A Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 19);
8. 19.Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara (Serita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 3 1 ) ;
9. 20.Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 Nomor 3 1 ) MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN ALOKASl DEF'INITIF' BAGI HASIL PAJAK PROVINS! KEPADA PEMER!NTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINS! SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB). BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB). PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB), PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) DAN PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

( 1) Has ii penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 30% (tiga puluh persen).

(2)Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 70% (tujuh puluh persen).
(3)Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan pada 1 (satu) wilayah kabupaten dan kota hasil penerimaan Pajak Air Permukaan yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
(4)Hasil Penerimaan Pajak Rokok diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 70% (tujuh puluh persen).
(5)Kontribusi Pajak Rokok Di Tetapkan Sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) dari 50% (Lima Puluh Persen) Atau Ekuivalen 37,5% (Tiga Puluh Tujuh Koma Lima Persen) dari Penerimaan Bersumber Pajak Rokok Yang Dibagi hasilkan kepada kabupaten/Kota.

Pasal 2

a.Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dihitung 70% (tujuh puluh persen) sesuai potensi dan 30% (tiga puluh persen) dibagi rata kepada semua kabupaten/kota;
b.Bea Ba!ik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dihitung 80% (delapan puluh persen) sesuai potensi dan 20% (dua puluh persen) dibagi rata kepada semua kabupaten dan kota;
c.Pajak Air Permukaan dihitung 50% (!ima puluh persen) sesuai potensi dan 50% (lima puluh persen) dibagi rata kepada semua kabupaten dan kota; dan
d.Baik bagian Provinsi dan bagian Kabupaten/ Kata dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Pasal 3

( 1) Alokasi definitif sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 dihitung berdasarkan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2019.

(2)Alokasi definitif Tahun Anggaran 2019 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibagikan secara proporsional kepada Kabupaten/ Kata sebagaimana Pasal 1 dan 2 merupakan revisi atas Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2019.
(3)Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi yang dibagikan secara proporsional sesuai realisasi kepada seluruh kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 adalah sebagaimana tercantum dalarn Lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten / Kota Tahun 2019 yang dibagikan secara proporsional sudah termasuk dengan perhitungan selisih lebih/kurang Tahun 2018.
(2)Selisih lebih/kurang pada Tahun 2019 akan diperhitungkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Ditetapkan di Manado pada tanggal 23 Juni 2020 GUBERNUR SULAWESI UTARA, � � OLLY DONDOKAMBEY Diundangkan di Manado padatanggal 23 Juni 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA EDWIN SERITA DAE H PROVINS! SULAWESI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 45 LAMP!RAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR : 45 TAIIUN 2020 TANGGAL : 23 JUN! 2020 TENTANG : ALOKAS! DEF!N!TF DANA BAGI HAS!L PAJAK PROVINS! KEPADA PEMER!NTAH KABUPATEN/KOTA DARl PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB), PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP), DAN PAJAK ROKOK TAHUN ANGARAN 2019 JENIS PAJAK PROVINS! NO KAB/KOTA PKB BBN-KB PBB-KB PAP JUMLAH 1 MANADO 37,755,088,119 25,404,101,567 29,413 694,715 54,027 249 92,626,911,651 2 MINAIIASA 9.248.264,454 9,458,726,044 19.766 696.050 621,228,224 39,094,914,77 l 3 BI TUNG 9,478 787,733 8,488,057,937 13,827 ,985,202 48,460,374 31,843,291,245 4 SANGIHE 3,384 624 199 1,693,507 515 9 641,712864 53,617 906 14,773,462,486 5 TALAUD 2,575,164,220 1,609,424 907 7 ,846,545,746 45,501,499 12,076,636,373 6 BOLMONG 4,904,799,104 4,510,188,768 15,105,729,964 93,801,309 24,614,519,147 7 MINAIIASA SELATAN 5,670 020 904 4,890,925,876 14 510 254,628 47,317,499 25,l 18,518,907 8 MINAIIASA UTARA 9,752,939,588 9,264,798,208 13,628 687,870 81,161,500 32,727,587,166 9 TOMO HON 5,847,164,831 4,586,075,716 7 ,450,933,344 46,505,311 17 ,930,679,202 10 SITARO 2,462 757 658 1,437,202 588 6.082.743,791 45,916 596 10,028,620,633 1 1 MINAIIASA TENGGARA 3,930,636,010 3,366,732,628 8,349,673,814 45,501,499 15,692,543,952 12 BOLMONG UTARA 2,911,902,916 2, 102,909,428 6,629,988,761 45,501,499 11,690,302,604 1 13 KOTAMOBAGU 5,750 687 ,738 4,669.101,418 8,748 988,335 45 501.499 19,214,278,989 14 BOLMONG TIMUR 3,082.707,536 2 471,554,828 6.770 000,793 45,501 499 12,369,764,655 1 5 BOLMONG SELATAN 2,759,374,567 2,039,624,668 5,918, 153,812 45,501,499 10,762,654,545 109,514,919,576 85,992,932,097 173,691, 789,688 1,365,044,958 370,564,686,319 � GUBERNUR SULAWESI UTARA, � OLLY DONDOKAMBEY LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI \RA NOMOR : 45 TAHUN 2020 TANGGAL : 2 3 JUNI 2020 TENTANG : ALOKASI DEFINITF DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINS! KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB), PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP), DAN PAJAK ROKOK TAHUN ANGARAN 2019 JENIS PAJAK PROVINS! NO KAB/KOTA PKB BBN-KB PBB-KB PAP JUMLAH I MANADO 37 755.088 1 1 9 25.404 101.567 29,413,694,715 54.027 249 92,626,911,651 2 MINAHASA 9,248.264 454 9,458 726,044 19,766,696 050 621,228 224 39,094,914,77 l 3 BITUNG 9,478,787 733 8,488 057,937 13,827,985,202 48,460,374 31,843,291,245 4 SANGIIIE 3,384,624 199 1,693 507,515 9 641,712 864 53,617,906 14,773,462,486 5 TALAUD 2,575,164 220 1,609,424 907 7,846 545,746 45,501 499 12,076,636,373 6 BOLMONG 4,904,799,104 4,510,188,768 15,105,729,964 93,801,309 24,614,519,147 7 MINAHASA SELATAN 5,670 020,904 4 890,925,876 14,510,254,628 47,317,499 25, 118,518,907 8 MINAHASA UTARA 9,752,939,588 9,264,798,208 13,628,687,870 81,161,500 32,727,587,166 9 TO MO HON 5,847,164,831 4,586,075,716 7,450,933,344 46,505,311 17,930,679,202 IO SITARO 2 462.757.658 1,437 ,202 588 6.082 743.791 45,916,596 10,028,620,633 1 1 MINAHASA TENGGARA 3,930,636,010 3,366,732,628 8,349,673,814 45,501,499 15,692,543,952 12 BOLMONG UTARA 2,911,902,916 2,102,909,428 6,629,988,761 45,501,499 11,690,302,604 LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI v ,�RA NOMOR : 45 TAHUN 2020 TANGGAL : 23 JUNI 2020 TENTANG : ALOKAS! DEFIN!TF DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINS! KEPADA PEMER!NTAH KABUPATEN/KOTA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB), PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP), DAN PAJAK ROKOK TAHUN ANGARAN 2019 JENIS PAJAK PROVINS! JUMLAH NO KAB/KOTA PKB BBN-KB PBB-KB PAP I MANADO 37,755,088,ll9 25,404.101567 29,413 694,715 54,027,249 92,626,911,65! 2 MINAHASA 9,248 264,454 9,458,726,044 19,766 696,050 621 228,224 39,094,914,77 l 3 BITUNG 9,478.787,733 8,488,057,937 13,827 ,985,202 48,460,374 31,843,291,245 4 SANGIHE 3,384,624,199 l,693,507,515 9,641.712 864 53 617,906 14,773,462,486 5 TALAUD 2,575,164,220 1,609,424,907 7,846,545,746 45,501,499 12,076,636,373 6 BOLMONG 4,904,799, !04 4,510,188,768 15, 105,729,964 93,801,309 24,614,519,147 7 MINAHASA SELATAN 5 670,020,904 4,890,925,876 14 510.254 628 47,317 499 25,118,518,907 8 MlNAHASA UTARA 9,752,939,588 9,264,798,208 13,628,687 ,870 81,161,500 32,727,587,166 9 TOMOHON 5,847,164,831 4,586,075,716 7,450,933,344 46,505.311 17,930,679,202 IO SITARO 2 462,757,658 l,437,202,588 6 082,743.791 45,916.596 10,028,620,633 11 MINAHASA TENGGARA 3,930,636,010 3,366,732,628 8,349,673,814 45,501,499 15,692,543,952 12 BOLMONG UTARA 2,911,902,916 2,102,909,428 6,629,988,76 l 45,501,499 I 1,690,302,604 LAMPIRAN I I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR : 45 TAHON 2020 TANGGAL : 23 JONI 2020 TENTANG : ALOKASI DEF'INITF' DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINS! KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBS-KB), PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP), DAN PAJAK ROKOK TAHUN ANGARAN 2 0 1 9 ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINS! KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DARI PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2019 KONTRIBUSI RKUD JUMLAH NO KABUPATEN/KOTA BPJS

l.MAN ADO - 22,426, 147 ,497 22,426,147,497
1. 2.MlNAHASA - 14,442,289,708 14,442,289,708
2. 3.BlTUNG - 9,527 , 4 1 1 , 5 7 0 9,527,411,570
3. 4.SANGlHE - 6,062,851,850 6,062,851,850
4. 5.TALAUD - 4,577,171,227 4,577,171,227
5. 6.BOLMONG 2,629,543,987 7,955,329,372 10,584,873,359
6. 7.MINAHASA SELATAN - 10,092,057,867 10,092,057,867
7. 8.MlNAHASA UTARA - 9,362,473,063 9,362,473,063
8. 9.TOMOHON - 4,249.762,333 4,249,762,333
9. 10.SlTARO - 3, 117,448,420 3, 117,448,420 1 l. MINAHASA TENGGARA - 4,993,560, 105 4,993,560, 105
10. 12.BOLMONG UTARA - 3,570,348,452 3,570,348,452
11. 13.KOTAMOBAGU - 5,324,032,872 5,324,032,872
12. 14.BOLMONG TIMUR - 3,686,222,436 3,686,222,436
13. 15.BOLMONG SELATAN - 2,981,233,724 2,981,233,724 J U M L A H 2,629,543,987 112,368,340,496 114,997,884,483 �UBERNUR SULAWESI UTARA, OLLY DONDOKAMBEY

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…