DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 48 Tahun 2020

Nomor: 48
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 22a Tahun 2016 telah ditetapkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021;
b.bahwa Peraturan Gubernur Nomor 22a Tahun 2016 tentang Strategi Penanggulan!;';an Kemiskinan Daerah Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22a Tahun 2016 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1 5 1 , Tambahan Lembaran Negara 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 P::p Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tmgkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 2687);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 199);
5.Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif;
6.Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 22a Tahun 2016 tentang Strategi Penangulangan Kemiskinan Daerah Opreasi Daerah Selesaikan Keniskinan Provinsi Sulawesi Utara ( Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 42); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22a Tahun 2016 TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH OPERAS! DAERAH SELESAIKAN KEMISKINAN PROVINS! SULAWESI UTARA TAHUN 2016-2021. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 22a Tahun 2016 ten tang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 42), diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan angka 2 dan angka 5 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Sulawesi Utara.
4.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
5.Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah melalui Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan adalah strategi kebijakan yang berisi rangkaian program dan kegiatan yang dilakukan secara sinergis oleh Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui jaminan bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program dan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan perekonomian.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah melalui Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya.

3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah melalui Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

a.BAB I PENDAHULUAN
b.BAB II KONDISI KEMISKINAN
c.BAB Ill PENENTUAN WILAYAH PRIORITAS DAN INTERVENSI
d.BAB IV PENGANGGARAN
e.BAB V TARGET DAN PRIORITAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH
f.BAB VI RENCANA AKSI DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN
g.BAB VII : PENGUATAN KELEMBAGAAN
h.BAB VIII : KAJI ULANG DAN INTEGRASI KEBIJAKAN DENGAN RPJMD DAN RKPD
1. 1.BAB IX : PENUTUP
2. 4.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah melalui Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan dijadikan:

a.pedoman penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah;
b.acuan bagi pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah.
1. 5.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah melalui Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan.
(2)Bentuk, tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah melalui Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Ditetapkan di Manado pada tanggal 27 Juli 2 0 2 0 GUBERNUR SULAWESI UTARA, OLLY DONDOKAMBEY Diundangkan di Manado pada tanggal 27 Juli 2 0 2 0 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA, BERITA DAERA PROVINS! SULAWESI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 48

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…