DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024;

1.Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ten tang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023;
16.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005- 2025;
17.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021- 2026. Menetapkan PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2024. MEMUTUSKAN : GUBERNUR TENTANG DAERAH PROVINSI RENCANA KERJA SULAWESI UTARA

Pasal 1

(1)Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024, yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Sulawesi Tahun 2024, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan.
(2)RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024, yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 2

RKPD Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) menjadi :

a.Pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024.
b.Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam Menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024; dan
c.Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024.

Pasal 3

Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Melaksanakan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 4

(1)Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024, serta fasilitasi terhadap Rancangan RKPD Kabupaten/ Kota.
(2)Pengendalian dan evaluasi serta fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Gu bernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan penempatannya Utara. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Gubernur ini dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Ditetapkan di Manado pada tanggal 2] Ju! 21023 GUBERNUR SULAWESI UTARA, <2x- OLLY DONDOKAMBEY Diundangkan di Manado pada tanggal 3} Jut 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA, TE"EH.A. 'EL BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2023 NOMOR 7 Selanjutnya, RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA-APBD) Tahun Anggaran 2024, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPAS-APBD) Tahun Anggaran 2024. RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat termasuk sektor swasta dan dunia pendidikan perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 yang lebih bersinergi dan terarah dalam mewujudkan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, yaitu "Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik ". NO PENGELOLA PARAF GUBERNUR SULAWESI UTARA l. PERANCANG PERATURAN \ --@- PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA PERANCANG PERATURAN

2.PERUNDANG-UNDANGAN leAHLI MADYA
3.KEPALA BIRO HUKUM OLLY DONDOKAMBEY 4. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
5.SEKRETARIS DAERAH
6.WAKJL GUBERNUR
7.GUBERNUR VIII-1 URUSAN / BIDANG URUSAN INDIKATOR PROGRAM/ TARGET REALISAS PRAKIRAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN I SUB KEGIATAN AKHIR CAPALAN CAPAIAN TARGET CAP ALAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025 KEGIATAN PERIODE RENJA 0PD RENJA OPD KELOMPOK PERANGKAT DAERAHNO KODE RENSTRA TAHUN 2022 TAHUN 2023 TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB 0PD 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAl SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)NASIONAL DAERAH f 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumleh Orang yang 0 Orang 194.951,858.00 Serua DANA Stabites 200.000,000.00 BADAN KESATUAN Mengikuti Pelaksanaan KotaKab, TRANSFER Daerah BANGSA DAN POLITIK Kebijakan di Bidang Semua UMUM-DANA yang Kewaspadean Dini, Kerja Kecamatan ALOKASI UMUM Terjamin Sama intelijen, Pemantauan Semua KelDesa Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadean Pertatasar Anter Negara, Fas#bites/ Kelembagean Biang Kewaspad@an, serta Penanganan Konik di Daerah 801.06 1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadean Dini, Kerja Sama intelijen, Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasiiitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konfik di Daerah Jumleh Orang yang 1500 0rang 34,798.967.862 00 Semue DANA Stabittas 200,000.000.00 BADAN KESATUAN Mengikuti Koordinas di KotaKab, TRANSFER Daerah BANGSA DAN POLITIK Bidang Kewaspadaan Dini Semus UMUM-DANA yang Kerj Sama Intelijen, Kecamatan, ALOKASI UMUM Tejamin Pemantauan Orang Asing, Semu KelDesa Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadean Perbetasan Antar Negara, Fasihitasi Kelembagaan Bitang Kewaspedaan, serta Penanganan Konfik di Deerah 80106 1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring. Evaluasi dean Pelaporan d Bidang Kewaspedaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspedaan Perbatasan Antar Negara, Fas/itasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serte Penanganan Konf d Daerah Jumlah Laporan #asil 5Laporan 199.116,331.00 Semua DANA Stab/tas 200,000.000.00 BADAN KESATUAN Monitoring, Evaluasi den KotaKab TRANSFER Daerah BANGSA DAN POLTIK Peleporan di Biiang Semua UMUM-DANA yang Kewaspadean Dini, Kerje Kecamatan ALOKASI UMUM Terjamin Sama intelyjen, Perantaan Serue KelDesA Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembage Asing, Kewaspadean Perbatasan Anter Negara, Fesllitasi Kelembagaan Biang Kewaspadean, serta Penanganan Konik di Deerah 8.01.06.1.01.0006 Pelesaaan Forum Koordinest Pimpinan Deerah Provinsi Juriah Dokumen Hasil 12 D0lumen 499.146.000.00 Semua DANA Stabltas 500.00U.D00.00 BADAN KESATUAN Pelaksanaan Forum Kota/Kab TRANSFER Deerah K y. ow.roumKoordinesi Pimpinan Deerah Semua UMUM-DANA yang Provins+ Kecamatan ALOKASI UMUM Terjamin Semua KelDesa JUMLAH 3,491,833,785,659.20 2.322.753.395.247,08 NO PENGELOLA "Ar PERAN€ANG PERA TU'RAN t 1 PERU'NDANG-U'NDANGAN AHLI MU'DA GUBERNUR SULAWESI UTARA PERANCANG PERATL'RAN UL -_v 2 PERUNDANG-U'NDANGAN AHLI MADYA 3 KEPALA BIRO HU'KUM '
4.ASIS. rmMruN A1i DAN d � KESRA - 5 SERETARIS DAERAH '
6.WAKIL GUBERNUR , X OLLY DONDOKAMBEY
7.GUBE.RNUR E;8.:T ANT ( «

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…