DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan;
b.bahwa untuk peningkatan target penerimaan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah, perlu diberikan insentif sebagai penghargaan atas pertimbangan objek lainnya dalam melaksanakan pemungutan pajak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Provinsi Sulawesi Utara;

1.Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4.Undang-UndangNomor5Tahun2022tentangProvinsi SulawesiUtara(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2022Nomor65,TambahanLembaranNegara RepublikIndoesiaNomor6776); 5.PeraturanPemerintahNomor69Tahun2010tentang TataCaraPemberiandanPemanfaatanInsentif PemungutanPajakDaerahdanRetribusiDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2010 Nomor119,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5161); 6.PeraturanDaerahProvinsiSulawesiUtaraNomor1 Tahun2024 tentangPajakDaerahdanRetribusi Daerah(LembaranDaerahProvinsiSulawesiUtara Tahun2024Nomor1,NomorRegistrasiPeraturan DaerahProvinsiSulawesiUtara:(254/2024); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANGTATACARA PEMBERIANDANPEMANFAATANINSENTIFPEMUNGUTAN PAJAKDAERAHDANRETRIBUSIDAERAH. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturanGubernurini,yang dimaksuddengan: 1.DaerahadalahProvinsiSulawesiUtara. 2.PemerintahDaerah adalahGubernursebagaiunsur penyelenggaraPemerintahanDaerahyang memimpin pelaksanaan urusanpemerintahanyang menjadi kewenanganDaerah. 3.GubernuradalahGubernurSulawesiUtara.
4.WakilGubernur adalahWakilGubernurSulawesiUtara. 5.SekretarisDaerah adalahSekretarisDaerahProvinsi SulawesiUtara. 6.PelaksanaPemungutPajakmeliputiGubernur,Wakil Gubernur, SekretarisDaerahProvinsidanBadan PendapatanDaerahProvinsiSulawesiUtara. 7.KepolisianDaerah adalahKepolisianDaerahSulawesi Utara.
8.BadanPendapatanDaerahProvinsiSulawesiUtara yang selanjutnyadisebutBadan adalahinstansi pelaksanapemungutpajak. 9.KepalaBadan adalahKepalaBadanPendapatanDaerah ProvinsiSulawesiUtara. 10.UnitPelaksanaTeknisDaerahPengelolaanPendapatan Daerahyang selanjutnyadisingkatUPTD-PPDadalah UnitPengelolaPendapatanDaerahBadanPendapatan DaerahProvinsiSulawesiUtarayang berlokasi di Kabupaten/Kotase-SulawesiUtara. 11.PajakDaerahyang selanjutnyadisebutPajak adalah kontribusi wajib kepadadaerah yang terutang olehorang pribadi ataubadanyang bersifat memaksaberdasarkan la ( Undang-Undang,dengantidakmendapatkanirnbalan secaralangsungdandigunakanuntukkeperluandaerah bagisebesar-besarnyakemakmuranrakyat. 12.RetribusiDaerahyangselanjutnyadisebutRetribusi adalahpungutandaerahsebagaipembayaranatasjasa ataupemberianizintertentuyangkhususdisediakan dan/ataudiberikanolehpemerintahdaerah untuk kepentinganorang pribadiataubadan.
13.Pemungutanadalahsuatu rangkaiankegiatanmulai daripenghimpunandataobjekdansubjekpajakatau retribusi,penentuanbesarnyapajakatauretribusiyang terutang sampaikegiatanpenagihanpajakatau retribusikepadaWajibPajakatauWajibRetribusiserta pengawasanpenyetorannya. 14.InsentifPemungutanPajakdanRetribusiyang selanjutnyadisebutInsentifadalah tambahan penghasilanyangdiberikansebagaipenghargaan atas kinerjatertentudalammelaksanakanpemungutan PajakdanRetribusi. 15.PajakKendaraanBermotoryang selanjutnyadisingkat PKBadalahpajakataskepemilikandan/atau penguasaankendaraanbermotor. 16.BeaBalikNamaKendaraanBermotoryangselanjutnya disingkatBBNKBadalahPajakataspenyerahanhak milik kendaraanbermotorsebagai akibatperjanjian duapihakatauperbuatansepihakataukeadaanyang terjadikarenajualbeli,tukar-menukar,hibah,warisan, ataupemasukanke dalambadan usaha. 17.PajakBahanBakarKendaraanBermotoryang selanjutnyadisingkatPBBKBadalahPajakatas penggunaanbahanbakarKendaraanBermotordanAlat Berat. 18.PajakAir Permukaanyang selanjutnyadisingkatPAP adalahpajakataspengambilandan/ataupemanfaatan airpermukaan. 19.PajakRokok adalahpungutanatascukai rokokyang dipungutolehPemerintah. 20.PajakAlatBeratselanjutnyadisingkatPAB adalahPajakatas kepemilikandan/ataupenguasaan alatberat. 21.OpsenPajakMineralBukanLogamdanBatuanyang selanjutnyadisebutOpsenPajakMBLBadalahOpsen yang dikenakanolehprovinsiataspokokPajakMBLB sesuaidenganketentuanperaturanperundang- undangan. BABII ASASDANKEDUDUKAN Pasal 2 PemberiandanpemanfaatanInsentif pemungutanPajakdan Retribusi dilaksanakanberdasarkan asas kepatutan, kewajarandan rasionalitasyang disesuaikandengan besarnyatanggungjawab,kebutuhansertakarakteristikdan kondisiobjektifdaerah.

Pasal 3

PeraturanGubemurinimerupakanpedomanuntuk terlaksananyapenyelenggaraanpemberiandan pemanfaataninsentifpemungutanPajakdanRetribusi Daerah. BABIII MAKSUDPEMBAGIAN DAN SUMBERINSENTIF Pasal 4

(1)InstansiPelaksanaPemungutPajakdanRetribusi dapatdiberikaninsentifapabilatelahmencapaikinerja tertentu.
(2)PemberianInsentif sebagaimanadimaksudpadaayat
(1)dimaksudkanuntukmeningkatkan: a.kinerjainstansi; b.semangatkerjabagipejabatataupegawaiinstansi; c.pendapatanDaerah;dan d.pelayanankepadamasyarakat.
(3)PemberianInsentifsebagaimanadimaksudpadaayat
(1)dibayarkansetiaptriwulanpadaawaltriwulan berikutnya.
(4)Dalamhaltargetkinerjasuatutriwulantidak tercapai, Insentifuntuk triwulan tersebutdibayarkanpadaawal triwulanberikutnyayangtelahmencapai targetkinerja triwulanyangditentukan.

Pasal 5

(1)InsentifbersumberdarirencanapenerimaanPajakdan Retribusiyang dialokasikankedalamAnggaran PendapatandanBelanjaDaerahtahunberkenaan sesuai ketentuanperaturanperundang-undangan.
(2)Pajaksebagaimanadimaksudpadaayat(1)meliputi: a.PKB;
1. b.BBNKB; c.PBBKB;
2. d.PAP;
3. e.PajakRokok; f.PAB;dan g.OpsenPajakMBLB.
(3)Retribusisebagaimanadimaksudpada ayat(1)meliputi: a.retribusi jasa umum; b.retribusi jasa usaha;dan c.retribusi perizinantertentu. BABIV PENERIMAINSENTIF Pasal 6
(1)Insentifdiberikankepadainstansipelaksanapemungut pajakdanretribusi.
(2)Insentifsebagaimanadimaksudpadaayat(1) dibayarkansecaraproporsional kepada: a.GubernurdanWakilGubernursebagai penanggungjawab pengelolaankeuangandaerah; b.SekretarisDaerahselakukoordinatorpengelolaan keuangandaerah; c.pejabatdanpegawai padaBadanPendapatan Daerahselakupelaksanapemungutpajakdan retribusisesuaidengan tanggungjawab masing- masing;dan d.pihaklainyang membantuinstansipelaksana pemungutpajakdanretribusi. BABV BESARANINSENTIF Pasal 7
(1)BesarnyaInsentifditetapkan3%(tigapersen)dari rencanapenerimaanPajakdanRetribusidalam tahun anggaranberkenaandaritotalpajakdanretribusi.
(2)BesaranInsentifsebagaimanadimaksudpadaayat(1) ditetapkanmelaluiAnggaranPendapatandanBelanja Daerahtahunanggaranberkenaan.
(3)BesaranInsentif untukpihaklainsebagaimana dimaksuddalamPasal6ayat(2)hurufd,ditetapkan sebesar10%(sepuluhpersen)daritotalInsentifdari jenispajakyangmelibatkannya.
(4)Dalam hal realisasipemberianInsentifterdapatsisa lebih,harusdisetorkankekasDaerahsebagai penerimaanDaerah.

Pasal 8

(1)AlokasibesaraninsentifPKB danBBNKBdiberikan kepada: a.InstansiPelaksanaPemungutPajaksebesar90% (sembilanpuluhpersen),dan b.KepolisianDaerahselakuPihaklainyang membantuInstansi PelaksanaPemungutPajak diberikansebesar10%(sepuluhpersen)dari3% (tigapersen).
(2)Besaraninsentifsebagaimanadimaksuddalam ayat(1) huruf b bersumberdaripenerimaanPKBdanBBNKB.
(3)Alokasi besaranperkalianpembagianinsentifuntuk instansipelaksanapemungutpajak,Gubemur,Wakil GubernurdanSekretarisDaerahditetapkandengan KeputusanGubernur.
(4)Alokasi besaran perkalian pembagian insentif untuk instansi pelaksana pemungut retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 9

(1)Pemberian Insentif dapat dilaksanakan apabila mencapai kinerja tertentu.
(2)Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian realisasi penerimaan total pajak dan retribusi paling rendah sebesar:
1. a.15% (lima belas persen) untuk triwulan I;
2. b.35% (tiga puluh lima persen) sampai dengan triwulan II;
3. c.75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan triwulan III; dan
4. d.100% (seratus persen) sampai dengan triwulan IV.
(3)Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
(4)Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai secara total, maka insentif triwulan IV tidak dibayarkan dan Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.
(5)Dalam hal realisasi penerimaan total PKB dan BBNKB sebagai bagian pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak tidak tercapai 100% (seratus persen), insentif untuk pihak lain tidak dibayarkan.
(6)Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

BAB VII

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1)Kepala Instansi Pemungut Pajak dan Retribusi menganggarkan belanja Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penganggaran insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikelompokkan kedalam belanja pegawai, belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara, diuraikan dalam belanja lnsentif bagi aparatur sipil negara atas Pemungutan Pajak Daerah.
(3)Penganggaran insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikelompokkan kedalam belanja pegawai, belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara, diuraikan dalam belanja Insentif bagi aparatur sipil negara atas Pemungutan Pajak Daerah.

Pasal 11

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau melampui, tapi pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang mekanisme pelaksanaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Pertanggungjawaban pembayaran insentif pemungutan Pajak tidak memperhitungkan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau prestasi kerja.
(2)Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemberian Insentif untuk tahun anggaran berkenaan dapat dibayarkan mulai bulan Januari sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan dan dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

Pada saat peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

a.Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 Nomor 9); dan
b.Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 Nomor 66). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Ditetapkan di Manado M,Paa tangga1 .%] 2+5 /GUBERNUR SULAWESI UTARA L__ DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA 267 r BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ... NOMOR •

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…