DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 58 Tahun 2020

Nomor: 58
Tahun: 2020
Ditetapkan: 25 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Karang taruna meliputi: a. Status, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi; b. Organisasi , anggota dan pengurus; c. Temu karya; d. Pembinaan; e. Program kerja; f. Tanggung jawab; g. Pertemuan; h. Identitas; i. Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalarn rangka meningkatkan eksistensi wadah generasi muda dalam pengemba.ngan diri dan tanggung jawab sosial yang beroricnlasi pada kemandirian organisasi, perlu karang raruna yang tangguh dan profesional serta independen;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, Gubemur memiliki tanggungjawab untuk mengoptimalkan tugas-tugas karang taruna dalam bentuk kebijakan di tingkat provinsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menet.apkan Peraturan Gubemur tentang Ka.rang Taruna;
l.Pasal 18 ayat (6) Undang·Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang·Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang·Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembcntukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tmgkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara· Tengah dan Daerah Tingkal I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang {Lembo.ran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 2687);
3.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967); . 2.
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lcntang Pembentukan Pera tu ran Perundang-Undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahtm 2019 tentang Perubnhan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Orgo.nisasi Kcmasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahnn Lembar Negara Nomor 5430) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 lentang Penetapan Peraturan Pcmerintah Penganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pcrubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjad.i Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 J 7 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6139);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lcntang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebago.imana telah diubah beberapa kali terahkir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Daerah {Lembaran Negara Republ.ik Indonesia Nomor 5679);
7.Peratura.n Mentcri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembcntukan Produk Hukum Oaerah (Serita Negara Republik Indonesia Ta.hun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dal am Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atos Peraturan Mcnteri Oalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1571;
8.Peraruren Mentcri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KARANG TARUNA.

BAB II

STATUS, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI sosial mcliputi jo.minan sosraj, setiap nnggota ( I I

Pasal 3

Ka rang To.runa mcrupakun orgnnisosi yang dibentuk oleh musyarukut sebo.gai potensi clan sumber kesejahtcraan Karang Taruna berkedudukan di Desu/Kelurahan di wilayah Provinsi. Karang Tnruna memiliki lugas pokok sccara bersamc sarna dcngnn Pemenntuh, Pemerintah Dacrah clan Pemerintah Kabupaten/Kota scrte masyarakat dalam menyclenggarakan pembinaan generasi mudo dan kesejahteraan sosial.

(4)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pado. ayat (3), Karang Taruna menyelcnggarakan fungsi
1. a.pencegahan timbulnyu masalah kesejahteraan sosial khususnya generasi muda b penyelcnggarann kescjahteraan rehahilirasj, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat masyarakat reruterna generasi muda;
2. c.peningko.tan usaha ekonomi produkuf; d penumbuhan, penguaten clan pemcliharo.an kesadaran dan tanggungjawab sosinl setiap anggota masyarakat terumma gencrasi mudo untuk bcrperen secara nktif dulam penyelenggaraan kesejohteraan sosial;
(3)
(2). 5.
1. e.pcnumbuhan, peningkatan dan pengembangtm kcgiatan bulan bhakti Karang Taruna;
2. f.pcnumbuhan, penguauui. dan pemcliharaan keru-ifan lokal antarn lain menguasai kcbudayaun;
3. g.pemehharaan dan penguatan scmangat pcrsatuan dan kesuruan masyarakat, kcbungsaan, Bhineka Tunggu! lka dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; h pelaksanaan koordinasr lintas scktor dun wilayah tugos KnrnngTaruna buik di daerah rnaupun naaionul; dan
  1. 1.pcnguatan sekrctariat pengadaan crisis ceerer dan stude,11 center scrta segala pcrlcngkapan, pcmeliharnan, dan personalia pengelola dan pcnanggungjawabnya. BAB !IJ ORGANISASI, ANGGOTA DAN PENGURUS

Pasal 4

Susunan Organisasi Karang Taruna sekurang·kurangnya tcrdiri dari seorang kctua yang dapat dibantu oleh I [satu] atau sebunyak-banyaknya 2 (dua) orang wakil ketuu, 1 (satul orang sckretaris, I (satu) orang wa.kit sekretaris, I (satu) orang bendahara, 1 (sntu) orang wakil bendahara dan seksi scksi. Pase! 5 (I) Pengurus Ka.rang Taruna melakukan koordinasi, komunika:-.i, informasi, konsultasi dan kcrjasamu, terhadap Pengurus Karang Taruna di Kecamatan, Kabupaten/Kota scbagai sarana crganisasl Karang Taruna yang pelaksanaannyo. melalui pengurus di setiap lingkup wilayah masing-masing. (21 Karang Tanma dan/atau pengurus Karang Tan.ma dapal membentuk wadah yang menghimpun para tokoh masyurakat, pemcrhati Kurnng Taruna, dunia usaha, akadcmisi dan potensi lainnya yang mcmberikan dukungan tcrhadap kcmajuan Karang Taruna.

(3)Mckanisme pcmbcntukan wadah scbagmrnana dimaksud pada ayat (21 drkocrdinaslkan bersarna Pengurus Karang Tanma Nasional.

Pasal 6

Untuk membantu mclaksanakan tugas dan fungsi Karang Tar-unn sebagaimana dimaksud dalam Pusa! 3 ayat (2) dan ayat (3), dupat drbenruk MPKT yang memiliki fungsi memberikan saran clan pcrumbangan kepada pengurus Karang 'I'aruna scrta memben akses/kemudahan demi kernajuuu Karnng Taruna. Bagw.n Kcdua Anggcta

Pasal 7

(1)Keanggowan Karang Taruna mengn.nut atclsel pasifyang beraru seluruh enggora masyarakat yang bcrusia 13 tahun sumpai dcngan 45 tahun dalam lingkungan De!la/Kelurahan mcrupakun Warga Karang To.runa. . 6. (21 Warga Karang Toruno sebagaimana dunaksud pada ayat (I), mempunyai huk don kewajiban yang sama urnpa mcmbedakan asal kerurunan, golongan, budoya, jcnis kelamin, kedudukan sosinl, pendirian politik dan agama.
(2)Hubungan tata kcrja internal Karang Taruna antara pengurus tingkat desa aicu kelurahan, kecnmatan, kabupaten/kota, provmai, do.n nasional bersifot koordinatif, konsultatif, konsolidatif, kornunikauf dnn kolaboratif.

Pasal 9

I 1) Pengurus Karang Toruno dipilih secarc musyawaruh dnn mufokat dalam forum pengambi\an keputusan.

(2)Forum pengambilan keputusan scbaguimann dimaksud pada aym (I) yailu lemu karya pengurus Karang Taruna dikukuhko.n oleh Gubernur, dengan masa bakti 5 (limn) tahun.

Pasal 10

{I) xerue Pcngurus l<arang Taruna terpilrh menunjuk sebuah Tim Formatur untuk memilih dan mcncntukun susunan kcpcngurusan Karang Taruna yang terdiri dan Sekretans, Wakil Sekretaris, Bcndahara, dan Divisi/Kelompok Kcrja. (21 Untuk duput dipilih sebagai pengurus Karang Taruna provinsi, harus memenuhi syarat sebagui berikut:

a.bertaqwa kcpada Tuhun Yang Muha Esa; b sctio. dan taut seperruhnya kcpada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
c.berusra paling rendah l 7 (tujuh belo.s) t.ahun; d bcrtempat tinggal di wilayah provinsi;
e.memiliki pengulo.man serta aktif dalam kegiatan ko.ro.ng taruna; dan
f.memiliki pengetahuan clan keterampilan bcrorgo.nisasi, kemauan clan kemampuan, pengabdian di bidang keeejahteraan sosial.

(3)l'ugas do.n tanggung jo.wo.b Pengurus Kamng Taruna Provinsi, udo.lah:
1. a.sckrctaris bertugas dan bcrtunggungjawab untuk membantu Ketua Pengurus dalam ha! surat menyurat, serta penyusunon laporan perto.nggungjawaban Kuro.ng Taruna: b sckrctaris dalam rnclukso.nakan tugas dan Langgungjuwubnyn dapar digantikan olch wnkil sekretaris dalam koordinasi dengo.n Ketua Karong Taruna;
2. c.bendahara bertugas dan bcrtanggungjawub untuk membantu Ketun Pengurus dalam hal keuangan, serta penyusunan laporan pertanggungjnwnban Karang Tnruna; d bendahara dalam meluksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat digantikun oleh wakil kctua bendahara dalam kcordinasr dengan Ketua Karang Taruna. l I 1 1 l • 7 Pasal 1 1 (l) Ketua Pcngurus Karang Taruna Provinsi dipi\ih secara musynwarah dan mufakat olch Ketua Karang Taruna Kabupaten/Kota dan/atau Pelaksana Tugas Kcrua Karong Taruna Kabupalen/Kota.
(2)Untuk dapat drpihh scbogai Ketua pt:ngurus Karang Taruna provinsi harus memenuhi syarat sebagai benkut:
1. a.bertaqwo kepada Tuhan Yang Maha Esa; b sctia dun taat sepcnuhnyo kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. Republik Indonesia;
2. c.bcrusia puling rendah 17 (tujuh belas) tahun; d berdomisih di wilayah provinsi;
3. e.akLif da!am kegiawn Karang Taruna;
4. f.mcmiliki kemauan dan kemampuan berorganisasr serta aktif dalnm kcgiatan pengabdian masyarnknt; don
5. g.telah mengikuti Pelatihan Pcngkaderan dan Kepcrnlmpinan Ka rang Tanma yang dilaksanakan olch Pcngurus Ka..rang Taruna Provines. Po.sat 12 (I) Pemilihan Ketua dan Pengurus Karang Taruna dapat dilaksanakun paling cepat 1,5 tahun sebclum periode berakhir.
(2)Ketentuan lcbih lnnjut terkait tatn cara pemilihan dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepurusan Ketua Karang Taruna Provinsi dan di!aporkan ke Dinas Sosial Provinsi.
(3)Ketua Pcngurus Karang 'reruns Provinsi dapat menetapkan penggantian pengurus dcngan pertimbangan kctidakaktifan dan/atau pcrtimbangan lainnya.
(4)Penctapan penggantian dimakaud pada ayat (3) dituangkan dalom Keputusan Ketua Pengurus Karang Taruna Provinsi.
(5)Dalam hnl Kabupaten/Kota belum memiliki Pengurus Kar&ng Taruna dan/atau telah habis masa periodenya dan/atau pertimbangan kctidaknktifan pcngurus, Ketua Pengurus Karang Taruna Provinsi dupat menunjuk Pclnksa.na Togas Kctua Pengurus Ko.rang Taruna Kabupo.ten/Kota sesuai dcngnn ketcntuan peraturan perundang·undangan.
(6)Penunjukan sebngaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Keputusan Kctua Pengurus Karnng Taruna Provinsi. {71 Hasil penunjukan pclaksanaan tugas Ketua Pengurus Kunmg Turuna dilaporkan ke Dinas Sosial Provinsi.

Pasal 13

Kctcntuan mengenai keorganisasian dan kepcngurusan serta pengesahan dan pelnntikan kcpengurusan Karang Taruna, diatur leb,h lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Tarunn. . '.

BAB IV

TEMU KARYA

Pasal 14

( 11 Tcmu Karya dilaksanakan oleh Pengurus Karang Taruna untuk:

a.mcnyampaikan lapornn pelaksnnaan tugas; b memilih Ketua Pengurus Karang Tan.ma; dan
c.menctapkan, mensahkan dan mengukuhkan kepengurusan kurnng taruna.

(2)Setiap pengurus Karang Taruna yang hadir dalam Temu Kerye berhak untuk dipihh menjadi Kctua Pcngurus Karang To.nma dcngan mcngikuti syarat yang dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2).
(3)Pejaksanaan pada Temu Karya Dnerah, Jaringan Kcrja Daerah, dan Rapat Kerja Daerah di tingkat Provinsi dan Ke.bupaten/Kota dipimpin oleh Ketua Karang Taruna Provinsi dan dituangka11 dalam surat tugas Ketua Pengurus Kurang Taruna Provinsi.
(4)Pclaksanaan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk tatap muka maupun pertemuan dcngan uirtual/ uideo conference.
1. a.pembina umum:
2. b.pembina fungsional; dun
3. c.pcmbina tekms.

BAB V

PEMBINMN KARANG TARUNA Pasul 15 Pembinaan Karung Tanma, mcliputi:

Pasal 16

(I) Pembina Umum sebagaimo.na dimaksud dalrun Pasal IS huruf a, o.dalah Gubernur.

(2)Pembina Umum sebagaimano dtmaksud pada ayat (If mclakukan pembmaan umum di provmsi dun mengoordinasikan pelaksanaan pembino.an umum kepadn bupati/walikota. Palffll I 7 (I! Pembina F'ungsionnl sebagaimana dimaksud dalam Pasal l 5 huruf b, adalah Kepato. Dinas Sosial Provinsi.
(2)Pembina fungsional sebagrumana dimaksud pado. ayar {1) mclakukan pembinann:
1. a.bimbingan k.:orgo.nisasian Karnng Tanmn; b program dan kegiatnn da!am rangku pemberdayaan dan pengembangan Kurang Taruna sclaku organisasi sosial kemasyarakatan kepemudaan berdasarkan usulan program kcrja Karang Taruna tmgkat Provinsi; dan
2. c.pelaksanaan fungsi koordinasi, komunikasi, informasi. kolaborasi dan kerja sama pada kcpengurusan Karang Taruna Provinsi, dan Karang Taruna Kabupaten/Kota.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…