DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 59 Tahun 2020

Nomor: 59
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Utara.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi;
b.bahwa pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier;
c.bahwa perlu adanya payung hukum untuk menjadi dasar dalam pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Sulawesi Utara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Utara;

1.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1 5 1 , Tarnbahan Lembaran Negara 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 2687);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2 0 1 7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
6.Peraturan Kepala Lembaga Adrninistrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR KOMPETENSI PEGAWAI SULAWESI UTARA. TENTANG NEGERI PENG EM BAN GAN SIPIL PROVINS!

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Gubernur ini. yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.penyusunan kebutuhan, kebijakan teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi;
b.pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; dan
c.evaluasi Pengembangan Kompetensi.

BAB II

PENYUSUNAN KEBUTUHAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 3

(!) Penyusunan kebutuhan, kebijakan teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi PNS Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan oleh BPSDMD.

(2)Penyusunan kebutuhan, kebijakan teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.inventarisasi jenis kompetensi yang perlu dikembangkan;
2. b.verifikasi rencana Pengembangan Kompetensi; dan
3. c.validasi rencana Pengembangan Kompetensi.

Pasal 4

BPSDMD dalam melaksanakan penyusunan kebutuhan, kebijakan teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1)Tahapan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a berupa identifikasi terhadap:
1. a.jenis kompetensi yang perlu dikembangkan; dan
2. b.jalur Pengembangan Kompetensi.
(2)Dalam pelaksanaan tahapan inventarisasi, Perangkat Daerah memberikan pertimbangan terkait kegiatan inventarisasi kepada BPSDMD.
(3)Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak surat BPSDMD terkait tahapan inventarisasi diterima. 7

Pasal 6

( 1) Taha pan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menganalisis dan pemetaan terhadap jerus Kompetensi yang akan dikembangkan.

(2)BPSDMD dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
1. a.dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan;
2. b.standar Kompetensi Jabatan; dan
3. c.manajemen talenta.

Pasal 7

(1)Hasil tahapan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa dokumen kebutuhan, kebijakan teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi.
(2)Dokumen kebutuhan, kebijakan teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.jenis Kompetensi yang perlu dikembangkan;
2. b.bentuk dan jalur Pengembangan Kompetensi;
3. c.penyelenggara Pengembangan Kompetensi;
4. d.jadwal atau waktu pelaksanaan;
5. e.kesesuaian Pengembangan Kompetensi dengan standar kurikulum instansi pembina kompetensi;
6. f.kebutuhan anggaran; dan
7. g.jumlah JP. Dalam ha! tidak terdapat standar kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, BPSDMD menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk Pengembangan Kompetensi Teknis melalui jalur pelatihan.

Pasal 8

(1)Tahapan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan pengesahan kebutuhan, kebijakan teknis dan rencana program Pengembangan Kompetensi PNS Daerah untukjangka waktu 1 (satu) tahun.
(2)Pengesahan kebutuhan, kebijakan teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan rencana kerja anggaran.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan kebutuhan, kebijakan teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)
(4)8

BAB III

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 9

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi PNS Daerah sebagai bagian dari manajemen talenta dilakukan sesuai dengan kebijakan teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi PNS Daerah yang telah ditetapkan oleh PPK.

Pasal 10

( 1 ) Pengembangan Kompetensi PNS Daerah merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS Daerah dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir.

(2)Setiap PNS Daerah berhak mengikuti Pengembangan Kompetensi.
(3)Hak PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
1. a.hasil penilaian kinerja; dan
2. b.penilaian kompetensi.

Pasal 11

(1)Selain PNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pengembangan Kompetensi mengikutsertakan PPPK atau disebut dengan nama lain.
(2)Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi kepada PPPK atau disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. a.pendidikan; dan/ atau
2. b.pelatihan. 12 PNS Dae rah dapat

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…