DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sulawesi Utara Tahun 2023

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023.

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tcntang Provirrsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6776);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, • Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah;
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pern.bangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9.Peraturan Pern.erintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11.Peraturan Presiden Norn.or 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pern.bangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Ped om.an Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn. Negeri Norn.or 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn.or 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalarn. Negeri Norn.or 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagairn.ana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pern.bentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Dalarn. Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pern.bangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pern.bangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pern.bangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pern.erintah Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalarn. Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Kla.sifika.si, Kodefika.si, dan Nomcnklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalarn. Negeri Norn.or 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023;
17.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Norn.or 3 Tahun 2011 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
19.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pern.bangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026. MEMUTUSKAN: PERATURANGUBERNURTENTANGRENCANAKERJA PEMERINTAHDAERAH PROVINS!SULAWESIUTARA TAHUN2023.

Pasal 1

(1)RencanaKerjaPemerintahDaerahProvinsiSulawesi UtaraTahun2023, yangselanjutnyadisebutRKPD ProvinsiSulawesiUtaraTahun2023,merupakan penjabarandariRencanaPembangunanJangka MenengahDaerah(RPJMD)yangmemuatrancangan kerangkaekonomidaerah,prioritaspembangunan daerah,sertarencanakerjadanpendanaan.
(2)RKPDProvinsiSulawesiUtaraTahun2023 adalah dokumenperencanaanpembangunandaerahuntuk periode1(satu)tahunyaitutahun2023,yangdimulai daritanggal1Januari2023danberakhirpadatanggal 31Desember2023.

Pasal 2

RKPD ProvinsiSulawesiUtarasebagaimanadimaksud dalamPasal1ayat(1) menjadi: a.Pedomanbagi PerangkatDaerahProvinsiSulawesi Utaradalam menyusunRencanaKerja(Renja) PerangkatDaerahTahun2023. b.PedomanbagiPemerintahProvinsiSulawesiUtara dalammenyusunKebijakanUmumAnggaran(KUA) danPrioritasPlafonAnggaranSementara(PPAS)tahun 2023;dan

c.Pedomanbagi PemerintahProvinsiSulawesiUtara dalam menyusunAnggaranPendapatandanBelanja Daerahtahun2023.

Pasal 3

KepalaPerangkatDaerahProvinsiSulawesiUtara melaksanakanpenyempurnaan rancangan akhirRenja PerangkatDaerahberdasarkanlampiranyang merupakan bagianyangtidakterpisahkandariPeraturanGubernur ini.

Pasal 4

(1)GubernurmelaluiKepalaSadanPerencanaan PembangunanDaerahmelaksanakanpengendalian danEvaluasiterhadapperencanaan, pelaksanaandan hasil pelaksanaanRKPD Provinsi SulawesiUtara Tahun2023, sertafasilitasiterhadapRancanganRKPD Kabupaten/Kota.
(2)Pengendaliandanevaluasisertafasilitasisebagaimana dimaksudpada ayat(1)berpedomanpadaketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 5

PeraturanGubemurinimulaiberlakupadatanggal diundangkan. orangmengetahuinya,memerintahkan PeraturanGubernurrrndengan dalamBeritaDaerahProvinsiSulawesi Agarsetiap pengundangan penempatannya Utara. DitetapkandiManado DiundangkandiManado padatanggal Pj.SEKRETARISDAERAH PROVINS!SULAWESI UTARA PRASENOHADI BERJTADAERAHPROVINS! SULAWESI UTARATAHUN 2022NOMOR RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 i KATA PENGANTAR Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun dengan memperhatikan Pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial serta pendekatan penganggaran yang terintegrasi yakni “Money Follow Program”. Dengan Tema: “MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PEMBANGUNAN SDM DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN”, RKPD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 merupakan penjabaran dokumen RPJMD 2021-2026. Ucapan terima kasih dan penghargaan diberikan kepada semua pihak atas kerjasama dan partisipasi aktif dalam mendukung penyelesaian penyusunan dokumen RKPD ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa akan senantiasa memberkati cita – cita dan usaha kita untuk membangun Provinsi Sulawei Utara yang lebih baik Manado, Juni 2022 iiRKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 DAFTAR ISI BAB I : PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan Antar Dokumen 1.4. Maksud dan Tujuan 1.5. Sistematika Dokumen RKPD Halaman I-1 I-5 I-8 I-9 I-10 BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah 2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggraan Urusan Pemerintah Daerah II-1 II-1 II-19 II-41 II-134 II-143 II-164 II-164 II-165 BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah 3.1.3. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah 3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah 3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah III-1 III-4 III-16 III-18 III-19 III-20 III-25 III-29 BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2023 4.2.1. Nasional 4.2.2. Sulawesi Utara IV-1 IV-8 IV-8 IV-10 BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA 5.1. Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Utara dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 5.2. Perkembangan Wilayah Berdasarkan Klaster V-1 V-1 V-5 iiRKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 5.2.1. Klaster Kabupaten Kepulauan 5.2.2. Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya 5.2.3. Klaster Wilayah Minahasa Bagian Tengah (Selatan, Tenggara,Induk, dan Tomohon) 5.2.4. Klaster Wilayah Bagian Utara Mencakup Kota Manado-Minahasa Utara-Kota Bitung Sebagai Wilayah Cepat Tumbuh di Sulawesi Utara 5.3. Lingkungan Dan Isu Strategis 5.4. Kondisi Provinsi Sulawesi Utara terhadap Pengarusutamaan dalam RPJMN 2020 – 2024 5.5. Sasaran, Indikator dan Target 5.6. Arah Kebijakan dan Strategi 5.7. Strategi Pembangunan Wilayah Berdasarkan Klaster Wilayah dan Antar Klaster 5.8. Kawasan Super Hub Sulawesi Utara 5.9. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah 5.9.1. Meningkatkan pemerataan antar wilayah daratan dan kepulauan, maupun daerah pesisir dan pegunungan, melalui strategi pembangunan 5.9.2. Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat- pusat pertumbuhan wilayah, melalui strategi pembangunan 5.9.3. Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah, melalui strategi pembangunan 5.9.4. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah, melalui strategi pembangunan V-5 V-9 V-12 V-13 V-17 V-19 V-20 V-24 V-28 V-46 V-48 V-50 V-51 V-52 V-53 BAB VI : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH VI-1 BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 7.1. Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2023 7.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023 7.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 VII-1 VII-1 VII-3 VII-7 BAB VIII : PENUTUP VIII-1 iiiRKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 DAFTAR GAMBAR NO DAFTAR GAMBAR HALAMAN Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan penganggaran I-9 Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Utara II-1 Gambar 2.2 Letak Geografis Provinsi Sulawesi Utara II-3 Gambar 2.3 Posisi Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II-3 Gambar 2.4 Peta Sebaran COVID-19 di Sulawesi Utara II-46 Gambar 2.5 Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi II-132 Gambar 4.1 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 IV-10 Gambar 5.1 Tingkat resiko bencana kabupaten/kota berdasarkan IRBI 2018 V-19 Gambar 5.2 Integrasi Pembangunan Wilayah pada Klaster Wilayah Kepulauan dan Perbatasan V-30 Gambar 5.3 Integrasi Pembangunan Wilayah pada Klaster Bolaang Mongondow Raya V-33 Gambar 5.4 Integrasi pembangunan wilayah pada Klaster Wilayah Minahasa Raya V-37 Gambar 5.5 Integrasi Pembangunan Wilayah pada Klaster Wilayah Kawasan Cepat Tumbuh (Manado-Minut- Bitung) V-42 Gambar 5.6 Peta Desa – Desa pesisir di Kabupaten Minahasa Tenggara V-45 Gambar 5.7 Peta desa – desa pesisir di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur V-46 Gambar 5.8 Peta desa – desa pesisir di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan V-46 Gambar 5.9 Integrasi Pembangunan Wilayah pada Kawasan Super-Hub Sulut V-47 Gambar 5.10 Tingkat resiko bencana kabupaten/kota berdasarkan IRBI 2018 V-29 Gambar 5.11 Perbandingan IDG dan IPG Kabupaten/Kota Tahun 2019 V-30 Gambar 5.12 Integrasi Pembangunan Wilayah pada Klaster Wilayah Kepulauan dan Perbatasan V-39 Gambar 5.13 Integrasi Pembangunan Wilayah pada Klaster Bolaang Mongondow Raya V-43 ivRKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 NO DAFTAR GAMBAR HALAMAN Gambar 5.14 Integrasi pembangunan wilayah pada Klaster Wilayah Minahasa Raya V-47 Gambar 5.15 Integrasi Pembangunan Wilayah pada Klaster Wilayah Kawasan Cepat Tumbuh (Manado-Minut- Bitung) V-51 Gambar 5.16 Integrasi Pembangunan Wilayah pada Kawasan Super-Hub Sulut V-53 Gambar 5.17 Sebaran Kawasan Strategi Provinsi (KSP) Sulawesi Utara V-62 v RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 DAFTAR TABEL NO NAMA TABEL HALAMAN Tabel. 2.1 Luas Daerah, Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahandi Provinsi Sulawesi Utara menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 Luas Daerah, Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahandi Provinsi Sulawesi Utara menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 II-2 Tabel 2.2 Luas SWP DAS Provinsi Sulawesi Utara II-7 Tabel. 2.3 Keadaan Rata-rata Suhu di Sulut Tahun 2019 (Derajat Celcius) II-8 Tabel 2.4 Keadaan Curah Hujan di Provinsi Sulawesi Utara (Milimeter Kubik (mm3) Tahun 2021 II-8 Tabel 2.5 Penggunaan Lahan Di Provinsi Sulawesi Utara II-9 Tabel. 2.6 Indikator Kependudukan Tahun 2017-2021 di Provinsi Sulawesi Utara II-15 Tabel 2.7 Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota se- Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 – 2021 II-17 Tabel 2.8 Rasio Penduduk menurut Jenis Kelamin se- Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 – 2021 II-19 Tabel 2.9 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2021 (dalam juta rupiah) II-19 Tabel 2.10 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 (dalam juta rupiah) II-21 Tabel 2.11 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRBatas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021 (Hb) II-22 Tabel 2.12 Persentase Kontribusi PDRB Tahun 2017 - 2021 seluruh Kabupaten/Kota II-22 Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2017 - 2021 atas Dasar Harga Konstan menurut Kabupaten/Kota II-23 Tabel 2.14 Nilai Inflasi Rata-rata Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021 II-24 Tabel 2.15 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2017- 2021 Provinsi Sulawesi Utara II-26 Tabel 2.16 Angka Melek Huruf Tahun 2020 menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara II-26 Tabel 2.17 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2017 - 2021 Provinsi Sulawesi Utara II-27 vi RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 NO NAMA TABEL HALAMAN Tabel 2.18 Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata lama SekolahProvinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 - 2021 II-28 Tabel 2.19 Pengeluaran Per Kapita Tahun 2017 - 2021 menurut Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara II-28 Tabel 2.20 Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utaramenurut Komponen Tahun 2017-2021 II-30 Tabel 2.21 Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utara dan Kab/Kotase-Sulawesi Utara Tahun 2017 s/d 2021 II-31 Tabel 2.22 Angka Putus Sekolah SMA/MA Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2018-2021 II-32 Tabel 2.23 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi di Pulau Sulawesi Utara, Tahun 2021 - 2021 II-33 Tabel 2.24 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2017 – 2021 Menurut Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara II-34 Tabel 2.25 Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2017 - 2021 menurut Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara II-34 Tabel 2.26 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)di Provinsi Sulawesi Utara menurut Daerah Tempat Tinggal,September 2020 – September 2021 II-35 Tabel 2.27 Distribusi Pengeluaran Penduduk Sulawesi Utara Berdasarkan Kriteria Bank Dunia September 2020 – Maret 2021 - September 2021 (Persentase) II-38 Tabel 2.28 Gini Ratio dan Distribusi Pengeluaran Per Kapita Wilayah Sulawesi September 2020 (Persentase) II-39 Tabel 2.29 Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2017 - 2020 Provinsi Sulawesi Utara II-40 Tabel 2.30 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2017 - 2020 Provinsi Sulawesi Utara II-42 Tabel 2.31 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah SMA Sederajat Tahun 2017 - 2021 Provinsi Sulawesi Utara II-42 Tabel 2.32 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2021 SMA Sederajat menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara II-42 Tabel 2.33 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan SMA SederajatTahun 2017 - 2021 Provinsi Sulawesi Utara II-43 Tabel 2.34 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan SMA Sederajat Tahun 2020menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara II-43 vii RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 NO NAMA TABEL HALAMAN Tabel 2.35 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2017 - 2021 Provinsi Sulawesi Utara II-44 Tabel 2.36 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2017 - 2021 Provinsi Sulawesi Utara II-45 Tabel 2.37 Update Vaksinasi Covid Per Tanggal 31 Desember 2021 II-47 Tabel 2.38 Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2017 – 2021 menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara II-47 Tabel 2.39 Jumlah Fasilitas Kesehatan Tahun 2017 - 2021 di Provinsi Sulawesi Utara II-49 Tabel 2.40 Prevalensi Stunting Tahun 2018 - 2021 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara II-50 Tabel 2.41 Perkembangan AKB dan AKI Tahun 2018 - 2021 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara II-51 Tabel 2.42 Angka Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 s/d 2021 II-51 Tabel 2.43 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum menurut Kabupaten-Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 – 2021 II-53 Tabel 2.44 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak menurut Kabupaten-Kota di Prov. Sulut Tahun 2017 – 2021 II-54 Tabel 2.45 Jumlah dan Status IPLT menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara II-55 Tabel 2.46 Timbulan Sampah Tertangani 2017-2019 dan Prediksi 2020-2021 II-56 Tabel 2.47 Data TPA Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara II-57 Tabel 2.48 Timbulan Sampah di Kabupaten/Kota se – Prov.Sulut Tahun 2017-2018 dan Proyeksi Tahun 2019 – 2021 II-58 Tabel 2.49 Data Target dan Capaian Pengelolaan Persampahan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 II-59 Tabel 2.50 Keberadaan Peraturan Persampahan di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara II-59 Tabel 2.51 Target dan Capaian Indikator Kinerja Bidang Penataan Ruang II-60 Tabel 2.52 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 - 2021 II-62 viii RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 NO NAMA TABEL HALAMAN Tabel 2.53 Jumlah Kriminalitas yang Tertangani Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2017-2021 II-64 Tabel 2.54 Indeks Risiko Bencana Sulawesi Utara Tahun 2020 II-65 Tabel 2.55 Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial di Provinsi Sulawesi Utara II-66 Tabel 2.56 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2019 – Agustus 2021 di Sulawesi Utara II-69 Tabel 2.57 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Sulawesi Utara Tahun 2021 II-69 Tabel 2.58 Perkembangan TPAK Tahun 2017 s/d 2021 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara II-70 Tabel 2.59 Perkembangan TPT Tahun 2017 s/d 2021 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara II-71 Tabel 2.60 Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2020 II-72 Tabel 2.61 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Sulawesi Utara II-74 Tabel 2.62 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara II-74 Tabel 2.63 Indeks Pemberdayaan Gender Nasional dan Sulawesi Utara Tahun 2016 – 2020 II-75 Tabel 2.64 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten kota Se Sulawesi Utara II-75 Tabel 2.65 Ketersediaaan Pangan Strategis II-77 Tabel 2.66 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Provinsi Sulawesi Utara II-77 Tabel 2.67 Target Dan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Provinsi Sulawesi Utara II-78 Tabel 2.68 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) II-79 Tabel 2.69 Perkembangan Penduduk Ber-KTP Tahun 2019 – 2021 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara II-79 Tabel 2.70 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2017-2019 II-80 Tabel 2.71 Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016 - 2021 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara II-82 Tabel 2.72 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2017 - 2021 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara II-82 ix RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 NO NAMA TABEL HALAMAN Tabel 2.73 Perkembangan TFR Tahun 2017 s/d 2021 Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara II-83 Tabel 2.74 Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Utara II-84 Tabel 2.75 Jumlah Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2021 II-85 Tabel 2.76 Nilai Modal Sendiri, Modal Luar, dan Volume Usaha Koperasimenurut Kabupaten/Kota Tahun 2020 II-85 Tabel 2.77 Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara II-87 Tabel 2.78 Capaian Kinerja Koperasi dan UKM 2017 - 2020 II-87 Tabel 2.79 Realisasi PMDN menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018 -2021 II-88 Tabel 2.80 Realisasi PMA menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018 -2021 II-88 Tabel 2.81 Kinerja DPM PTSP Provinsi Sulawesi Utara II-89 Tabel 2.82 Capaian Kinerja DPM PTSP 2017-2020 II-89 Tabel 2.83 Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021 II-90 Tabel 2.84 Terminal di Provinsi Sulawesi Utara II-92 Tabel 2.85 Indeks SPBE Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 II-94 Tabel 2.86 Perkembangan Seni, Budaya Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020 II-96 Tabel 2.87 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke atas yang Menonton Pertunjukan/Pameran Seni baik secara Langsung maupun tidak Langsung selama Tiga Bulan Terakhir menurut Jenis Kesenian dan Tipe Daerah, tahun 2018 II-97 Tabel 2.88 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Terlibat Langsung Pertunjukan/Pameran Seni Secara Langsung Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Jenis Kesenian Dan Tipe Daerah, 2018 II-98 Tabel 2.89 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah/Warisan Budaya selama setahun terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018 II-99 Tabel 2.90 IPK Sulut berdasarkan dimensi penyusun tahun 2018 II-102 x RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 NO NAMA TABEL HALAMAN Tabel 2.91 Jumlah Kunjungan, Jumlah anggota, Jumlah buku dan banyaknya exemplar Perpustakaan DaerahSulawesi Utara tahun 2007 – 2021 II-105 Tabel 2.92 Persentase Pertumbuhan Subsektor Perikanan terhadap PDRB II-106 Tabel 2.93 Target dan Capaian Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB II-107 Tabel 2.94 Persentase Pertumbuhan Subsektor Tanaman Pangan Terhadap PDRB II-107 Tabel 2.95 Kontribusi dan Pertumbuhan Sub Kategori Peternakan Terhadap PDRB II-108 Tabel 2.96 Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian Desember 2021 II-108 Tabel 2.97 Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 - 2021 II-108 Tabel 2.98 Persentase Pertumbuhan Subsektor Tanaman Perkebunan Terhadap PDRB II-109 Tabel 2.99 Persentase Pertumbuhan Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu Terhadap PDRB II-110 Tabel 2.100 Rasio Elektrifikasi di Sulawesi Utara II-110 Tabel 2.101 Sumber Daya Mineral di Sulawesi Utara II-111 Tabel 2.102 Neraca Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 -2021 II-111 Tabel 2.103 Capaian Kinerja Perindustrian dan Perdagangan 2017 -2021 II-113 Tabel 2.104 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara 2018 - 2020 II-113 Tabel 2.105 Industri Kecil dan Menengah menurut Cabang Industri di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 II-114 Tabel 2.106 Perbandingan Indikator dalam Permendagri 86/2017 dengan RPJMD 2016 - 2021 II-115 Tabel 2.107 Kinerja Keuangan Daerah II-119 Tabel 2.108 Capaian Keuangan Daerah 2017 -2021 II-120 Tabel 2.109 Persentase ASN dengan Disiplin Tinggi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 - 2021 II-122 Tabel 2.110 Cakupan Pejabat Struktural dan Fungsional Menduduki Jabatan sesuai Anjab dan ABK II-122 Tabel 2.111 Cakupan Layanan Baku Mutu Kepegawaian Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 - 2021 II-114 Tabel 2.112 Capaian Pendidikan dan Latihan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 - 2021 II-123 xi RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 NO NAMA TABEL HALAMAN Tabel 2.113 SAKIP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 - 2021 II-124 Tabel 2.114 Jumlah Perda Dalam Penetapan Propemperda Tahun 2017 – 2021 di Provinsi Sulawesi Utara II-126 Tabel 2.115 Persentase Perda yang ditetapkan Tahun 2017 – 2021 DPRD Provinsi Sulawesi Utara II-127 Tabel 2.116 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan DPRD Tahun 2017 – 2021 II-127 Tabel 2.117 Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara II-128 Tabel 2.118 Indeks Reformasi Birokrasi Sulawesi Utara Tahun 2017 -2021 II-132 Tabel 2.119 Kategori Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi II-132 Tabel 2.120 Persentase Konsumsi RT Pangan Kabupaten/Kota,Provinsi Sulawesi Utara 2017 - 2021 II-133 Tabel 2.121 Nilai Tukar Petani Prov. Sulawesi Utara 2015 - 2021 II-134 Tabel 2.122 Persentase Konsumsi RT Nonpangan Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Utara 2017 - 2021 II-135 Tabel 2.123 Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2016 s/d 2021 Provinsi Sulawesi Utara II-136 Tabel 2.124 Rasio Luas Wilayah Produktif menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara II-136 Tabel 2.125 Jumlah Kriminalitas yang Tertangani Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2020 II-137 Tabel 2.126 Jumlah Kiejahatan yang dilaporkan Menurut Kepolisisan Resor di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2019 II-139 Tabel 2.127 Kinerja Iklim Berinvestasi II-139 Tabel 2.128 Sumber Daya Manusia Terhadap Indikator Rasio Lulusan S1/S2/S3 II-141 Tabel 2.129 Evaluasi Capaian Indikator Makro Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 II-142 Tabel 2.130 Evaluasi Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 II-142 Tabel 3.1 Indikator dan Target Ekonomi Makro Prov. Sulut 2022-2026 III-18 Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 III-24 Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 III-26 xii RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 NO NAMA TABEL HALAMAN Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 III-31 Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 IV-5 Tabel 4.2 Keterkaitan Permasalahan, Isu Startegis Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah dan Arah Kebijakan Tahun 2023 IV-16 Tabel 4.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, dan Daerah Tahun 2023 IV-17 Tabel 4.4 Keterkaitan antara Program Pembangunan Daerah Tahun 2023 terhadap pencapaian 5 Misi Daerah, 7 Prioritas Nasional, 8 Prioritas Daerah dan Perangkat Daerah terkait beserta Target Kinerja Tahun 2023 IV-18 Tabel 5.1 Arah Target Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Utara V-2 Tabel 5.2 Arah Prioritas Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Utara V-2 Tabel 5.3 Nilai Indeks Risiko Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara Dari Tahun 2015 Sampai Dengan Tahun 2018 V-20 Tabel 5.4 Target Pembangunan Wilayah Tahun 2021-2026 V-21 Tabel 5.5 Sasaran/Indikator/Target Prioritas Pembangunan Klaster Kewilayahan Sulawesi Utara V-21 Tabel 5.6 Arahan untuk sektor yang masuk dalam perencanaan dan penerapan ekonomi hijau di Kota Bitung, Kotamobagu dan Tahuna V-28 Tabel 5.7 Cakupan Klaster Wilayah Kepulauan dan Perbatasan, dan Strategi Pengembangan V-30 Tabel 5.8 Cakupan Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya dan Strategi Pengembangan V-34 Tabel 5.9 Cakupan Klaster Wilayah Minahasa Raya dan Strategi Pengembangan V-37 Tabel 5.10 Cakupan Klaster Wilayah Minahasa Raya Bagian Utara dan Strategi Pengembangan V-42 Tabel 5.11 Cakupan Kawasan Super-Hub Sulut dan Strategi Pengembangan V-48 Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 VII-1 Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023 VII-3 xiii RKPD PROV. SULUT TAHUN 2022 NO NAMA TABEL HALAMAN Tabel 7.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 VII-7 xiiiRKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 DAFTAR GRAFIK NO NAMA GRAFIK HALAMAN Grafik 2.1 Jumlah Penduduk Sulawesi Utara, 2000-2020 II-14 Grafik 2.2 Komposisi Penduduk menurut Umur di Provinsi Sulawesi Utara, 2000-2020 II-15 Grafik 2.3 Komposisi Penduduk menurut Generasi di Sulawesi Utara Tahun 2020 II-16 Grafik 2.4 Laju Inflasi menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Utara II-18 Grafik 2.5 Tren Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utara Tahun 2010-2020 II-25 Grafik 2.6 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Utara, Tahun 2014-2020 II-29 Grafik 2.7 Persentase Penduduk MiskinSulawesi Utara dan Nasional, Tahun 2014-2020 II-33 Grafik 2.8 Perkembangan Gini Rasio Tahun 2016 s/d 2020 di Provinsi Sulawesi Utara II-33 Grafik 2.9 Capaian Rumah Layak Huni Sulut 2017-2020 II-37 Grafik 2.10 Cakupan Ketersediaan Rumah layak Huni Data Target Kinerja RPJMD 2016-2021 II-53 Grafik 2.11 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Terjangkau II-61 Grafik 2.12 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman II-86 Grafik 2.13 Persentase Jumlah Koperasi menurut Jenisnya Tahun 2020 II-86 Grafik 2.14 Persentase Jumlah Koperasi Menurut Jenis Usahanya Tahun 2020 II-100 Grafik 2.15 Diagram Progres naskah PPKD Sulut hingga Juni 2021 II-101 Grafik 2.16 Indeks Pembangunan Kebudayaan Menurut Provinsi Tahun 2018 II-101 Grafik 2.17 Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian Juli 2020 II-112 Grafik 2.18 Lima Negara Tujuan Ekspor Provinsi Sulawesi Utara dengan Nilai Terbesar (US $) EKSPOR II-112 Grafik 2.19 Lima Negara Tujuan Impor Provinsi Sulawesi Utara dengan Nilai Terbesar (US $) IMPOR II-116 Grafik 2.20 Penjabaran RPJMD dalam RKPD II-117 Grafik 2.21 Perkembangan Realisasi Pendapatan DaerahProvinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2020 II-118 xivRKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 NO NAMA GRAFIK HALAMAN Grafik 2.22 Proporsi Realisasi Pendapatan Transfer DaerahProvinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 II-118 Grafik 2.23 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2020 II-119 Grafik 2.24 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Netto DaerahProvinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2020 II-124 Grafik 2.25 Jumlah Inovasi dan Teknologi Daerah yang Dipublikasi II-125 Grafik 2.26 Jumlah MoU Kerjasama Kelitbangan II-134 Grafik 2.27 Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian Juli 2020 II-138 Grafik 2.28 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Persen) Agt 2017- Agt 2018 II-140 Grafik 2.29 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2017-2018 II-141 Grafik 3.1 Perkembangan Kemiskinan Di Sulut Tahun 2016- 2020 III-9 Grafik 3.2 IPM Provinsi Sulut di Pulau Sulawesi 2018-2020 III-12 Grafik 3.3 IPM Sulut dan Nasional 2018-2020 III-12 I-1RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Dokumen RKPD disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, RKPD Tahun 2023 merupakan tahun kedua dengan kebijakan yang diarahkan pada upaya meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan SDM dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Tahun kedua ini menjadi sangat penting untuk mengevaluasi capaian kinerja pembangunan jangka menengah daerah Sulawesi Utara. RKPD Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2021, serta dinamika lingkungan global yang terjadi diantaranya kemungkinan masih berlanjutnya dampak pandemi Covid-19 pada sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. RKPD Tahun 2023 juga diselaraskan dengan Rancangan RKP Tahun 2023, RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024. Selain itu RKPD Tahun 2023 juga menerapkan peraturan perundangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor I-2RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor … Tahun … tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya, penyusunan RKPD Tahun 2023 disusun dengan pendekatan top-down, bottom-up, partisipatif, politik, teknokratik serta berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Pendekatan (1) top down, yaitu pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas nasional; (2) bottom up, yaitu pendekatan yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat melalui forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi; (3) partisipatif, pendekatan perencanaan melibatkan unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat; (4) politik, pendekatan perencanaan yang menerjemahkan visi misi kepala daerah terpilih; (5) teknokratik, pendekatan menggunakan metode dan kerangka piker ilmiah. Pendekatan yang berorientasi pada THIS dilakukan melalui pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing- masing wilayah serta penguatan integrase seluruh pidah dan sumber pendanaan pembangunan. Selain itu, implementasi money folows priority program dan program follows result menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan penajaman kesinambugan prioritas program/kegiatan, penajaman integrase berbagai sumber pendanaan dan pengendalian pelaksanaan program guna mendukung pencapaian indicator kinerja. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dokumen RKPD Tahun 2023 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis, yaitu:

1.Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2.Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati Bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3.Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala I-3RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan
4.Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2023 disusun melalui pendekatan:
1.Top-down, yaitu pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan programprogram prioritas nasional;
2.Bottom-up, yaitu pendekatan yang mengakomodir kebutuhan masyarakat melalui forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi;
3.Partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan melibatkan diantaranya unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat; politik, pendekatan perencanaan yang mengakomodir kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan; dan
4.Teknokratik, yaitu pendekatan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah. Selanjutnya, selain 4 (empat) pendekatan di atas, maka penyusunan RKPD Tahun 2023 juga berdasarkan pendekatan substansi perencanaan “THIS” yaitu:
1.Tematik-Holistik, Dalam mencapai sasaran Prioritas Nasional dirancang koordinasi berbagai perangkat daerah terkait;
2.Integratif, Kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi; dan
3.Spasial, Kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi. Selain itu, prinsip money follows priority programs menjadi landasan dalam pelaksanaan pendekatan substansi perencanaan “THIS”, yang dilakukan dengan 4 (empat) fokus penguatan, yakni:
1.Penguatan perencanaan dan penganggaran, dilakukan melalui penajaman prioritas daerah dan program prioritas, serta koordinasi antara pusat dan daerah;
2.Penguatan pengendalian perencanaan, dilakukan melalui penyusunan proyek prioritas pembangunan daerah hingga level satuan sub kegiatan;
3.Penguatan perencanaan berbasis kewilayahan, dilakukan melalui penyusunan proyek prioritas hingga rencana detail lokasi pembangunan; dan
4.Penguatan integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun KPBU/PINA, Badan Usaha, serta Swasta, guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah. Proses penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 telah didukung oleh sistem dan skema proses perencanaan secara online/berbasis website atau e-planning melalui SIPD, sebagai pemanfaatan teknologi dan informasi dalam perencanaan dan penganggaran yang berkualitas, transparan dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Infomrasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan pendayagunaan keunggulan sumber daya secara optimal. I-4RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Tahapan pelaksanaan penyusunan RKPD, dilaksanakan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diselenggarakan sebagai berikut :
1.Persiapan Penyusunan RKPD

a.Pembentukan Tim Penyusun melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 372 Tahun 2021 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023;
b.Orientasi mengenai RKPD;
c.Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun RKPD;
d.Pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
1. 2.Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD)
a.FGD Perumusan Tema, Isu Strategis dan Prioritas Daerah;
b.FGD Penetapan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah serta Penetapan Pagu Indikatif;
c.FGD Penetapan Asumsi Makro Ekonomi Daerah;
1. 3.Penyusunan Rancangan Awal RKPD
a.Analisis gambaran umum kondisi daerah;
b.Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
c.Analisis kapasitas riil keuangan daerah;
d.Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
e.Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
f.Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
g.Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
h.Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
i.Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
j.Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
k.Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
1. 4.Penyusunan Rancangan RKPD
a.Pelaksanaan Konsultasi Publik;
b.Pelaksanaan verifikasi pembahasan desk Rancangan Renja Perangkat Daerah;
c.Rancangan Renja seluruh Perangkat Daerah provinsi yang telah diverifikasi;
d.Penginputan Pokok Pikiran DPRD (Pokir) melalui SIPD; dan
e.Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan (Rakortek) Tingkat Provinsi; I-5RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023
f.Pelaksanaan Pra-Musrenbang Provinsi.
1. 5.Melaksanakan Musrenbang RKPD Provinsi Adapun tujuan pelaksanaan Musrenbang RKPD, adalah :
a.Menyepakati permasalahan pembangunan daerah;
b.Menyepakati prioritas pembangunan daerah;
c.Menyepakati arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
d.Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi; dan
e.Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional.
1. 6.Merumuskan Rancangan Akhir RKPD Proses penyempurnaan Rancangan RKPD Provinsi menjadi Rancangan Akhir RKPD provinsi berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD provinsi. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada beberapa dasar hukum yaitu:
2. 1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara, yang telah menggantikan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
3. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
5. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); I-6RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023
6. 5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. 6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. 7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. 8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. 9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. 10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
12. 11.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. 12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. 13.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056); I-7RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023
16. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. 19.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. 20.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. 21.Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19;
23. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemberntukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); I-8RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023
27. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
30. 29.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutaakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
31. 30.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
32. 31.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
33. 32.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026.
34. 33.Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara. 1.3. Hubungan Antar Dokumen Dokumen RKPD memiliki fungsi dan peran yang sangat penting, dimana mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban sebagai satu siklus manajemen pembangunan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Jika dikaitkan dengan dokumen di atasnya, maka RKPD merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD yang disusun berdasarkan pada RPJPD. Selanjutnya dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah. Disamping itu, dokumen RKPD juga akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA- PPAS pada tahapan penganggaran. Pada saat pertanggungjawaban, dokumen RKPD akan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ). Sehingga dokumen RKPD ini menjadi satu dokumen tahunan yang memiliki korelasi dengan dokumen penganggaran, dan pertanggungjawaban. I-9RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan penganggaran RKPD Tahun 2023 juga disusun dengan memperhatikan program strategis nasional di Provinsi Sulawesi Utara dan memberikan arah program strategis Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten/Kota serta memanfaatkan competitive dan comparative advantage wilayah. Hal tersebut merupakan wujud pembangunan kewilayahan yang tematik, holistic, integrative dan berbasis spasial yang dilaksanakan melalui upaya membangun kesepahaman dari perencanaan sampai proses pelaksanaan dengan mekanisme koordinatif antar wilayah dan lintas sektor. Pengembangan pola kerjasama antara wilayah menjadi bagian penting dalam mendukung manajemen distribusi sumber daya dalam mengembangkan wilayah di Provinsi Sulawesi Utara. 1.4. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RKPD Tahun 2023 adalah untuk:
35. 1.Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023;
36. 2.Menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target RPJMD Tahun 2021-2026. Adapun tujuan disusunnya RKPD Tahun 2023 adalah untuk:
37. 1.Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023;
38. 2.Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023;
39. 3.Menjadi acuan penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota tahun 2023. -- -- Renatt•ICL RenJ•-ICL RIC"-kL -r1-- r1--,--- 1 cw..:.,.,.,.,""'I(°"'�·.r..u.--..,,.., --· -- -·- • jOI-........,,.._......MU81'tl!NO..,"f0 "-'-,,.,, RICA,· 81(PO ).. "PON I-10RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 1.5. Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2023, terdiri dari 2 (dua) buku yaitu: 1) Buku Narasi RKPD Tahun 2023 dan 2) Lampiran yang berisi Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 dan Tabel Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023. - Buku I Narasi RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisannya sebagai berikut: 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. 1.3. Hubungan Antar Dokumen Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. 1.4. Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sasaran penyusunan dokumen RKPD. 1.5. Sistematika Dokumen RKPD Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap BAB didalamnya. 2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi Kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. I-11RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum Menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan. 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah Menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah. 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan serta mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. 2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. I-12RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2023 Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD. - Buku II memuat Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 dan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023. II-1RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi Provinsi Sulawesi Utara terletak antara 00°15’ – 05°34’ Lintang Utara dan antara 123°07’ – 127°10’ Bujur Timur, yang berbatasan dengan Laut Sulawesi, Negara Filipina dan Samudera Pasifik disebelah utara serta Laut Maluku di sebelah timur. Batas sebelah selatan dan barat masing-masing adalah Teluk Tomini dan Provinsi Gorontalo. Luas Wilayah Sulawesi Utara tercatat 13,892.47 km² yang terbagi atas 11 kabupaten dan 4 kota. Bolaang Mongondow merupakan kabupaten dengan wilayah terluas, yaitu 2,871.65 km² atau 20,67 persen dari wilayah Sulawesi Utara. Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Utara Sulawesi Utara adalah Provinsi Kepulauan dengan ibukota Manado. Provinsi ini terdiri dari 15 Kabupaten/kota (11 Kabupaten yaitu: Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang -- --- • ..,, ......, ...__,.,,. ... / / I I �· II-2RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Minahasa Utara serta 4 kota, yaitu Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Manado dan Kota Tomohon). Tabel. 2.1 Luas Daerah, Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan di Provinsi Sulawesi Utara menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022. Jumlah kecamatan di Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2016- 2021 tidak mengalami perubahan yaitu 171 kecamatan, dengan jumlah 1.838 desa/kelurahan tahun 2016-2018 dan pada tahun 2021 bertambah menjadi 1.839 desa/kelurahan (bertambah 1 desa di Kabupaten Minahasa Selatan). Dari 1839 desa/kelurahan, 783 diantaranya terletak di tepi laut dan 1.056 lainnya bukan tepi laut. 2) Letak dan Kondisi Geografis Secara geografis letak Provinsi Sulawesi Utara sangat strategis karena berhadapan langsung dengan kawasan Asia Timur (Cina, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, ASEAN) dan Pasifik yang menjadikan Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi sebagai pusat perdagangan dan pertumbuhan ekonomi regional. Kondisi ini menciptakan iklim yang menarik bagi para wisatawan, pelaku bisnis, dan para investor domestik NO KAB/KOTA LUAS (KM2) % LUAS WILAYAH JUMLAH KECAMATAN JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 Kab. Minahasa 1,114.87 8.02% 15 202 2 Kab. Minahasa Selatan 1,409.97 10.15% 25 270 3 Kab. Minahasa Utara 918.49 6.61% 15 167 4 Kab. Minahasa Tenggara 710.83 5.12% 19 153 5 Kab. Bolmong 2,871.65 20.67% 17 178 6 Kab. Bolmong Utara 1,680.00 12.09% 10 131 7 Kab. Bolmong Selatan 1,615.86 11.63% 6 107 8 Kab. Bolmong Timur 910.18 6.55% 10 93 9 Kab. Kep. Sangihe 461.11 3.32% 12 144 10 Kab. Kep. Talaud 1,240.40 8.93% 7 81 11 Kab. Kep. Sitaro 275.86 1.99% 7 81 12 Kota Manado 157.27 1.13% 11 87 13 Kota Bitung 302.89 2.18% 8 69 14 Kota Tomohon 114.2 0.82% 5 44 15 Kota Kotamobagu 108.89 0.78% 4 33 JUMLAH 13,892,47 100.00% 171 1840 II-3RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 dan internasional untuk berkunjung dan melakukan investasi di Sulawesi Utara. Posisi Provinsi Sulawesi Utara terletak di tepian Samudra Pasifik, diapit oleh 2 (dua) Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) yang melewati Selat Makassar antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, dan ALKI III yang melewati Laut Maluku antara Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku Utara dan Maluku. Posisi strategis ini menciptakan keunikan dan keunggulan khusus bagi Sulawesi Utara karena sangat dekat dengan pasar Asia Timur dan Pasifik. Gambar 2.2 Letak Geografis Provinsi Sulawesi Utara Gambar 2.3 Posisi Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Philippne Se BURMA -· -- - - - / ... • """ PACIFIC OCEAN ...... --.. o�-... a ---- a __ o---------.. - .,-t..,-,..,..... .... .....,..,_,.., .... -• """- DiHr .... , ,........, ,_°""lt...ia.......,. - *"-----..r-.eq--- ...,,-� - - ... ...__ ..... .._..._...'""- - ----.......... ""' II-4RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Potensi Pengembangan Wilayah Sulawesi Utara dikembangkan lewat strategi pengembangan klaster yang terdiri dari 5 klaster yaitu: Klaster Wilayah Kepulauan, Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya, Klaster Wilayah Minahasa Raya (Selatan, Tenggara, Tengah/ Induk, dan Tomohon), Klaster Wilayah Minahasa Raya Bagian (Utara, Manado, dan Bitung) sebagai wilayah cepat tumbuh, dan Pembangunan antar Klaster Wilayah Minahasa Raya dan Bolaang Mongondow Raya dalam koridor pantai Selatan. 3) Topografi Dilihat dari topografi Sulawesi Utara sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan dan bukit-bukit diselingi oleh lembah yang membentuk dataran. Terdapat 46 gunung yang terletak di sembilan kabupaten/kota. Sedangkan jumlah danau tercatat sebanyak 17 danau dan jumlah sungai yang mengaliri wilayah Sulawesi Utara sebanyak 30 sungai. Gunung-gunung terletak berantai dengan ketinggian di atas 1000 m dari permukaan laut. Beberapa gunung di Sulawesi Utara yaitu, Gunung Klabat (1.895 m) di wilayah Airmadidi, Gunung Lokon (1.579 m) dan Gunung Mahawu (1.331 m) di wilayah Tomohon, Gunung Soputan (1.789 m) di wilayah Tombatu, Gunung Dua Saudara (1.468 m) (wilayah Bitung), Gunung Awu (1.784 m) di wilayah Kep. Sangihe, Gunung Ruang (1.245 m) dan Gunung Karangetan (1.320 m) di wilayah Kep. Sitaro, Gunung Dalace (1.165 m) di wilayah Minahasa, Gunung Ambang (1.689 m) di wilayah Bolaang Mongondow, Gunung Gambula (1.954 m) di wilayah Bolaang Mongondow Utara, dan Gunung Batu-Balawan (1.970 m) di wilayah Bolaang Mongondow Timur. Provinsi Sulawesi Utara memiliki dataran rendah dan dataran tinggi yang potensial mempunyai nilai ekonomi bagi daerah. Beberapa dataran yang terdapat di daerah ini antara lain: Tondano (2.850 Ha), Langowan (2.381 Ha), Modoinding (2.350 Ha), Tompaso Baru (2.587 Ha) di Kabupaten Minahasa serta beberapa wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud. 4) Geologi Kekayaan geologi yang sangat unik di miliki Provinsi Sulawesi Utara terjadi akibat keberadaan tumbukan antara 2 (dua) island arc (Sangihe dan Halmahera) yang menumpang di atas lempeng laut Maluku, sementara di tempat-tempat lain di bagian dunia ini: lempeng benua bertumbukan dengan lempeng samudera. Hal ini menjadikan Sulawesi Utara memiliki keunggulan geologi yang unik untuk dijadikan daya tarik wisata tetapi juga sebagai pusat studi keilmu-bumian dibandingkan dengan daerah lainnya. II-5RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Berdasarkan Peta Geologi Bersistem Indonesia (1:250.000), struktur geologi di wilayah Propinsi Sulawesi Utara terdiri dari formasi sebagai berikut: 1) Qal (Aluvium): terdapat dipesisir pantai seperti di Nanasi, Boyongpante, Sidate dan Tawaang, serta di daerah sepanjang Pantai Utara Bolaang Mongondow seperti Boroko, Bolangitang, Biontong, Batulintik, Lolak dan Lolan. Di Kota Manado zona ini terdapat di Pantai Tumumpa dan di pantai bagian utara Manado; 2) Qs (Endapan Danau dan Sungai): terdapat di daerah sepanjang sungai (DAS) Tondano dari Kairagi sampai ke muara Sungai Tondano, daerah pesisir Likupang dan pesisir Tanawangko- Tumpaan; 3) Ql (Batu gamping Terumbu Koral): terdapat di antara daerah pasang naik dan pasang surut (di barat Amurang dan di Pulau Siladen); 4) Qv (Batuan Gunung Api Muda): membentuk Gunung Api strato muda, antara lain, G. Soputan, G. Mahawu, G. Lokon, G. Klabat, G. Tangkoko; 5) Qtv (Tufa Tondano): tersebar di daerah Manado, sekitar jalur jalan Tanahwangko – Amurang, daerah sekitar G. Lolombulan di Kecamatan Tenga dan Sinonsayang; 6) Qtvl (Aliran lava berkomposisi andesit trakhit): Terdapat di daerah G. Tanuwatik, Popontolen dan di S. Sinengkeian. Di daerah pantai antara Sondaken dan Paslaten; 7) Tps (Breksi dan Batu Pasir): terdapat di P. Nain Besar dan P. Nain Kecil, P. Talise, P. Bangka juga sekitar Likupang Barat dan Likupang Timur; 8) Tmv/Tmvl (Batuan Gunung Api): terdapat di sungai dekat Paslaten, Pulau Lembeh, Papusungan, di daerah Bolaang Mongondow terletak di daerah G. Ulutalogon – G. Bumbungan; 9) Tms (Batuan Sedimen): terdapat di Kotamobagu; 10) Ttv (batuan Gunung Api): Satuan ini terdapat di daerah Bolaang Mongondow dan di daerah Bintauna; 11) Tts (Formasi Tinombo Ahlburg 1913): Satuan batuan ini terdapat di Bolangitang dan Kaidipang; 12) Qa ( Aluvium ): Dataran alluvium yang luas terdapat di Tabukan Utara; 13) Qhav (Batuan Gunung Api Awu):Batuan dihasilkan oleh Gunung Api Awu di P. Sangihe. Endapan awan panas meliputi daerah sekitar kawah, lembah dan beberapa pantai seperti Mitung dan Bahu. Formasi geologi lainnya yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Sangihe-Sitaro dan Talaud adalah Qhkv batuan Gunung Api Karangetang, Qhrv batuan Gunung Api Ruang, Qpp formasi Pintareng, Qtsv batuan Gunung Api Sahendaruman, Qtkv batuan II-6RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 gunung api Kalama, QTtv batuan Gunung Api Tamata, QTmv batuan Gunung Api Malingge, Qti batuan terobosan, Tpbv batuan Gunung Api Bukide, dan Tnbv batuan Gunung Api Biaro 5) Hidrologi Provinsi Sulawesi Utara terbagi atas 3 (tiga) Wilayah Sungai: 1) Wilayah Sungai Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas (Wilayah Sungai Strategis Nasional); 2) Wilayah Sungai Dumoga Sangkub (Wilayah Sungai Lintas Propinsi); dan 3) Wilayah Sungai Poigar-Ranoyapo (Wilayah Sungai Lintas Kabupaten). Secara garis besar luas SWP DAS Sulawesi Utara adalah 1.423.047 ha. Wilayah Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 23 Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (SWP DAS) yang terbagi dalam 66 SWP SUBDAS- dengan luas 1.423.047 ha. SWP DAS sangat berperan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Terdapat 16 (enam belas) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu: DAS Tondano, DAS Kosibidan, DAS Sangkup, DAS Ranoyapo, DAS Pororosen, DAS Poigar, DAS Ongkak Mongondow, DAS Nuangan, DAS Ranowangko/Nimangan, DAS Likupang, DAS Buyat, DAS Bolangitang, DAS Ayong, DAS Andegile, DAS Dumoga dan DAS Bone (berdasarkan Peta Pembagian DAS Sulawesi Utara). Sebagai prasarana penunjang bagi kegiatan budi daya pertanian tanaman pangan lahan basah atau persawahan, pengembangan sistem irigasi pada dasarnya mengikuti potensi pengembangan/perluasan daerah persawahan. Proyek-proyek irigasi yang relatif besar ada di DANAU: Danau Tondano luas 4.278 ha, Danau Moat 617 ha, Danau Linow 34 ha, Danau Cinta Makalehi 8 ha, danau Tampusu 2,5 ha, Danau Seper 2,5 ha, Danau Tondok 16,6 ha, Danau Bulilin 21 ha, dan Danau Iloloy 6 ha. SUNGAI: Sungai besar terdapat di Kabupaten Minahasa yaitu: Sungai Tondano (40 Km), Sungai Poigar (54,2 Km), Sungai Ranoyapo (51,9 Km), Sungai Talawaan (34,8 Km). di Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Sungai Dumoga (87,2 Km), Sungai Sangkup (53,6 Km), Sungai Ongkaw (42,1 Km), dan lainnya. II-7RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 daerah irigasi Kasinggolan-Toraut, daerah irigasi Dumoga, daerah irigasi Sangkup, daerah irigasi Ayong-Bolangat dan daerah Irigasi Lolak. Tabel 2.2 Luas SWP DAS Provinsi Sulawesi Utara NO. SATUAN WILAYAH PENGELOLAAN DAS LUAS (ha) %
40. 1.Buyat 87.909 6.18
41. 2.Dumoga Mongondow 204.736 14.39
42. 3.Essang 79.737 5,60
43. 4.Kep. Nanusa 3.954 0.28
44. 5.Kep. Nusa Tabukan 1.205 0.08
45. 6.Kep. Tatoareng 2.200 0.15
46. 7.Likupang 97.951 6.88
47. 8.Mahena 50.852 3.57
48. 9.Molibagu 116.167 8.16
49. 10.P. Biaro Ds 2.726 0.19
50. 11.P. Bunaken Ds 4.891 0.34
51. 12.P. Kabaruan 10.940 0.77
52. 13.P. Lembeh 5.767 0.41
53. 14.P. Lirung 11.272 0.79
54. 15.P. Siau Ds 13.905 0.98
55. 16.P. Tagulandang Ds 7.897 0.55
56. 17.P. Talise Ds 7.476 0.53
57. 18.Poigar 81.520 5.73
58. 19.Ranoyapo 87.154 6.12
59. 20.Ratahan Pantai 98.754 6.94
60. 21.Sangkup Langi 287.019 20.17
61. 22.Tondano 54.124 3.80
62. 23.Tumpaan 104.891 7.37 JUMLAH 1.423.047 100 Sumber: RTRW Prov. SULUT Tahun 2014-2034. 6) Klimatologi
a.Suhu Rata-rata temperatur di Provinsi Sulawesi Utara sepanjang tahun 2019 adalah 27,4°C sedangkan suhu udara kering sekitar Iklim daerah Sulawesi Utara termasuk tropis yang dipengaruhi oleh angin muzon. Pada bulan November sampai dengan April bertiup angin barat yang membawa hujan di pantai utara. Pada bulan Mei sampai Oktober terjadi perubahan angin selatan yang kering. Pada umumnya, kondisi iklim di Sulawesi utara sama dengan kondisi iklim wilayah Indonesia lainnya, yaitu memiliki dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Sebagai daerah yang beriklim hujan tropis, kelembaban udara terendah di Kabupaten Minahasa Utara dan Manado yaitu 66 persen dan kelembaban tertinggi di Minahasa Utara dan Minahasa yaitu 90 persen. Secara keseluruhan kelembaban rata-rata mencapai 80,8 persen. II-8RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Tabel. 2.3 Keadaan Rata-rata Suhu di Sulut Tahun 2019 (Derajat Celcius) KABUPATEN/KOTA STASIUN BMKG SUHU/TEMPERATUR (0C) MINIMUM RATA - RATA MAKSIMUM Kabupaten 1. Bolaang Mongondow Pos Hujan KC Motabang Lolak -- -- --
1. 2.Minahasa Tondano 17,4 23,1 31,4 3. Kepulauan Sangihe Stasiun Meteorologi Naha 21,6 27,6 35,0
2. 4.Kepulauan Talaud Pos Hujan BPP Beo -- -- --
3. 5.Minahasa Selatan Pos Hujan UPP Tenga -- -- --
4. 6.Minahasa Utara Stasiun Klimatologi Minahasa Utara 21,4 26,5 35,8 7. Bolaang Mongondow Utara Pos Hujan BPP Pinogaluman -- -- -- 8. Siau Tagulandang Biaro Pos Hujan BPP Siau Tengah -- -- -- 9. Minahasa Tenggara Pos Hujan UPTD Ratahan -- -- -- 10. Bolaang Mongondow Selatan Pos Hujan UPTD Pinolosian -- -- -- 11. Bolaang Mongondow Timur Pos Hujan UPP Kotabunan -- -- -- Kota
5. 1.Manado Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi 20,4 27,0 35,0
6. 2.Bitung Stasiun Meteorologi Maritim Bitung 22,0 28,4 34,8
7. 3.Tomohon Pos Hujan BPP Tomohon -- -- --
8. 4.Kotamobagu Pos Hujan BPP Mongkonai -- -- -- Sumber: BPS Prov. Sulut, 17 Februari 2022.
b.Curah Hujan Curah hujan tidak merata dengan angka tahunan berkisar antara 2000-3000 mm, dan jumlah hari hujan antara 90-139 hari. Suhu udara berada pada setiap tingkat ketinggian makin ke atas makin sejuk seperti daerah Kota Tomohon, Langowan di Minahasa, Modoinding di Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Kotamobagu, Modayag dan Pasi di Kabupaten Bolaang Mongondow. Daerah yang paling banyak menerima curah hujan adalah daerah Minahasa. Sedangkan curah hujan rata-rata adalah 279,6 mm dengan sebaran 220-309 mm. Kecepatan angin rata- rata adalah 2,7 knot dengan sebaran 1,9-3,6 knot. Tabel 2.4 Keadaan Curah Hujan di Provinsi Sulawesi Utara (Milimeter Kubik (mm3)) Tahun 2021 KABUPATEN/ KOTA STASIUN BMKG TEKANAN UDARA (MB) JMLH CURAH HUJAN (MM) JUMLAH HARI HUJAN (HARI) PENYIN ARAN MATAH ARI (%) MIN. RATA- RATA MAX Bolaang Mongondow Pos Hujan KC Motabang Lolak - - - - - - Minahasa Tondano - - - 2306 245 47 II-9RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 KABUPATEN/ KOTA STASIUN BMKG TEKANAN UDARA (MB) JMLH CURAH HUJAN (MM) JUMLAH HARI HUJAN (HARI) PENYIN ARAN MATAH ARI (%) MIN. RATA- RATA MAX Kepulauan Sangihe Stasiun Meteorologi Naha - - - 4678 262 61 Kepulauan Talaud Pos Hujan BPP Beo - - - - - - Minahasa Selatan Pos Hujan UPP Tenga - - - - - - Minahasa Utara Stasiun Klimatologi Minahasa Utara - - - 4603 281 51 Bolaang Mongondow Utara Pos Hujan BPP Pinogaluman - - - - - - Siau Tagulandang Biaro Pos Hujan BPP Siau Tengah - - - - - - Minahasa Tenggara Pos Hujan UPTD Ratahan - - - - - - Bolaang Mongondow Selatan Pos Hujan UPTD Pinolosian - - - - - - Bolaang Mongondow Timur Pos Hujan UPP Kotabunan - - - - - - Manado Stasiun Meteorolgi Sam Ratulangi - - - 4177 275 58 Bitung Stasiun Meteologi Maritim Bitung - - - 2340 240 61 Tomohon Pos Hujan BPP Tomohon - - - - - - Kotamobagu Pos Hujan BPP Mongkonai - - - - - - Sumber: BPS Prov. Sulut, 17 Februari 2022. 7) Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Adapun jenis penggunaan lahan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.5 Penggunaan Lahan Di Provinsi Sulawesi Utara No. Jenis Penggunaan Lahan Luas (ha) Persentase (%) 1 Kawasan Lindung 406.949 29,38 1.1 Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) 245.165 17,70 1.2 Kawasan Hutan Lindung (HL) 161.784 11,68 2 Kawasan Budidaya 978.215 70,62 2.1 Pertanian Lahan Basah (Sawah) 107.361 7,75 2.2 Perkebunan 301.600 21,77 2.3 Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) 208.927 15,08 2.4 Kawasan Hutan Produksi (HP) 64.367 4,65 2.5 Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) 14.696 1,06 2.6 Areal Penggunaan Lain (APL) 281.264 20,31 TOTAL 1.385.164 100 Sumber: Bappeda Prov. Sulut (diolah)
1. 1.Kawasan Lindung II-10RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Kawasan lindung wilayah provinsi Sulawesi Utara seluas 406.949 ha, meliputi: 1.1. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Kawasan Suaka Alam (KSA) di Sulawesi Utara terdiri dari: a. Suaka Alam (SA) Laut, meliputi: 1. SA Laut Selat Lembeh di Bitung; 2. SA Laut Sidat di Minahasa dan Minahasa Selatan. b. Suaka Margasatwa (SM) dan Suaka Marga Satwa Laut, meliputi:
2. 1.SM Gunung Manembo-nembo, di Minahasa dan Minahasa Selatan; 2. SM Karakelang Utara-Selatan di Kepulauan Talaud. c. Cagar Alam (CA) dan Cagar Alam Laut, meliputi: 1. CA Dua Saudara, di Bitung; 2. CA Tangkoko-Batuangus, di Bitung; 3. CA Gunung Ambang, terbagi antara Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow; 4. CA Gunung Lokon di Tomohon. Kawasan Pantai Berhutan Bakau (HB) di Provinsi Sulawesi Utara seluas 12.036,29 ha meliputi Kawasan Pantai HB Esang, HB Beo, HB Rainis, HB Karakelang Selatan di Kepulauan Talaud, HB Pulau Bangka, HB Likupang, HB Tg. Pisok di Minahasa Utara, HB Kuma, HB Manalu, HB Tamako di Kepulauan Sangihe, HB Siau, HB Tagulandang, HB Pasighe, HB Pulau Biaro di Kepulauan Siau Biaro Tagulandang, HB Tg. Kelapa, HB Tg. Walintau, HB Bentenan di Minahasa Selatan, HB Salimburung, HB Dumisil, HB Dumi, HB Kaidipang, HB Bohabak, HB Duminanga, HB Tg. Dodepo di Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongodow Timur dan Bolaang Mongondow Selatan, HB Tg. Pulisan di Minahasa Utara. Kawasan Taman Nasional (TN) dan Taman Nasional Laut, yang meliputi: 1. TN Bogani Nani Wartabone, berada di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo, dengan rincian di Bolaang Mongondow, di Bolaang Mongondow Selatan dan di Bolaang Mongondow Utara; 2. TN Laut Bunaken, dengan rincian di Manado, di Minahasa, di Minahasa Selatan dan di Minahasa Utara. Kawasan Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut, meliputi: rencana pengembangan Taman Wisata Alam (TWA) Batu Putih, di Bitung dan TWA Batu Angus, di Bitung; Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan, meliputi: rencana pengembangan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (CBP) Bukit Kasih Kanonang dan Batu Pinabetengan di Minahasa; Kawasan Taman Hutan Rakyat meliputi kawasan hutan Gunung Tumpa di Kota Manado. Kawasan Taman Nasional (TN) dan Taman Nasional Laut, yang meliputi: 1. TN Bogani Nani Wartabone, berada di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo, dengan rincian di II-11RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Bolaang Mongondow, di Bolaang Mongondow Selatan dan di Bolaang Mongondow Utara; 2. TN Laut Bunaken, dengan rincian di Manado, di Minahasa, di Minahasa Selatan dan di Minahasa Utara. Kawasan Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut, meliputi: rencana pengembangan Taman Wisata Alam (TWA) Batu Putih, di Bitung dan TWA Batu Angus, di Bitung; Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan, meliputi Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (CBP) Bukit Kasih Kanonang dan Batu Pinabetengan di Minahasa; Kawasan Taman Hutan Rakyat meliputi Taman Hutan Raya (TAHURA) Gunung Tumpa di Kota Manado. 1.2. Kawasan hutan lindung seluas 161.784 ha Kawasan Hutan Lindung di Provinsi Sulawesi Utara tersebar di: a. Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara, dan Kotamobagu; b. Minahasa; c. Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara; d. Minahasa Utara; e. Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; f. Kepulauan Talaud; g. Bitung; h. Manado, meliputi bakau dan darat; i. Tomohon.
3. 2.Kawasan Budi Daya Penetapan kawasan ini dititikberatkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi sumber daya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya. Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, kawasan Budi Daya dengan luasan 978.215 ha meliputi: 2.1. Kawasan Pertanian Lahan Basah (Sawah) Kawasan Pertanian Lahan Basah di Provinsi Sulawesi Utara seluas 107.361 ha dengan Persentase terbesar berada di Kawasan Hutan Produksi Kawasan Hutan Rakyat Kawasan Pertambangan II-12RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 2.2. Kawasan Perkebunan Luas Kawasan Perkebunan di Sulawesi Utara adalah 301.600 Ha, yang didominasi oleh Perkebunan Kelapa, Cengkih dan Pala. 2.3. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Luas Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Provinsi Sulawesi Utara seluas 208.927 ha meliputi: HPT Salibabu I & II, HPT Kabaruan di Pulau Salibabu, Kepulauan Talaud; HPT Pulau Bangka, HPT Pulau Talise, HPT Gunung Wiau, HPT Saoan di Minahasa Utara; HPT Gunung Tatawiran dan HPT Gunung Insarang di Minahasa dan Tomohon; HPT Kayuwatu di Minahasa; HPT Sungai Togop, HPT Gunung Surat , HPT Gunung Sinonsayang, HPT Gunung Simbalang, dan HPT Gunung Mintu di Minahasa Selatan; HPT Sungai Ayong-Lobong, HPT Sungai Andagile – Sungai Gambuta – Sungai Biau, HPT Molibagu- Pinolosian-Kombot, HPT Sungai Tanganga – Sungai Salongo – Sungai Molibagu, HPT Sungai Dumoga, HPT Mintu, dan HPT Gunung Bumbungon di Bolaang Mongondow. 2.4. Kawasan Hutan Produksi (HP) Meliputi HP Tetap Sungai Ranoyapo I di Minahasa Selatan; dan HP Sungai Ilangan I & II, Sungai Pililahunga – Sungai Milangodaa, Mataindo, Matabulu, Inobonto-Poigar, Ongkak Mongondow di Bolaang Mongondow. 2.5. Kawasan Hutan yang dapat dikonversi Kawasan Peruntukan Hutan Produksi dapat dikonversi (HPK) Bintauna di Bolaang Mongondow luas kurang lebih 14.696 ha dari luas wilayah Provinsi. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat direncanakan pada lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan dan menanaminya dengan tanaman-tanaman yang dapat berfungsi ganda, seperti sebagai penghasil buah, penghasil kayu dan lain-lain yang sekaligus juga berfungsi ekologis. Rencana pengembangan kawasan hutan rakyat dilaksanakan pada kebun Raya Minahasa di Minahasa dan Taman Hutan Rakyat Gunung Tumpa di Manado dan Minahasa Utara. 2.6. Areal Penggunaan Lain (APL) Areal Penggunaan Lain di Provinsi Sulawesi Utara seluas 281.264 ha terdiri atas: Kawasan Industri, Kawasan Permukiman, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pertambangan serta beberapa jenis kawasan lain yang ada. II-13RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 A. Wilayah Rawan Bencana: Secara umum wilayah Sulawesi Utara rawan bencana karena berada di area ring of fire. Kawasan rawan bencana alam Provinsi Sulawesi Utara terbagi atas: 1) Kawasan rawan gempa, meliputi seluruh wilayah Provinsi yaitu kawasan yang berada disekitar wilayah patahan lempeng kulit bumi terluar; 2) Kawasan rawan tanah longsor, meliputi: 1. Kepulauan Sangihe dan Siau Tagulandang Biaro: Manganitu, Tamako dan Siau Timur; 2. Manado: Kec. Wanea, Kec. Singkil, Kec. Tuminting, Kec. Tikala, Kec. Mapanget, Kec. Bunaken, Kec. Malalayang, dan Kec. Wenang; 3. Jalur jalan Manado-Amurang; 4. Jalur jalan Manado-Tomohon; 5. Jalur jalan Noongan-Ratahan-Belang (Minahasa Tenggara); dan 6. Torosik (Bolaang Mongondow Selatan); 3) Kawasan rawan gelombang pasang yang meliputi pesisir pantai utara dan selatan Provinsi yang memiliki elevasi rendah; 4) Kawasan rawan gerakan tanah di Gunung Lokon Kota Tomohon, Gunung Klabat di Kabupaten Minahasa Utara, dan Gunung Soputan di Kabupaten Minahasa Tenggara serta kawasan sekitar danau Tondano di Kabupaten Minahasa; dan 5) Kawasan rawan banjir yang meliputi daerah muara sungai, dataran banjir dan dataran aluvial terutama di sepanjang sungai di Manado, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow, Minahasa Tenggara, dan Bolaang Mongondow Timur. B. Demografi: Pada tahun 2021, penduduk Sulawesi Utara sebanyak 2,639 juta jiwa. Terdiri atas laki-laki sebanyak 1,34 juta jiwa dan perempuan sebanyak 1,28 juta jiwa, hal tersebut menunjukan bahwa angka sex ratio di Sulawesi Utara sebesar 104,69 yang artinya jumlah penduduk laki-laki masih mendominasi yakni terdapat 104-105 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan. II-14RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Grafik 2.1 Jumlah Penduduk Sulawesi Utara (Ribu Jiwa), Tahun 2017-2021, serta Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2021 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022 Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun dan lebih. Mereka terdiri dari “Angkatan Kerja” dan “Bukan Angkatan Kerja”. Proporsi penduduk yang tergolong “Angkatan Kerja” adalah mereka yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Penduduk Sulawesi Utara berusia 15 tahun atau lebih pada tahun 2021 mencapai 2,03 juta orang. Adapun Penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 1,81 juta orang, dan usia nonproduktif sebanyak 821,11 ribu orang, sehingga menjadikan angka depedency ratio atau rasio ketergantungan menjadi 45,17, yang artinya dalam 100 orang usia produktif menanggung 45 orang usia nonproduktif. Nilai ini menunjukkan di Sulawesi Utara 1 orang usia nonproduktif ditanggung oleh setidaknya 2 orang usia produktif. 2461 2484 2507 2622 2639 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah Penduduk Sulawesi Utara, 2017-2021 (Ribu Jiwa) Jumlah Penduduk • • 75+ 70-74 65-69 60-64 55.59 50-54 45.49 40-44 .. 35-39 · · 30-34 25-29 20-24 .. 15-19 10-14 5-9 .. 0-4 laliltV/,ktf �Fme •ntllJ Total II-15RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Grafik 2.2 .Piramida Penduduk Provinsi Sulawesi Utara, 2021 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022 Tabel. 2.6 Indikator Kependudukan Tahun 2017-2021 di Provinsi Sulawesi Utara NO URAIAN TAHUN 2017 2018 2019 2020 2021 1 Jumlah penduduk (000 Jiwa) 2,461 2,484 2,507 2,621 2,638 2 Pertumbuhan penduduk (%) 1,11 1,09 0,01 1,40 0,85 3 Kepadatan penduduk (Jiwa/Km2) 178 176 180 189 190 4 Sex ratio (L/P) (%) 104,17 104,15 104,12 105 104,69 Menurut Kelompok Umur 5 0-14 thn (%) 25,30 25,04 24,77 20,09 22,95 6 15-64 thn (%) 68,34 68,36 68,36 72,28 68,88 7 Di atas 65 thn (%) 6,36 6,64 6,87 7,63 8,16 Sumber: BPS Prov. Sulut, 17 Februari 2022.
4. 1.Penduduk menurut Generasi Struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Hasil SP2020 mencatat mayoritas penduduk Sulawesi Utara didominasi oleh Generasi Z dan Generasi Milenial. Proporsi Generasi Z sebanyak 27,50 persen dari total populasi dan Generasi Milenial sebanyak 24,32 persen dari total populasi Sulawesi Utara. Generasi Milenial ini termasuk dalam usia 75+ 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 150 000 100000 50000 72 962 84 743 92 507 98 665 100 242 104 357 108 645 109 598 106 106 105 022 104 667 100 875 0 50000 100 000 150 000 • Laki-laki • Perempuan II-16RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Dari sisi demografi, seluruh Generasi X dan Generasi Milenial merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif pada tahun 2020. Sedangkan Generasi Z terdiri dari penduduk usia belum produktif dan produktif. Sekitar 7 tahun lagi, seluruh Generasi Z akan berada pada kelompok penduduk usia produktif. Hal ini merupakan peluang dan tantangan bagi Indonesia, baik di masa sekarang maupun masa depan, karena generasi inilah yang berpotensi menjadi aktor dalam pembangunan yang akan menentukan masa depan Indonesia. Grafik 2.3 Komposisi Penduduk menurut Generasi di Sulawesi Utara Tahun 2020 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.
5. 2.Jumlah Penduduk Per Kabupaten/Kota Jika dilihat menurut Kabupaten/Kota, Jumlah penduduk terbesar berada di Kota Manado yang dihuni sebanyak 453,18 ribu jiwa (17,17 persen), diikuti Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Bolaang Mongondow, masing-masing 348,67 ribu jiwa dan 250,47 ribu jiwa. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan populasi terkecil adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang memiliki 70,52 ribu penduduk. Generasi X Lahir tahun 1965-t 980 Perkiraan usia sekarang 40-55 tahun GenerasiZ lahir tahun 1997-2012 Perioraan usia sekarang B-23 tahun Pre-Boomer lahir sebelum tahuo 1945 Peritiraan usia sekarang +75 tahun Post Generasi Z Lahir tahun 2013 dsl Perkiraan usia sekarang s.d. 7 tahun J Generasi Milenial lahirtahun 1981-1996 Perli:iraan usia sekarang 24-39 tahun I Baby Boomer lahirtahun 1946-1964 Perli;iraan usia sekarang 56-74 tahun Genz; 27,50% Pre BoomerPost Gen Z; 2,43% 8,74% Gen Milenial; 24,32% Baby Boomer; 13,76 % GenX; 23,24% pengklasifikasian : William H. Frey analysis of CensusPopulation Estimates (25 June. 2020) II-17RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Tabel.2.7 Jumlah Penduduk Sulawesi Utara menurut Kabupaten/Kota (Jiwa), Tahun 2017-2021 Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota (Jiwa) 2017 2018 2019 2020 2021 Bolaang Mongondow 240.505 244.185 247.811 248.751 250.478 Minahasa 335.321 338.364 341.176 347.290 348.673 Kepulauan Sangihe 130.493 130.833 131.163 139.262 139.684 Kepulauan Talaud 90.678 91.599 92.475 94.521 94.983 Minahasa Selatan 208.013 209.501 210.695 236.463 238.746 Minahasa Utara 200.985 202.317 203.624 224.993 226.915 Bolaang Mongondow Utara 78.437 79.366 80.313 83.112 83.743 Kepulauan Sitaro 65.976 66.225 66.403 71.817 72.135 Minahasa Tenggara 105.714 106.303 106.899 116.323 117.079 Bolaang Mongondow Selatan 64.171 65.127 66.071 69.791 70.529 Bolaang Mongondow Timur 70.610 71.477 72.408 88.241 89.981 Kota Manado 430.133 431.880 433.635 451.916 453.182 Kota Bitung 212.409 215.711 219.004 225.134 227.177 Kota Tomohon 103.711 105.306 106.917 100.587 100.853 Kota Kotamobagu 123.872 126.198 128.387 123.722 124.473 Sulawesi Utara 2.461.028 2.484.392 2.506.981 2.621.923 2.638.631 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022
6. 3.Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Luas Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan mencapai 13.893 km2. Sebagian besar wilayah Sulawesi Utara memiliki kepadatan penduduk relatif rendah. Dari 15 Kabupaten/Kota, 11 di antaranya memiliki tingkat kepadatan penduduk kurang dari dari 500 jiwa/km2. Sementara itu, Kota Manado dan Kota Kotamobagu menjadi daerah terpadat dengan tingkat kepadatan mencapai masing-masing 2.882 jiwa/km2 dan 1.143 jiwa/km2. Adapun secara keseluruhan Laju Pertumbuhan penduduk Sulawesi utara mencapai 0,85 dengan kepadatan penduduk mencapai 190 di tahun 2021. II-18RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Grafik 2.4 Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Sulawesi Utara Sumber:
7. 4.Rasio Jenis Kelamin Penduduk laki-laki di Sulawesi Utara sebanyak 1,34 juta orang, atau 51,18 persen dari penduduk Sulawesi Utara. Sementara, penduduk perempuan di Sulawesi Utara sebanyak 1,28 juta orang, atau 48,82 persen dari penduduk Sulawesi Utara. Dari kedua informasi tersebut, rasio jenis kelamin penduduk Sulawesi Utara sebesar 104,69 yang artinya terdapat 104-105 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Sulawesi Utara pada tahun 2021. Adapun rasio jenis kelamin di level kabupaten/kota secara umum selaras dengan level provinsi, yaitu penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin di atas angka 100. Adapun rasio jenis kelaminnya menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada tabel berikut. Bolmon g Minaha sa Sangihe Talaud Minsel Minut Bolmut Sitaro Mitra Bolsel Boltim Manad o Bitung Tomoh on Kotamo bagu Laju Pertumbuhan Penduduk 0.93 0.53 0.4 0.65 1.29 1.14 1.01 0.59 0.87 1.41 2.64 0.37 1.21 0.35 0.81 Kepadatan Penduduk 87 313 303 77 169 247 50 261 165 44 99 2882 750 883 1143 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Laju Pertumbuhan (2020)-(2021²)dan Kepadatan Penduduk (2021¹) II-19RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Tabel 2.8 Rasio Penduduk menurut Jenis Kelamin Sulawesi Utara menurut Kabupaten/Kota, 2010¹-2021 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1) Pertumbuhan PDRB Peningkatan pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Utara dalam 5 (lima) tahun terakhir diikuti oleh peningkatan pertumbuhan 17 sektor/lapangan usaha. Secara keseluruhan pertumbuhan PDRB ADHK dari tahun 2016 sampai 2020 mencapai 17,87%, kondisi ini dipengaruhi oleh dampak pandemic COVID-19. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu menjaga keberlanjutan pertumbuhan masing-masing sektor PDRB sehingga pertumbuhan ekonomi pada akhir periode RPJMD tidak negatif. Tabel 2.9 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2021 (dalam juta rupiah) SEKTOR/ LAPANGAN USAHA HARGA KONSTAN 2017 2018 2019 2020 2021 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 15,817,344 16,378,542 17,320,482 17,705,449 17,994,184 Pertambangan dan Penggalian 3,991,183 4,343,225 4,694,004 4,650,508 4,876,170 Industri Pengolahan 8,010,190 8,368,986 8,411,598 8,764,756 9,546,947 Pengadaan Listrik dan Gas 99,137 102,620 112,051 119,828 128,173 ........... s., � ---· .. ., 20101 zez1•

(1)(10) (11) Kabupaten/Regency

1.Bolaang Mongondow 108 109
2.Minahasa 105 104
3.Kepulauan Sangihe 102 104
4.Kepulauan Ta laud 105 106
5.Minahasa Selatan 107 107
6.Minahasa Utara 104 104
7.Bolaang Mongondow Utara 105 106
8.Siau Tagulandang Biaro 98 101
9.Minahasa Tenggara 108 107
10.Bolaang Mongondow Selatan 110 109
11.Bolaang Mongondow Timur 110 109 Kot a/Municipality
1.Kota Manado 101 101
2.Kota Bitung 105 105
3.Kota Tomohon 102 102
4.Kota Kotamobagu 104 105 s............ 104 105 II-20RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 SEKTOR/ LAPANGAN USAHA HARGA KONSTAN 2017 2018 2019 2020 2021 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 100,831 104,147 108,748 113,292 113,846 Konstruksi 10,593,031 11,351,939 12,039,440 11,518,351 12,321,288 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 10,117,866 10,700,477 11,634,920 11,445,858 11,839,704 Transportasi dan Pergudangan 6,922,865 7,467,829 7,909,269 6,790,329 6,911,909 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,848,842 1,958,951 2,013,893 1,491,170 1,680,778 Informasi dan Komunikasi 3,753,807 4,046,717 4,369,734 4,836,156 4,951,192 Jasa Keuangan dan Asuransi 3,187,945 3,203,612 3,323,855 3,520,446 3,705,996 Real Estate 2,991,486 3,218,628 3,372,685 3,329,613 3,317,983 Jasa Perusahaan 67,490 73,591 78,927 74,745 76,376 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 5,581,654 5,875,031 5,889,611 5,806,035 5,973,748 Jasa Pendidikan 1,982,364 2,161,349 2,377,244 2,451,117 2,480,204 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3,115,678 3,444,889 3,693,477 3,999,186 4,322,967 Jasa lainnya. 1,303,761 1,458,158 1,659,326 1,509,536 1,549,463 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 79.485.474,00 84.258.691,00 89.009.256,00 88.126.374,00 91.790.927,00 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2022. Data menunjukkan sektor Informasi dan Komunikasi bertumbuh sebesar 38,23%. Hal ini dapat dimaklumi karena dengan adanya pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 sebagian besar rapat/pertemuan dilaksanakan secara daring. Selanjutnya sektor yang mengalami pertumbuhan kedua terbesar adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yaitu 38,14%. Hal ini disebabkan oleh fokus anggaran pada jasa kesehatan dan kegiatan sosial dalam rangka membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 serta untuk mencegah penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Penyediaan akomodasi dan makan minum memiliki nilai pertumbuhan terendah, yakni -14,11%. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan sosial yang menyebabkan menurunnya jumlah orang yang melakukan perjalanan dan aktifitas makan minum di luar rumah. Pertumbuhan PDRB atas harga berlaku juga terus meningkat selang tahun 2016–2020. Namun perlu diperhatikan bahwa target II-21RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dalam RPJMD adalah 6,4% dan capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2020 hanya -0,99%. Hal ini disebabkan oleh dampak dari pandemi COVID-19. Tabel 2.10 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 (dalam juta rupiah) SEKTOR/ LAPANGAN USAHA HARGA BERLAKU 2017 2018 2019 2020 2021 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 23,710,193 25,043,800 27,118,985 28,459,883 30,059,566 Pertambangan dan Penggalian 5,329,459 5,932,142 6,602,929 7,178,794 7,733,985 Industri Pengolahan 10,310,606 10,952,336 11,361,121 12,646,946 14,955,341 Pengadaan Listrik dan Gas 104,622 109,704 120,651 133,570 142,166 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 135,448 140,733 148,153 157,479 160,343 Konstruksi 12,635,541 14,077,436 15,356,041 14,987,747 16,784,715 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 13,316,278 14,520,696 16,595,416 17,273,918 18,659,487 Transportasi & Pergudangan 11,985,903 13,390,110 14,545,675 12,401,865 12,852,226 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2,445,081 2,614,159 2,702,181 1,968,971 2,221,418 Informasi dan Komunikasi 4,321,366 4,718,303 5,194,582 5,747,231 5,919,774 Jasa Keuangan dan Asuransi 4,415,378 4,566,458 4,860,314 5,194,337 5,739,734 Real Estate 3,803,297 4,185,937 4,471,957 4,472,904 4,554,314 Jasa Perusahaan 102,183 119,188 133,152 130,021 139,571 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 8,924,536 9,552,854 9,880,643 9,921,539 10,217,899 Jasa Pendidikan 3,014,931 3,335,687 3,840,816 4,024,969 4,150,486 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3,845,772 4,275,024 4,785,680 5,308,716 5,920,951 Jasa lainnya 1,719,995 2,009,044 2,483,063 2,290,527 2,388,042 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 110,120,589 119,543,612 130,201,361 132,299,414 142,600,020 PDRB TANPA MIGAS 100,359,552 109,840,402 119,285,474 131,880,568 142,219,960 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 18 Februari 2022. Menurut harga berlaku tampak bahwa pertumbuhan PDRB mencapai 31,62 % dari tahun 2016 – 2020. Pada awal ahun 2020 sampai TW II telah terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi COVID-19. II-22RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Perekonomian Sulawesi Utara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2020 hanya mencapai Rp132,29 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp 88,126 triliun, ekonomi Sulawesi Utara tahun 2020 tumbuh negatif 0,99 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, sebagian besar lapangan usaha mengalami kontraksi, dengan kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar- 25,96 persen. Tabel 2.11 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021 (Hb) SEKTOR PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (%) 2017 2018 2019 2020 2021 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 21,53 20,95 20,82 21,51 21.08 Pertambangan dan Penggalian 4,84 4,96 5,07 5,43 5.42 Industri Pengolahan 9,36 9,15 8,72 9,56 10.49 Pengadaan Listrik dan Gas 0,10 0,09 0,09 0,10 0.10 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,12 0,12 0,11 0,12 0.11 Konstruksi 11,47 11,78 11,80 11,33 11.77 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 12,09 12,14 12,75 13,06 13.09 Transportasi & Pergudangan 10,88 11,20 11,19 9,37 9.01 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2,22 2,19 2,08 1,49 1.56 Informasi dan Komunikasi 3,92 3,96 3,99 4,34 4.15 Jasa Keuangan dan Asuransi 4,01 3,82 3,73 3,93 4.03 Real Estate 3,45 3,50 3,44 3,38 3.19 Jasa Perusahaan 0,09 0,10 0,10 0,10 0.10 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 8,10 7,99 7,59 7,50 7.17 Jasa Pendidikan 2,74 2,79 2,94 3,04 2.91 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3,49 3,57 3,67 4,01 4.15 Jasa lainnya 1,56 1,68 1,91 1,73 1.67 PDRB 100 100 100 100 100 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2020. Kontribusi Sektor pertanian masih dominan membentuk PDRB Provinsi Sulawesi Utara, walaupun sudah terjadi penurunan baik untuk PDRB atas harga berlaku maupun PDRB atas harga konstan. Tabel 2.12 Persentase Kontribusi PDRB Tahun 2017-2021 seluruh Kabupaten/Kota KABUPATEN/KOTA 2017 2018 2019 2020 2021 Bolaang Mongondow 5.95 6.03 6.15 6.31 6.25 Minahasa 13.21 13.16 13.10 13.11 12.98 Kepulauan Sangihe 3.34 3.28 3.25 3.30 3.35 II-23RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 KABUPATEN/KOTA 2017 2018 2019 2020 2021 Kepulauan Talaud 1.75 1.71 1.69 1.70 1.69 Minahasa Selatan 6.69 6.63 6.58 6.60 6.68 Minahasa Utara 10.43 10.53 10.59 10.81 10.95 Bolaang Mongondow Utara 1.92 1.90 1.90 1.94 1.90 Kepulauan Sitaro 1.78 1.80 1.81 1.84 1.83 Minahasa Tenggara 3.98 3.93 3.91 3.92 3.92 Bolaang Mongondow Selatan 1.57 1.59 1.59 1.62 1.60 Bolaang Mongondow Timur 2.21 2.19 2.20 2.32 2.26 Kota Manado 28.35 28.54 28.62 27.54 27.56 Kota Bitung 12.83 12.65 12.48 12.85 13.02 Kota Tomohon 3.27 3.27 3.28 3.29 3.20 Kota Kotamobagu 2.72 2.78 2.83 2.85 2.81 TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2022. Data menunjukkan bahwa sektor yang kontribusinya meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sektor pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makan minum. Jika dilihat menurut kontribusi kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, maka tampak bahwa Kota Manado memberi kontribusi terbesar sebagai ibu kota Provinsi, diikuti oleh Kabupaten Minahasa dan Kota Bitung. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, kontribusi terkecil datang dari Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2017-2021 atas Dasar Harga Konstan menurut Kabupaten/Kota Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2022. Kabupaten/Kota PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2017 2018 2019 2020 2021 Bolaang Mongondow 6.67 7.49 7.89 0.98 3.87 Minahasa 6.07 6.10 5.79 -1.03 3.53 Kepulauan Sangihe 5.45 5.50 5.42 0.45 5.99 Kepulauan Talaud 5.10 5.02 4.69 0.43 3.34 Minahasa Selatan 6.53 6.09 5.97 -0.77 4.91 Minahasa Utara 6.51 6.41 6.35 -0.55 5.96 Bolaang Mongondow Utara 6.28 6.18 6.17 0.71 3.46 Kepulauan Sitaro 6.99 6.73 6.65 1.03 4.43 Minahasa Tenggara 6.36 6.00 5.98 -0.64 4.29 Bolaang Mongondow Selatan 6.24 6.56 6.39 0.63 3.74 Bolaang Mongondow Timur 5.71 5.06 4.80 0.16 3.05 Kota Manado 6.74 6.65 6.05 -3.14 5.14 Kota Bitung 6.18 6.01 4.06 1.37 4.60 Kota Tomohon 8.84 6.12 6.76 -0.41 2.05 Kota Kotamobagu 6.79 6.66 6.13 0.20 4.20 Sulawesi Utara 6.31 6.00 5.65 -0.99 4.16 II-24RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Jika dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan menurut Kabupaten/Kota, maka jelaslah bahwa perlambatan pertumbuhan PDRB ataupun pertumbuhan ekonomi telah terjadi sejak tahun 2018. Tentunya, fenomena ini menjadi tantangan bagi daerah untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi agar tidak negatif di akhir tahun 2022. a) Laju Inflasi Rata-rata pertumbuhan inflasi dalam 5 tahun terakhir adalah 2,17%. Jika dilihat dari target RPJMD untuk pertumbuhan inflasi pada tahun 2021, yakni 5%, maka capaian yang ada menunjukkan bahwa status pencapaian inflasi di Provinsi Sulawesi Utara melampaui target. Tabel 2.14 Nilai Inflasi Rata-rata Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021 PROVINSI INFLASI RATA-RATA PERTUMBUHAN 2017 2018 2019 2020 2021 TAHUNAN TAHUNAN TAHUNAN TAHUNAN TAHUNAN Sulawesi Utara 2,44 3,83 3,52 -0,18 2,65 2,17 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2022. Dari sebelas kelompok pengeluaran di kota Manado, penurunan indeks terjadi pada kelompok transportasi sebesar -8,81 persen, kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan sebesar -1,12 persen dan kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar -0,4 persen. Pada Tahun 2021 Kota Manado mengalami inflasi sebesar 2,65 persen karena adanya peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,76 pada Desember 2020 menjadi 108,56 pada Desember 2021. Kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan indeks adalah kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 7,58 persen, kelompok umum sebesar 2,65 persen, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,63%, kelompok pendidikan sebesar 1,37%, kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,05%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,72%, kelompok transportasi sebesar 0,63%, perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,36% dan perumahan air, listrik, gas, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,17%. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan adalah kelompok kesehatan sebesar -0,33% dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,66%. II-25RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Grafik 2.5 Laju Inflasi menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Utara Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2022. Jika dilihat dari kelompok pengeluaran maka ternyata laju pengeluaran terbesar yang menyumbang inflasi adalah kelompok pakaian dan alasa kaki, diikuti kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau. B. Fokus Kesejahteraan Sosial 1) Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf (AMH) didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Interpretasi persentase AMH menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya. Perkembangan Angka Melek Huruf di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut. -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 Maka nan Jadi, Minu man, Rokok dan Temb akau Pakai an dan Alas Kaki Peru maha n, Air, Listrik , Gas, dan Bahan Bakar Ruma h Tangg a Perlen gkapa n, Perala tan, dan Pemel iharaa n Rutin Ruma h Tangg a Keseh atan Trans portas i Infor masi, Komu nikasi, dan Jasa Keuan gan Rekre asi, Olahr aga, dan Buday a Pendi dikan Penye diaan Maka nan dan Minu man/ Resto ran Peraw atan Priba di dan Jasa Lainn ya Inflasi 0.95 2.9 0 -0.05 0 0.92 -0.67 0.07 0 0 -0.01 0.95 2.9 0 -0.05 0 0.92 -0.67 0.07 0 0 -0.01 II-26RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Tabel 2.15 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2017-2021 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. Tabel 2.16 Angka Melek Huruf Tahun 2020 menurut KabupatenProvinsi Sulawesi Utara NO KABUPATEN/KOTA ANGKA MELEK HURUF LATIN 1 Bolaang Mongondow 99,79 2 Minahasa 100 3 Kepulauan Sangihe 99,19 4 Kepulauan Talaud 100 5 Minahasa Selatan 100 6 Minahasa Utara 99,85 7 Bolaang Mongondow Utara 99,08 8 Kepulauan Sitaro 99,70 9 Minahasa Tenggara 100 10 Bolaang Mongondow Selatan 99,32 11 Bolaang Mongondow Timur 99,50 12 Kota Manado 99,92 13 Kota Bitung 99,72 14 Kota Tomohon 99,85 15 Kota Kotamobagu 99,85 SULAWESI UTARA 99,80 Sumber: Dinas PendidikanProv. Sulut, 2022. 2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah Dimensi pengetahuan dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah (mean years school/MYS) mengombinasikan partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang NO URAIAN 2017 2018 2019 2020 2021 1 Jumlah Penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis 1,834,007 1,859,853 1,882,298 1,907,852 2,030,067 2 Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas 1,838,419 1,862,274 1,886,070 1,909,863 2,032,913 3 Angka Melek Huruf 99,76 99,87 99,80 99,84 99,86 II-27RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 ditamatkan. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, dan tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Angka ini bisa memberikan gambaran secara sederhana tentang terpenuhinya kebutuhan penduduk akan akses pendidikan. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Angka ini dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara. RLS di Sulawesi Utara diperkirakan tumbuh 1,43 persen per tahun selama periode 2016 hungga 2021. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di Sulawesi Utara yang lebih baik. Pada tahun 2021, secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas mencapai pendidikan selama 9,62 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan jenjang SMP, bahkan menempuh pendidikan pada kelas X (SMA Kelas 1). Tabel 2.17 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2017-2021 Provinsi Sulawesi Utara NO KABUPATEN/KOTA 2017 2018 2019 2020 2021 1 Bolaang Mongondow 7,38 7,59 7,77 7,93 8.03 2 Minahasa 9,55 9,56 9,58 9,59 9.73 3 Kepulauan Sangihe 7,89 7,90 8,04 8,29 8.34 4 Kepulauan Talaud 8,93 9,00 9,25 9,51 9.72 5 Minahasa Selatan 8,72 8,84 8,85 9,08 9.09 6 Minahasa Utara 9,32 9,61 9,93 9,99 10.00 7 Bolaang Mongondow Utara 7,86 8,11 8,12 8,40 8.41 8 Kepulauan Sitaro 8,56 8,57 8,75 8,97 9.03 9 Minahasa Tenggara 8,51 8,82 8,87 8,88 9.11 10 Bolaang Mongondow Selatan 7,72 7,73 7,80 7,90 8.15 11 Bolaang Mongondow Timur 7,53 7,57 7,59 7,83 7.93 12 Kota Manado 11,03 11,14 11,26 11,27 11.42 13 Kota Bitung 9;64 9,63 9,87 9,88 9.89 14 Kota Tomohon 10,24 10,25 10,48 10,73 10.74 15 Kota Kotamobagu 9,98 10,04 10,09 10,10 10.31 SULAWESI UTARA 9,14 9,24 9,43 9,49 9.62 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022. 3) Angka Harapan Lama Sekolah; Sebagai salah satu indikator untuk mengukur dimensi pengetahuan dalam pengukuran IPM, Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan II-28RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun) di masa mendatang. Selama periode 2016-2021, indikator Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 0,61 persen per tahun. Meningkatnya HLS merupakan sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2021, HLS di Sulawesi Utara telah mencapai 12,94 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA. Tabel 2.18 Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata lama Sekolah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021 KABUPATEN/KOTA 2017 2018 2019 2020 2021 Bolaang Mongondow 11,16 11,30 11,41 11,52 11.53 Minahasa 13,94 13,96 13,97 13,98 14.15 Kepulauan Sangihe 11,90 12,04 12,31 12,32 12.47 Kepulauan Talaud 12,14 12,20 12,27 12,51 12.59 Minahasa Selatan 11,76 12,08 12,43 12,74 12.83 Minahasa Utara 12,45 12,65 12,69 12,80 12.92 Bolaang Mongondow Utara 11,87 11,88 11,90 11,91 12.17 Kepulauan Sitaro 11,32 11,51 11,64 11,67 11.86 Minahasa Tenggara 11,71 11,74 12,04 12,27 12.43 Bolaang Mongondow Selatan 12,22 12,23 12,28 12,29 12.30 Bolaang Mongondow Timur 11,47 11,48 11,50 11,59 11.86 Kota Manado 14,11 14,12 14,14 14,15 14.16 Kota Bitung 12,25 12,26 12,60 12,61 12.62 Kota Tomohon 14,16 14,17 14,19 14,20 14.21 Kota Kotamobagu 12,68 12,75 12,78 12,79 12.88 SULAWESI UTARA 12,66 12,68 12,73 12,85 12.94 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022. 4) Pengeluaran Perkapita; Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh Pengeluaran Per Kapita per tahun (Harga Konstan 2012). Pada tahun 2021, rata-rata Pengeluaran Per Kapita masyarakat Sulawesi Utara mencapai Rp. 10.88 juta per tahun atau turun 91 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan menurunnya pendapatan masyarakat. Tabel 2.19 Pengeluaran Per Kapita Tahun 2017-2021 menurut Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara KABUPATEN/KOTA PENGELUARAN PERKAPITA DISESUAIKAN (RIBU RUPIAH) 2017 2018 2019 2020 2021 Bolaang Mongondow 9,761 10,054 10,470 10,128 10,220 Minahasa 12,026 12,319 12,720 12,395 12,481 Kepulauan Sangihe 11,111 11,397 11,663 11,427 11,524 Kepulauan Talaud 8,268 8,525 8,638 8,505 8,558 II-29RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 KABUPATEN/KOTA PENGELUARAN PERKAPITA DISESUAIKAN (RIBU RUPIAH) 2017 2018 2019 2020 2021 Minahasa Selatan 11,162 11,410 11,760 11,481 11,554 Minahasa Utara 11,075 11,318 11,712 11,405 11,481 Bolaang Mongondow Utara 8,739 8,992 9,366 9,062 9,143 Kepulauan Sitaro 7,812 8,097 8,252 8,080 8,145 Minahasa Tenggara 10,105 10,354 10,665 10,408 10,479 Bolaang Mongondow Selatan 8,452 8,743 9,229 8,837 8,939 Bolaang Mongondow Timur 8,568 8,856 9,483 8,998 9,115 Kota Manado 13,477 13,814 14,232 13,886 13,991 Kota Bitung 11,895 12,168 12,383 12,193 12,271 Kota Tomohon 11,323 11,647 12,152 11,745 11,851 Kota Kotamobagu 10,366 10,663 11,098 10,744 10,848 SULAWESI UTARA 10,422 10,731 11,115 10,791 10,882 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022. 5) Indeks Pembangunan Manusia; Dalam satu dekade, pembangunan manusia di Sulawesi Utara terus mengalami kemajuan. IPM Sulawesi Utara meningkat dari 68,31 pada tahun 2011 menjadi 73,30 pada tahun 2021. Selama periode tersebut, IPM Sulawesi Utara rata-rata tumbuh sebesar 0,71 persen per tahun dan meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi” sejak tahun 2015. Namun, pandemic COVID-19 telah membawa sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia Sulawesi Utara. IPM Sulawesi Utara tahun 2020 tercatat sebesar 72,93 atau mengalami penurunan 0,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, setelah satu tahun lebih pandemi COVID-19 melanda, IPM Sulawesi Utara mulai mengalami pertumbuhan kembali di tahun 2021. IPM Sulawesi Utara tahun 2021 mencapai 73,30 atau tumbuh 0,51 persen (meningkat 0,37 poin) dibandingkan capaian tahun 2020. Grafik 2.6 Tren Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utara Tahun 2010-2021 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sulawesi Utara 69.49 69.96 70.39 71.05 71.66 72.2 72.99 72.93 73.3 69.49 69.96 70.39 71.05 71.66 72.2 72.99 72.93 73.3 67 68 69 70 71 72 73 74 II-30RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Peningkatan IPM 2021 didukung oleh peningkatan di semua komponen penyusunnya. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelumnya. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan IPM yang disebabkan oleh menurunnya pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita telah mengalami kenaikan sebesar 0,84 persen dibandingkan tahun 2020. Dari sisi pendidikan, pada tahun 2021 anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,94 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,09 tahun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 12,85 tahun. Selain itu, rata- rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,13 tahun, dari 9,49 tahun menjadi 9,62 tahun pada tahun 2021. Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,76 tahun, lebih lama 0,07 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Tabel 2.20 Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utara menurut Komponen Tahun 2017-2021 KOMPONEN SATUAN 2017 2018 2019 2020 2021 Umur Harapan Hidup Tahun 71,04 71,26 71.58 71.69 71.76 Harapan Lama Sekolah Tahun 12,66 12,68 12.73 12.85 12.94 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 9,14 9,24 9.43 9.49 9.62 Pengeluaran Perkapita disesuaikan Rp, 10,422 10,731 11,115 10,791 10,882 Indeks Pembangunan Manusia 71,66 72,2 72,99 72,93 73,3 PERTUMBUHAN IPM % 0,86 0,75 1,09 -0,08 0,51 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. Seiring dengan meningkatnya IPM Sulawesi Utara, seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Utara mengalami peningkatan IPM. Dari sisi perbandingan antar kabupaten/kota, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat di masing-masing kabupaten/kota. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Bolaang Mongondow Selata dengan nilai 65,42, sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Manado dengan nilai 79,20. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, UHH berkisar antara 64,49 tahun (Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) hingga 72,06 tahun (Kota Tomohon). Sementara itu pada dimensi pengetahuan, HLS penduduk usia 7 tahun ke atas berkisar antara 11,53 tahun (Kabupaten Bolaang Mongondow) hingga 14,21 tahun (Kota Tomohon) serta RLS II-31RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 penduduk usia 25 tahun ke atas berkisar antara 7,93 tahun (Kabupaten Bolaang Mongondow Timur) hingga 11,42 tahun (Kota Manado). Pengeluaran per kapita di tingkat kabupaten/kota berkisar antara 8,14 juta rupiah per tahun (Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro) hingga 13,99 juta rupiah per tahun (Kota Manado). Jumlah kabupaten/kota dengan status capaian pembangunan manusia yang “tinggi” (70 ≤ IPM < 80) pada tahun 2021 adalah sebanyak 9, dengan status “sedang” (capaian 60 ≤ IPM <70) adalah 6, dan dengan status “rendah” (IPM < 60) sudah tidak ada lagi. Tabel 2.21 Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utara dan Kab/Kota se-Sulawesi Utara Tahun 2017-2021 KABUPATEN/KOTA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2017 2018 2019 2020 2021 Bolaang Mongondow 66,08 66,91 67,82 67,89 68,16 Minahasa 74,59 74,97 75,47 75,29 75,73 Kepulauan Sangihe 69,14 69,67 70,53 70,73 71,07 Kepulauan Talaud 67,74 68,32 68,97 69,40 69,83 Minahasa Selatan 70,05 70,86 71,68 72,11 72,32 Minahasa Utara 72,2 73,05 73,95 73,90 74,11 Bolaang Mongondow Utara 65,6 66,32 66,91 66,99 67,39 Kepulauan Sitaro 66,03 66,75 67,48 67,64 68,05 Minahasa Tenggara 68,91 69,66 70,47 70,51 71,06 Bolaang Mongondow Selatan 64,05 64,49 65,28 65,00 65,42 Bolaang Mongondow Timur 64,73 65,21 68,08 65,99 66,55 Kota Manado 78,05 78,41 79,12 78,93 79,20 Bitung 72,94 73,27 74,20 74,10 74,20 Kota Tomohon 75,34 75,78 76,67 76,69 76,86 Kota Kotamobagu 72 72,55 73,22 72,97 73,47 SULAWESI UTARA 71,66 72,2 72,99 72,93 73,30 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. Gambar…. Status capaian pembangunan manusia menurut kabupaten/kota di Sulawesi Utara Tahun 2021 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022. Tonq, (70 s IPM � 80) v, d '"'- (�,() IPN f(JJ -�- '"'' \- .... ...._ '9.20 .... ,....... ,.... • t � .......... 75.13 ,.,,, • kota B,r'1 M�Ut.,� 7411 ... ..._ 7147""·�s.. ,,_,,,.......,, 71.07M,�T � ""' IC�T.ol.aud 69.83 --- 6111,16�T�&.g "" Bowne Mo.-condow l.lbra .,.,,�M�T-..r ...,,�M�� 65.42 II-32RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 6) Angka Putus Sekolah Angka Putus Sekolah (APTS) didefonisikan sebagai proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Dalam konteks ini, kelompok umur yang dirujuk adalah kelompok umur 16-18 tahun. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Tabel 2.22 Angka Putus Sekolah SMA/MA dan SMK Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018-2021 Indikator Angka Putus Sekolah SMA/MA Provinsi Sulawesi Utara 2018 2019 2020 2021 APTS SMA/MA 0.65% 0.66% 0.71% 0,18 % APTS SMK 0,09% 0,09% 0,70% 0,32 % Sumber: Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut, 2022. APTS SMA/MA Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021 mengalami penurunan signifikan sebesar 0,53% dibandingkan baik dengan tahun 2020, hal serupa juga terjadi pada APTS SMK yang turun signifikan dari 0,70% di tahun 2020 menjadi 0,32% pada tahun 2021 atau turun sebesar 0,38%. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Utara mampu menekan angka APTS SMA/MA dan SMK, yang berarti semakin rendah nilai APTS semakin baik kondisi pendidikan di Sulawesi utara. 7) Kemiskinan Secara umum, pada periode 2014-2020, angka kemiskinan di Sulawesi Utara cenderung fluktuatif namun menunjukkan tren menurun dari tahun 2016 hingga tahun 2019, kemudian mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2020 sampai awal tahun 2021, dan kembali menurun pada akhir tahun 2021. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2014 sampai dengan September 2021 disajikan pada gambar berikut : II-33RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Grafik 2.7 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Utara, Tahun 2014-2021 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022. Selama periode Maret 2014 – September 2021, persentase penduduk miskin Sulawesi Utara selalu berada di bawah angka kemiskinan nasional, yaitu berada di kisaran 7,36-8,98. Persentase penduduk miskin tertinggi terjadi pada September 2015, sedangkan persentase terendah terjadi pada September 2019, yakni sebesar 7,36 persen. Grafik 2.8 Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Utara dan Nasional, Tahun 2017-2021 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. Persentase penduduk miskin Sulawesi Utara dan nasional pada periode 2017-2021 memiliki pola yang hampir sama. Data jumlah penduduk miskin menurut provinsi di Pulau Sulawesi September 2021 menunjukkan bahwa provinsi Sulawesi Utara adalah yang terendah ketiga, yaitu sebesar 186,55 ribu jiwa, dimana angka ini menunjukkan ada penurunan sebesar 9,3 ribu jiwa dari jumlah di semester 2 tahun 2020. 208.23 197.56 208.54 217.15 202.82 200.35 198.88 194.85 193.31 189.05 191.7 188.6 192.37 195.85 196.35 186.558.75 8.26 8.65 8.98 8.34 8.2 8.1 7.9 7.8 7.59 7.66 7.51 7.62 7.78 7.77 7.36 7 7.5 8 8.5 9 9.5 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 Penduduk Miskin (ribu orang) Presentase Penduduk Miskin 10.64 10.12 9.82 9.66 9.41 9.22 9.78 10.19 10.14 9.71 8.1 7.9 7.8 7.59 7.66 7.51 7.62 7.78 7.77 7.36 5 6 7 8 9 10 11 12 INDONESIA SULAWESI UTARA II-34RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Tabel 2.23 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi di Pulau Sulawesi Utara, Tahun 2020-2021 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022 Tabel 2.24 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2017-2021 Menurut Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA (PERSEN) 2017 2018 2019 2020 2021 (Maret) 2021 (Sep) Bolaang Mongondow 8,02 7,67 7,47 7.27 7.58 Data per Kab/Kota hanya dirilis pada bulan maret disetiap tahunnya Minahasa 7,9 7,3 7,18 7.30 7.67 Kepulauan Sangihe 11,8 11,82 11,15 11.14 11.02 Kepulauan Talaud 9,77 9,5 9,86 9.49 9.00 Minahasa Selatan 9,78 9,34 9,26 9.14 9.37 Minahasa Utara 7,46 6,99 6,93 7.00 7.11 Bolaang Mongondow Utara 8,89 8,64 8,45 8.41 8.03 Kepulauan Sitaro 10,33 9,87 9,56 8.94 8.94 Minahasa Tenggara 14,08 13,29 12,78 12.30 12.47 Bolaang Mongondow Selatan 14,16 13,6 13,27 12.77 12.85 Bolaang Mongondow Timur 6,2 6,03 6,10 5.88 6.10 Kota Manado 5,46 5,38 5,51 5.86 6.19 Kota Bitung 6,62 6,67 6,49 6.41 6.43 Kota Tomohon 6,47 5,95 5,62 5.60 5.69 Kota Kotamobagu 5,9 5,96 5,71 5.42 5.74 SULAWESI UTARA 8,1 7,8 7,66 7.62 7.77 7,36 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022. Dilihat dari daerah tempat tinggal, pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di hampir semua wilayah Kabupaten/Kota rata-rata mengalami kenaikan, dimana hanya di 3 Kabupaten saja yang mengalami penurunan. 2020 2021 2020 2021 2020 2021 Sem2 Seml Sem2 Seml Sem2 Seml Sem2 Seml Sem2 Seml Sem2 (Sep) (Maret) (Sep) (Maret) (Sep) (Maret) (Sep) (Maret) (Sep) (Maret) (Sep) SULAWESI 68.80 71.66 73.17 70.14 123.57 124.19 123.17 116.41 192.37 195.85 196.35 186.55 UTARA SULAWESI 80.73 87.43 88.31 86.67 318.00 316.31 316.14 294.54 398.73 403.74 404.44 381.21 TENGAH SULAWESI 173.80 195.08 191.50 198.84 603.03 605.16 593.48 566.62 776.83 800.24 784.98 765.46 SELATAN SULAWESI 76.93 73.22 75.05 71.02 224.89 244.10 243.65 252.25 301.82 317.32 318.70 323.26 TENGGARA GORONTALO 20.35 21.55 22.09 21.51 164.67 163.76 164.19 163.09 185.02 185.31 186.29 184.60 SULAWESI 31.67 28.13 27.82 27.72 120.34 130.91 129.37 138.27 152.02 159.05 157.19 165.99 BARAT II-35RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Tabel 2.25 Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2017-2021 menurut Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara KABUPATEN/KOTA JUMLAH KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA (RIBU JIWA) 2017 2018 2019 2020 2021 (Maret) 2021 (Sept) Bolaang Mongondow 19,05 18,49 18,30 18,07 19.08 Data per Kab/Kota hanya dirilis pada bulan maret disetiap tahunnya Minahasa 26,34 24,49 24,32 24,95 26.30 Kepulauan Sangihe 15,38 15,46 14,62 14,64 14.55 Kepulauan Talaud 8,84 8,68 9,10 8,84 8.37 Minahasa Selatan 20,26 19,54 19,49 19,38 19.77 Minahasa Utara 14,93 14,13 14,09 14,33 14.49 Bolaang Mongondow Utara 6,95 6,84 6,77 6,82 6.53 Kepulauan Sitaro 6,81 6,53 6,35 5,95 6.00 Minahasa Tenggara 15,57 14,73 14,22 13,73 13.31 Bolaang Mongondow Selatan 9,05 8,82 8,74 8,53 8.63 Bolaang Mongondow Timur 4,37 4,29 4,41 4,30 4.47 Kota Manado 23,39 23,21 23,89 25,55 26.78 Bitung 14 14,34 14,10 14,18 14.33 Kota Tomohon 6,69 6,25 5,99 6,06 6.18 Kota Kotamobagu 7,28 7,49 7,31 7,06 7.56 SULAWESI UTARA 198,88 193,31 191,70 192,37 196.35 186,55 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022. Dimensi kemiskinan lainnya yang perlu diperhatikan adalah indeks kedalaman dan indeks keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan menggambarkan ketimpangan ratarata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Selama periode Maret 2020 – September 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sulawesi Utara mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2020 adalah 1,143 dan pada September 2020 naik menjadi 1,228. Kemudian, Indeks Keparahan Kemiskinan pada periode yang sama juga mengalami peningkatan dari 0,248 menjadi 0,300 (Tabel 5). Sementara itu, untuk periode September 2019 – September 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami peningkatan. II-36RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Tabel 2.26 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Sulawesi Utara menurut Daerah Tempat Tinggal, September 2020 – September 2021 2020 2021 Semester 1 (Maret) Semester 2 (September) Semester 1 (Maret) Semester 2 (September) INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) Perkotaan 0.78 0.90 0.80 0.73 Perdesaan 1.54 1.60 1.76 1.42 Total 1.14 1.23 1.24 1.04 INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) Perkotaan 0.15 0.20 0.17 0.16 Perdesaan 0.35 0.42 0.42 0.28 Total 0.25 0.30 0.29 0.22 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022. Selama periode Maret 2020 – September 2021, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) baik di perdesaan maupun di perkotaan mengalami peningkatan. Hal ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan dan di perdesaan cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin makin besar. Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai P1 dan P2 di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada September 2020, nilai P1 untuk daerah perdesaan hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan P1 daerah perkotaan. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode Maret 2019 –September 2020 antara lain adalah: 1) Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Ekonomi Sulawesi Utara Triwulan III-2020 terhadap Triwulan III-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,83 persen (y-on-y). Angka ini jauh menurun dibandingkan dengan Triwulan III-2019 yang tumbuh sebesar 5,20 persen (y-on-y). 2) Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB terkontraksi. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada Triwulan III- 2020 terkontraksi sebesar 1,09 persen (y-on-y), menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yang tumbuh sebesar 7,27 persen. 3) Laju Inflasi Umum Relatif Rendah. Selama periode Maret 2020- September 2020, angka inflasi umum tercatat sebesar 0,02 perse., 4) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami kenaikan. Pada Agustus 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,37 persen. Terjadi kenaikan sebesar 1,36 persen poin dibandingkan Agustus 2019 yang berada di level 6,01 persen. II-37RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 5) Sebanyak 287,637 (14,89 persen) penduduk usia kerja terdampak COVID-19 pada Agustus 2020 dengan rincian: a) 24,919 penduduk menjadi Pengangguran b) 10,614 penduduk menjadi Bukan Angkatan Kerja c) 17,280 penduduk menjadi Sementara Tidak Bekerja d) 234,824 penduduk Bekerja dengan Pengurangan Jam Kerja Adapun Amanat Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 53 Tahun 2020, tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Daerah, menegaskan bahwa Penanggulangan Kemiskinan harus dilakukan secara sistematis, terencana dan sinergis antar tingkatan pemerintah, mulai dari pusat hingga pemerintah daerah serta lintas sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi. 8) Gini Rasio Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio di Provinsi Sulawesi Utara berfluktuasi dari waktu ke waktu. Gini Ratio pada Tahun 2017 tercatat sebesar 0,390 dan mengalami fluktuasi hingga Tahun 2021 yang tercatat kembali ke posisi 0,365. Gini Ratio Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,02 poin dibandingkan Gini Ratio Tahun 2020. Grafik 2.9 Perkembangan Gini Rasio Tahun 2017 s/d 2021 di Provinsi Sulawesi Utara Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. 0.39 0.372 0.367 0.37 0.365 0.35 0.355 0.36 0.365 0.37 0.375 0.38 0.385 0.39 0.395 2017 2018 2019 2020 2021 II-38RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12–17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada September 2021, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,55 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini menurun dibandingkan dengan Maret 2021 yang sebesar 18,09 persen dan menurun dibandingkan dengan September 2020 yang sebesar 19,11 persen. Jika dibedakan menurut daerah, pada September 2021 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan adalah sebesar 18,55 persen. Sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan tercatat sebesar 19,45 persen. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia daerah perkotaan dan perdesaan termasuk ketimpangan rendah. Tabel 2.27 Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi Sulawesi Utara, September 2020, Maret 2021, dan September 2021 (Persentase) Pada September 2020, ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Oaerah/Tahun Penduduk 40 Penduduk 40 Penduduk 20 Jumlah persen Terb.awah persen Menensah persen 'teratas (I) (2) (3) (4) (5) Perko tun September 2020 19.28 35.50 45.22 100 Maret 2021 18.11 38.46 43.43 100 September 2021 18.55 37.71 43.74 100 Perdes..n September 2020 20.52 35.68 43.80 100 Maret 2021 18.71 38,75 42.53 100 September 2021 19.45 37,72 42.82 100 �otaan+Pttdesaan September 2020 19.11 35,65 45.24 100 Maret 2021 18.09 38.26 43.65 100 September 2021 18.55 37.78 43.66 100 II-39RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Barat berada pada ketimpangan rendah (distribusi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah berada di atas 17 persen). Sementara ketimpangan di Provinsi Gorontalo masuk dalam kategori ketimpangan sedang (distribusipengeluaran kelompok 40 persen terbawah berada pada rentang 12 – 17 persen). Tabel 2.28 Gini Ratio dan Distribusi Pengeluaran Per Kapita Wilayah Sulawesi September 2020 (Persentase) Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Budaya masyarakat Sulawesi Utara sangat dipengaruhi oleh karakter masyarakat yang terdiri dari: Suku Minahasa, Suku Sangihe, Suku Talaud, Suku Bolaang, dan Suku Mongondow. Masing-masing kelompok etnis tersebut masih terbagi pula dalam subetnis yang memiliki bahasa daerah, tradisi, dan norma-norma kemasyarakatan yang khas serta diperkuat semangat Mapalus, Mapaluse, dan Moposad. Dilihat dari unsur budaya bahasa, maka Sulawesi Utara memiliki tiga kelompok bahasa daerah yaitu: a) Bahasa Toulour, Tombulu, Tonsea, Tontemboan, Tonsawang, Pasan, Ponosakan, dan Bantik; b) Bahasa Sangir Besar, Siau, dan Talaud; c) Bahasa Boroko, Bolangitang, Bolaang, Mongondow, Bintauna, Kaidipang, Bolango, dan Bantik Mongondow. Namun demikian, Bahasa Indonesia adalah Bahasa Nasional yang digunakan dan dimengerti dengan baik oleh penduduk Sulawesi Utara. Seni Budaya di Sulawesi Utara cukup berkembang yang tersebar di masyarakat luas. Hal ini dikembangkan melalui program menggali, menginventarisasi keunggulan, dan keragaman seni budaya yang dikemas dalam pelaksanaan festival seni budaya berskala nasional dan internasional. Tabel berikut ini adalah indikator Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2017 s/d 2021 di Provinsi Sulawesi Utara. Gini Ratio Distribusi Pengeluaran Perkapita Provinsi Perkotaan+ 40 Persen 40 Persen 20 Persen Perkotaan Perdesaan Perdesaan Terbawah Menengah Teratas Ill l2l 13) f4l fSl f6l f7l Sulawesi 0,367 0,436 0,368 19,11 35,65 45,24 Utara Sulawesi 0,334 0,295 0,321 20,92 37,92 41,16 Tengah Sulawesi 0,384 0,352 0,382 17,95 36,18 45,87 Se Iatan Sulawesi 0,403 0,348 0,388 17,19 36,67 46,14 Tenggara Gorontalo 0,390 0,391 0,406 16,47 35,22 48,31 Sulawesi 0,437 0,321 0,356 19,80 35,95 44,25 Ba rat II-40RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Tabel 2.29 Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2017-2020 Provinsi Sulawesi Utara( cek data evaluasi Renja) NO CAPAIAN PEMBANGUNAN 2017 2018 2019 2020 1 Grup Seni Musik Aktif 50 60 70 70 2 Grup Seni Tari Aktif 20 20 30 30 3 Jumlah teater/sastra Aktif 25 30 35 35 4 Gedung Kesenian 2 3 3 3 5 Apresiasi terhadap maestro ditiap cabang seni 5 5 6 6 6 Seniman Lokal 3 5 7 7 7 Warisan Takbenda 3 3 9 9 8 Apreasiasi terhadap pelaku warisan takbenda 3 6 9 9 9 Pendataan koleksi museum sulut 20 20 30 30 Adapun keterkaitan antara seni budaya dan olahraga disajikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pelayanan kepemudaan mencakup usaha penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Considerans c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan pentingnya keolahragaan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Justru karena pertimbangan akan pentingnya keolahragaan tersebut dalam keseluruhan pembangunan nasional dan pengembangan manusia Indonesia, considerans d menegaskan penjaminan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestai, dan amanajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global. Hal tersebut perlu diatur dalam sebuah sistem keolahragaan nasional. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mendefinisikan “Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.” Sedangkan, Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa “Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.” Mengingat pentingnya keolahragaan dalam pembangunan manusia Indonesia, Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa “Setiap II-41RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 warga negara mempunyai hak yang sama untuk: a.melakukan kegiatan olahraga; b.memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga; c.memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya; d.memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan; e.menjadi pelaku olahraga; dan f.mengembangkan industri olahraga.” Pemerintah daerah mempunyai tugas dalam melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Kebijakan nasional yang harus dilakukan pemerinta daerah di daerah ditetapkan di Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang meliputi: a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi; b. pembinaan dan pengembangan olahraga; c. penyelenggaraan kejuaraan olahraga; d. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;

e.pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional; f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga; g. pendanaan keolahragaan; h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan; j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
k.pembinaan dan pengembangan industri olahraga; l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi; m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping; n. pemberian pemberian penghargaan; o. pelaksanaan pengawasan; dan p. evaluasi nasional terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan. 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum A. Fokus Urusan Layanan Wajib 1) Pendidikan a) Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Nonformal (Paket C) turut diperhitungkan. Indikator ini digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah dengan tujuan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas Pendidikan. Nilai APS berkisar antara 0-100, Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Dalam hal ini, APS Provinsi menggambarkan peluang pada pendidikan menengah (kelompok umur 16-18 tahun). Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) II-42RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2017 s/d 2021 di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.30 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2017-2020 Provinsi Sulawesi Utara NO JENJANG PENDIDIKAN 2017 2018 2019 2020 1 APS SMA/SMK/MA/Paket C 73,04 73,67 74,04 74,12 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022. b) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10,000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Di samping itu juga rasio ini mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah SMA Sederajat Tahun 2017 s/d 2021 di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.31 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah SMA Sederajat Tahun 2017-2021 Provinsi Sulawesi Utara NO JENJANG PENDIDIKAN 2017 2018 2019 2020 2021 1 SMA Sederajat 1,1, Jumlah gedung sekolah 417 342 342 423 468 1,2, Jumlah penduduk kelompok usia16-18 tahun 121,464 122,192 122,838 123,433 111,850 1,3, Rasio 1:291 1:357 1:359 1:292 1:239 Sumber: Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut, 2022. Tabel 2.32 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2021 SMA Sederajat menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara NO KABUPATEN/KOTA SMA SEDERAJAT JUMLAH GEDUNG SEKOLAH JUMLAH PENDUDUK USIA 16-18 TH RASIO 1 Bolaang Mongondow 39 2.547 1:65 2 Minahasa 54 5.480 1:101 3 Kepulauan Sangihe 32 1.561 1:48 4 Kepulauan Talaud 29 2.088 1:72 5 Minahasa Selatan 37 3.501 1:94 6 Minahasa Utara 42 3.340 1:79 7 Bolaang Mongondow Utara 11 1.518 1:138 8 Kepulauan Sitaro 11 1.153 1:104 9 Minahasa Tenggara 21 2.178 1:103 II-43RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 NO KABUPATEN/KOTA SMA SEDERAJAT JUMLAH GEDUNG SEKOLAH JUMLAH PENDUDUK USIA 16-18 TH RASIO 10 Bolaang Mongondow Selatan 13 900 1:69 11 Bolaang Mongondow Timur 16 725 1:45 12 Kota Manado 91 8.787 1:96 13 Kota Bitung 31 2.873 1:92 14 Kota Tomohon 18 2.403 1:133 15 Kota Kotamobagu 16 2.780 1:173 SULAWESI UTARA 461 41.834 1:90 Sumber: Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut, 2022. c) Rasio Guru/Murid Rasio guru dan murid pendidikan menengah menunjuk pada perbandingan jumlah murid dan jumlah guru sekolah pada tingkat pendidikan menengah. Perbandingan ini menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar dan mengindikasikan mutu pengajaran di kelas. Interpretasi terhadap nilai rasio ini adalah semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Di bawah ini, disajikan tabel rasio guru dan murid pada jenjang SMA Sederajat di Provinsi Sulawesi Utara. Tabel 2.33 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan SMA Sederajat Tahun 2017-2021 Provinsi Sulawesi Utara NO JENJANG PENDIDIKAN 2017 2018 2019 2020 2021 1, SMA Sederajat 1,1, Jumlah Guru 4,345 5,500 5,125 8,395 9,747 1,2, Jumlah Murid 63,969 69,672 71,730 111,906 122,816 1,3, Rasio 1:15 1:13 1:14 1:13 1:13 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022. Tabel 2.34 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan SMA Sederajat Tahun 2021 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara NO KABUPATEN/KOTA SMA SEDERAJAT JUMLAH GURU JUMLAH MURID RASIO 1 Bolaang Mongondow 647 7725 1:11,9 2 Minahasa 1150 13426 1:11,7 3 Kepulauan Sangihe 564 4631 1:8,2 4 Kepulauan Talaud 644 3898 1:6,1 5 Minahasa Selatan 831 9905 1:11,9 6 Minahasa Utara 633 9415 1:14,9 7 Bolaang Mongondow Utara 293 3647 1:12,4 II-44RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 NO KABUPATEN/KOTA SMA SEDERAJAT JUMLAH GURU JUMLAH MURID RASIO 8 Kepulauan Sitaro 249 2759 1:11,1 9 Minahasa Tenggara 454 5543 1:12,2 10 Bolaang Mongondow Selatan 233 2730 1:11,7 11 Bolaang Mongondow Timur 288 2916 1:10,1 12 Kota Manado 1857 26996 1:14,5 13 Kota Bitung 692 11547 1:16,7 14 Kota Tomohon 471 7004 1:14,9 15 Kota Kotamobagu 741 10674 1:14,4 SULAWESI UTARA 9747 122,816 1:13 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022. d) Angka Partisipasi Murni SMA Sederajat Angka partisipasi murni (APM) merujuk pada proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuain. Sejak tahun 2007, Pendidikan Nonformal (Paket C) turut diperhitungkan. Tujuan dan kegunaan dari pengukuran ini adalah untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2017 s/d 2021 di Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.35 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2017-2022 Provinsi Sulawesi Utara NO JENJANG PENDIDIKAN 2017 2018 2019 2020 2021 1 APM SMA/SMK/MA/Paket C 62,81 62,80 62,98 63,38 63,33 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022. e) Angka Partisipasi Kasar SMA/Sederajat Angka Partisipasi Kasar (APK) mengacu pada perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Nonformal (Paket C) turut diperhitungkan. Pemerintah daerah perlu mengukur indikator II-45RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 ini karena indikator ini berguna untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada tingkat pendidikan menengah. APK juga berguna untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK juga dapat digunakan sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2017 s/d 2021 Di Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada table berikut. Tabel 2.36 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2017 s/d 2021 Provinsi Sulawesi Utara NO JENJANG PENDIDIKAN 2017 2018 2019 2020 2021 1 APK SMA/SMK/MA/Paket C 91,73 82,25 86,60 69,23 86,17 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022 . 2) Kesehatan Pembangunan kesehatan merupakan upaya yang dilakukan oleh semua komponen masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif dan handal dengan memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. Pembangunan kesehatan dilakukan dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif kepada masyarakat yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan. Kondisi dan capaian pembangunan kesehatan di Sulawesi Utara tahun 2016-2020 diantaranya disajikan sebagai berikut: a) Pandemi COVID-19 Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia dikategorikan sebagai bencana non alam karena wabah penyakit sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kejadian pandemic COVID-19 di Sulawesi Utara memiliki dampak sangat luas di berbagai sector (multi sektor) mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Data Kasus COVID-19 per 31 Desember 2021 di Sulawesi utara mencapai 34.700 kasus positif, dengan rincian 56 jiwa kasus aktif, II-46RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 33.600 jiwa kasus sembuh dan 1.044 jiwa kasus meninggal dunia. Kondisi Epidemiologi COVID-19 per 31 Desember 2021 di Sulawesi Utara dapat dilihat pada gambar berikut dibawah. Gambar 2.4 Kondisi Epidemiologi COVID-19 di Sulawesi Utara Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut, 2022 b) Vaksinasi Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah Covid-19. Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity) agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Sejak pertengahan Januari 2021 silam, Satgas Covid-19 Provinsi Sulut terus menggenjot program vaksinasi dengan sasaran Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), pelayan publik serta warga lanjut usia atau lansia. -ISDIASI �� "1ENINGGAL 01slam II-47RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Kondisi Per-tanggal 31 Desember 2021 total suntikan yang sudah diberikan dari dosis 1 sampai dengan dosis ke 2 dan dosis 3 di sulawesi utara telah mencapai 2.569.195 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:  Vaksinasi dosis 1 telah mencapai 1.580.564 jiwa  Vaksinasi dosis 2 telah mencapai 972.340 jiwa  Vaksinasi dosis 3 telah mencapai 16.291 jiwa Tabel 2.37 Update Vaksinasi COVID-19 (Per tanggal 31 Desember 2021) Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut, 2021 c) Tenaga Kesehatan Penyelenggaraan pembangunan di sektor kesehatan membutuhkan dukungan sumber daya yang berkompeten di bidangnya. Jumlah tenaga medis yang minim dan penempatan yang tidak merata di seluruh wilayah menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan kesehatan. Selain itu, kualitas dan kompetensi para tenaga kesehatan menjadi hal yang sangat penting untuk ditingkatkan. Jumlah tenaga Kesehatan menurut Kabupaten/Kota tahun 2017 sampai 2021 di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. Tabel 2.38 Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2017-2021 menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara NO KABUPATEN/KOTA TENAGA KESEHATAN 2017 2018 2019 2020 2021 1 Bolaang Mongondow 402 463 488 673 783 2 Minahasa 704 822 716 1270 1409 3 Kepulauan Sangihe 505 780 762 846 872 '-"- Junlah Dos• Halian ic.�n I Kota 25112/21 26/L2n.1 27/12/21 2N12/21 �/12/21 )0/12/21 31/12/21 G�1k Tren ..... Bo....., 694 82 1.078 1.016 1.153 8'}0 6311 ---- Kib. B>lset 484 J9 563 571 57) 531 2� � l<lb. 8olm 127 '9 Ill 218 )'9 547 2SO ---!tab. Bolmut 368 J9 175 23) )4) 622 553 ....__..,.-- K.lb. Srtaro 247 24 )6 226 ))8 277 <16 ......__...... !(ab. s. nQI� .. I IJ6 IU 316 309 (69) -- Kab. Tallud 189 81 32 90 182 412 2D ____........ l<lb. H1nahls. m I 435 537 l.7S4 1.854 L908 --Kib. Minsel 227 56 264 255 790 345 165 ___......_ Kab. Mitra 22 9) l2J 783 160 110 __,,..._ K.b.. M1nut ... ,. 1.302 (4)1) 1.240 826 37" � Koti tlluno .. 584 1 185 I 820 I 376 )91 � l<ot» l<otamcbaf;lu m l )1' 820 89) uo 407 ---Kofa Hinldo 805 6 408 1.187 I 558 1.034 ••• ....,-...... Kata Tomohon 18 29 218 730 668 82 __....-._ SWIT 050 485 5.632 6.501 12.882 10.681 6.120 ---- II-48RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 NO KABUPATEN/KOTA TENAGA KESEHATAN 2017 2018 2019 2020 2021 4 Kepulauan Talaud 408 419 448 695 752 5 Minahasa Selatan 503 580 728 828 828 6 Minahasa Utara 481 493 642 1028 1144 7 Bolaang Mongondow Utara 500 367 543 703 766 8 Kepulauan Sitaro 301 262 465 464 538 9 Minahasa Tenggara 331 260 342 546 609 10 Bolaang Mongondow Selatan 211 298 445 561 566 11 Bolaang Mongondow Timur 229 196 268 413 325 12 Kota Manado 3449 2604 2241 3859 4999 13 Kota Bitung 640 682 638 940 973 14 Kota Tomohon 694 692 696 950 953 15 Kota Kotamobagu 459 457 762 996 960 SULAWESI UTARA 9817 9375 10184 14772 16477 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022. d) Fasilitas Kesehatan Pada hakikatnya, pembangunan kesehatan bertujuan untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi seluruh rakyat agar dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Adalah relevan bila perbaikan derajat kesehatan masyarakat tersebut dibarengi pula dengan ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit umum (RSU) dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Fasilitas kesehatan yang tersedia di Sulawesi Utara diantaranya rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas, posyandu, klinik/balai kesehatan dan polindes. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan Sulawesi Utara dibantu oleh 14 ribuan tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, ahli teknologi laboratorium medik. Jumlah fasilitas Kesehatan tahun 2017 sampai 2021 di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. II-49RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Tabel 2.39 Jumlah Fasilitas Kesehatan Tahun 2017 s/d 2021 di Provinsi Sulawesi Utara NO KABUPATEN/KOTA FASILITAS KESEHATAN 2017 2018 2019 2020 2021 1 Rumah Sakit 60 43 48 51 54 2 Rumah Bersalin 63 7 9 9 9 3 Puskesmas 192 193 195 195 196 4 Posyandu 2231 2302 2302 2302 2287 5 Klinik / Balai Kesehatan 15 58 58 58 66 6 Polindes 40 39 39 39 39 SULAWESI UTARA 2601 2642 2410 2413 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022 e) Prevalensi Stunting Stunting dalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Berdasarkan hasil Riskesdas pada tahun 2018, proporsi balita stunting di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 25,46%, di mana terdapat 4 kabupaten yang menjadi perhatian di tahun 2019 dan tahun 2020, karena menunjukkan baik peningkatan maupun penurunan proporsi yang signifikan. Prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa Utara terus meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2018 mencapai angka 35,44% atau menjadi yang tertinggi prevalensinya. Prevalensi stunting di Kabupaten Bolmong Selatan turun signifikan dari angka 51,30% di tahun 2017 menjadi 33,27% di tahun 2018 namun masih menjadi tertinggi ke-2. Kabupaten Bolaang Mongondow berhasil menurunkan prevalensi stunting dari tahun 2017 dengan proporsi 35,80% menjadi 28,60% di tahun 2018. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara konsisten terus menurunkan prevalensi stunting dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2018 (22,24%) hingga tahun 2020 pada angka 5,02%. Pada tahun 2021 kementerian kesehatan mengeluarkan hasil Survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) secara nasional, dimana angka yang di rilis prevalensi stunting menunjukan peningkatan yang signifikan di sulawesi utara yakni sebesar 21,6%, hal tersebut menunjukan kontradiksi dengan rilisan kementerian kesehatan sebelumnya yakni melalui survei Riset Kesahatan Dasar Tahun 2018 dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI), dimana terjadi penurunan yang signifikan di sulawesi utara yakni dari angka 31,4% di tahun 2018 menjadi 21,18% pada tahun 2020. Perbandingan Rilisan SSGBI dan SSGI tersebut menunjukan gap yang cukup besar. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah provinsi menyajikan data pembanding melalui hasil Aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan II-50RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM), dimana aplikasi tersebut merupakan rekaman data individu secara langsung dilapangan dari setiap posyandu di sulawesi utara yang kemudian diolah menjadi hasil status gizi yang lebih akurat karena dapat disajikan by name by address. Dari hasil pelaporan masing-masing puskemas ke dinas kesehatan provinsi tersebut menunjukan angka prevalensi stunting di sulawesi utara tahun 2021 sebesar 3,10%, dimana angka tersebut merupakan hasil pengukuran dari 77,55% balita yang telah dientri. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri pemerintah sulawesi utara dimana hasil pengukuran balita belum 100% terukur dari total jumlah balita yang terdata. Namun demikian angka prevalensi yang muncul tersebut cukup menggambarkan kondisi senyatanya dilapangan. Prevalensi Stunting Tahun 2018 s/d 2021 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.40 Prevalensi Stunting Tahun 2018-2021 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara NO KABUPATEN/KOTA PREVALENSI STUNTING 2018 (Riskesdas) 2019 (Riskesdas) 2020 (SSGBI) 2021 (SSGI 2021 (E-PPGBM) 1 Bolaang Mongondow 28,6 16,71 5,03 26,6 2,17 2 Minahasa 20,12 3,11 17,5 1,58 3 Kepulauan Sangihe 22,99 13,31 21,1 8,08 4 Kepulauan Talaud 23,59 11,10 25,8 1,88 5 Minahasa Selatan 26,12 2,34 24,2 2,32 6 Minahasa Utara 35,44 16,6 4,50 19,1 2,90 7 Bolaang Mongondow Utara 22,24 13,68 5,02 26,4 1,60 8 Kepulauan Sitaro 19,45 3,03 22,5 1,06 9 Minahasa Tenggara 27,97 8,18 25,5 2,25 10 Bolaang Mongondow Selatan 33,27 6,34 14,78 37,4 6,39 11 Bolaang Mongondow Timur 26,28 6,51 24,4 8,55 12 Kota Manado 19,8 6,32 23,8 1,41 13 Kota Bitung 29,97 4,16 22,1 2,55 14 Kota Tomohon 19,22 1,28 18,3 0,34 15 Kota Kotamobagu 29,03 5,16 25,1 2,61 SULAWESI UTARA 31,4 25,46 21,18 21,6 3,10 Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Prov, Sulut Tahun 2021 f) Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Sedangkan, yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam II-51RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dll. Perkembangan AKB dan AKI tahun 2018 s/d 2021 di Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.41 Perkembangan AKB dan AKI Tahun 2018-2021 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara NO URAIAN 2018 2019 2020 2021 1 Jumlah Kematian Bayi 215 250 168 200 2 Jumlah Kematian Ibu 58 51 57 64 Sumber: Dinkesda Prov, Sulut, 2022 g) Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup merupakan Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkngan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Angka Harapan Hidup (AHH) Sulawesi Utara menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2017-2021 di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.42 Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021 Provinsi/Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Tahun) Laki-laki Perempuan 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 SULAWESI UTARA 69.11 69.33 69.71 69.82 69.89 73.01 73.23 73.55 73.67 73.72 Bolaang Mongondow 66.58 66.83 67.18 67.33 67.43 70.54 70.79 71.15 71.29 71.35 Minahasa 68.44 68.65 68.97 69.09 69.15 72.37 72.58 72.88 72.98 73.04 Kepulauan Sangihe 67.32 67.57 67.93 68.09 68.15 71.27 71.52 71.87 72.01 72.07 Kepulauan Talaud 67.45 67.68 68.01 68.14 68.22 71.40 71.63 71.95 72.07 72.12 Minahasa Selatan 67.21 67.45 67.77 67.88 67.95 71.16 71.39 71.71 71.84 71.92 Minahasa Utara 68.84 69.01 69.31 69.40 69.44 72.76 72.94 73.20 73.27 73.27 Bolaang Mongondow Utara 64.96 65.18 65.51 65.63 65.70 68.88 69.12 69.45 69.59 69.66 II-52RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Siau Tagulandang Biaro 67.82 68.11 68.52 68.72 68.87 71.76 72.05 72.45 72.64 72.76 Minahasa Tenggara 67.55 67.74 68.04 68.13 68.18 71.50 71.70 71.98 72.06 72.09 Bolaang Mongondow Selatan 62.13 62.29 62.48 62.58 62.67 65.88 66.04 66.30 66.35 66.35 Bolaang Mongondow Timur 65.35 65.53 65.77 65.80 65.83 69.23 69.43 69.73 69.83 69.87 Kota Manado 69.34 69.53 69.81 69.89 69.92 73.23 73.41 73.68 73.75 73.76 Kota Bitung 68.52 68.71 68.99 69.07 69.10 72.45 72.63 72.90 72.97 72.98 Kota Tomohon 69.18 69.43 69.80 69.96 70.07 73.08 73.33 73.67 73.80 73.90 Kota Kotamobagu 67.69 67.93 68.30 68.47 68.59 71.58 71.84 72.24 72.38 72.48 INDONESIA 69.16 69.30 69.44 69.59 69.67 73.06 73.19 73.33 73.46 73.55 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022 3) Pekerjaan Umum a) Air Minum Evaluasi terhadap capaian kinerja pelaksanaan pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, seperti yang diuraikan dalam Permen PUPR 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi:
1. 1.Capaian kinerja pelayanan air minum kabupaten/kota, dalam laporan ini terdiri atas persentase rumah tangga berakses air minum dan persentase rumah tangga memiliki akses berkelanjutan untuk air minum.
2. 2.Penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota (SPAM Regional Provinsi) yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi dengan lingkup pengelolaan meliputi Unit Air Baku, Unit Produksi dan Unit Distribusi sampai ke reservoir off take (lokasi pembacaan pemakaian air curah). Berikut ini capaian kinerja pelayanan air minum di Provinsi Sulawesi Utara dalam rentang waktu tahun 2016 – 2019. 1) Persentase rumah tangga berakses air minum Indikator persentase rumah tangga berakses air minum dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 merupakan salah satu indikator dalam Aspek Pelayanan Umum pada Layanan Urusan Wajib Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Berdasarkan data BPS tahun 2017 – 2021, secara umum persentase akses air minum layak di Sulawesi Utara pada tahun 2021 telah mencapai 91,45 persen, dimana seluruh kabupaten/kota menunjukkan kinerja baik di mana terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum. Berdasarkan evaluasi terhadap tahun n-1, peningkatan terbesar pada tahun 2020-2021 terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Kepulauan Talaud. Daerah dengan tingkat persentase cakupan akses air minum tertinggi di tahun 2021 adalah II-53RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Kota Kotamobagu dengan angka 98,06 persen, sedangkan daerah dengan tingkat persentase terendah adalah 79,62 persen. Secara rinci perkembangan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum menurut kabupaten/kota dalam setiap tahun dapat dilihat pada tabel berikut: Grafik 2.10 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 – 2021 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 Tabel 2.43 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum menurut Kabupaten-Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017–2021 Kabupaten/Kota 2017 2018 2019 2020 2021 Bolaang Mongondow 54.40 57.93 78.83 87.57 88.23 Minahasa 70.22 72.62 90.96 90.33 88.01 Kepulauan Sangihe 65.14 78.76 87.83 85.66 90.51 Kepulauan Talaud 57.43 71.27 83.39 71.53 84.61 Minahasa Selatan 66.61 66.92 94.38 90.50 90.78 Minahasa Utara 73.26 70.79 91.39 94.54 88.20 Bolaang Mongondow Utara 48.20 50.06 86.58 77.58 79.62 Kepulauan Sitaro 84.05 87.05 96.66 98.28 96.71 Minahasa Tenggara 64.51 79.34 87.10 88.21 92.98 Bolaang Mongondow Selatan 62.22 74.77 88.87 89.71 86.10 Bolaang Mongondow Timur 73.03 64.13 92.66 77.74 91.61 Kota Manado 90.43 89.50 94.35 92.48 95.89 Kota Bitung 89.08 91.66 93.32 95.48 96.68 Kota Tomohon 80.42 83.15 96.54 97.04 96.34 Kota Kotamobagu 80.01 82.75 95.45 96.80 98.06 Sulawesi Utara 70.22 73.29 90.81 90.31 91.65 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2022. 2) Pemenuhan kebutuhan air minum curah di lintas kabupaten/kota Definisi air minum curah dalam Permen PUPR No 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah air hasil 0 50 100 2017 2018 2019 2020 2021 SULUT 73.29 76.2 90.81 90.31 91.45 NASIONAL 72.04 73.68 89.27 90.21 90.78 Persentase Akses Air Minum Layak Sulawesi Utara 2017 - 2021 II-54RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota. Penerima Pelayanan Dasar ini adalah penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan unit pelaksana teknis daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas kabupaten/kota. Kondisi Pelayanan SPAM lintas kabupaten/kota adalah seperti dalam Lampiran I Permen PUPR 29/PRT/M/2018, namun untuk Provinsi Sulawesi Utara sampai saat ini belum terlaksana karena pembangunan SPAM Regional BIMATARA masih dalam tahapan penyusunan dokumen Feasibility Study. b) Sanitasi Tabel 2.46 menjelaskan bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir, persentase akses sanitasi layak di Provinsi Sulawesi Utara mengalami kenaikan. Namun jika dibandingkan data tahun 2020, capaian tahun 2021 di Sulawesi Utara turun tipis sebesar 0,64 persen. Hal ini secara umum dikarenakan pandemi Covid-19 yang menyebabkan refocusing anggaran belanja pemerintah daerah. Namun jika dilihat capaian per kabupaten/kota, terdapat 9 kabupaten/kota yang berhasil meningkatkan akses sanitasi layak 2020 - 2021, dengan persentase peningkatan akses terbesar berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yakni sebesar 12,46 persen. Tabel 2.44 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak menurut Kabupaten-Kota di Prov. Sulut Tahun 2017 – 2021 Kabupaten/Kota 2017 2018 2019 2020 2021 Bolaang Mongondow 64.07 63.50 63.01 70.25 71.07 Minahasa 69.55 83.34 79.21 88.03 81.09 Kepulauan Sangihe 71.14 74.72 77.94 78.65 84.22 Kepulauan Talaud 62.00 83.04 88.36 86.99 86.09 Minahasa Selatan 67.78 71.55 64.39 82.58 78.43 Minahasa Utara 73.10 72.65 73.48 86.05 88.49 Bolaang Mongondow Utara 54.09 52.49 52.08 69.25 71.39 Kepulauan Sitaro 79.30 89.13 82.39 90.09 93.60 Minahasa Tenggara 74.02 75.09 73.52 83.64 78.56 Bolaang Mongondow Selatan 30.88 49.87 53.23 55.16 67.62 Bolaang Mongondow Timur 52.33 55.79 48.12 56.65 56.06 Kota Manado 84.60 84.16 88.72 86.82 87.31 Kota Bitung 85.07 89.75 86.33 89.05 89.33 Kota Tomohon 92.01 89.43 95.52 95.19 95.19 Kota Kotamobagu 57.43 54.66 60.98 71.37 71.55 Sulawesi Utara 71.93 75.23 82.36 85.49 84.85 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2022, data diolah. Sebanyak 5 (lima) Kabupaten/Kota menunjukkan penurunan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak, dengan II-55RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 persentase penurunan terbanyak terdapat di Kabupaten Minahasa yaitu 6,94% dan Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu 5,08%. Tabel 2.45 Jumlah dan Status IPLT menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten/Kota Keberadaan IPLT IPLT Status Bolaang Mongondow Minahasa IPLT Minahasa (Proses) serah terima pengelolaan Kepulauan Sangihe Kepulauan Talaud IPLT Talaud (Proses) serah terima pengelolaan Minahasa Selatan Minahasa Utara IPLT Airmadidi Belum beroperasi Bolaang Mongondow Utara Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Minahasa Tenggara Bolaang Mongondow Selatan IPLT Transpatoa Serah terima pengelolaan dan belum beroperasi Bolaang Mongondow Timur Manado Bitung IPLT Aertembaga Serah terima pengelolaan dan beroperasi di 2 tahun pertama setelah serah terima Tomohon IPLT Tomohon (Proses) serah terima pengelolaan Kotamobagu IPLT Tabang Belum beroperasi Sulawesi Utara 7 IPLT 1 IPLT beroperasi Sumber: Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2020, BPS. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub – sistem Pengolahan Setempat. IPLT merupakan bagian dari rantai layanan pengelolaan air limbah domestik, sehingga keberadaannya mutlak diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. c) Persampahan Capaian persentase pengurangan sampah di Provinsi Sulawesi Utara sejauh ini belum terdata namun dapat dipastikan masih di bawah 5 persen. Capaian dipastikan masih jauh dari target karena masih sedikit tempat pengolahan sampah yang tersedia seperti TPS 3R dan masih sedikit juga kabupaten/kota yang menerapkan pemilahan sampah dari rumah dan menggerakkan bank sampah. Tahun 2019 hasil capaian penanganan sampah adalah 57,23 persen melebihi target yang ditetapkan yaitu 55 persen. Jumlah TPS 3R masih jauh dari kebutuhan daerah, sebagai contoh Kota Manado, untuk mewujudkan penanganan dan pengurangan sampah pada Pengelolaan Sampah yang Berbasis Kecamatan. Manado II-56RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 membutuhkan minimal 1 TPS 3R di setiap kelurahan (setiap TPS 3R melayani hingga 200 KK), capaian hingga tahun 2018, baru tersedia 2 TPS 3R di 2 kelurahan. Tantangan persentase pengurangan sampah semakin meningkat dengan diterbitkannya Jakstranas Persampahan yaitu 30% di tahun 2025. Karena itu dibutuhkan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan pengurangan sampah. Tabel 2.46 Timbulan Sampah Tertangani 2017-2019 dan Prediksi 2020-2021 Sumber: Sulawesi Utara Dalam Angka 2022. Sebagian besar Kabupaten/Kota masih menerapkan mekanisme penanganan sampah yang langsung diangkut dan dibawa ke TPA, tanpa melalui proses pemilahan dan pengolahan di TPS 3R atau bank sampah. Kondisi ini menyebabkan umur TPA lebih pendek daripada yang direncanakan, karena TPA menjadi lebih cepat penuh. Secara nasional, untuk mencapai target universal access, timbunan sampah harus berkurang 20% sebelum sampai ke TPA, artinya hanya 80% sampah yang akan diproses di TPA. Dengan terbitnya Jakstranas, target penanganan sampah di TPA adalah 70% dari timbulan sampah yang ada, atau sampah harus sudah berkurang 30% sebelum sampai ke TPA. Untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan, perlu dilakukan penanganan dilakukan secara terpadu dari sumbernya hingga ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan pengurangan sampah terjadi sebelum sampai ke TPA. Dukungan regulasi, kelembagaan hingga kampanye/sosialisasi dengan melibatkan berbagai stakeholder dibutuhkan untuk Kabupaten/Kota Timbulan Sampah Tertangani 2017-2019 dan Prediksi 2020-2021 2017 2018 2019 2020 2021 Bolaang Mongondow 61,449,03 62,385,96 63,337,19 64,302,91 65,283,37 Minahasa 85,674,52 86,482,03 87,297,15 88,119,95 88,950,51 Kepulauan Sangihe 33,340,96 33,461,22 33,581,92 33,703,05 33,824,62 Kepulauan Talaud 23,168,23 23,385,38 23,604,56 23,825,80 24,049,11 Minahasa Selatan 53,147,32 53,510,04 53,875,22 54,242,91 54,613,10 Minahasa Utara 51,351,67 51,734,43 52,120,04 52,508,53 52,899,91 Bolaang Mongondow Utara 20,040,65 20,313,62 20,590,30 20,870,75 21,155,02 Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 16,856,87 16,895,02 16,933,27 16,971,59 17,010,01 Minahasa Tenggara 27,009,93 27,151,45 27,293,70 27,436,71 27,580,46 Bolaang Mongondow Selatan 16,395,69 16,645,75 16,899,62 17,157,37 17,419,04 Bolaang Mongondow Timur 18,040,86 18,272,20 18,506,51 18,743,83 18,984,19 Manado 109,898,98 110,470,94 111,045,88 111,623,81 112,204,74 Bitung 54,270,50 55,157,03 56,058,03 56,973,76 57,904,44 Tomohon 26,498,16 26,947,67 27,404,81 27,869,71 28,342,49 Kotamobagu 31,649,30 32,214,41 32,789,62 33,375,09 33,971,02 Sulawesi Utara 628,792,65 635,027 641,338 647,726 654,192 II-57RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 mensukseskan pengelolaan sampah berkelanjutan. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah perlu disediakan secara memadai, TPS 3R dan TPA perlu dibangun dan dikelola. Bank Sampah perlu digencarkan pembentukannya dan dibina, masyarakat perlu memulai budaya memilah sampah, serta menjadikan “upaya pengurangan sampah sejak dari diri sendiri” sebagai gaya hidup masa kini. Catatan:  timbulan sampah kabupaten menggunakan standar 2 liter/orang/hari, timbulan sampah kota menggunakan standar 2,5 liter/orang/hari;  timbulan sampah Kota Manado menggunakan standar 2,9 liter/orang/hari (PTMP, 2017);  Tahun 2020* = proyeksi penduduk BPS, Tahun 2020** = proyeksi timbulan sampah berdasarkan proyeksi penduduk BPS. Hingga saat ini, masih terdapat 1 kabupaten yang belum memiliki TPA yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Di tingkat provinsi, penyediaan TPA regional Ilo–Ilo masih dalam proses pembangunan. TPA regional Ilo–Ilo diharapkan dapat menjadi hilir dalam rantai pengelolaan sampah Kota Manado yang kondisi TPA-nya saat ini sudah dalam pengelolaan open dumping karena sudah jenuh (over capacity). Peluang Kota Manado bertambah besar terkait dalam pengelolaan sampah di TPA dengan terbitnya Peraturan Presiden RI No, 35 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Berikut ini data sebaran TPA di kabupaten/kota dan perencanaan TPA regional yang menjadi kewenangan provinsi. Tabel 2.47 Data TPA Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten/Kota TPA Kabupaten/Kota Nama Tahun Pembangunan Luas (ha) Bolaang Mongondow TPA Bolmong Minahasa TPA Minahasa 2016 2 Kepulauan Sangihe TPA Santiago 2014 6 Kepulauan Talaud TPA Talaud 2016 3,5 Minahasa Selatan TPA Mobongo 2008 8 Minahasa Utara TPA Airmadidi 2016 5 Bolaang Mongondow Utara TPA Kaidipang 2010 7 Kepulauan Sitaro TPA Tanaki 2017 5 Minahasa Tenggara TPA Wawali 2012 18 Bolaang Mongondow Selatan TPA Pinolantungan 2013 7 II-58RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Sumber: Perda Sulut dan Portal Persampahan Dalam peraturan tersebut, Kota Manado menjadi salah satu dari 12 kota di Indonesia yang menjadi lokasi bagi percepatan pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang disebut PLTSa. Dalam pelaksanannya, Pemerintah Kota Manado dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota sekitarnya dalam 1 (satu) daerah provinsi. Peluang ini perlu disinergikan dengan pengelolaan TPA Regional Ilo–Ilo yang sudah lebih dahulu disepakati oleh Pemerintah Kota Manado dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Tabel 2.48 Timbulan Sampah di Kabupaten/Kota se – Prov.Sulut Tahun 2017-2018 dan Proyeksi Tahun 2019 – 2021 No Kabupaten/ Kota Timbulan Sampah/Tahun (TON) 2017 2018 2019 2020 2021 1 Bolaang Mongondow 61,449,03 62,385,96 63,337,19 64,302,91 65,283,37 2 Minahasa 85,674,52 86,482,03 87,297,15 88,119,95 88,950,51 3 Kep. Sangihe 33,340,96 33,461,22 33,581,92 33,703,05 33,824,62 4 Kep. Talaud 23,168,23 23,385,38 23,604,56 23,825,80 24,049,11 5 Minahasa Selatan 53,147,32 53,510,04 53,875,22 54,242,91 54,613,10 6 Minahasa Utara 51,351,67 51,734,43 52,120,04 52,508,53 52,899,91 7 Bolmong Utara 20,040,65 20,313,62 20,590,30 20,870,75 21,155,02 8 Kep. Sitaro 16,856,87 16,895,02 16,933,27 16,971,59 17,010,01 9 Minahasa Tenggara 27,009,93 27,151,45 27,293,70 27,436,71 27,580,46 10 Bolmong Selatan 16,395,69 16,645,75 16,899,62 17,157,37 17,419,04 11 Bolmong Timur 18,040,86 18,272,20 18,506,51 18,743,83 18,984,19 12 Manado 109,898,98 110,470,94 111,045,88 111,623,81 112,204,74 13 Bitung 54,270,50 55,157,03 56,058,03 56,973,76 57,904,44 14 Tomohon 26,498,16 26,947,67 27,404,81 27,869,71 28,342,49 15 Kotamobagu 31,649,30 32,214,41 32,789,62 33,375,09 33,971,02 Sulawesi Utara 628,792,65 635,027 641,338 647,726 654,192 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara, 2019. Bolaang Mongondow Timur Belum dibangun Kota Manado TPA Sumompo 2009 5 Bitung TPA Aertembaga 2012 7 Kota Tomohon TPA Tara-Tara 2010 5 Kota Kotamobagu TPA Poyowa 2015 2,8 Provinsi Sulawesi Utara (Sesuai Perda Sulut No. 1 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 – 2034) TPA Regional Ilo – Ilo Dalam proses untuk dibangun TPA Regional Bolaang Mongondow Belum ditindaklanjuti II-59RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Berdasarkan data SIPSN kementerian LHK Tahun 2021, total volume/timbulan sampah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 mencapai 493.761,93 Ton. Sampah yang dikelola mencapai 310.544,84 ton/tahun atau 62,89 persen dari total volume sampah. Capaian pengurangan sampah tahun 2021 mencapai 54.039,07 ton atau 10,94 persen, sedangkan sampah yang tertangani mencapai 256.505,77 ton atau 51,95 persen. Angka ini masih jauh dari target yang ditetapkan dalam dokumen Jakstrada Persampahan Provinsi Sulawesi Utara yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 10 Tahun 2019, dimana untuk target tahun 2021 pengurangan sampah sebesar 24 persen dan penanganan sampah sebesar 74 persen. Hal ini membutuhkan upaya kerja keras dalam memberikan pelayanan persampahan kepada seluruh masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara, Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.49 Data Target dan Capaian Pengelolaan Persampahan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulawesi Utara 2022, diolah Terdapat 3 (tiga) Kabupaten/Kota (20% dari seluruh kabupaten/kota) yang telah memiliki dasar pengaturan persampahan yang kuat, yaitu diatur melalui Peraturan Daerah. Di sisi lain masih terdapat 4 kabupaten yang sama sekali belum membuat pengaturan tentang persampahan di daerahnya. Tabel 2.50 Keberadaan Peraturan Persampahan di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara No Kabupaten/Kota Peraturan Terkait Persampahan Peraturan Daerah Peraturan Bupati/Walikota Pengelolaan Retribusi Pengelolaan Retribusi 1 Kabupaten Bolaang Mongondow ~ ~ ~ ~ 2 Kabupaten Minahasa ~ √ ~ ~ 3 Kabupaten Kepulauan Sangihe ~ √ ~ ~ 4 Kabupaten Kepulauan Talaud ~ √ √ ~ 5 Kabupaten Minahasa Selatan ~ √ ~ ~ Pengurangan Sampah dari sumbernya Persentase Volume (Ton) Target 24 158,491.00 Capaian 10,94 54,039.07 Penanganan Sampah di TPA Persen Volume (Ton) Target 74 488,680.00 Capaian 51,95 256,505.77 II-60RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 No Kabupaten/Kota Peraturan Terkait Persampahan Peraturan Daerah Peraturan Bupati/Walikota Pengelolaan Retribusi Pengelolaan Retribusi 6 Kabupaten Minahasa Utara √ √ ~ ~ 7 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ~ ~ ~ ~ 8 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ~ √ ~ ~ 9 Kabupaten Minahasa Tenggara ~ √ ~ ~ 10 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ~ ~ ~ ~ 11 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ~ ~ ~ ~ 12 Kota Manado √ √ ~ ~ 13 Kota Bitung √ √ ~ ~ 14 Kota Tomohon ~ √ ~ ~ 15 Kota Kotamobagu ~ √ ~ ~ Sumber: Roadmap Sanitasi Provinsi Sulawesi Utara Tahun, 2016-2021. d) Penataan Ruang Berdasarkan data yang ada, dari 6 indikator kinerja pembangunan bidang penataan ruang, terdapat 4 indikator dalam Bidang Penataan Ruang RPJMD yang tidak mengukur kinerja Bidang Penataan Ruang tetapi Bidang Perumahan dan Permukiman, dan 2 indikator yang mengukur kinerja Bidang Penataan Ruang sesuai dengan Permendagri 86/2017. Hasil evaluasi capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara untuk kedua indikator tersebut adalah sebagai berikut. Tabel 2.51 Target dan Capaian Indikator Kinerja Bidang Penataan Ruang Indikator Target Akhir RPJMD 2016- 2021 Target Tahun 2020 Capaian Tahun 2020 Target Tahun 2021 Capaian Tahun 2021 Persentase Ruang Terbuka Hijau per satuan luas ber HPL/HGB 56% 56% Belum ada data 56% Belum ada data Persentase Bangunan ber IMB per satuan bangunan 5,14% 4,90% Belum ada data 5,14% Belum ada data Sumber: Hasil Evaluasi Perangkat Daerah, 2021 4) Perumahan Rakyat dan Pemukiman Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulwesi Utara dalam rangka pemerataan kebutuhan Perumahan dan penataan kawasan permukiman adalah vital bagi Pemerintah. Pemenuhan kebutuhan perumahan dan peruntukan kawasan permukiman direncanakan dengan melihat perkembangan jumlah penduduk dan KK di Sulawesi II-61RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Utara. Peningkatan jumlah penduduk akan memengaruhi kebutuhan lahan untuk perumahan dan permukiman, Karakteristik penduduk mulai dari strata rendah sampai strata atas juga menjadi faktor dalam menentukan kebutuhan perumahan. Rumah layak huni merupakan target Pemerintah Sulawesi Utara dalam pemenuhan kebutuhan primer masyarakat, Capaian dari aspek ketersediaan rumah layak huni secara umum telah mencapai target di mana dalam 5 tahun hingga 2020 menargetkan masyarakat dihampir semua daerah mendapatkan kesempatan untuk memiliki Rumah yang Layak huni. Secara umum capaian rumah layak huni di Sulawesi Utara berada di atas angka rata-rata Nasional. Tahun 2017 – 2018 perhitungan masih menggunakan indicator lama, sedangkan mulai tahun 2019 BPS telah memperbarui indikator pengukuran sehingga ada perbedaan yang signifikan terhadap persentase capaian rumah layak huni di seluruh Indonesia. Untuk Sulawesi Utara sendiri mengalami koreksi yang cukup signifikan, yakni dari angka 95,59 persen di tahun 2018 turun menjadi 64,61 persen di 2019. Sedangkan untuk tahun 2021, capaian Sulawesi Utara telah berada di angka 69,50 persen, jauh di atas angka rata-rata nasional yang baru mencapai 60,90 persen. Secara keseluruhan persentase hunian layak di Sulawesi Utara diperlihatkan pada diagram sebagai berikut: Grafik 2.11 Capaian Rumah Layak Huni Sulut 2017-2021 Sumber: BPS, 2022. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2017 2018 2019 2020 2021 SULUT 95.58 95.59 64.61 69.48 69.5 NASIONAL 95.05 95.70 56.51 59.54 60.90 PERSENTASE (%) PERSENTASE HUNIAN LAYAK SULUT TAHUN 2017 - 2021 SULUT NASIONAL II-62RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Permendagri ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Penertiban; dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmasadalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakantugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memeliharakeamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat,membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan Negara. Tabel di bawah ini menggambarkan capaian Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017-2021. Tabel 2.52 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021 Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara 2017 2018 2019 2020 2021 Rasio kecukupan personil Satuan Polisi Pamong Praja se Provinsi Sulawesi Utara 4,56:1000 Penduduk 4,52:1000 penduduk 4,52:1000 penduduk 5,77 per 1000 Penduduk 5,74 per 1000 Penduduk Rasio pelayanan 1 orang anggota Satpol PP kepada masyarakat 228,27:50.000 penduduk 226,13:50.000 penduduk 226,13:50.000 penduduk 288,34 per 50.000 penduduk 286,81 per 50.000 penduduk Rasio peningkatan keamanan dan ketertiban 100% 100% 100% 100% 100% Tingkat Penegakan Perda, Pergub, Perkepda dan Produk 100% 100% 100% 100% 100% II-63RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara 2017 2018 2019 2020 2021 Hukum lainnya Persentase tingkat pelanggaran terhadap Perda, Pergub, Perkepda dan Produk Hukum lainnya 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah personil yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Satpol PP 100% (25 orang) 100% (90 orang) 100% (160 orang) 0% 0% Penurunan Crime Rate 100% 100% 100% 100% Persentase jumlah kebakaran yang tertangani 100% 100% 100% 100% Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2022. Tabel ini memperlihatkan bahwa fokus pengukuran ada pada personil satuan polisi pamong praja dan pelayanan satuan ini kepada masyarakat. Dalam Permendagri Nomor 87 Tahun 2017, tugas ini perlu diseimbangkan dengan satuan perlindungan masyarakat, yang selanjutnya disebut satlinmas, dengan cakupan yang terukur. Dalam permendagri Nomor 44 Tahun 2010, Satlinmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Walaupun rasio peningkatan keamanan dan ketertiban, tingkat penegakan Perda, Pergub, Perkepda dan Produk Hukum lainnya, persentase tingkat pelanggaran terhadap Perda, Pergub, Perkepda dan Produk Hukum lainnya, dan penurunan Crime Rate mempunyai capaian rata-rata 100%, perlu senantiasa dijaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pembangunan senantiasa membutuhkan stabilitas masyarakat dan seluruh hasil dan indikator pembangunan seharusnya menyejahterahkan dan membahagiakan masyarakat, termasuk melalui ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarkat. Penanganan angka kriminalitas berhubungan erat dengan penciptaan stabilitas di tengah masyarakat dan menjamin ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Tabel II-64RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 di bawah ini akan memperlihatkan jumlah kriminalitas yang tertangani Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017-2020. Tabel 2.53 Jumlah Kriminalitas yang Tertangani Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021 Indikator Jumlah Kriminalitas yang Tertangani Provinsi Sulawesi Utara 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah Kriminalitas yang Tertangani 7534 7037 4180 7140 5629 Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2022 6) Kebencanaan Sulawesi Utara merupakan wilayah yang rawan gempa. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa patahan di daratan Sulawesi Utara dan lokasi Sulawesi Utara yang berada pada lempeng aktif, yaitu Lempeng Laut Maluku di bagian utara. Tingkat kegempaan di Sulawesi Utara berdasarkan data dari Stasiun Geofisika Winangun tercatat terjadi sebanyak 2644 kali sepanjang tahun 2019, namun yang dirasakan sebanyak 117 kali, Dengan kata lain, hanya sebesar 4,42 persen gempa yang dirasakan oleh masyarakat. Gempa tersering terjadi di bulan November 2019, yaitu sebanyak 526 kali, Gempa berskala 5 SR atau lebih terjadi sebanyak 131 kali dan paling banyak terjadi di bulan November. Gempa terbesar yang dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Utara di sepanjang tahun 2019 mencapai 7 skala Richter. Gempa tersebut terjadi di Maluku Utara pada bulan Juli dan bulan November 2019. Dalam komitmen global untuk mewujudkan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Penanggulangan bencana menjadi salah satu bidang yang memiliki andil agar tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana dalam komitmen global difokuskan pada upaya pelaksanaan pengurangan risiko bencana. Perubahan paradigma penanggulangan bencana menjadi aspek pengurangan risiko bencana, kemudian diimplementasikan dalam beberapa kegiatan sektor yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan membangun kesiapsiagaan. Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah rawan bencana, hal ini disebabkan letak geografi, kondisi topografi serta faktor perubahan iklim. Bencana yang menjadi ancaman utama di daerah Prov. Sulut antara lain bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi/tanah goyang, gunung berapi dan tsunami menjadi ancaman utama. a) Indeks Resiko Bencana Penanggulangan bencana tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pembangunan nasional, di mana aspek pembangunan II-65RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 yang diselenggarakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan mengintegrasikan upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Hal tersebut menggambarkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang melibatkan multisektor. Dalam komitmen global untuk mewujudkan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), penanggulangan bencana menjadi salah satu bidang yang memiliki andil agar tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana dalam komitmen global difokuskan pada upaya pelaksanaan pengurangan risiko bencana. Data yang ada menunjukkan bahwa Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2019 berada pada risiko tinggi. Demikian juga indeks risiko bencana di sebagian besar Kabupaten/Kota se- Sulawesi Utara, Sedangkan beberapa daerah lainnya berada pada risiko sedang. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.54 Indeks Risiko Bencana Sulawesi Utara Tahun 2020 No Daerah Skor Kelas Risiko 1 Bolaang Mongondow 150 Tinggi 2 Bolaang Mongondow Timur 158 Tinggi 3 Bolaang Mongondow Utara 144 Sedang 4 Kepl, Sangihe 154 Tinggi 5 Minahasa 212 Tinggi 6 Minahasa Selatan 174 Tinggi 7 Minahasa Tenggara 195 Tinggi 8 Minahasa Utara 158 Tinggi 9 Kepl, Sitaro 179 Tinggi 10 Tomohon 119 Sedang 11 Bitung 163 Tinggi 12 Kotamobagu 76 Sedang 13 Manado 130 Sedang 14 Bolaang Mongondow Selatan 150 Tinggi 15 Kepl, Talaud 103 Sedang Sulawesi Utara 151 Tinggi Sumber: Ditjen BAK Kemendagri (2020). 7) Sosial
3. 1.Kondisi Dan Capaian SPM Menurut PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, SPM Sosial mencakup SPM Sosial Daerah Provinsi dan SPM Sosial Daerah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial Daerah Provinsi terdiri dari:
a.Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
b.Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti; II-66RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023
c.Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
d.Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti;
e.Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar ditetapkan dengan standar teknis. Dan untuk SPM Bidang Sosial ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Standar teknis tersebut memuat :
a.standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b.standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan social;
c.petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan sebagai berikut :
a.penyandang disabilitas terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
b.anak terlantar adalah untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
c.lanjut usia terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia tarlantar di dalam panti;
d.gelandangan dan pengemis untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti;
e.korban bencana provinsi untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi. Tabel 2.55 Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial di Provinsi Sulawesi Utara No Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM Target Capaian Capaian Tahun 2021 1 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti 100% 100% 2 Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti 100% 100% 3 Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti 100% 100% 4 Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti Persentase (%) Gelandangan Pengemis Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti 0 0 II-67RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 5 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Provinsi 100% 100% Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khusus Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti tidak ada target karena di Provinsi Sulawesi Utara belum memiliki panti milik Pemerintah maupun Masyarakat yang menangani Tuna Sosial khusus Gelandangan dan Pengemis.
1. 2.Alokasi Anggaran Untuk pengalokasian anggaran belum sesuai dengan standar teknis yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial. Pada Tahun 2021 pengalokasian anggaran masih difokuskan pada penyediaan permakanan, penyediaan sandang, penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti, pemberian bimbingan fisik mental spiritual dan sosial, pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari untuk PMKS dalam panti milik masyarakat tetapi tidak untuk setahun dan penyediaan bufferstok untuk permakanan korban bencana daerah Provinsi. Untuk Panti LU milik Pemerintah alokasi anggaran diperuntukkan untuk penyediaan makanan selama setahun, perbekalan kesehatan, penyediaan asrama dan bimbingan fisik mental dan spiritual. Untuk Balai anak alokasi anggaran diperuntukkan untuk penyediaan permakanan, penyediaan asrama, pengasuhan, pembekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial dan bimbingan keterampilan. Sesuai dengan standar teknis SPM Bidang Sosial daerah Provinsi, Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Penyuluh Sosial dan Relawan Sosial. Dan setiap panti sosial harus memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Pekerja Sosial Profesional. Untuk perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Pemerintah Daerah Provinsi harus menyiapkan paling sedikit 1 (satu) orang Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Relawan Sosial. Panti yang ada di Provinsi saat ini belum memiliki Pekerja Sosial Profesional, dan Untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam hal ini tenaga kesehatan, telah direkrut tenaga perawat. Dan untuk tenaga dokter, pemerintah telah bekerjasama dengan puskesmas terdekat. Penanganan bencana melibatkan tenaga kesejahteraan sosial Tagana (taruna siaga bencana)
2. 3.Permasalahan dan Solusi II-68RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Permasalahan
3. 1.Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara hanya memiliki 1 Panti Lanjut Usia dan belum memiliki Panti Anak, Panti Disabilitas dan Panti untuk Tuna Sosial sehingga penanganan PMKS dalam panti masih melibatkan panti-panti milik masyarakat. Sedangkan untuk anak sudah terdapat 1 balai pelatihan yang nantinya akan dikembangkan juga menjadi Panti Anak;
4. 2.Pengalokasian anggaran untuk Panti masih terkait dengan Permakanan dan lain-lain yang masih sangat jauh dari standar teknis SPM bidang sosial daerah provinsi yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial dalam kaitannya dengan Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa;
5. 3.Panti yang ada belum memenuhi syarat berkaitan dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang sudah ditetapkan dengan Standar Teknis SPM Bidang Sosial;
6. 4.Masih minimnya pemahaman tentang Standar Pelayanan Minimal Solusi
7. 1.Sesuai dengan pembagian kewenangan bahwa penanganan PMKS dalam panti merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi maka Pemerintah Provinsi mengupayakan untuk mendirikan Panti yang belum ada;
8. 2.Diadakan pengumpulan data dilapangan untuk menghitung pembiayaan setiap panti sesuai dengan standar teknis yang sudah ditetapkan agar dapat diakomodir dalam dokumen perencanaan;
9. 3.Diadakan perekrutan pegawai sesuai dengan ketentuan SDM Kesos dalam panti ataupun melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk penyediaan SDM yang dimaksud;
10. 4.Melakukan sosialisasi tentang Standar Pelayanan Minimal kepada pegawai di Dinas Sosial Provinsi maupun Kabupaten/Kota. B. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar 1) Tenaga Kerja a) Status Ketenagakerjaan Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Pada usia ini, mereka memiliki potensi untuk masuk ke angkatan kerja dan pasar kerja. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Sulawesi Utara pada Agustus 2020 meningkat menjadi 1,93 juta atau naik 19,9 ribu orang dibandingkan Agustus 2019. Dari sejumlah penduduk usia kerja tersebut, 63,42 persen atau 1,23 juta orang merupakan angkatan kerja, II-69RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 terdiri dari 1,13 juta orang penduduk bekerja dan 90,25 ribu orang pengangguran. Di sisi lain, sebanyak 686,14 ribu orang (60,46 persen) bekerja di kegiatan informal. Angka tersebut naik cukup signifikan sebesar 5,66 persen poin dibanding Agustus 2019. Dalam setahun terakhir, persentase pekerja setengah penganggur dan persentase pekerja paruh waktu naik masing-masing sebesar 4,67 persen poin dan 7,46 persen poin. Terdapat 287,64 ribu orang yang terdampak COVID-19 atau 14,89 persen. Kelompok ini terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (24,92 ribu orang), BAK karena COVID-19 (10,61 ribu orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (17,28 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (234,82 ribu orang). Tabel 2.56 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2019 – Agustus 2021 di Sulawesi Utara Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022. Tabel 2.57 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Sulawesi Utara Tahun 2021 NO Kegiatan Utama Tahun (Jiwa) 2017 2018 2019 2020 2021 1 Penduduk Usia Kerja 1,842,800 1,866,055 1,911,722 1,931,636 1,950,758 2 Angkatan Kerja 1,121,309 1,175,809 1,222,400 1,225,050 1,212,337 Bekerja 1,040,826 1,095,145 1,148,987 1,134,802 1,126,797 Pengangguran Terbuka 80,483 80,664 73,413 90,248 85,540 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 60,85 63,01 63,94 63,42 62,15 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 7,18 6,86 6,01 7,37 7,06 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022. b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2020, turun 0,52 poin dari Agustus 2019. Penurunan nilai TPAK ini terkait dengan pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung. Jumlah penduduk yang Ponauduk Uolo t<orJo Angk•t•n t<o,:io 1.222 ... 00 1.220.oao 2e.003 2.850 l.lekorJe 1,148 987 1,134.802 34 .. 7, .,. , .. P•noanoouron 73 413 0024e -5478 18935 Bukan Angk•t•n t<orJo eao.322 7oe.sao -a.eo7 17.2a. {-·-) (--., ,---.. , (, ...-.._, Tlnokot Ponoanggur•n Tort,uq (TPT) •.01 7,37 -e.ee 1.30 Perko�.,. 7.53 9,34 ·0.64 1.01 Pe�o•eon 4.3l5 l5,27 -0,515 0,92 Tlnokat P•rt•••P••• Angk•t•n t<erJa ..... 83.•2 c.ee -e.ee (TPAt<) La kl-Loki 82,06 ec.sa 1,72 •1,54 Poro,npUon 45.14 ee.ea -0,02 o ... II-70RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 bekerja berkurang dan belum masuk kembali ke pasar kerja sehingga menambah jumlah kelompok bukan angkatan kerja. Hal tersebut mengindikasikan penurunan potensi ekonomi dari sisi suplai tenaga kerja. Pada Agustus 2020, TPAK di Provinsi Sulawesi Utara tercatat sebesar 63,42 persen, artinya dari 100 penduduk usia kerja terdapat sekitar 63 orang yang aktif secara ekonomi. Berdasarkan kabupaten/kota, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2020 cenderung turun bila dibandingkan dengan Agustus 2019. Namun ada beberapa kabupaten/kota yang mengalami peningkatan TPAK, yaitu Kepulauan Talaud (9,76 poin), Bolaang Mongondow Selatan (4,67 poin), Kotamobagu (2,98 Poin), Kepulauan Sangihe (2,29 poin), Kepulauan Sitaro (1,67 poin), Bolaang Mongondow (1,17 poin), Bolaang Mongondow Utara (0,63 poin) dan Bolaang Mongondow Timur (0,12 poin). Tabel 2.58 Perkembangan TPAK Tahun 2017-2021 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara NO KABUPATEN/KOTA TPAK 2017 2018 2019 2020 2021 1 Bolaang Mongondow 64,10 64,77 62,84 64,01 62,06 2 Minahasa 60,83 66,11 63,33 62,34 59,41 3 Kepulauan Sangihe 64,46 63,37 62,27 64,56 63,60 4 Kepulauan Talaud 68,32 67,88 71,20 80,97 79,19 5 Minahasa Selatan 62,42 64,76 70,22 67,09 63,04 6 Minahasa Utara 60,85 60,16 62,38 61,64 61,99 7 Bolaang Mongondow Utara 61,68 59,38 64,12 64,75 64,43 8 Kepulauan Sitaro 56,65 65,99 63,47 65,14 63,09 9 Minahasa Tenggara 60,90 62,06 67,58 64,34 64,87 10 Bolaang Mongondow Selatan 61,52 61,20 58,84 63,51 59,05 11 Bolaang Mongondow Timur 59,58 64,11 66,82 66,94 65,07 12 Kota Manado 59,03 59,55 62,63 58,63 59,08 13 Kota Bitung 56,55 62,85 61,88 61,73 62,22 14 Kota Tomohon 61,66 60,69 62,68 59,59 57,90 15 Kota Kotamobagu 57,96 64,87 63,50 66,48 64,77 SULAWESI UTARA 60,85 63,01 63,94 63,42 62,15 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022. c) Tingkat Pengangguran Terbuka; Tingkat Pengangguran Terbuka berada di angka 7,37 persen, naik 1,36 poin bila dibandingkan Agustus 2019. Hampir semua kab/kota mengalami kenaikan TPT selama setahun terakhir. Jika dilihat polanya kenaikan TPT tertinggi sebagian besar terjadi di wilayah administrasi perkotaan atau wilayah yg berbatasan dengan perkotaan. Tabel 2.59 II-71RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Perkembangan TPT Tahun 2017-2021 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara NO KABUPATEN/KOTA TPT 2017 2018 2019 2020 2021 1 Bolaang Mongondow 4,88 3,58 4,39 4,87 4,85 2 Minahasa 6,91 7,35 5,88 6,30 6,14 3 Kepulauan Sangihe 5,11 3,71 4,18 4,91 4,72 4 Kepulauan Talaud 3,50 2,23 2,81 2,64 2,30 5 Minahasa Selatan 7,38 5,93 4,23 5,01 4,90 6 Minahasa Utara 9,48 6,72 5,01 7,88 8,12 7 Bolaang Mongondow Utara 4,71 5,08 4,62 5,48 5,23 8 Kepulauan Sitaro 2,86 2,82 2,78 3,31 3,39 9 Minahasa Tenggara 5,72 4,82 3,18 3,31 3,39 10 Bolaang Mongondow Selatan 6,34 4,54 4,79 4,39 4,60 11 Bolaang Mongondow Timur 7,32 8,18 6,37 6,13 5,99 12 Kota Manado 9,35 10,38 10,46 13,88 12,17 13 Kota Bitung 9,85 11,21 9,80 10,23 9,96 14 Kota Tomohon 8,94 8,22 7,75 8,99 8,84 15 Kota Kotamobagu 5,71 5,73 5,82 7,44 7,32 SULAWESI UTARA 7,18 6,86 6,01 7,37 7,06 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022. . d) Pandemi COVID-19 dan Ketenagakerjaan di Sulawesi Utara Pandemi COVID-19 berdampak tidak hanya pada masalah kesehatan melainkan juga semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih menurun sampai pada triwulan III tahun 2020. Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Indonesia termasuk Sulawesi Utara di dalamnya. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 tersebut dikelompokkan menjadi empat komponen, yaitu: a) Penganggur; b) Bukan angkatan kerja yang pernah berhenti bekerja pada Februari- Agustus 2020; c) Penduduk yang bekerja dengan status sementara tidak bekerja; dan d) Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja, sedangkan kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi COVID-19 bagi mereka yang berhenti bekerja. II-72RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Tabel 2.60 Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2020 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa dari penduduk usia kerja yang mencapai 1,93 juta orang, terdapat 287,64 ribu orang yang terdampak COVID-19 atau 14,89 persen. Secara total, jumlah laki-laki yang terdampak COVID-19 lebih besar hampir 1,7 kali lipat dibandingkan perempuan. Penduduk usia kerja yang terdampak di perkotaan sebesar 17,43 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan, yakni 12,25 persen. Berkurangnya jam kerja adalah dampak COVID-19 yang paling banyak dirasakan penduduk usia kerja yakni sebanyak 234,82 ribu orang atau sebesar 81,64 persen. Sedangkan jumlah penganggur karena dampak COVID-19 sebanyak 24,92 ribu orang atau sekitar 27,61 persen terhadap total penganggur (90,25 ribu orang) di Sulawesi Utara. Secara umum, pada semua kategori tersebut, jumlah laki-laki yang terdampak lebih banyak dibandingkan perempuan. Begitu juga jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, penduduk usia kerja di daerah perkotaan lebih banyak terdampak COVID-19 dibandingkan dengan di perdesaan. 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a) Indeks Pembangunan Gender (IPG) Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal, Jenis Kelamin Daerah Tempat tinggal Komponen Laki-laki Perempuan Perkotaan Perdesaan Total 111 m Pl � � � Pengangguran2 Karena Covid-19 Bukan Angkatan Kerja (BAK)3 Karena Covid-19 Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19 Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam KerJa Karena Covld-19 Total Penduduk Usia Kerja (PUK) Persentase terhadap PUK Keterangan:
11. 1.Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksl SUPAS 2015
12. 2.Pengangguran karena Covid-19 adalah pengangguran yang berhenti bekerja karena Covid-19 selama bulan Februari-Agustus 2020
13. 3.Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena Covid-19 selama bulan Februari-Agustus 2020 16.639 8.280 14.521 10.398 24.919 8.243 2.371 4.435 6.179 10.614 11.095 6.185 10.500 6.780 17.280 146.052 88.772 142.027 92.797 234.824 182.029 105.608 171.483 116.154 287.637 1.029.937 901.699 983.631 948.005 1.931.636 17,67 11,71 17,43 12,25 14,89 II-73RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan gender. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Peran perempuan dalam perekonomian suatu daerah dari waktu ke waktu semakin tinggi. Sayangnya, masih dirasakan adanya diskriminasi perlakuan terhadap perempuan dalam kancah sosial. Upah kerja perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki. Selain itu, masih berlaku budaya menempatkan perempuan pada urusan dapur rumah tangga, sehingga kesempatan pendidikan perempuan relatif rendah dan berpengaruh pada rendahnya daya saing di masyarakat. Penghitungan IPG ini juga memakai metodologi yang dipakai pada penghitungan IPM metode baru. Sehingga angka yang sekarang digunakan menggantikan angka IPG yang pernah dipublikasikan. Dengan berlakunya IPG menggunakan metode baru, angka yang disajikan tidak bisa dibandingkan dengan angka-angka sebelumnya. Membandingkannya harus sesuai metode yang digunakan. Hasil penghitungan IPG metode baru, tercatat bahwa IPG Sulawesi Utara mengikuti tren naik. II-74RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Tabel 2.61 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Sulawesi Utara Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2022. IPG Sulawesi Utara selang tahun 2017–2019 terus mengalami peningkatan dan berada di atas rata-rata nasional, namun demikian dampak Pandemi Covid-19 membuat IPG Sulawesi Utara mengalami penurunan pada angka 94,42 di tahun 2020, walaupun kemudian angka tersebur mulai kembali pulih dan naik sebesar 94,61 pada Tahun 2021. Jika dilihat menurut capaian IPG kabupaten/kota menunjukkan bahwa kesenjangan antar gender tertinggi berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sedangkan kesenjangan antar gender terendah yaitu Kota Tomohon. Hal ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih cukup tinggi. Nilai IPG Kota Tomohon hampir mendekati 100 sehingga kesenjangan pembangunan laki-laki dan perempuan cukup rendah. Tabel 2.62 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara Kabupaten/Kota IPG Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 Bolaang Mongondow 87,72 88,03 88,36 88,29 88,41 Minahasa 96,22 96,48 96,76 96,53 96,02 Kepulauan Sangihe 96,10 96,10 95,35 95,23 95,94 Kepulauan Talaud 97,18 97,64 97,67 97,90 98,09 Minahasa Selatan 88,53 89,31 88,81 88,74 88,78 Minahasa Utara 96,26 96,80 96,42 96,40 96,24 Bolaang Mongondow Utara 85,46 86,19 86,92 86,77 87,02 Kepulauan Sitaro 87,64 88,28 88,43 88,40 88,87 Minahasa Tenggara 91,81 92,21 91,87 91,88 92,08 Bolaang Mongondow Selatan 78,34 79,39 79,87 79,70 80,09 Bolaang Mongondow Timur 90,50 90,51 90,75 90,84 90,98 Kota Manado 95,96 96,07 96,28 96,23 96,41 Kota Bitung 94,87 95,01 94,23 94,19 94,56 Kota Tomohon 99,89 99,20 98,98 98,94 98,95 Kota Kotamobagu 94,78 95,13 95,42 95,37 95,38 SULAWESI UTARA 94,78 94,79 94,53 94,42 94,61 Sumber: BPS Provinsi Provinsi Sulawesi Utara, 2022. b) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Indikator Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 IPG Sulawesi Utara 94,78 94,79 94,53 94,42 94,61 IPG Nasional 90,96 90,99 91,07 91,06 91,27 II-75RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Index) yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender, berdasarkan 3 (tiga) indikator pembentuk, yaitu:
14. 1.Partisipasi perempuan dalam bidang parlemen (politik);
15. 2.Partisipasi perempuan sebagai pemimpin/managerial (pengambilan keputusan); dan
16. 3.Partisipasi perempuan dalam sumbangan pendapatan (distribusi pendapatan) artinya perempuan bidang ekonomi diperhitungkan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, skor Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sulawesi Utara sebesar 78,98 poin pada tahun 2020. Nilai tersebut menjadi ke-2 tertinggi di antara provinsi lainnya di Indonesia. Capaian IDG di Sulawesi Utara pada 2020 didukung oleh partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional yang mencapai 53,59%, Pendapatan perempuan berkontribusi sebesar 32,50%, Sedangkan Keterwakilan perempuan di Parlemen sebesar 29,27%. Capaian Skor Indeks Pemberdayaan Gender Nasional dan Sulawesi Utara Tahun 2017 - 2021 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.63 Indeks Pemberdayaan Gender Nasional dan Sulawesi Utara Tahun 2016-2020 Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 IDG Sulawesi Utara 81,24 82.37 80.91 79.10 78.98 IDG Nasional 71,39 71,74 72,10 75,24 75,57 Sumber: BPS Provinsi Provinsi Sulawesi Utara, 2022. Jika dilihat menurut capaian IDG kabupaten/kota menunjukkan bahwa pemberdayaan gender tertinggi berada di Kabupaten Minahasa, sedangkan pemberdayaan gender terendah berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal ini mengindikasikan bahwa pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka, yang bersifat kodrati sangatlah dirasakan di Kabupaten Minahasa, Ini adalah salah satu tujuan dari Deklarasi Universal Hak asasi Manusia, PBB yang berusaha untuk menciptakan kesetaraan dalam bidang sosial dan hukum, seperti dalam aktivitas demokrasi dan memastikan akses pekerjaan yang setara dan upah yang sama. Tabel 2.64 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara Kabupaten/Kota Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2018 2019 2020 Bolaang Mongondow 70.64 78.05 77.77 Minahasa 82.96 87.63 87.05 Kepulauan Sangihe 66.00 61.38 59.91 Kepulauan Talaud 58.86 68.59 68.44 II-76RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Minahasa Selatan 76.53 76.20 78.34 Minahasa Utara 76.74 67.40 64.60 Bolaang Mongondow Utara 64.90 61.99 63.79 Kepulauan Sitaro 73.90 74.53 74.89 Minahasa Tenggara 79.86 78.46 79.92 Bolaang Mongondow Selatan 67.98 72.22 68.16 Bolaang Mongondow Timur 66.08 73.06 72.48 Kota Manado 83.18 83.96 84.67 Kota Bitung 73.00 65.15 68.84 Kota Tomohon 83.23 81.86 82.91 Kota Kotamobagu 69.33 66.93 66.42 Sulawesi Utara 80.91 79.10 78.98 Sumber: BPS Provinsi Provinsi Sulawesi Utara, 2022. 3) Pangan
a.Ketersediaan Pangan Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu Provinsi penyangga pangan Nasional. Surplus komoditi pangan sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Provinsi lainnya di Indonesia, disamping untuk stock/cadangan pangan Nasional. Sebagai Provinsi lumbung pangan, Sulawesi Utara masih perlu melakukan pemantapan ketersediaan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat wilayah dan rumah tangga. Ketersediaan beras di Sulawesi Utara pada tahun 2016 sebesar 329,871 ton, selanjutnya terus meningkat hingga tahun 2017 menjadi 402,722 ton. Kemudian di tahun 2018 menurun menjadi 345,051 ton dan 2019 menjadi 339,930 ton. Di tahun 2020, berjumlah 298,376 ton (per Agustus 2020). Ketersediaan jagung di Sulawesi Utara berjumlah 135,471 ton, di tahun 2016 kemudian turun menjadi 105,929 dan kemudian terus meningkat tiap tahunnya, di tahun 2020, menjadi 351,228 ton. Pada tahun 2021 ketersediaan beras turun menjadi 275.605 ton, jagung turun menjadi 219.578 ton dan terjadi peningkatan pada ketersediaan kedelai menjadi 15.983 ton. Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, dan mutu keanekaragaman pangan yang digambarkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). Situasi ketersediaan pangan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam perencanaan kebijakan penyediaan kebutuhan pangan dan gizi penduduk menuju kemandirian dan kestabilan pangan. II-77RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Tabel 2.65 Ketersediaan Pangan Strategis No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Beras (Ton) 329,871 402,722 345,051 339,930 298,376 275.605 2 Jagung (Ton) 135,471 105,929 307,961 323,838 351,228 219.578 3 Kedelai (Ton) 15,697 11,543 13,687 2,969 3,000 15.983 Sumber: Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2022
b.Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pangan merupakan kebutuhan manusia sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tenteram serta sejahtera lahir dan batin semakin dituntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas dan merata. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energi, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. Pada tahun 2016 Pola Pangan Harapan (PPH) di Sulawesi Utara sebesar 83,6. Angka ini selanjutanya mengalami peningkatan terus tiap tahun sampai 2018 hingga menjadi 94,1. Di tahun 2019, turun menjadi 93,1. Walau sempat turun di tahun 2019, namun peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami dan mempunyai kesadaran akan pentingnya kualitas konsumsi pangan untuk hidup sehat. Optimalisasi gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui upaya meningkatkan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) perlu dilaksanakan. Percepatan ini perlu didorong melalui sosialisasi, promosi dan kegiatan yang dapat memberi wawasan dan pengetahuan untuk percepatan pencapaian Pola Pangan Harapan. Tabel 2.66 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Provinsi Sulawesi Utara No. Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 83,6 94,1 94,1 93,1 86 83,1 Sumber: Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2022 4) Lingkungan Hidup
a.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Kualitas Lingkungan Hidup saat ini dapat diukur secara kuantitatif dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) merupakan II-78RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 suatu bentuk penilaian yang mencerminkan kondisi kualitas air sungai dan danau, udara, lahan dan air laut. Adapun 4 (empat) Indikator IKLH yaitu Indeks Kualitas Air (Air Sungai dan Danau), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Provinsi Sulawesi Utara merupakan suatu bentuk penilaian yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan di Sulawesi Utara. Penetapan IKLHD sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan tentang kondisi lingkungan menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan. Juga sebagai bentuk pertanggungjawaban tentang pencapaian target program-program di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Detail capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) di Sulawesi Utara dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: Tabel 2.67 Target dan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Provinsi Sulawesi Utara No. IKLHD Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 Target dalam RPJMD 70,51 70,81 71,11 71,41 71,71 72,01 2 Capaian 72,38 - - - - - Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Utara 2022, diolah. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021 sebesar 72,38 telah melampaui target dalam RPJMD yang ditetapkan sebesar 70,51. Capaian ini masuk dalam kategori “Baik”, dimana rentang skornya berada pada 70 – 90. Sedangkan besaran angka IKLH setiap kabupaten/kota tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut. II-79RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Tabel 2.68 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2022 5) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil a) Penduduk Ber-NIK; Nomor Induk Kependudukan atau NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK pertama kali diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan ketika Institusi Pemerintah ini menerapkan sistem KTP nasional yang terkomputerisasi Kepemilikan KTP adalah hak sipil warga negara Republik Indonesia. Berdasarkan data tahun 2021 persentase penduduk berumur 17 tahun ke atas dengan Kepemilikan NIK di Sulawesi Utara sudah mencapai 95,61%, di mana jika dilihat menurut kabupaten/kota persentase kepemilikan KTP yang paling rendah adalah 93,37% di Kabupaten Minahasa Utara. Perkembangan Penduduk Ber-KTP Tahun 2021 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.69 Perkembangan Penduduk Ber-KTP Tahun 2019-2021 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten/Kota Persentase Penduduk Berumur 17 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan NIK (Persen) 2019 2020 2021 Bolaang Mongondow 93.39 93.82 95.08 Minahasa 95.03 96.22 98.60 No Kabupaten/Kota Provins I IKA IKU IKL IKLH Tuget Rating 1 Kabupaten Bolililng M;imgondow Sulawesi Utara 59.52 92.3 85.04 78.39 75.09 I -Utaora 2 Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara 49.17 88.88 42.69 63.83 62.9' SEOANG 3 Kabupaten Bolaang Mangondow Sulawesi Utara 53.33 95.44 74.96 75.12 73.65 I - 4 Kota Kotamobagu Sulawesi Utara 44.67 91.25 25.26 59.28 60.59 SEDANG 5 Kabupaten Kepulauan Sang,he Sulawesi Utara 85.08 44.52 63.47 6 Kota Manado Sulawesi Utara 30 89.09 27.27 53.33 57.87 SEDANG 7 Kabupaten Bolaang Mangondow Sulawesi Utara 93.04 87.14 73.36 Selatan Sulawesi Utara 97.01 40.16 64.84 9 Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara 50.71 8938 3483 62.89 5804 SEDANG 10 Kota Bitung Sulawesi Utara 88.9 5092 63.32 11 Kabupaten Bolaang Mangondow Sulawesi Utara 94.89 6401 6747 Timur 12 Kabupaten Mlnahasa Tenggara Sulawesi Utara 9278 38 71 62 73 13 Kabupaten Minahasa Selatan Sulawesi Utara 30 8641 4487 561 63 54 SEDANG 14 kota Tomohon Sulawesi Utara 45 8965 4264 62 57 593 SEDANG 15 Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara 95 5507 6613 No Provins I IKA IKU '"' IKAC lkLH Target Rating 1 Sulawesi Utara 49.69 91.27 61 94 82.65 72.38 71.49 II-80RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Kepulauan Sangihe 95.60 98.17 98.75 Kepulauan Talaud 98.62 99.53 99.01 Minahasa Selatan 93.14 94.34 95.46 Minahasa Utara 87.27 90.75 93.37 Bolaang Mongondow Utara 95.52 96.49 95.29 Kepulauan Sitaro 94.01 94.79 97.12 Minahasa Tenggara 95.41 98.25 98.20 Bolaang Mongondow Selatan 92.48 94.49 97.85 Bolaang Mongondow Timur 90.06 85.46 96.11 Kota Manado 89.88 94.29 89.18 Kota Bitung 97.30 95.04 97.08 Kota Tomohon 99.61 99.54 99.08 Kota Kotamobagu 95.26 96.21 98.80 Sulawesi Utara 93.54 95.03 95.61 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022. 6) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 17 Tahun 2019, Pasal 1, ayat

(2), pemberdayaan masyarakat desa dimengerti sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pasal 1, ayat (13) PermendesPDTT Nomor 17 Tahun 2019 menegaskan bahwa sistem pembangunan dan perberdayaan masyarakat desa merupakan Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan Kawasan Perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Indikator pembangunan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang diukur dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021 dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 2.70 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2019 ( data sebagian di kesbangpol) Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Utara Evaluasi Capaian Tahun 2019 (n) terhadap 2017 2018 2019 n-1 n-3 Jumlah Kab/Kota dan Perangkat Daerah Prov. yang menerapkan SPM 40 PD dan 15 Kab/ Kota 41 PD dan 15 Kab/ Kota 40 PD dan 15 Kab/ Kota -1 PD 0 II-81RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Utara Evaluasi Capaian Tahun 2019 (n) terhadap 2017 2018 2019 n-1 n-3 Jumlah LSM 12 12 25 13 13 Jumlah Organisasi Masyarakat 21 22 38 16 17 Jumlah Organisasi Keagamaan 20 21 15 -6 -5 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Tabel ini memperlihatkan bahwa pengukuran fokus pada kuantitas. Walaupun rata-rata LSM, ormas dan organisasi keagamaan terus berkembang dari tahun 2017 sampai 2019 secara kuantitatif, pengukuran keaktivan, partisipasi, bahkan prestasi yang berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dan desa tidak tersentuh. Demikian, indikator kinerja pembangunan daerah perlu disesuaikan dan mengukur kontribusi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, LSM, posyandu, serta swadaya masyarakat dalam program-program pemberdayaan masyarakat. 7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana a) Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Pertumbuhan penduduk secara umum dapat dibedakan tiga macam yakni pertumbuhan alami, pertumbuhan migrasi, dan pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk alami adalah pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari selisih kelahiran dan kematian. Pertumbuhan penduduk total adalah pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Dan pertumbuhan penduduk migrasi adalah pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari selisih migrasi masuk dan migrasi keluar. Berdasarkan data BPS pada tahun 2021, jumlah penduduk Sulawesi Utara telah mencapai 2,63 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan data BPS di tahun sebelumnya, jumlah penduduk Sulut terus mengalami peningkatan atau bertambahan sebanyak 16,7 Ribu dari tahun 2020. Adapun Laju Pertumbuhan Penduduk merupakan Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Perkembangan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016 s/d 2021 Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara di sajikan pada table berikut. II-82RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Tabel 2.71 Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016-2021 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara NO KABUPATEN/ KOTA JUMLAH PENDUDUK LAJU PERTUMBUHA N 20212017 2018 2019 2020 2021 1 Bolaang Mongondow 240,505 244,185 247,811 248 751 250.478 0,93 2 Minahasa 335,321 338,364 341,176 347 290 348.673 0,53 3 Kepulauan Sangihe 130,493 130,833 131,163 139 262 139.684 0,40 4 Kepulauan Talaud 90,678 91,599 92,475 94 521 94.983 0,65 5 Minahasa Selatan 208,013 209,501 210,695 236 463 238.746 1,29 6 Minahasa Utara 200,985 202,317 203,624 224 993 226.915 1,14 7 Bolaang Mongondow Utara 78,437 79,366 80,313 83 112 83.743 1,01 8 Kepulauan Sitaro 65,976 66,225 66,403 71 817 72.135 0,59 9 Minahasa Tenggara 105,714 106,303 106,899 116 323 117.079 0,87 10 Bolaang Mongondow Selatan 64,171 65,127 66,071 69 791 70.529 1,41 11 Bolaang Mongondow Timur 70,610 71,477 72,408 88 241 89.981 2,64 12 Kota Manado 430,133 431,880 433,635 451 916 453.182 0,37 13 Kota Bitung 212,409 215,711 219,004 225 134 227.177 1,21 14 Kota Tomohon 103,711 105,306 106,917 100 587 100.853 0,35 15 Kota Kotamobagu 123,872 126,198 128,387 123 722 124.473 0,81 SULAWESI UTARA 2,461,02 8 2,484,39 2 2,506,98 1 2 621 92 3 2.638.63 1 0,85 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022. Selang tahun 2016 – 2021 terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk di Sulawesi Utara, yaitu dari 1,1% di tahun 2017 menjadi 0,85% pada tahun 2021. Tabel 2.72 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2017-2021 di Provinsi Sulut Indikator Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 Laju pertumbuhan penduduk 1,1 1,09 1,01 1,00 0,85 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2022. b) Total Fertility Rate Total Fertility Rate adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. TFR digunakan sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antarwilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Perkembangan TFR Tahun 2017 s/d 2021 di Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada table berikut. II-83RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Tabel 2.73 Perkembangan TFR Tahun 2017-2021 Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara NO KABUPATEN/KOTA TFR 2017 2018 2019 2020 2021 1, SULAWESI UTARA 2,3 2,31 2,3 2,28 2.10 Sumber: BKKBN, 2022. C) Cakupan KB Aktif/CPR (%) Salah satu usaha pemerintah dalam mengendalikan jumlah penduduk Indonesia adalah dengan program Keluarga Berencana (KB) yang dikelola oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program KB yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan penduduk ini dilaksanakan dengan penggunaan alat kontrasepsi untuk Pasangan Usia Subur (PUS) dalam upaya mencegah terjadinya pembuahan. Salah satu ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan program KB di Indonesia adalah Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah Persentase cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Peserta KB Aktif pada tahun 2021 di Sulawesi Utara mencapai 184 ribu Jiwa, jika dilihat berdasarkan jenis alat kontrasepsi (IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan, Pil) yang paling banyak di gunakan peserta KB aktif adalah Suntikan berjumlah 97 ribu peserta dan yang paling sedikit adalah MOP berjumlah 351 peserta. Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut. II-84RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Tabel 2.74 Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Utara 8) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah b) Koperasi Tahun 2020 jumlah koperasi mencapai 6,381 namun hanya 58, 3% yang aktif. Jumlah anggota koperasi terbanyak berada di Kota Manado yaitu 14.003 anggota. Namun jumlah terbanyak koperasi aktif terdapat di Kabupaten Minahasa. ,.... I 7 I 7 TIEii .. .............,.,,,...,Ila ... mlZ .,,,.,, ...., II ...... ,...,,. _... - - .. .... .. ,.... 111 Ill (3) 14} (5} (6} (I} (9} {10) Kabupaten/Regenq

1.Bolaang Mongondow 36044 275 577 33 39 4466 10628 J 328 19346
2.Minahasa 41725 1616 753 53 136 2692 14 734 ll55 23 ll9
3.Kepulauan Sangihe 18 073 314 343 11 29 2213 5 613 2115 10638
4.Kepulauan Talaud 12.471 291 1ll 16 40 l 653 2120 543 67%
5.Minahasa Selatan 30883 1716 668 47 125 2%9 8892 J 910 18327
6.Minahasa Utara 31450 1024 552 22 32 J 355 10194 2237 17 416
7.Bolaang Mongondow 12749 291 128 11 22 2316 3163 1575 7 506 Utara
8.Siau Tagulandang 8175 139 122 9 990 2534 891 4691 Biaro
9.Minahasa Tenggara 16 706 704 363 17 JO 2315 5167 124] 9839
10.Bolaang 11275 55 164 13 8 2091 2277 1818 6426 Mongondow Selatan
11.l!-Olaang 13042 185 403 26 51 1646 3 898 2619 8828 Mongondow Timur Kota/Municipality
1.Kota Manado 40899 1972 428 28 84 2 961 11602 3603 20678
2.Kota Bitung 26808 729 487 32 46 2552 8952 1909 14 707
3.Kota Tomohon 12477 866 501 17 70 674 3 674 848 6650
4.Kota Kotamobagu 15440 517 488 19 25 2372 4058 1601 9080 w..cui.. 121217 ,. .. ,111 111 741 n• ·- JUN 114 Sumber/Sourt"t: BKKBN Provinsi Sulawesi Utara/ National Family Planning Coordinating Board Sulawesi Utaro II-85RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Tabel 2.75 Jumlah Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2021 Jumlah Koperasi Jumlah AnggotaKabupaten/Kota Aktif Tdk Aktif Jumlah Bolaang Mongondow 112 240 352 82 Minahasa 1,051 315 1,366 3525 Kepulauan Sangihe 95 99 194 1503 Kepulauan Talaud 73 77 150 … Minahasa Selatan 366 455 821 421 Minahasa Utara 216 277 493 170 Bolaang Mongondow Utara 23 60 84 417 Kepulauan Sitaro 22 37 59 379 Minahasa Tenggara 180 131 311 517 Bolaang Mongondow Selatan 78 9 87 97 Bolaang Mongondow Timur 25 10 35 23 Kota Manado 622 340 962 143 Kota Bitung 363 151 514 2,548 Kota Tomohon 147 136 283 706 Kota Kotamobagu 147 102 249 - Binaan Provinsi 166 218 384 8260 Binaan nasional 35 2 37 1998 Sulawesi Utara 3,722 2,859 6,381 34,849 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021.. Sebagai salah satu penggerak perekonomian koperasi di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 memiliki volume usaha mencapai Rp255,215,000,000 dan modal sendiri mencapai 60,65%. Tabel 2.76 Nilai Modal Sendiri, Modal Luar, dan Volume Usaha Koperasi menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020 Kabupaten/Kota Modal Sendiri Modal Luar Volume Usaha (Rp, Juta) (Rp, Juta) (Rp, Juta) Bolaang Mongondow 1318 - 875 Minahasa 8856 5632 39361 Kepulauan Sangihe 5018 84 5679 Kepulauan Talaud 4451 1517 3913 Minahasa Selatan 1572 867 3657 Minahasa Utara 18 9 26 Bolaang Mongondow Utara 1483 94 2202 Kepulauan Sitaro 2389 686 6956 Minahasa Tenggara 927 3122 3214 Bolaang Mongondow Selatan 827 2405 2330 Bolaang Mongondow Timur 120 5 253 Kota Manado 49336 53302 123545 Kota Bitung 4555 145 38346 Kota Tomohon 6492 65 5586 Kota Kotamobagu 4643 6109 4464 II-86RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Binaan Provinsi 20909 26458 23600 Binaan nasional 49541 7609 8866 Sulawesi Utara 150153 97397 255215 Sumber BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021.. Terdapat koperasi yang merupakan binaan provinsi dan binaan nasional yang volume usahanya mencapai 12,72% dari total volume usaha. Grafik 2.12 Persentase Jumlah Koperasi menurut Jenisnya Tahun 2021 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021.. Data Tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah koperasi serba usaha yang paling dominan (76%), hanya 1% jumlah Koperasi ABRI, Koperasi Veteran dan Koperasi Pensiunan. Grafik 2.13 Persentase Jumlah Koperasi Menurut Jenis Usahanya Tahun 2021 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021 KUD 10% Koperasi Serba Usaha 76% KPN 11% ABRI 1% Veteran 1% Pensiunan 1% Perikanan Peternakan Kerajinan Koperasi Pemuda Koperasi Wanita KSP Lain-lain II-87RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Tabel 2.77 Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara Indikator Target Akhir RPJMD Target Thn 2021 Capaian Thn 2021 Jumlah Koperasi Aktif 3,517 3,517 3,517 Jumlah usaha mikro 61,958 UMKM 61,958 UMKM 61,958 UMKM Jumlah wirausaha baru 3,591 3,591 3,591 Sarjana wirausaha baru 12,428 Org 12,428 Org 12,428 Org Wirausaha baru non sarjana 2,592 Org 2,592 Org 2,592 Org Sertifikasi hak atas tanah bagi usaha mikro, kecil 300 300 300 Sumber: Hasil Evaluasi Perangkat Daerah, 2021. Data capaian kinerja bidang koperasi menunjukkan bahwa perlu upaya meningkatkan semangat berwirausaha terutama bagi angkatan kerja yang belum bekerja atau di masa pandemi COVID 19 sudah tidak bekerja lagi. Hal ini akan menjadi tantangan bagi Provinsi Sulawesi Utara di 5 (lima) tahun ke depan. Tabel 2.78 Capaian Kinerja Koperasi dan UKM 2017-2020 Indikator 2017 2018 2019 2020 Evaluasi Capaian n-1 n-4 Jumlah Koperasi Aktif 2,853 2,783 3,617 3,722 105 430 Jumlah usaha mikro kecil menengah 76154 UMKM 84392 UMKM 94153 UMKM 222,727 128,574 169,266 Jumlah wirausaha baru 1,110 Wirausaha Baru 1110 Wirausaha Baru 1680 Wirausaha Baru 765 Wirausaha Baru 5,060 Wirausaha Baru 4,665 Wirausaha Baru Sarjana wirausaha baru - 1,470 Org - - - Wirausaha baru non sarjana - - - - Sertifikasi hak atas tanah bagi usaha mikro, kecil 2,853 2,783 3,617 3,722 105 430 Sumber: Hasil Evaluasi Perangkat Daerah, 2021. Peran UKM dalam pemulihan dan percepatan ekonomi di daerah menjadi catatan penting para pengambil kebijakan, Provinsi Sulawesi Utara yang cenderung meningkat jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selang tahun 2016–2019. Untuk jumlah wirausaha baru, dari tahun 2016 s/d 2019 selalu melebihi target tahunan yaitu mencapai lebih dari 1000 wirausaha baru per tahun di mana tertinggi adalah pada tahun 2019 yang mencapai 1680 wirausaha baru. Sedangkan di tahun 2020 jumlahnya lebih sedikit yaitu hanya mencapai 765 wirausaha baru. Stimulus pemerintah dalam mendorong UMKM di Indonesia diharapkan akan meningkatkan kinerja bidang koperasi dan UMKM di II-88RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 masa yang akan datang. Hal ini menjawab tantangan dampak pandemi COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara. 9) Penanaman Modal Peningkatan penanaman modal menjadi target prioritas pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat stabilitas perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara. Tabel 2.79 Realisasi PMDN menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2021 Kabupaten/Kota 2018 2019 2020 2021 (Rp, Juta) (Rp, Juta) (Rp, Juta) (Rp, Juta) Bolaang Mongondow 210,425,20 3,728,393 5,243 513,189 Minahasa 733,083,97 4,160 45,775 3,713 Kepulauan Sangihe 0 297 - 200 Kepulauan Talaud 0 4,150 - - Minahasa Selatan 780,216,60 5,366 109,549 25,277 Minahasa Utara 213,479,18 98,612 2,016,633 148,433 Bolaang Mongondow Utara 22,777,78 0 546 - Kepulauan Sitaro 0 0 - - Minahasa Tenggara 0 0 1130 2,097 Bolaang Mongondow Selatan 2,950 650 - - Bolaang Mongondow Timur 36,492,64 1,401,655 - 183,790 Kota Manado 6,880,603,44 2,979,086 14,230 2,375,734 Kota Bitung 956,216,40 33,534 46,128 80,297 Kota Tomohon 154,444,44 0 - 83,686 Kota Kotamobagu 50,111,11 3,692 2,696 63,606 Sulawesi Utara 10,040,800,77 11,566,700 2,241,929 3,480,026 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara dan DPMPTSP Prov. Sulut 2022. Untuk tahun 2018–2019 total realisasi Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis disebabkan dampak Pandemi Covid-19 dan mulai mengalami peningkatan di Tahun 2021. Sedangkan untuk Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) juga mengalami peningkatan dari Tahun 2018 ke 2019, namun mengalami penurunan pada Tahun 2020 sampai 2021. Tabel 2.80 Realisasi PMA menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2021 Kabupaten/Kota 2018 2019 2020 2021 (Rp, Juta) (Rp, Juta) (Rp, Juta) (Rp, Juta) Bolaang Mongondow 46,817,20 387,816 191,862 17,517 Minahasa 2,519,80 6,718 88,477 - Kepulauan Sangihe 14,90 0 - - Kepulauan Talaud 30,070,50 0 - - Minahasa Selatan 1,098,60 171,933 20,404 117,693 II-89RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Kabupaten/Kota 2018 2019 2020 2021 (Rp, Juta) (Rp, Juta) (Rp, Juta) (Rp, Juta) Minahasa Utara 170,205,60 1,892,829 908,174 1,777,308 Bolaang Mongondow Utara 146 4,698 - - Kepulauan Sitaro 0 0 - - Minahasa Tenggara 1,254,10 2,014 - - Bolaang Mongondow Selatan 0,40 0 50,275 5,057 Bolaang Mongondow Timur 1,447,70 0 26,419 - Kota Manado 16,116,60 444,757 1,565,607 129,341 Kota Bitung 27,520,90 394,419 149,681 421,596 Kota Tomohon 0 0 4,347 - Kota Kotamobagu 0 1,918 395 48,18 Sulawesi Utara 297,214,40 3,307,104 3,005,640 2,468,563 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, dan DPMPTSP Tahun 2022 Melalui data terlihat bahwa realisasi PMA tahun 2020 juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Realisasi PMA di Provinsi Sulawesi Utara terbesar ada di Kota Manado pada tahun 2020 dan di kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2021. Faktor yang paling mempengaruhi terjadinya penurunan PMDN dan PMA pada tahun 2020 sampai 2021 adalah dampak pandemi COVID-19, yang diperkirakan pengaruhnya akan masih cukup besar untuk 2 (dua) hingga 3 (tiga) tahun ke depan. Tabel 2.81 Kinerja DPM PTSP Provinsi Sulawesi Utara Indikator Target Akhir RPJMD Target RPJMD Thn 2020 Capaian Thn 2020 Total Investasi (Rupiah) 12,823,763,200,000 3,750,000,000,000 5,247,569,053,000 Izin Investasi 7,276 1,450 1,485 Sumber: Hasil Evaluasi Perangkat Daerah, 2021. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah terkait jumlah investasi di Provinsi Sulawesi Utara, total investasi yang dicapai adalah melampaui 39,95% dari target tahun 2021, Untuk capaian jumlah izin investasi di Provinsi Sulawesi Utara adalah 2,4% diatas target tahun 2021. Tabel 2.82 Capaian Kinerja DPM PTSP 2017-2021 Indikator 2017 2018 2019 2020 2021 Realisasi investasi PMDN (Rupiah) 1,488,173,300 ,000 10,040,800,77 0,000 8,259,59600 3,005,639, 600,000 3,480,02 6,700,00 0 Realisasi investasi PMA 6,447,766,840 ,000 3,964,359,960 ,000 3,307,000,000 ,000 2,241,929, 453,000 2,468,56 3,270,00 0 Realisasi Izin Investasi 1,467 1,530 1,581 1,485 1,721 Sumber: Hasil Evaluasi Perangkat Daerah, 2022 II-90RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 10) Kepemudaan dan Olahraga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pelayanan kepemudaan mencakup usaha penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Capaian kinerja Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.83 Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021 No Indikator Capaian 2017 2018 2019 2020 2021 1 Klub Olahraga (Standar 1/10,000) 8 8 13 - 300 2 Gedung Olahraga (Standar 1/10,000) 15 15 22 - 16 3 Jumlah organisasi pemuda 30 30 11 - 9 4 Jumlah organisasi olahraga 30 30 53 - 63 5 Jumlah kegiatan kepemudaan 30 40 46 - 70 6 Jumlah kegiatan olahraga 30 40 55 - 33 7 Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga menjadi 35 persen pada tahun 2019; 25% 30% 40% - 75% 8 Prestasi olahraga ditingkat nasional/tingkatin ternasional 5/8 7/8 13/8 - 21/1 9 Prestasi olahraga paralympic ditingkat nasional dan tingkat internasional - - - 24 Nasional 4 Internasioanl - Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2022 Considerans c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan pentingnya keolahragaan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Justru karena pertimbangan akan pentingnya keolahragaan tersebut dalam keseluruhan pembangunan nasional dan pengembangan manusia Indonesia, considerans d menegaskan penjaminan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestai, dan amanajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global. Hal tersebut perlu diatur dalam sebuah sistem keolahragaan nasional. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mendefinisikan “Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.” Sedangkan, Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa “Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, II-91RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.” Mengingat pentingnya keolahragaan dalam pembangunan manusia Indonesia, Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk: a.melakukan kegiatan olahraga; b.memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga; c.memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya; d.memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan; e.menjadi pelaku olahraga; dan f.mengembangkan industri olahraga.” Pemerintah daerah mempunyai tugas dalam melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Kebijakan nasional yang harus dilakukan pemerinta daerah di daerah ditetapkan di Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang meliputi: a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi; b. pembinaan dan pengembangan olahraga; c. penyelenggaraan kejuaraan olahraga; d. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;

e.pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional; f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga; g. pendanaan keolahragaan; h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan; j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
k.pembinaan dan pengembangan industri olahraga; l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi; m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping; n. pemberian pemberian penghargaan; o. pelaksanaan pengawasan; dan p. evaluasi nasional terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan. a) Pembinaan Olahraga Pembinaan Olahraga meupakan bagian dan upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia yang ditujukan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani seluruh masyarakat, serta pengembangan prestasi olahraga yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan Nasional. Pembinaan Olahraga di Provinsi Sulawesi Utara terbagi 2 (dua) Fungsi, yaitu:
1. 1.Fungsi pendidikan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan adalah Sekolah Khusus Olahragawan (SKO Keberbakatan); dan II-92RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023
2. 2.Fungsi Pendidikan dan Latihan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar ( PPLP ) dan Klub-klub Olahraga Junior yang ada di Kab/Kota se- Sulawesi Utara. b) Pelatih Yang Bersertifikasi Pelatih yang Bersertifikat yamg ada di Provinsi Sulawesi Utara berjumlah kurang lebih sekitar 60 orang. c) Jumlah Atlet Berprestasi Atlet berprestasi yang ada di Sulawesi Utara diukur dari keberhasilan dalam Multi Event maupun Single Event Tingkat Internasional Maupun Nasional berjumlah Kurang Lebih 150 orang. d) Prestasi Olahraga Prestasi Olahraga untuk atlet Sulut di tingkat Internasional adalah terpilih masuk dalam tim Asian Games seperti Alm, Hengki Lasut dan Eddi Manoppo dan Bill Mondigir serta Vita Lasut dari Cabang Tinju Farand Papendang, Silat Abdul Malik dan Untuk Sea Games dari Cabor Silat Hidayat Limonu, Anggar Hendra tarega, Muayhai Angel Runtukahu, Kick Boxing Brian Lawitan, Tinju Farand Papandang, Ana kawengian Soft Tenis sedangkan Atlet Sulut yang lolos dalam PON Papua berjumlah 160 orang. 11) Perhubungan Dalam upaya mewujudkan penyediakan layanan transportasi yang efektif, kapasitas mencukupi, aman dan nyaman, perlu didukung dengan sarana dan prasarana serta pelayanan yang prima jasa perhubungan. Untuk layanan transportasi handal perlu sarana dan prasarana baik perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara berdasarkan kewenangan. Sarana dan prasarana perhubungan darat antara lain terminal penumpang di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, sebagai berikut; Tabel 2.84 Terminal di Provinsi Sulawesi Utara Tipe Terminal Terminal Tipe A (Pusat) Terminal Bitung Terminal Liwas Terminal Malalayang Terminal Boroko Terminal Tipe B (Provinsi) Terminal Karombasan Terminal Paal 2 Terminal Tomohon Terminal Tondano Terminal Langowan II-93RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Terminal Kawangkoan Terminal Amurang Terminal Bonawang (Kotamobagu) Terminal Airmadidi Terminal Likupang Terminal Tipe C (Kab/Kota) Terminal Tomohon Terminal Tahuna Terminal Kauditan Terminal Serasi (Kotamobagu) Berdasarkan Data BPS Prov. Sulut, banyaknya kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kepolisian Daerah Sulawesi Utara pada tahun 2021 tercatat 1.151.969 unit. Kendaraan bermotor terbanyak adalah jenis sepeda motor sejumlah 881.271 unit dan kemudian jenis kendaraan mobil penumpang sejumlah 183.755 unit. Lalu lintas angkutan laut di Provinsi Sulawesi Utara mencakup beberapa pelabuhan antara lain Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Manado, Pelabuhan Tahuna, Pelabuhan Lirung, Pelabuhan Ulu Siau dan lainnya. Adapun salah satu pelabuhan terbesar adalah Pelabuhan Bitung. Lalu lintas kapal yang keluar masuk melalui Pelabuhan Bitung tahun 2021 sebesar 2.737 unit. Penumpang yang datang dan berangkat dari Pelabuhan Bitung selama tahun 2021 mencapai 52.710 dan 53.109 orang. Sementara jumlah volume barang yang dimuat dan dibongkar di Pelabuhan Bitung selama tahun 2021 mencapai 498.147 dan 766.546 ton. Lalu lintas pesawat yang datang di Bandara Sam Ratulangi Manado sepanjang tahun 2021 sebanyak 6.029. Adapun Pelabuhan yang merupakan kewenangan Prov. Sulut adalah Pelabuhan pengumpan regional, sebagai berikut; 1) Pelabuhan Karatung 2) Pelabuhan Essang 3) Pelabuhan Mangaran 4) Pelabuhan Rainis 5) Pelabuhan Dapalan 6) Pelabuhan Tamako 7) Pelabuhan Para 8) Pelabuhan Bukide 9) Pelabuhan Matutuang 10) Pelabuhan Kahakitang 11) Pelabuhan Biaro 12) Pelabuhan Buhias 13) Pelabuhan Torosik 14) Pelabuhan Amurang 15) Pelabuhan Belang 16) Pelabuhan Munte 17) Pelabuhan Mantehage 18) Pelabuhan Naen II-94RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 19) Pelabuhan Gangga 20) Pelabuhan Bangka 21) Pelabuhan Talise 22) Pelabuhan Likupang 23) Pelabuhan Kema 24) Pelabuhan Tanjung Sidupa 25) Pelabuhan Kotabunan Kondisi saat ini Pelabuhan pengumpan regional belum diserahkan oleh pemerintah pusat, dan masih berproses untuk pengalihan Personil, Pembiayaan, sarana dan Prasaran dan Dokumen (P3D). 12) Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Sebelum lahir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE dikenal dengan istilah E-government atau Electronic Government. Pentingnya SPBE salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengikuti Evaluasi SPBE yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan predikat Baik dengan nilai indeks 2.84 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2.85 Indeks SPBE Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 Indeks SPBE : 2.84 Predikat SPBE : Baik Nilai Indeks Domain Kebijakan SPBE : 1.8 Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE : 1.8 Domain Tata Kelola SPBE : 1.9 Perencanaan Strategis SPBE : 1.75 Teknologi Informasi dan Komunikasi : 2.5 Penyelenggara SPBE : 1 Domain Manajemen SPBE : 1.82 Penerapan Manajemen SPBE : 2.13 Audit TIK : 1 Domain Layanan SPBE : 4.03 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik : 4.7 Layanan Publik Berbasis Elektronik : 3 II-95RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Sumber: Dinas KIPS Provinsi Sulut, 2021 Evaluasi SPBE ini bertujuan untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah dengan mengacu pada 3 (tiga) penerapan SPBE, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing 13) Statistik Indikator keberhasilan kinerja bidang Statistik ditentukan oleh tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi dan produk buku data ditiap kabupaten, juga tersedianya buku PDRB. 14) Persandian Capaian Indikator bidang Persandian diukur melalui persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah. Pada Kinerja RPJMD 2016-2021 belum ada data tersaji dalam evaluasi capaian hingga 2020. Selain Permendagri, evaluasi Kinerja mengacu pada aturan yang baru yaitu Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah. 15) Kebudayaan Considerantes Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan bahwa negara berkehendak memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional. Dalam pertimbangannya, keberagaman kebudayaan dipahami dan diterima sebagai kekayaan dan identitas bangsa dan merupakan bagian integral dari proses memajukan kebudayaan nasional Indonesia, Karena itu, usaha dan langkah strategis melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dijelaskan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. II-96RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Berdasarkan Penjelasan atas Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium, Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media. Dalam kehidupan sosial, salah satu tujuan diciptakannya seni adalah untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Begitu pula dengan hasil karya dan cipta seni yang juga mengalami perkembangan, sesuai dengan kebudayaan yang ada di masyarakat. Disini akan disajikan kegiatan kesenian yang mencakup berbagai jenis dan cabang seni tersebut. Aspek yang disajikan mencakup akses, partisipasi, apresiasi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan seni dan budaya serta tradisi lisan. Budaya masyarakat Sulawesi Utara sangat dipengaruhi oleh karakter masyarakat yang terdiri dari: Suku Minahasa, Suku Sangihe, Suku Talaud, Suku Bolaang, dan Suku Mongondow, Masing-masing kelompok etnis tersebut masih terbagi pula dalam subetnis yang memiliki bahasa daerah, tradisi, dan norma-norma kemasyarakatan yang khas serta diperkuat semangat Mapalus, Mapaluse, dan Moposad, Dilihat dari unsur budaya bahasa, maka Sulawesi Utara memiliki tiga kelompok bahasa daerah yaitu:
a.Bahasa Toulour, Tombulu, Tonsea, Tontemboan, Tonsawang, Pasan, Ponosakan, dan Bantik.
b.Bahasa Sangir Besar, Siau, dan Talaud.
c.Bahasa Boroko, Bolangitang, Bolaang, Mongondow, Bintauna, Kaidipang, Bolango, dan Bantik Mongondow. Namun demikian, Bahasa Indonesia adalah Bahasa Nasional yang digunakan dan dimengerti dengan baik oleh sebagian besar penduduk Sulawesi Utara. Seni Budaya di Sulawesi Utara cukup berkembang yang tersebar di masyarakat luas. Hal ini dikembangkan melalui program menggali, menginventarisasi keunggulan, dan keragaman seni budaya yang dikemas dalam pelaksanaan festival seni budaya berskala nasional dan internasional. Tabel 2.86 Perkembangan Seni, Budaya Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020 No Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Grup Seni Musik Aktif 40 50 60 70 70 2 Grup Seni Tari Aktif 20 20 20 30 30 3 Jumlah teater/sastra Aktif 25 25 30 35 35 4 Gedung Kesenian 2 2 3 3 3 II-97RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 5 Apresiasi terhadap maestro ditiap cabang seni 5 5 5 6 6 6 Seniman Lokal 3 3 5 7 7 7 Warisan Takbenda 2 3 3 9 9 8 Apreasiasi terhadap pelaku warisan takbenda 3 3 6 9 9 9 Pendataan koleksi museum sulut 20 20 20 30 30 Sumber: Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2020. Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017, 9 indikator kinerja pembangunan daerah menyangkut seni budaya tercapai sesuai target. Demikian juga pada tahun 2018, semua target dari setiap indikator tercapai, bahkan indikator “apresiasi terhadap warisan tak benda” melampaui target (target = 3; capaian = 6), Pada tahun 2019, 7 indikator mencapai target dan dua indikator melampaui target, yaitu “warisan tak benda” dan “apresiasi terhadap pelaku warisan tak benda”. Sebagai salah satu bentuk kebudayaan manusia, kesenian berbeda dengan hasil budaya lainnya. Kesenian merupakan hasil karya, cipta dan rasa yang mengandung nilai estetika tinggi dan sarat dengan pesan moral yang dikemas dalam bentuk simbol-simbol. Karya seni yang dihasilkan terdiri dari berbagai macam jenis pertunjukan, antara lain seni tari, seni teater, seni musik dan lain-lain. Ketertarikan masyarakat terhadap jenis-jenis pertunjukan tersebut berbeda-beda dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti umur, jenis kelamin, tipe daerah dan latar belakang budaya. Tabel 2.87 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke atas yang Menonton Pertunjukan/Pameran Seni baik secara Langsung maupun tidak Langsung selama Tiga Bulan Terakhir menurut Jenis Kesenian dan Tipe Daerah, tahun 2018 Jenis Kesenian Perkotaan Desa Perkotaan + Desa

(1)(2) (3) (4) Film 51,28 63,33 57,06 Seni Musik/Suara 37,01 49,72 43,11 Seni Rupa 4,08 6,03 5,01 Seni Sastra 4,12 6,97 5,49 Seni Tari Budaya Indonesia 15,81 15,91 15,86 Seni Teater/Pewayangan 5,01 3,63 4,35 Lainnya 9,89 6,29 8,16 Sumber: BPS, Susenas MSBP 2018 Apresiasi terhadap pertunjukkan/pameran seni salah satunya dapat dilihat berdasarkan banyaknya penduduk menonton pertunjukkan/pameran seni. Diantara beberapa pertunjukan/pameran seni, seni film (57,06 persen) merupakan pertunjukan seni yang paling banyak ditonton baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh penduduk Sulawesi Utara berumur 10 tahun ke atas selama tiga bulan terakhir menurut data BPS, Susenas MSBP 2018. Minat masyarakat terhadap sinematografi didukung oleh fasilitas menonton film yang II-98RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 semakin mudah diakses membuat seni film lebih banyak ditonton dibandingkan seni musik/suara (43,11 persen). Pelestarian pertunjukan/pameran seni lainnya perlu ditingkatkan agar peminatnya tidak berkurang atau bahkan sampai punah. Tabel di atas memperlihatkan bahwa berdasarkan tipe daerah, persentase penduduk yang menonton film lebih banyak di perdesaan (63,33 persen banding 51,28 persen). Demikian juga untuk pertunjukan seni musik/suara, penduduk yang lebih banyak penonton ada di perdesaan (49,72 % banding 37,01 %). Tabel 2.88 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Terlibat Langsung Pertunjukan/Pameran Seni Secara Langsung Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Jenis Kesenian Dan Tipe Daerah, 2018 Jenis Kesenian Perkotaan Desa Perkotaan + Desa
(1)(2) (3) (4) Film 0,15 0,08 0,12 Seni Musik/Suara 2,99 1,16 2,11 Seni Rupa 0,03 0,21 0,12 Seni Sastra 0,02 0,09 0,06 Seni Tari Budaya Indonesia 0,48 0,44 0,46 Seni Teater/Pewayangan 0,05 0 0,03 Lainnya 0,04 0 0,02 Sumber: BPS, Susenas MSBP, 2018. Tabel ini memperlihatkan bahwa dalam tiga bulan terakhir persentase penduduk 10 tahun ke atas yang terlibat dalam pertunjukan seni secara langsung masih sangat rendah. Pertunjukan seni musik/suara menjadi pilihan pertama bagi penduduk untuk terlibat secara langsung yakni sebesar 2,11 persen. Kemudian disusul dengan seni tari budaya Indonesia yakni sebesar 0,46 persen, Di posisi ketiga ada seni film dan seni rupa dengan persentase yang sama sebesar 0,12 persen.

BAB II

Pasal 3 Ayat 4 berbunyi: Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan: a. deteksi dan cegah dini; pembinaan dan penyuluhan; c. patroli; d. pengamanan; e. Pengawalan;

Pasal 1

angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menjelaskan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya. Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Peninggalan sejarah dan warisan budaya merupakan cagar budaya yang bersifat kebendaan (tangible) yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan, Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemerintah berkewajiban melaksanakan kebijakan pelestarian cagar budaya salah satunya dengan berasaskan kemanfaatan sehingga cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk II-99RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 kepentingan kesejahteraan rakyat baik dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata, Salah satu apresiasi masyarakat terhadap warisan sejarah dan budaya adalah dengan mengunjungi peninggalan sejarah atau warisan budaya. Tabel 2.89 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah/Warisan Budaya selama setahun terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018 Tipe Daerah Laki- Laki Perempuan Total

(1)(2) (3) (4) Perkotaan 13,43 14,24 13,84 Perdesaan 5,87 6,43 6,14 Perkotaan + Perdesaan 9,74 10,57 10,15 Sumber: BPS, Susenas MSBP, 2018. Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya hanya sekitar 10,15 persen. Jika dilihat berdasarkan tipe daerah, persentase penduduk di perkotaan yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya (13,84 persen) lebih tinggi dari di perdesaan (6,14 persen), sementara dari sisi jenis kelamin penduduk perempuan (10,57 persen) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (9,74 persen). Kecilnya minat masyarakat untuk mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya salah satunya karena kurang memadainya fasilitas yang memberikan tempat khusus terhadap peninggalan bersejarah dan kurangnya sosialisasi mengenai tempat yang menyimpan peninggalan bersejarah di Sulawesi Utara Salah satu arahan utama UU. No. 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan adalah disediakannya oleh tiap daerah kabupaten/kota dan provinsi suatu naskah road map kebijakan kebudayaan yang disebut Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). II-100RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Grafik 2.14 Progres PPKD Nasional dan Sulawesi Utara Jika melihat grafik yang disusun berdasarkan capaian tiap provinsi di atas, dapat diketahui bahwa dari 15 jumlah kabupaten/kota, baru 4 daerah (26%) yang membuat naskah PPKD dan baru 1 daerah (6,67%) yang meng-SK-kan naskah tersebut. Pada tahun 2020, dilakukan berbagai usaha untuk memperbaiki capaian di atas melalui berbagai kegiatan dan sosialisasi. Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan daerah yang telah menyelesaikan naskah tersebut dalam tahun 2020. Begitu pula halnya mengusahakan dibuatnya naskah PPKD tingkat provinsi. Namun, usaha tersebut belum dapat dilanjutkan karena adanya instruksi bahwa naskah PPKD tingkat provinsi hanya dapat dibuat jika sudah ada minimal 80% kabupaten/kota yang menyelesaikan naskahnya. Dengan kata lain untuk Sulawesi Utara membutuhkan setidaknya 12 kabupaten/kota yang telah menyelesaikan naskah PPKD, sebelum naskah tingkat provinsi dapat dilanjutkan pembuatannya dan di SK-kan. Hingga pertengahan tahun 2021, capaian atas selesainya naskah PPKD sudah mencapai 6 kabupaten/kota atau 40%, yaitu: Bitung, Bolsel, Talaud, Bolmut, Tomohon, Kotamobagu, yang berarti meningkat 14% dari posisi semula. Dimana telah ada 2 kabupaten/kota (13,3%) yang telah meng-SK-kan naskah ini. Dari data tersebut, setidaknya diperlukan lagi 6 kabupaten/kota untuk menyelesaikan naskah dimaksud. Pada proses ini, hingga pertengahan tahun 2021, Bolaang- Mongondow merupakan daerah yang sementara melaksanakan dan menargetkan naskah tersebut selesai dalam tahun 2021. 40 35 30 25 20 IS : !l.!11111� • Jurrtah Kab�aten I Kota • SUdah SelesaJ • Sudah di SK Act1vat · o et II-101RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Grafik 2.15 Diagram Progres naskah PPKD Sulut hingga Juni 2021 Kebudayaan Sulawesi Utara Berdasar Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sendiri secara umum merupakan indeks yang disusun untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan secara nasional maupun di tingkat provinsi. IPK bertujuan untuk memotret capaian pembangunan kebudayaan suatu wilayah, bukan memotret nilai budaya di daerah tersebut. Grafik 2.16 Indeks Pembangunan Kebudayaan Menurut Provinsi Tahun 2018 Sumber: Buku Indeks Pembangunan Kebudayaan 2018. Secara umum IPK Sulawesi Utara berada di atas IPK Nasional (53,74), tepatnya ada di peringkat 9 dengan nilai 56,02. Artinya ada perbedaan kira-kira lebih dari 3 angka dengan IPK Nasional. Namun begitu, jika dibandingkan dengan IPK tertinggi yang dipegang provinsi 01 vogyakar-ta Bali Jawa Tengah Bengkulu Nusa Tenggara Barat Kepulauan Riau Riau Jawa Timur Sulawesi Utara OKI Jakarta Kepulauan Bangka Belitung Lampung Kalimantan Selatan INOONESIA Kalimantan Tengah Sumatera Barat Jambi Kalimantan Timur Javva Barat Aceh Sumatera Selatan Sumatera Utara Kalimantan Utara Maluku Gorontalo Sulawesi Selatan Ban ten Nusa Tenggara Timur Sulawesi Tengah Kalimantan Barat Sulawesi Tenggara Papua Barat Maluku Utara Sulawesi Barat Papua 73,7!:: 65,39 60,05 59,95 59,92 58,83 57,47 56,66 56,02 54,67 54,37 54,33 53,79 53.,74 53,28 53,23 53,18 52,78 51,21 51,02 50,86 50,73 50,00 49,91 49,86 49,82 49,69 49,13 48,11 47,86 47,62 47,61 47,02 46,90 46,25 II-102RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 DI Yogyakarta (73,76) ada disparitas sekitar 20 angka dan dengan Bali (65,39) sekitar 12 angka. Sehingga, secara umum, Sulawesi Utara memiliki kesenjangan yang cukup jauh ke arah tidak menguntungkan dibandingkan dua provinsi dimaksud. Secara bersamaan, terlihat pula bahwa angka disparitas tersebut jauh lebih banyak dibandingkan perbedaan dengan provinsi dengan IPK terendah Papua (46,25), yaitu hanya berjumlah 7 angka. Artinya, secara kuantitatif, nilai IPK Sulawesi Utara ke arah nilai terendah lebih dekat dibandingkan ke arah nilai tertinggi. IPK sendiri disusun berdasarkan 7 dimensi, yaitu: (1) ekonomi budaya; (2) pendidikan, (3) ketahanan sosial-budaya; (4) warisan budaya; (5) ekspresi budaya; (6) budaya literasi; (7) gender. Dimensi- dimensi tersebut membuat perincian mengenai posisi IPK semakin detail dalam aspek-aspek yang lebih spesifik. Capaian Sulawesi Utara sendiri dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan dimensi-dimensi dimaksud, maka diketahui bahwa ada 3 dimensi yang masuk tiga besar secara nasional, yaitu: Gender (peringkat 1); Ketahanan Sosial Budaya (Peringkat 2); Ekspresi Budaya (peringkat 3). Tabel 2.90 IPK Sulut berdasarkan dimensi penyusun tahun 2018 Sumber: Buku Indeks Pembangunan Kebudayaan 2018. Terdapat dua dimensi yang lebih rendah dari capaian nasional, yaitu: Warisan Budaya (peringkat 26) dan Budaya Literasi (peringkat 23). Untuk warisan budaya sendiri, ada jarak kurang-lebih 8 angka antara indeks nasional (41,11) dengan Sulawesi Utara (33,06). Artinya, perlu kerja cukup keras untuk memperbaiki nilai ini ke arah sejajar dengan capaian nasional. Secara lebih spesifik, nilai tersebut hadir karena rendahnya indikator soal presentasi penetapan benda, bangunan, struktur dan situs cagar-budaya di Sulawesi Utara. Nilai lndeks Ranking Oimensi Sulawes;Indonesia Sulawesi lJtaraUtara Ekonom; Budaya 30.SS 33.67 � Pendidikan 69,67 n.•1 11ketahanan Sosial Budaya n.&1 81.12 2Warisan Budaya 41,U 33.06 26Ekspresi Budaya 36,57 51.00 3Budaya literasi 55,03 49.94 23Gender 54,97 71.n 1 IPKTotal 53,74 56.02 9 II-103RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Capaian nasional berada pada posisi (3,17 %), sementara performa Sulawesi Utara hanya mencapai (2,92%), jika dibandingkan dengan target capaian indikator nasional yaitu 50%. Dengan kata lain, Sulawesi Utara hanya mampu mencapai sekitar 6% dari target nasional tersebut. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk memperbaiki nilai tersebut, adalah meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait (baik horizontal maupun vertikal), kemudian meningkatkan akselerasi secara revolutif melalui mekanisme hukum dalam menetapkan benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya sebagai warisan daerah maupun nasional. Dimensi Budaya Literasi Sulawesi Utara menempati posisi lebih rendah dari capaian nasional, yaitu 49,94, dibandingkan 55,03. Secara lebih spesifik, nilai tersebut hadir karena kontribusi dari pengunjung perpustakaan dan Taman Baca Masyarakat yang di bawah capaian nasional. Sulawesi Utara mencapai 8,32% berbanding dengan 12,16% untuk capaian nasional). Target nasional untuk indikator ini sendiri adalah agar dapat mencapai 25%. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah daerah perlu mendorong inovasi terkait perpustakaan dan TBM agar dapat menarik pengunjung secara signifikan, termasuk menggandeng peran serta masyarakat untuk peningkatan kinerjanya. Dimensi Ekonomi Budaya berada pada posisi lebih tinggi capaian nasional yaitu mencapai 33,67 dibandingkan 30,55 dan berada pada peringkat 9 secara nasional. Pada indikator penyusun dimensi ini, yaitu keterlibatan pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikannya sebagai sumber penghasilan di Sulawesi Utara yaitu mencapai (0,34%), sehingga berada pada posisi lebih tinggi 0,03% dibandingkan dengan capaian nasional (0,31%). Namun begitu hal ini perlu ditingkatkan dengan menciptakan suatu ekosistem ekonomi budaya yang kondusif dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi warganya, hal tersebut karena target capaian nasional berada pada rasio nilai 1% yang merupakan nilai maksimal, berarti Sulawesi Utara baru mampu mencapai sekitar 1/3 dari target nasional tersebut. Dimensi Pendidikan berada pada peringkat 11 dari 34 provinsi di Indonesia dan Sulawesi Utara (72,41) memiliki nilai yang lebih tinggi dari capaian nasional (69,67). Namun begitu, jika melihat lebih dalam, indikator penyusun dimensi ini yaitu ketersediaan guru muatan lokal yang mengajar bahasa dan kesenian daerah justru lebih rendah dari capaian nasional dengan jarak 0,12%, dimana Sulawesi Utara mencapai 25,25% dan nasional mencapai 25,37%. Sementara, target nasional berada pada angka maksimal 45%. Karena itu, perlu didorong penyediaan lebih banyak guru muatan lokal dan ekstrakurikuler bahasa dan kesenian daerah. Secara simultan, jika persentase ini naik maka akan pula menaikkan dimensi Ekonomi Budaya. II-104RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Dimensi Gender Sulawesi Utara merupakan yang tertinggi secara nasional (71,77 berbanding 54,97) yang merupakan indikasi baiknya pembangunan kebudayaan dalam bidang keterwakilan gender. Namun begitu, angkatan kerja perempuan hanya mencapai kira-kira 56,52% atau masih sekitar setengah dari angkatan kerja laki-laki. Dimana target capaian nasional untuk indikator ini mencapai 62,74%. Indeks dimensi Ketahanan Sosial-Budaya Sulawesi Utara memiliki nilai 81,12, berada di peringkat 2 secara nasional dan lebih tinggi dari capaian nasional (72,84). Indikator penyusun dimensi inipun menempatkan Sulawesi Utara lebih tinggi dari nasional (24,89 berbanding 23.08), dimana capaian barusan merupakan indikator yang berhubungan dengan rumah tangga yang khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir. Karena itu, persoalan rasa aman ini perlu ditingkatkan karena target capaian indikator mencapai 50%. Dimana baik Sulawesi Utara maupun nasional bahkan tidak mencapai setengah nilai tersebut. Dimensi Ekspresi Budaya Sulawesi Utara menduduki peringkat ke 3 secara nasional dan lebih tinggi dari capaian nasional. Nilai Sulawesi Utara mencapai 51,00, dibandingkan dengan capaian nasional 36,57. Indikator dimensi ini yang tergambar dari persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni lebih tinggi dari nasional (2,58% berbanding 1,91%). Namun begitu, indikator ini perlu ditingkatkan dengan memperhatikan kesejahteraan dan keberlangsungan pertunjukan seni. Hal mana karena target nasional mencapai 20%. 16) Perpustakaan Sebagai salah satu sarana penting dalam upaya belajar mandiri menuju masyarakat cerdas dan berkepribadian, penyediaan sarana Perpustakaan dipandang penting untuk dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat. Provinsi Sulawesi Utara memiliki Perpustakaan daerah dengan jumlah buku koleksi per tahun bertambah di mana data awal berjumlah 64,007 dan data terakhir berjumlah 68,541 buku. Target hingga 2021 adalah 67,554 buku, banyaknya exemplar buku secara keseluruhan hingga tahun 2019 sebanyak 254,371. Jumlah pengunjung per tahun dari tahun 2016 hingga 2019 sebanyak 7543 atau mengalami kenaikan secara eksponensial dengan target hingga 2021 adalah 7846. Sementara masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan mengalami peningkatan di tahun 2016 hingga 2018 sebanyak 161 anggota namun di tahun 2019 sedikit mengalami II-105RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 penurunan menjadi 115 orang, namun target capaian secara detail dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.9 1 Jumlah Kunjungan, Jumlah anggota, Jumlah buku dan banyaknya exemplar Perpustakaan Daerah Sulawesi Utara tahun 2007 – 2021 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulut 2020. Hasil evaluasi kinerja perpustakaan khususnya pada pencapaian koleksi jumlah buku perpustakan melampaui target sementara jumlah pengunjung mengalami penurunan drastis dikarenakan adanya pandemi COVID-19, di mana terjadi pembatasan aktivitas masyarakat pada umumnya sehingga tidak mencapai target. Di bidang perpustakaan dari 2 indikator yang ditargetkan terdapat 1 indikator yang belum mencapai target yakni jumlah pengunjung perpustakaan per tahun. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan teknologi semakin memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi. Sumber ilmu pengetahuan yang pada masa lalu berada di ruang- ruang perpustakaan, kini berada dalam genggaman gawai. Internet menjadi jalan pintas bagi publik untuk mengonsumsi informasi. Popularitas perpustakaan di tengah masyarakat akan semakin pudar. Minat masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan terus mengalami penurunan. Hal itu setidaknya tampak dari merosotnya jumlah kunjungan masyarakat ke Perpustakaan selama lima tahun terakhir. Adanya kondisi akses internet atau perkembangan Internet of Things yang begitu cepat saat ini dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan minimnya pengunjung Perpustakaan Daerah. 17) Kearsipan Tahun Jumlah Buku Eksemplar Pengunjung Anggota Buku yang dipinjam 2007 53,889 166,211 17,311 498 10,423 2008 54,270 167,731 13,141 396 7,329 2009 56,463 177,311 11,458 484 5,194 2010 57,605 183,879 11,192 289 5,192 2011 58,035 201,079 9,417 537 4,484 2012 60,646 214,334 9,573 536 4,615 2013 61,441 220,214 8,066 426 3,831 2014 61,782 222,975 4,588 310 1,593 2015 64,348 234,714 4,826 196 12,721 2016 66,914 246,453 5,826 161 1,320 2017 67,554 251,477 7,046 162 3,793 2018 67,554 251,477 7,345 167 1,359 2019 68,541 254,371 7,543 115 729 2020 68,541 254,371 1,450 253 203 2021 68,541 254,371 859 253 153 II-106RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Dalam menunjang layanan dan operasional kearsipan di Propinsi Sulawesi Utara. ketersediaan SDM pengelola Arsip penting diupayakan untuk menyelamatkan dokumen dokumen penting milik daerah. Kegiatan terkait peningkatan dan pembinaan dalam pengelolaan Kearsipan Daerah di Propinsi Sulawesi Utara telah diupayakan Pemerintah terutama penataan arsip dokumen-dokumen daerah yang penting. Pentingnya kegiatan terkait sosialisasi dan pembinaan yaitu untuk memperlengkapi pengetahuan SDM agar menjadi unggul dalam mengelola arsip di setiap perangkat daerah Sulawesi Utara. Selain itu perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kearsipan. Pembina SDM di setiap PD agar tertata sesuai klasifikasi arsi. Penataan arsip penting untuk menghindari permasalahan dalam penyalahgunaan dokumen dari pihak luar pemerintah daerah, sebagai contoh dokumen kepemilikan tanah, pembuktian sejarah atau tokoh sejarah. C. Fokus Urusan Layanan Pilihan 1) Kelautan dan Perikanan
1. a.Persentase pertumbuhan subkategori perikanan terhadap PDRB Persentase Pertumbuhan Subsektor Perikanan terhadap PDRB merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Sulawesi Utara. Persentase Pertumbuhan Subsektor Perikanan terhadap PDRB tahun 2016 sebesar 7,59 persen, kemudian meningkat menjadi 7,84 persen pada tahun 2019. Sementara itu, pada tahun 2020 Persentase Pertumbuhan Subsektor Perikanan terhadap PDRB menjadi 7,23 persen.Di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 7,89 persen Tabel 2.92 Persentase Pertumbuhan Subsektor Perikanan terhadap PDRB INDIKATOR TAHUN 2017 2018 2019 2020 2021 Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB (Atas dasr Harga berlaku) 7,60 7,64 7,86 8,13* 7,89 Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Utara, 2021. . 2) Pariwisata
2. a.Jumlah Wisatawan Mancanegara Seiring dengan semakin menipisnya cadangan sumber daya alam yang menjadi tumpuan industri ekstraktif, maka pemerintah dipandang perlu untuk segera mengembangkan sektor lain yang terbarukan untuk menstimulasi pertumbuan ekonomi. Pariwisata dianggap menjadi sektor yang cukup potensial untuk dikembangkan selain karena mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, juga cukup strategis bagi suatu negara atau daerah karena pariwisata dipandang sebagai penunjang sektor lainnya. II-107RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Tabel 2.93 Target dan Capaian Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB INDIKATOR TAHUN 2017 2018 2019 2020 2021 Kunjungan wisatawan mancanegara 79377 122100 129588 23031 15239 Sumber: BPS Sulawesi Utara Dalam Angka, 2021. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Utara mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2016, yakni berjumlah 40.624 wisatawan, dan di tahun 2019 meningkat sekitar 300% mencapai 129.588 wisatawan. Di tahun 2020 Wisman yang datang ke Provinsi Sulawesi Utara sampai pada bulan Desember hanya mencapai 23,031 orang atau menurun sebesar 82,23 persen. Begitupula di tahun 2021 wisman yang datang berkunjung ke Provinsi Sulawesi Utara mengalami penurunan hanya mencapai 15239 orang dari periode di tahun sebelumnya dan paling besar wisman yang berkunjung di Sulawesi Utara berasal dari Tiongkok, yaitu sebesar 20.634 orang atau 89,59 persen dari seluruh wisman yang berkunjung. Berkurangnya pengunjung wisman di tahun 2020 dikarenakan adaya pandemi COVID- 19. 3) Pertanian a) Persentase Pertumbuhan Subkategori Tanaman Pangan Terhadap PDRB Subkategori tanaman pangan meliputi komoditi: padi dan palawija (jagung, kacang hijau, kacang tanah, kedele, ubi kayu, ubi jalar, dan palawija lainnya). Tabel 2.94 Persentase Pertumbuhan Subsektor Tanaman PanganTerhadap PDRB INDIKATOR TAHUN 2017 2018 2019 2020 2021 Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB (Atas dasr Harga berlaku) 6,11 2,46 -0,35 -4,82 -7,10 Sumber: BPS Sulawesi Utara Dalam Angka, 2021. Pertumbuhan Subsektor ini naik dari tahun 2016 (5,74) ke 2017 (6,11) tetapi di tahun 2018-2021 menunjukkan tren penurunan hingga mencapai -7,10 ditahun 2020.
3. b.Persentase Pertumbuhan Subsektor Peternakan terhadap PDRB Pertumbuhan sub kategori peternakan cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 7,42 persen menjadi 7,70 persen pada tahun 2017,Selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 6,49 dan terjadi akselerasi percepatan menjadi 9,76 persen di II-108RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 tahun 2019. Di tahun 2020 di tengah pandemic covid 19 mengalami penurunan yang sangat signifikan hinga menjadi -1,95 persen. Di tahun 2021 walaupun masi dalam keaadan pandemic covid 19 mengalami kenaikan menjadi 2,92 persen. Tabel 2.95 Kontribusi dan Pertumbuhan Sub Kategori PeternakanTerhadap PDRB INDIKATOR TAHUN 2017 2018 2019 2020 2021 Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB (ADHB) 7,70 6,49 9,76 -1,95 2,92 Sumber: BPS-Sulawesi Utara Dalam Angka, 2021.
4. c.Nilai Tukar Petani Untuk hasil penghitungan terhadap nilai tukar petani (NTP) Provinsi Sulawesi Utara, dapat disajikan ke dalam grafik sebagai berikut: Tabel 2.96 Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian Desember 2021 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2022. Jika dilihat perbandingannya dengan provinsi lain yang ada di Sulawesi, maka NTP dan NTUP di Provinsi Sulawesi Utara masih berada di bawah Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Barat, dengan besaran NTUP (111,68) lebih besar dari NTP (110,51). Tabel 2.97 Nilai Tukar Petani Prov. Sulawesi Utara Tahun 2017-2021 Bulanan tanpa Tahunan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan 2017 2018 2019 2020 2021 Januari 92,89 93,50 96,38 103,11 102,26 Februari 91,41 91,15 95,85 103,87 101,62 Maret 89,93 91,92 95,64 104,59 102,27 April 90,28 91,37 96,35 104,20 103,47 Mei 90,84 92,14 94,49 105,04 105,54 Juni 91,32 92,90 95,09 104,76 108,09 Juli 89,55 92,86 94,49 105,50 108,65 Agustus 90,30 93,55 95,74 105,32 109,44 Perubahan Nilai It. lb. NTP dan NTUP antar Provinsi di Pulau Sulawesi. Desember 2021 Pr-ovinsi Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat 121,30 1, 12 109,76 1,39 110,51 -0,26 111,68 1,02 115,08 1,43 111, 17 0,81 103,51 0,61 105,12 1,24 108,25 0,85 107,86 0,35 100,37 0,50 101,19 0,78 108,73 0,58 107,57 0,32 101,08 0,26 100,78 0,18 114,22 2,35 108,17 1, 18 105,59 1, 16 108,55 2,23 142,50 0,32 109,90 0,84 129,66 -0,52 133,13 -0,01 II-109RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Bulanan tanpa Tahunan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan 2017 2018 2019 2020 2021 September 90,82 94,32 96,15 104,41 109,43 Oktober 92,20 96,01 95,57 105,72 109,28 November 92,21 95,98 94,86 105,59 110,80 Desember 93,25 96,52 103,33 105,72 110,51 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021-2022. 4) Perkebunan a) Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Perkebunan Terhadap PDRB Tanaman perkebunan yang diusahakan di Sulawesi Utara yaitu kelapa, Tanaman perkebunan yang diusahakan di Sulawesi Utara yaitu kelapa, cengkih, pala, kopi, kakao, vanili, jambu mete, cassiavera, lada, kemiri, aren, jarak, sagu dan abaka. Pada tahun 2016, pertumbuhan subsektor perkebunan terhadap PDRB sebesar 2,34 persen, kemudian meningkat pada tahun 2017 sebesar 2,28 persen dan turun kembali pada tahun 2018 menjadi 0,19 persen. Selanjutnya pada tahun 2019 naik menjadi 5,39 persen. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 4,76 persen, kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 4,85 persen. Tabel 2.98 Persentase Pertumbuhan Subsektor Tanaman Perkebunan Terhadap PDRB INDIKATOR TAHUN 2017 2018 2019 2020 2021 Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Perkebunan terhadap PDRB (ADHB) 2,28 0,19 5,39 4,76 4,85 Sumber: BPS-Sulawesi Utara Dalam Angka, 2022. 5) Kehutanan a) Persentase Pertumbuhan Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB Subkategori kehutanan dan penebangan kayu meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun, getah, dan akar, termasuk jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak. II-110RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Tabel 2.99 Persentase Pertumbuhan Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu Terhadap PDRB INDIKATOR TAHUN 2017 2018 2019 2020 2021 Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB (Atas dasar Harga berlaku) -1,93 0,15 -4,63 -1,11 0,39 Sumber: BPS Sulawesi Utara Dalam Angka, 2021. Pertumbuhan Sub sektor kehutanan dan penebangan kayu terhadap PDRB menunjukkan tren penurunan dalam kurun waktu empat tahun (2016-2019). Pada tahun 2017, pertumbuhan 4,36 persen, turun menjadi -1,93 persen di tahun 2017. Di tahun 2018, naik sedikit menjadi 0,15 dan di tahun 2019, mengalami penurunan mencapai -4,63 persen. Mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi -1,11 dan kembali meningkat ditahun 2021 menjadi 0,39 persen. b) Indeks Tutupan Hutan Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunya fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuna dan teknologi. Perhitungan indeks tutupan hutan merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administratif kota. Indeks Tutupan Hutan merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Sulawesi Utara. 6) Energi dan Sumber Daya Mineral a) Rasio Elektrifikasi Ketersediaan pasokan listrik merupakan salah satu faktor utama yang menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada berbagai sektor perekonomian (industri, perdagagangan, dan sebagainya). Pengukuran ketersediaan pasokan listrik salah satunya dapat diketahui melalui nilai Rasio Elektrifikasi (RE). Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang sudah teraliri listrik dengan total rumah tangga, Rasio elektrifikasi Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada Tabel berikut ini. Tabel 2.100 Rasio Elektrifikasi di Sulawesi Utara INDIKATOR TAHUN 2017 2018 2019 2020 2021 Rasio Elektrifikasi 94,47% 92% 98% 99% 99,99% Sumber: Capaian Kinerja sector ESDM tahun 2021. II-111RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2017 hingga tahun 2020 cenderung meningkat, yaitu dari 94,47% pada tahun 2017 menjadi sebesar 99% pada tahun 2020. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pula jumlah pelanggan, yang dapat menikmati pasokan listrik untuk memenuhi kebutuhan sehari–hari. Hal ini dibuktikan dengan naiknya presentase Rasio Elektrifikasi pada tahun 2021 yakni menjadi 99,99% dimana secara tidak langsung memberikan dampak pada capaian kinerja dari masing- masing pelanggan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. b) Sumber Daya Mineral Produksi mineral logam khususnya emas di Sulawesi Utara bergantung pada jumlah IUP dan KK tahap Operasi Produksi. Jumlah IUP dan KK tidak mengalami penambahan sehingga produksi tahunan tidak mengalami peningkatan. Produksi emas tiap IUP dan KK juga dibatasi sesuai dengan Studi Kelayakan yang disetujui Pemerintah. Di Provinsi Sulawesi Utara IUP Komoditas Non Logam Operasi Produksi hanya PT. Sulut Solog Tambang. Adapun data jumlah produksi pada tahun 2021 yakni emas sebanyak 89,290.00 OZ dan perak 29,666.00 OZ. Tabel 2.101 Sumber Daya Mineral di Sulawesi Utara Sumber: Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara 7) Perdagangan Kondisi perkembangan perdagangan di Provinsi Sulawesi Utara selang tahun 2017–2019 sebelum adanya pandemi COVID-19 dan di tahun 2020 pada saat pandemi COVID-19 hingga tahun 2021 saat gelombang kedua, tampak pada tabel berikut ini: Tabel 2.102 Neraca Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021 URAIAN 2017 2018 2019 2020 2021 Ekspor (Juta US $) 972,709 974,8 842,02 776,31 1.117,29 Impor (Juta US $) 214,96 163,66 288,12 148,21 97,17 Neraca Perdagangan 757,749 811,14 553,9 628,08 987,24 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021 NO INDIKATOR TARGET / CAPAIAN TAHUN 2017 2018 2019 2020 2021 1 Produksi Logam (OZ) TARGET 101,858.2 2 122,229.83 146,675.83 176,010.99 211,213.19 CAPAIAN - - 97.816.00 - emas 89,290.00 OZ perak 29,666.00 OZ 2 Produksi Non Logam (m3) TARGET 12,512,65 5 15,015,186 8,018,223 21,621,867. 84 25,946.241.41 CAPAIAN - - - - - II-112RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Data menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Utara masih memiliki net ekspor (surplus neraca perdagangan), namun sempat berkurang pada tahun 2019. tahun 2017 mencapai 757,74 juta US$ dan pada tahun 2019 hanya 553,9 juta US$ atau turun sebesar 26,05%. Di Tahun 2020 meskipun dalam pandemi Covid-19 mengalami penurunan disisi ekspor sebesar 17,61% dan terjadi penurunan impor sebesar 74,7%%. di Tahun 2021 masih dalam pandemi COVID-19 mengalami peningkatan ekspor mencapai 1.117,29 Juta US$ atau naik sebesar 43,94%. Grafik 2.17 Lima Negara Tujuan Ekspor Provinsi Sulawesi Utara dengan Nilai Terbesar (US $) EKSPOR Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2022. Dilihat dari tabel di atas, lima Negara tujuan yang menyumbang nilai ekspor cukup besar ke Sulawesi Utara tahun 2021 yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Belanda, Jepang, dan Singapura. Grafik 2.18 Lima Negara Tujuan Impor Provinsi Sulawesi Utara dengan Nilai Terbesar (US $) IMPOR Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021 - 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 25.772.107,00 18.139.265,00 14.866.297,00 12.929.582,00 3.454.755,00 AUSTRALIA CINA MALAYSIA SINGAPURA THAILAND 0.00 50000000.00 100000000.00 150000000.00 200000000.00 250000000.00 Amerika Serikat Tiongkok Belanda Jepang Singapura 215129939.59 173152570.98 137322459.90 113239959.55 100229450.91 Lima Negara Tujuan Ekspor Provinsi Sulawesi Utara dengan Nilai Terbesar (US $) EKSPOR Lima Negara Tujuan Ekspor Provinsi Sulawesi Utara dengan Nilai Terbesar (US $) EKSPOR II-113RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Dari lima negara asal yang menyumbang nilai impor yang cukup besar ke Sulawesi Utara tahun 2021 yaitu Australia, Cina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Namun negara yang mengalami pertumbuhan impor terbesar adalah negara Australia. Tabel 2.103 Capaian Kinerja Perindustrian dan Perdagangan 2017-2021 Indikator 2017 2018 2019 2020 2021 Nilai Ekspor Produk Industri -4,74 0,14 -21,22 1,18% 39.65% Pertumbuhan Industri 8 4,48 5 4,41 1.02% Jumlah IKM (unit usaha) Aktif 115 1864 871 0 450 Sumber: Hasil Evaluasi Perangkat daerah, 2021. 8) Perindustrian Perkembangan perindustrian Sulawesi Utara sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal. Pertama adalah perlambatan ekonomi global yang mempengaruhi negara-negara tujuan ekspor Sulawesi Utara sehingga menyebabkan penurunan permintaan atas komoditas industri. Kedua, perang dagang Tiongkok-AS yang berkepanjangan juga turut mempengaruhi permintaan produk-produk hasil Industri Indonesia. Apalagi kedua negara tersebut merupakan dua negara besar tujuan ekspor Indonesia. Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak industri, baik besar maupun IKM, tidak berproduksi atau bahkan gulung tikar. Industri Kecil dan Menengah di Sulawesi Utara masih membutuhkan revitalisasi teknologi agar produktivitas lebih meningkat dan efisien. Revitalisasi teknologi ini diperlukan terutama dalam implementasi Industri 4.0. Peningkatan kompetensi pelaku IKM dan penguatan pemberdayaan IKM juga perlu mendapat perhatian lebih, serta pembangunan sentra-sentra IKM di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara perlu segera dipercepat pembangunannya. Tabel 2.104 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara 2018-2021 KATEGORI 2018 2019 2020 2021 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 856,134 915,377 945,034 1,234,083 Pertambangan dan Penggalian 12,986 206,560 62,580 96,157 Industri Pengolahan 464,798 587,831 548,724 609,377 Pengadaan Listrik dan Gas 76,249 76,068 67 470 67,072 Konstruksi 641,423 931,245 848 875 809,176 Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda,Motor 5,989,361 6,913,747 6 644 111 7,408,281 Transportasi dan Pergudangan 389,378 399,473 353 119 244,695 II-114RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 KATEGORI 2018 2019 2020 2021 Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan 213,858 520,098 574 883 722,314 Jasa-jasa 686,999 710,753 674 537 722,957 Bkn Lap Usaha 5,382 7,842 8 595 2,119 TOTAL 9,336,568 11,268,994 10 727 926 11,916,231 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2020. Secara umum data 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan bahwa kredit UMKM terus meningkat. Jika dilihat menurut sektor tampak bahwa kredit UMKM terbesar di sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Di tahun 2021 terbesar diberikan pada sektor perdagangan sebanyak 7,408,281 dan untuk jumlah total tahun 2021 berada di 11,916,231. Adanya pandemi Covid 19 gelombang kedua menyebabkan sebagian besar dari UMKM di sektor ini terkena dampak dalam keberlanjutan usahanya, namun dengan strategi serta kerja sama Pemerintah dalam membantu pelaku ekonomi sehingga tren positif dapat tercapai. Tabel 2.105 Industri Kecil dan Menengah menurut Cabang Industri di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 No, Cabang industri Unit usaha Tenaga kerja Nilai investasi (Rp, 000) Nilai produksi (Rp, 000) Nilai bb/bp (Rp, 000) Laki- Laki Perempu an 1 Pangan 416 298 629 3,426,943 28,055,469 14,144,658 2 Sandang 87 80 83 719,355 1,674,620 1,539,023 3 Kimia dan bahan bangunan (kbb) 259 590 138 4,511,370 26,400,100 12,584,737 4 Logam dan elektronika 143 163 0 972,562 7,234,339 3,465,680 5 Kerajinan 26 25 25 82,435 561,550 177,160 JUMLAH 913 1,156 875 9,712,665 63,926,078 31,911,258 Sumber: Disperindag Provinsi Sulawesi Utara, 2021. Di sisi lain Industri Kecil dan Menengah (IKM) juga perlu mendapat perhatian di masa pemulihan ini. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa nilai produksi terbesar dari IKM adalah untuk cabang industri pangan, industri kimia dan bahan bangunan. Jumlah tenaga kerja masih lebih banyak laki-laki, namun untuk cabang industri sandang dan pangan didominasi oleh tenaga kerja perempuan. D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 1) Perencanaan Pembangunan Berdasarkan acuan Permendagri 86/2017, Indikator 1–4 hanya berdasarkan Ketersediaan dokumen dokumen yang dimaksud, sedangkan indikator 5,6 didasarkan pada jumlah program RKPD tahun berkenaan dibagi jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan II-115RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 dikalikan 100. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW dihitung berdasarkan kesesuaian program /kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang dibagi dokumen RTRW dan dikalikan 100%. Tabel 2.106 Perbandingan Indikator dalam Permendagri 86/2017 dengan RPJMD 2016-2021 Indikator Kinerja Aspek Perencanaan Permendagri 86/2017 RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016- 2021
  1. 1.Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
(1)Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tepat waktu

2.Tersedianya DokumenPerencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

(2)Kab/Kota yang menyelesaikan dokumen RAD

3.Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah dtetapkan dengan PERKADA

(3)Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

4.Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA

(4)Konsistensi kinerja perencanaan pembangunan dalam RPJMD- RKPD_KUA/PPAS

5.Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD

(5)Cakupan hasil Evaluasi pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah

6.Penjabaran Konsistensi program RKPD kedalam APBD
7.Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Sumber: Hasil Olahan, 2022 Pemerintah Provinsi telah mengupayakan agar dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tersedia tepat waktu dengan menargetkan per tahun sebanyak 5 dokumen hingga akhir tahun 2021 sebanyak 5 dokumen perencanaan. Pemerintah Provinsi melalui Bappeda juga menargetkan tersedianya Perda RPJPD Provinsi, Penetapan RKPD per tahun dengan Peraturan Gubernur. Dengan demikian kinerja RPJMD tercapai pada bidang perencanaan pembangunan, yaitu pada poin tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu. Sementara penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD, konsistensi kinerja perencanaan pembangunan dalam RPJMD, RKPD, KUA/PPAS, cakupan hasil evaluasi pencapaian target kinerja perangkat daerah juga mencapai target. Evaluasi kinerja dan pencapaian Pemerintah Provinsi dalam Penjabaran RPJMD ke dalam RKPD per tahun memperlihatkan persentase yang meningkat dari tahun 2016 (75%) hingga tahun 2020 (90%). Capaian hingga 2021 ditargetkan hingga 90%. Sedangkan konsistensi kinerja perencanaan pembangunan dalam RPJMD–RKPD menunjukkan persentase yang konstan yaitu 90% setiap tahun dan khususnya di tahun 2019 melampaui target yaitu 95%. Target di akhir tahun periode RPJMD adalah 95%. Kenaikan persentase Kinerja penjabaran RPJMD dalm RKPD dapat dilihat pada grafik di bawah ini. II-116RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Grafik 2.19 Penjabaran RPJMD dalam RKPD Sumber: Hasil Olahan, 2020. Pemerintah Provinsi juga telah mengupayakan tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda, yaitu Perda RTRW Propinsi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Peraturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018. Dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah mulai dari penyusunan dokumen sampai pada implementasinya, Pemerintah Propinsi selalu melibatkan masyarakat dalam kapasitas memberikan masukkan ide dan atau pemecahan masalah. 2) Keuangan Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing- masing APBD. Analisis juga dilakukan terhadap perkembangan neraca daerah, meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana. Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pembiayaan daerah. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Kemudian dibuatlah analisis untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah. Analisis ini akan dibahas lebih rinci dalam BAB III. 75 80 82 85 70 80 90 2016 2017 2018 2019 Penjabaran RPJMD dalam RKPD persentase II-117RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Grafik 2.20 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2021 Sumber: Bapenda Provinsi SULUT, 2022 data diolah. Pendapatan transfer masih dominan menjadi sumber pendapatan daerah. Rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir proporsinya mencapai 66,34% dan untuk PAD hanya mencapai 33,14%. Rasio PAD terhadap pendapatan daerah juga cenderung turun dari 0,40 tahun 2015 menjadi 0,33 di tahun 2019. Pandemi COVID-19 mempengaruhi realisasi PAD di tahun 2020 yang turun 24% dan selama masa pemulihan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Tingkat cakupan sentra pelayanan hanya 1:29 di tahun 2020 dari target 1:58. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) adalah 49%. Namun di masa pandemi ini banyak wajib pajak yang tidak membayar karena masalah keuangan sehingga isu utama di sisi pendapatan adalah stagnasi pada pendapatan dari WP. 3.000.000.000.000,00 PENDAPATAN DAERAH 2021 20.931.389,364,oo 2.11s.993.456.ooo,oo 2.s90.4s1.309,ooa,oo 2020 20.2so.ooo.ooo,oo l.306.462.693.102,oo 744.604.200,00 2019 -PENDAPATAN TRANSFER·LRA 2018
2.653. 411.428.045,00 l .146.674.827. 814,00 2 ,525. 976, 7 43.486,00 ll.34s.soo.ooo,oo 2017 -LAIN-lA/N PENDAPATAN YANG SAH-LRA, 1s.2so.ooo.ooo,oo 2016 1.012. 945.961. 386,00 I.41s.s48.ooo,oo ... PENOAPATAN ASU DAERAH-LRA �oo_..;... ....._ ..,. ....., ,,..:; ... 2015 2.soo.000.000.000,00 soo.000.000.000,00 1.soo.000.000.000,00 II-118RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA 95% Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LRA 4% Bantuan Keuangan- LRA 1% Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LRA Bantuan Keuangan-LRA Grafik 2.21 Proporsi Realisasi Pendapatan Transfer Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 Sumber: Bapenda Provinsi SULUT, 2020 data diolah. Proporsi pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2019 mencapai 95%, pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya 4%, dan hanya 1% berasal dari bantuan keuangan. Grafik 2.22 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2021 Sumber: Bapenda Provinsi SULUT, 2022 data diolah Pengeluran pemerintah daerah terbesar untuk belanja operasi masih dominan menjadi sumber pendapatan daerah rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir. Proporsinya mencapai 66,34% dan untuk PAD hanya mencapai 33,14%. Rasio PAD terhadap pendapatan daerah juga cenderung turun dari 0,40 tahun 2015 menjadi 0,33 di tahun 2019. COVID-19 mempengaruhi realisasi PAD di tahun 2020 dan selama masa pemulihan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. 2021 2.698.068.201.116,00 2020 2.473.309.063.ooo,oo 898.366.937.288,oo757.829,987.565,00 BELANJA DAERAH 2017 2018 2019 -BELANJA MODAL -BELANJA TAK TERDUGA 2016 -BELANJA OPERAsI 3.000.000.000.000,oo 2.soo.000.000.000,00 2.000.000.000.000,oo 1.soo.000.000.000,00 r-----· 1.000.000.000.000,oo -�;:::.__J.. �.J.----��,::�;..-----::::-:: soo,...,...,..., .,,,,... ... __ 1.000.000.000,00 0,00 ----------------------------- 2015 II-119RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Grafik 2.23 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Netto Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2020 Sumber: Bapenda Provinsi SULUT, 2021 data diolah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali sesuai tahun anggaran yang ada. Sumber pembiayaan terdiri atas 3 (tiga), yaitu: penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali investasi Pemda. Dalam 5 (lima) tahun terakhir SiLPA terus meningkat dan pada tahun 2019 terdapat penerimaan kembali investasi pemda sebesar 57,6 miliar rupiah. Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 terjadi peningkatan pembiayaan netto di Provinsi Sulawesi Utara atau naik sebesar 55,16% dari tahun 2015 ke tahun 2019. Jika dilihat dari rasio Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap pembiayaan netto dari tahun 2015– 2019 naik sebesar 25,58%. Tabel 2.107 Kinerja Keuangan Daerah Indikator Target Akhir RPJMD Target Thn 2020 Capaian Thn 2020 Target Thn 2021 Capaian Thn 2021 Opini BPK atas pengelolaan keuangan daerah Prov. Sulut WTP WTP WTP WTP WTP Cakupan jumlah dokumen RAPBD yang disusun tepat waktu 3 3 3 3 3 Persentase Kenaikan Pendapatan Daerah Antar Tahun Anggaran Minimal 5 % 5% (-2,27%) 5% (-2,38%) Persentase Proporsi PAD Terhadap Pendapatan Daerah (di luar DAK) 34 % 33 % 42,98% 34% 43 % Jumlah Potensi Wajib Pajak PKB 823,135,4 776,542 697,563 823,135,4 628,358 PEMBIAYAAN NETTO 2021 699.804.805.637,97 2020 2019 412.266.594.686, 71 2018 250.834.556.426,00 2017 2016 149.624.666.848,oo 5.583.941.952,00 2015 soo.000.000.000,00 100.000.000.000,oo 600.000.000.000,oo soo.000.000.000,00 400.000.000.000,oo 265.708.659.939,oo 300.ooo.ooo.ooo,oo 200.000.000.000,oo 100.000.000.000,oo 0,00 II-120RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Indikator Target Akhir RPJMD Target Thn 2020 Capaian Thn 2020 Target Thn 2021 Capaian Thn 2021 Jumlah Potensi Wajib Pajak PBBKB 10 WAPU 9 WAPU 8 WAPU 10 WAPU 7 WAPU Jumlah Potensi Wajib Pajak PAP 24 WP 38 WP 43 WP 24 WP 52 WP Jumlah Objek Penerimaan Pendapatan Di Luar Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 15 Objek 15 Objek 2 Objek 15 Objek 2 Objek Jumlah Potensi Wajib Retribusi 39 WR 39 WR 30 WR 39 WR 51 WR Persentase Potensi Wajib Pajak Yang Terpungut 70 % 67 % 45% 70 % 55,88% Persentase Potensi Wajib Retribusi Yang Terpungut 100 % 100% 90% 100 % 88,23% Persentase Potensi Objek Penerimaan Di Luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 % 82 % 97,14 % 82 % 80 % Rasio Cakupan Sentra Layanan Perpajakan Daerah Terhadap Wajib Pajak Per Hari Yang Dilayani Antar Tahun Anggaran 1:57 (per hari) 1:36 (perhari) 1:35 (perhari) 1 :57 (per hari) 1:35 (per hari) Persentase Tingkat Gangguan dan Sistem 1,0 % 1,5 % 1,3% 1,0 % Persentase Tingkat Gangguan Perangkat Keras Teknologi Informasi 1,0 % 1,5 % 1,3% 1,0 % Persentase Tingkat Pelaksanaan SOP dan Standar Pelayanan 100 % 100 % 100 % 100 % Persentase Perangkat Daerah Penghasil Kab,/Kota/Provinsi Yang Melaksanakan Hasil Kesepakatan 100 % 100 % 84,61 % 100 % Sumber: Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 2022 Tabel 2.108 Capaian Keuangan Daerah 2017 -2021 Indikator 2017 2018 2019 2020 2021 Evaluasi Capaian n-1 n-5 Opini BPK atas pengelolaan keuangan daerah prov. Sulut WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Cakupan jumlah dokumen RAPBD yang disusun tepat waktu - - 3 3 3 - - Persentase Kenaikan Pendapatan Daerah Antar Tahun Anggaran 29,34% 1,53% 3,96% (- 2,27%) (- 2,38%) (- 6,23%) (- 7,27%) Persentase Proporsi PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK) 42,09% 44,43% 44,56% 42,98 % 43% (- 1,58%) 12,98% II-121RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Indikator 2017 2018 2019 2020 2021 Evaluasi Capaian n-1 n-5 Jumlah Potensi Wajib Pajak PKB 657,555 628,358 720,223 697,563 628,358 -22,66 95,99 Jumlah Potensi Wajib Pajak PBBKB 7 WAPU 6 WAPU 5 WAPU 8 WAPU 7 WAPU 3 4 Jumlah Potensi Wajib Pajak PAP 16 WP 20 WP 38 WP 43 WP 52 WP 5 28 Jumlah Objek Penerimaan Pendapatan Di Luar Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 15 objek 15 Objek 21 Objek 24 objek 2 objek 3 10 Jumlah Potensi Wajib Retribusi 31 WR 41 WR 48 WR 30 WR 51 WR -18 6 Persentase Potensi Wajib Pajak Yang Terpungut 63% 60,20% 65% 45% 55,88% -20% -10% Persentase Potensi Wajib Retribusi Yang Terpungut 100% 100% 100% 90% 88,23% -10% -10% Persentase Potensi Objek Penerimaan Di Luar Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 80,82% 95% 89,39% 97,14 % 80 % 7,75% 17,14% Rasio Cakupan Sentra Layanan Perpajakan Daerah Terhadap Wajib Pajak Per Hari Yang Dilayani Antar Tahun Anggaran 1:60 (per hari) 1:41 (per hari) 1:36 (per hari) 1:35 (per hari) 1:35(per hari) 1:1 1:31 Persentase Tingkat Gangguan Dan Sistem 2,48% 1,9% 1,6% 1,3% -0,3% -0,7% Persentase Tingkat Gangguan Perangkat Keras Teknologi Informasi 2,12% 2,4% 1,6% 1,5% 0,1% -0,5% Persentase Tingkat Pelaksanaan SOP Dan Standar Pelayanan 100% 100% 100% 100 % 0% 10% Persentase Perangkat Daerah Penghasil Kab,/Kota/Prov, Yang Melaksanakan Hasil Kesepakatan 100% 100% 100% 100 % 0% 10% Sumber: Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 2022. 3) Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Berdisiplin merupakan karakter ASN yang diharap tumbuh dan dipraktikkan oleh birokrasi, Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjelaskan bahwa reformasi birokrasi di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah mendesak demi percepatan pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan reformasi birokrasi tak lain untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar II-122RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 kode etik aparatur negara. Inilah konteks besar pengukuran persentase ASN dengan disiplin kerja tinggi. Persentase ini dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 2.109 Persentase ASN dengan Disiplin Tinggi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018-2021 Indikator Persentase ASN dengan Disiplin Tinggi Provinsi Sulawesi Utara Evaluasi Capaian Tahun 2021 (n) terhadap 2018 2019 2020 2021 n-1 n-4 ASN dengan Disiplin Tinggi 95% 93,31% 93,94% 96% 2,06% 1,00% Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah, 2022. Tabel di atas memperlihatkan persentase ASN dengan disiplin tinggi, dimana Capaian tahun 2021 (96%) mengalami kenaikan dari capaian tahun 2020 (93,94%), yakni sebesar 2,06%. Kenaikan ini melampaui target yang ditetapkan oleh RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021 yaitu Target 2017 (82%), 2018 (85%), 2019 (90%) dan 2020 (92%), yang capaiannya terpampang dalam tabel di atas. Berikut ini akan disajikan tabel yang memperlihatkan cakupan pejabat struktural dan fungsional menduduki jabatan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tentunya, penempatan pejabat berdasarkan ANJAB dan ABK, bahkan evaluasi jabatan akan menjamin kinerja bermutu pejabat yang bersangkutan. Kualitas pejabat yang demikian akan mempercepat pencapaian reformasi birokrasi. Tabel 2.110 Cakupan Pejabat Struktural dan Fungsional Menduduki Jabatan sesuai Anjab dan ABK Indikator Cakupan Pejabat Struktural dan Fungsional Menduduki Jabatan sesuai Anjab dan ABK Evaluasi Capaian Tahun 2019 (n) terhadap 2018 2019 2020 2021 n-1 n-4 Pejabat Struktural dan Fungsional Menduduki Jabatan sesuai Anjab dan ABK 83,89% 91,66% 92% 93% 1,00% 12,73% Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah, 2022. Tabel di atas menunjukkan progres yang konsisten dalam cakupan pejabat struktural dan fungsional menduduki jabatan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja sejak tahun 2018-2021. Jika capaian tahun 2021 (93%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2020=92%), maka ada kenaikan sebesar 1,00%. Sedangkan, kenaikan sebesar 12,73%, terungkap dengan membandingkan capaian tahun 2021 dengan capaian tahun 2017. II-123RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Dalam pelayanan prima kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan baku. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan. Begitu pentingnya profesionalisasi pelayanan publik ini, pemerintah melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. Pedoman ini perlu dirujuk setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan prima menyasar kepuasan masyarakat. Karena itu, kepuasan masyarakat perlu diukur sebagai evaluasi bagi proses pelayanan publik. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M, PAN/ 2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah merupakan instrumen untuk pengukuran indeks tersebut. Tabel berikutnya akan menunjukkan cakupan layanan baku mutu kepegawaian. Di bawah ini, cakupan layanan baku mutu kepegawaian daerah Provinsi Sulawesi Utara dideskripsikan dalam tabel berikut. Tabel 2.111 Cakupan Layanan Baku Mutu Kepegawaian Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018-2021 Indikator Cakupan Layanan Baku Mutu Kepegawaian Evaluasi Capaian Tahun 2019 (n) terhadap 2018 2019 2020 2021 n-1 n-4 Layanan Baku Mutu Kepegawaian 90% 95% 96% 97% 1% 9,26% Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah, 2022. Capaian cakupan layanan baku mutu kepegawaian daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam tabel ini memperlihatkan peningkatan. Capaian tahun 2021 (97%) mengalami kenaikan sebesar 1% ketika dibandingkan dengan capaian tahun 2020=96%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (86,74%), maka capaian tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 10,26%. a) Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal; Tujuan diklat menyasar pengembangan kompetensi ASN baik yang mencakup sikap/karakter dan pengetahuan maupun keterampilan dan kepemimpinan. Outcome yang diharapkan tak lain adalah tercapainya reformasi birokrasi dan pelayanan prima terhadap masyarakat. Di bawah ini, tabel yang berisi indikator dan capaian kinerja pembangunan daerah bidang pendidikan dan latihan akan disajikan. II-124RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Tabel 2.112 Capaian Pendidikan dan Latihan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018-2021 Indikator Cakupan Layanan Baku Mutu Kepegawaian Evaluasi Capaian Tahun 2019 (n) terhadap 2018 2019 2020 2021 n-1 n-4 Persentase alumni diklat kepemimpinan yang menerapkan Inovasi/ proyek perubahan 90% 90% 0% 0% -90% -85% Persentase peserta diklat kompetensi manajerial lulus dengan kategori sangat memuaskan 85% 80% 36,69 % -43,31% -43,31% Persentase ASN menduduki jabatan struktural telah mengikuti diklat manajerial sesuai jabatan yang diampu 85% 90% 90% 90% 0% 10% Persentase instansi/kab-kota pengirim puas terhadap pelaksanaan diklat kepemimpinan 85% 85% 0 % -85% -85% Persentase peserta diklat kompetensi teknis inti lulus dengan kategori sangat memuaskan 75% 90% 0% -90% -75% Persentase peserta diklat kompetensi teknis umum dan fungsional lulus dengan kategori sangat memuaskan 75% 90% 0 % -90% -25% Jumlah karya tulis di bidang Administrasi dan pengelolaan kelembagaan yang Terpublikasi di media ilmiah/ Publikasi nasional - 22 0 -22 - Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah, 2022. Tampilan tabel ini menunjukkan bahwa rata-rata indikator mengalami kenaikan dari tahun 2018-2021, kecuali indikator persentase peserta diklat kompetensi manajerial lulus dengan kategori sangat memuaskan. Capaian indikator ini pada tahun 2019 (80%) mengalami penurunan sebesar -5% dari tahun sebelumnya 2018 (85%). Perbandingan capaian untuk indikator jumlah karya tulis di bidang administrasi dan pengelolaan kelembagaan yang terpublikasi di media ilmiah/publikasi nasional tidak bisa dilakukan karena capaian tahun 2017-2018 tidak teridentifikasi. 4) Penelitian dan Pengembangan Grafik 2.24 Jumlah Inovasi dan Teknologi Daerah yang Dipublikasi Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021. •Junua,, Inova.s; clan TeJcnoJogi Daerai, Yang Dipublikasika.r, Ju:a:nlah .lnovasi dan Teknologi Daerah Yang Dipublikasikan 4.S 4 4 3.s 3 3 2.S 2 2 I LS I I O.s II II 0 2016 2017 201a 2019 2020 II-125RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Kinerja terkait rekomendasi hasil kajian dan penelitian dokumen perencanaan daerah yang kemudian ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah sebanyak 23 dokumen rekomendasi per tahun mulai tahun 2017, dan khususnya di tahun 2019 melampaui target yaitu 42 dokumen. Sementara untuk dokumen terkait pengembangan inovasi dan teknologi daerah yang dipublikasikan meningkat secara exponensial hingga mencapai target di tahun 2021 sebanyak 16 dokumen. Grafik 2.25 Jumlah MoU Kerjasama Kelitbangan Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021. Pemerintah Daerah juga dalam Penelitian dan Pengembangan melakukan sejumlah perjanjian MoU kerja sama kelitbangan dengan Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan terkait pembangunan daerah Sulawesi Utara. Di bidang Penelitian dan Pengembangan ada 2 indikator yang belum tercapai yakni: 1) Jumlah Inovasi dan Teknologi daerah yang dipublikasikan, dan 2), Jumlah Perjanjian MOU kerjasama kelitbangan dengan Kabupaten/Kota/PT dan tindak lanjutnya. Beberapa hal yang terkait capaian kinerja indikator pertama adalah:  Target yg ditetapkan di awal RPJMD tahun 2016 cukup tinggi  Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terbentuk pada bulan Januari tahun 2017.  Peraturan Pemerintah No, 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah baru ditetapkan tanggal 14 September 2017 dan diundangkan tgl 15 september 2017.  Pelaksanaan Lomba Inovasi dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan hasilnya baru dipublikasikan sehingga jumlah inovasi yg dipublikasi tergantung hasil lomba. 10 15 13 13 14 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2016 2017 2018 2019 2020 Perjanjian MoU Kerjasama Kelitbangan dengan Kabupaten Kota dan PT Jumlah Target Dokumen II-126RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023  Di Tahun 2019 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulaewsi Utara membuat draft dan naskah akademik tentang Peraturan Daerah Inovasi Daerah untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah No, 38 Tahun 2019. Kendala capaian kinerja pada indikator kedua:  Target yg ditetapkan awal RPJMD tahun 2016 terlalu tinggi.  Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara baru berdiri pada Bulan Januari Tahun 2017.  Kegiatan Penelitian dan Pengembangan dengan Kabupaten/Kota berjalan dengan koordinasi yang baik. Namun MoU dengan Kabupaten/Kota ditandatangani antar Kepala Daerah belum terealisasi karena waktu yang belum tepat dilaksanakan, yaitu dengan Universitas Sam Ratulangi, Universitas Negeri Manado, dan Universitas Katolik De La Salle Manado 5) Pengawasan Output dari sistem pengawasan yang baik tercermin dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Berikut adalah nilai SAKIP Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017-2021. Tabel 2.113 SAKIP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021 No, Indikator Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 1 Nilai SAKIP B B B B B Sumber: Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara,2022 Tabel ini memperlihatkan bahwa nilai SAKIP Provinsi Sulawesi Utara konsisten “B”. Rentang nilai yang diperoleh berarti 60-70 poin. 6) Sekretariat Dewan Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. II-127RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Keberhasilan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD diukur dari dukungan penyelenggaraan administrasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang meliputi: Perda yang ditetapkan, pelaksanaan reses, kunjungan kerja dan peninjauan lapangan, bimtek yang diikuti oleh anggota DPRD serta Rapat Paripurna DPRD dan Rapat Dengar Pendapat Komisi DPRD. Data terkait pencapaian indikator kinerja Sekretariat DPRD tahun 2016–2020 sebagai berikut: Tabel 2.114 Jumlah Perda Dalam Penetapan Propemperda Tahun 2017 – 2021 di Provinsi Sulawesi Utara No Uraian Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 1, Jumlah Perda Yang dibahas 23 24 25 16 12 Sumber: Sekretariat DPRD Prov, Sulawesi Utara, 2022 Tabel 2.115 Persentase Perda yang ditetapkan Tahun 2017 – 2021 DPRD Provinsi Sulawesi Utara No Uraian Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 1, Persentase Capaian Perda Yang Ditetapkan 13 (56%) 10 (41%) 8 (36%) 3 25% Sumber: Sekretariat DPRD Prov, Sulawesi Utara, 2022. Tabel 2.116 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan DPRD Tahun 2017 – 2021 NO URAIAN JUMLAH KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DPRD 2017 2018 2019 2020 2021 TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIA N TARGET CAPAIA N 1, JUMLAH RESES 3 3 (100%) 3 3 (100%) 3 2 (100%) 3 3 (100%) 3 3 (100%) 2, JUMLAH KUNJUNGAN KERJA DAN PENINJAUAN LAPANGAN DPRD 96 85 (88%) 96 92 (95%) 96 98 (97%) 96 70 (72%) 96 3, JUMLAH PENDALAMA N TUGAS DPRD 2 2 (100%) 2 2 (100%) 2 2 (100%) 2 1 (50%) 2 1 (50%) 4, RAPAT PARIPURNA DPRD 24 28 (116%) 24 28 (104%) 24 21 (87%) 24 19 (79%) 24 22 (90%) 5, RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI 96 92 (95%) 96 87 (90%) 96 90 (93%) 96 72 (75%) 96 Sumber: Sekretariat DPRD Prov, Sulawesi Utara, 2022. . 7) Sekretariat Daerah Considerans huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun II-128RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menegaskan bahwa demi peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut adalah survei kepuasan masyarakat yang hasilnya dalam wujud Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM. IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang mengukur secara komprehensif tentang persepsi dan penilaian masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterimanya dari penyelenggara layanan publik. Survei ini tunduk pada prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, keadilan dan netralitas. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, survei untuk mendapatkan IKM ini wajib dilakukan secara berkala minimal sekali setahun. Selanjutanya. Pasal 6 menegaskan bahwa penyelenggara wajib melaksanakan evaluasi terhadap IKM unit pelayanan publik. Evaluasi ini dibutuhkan sebagai acuan dasar bagi pemerintah/ penyelenggara pelayanan publik untuk senantiasa memperbaiki dan mengembangkan pelayanannya demi memenuhi harapan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan public. Berdasarkan pentingnya indikator ini bagi pengembangan kebijakan di ranah pelayan publik, IKM diintegrasikan dalam indikator-indikator dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara. Tabel 2.117 Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara NO URAIAN NILAI IKM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Provinsi Sulawesi Utara - - - 89,739 (Sangat Baik) 85,236 (Baik) 85,747 (Baik) Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2021 Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2021. Catatan: - Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dimulai pada Tahun 2019, NILAI PERSEPSI NILAI INTERVAL (NI) NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) MUTU PELAYANAN (x) KINERJA UNIT PELAYANAN (y) 1 1 – 2,5996 25 – 64,99 D Tidak Baik 2 2,60 – 3,064 65 – 76,60 C Kurang Baik 3 3,0644 – 3,532 76,61 – 88,30 B Baik 4 3,5324 – 4 88,31 – 100 A Sangat Baik II-129RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 - Untuk penilaian Tahun 2020 masih dalam proses pengumpulan data sesuai surat Sekretaris Daerah Prov. Sulut Nomor: 060/21.102/Sekr-Ro.Org. Capaian IKM Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2019 (89,739) melampaui target tahun 2019 yang menargetkan peningkatan sebesar
82.Capaian ini bahkan melampaui target indeks yang ditetapkan untuk dicapai di akhir periode RPJMD 2016-2021. Angka ini mencerminkan tren atau kecenderungan layanan publik yang telah diberikan oleh penyelenggara kepada masyarakat dan menggambarkan kinerja dari penyelenggara pelayanan publik yang bersangkutan. Selain itu, angka ini menggambarkan persepsi atau penilaian masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Artinya, masyarakat mengapresiasi kinerja penyelenggara layanan publik. Dengan kata lain, layanan yang diberikan penyelenggara dirasakan secara positif dan selaras dengan harapan, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat Sulawesi Utara. Fungsi utama pemerintah tak lain adalah memberikan pelayanan prima terhadap masyarakatnya. Karena itu, pemerintah perlu untuk secara regular mengevaluasi IKM dan berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Dalam kualitas pelaksanaan program kerja dan pencapaian target pembangunan yang berkelanjutan. IKM ini menghadirkan feedback secara berkala kepada penyelenggara layanan publik atas capaian kinerja dan kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat, guna menetapkan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik demi kesinambungan pembangunan daerah. a) Indeks Reformasi Birokrasi; Salah satu dasar pertimbangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjelaskan bahwa reformasi birokrasi di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah mendesak demi percepatan pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan reformasi birokrasi tak lain untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar kode etik aparatur negara. Area perubahan yang dikejar dalam reformasi birokrasi adalah organisasi, tata laksana, peraturan perundang- undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta pola pikir dan budaya kerja aparatur. Perkembangan reformasi birokrasi sempat mengalami ketertinggalan dari reformasi politik, ekonomi, dan hukum. Pada tahun 2004, pemerintah menegaskan kembali pentingnya penerapan prinsip universal good and clean government demi menjamin pelayan prima bagi II-130RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 masyarakat. Pada tahun 2014, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan kebijakan PMPRB yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri (self-assessment), yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Dari segi kebijakan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 telah dua kali diubah yaitu melalui Perauran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019. Penyempurnaan tersebut mencakup: (1) penekanan fokus penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan yang sudah ditetapkan, (2) tingkat kedalaman penilaian/evaluasi sampai dengan ke unit kerja, serta (3) perubahan terhadap sistem daring dan petunjuk teknisnya. Pada tahun 2020, dengan pertimbangan bahwa peraturan di atas sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan dalam pedoman ini disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam peraturan ini digunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil. Model ini dapat digambarkan sebagai berikut: II-131RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Gambar 2.7 Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Komponen Pengungkit terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek Reform. Kategori- kategori pengungkit ini menjadi bagian dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Sedangkan, Komponen Hasil merupakan dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi. Komponen Hasil mempunyai empat bagian, yaitu Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, Kualitas Pelayanan Publik, Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, dan Kinerja Organisasi. Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program-program yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan proses yang menjadi pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Sedemikian penting dan mendesaknya proses reformasi birokrasi ini, IRB dirujuk sebagai indikator penyelenggaraan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara. Di bawah ini, disajikan IRB Provinsi Sulawesi Utara: II-132RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Tabel 2.118 Indeks Reformasi Birokrasi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021 Sumber: Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021. Pada tahun 2017 pelaksanaan evaluasi dan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi menggunakan Permenpan-RB 14 Tahun 2014 dan dilakukan secara langsung oleh Tim Kemenpan. Tahun 2018 mengalami transisi dari pedoman evaluasi dan penilaian reformasi birokrasi yaitu Permenpan-RB 14 Tahun 2014 Permenpan-RB Nomor 30 Tahun 2018 yang dilakukan secara mandiri melalui aplikasi PMPRB. Pada tahun selanjutnya (2019) telah dilakukan upaya untuk peningkatan penyelenggaraan reformasi birokrasi melalui penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan melibatkan 10 (sepuluh) unit kerja menginput PMPRB. Tahun 2020 pelaksanaan evaluasi dan penilaian reformasi birokrasi terjadi perubahan pedoman yaitu Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020, dengan melibatkan minimal 20 unit kerja dan hasilnya kemungkinan dalam waktu dekat ini. Tabel di atas menggambarkan peningkatan IRB Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2019 sebesar 55,09 ke tahun 2020 sebesar 56,51. Hal ini berarti peningkatan dari tahun 2019-2020 sebesar 1,42. Nilai hasil akhir dari penjumlahan semua komponen, baik pengungkit maupun hasil, di atas dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi. Kategori dan interpretasi hasil akhir dapat dirujuk pada tabel berikut: Tabel 2.119 Kategori Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Berdasarkan kategori di atas, IRB Provinsi Sulawesi Utara baik di tahun 2017 dan 2019 mendapat kategori CC dengan interpretasi “cukup No Indikator Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 1 Indeks Reformasi Birokrasi 58,56 54,97 55,09 56,51 60,04 No. Kategori Nila I lnt.crprcstasi Anaka J. M >90 · 100 Istlrncwa 2 A > 80 - 90 Memuaskan 3 BB > 70 - 80 Sangat Baik 4 B > 60 - 70 Baik. perlu scdiktt perbaikan 5 cc > 50 - 60 Cukup [mcmudal], perlu banyak pcrbaikan yang tidak mcndasar Kurang, perlu banyak sekali 6 c > 30 - 50 perbaikan & perubahan yang sancat urcudasar Sangat Kurang, perlu banyak 7 D > 0 - 30 sekali perbaikan & perubahan yang sangat uicndasar II-133RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 (memadai), perlu banyak perubahan yang tidak mendasar”. Sejak tahun 2020, kategori ini telah mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
1.Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Pengeluaran konsumsi perkapita menjadi salah satu indikator utama kemampuan masyarakat untuk pangan dan non pangan. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat provinsi Sulawesi Utara, pada tahun 2017 lebih besar persentase pengeluaran untuk pangan setiap bulannya, namun sejak tahun 2018- 2020 pola konsumsi non pangan menjadi lebih tinggi dari konsumsi pangan. Selanjutnya secara detail pola pengeluaran konsumsi per kapita menurut kabupaten kota dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.120 Persentase Konsumsi RT Pangan Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Utara 2017-2021 Kabupaten /Kota Persentase Pengeluaran Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Daerah Perdesaan dan Perkotaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (Persen) Pangan 2017 2018 2019 2020 2021 Bolaang Mongondow 58,81 53,88 52,62 53,66 53,56 Minahasa 56,14 46,24 50,67 50,26 45,93 Kepulauan Sangihe 59,41 54,67 56,67 52,64 54,50 Kepulauan Talaud 60,20 53,69 52,98 49,07 55,65 Minahasa Selatan 56,31 53,23 52,37 56,18 54,66 Minahasa Utara 51,27 52,19 50,74 50,39 52,70 Bolaang Mongondow Utara 56,82 55,11 59,36 55 54,82 Kepulauan Sitaro 58,57 53,45 54,83 54,15 50,88 Minahasa Tenggara 60,02 57,20 52,30 53,05 55,06 Bolaang Mongondow Selatan 61,93 55,20 51,87 55,02 55,85 Bolaang Mongondow Timur 56,14 53,01 50,57 50,90 50,98 Kota Manado 49,24 39,98 43,14 42,68 48,11 Kota Bitung 53,31 53,27 51,73 49,92 53,45 Kota Tomohon 47,97 43,67 44,51 40,97 45,70 Kota Kotamobagu 48,67 45,81 45,30 44,96 46,60 Sulawesi Utara 53,75 48,26 49,36 48,69 50,59 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021. Data menunjukkan dengan bahwa pola konsumsi per bulan di beberapa Kabupaten/Kota sejak 2017 sampai 2021 tetap di dominasi untuk pangan seperti kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupatebn Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten kepulauan SITARO, Kabupaten II-134RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 MinahasanTenggara, Kabupaten Bolaang Mongongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Kota Bitung. Konsumsi pangan tertinggi tahun 2021 terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan terendah di Kota Tomohon.
2.Nilai Tukar Petani Untuk hasil penghitungan terhadap nilai tukar petani (NTP) Provinsi Sulawesi Utara, dapat disajikan ke dalam grafik sebagai berikut: Grafik 2.26 Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian Juli 2020 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2020. Jika dilihat perbandingannya dengan provinsi lain yang ada di Sulawesi menunjukkan bahwa NTP dan NTUP di Provinsi Sulawesi Utara masih berada di bawah Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Barat, Dengan besaran NTUP (98,12) lebih besar dari NTP (98,12). Tabel 2.121 Nilai Tukar Petani Prov. Sulawesi Utara 2015-2021 Bulanan tanpa Tahunan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Januari 97,76 99,79 92,89 93,50 96,38 103,11 102,26 Februari 98,17 99,02 91,41 91,15 95,85 103,87 101,63 Maret 98,92 97,39 89,93 91,92 95,64 104,59 102,27 April 96,66 97,02 90,28 91,37 96,35 104,20 103,47 Mei 94,60 97,02 90,84 92,14 94,49 105,04 105,54 Juni 92,81 95,89 91,32 92,90 95,09 104,76 108,09 Juli 93,22 95,10 89,55 92,86 94,49 105,50 108,65 Agustus 94,64 95,69 90,30 93,55 95,74 105,32 109,44 September 95,95 94,84 90,82 94,32 96,15 104,41 109,43 Oktober 97,15 93,41 92,20 96,01 95,57 105,72 109,28 November 97,70 93,32 92,21 95,98 94,86 105,59 110,80 Desember 97,81 93,34 93,25 96,52 103,33 105,72 110,51 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021. 85 90 95 100 105 110 Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat 98.12 93.29 96.04 94.69 99.54 104.76 98.52 95.84 97.1 96.18 100.81 106.31 NTP & NTUP NTP NTUP II-135RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023
3.Pengeluaran Konsumsi Nonpangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Nonpangan) Tabel 2.122 Persentase Konsumsi RT Nonpangan Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Utara 2017-2021 Kabupaten/Kota Persentase Pengeluaran Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Daerah Perdesaan dan Perkotaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (Persen) Non Pangan 2017 2018 2019 2020 2021 Bolaang Mongondow 41,19 46,11 47,38 46,34 46,44 Minahasa 43,86 43,76 49,33 49,74 54,07 Kepulauan Sangihe 40,59 45,33 43,33 47,36 45,50 Kepulauan Talaud 39,80 46,31 47,02 50,93 44,35 Minahasa Selatan 43,69 46,77 47,63 43,82 45,34 Minahasa Utara 48,73 47,81 49,26 49,61 47,30 Bolaang Mongondow Utara 43,18 44,89 40,64 45 45,18 Kepulauan Sitaro 41,43 46,55 45,17 45,85 49,12 Minahasa Tenggara 39,98 42,80 47,70 46,95 44,94 Bolaang Mongondow Selatan 38,07 44,80 48,13 44,98 44,15 Bolaang Mongondow Timur 43,86 46,99 49,43 49,10 49,02 Kota Manado 50,76 60,02 56,86 57,32 51,89 Kota Bitung 46,69 46,73 48,27 50,08 46,55 Kota Tomohon 52,03 56,33 55,49 59,03 54,30 Kota Kotamobagu 51,33 54,19 54,71 55,04 53,40 Sulawesi Utara 46,25 51,74 50,64 51,31 49,41 Sumber: BPS Sulut, 2021 B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 1) Ketaatan Terhadap RTRW Ketaatan terhadap RTRW merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya saing daerah. Hal ini karena pembangunan yang dilaksanakan harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah. Apabila tidak, maka pembangunan yang dilaksanakan dikhawatirkan akan menyebabkan dampak fisik, lingkungan, ekonomi dan sosial yang tidak baik bagi suatu wilayah. Saat ini proses perubahan RTRW Provinsi Sulawesi Utara sedang berjalan, demikian halnya juga dengan RTRW Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara, sebagai tindak lanjut adanya beberapa perubahan aturan di tingkat Pusat. Pemerintah Daerah kesulitan untuk mendapatkan data pasti terkait ketaatan terhadap RTRW, mengingat adanya beberapa perubahan parameter yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti sektor perijinan yang telah berubah kewenangannya. Akibatnya, aspek pengendalian pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi semakin terbatas. II-136RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 2) Luas Wilayah Produktif Luas wilayah yang produktif seperti wilayah perkotaan dan perdesaan di provinsi Sulawesi Utara mengalami pertumbuhan, perkembangan yang pesat yaitu semua wilayah perkotaan (Manado, Bitung, Tomohon dan Kotamobagu). Juga ibukota kabupaten seperti Airmadidi, Amurang dan Melonguane. Selama kurun waktu 15 tahun perkembangan wilayah mengalami perubahan yang signifikan dengan adanya pemanfaatan ruang. Perubahan struktur tata ruang baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan infrastruktur baik di tingkat lokal, regional maupun lintas provinsi. Tabel 2.123 Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Luas Wilayah Produktif n/a n/a n/a 65,551 65,551 65,551 2 Luas seluruh wilayah budidaya n/a n/a n/a 620,399,37 620,399,37 620,399,37 3 Rasio (1/2) 0,11 0,11 0,11 Sumber: Bappeda Provinsi Sulut, 2021. Tabel 2.124 Rasio Luas Wilayah Produktif menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara No Kabupaten/Kota Luas Wilayah Produktif Luas Seluruh Wilayah Budaya (Rasio)

(1)(2) (3) (4) (5) Kabupaten 1 Bolaang Mongondow 24,399,00 43,136,12 0,57 2 Minahasa 7,534 91,514,39 0,08 3 Kepulauan Sangihe 131 36,299,06 0 4 Kepulauan Talaud 585 81,966,98 0,01 5 Minahasa Selatan 5,749 84,678,78 0,07 6 Minahasa Utara 3,638 28,992,67 0,13 7 Bolaang Mongondow Utara 5,635 46,490,98 0,12 8 Siau Tagulandang Sitaro 8,380 27,441,83 0,31 9 Minahasa Tenggara 3,235 47,628,90 0,07 10 Bolaang Mongondow Selatan 2,069 62,874,72 0,03 11 Bolaang Mongondow Timur 1,657 43,870,23 0,04 Kota 1 Kota Manado 0 15,565 0 2 Kota Bitung 79 16,202 0 3 Kota Tomohon 831 11,387,60 0,07 4 Kota Kotamobagu 1,629 6,081 0,27 Sulawesi Utara 65,551 620,399,37 0,11 Sumber: Bappeda Provinsi Sulut, 2020. Rasio Ketaatan terhadap Tata Ruang/RTRW Provinsi Sulawesi Utara terdapat dalam dokumen RPJMD Perubahan 2016-2021 pada tabel 5.6. II-137RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 C. Fokus Iklim Berinvestasi 1) Angka Kriminalitas; Penanganan angka kriminalitas berhubungan erat dengan penciptaan stabilitas di tengah masyarakat dan menjamin ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Tabel di bawah ini akan memperlihatkan jumlah kriminalitas yang tertangani Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017-2020. Tabel 2.125 Jumlah Kriminalitas yang Tertangani Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2020 Indikator Jumlah Kriminalitas yang Tertangani Provinsi Sulawesi Utara 2017 2018 2019 2020 Jumlah Kriminalitas yang Tertangani 7534 7037 4180 7140 Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keamanan suatu wilayah salah satunya adalah angka korban kejahatan pembunuhan. Di Sulawesi Utara, pada tahun 2018 terdapat sebanyak 42 kasus kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan (sumber: Polda Sulawesi Utara). Jika dibagi sebanyak 12 bulan, maka rata-rata ada sebanyak 3,5 kasus pembunuhan per bulan yang terjadi di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Angka ini sebenarnya relatif cukup rendah. Namun, tentu saja masyarakat berharap kondisi ideal yang terjadi, yakni tidak adanya kasus. Untuk saat ini, masyarakat bisa mendukung kepolisian setempat dalam penanganan kasus semacam ini, sehingga tidak menjadi semakin banyak. Selain jumlah kasus kejahatan pembunuhan, indikator lainnya yang dapat menggambarkan rasa aman yakni proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan. Definisi korban kejahatan kekerasan disini adalah seseorang yang diri atau harta bendanya mengalami atau terkena tindak kejahatan kekerasan, seperti penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, atau pelecehan Seksual Referensi waktu yang digunakan disini adalah setahun terakhir. II-138RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Grafik 2.27 Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir di Kepolisian Resor Manado, 2015-2018 Sumber: BPS Prov, Sulut, 2021. Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa sejak tahun 2015 proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan di Sulawesi Utara dari tahun ke tahun terus menurun, hingga mencapai angka 0,12 di tahun 2018 atau sekitar 297 ribu orang penduduk. Hal ini dapat menunjukkan bahwa secara umum Sulawesi Utara semakin aman, namun kerjasama yang baik tetap dibutuhkan oleh kepolisian dan pemerintah setempat hingga masyarakat untuk menjaga agar tidak terjadi lebih banyak lagi kejahatan kekerasan di Sulawesi Utara. Dalam beberapa kasus, masyarakat yang mengalami kasus kekerasan tidak serta merta melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya kepada pihak berwajib. Tindakan masyarakat tersebut dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga berwenang maupun polisi dan lembaga penegak hukum lainnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukumnya. Indikator proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi bertujuan untuk melihat akses kepada keadilan yang dicari dan dilakukan oleh korban kepada pihak yang berwenang. 1,15 1,0 o.s 0,0 2015 1,07 2016 0,16 - 2017 0,12 2018 II-139RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Tabel 2.126 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Kepolisian Resor di Provinsi Sulawesi Utara, 2017-2019 Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021. Secara umum sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 tren jumlah kejahatan yang dilaporkan di kepolisian resort di Sulawesi Utara secara total menujukkan penurunan. Kejahatan yang paling banyak dilaporkan ada di kepolisian resort Kotamobagu. Hal ini cukup wajar saat dipahami bahwa polres Kotamobagu masih mencakup wilayah 1 kota dan 5 kabupaten. Masyarakat disarankan agar tidak ragu menghubungi kepolisian setempat jika merasa mengalami suatu kejadian kejahatan, Jika korban kejahatan tidak melaporkan kejadian kekerasan yang dialaminya, maka pihak yang berwenang tidak akan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk melakukan penyelidikan dan tindakan pengadilan. Selain itu, pelaku kejahatan juga tidak akan menerima efek jera dari perbuatan yang dilakukannya. 2) Lama Proses Perijinan Iklim berinvestasi didukung oleh kemudahan perijinan yang ditawarkan pemerintah daerah, namun keamanan dan kenyamanan masih perlu di perhatikan di masa yang akan datang, (sesuai dengan hasil indikator kinerja yang diperoleh). Tabel 2.127 Kinerja Iklim Berinvestasi Indikator Target Akhir RPJMD Target Thn 2019 Capaian Thn 2019 Target Thn 2020 Capaian Thn 2020 Jumlah Demo 15 15 91 15 70 Kemudahan Perijinan (Lama Proses perijinan) 4 hari 4 hari 4 hari 3-4 hari 3-5 hari Sumber: Bappeda Provinsi Sulut, 2021. II-140RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Lama proses perizinan di Provinsi Sulawesi Utara adalah 4 hari tentunya dengan adanya sistem online dalam perizinan akan lebih memudahkan proses perizinan sesuai kewenangan daerah. Indikator kinerja lainnya yang harus tersedia sebagai penopang iklim berinvestasi di Provinsi Sulawesi Utara adalah jumlah dan pajak daerah serta jumlah Perda yang mendukung investasi daerah. D. Fokus Sumberdaya Manusia

1.Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3) Dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pengangguran tertinggi adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Tertinggi kedua adalah Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMA dan SMK. Jika pendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, dilihat dari TPT SD ke bawah terendah diantara semua tingkat pendidikan. Dibandingkan kondisi setahun yang lalu, tingkat pengangguran terdidik mengalami penurunan, yaitu SMA (0,43 poin), SMK (0,53 poin), dan Perguruan Tinggi (2,29 poin). Grafik 2.28 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Persen) Agt 2017- Agt 2018 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2019. Kualitas pekerja diukur dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan masih tergolong rendah, yakni sebagian besar pekerja berpendidikan rendah (tamat SMP ke bawah). Untuk pekerja dengan pendidikan menengah (SMA sederajat) ada sekitar sepertiga dari total pekerja, dan persentase terkecil adalah berpendidikan tinggi (Diploma/Sarjana). Persentase penduduk bekerja berpendidikan 11.sa •Agustus 2017 0Februari 2018 DAgustus 2018 8.65 � Et P�rguruan Tinggi SMK SMA 10.17 SMp <= so 2.47 2.74 2.71 IIE1n II-141RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 menengah dan tinggi naik 0,47 poin dan 0,04 poin. Persentase penduduk bekerja yang berpendidikan rendah turun 0,51 poin. Grafik 2.29 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2017- 2018 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2019. Tabel 2.128 Sumber Daya Manusia Terhadap Indikator Rasio Lulusan S1/S2/S3 Status Pekerjaan Utama Main Employement Status ≤ SD ≤ Elementary School SMP Junior High School SMA Senior High Scool Perguruan Tinggi Collage Jumlah Total

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Berusaha sendiri Own account worker 121 675 64 694 102 858 13 827 303 054 Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar Employer assisted by temporary worker/unpaid worker 39 100 22 267 26 160 3 915 91 442 Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar Employer Assisted by permanent worker/paid worker 10 978 8 262 16 927 5 049 41 216 Buruh/karyawan/pegawai Employee 74 496 54 172 199 112 145 929 473 709 Pekerja Bebas Casual Worker 77 964 36 927 29 504 856 145 251 Pekerja Keluarga/tak dibayar Family Worker/Unpaid worker 29 439 16 497 25 769 5 144 76 849 Jumlah/Total 353 652 202 819 400 330 174 720 1 131 521 Sumber: Sulawesi Utara dalam angka 2020 / I 51.38 Agt 2017 57.14 Feb 2018 a Rendah 0 Menengah O Tinggi 50.87 Agt 2018 I I I I I I I I _/ II-142RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

2.Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan) Dependency Ratio atau Rasio ketergantungan perbandingan antara jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia tidak produktif (kelompok usia di bawah 15 tahun dan kelompok usia di atas 64 tahun) terhadap dengan jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia 15– 64 tahun. Indikator ini dapat diartikan sebagai beban ketergantungan kelompok penduduk usia tidak produktif terhadap kelompok penduduk usia yang produktif. Penduduk usia produktif (15- 64 tahun) mencapai 1,71 juta orang, dan usia nonproduktif sebanyak 793,23 ribu orang menjadikan angka dependency ratio atau rasio ketergantungan menjadi 46,29, yang artinya dalam 100 orang usia produktif menanggung 46 orang usia nonproduktif. Nilai ini menunjukkan di Sulawesi Utara 1 orang usia nonproduktif ditanggung oleh setidaknya 2 orang usia produktif. 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD Pelaksanaan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan setiap awal tahun terhadap kinerja tahun sebelumnya adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk perbaikan kinerja daerah dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta untuk penentuan kebijakan pembangunan tahun yang akan datang. Tabel 2.129 Evaluasi Capaian Indikator Makro Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 No Indikator Kinerja Pembangunan Target Akhir RPJMD Tahun 2016- 2021 Target Tahun 2021 Capaian Tahun 2021 Status Capaian Target Tahun 2021 1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,6 6,6 4,16 2. PDRB per Kapita (Rp, Juta) 45 45 50,04
3.Inflasi (%) 5 5,00 2,65
4.Gini Ratio (%) 0,3 8 0,38 0,359
5.Kemiskinan (%) 7,5 7,5 7,36 6. Pengangguran (%) 6,6 6,6 7,06
7.IPM (%) 72 72 73,30 II-143RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ekonomi Sulawesi Utara Tahun 2021 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,16 % dibandingkan tahun 2020, sebagai efek dari pertumbuhan sebagian besar lapangan usaha yang terkontraksi. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tahun 2021 utamanya didukung dari sisi produksi dengan adanya 16 lapangan usaha yang tumbuh positif dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan minuman. Dari sisi pengeluaran semua komponen tumbuh positif kecuali pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen eksport barang dan jasa. Tabel 2.130 Evaluasi Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara No Indikator Kinerja Pembangunan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021 Target Tahun 2021 Capaian Tahun 2021 Status Capaian Target Tahun 2021
1.PENDIDIKAN 1.1 APK SMA/MA (%) 86.16 86,16 86,17 1.2 APM SMA/MA (%) 64.20 64,2 63,33 1.3 Angka Putus Sekolah SMA/MA (%) 0.70 0,7 0,18 1.4 Angka Kelulusan SMA/MA (%) 99.56 99,56 99,56 1.5 Rasio Guru/Murid SMA/MA 1:17 1:17 1:13,4 1.6 Jumlah Ruang Kelas Baik SMA (Ruang) 1.979 1.979 2.223 1.7 Ratio APK Perempuan: Laki- laki di SMA 113 111 103,25* 1.8 Angka Putus Sekolah SMK (%) 0.70 0,7 0,32 1.9 Angka Kelulusan SMK (%) 99.56 99,56 99,56 1.10 Jumlah Ruang Kelas Baik SMK (Ruang) 2.311 2311 2.470 1.11 Rasio Guru/Murid SMK/MA 1:19 1:19 1:12,3 1.12 Ratio APK Perempuan: Laki-laki di SMK 111 110 103,25* 1.13 Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 (%) 99.85 99,85 99,86 1.14 Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 9.00 9,01 9,62 1.15 Angka Partisipasi 70.68 70,68 73,86 II-144RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 sekolah Pendidikan Menengah (%) 2 KESEHATAN 2.1 Cakupan kematian Neo Natal / 1000 Kelahiran Hidup 18 18 4 2.2 Angka Kematian Balita/ 1000 Kelahiran Hidup (kasus) 38 38 6 2.3 Angka Kematian Bayi/1000 Kelahiran Hidup (kasus) 28 28 5 2.4 Angka kematian Ibu/100,000 KH 125 125 172 2.5 Usia Harapan Hidup 71,05 71,05 71,76 2.6 Ratio Puskesmas/12,00 0 penduduk 1:12.000 1:12.000 1:12.000 2.7 Presentase gizi buruk (%) 1 1 0,024 2.8 Prevalensi dengan berat badan rendah/ kekurangan gizi (%) 4 4 7,1 2.9 Persentase Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat 75 75 72,27 2.10 Jumlah Kab/Kota dengan API Malaria <1 / 1,000 penduduk 15 15 12 2.11 Jumlah Kasus TB tercatat per 100,000 penduduk yang diobati 340 340 224 2.12 Jumlah kab/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi 14 14 8 2.13 Persentase angka kasus HIV yang diobati 100 % 100% 75,6% 2.14 Presentase Kab/kota yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok di minimal 50 % sekolah (%) 100 90 30% 2.15 Jumlah Kab/kota yang memiliki RSUD daerah yang tersertifikasi/ 10 10 13 II-145RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Akreditasi 2.16 Terbangunnya fasilitas RSUD dan Rumas Sakit Mata (COD 2021) COD 1 RSUD dan 1 RS Mata 2 2 2.17 Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi/akre ditasi 187 187 169 2.18 % Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas 70 70 73,31% 2.19 % Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat 80 80 89,49% 2.20 Pelayanan Kesehatan Anak Balita 87 % 87,0% 60,34% 2.21 Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas I SD 95 % 95,0% 73,85% 2.22 Puskesmas Mampu Laksana PKPR 75 % 75 31,8% 2.23 Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Antenatal K4 84 84 83,26% 2.24 Presentase Ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan 91% 91 84,57% 3 SOSIAL 3.1 Kemiskinan 7,5 % 7,5% 7,36 % 3.2 Persentase (%) PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (Baseline: Berdasarkan Kepmensos 178/HUK/2016, Jumlah panti=73, Jumlah PMKS=2933) 1,50 2,65 2,65 3.3 Persentase (%) Panti Sosial skala provinsi yang melaksanakan 60 % 60% 60% II-146RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial, 3.4 Persentase (%) panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (panti) 12 3 3 3.5 Persentase (%) Organisasi Sosial/ Yayasan/ LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti, 60 % 60% 60% 3.6 Persentase (%) kabupaten/kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial, 66,5 % 66% 66 % 4 PENGANGGURAN 66 % 6,60% 7,06% 4.1 Ratio Penduduk yang Bekerja 59,25 % 59,25% 94,43% 4.2 Ratio Partisipasi Angkatan Kerja 63,80 % 63,80% 64,41% 5 ANGKA KRIMINALITAS YANG TERTANGANI (JUMLAH TINDAK KRIMINAL TERTANGANI DALAM SATU TAHUN PER JUMLAH PENDUDUK x 10,000) 580 4,180* 6 SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA 6.1 Grup Seni Musik Aktif 90 90 70 6.2 Grup Seni Tari Aktif 50 50 30 II-147RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 6.3 Jumlah teater/sastra Aktif 45 45 35 6.4 Gedung Kesenian 3 3 3 6.5 Apresiasi terhadap maestro ditiap cabang seni 8 8 6 6.6 Seniman Lokal 11 11 7 6.7 Warisan Takbenda 9 9 9 6.8 Apreasiasi terhadap pelaku warisan tak benda 9 9 9 6.9 Pendataan koleksi museum sulut 50 50 30 6.10 Klub Olahraga (Standar 1/10,000) 12 12 13 6.11 Gedung Olahraga (Standar 1/10,000) 16 16 22 6.12 Jumlah organisasi pemuda 30 30 11 6.13 Jumlah organisasi olahraga 30 30 53 6.14 Jumlah kegiatan kepemudaan 70 70 46 6.15 Jumlah kegiatan olahraga 70 70 55 6.16 Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga menjadi 35 persen pada tahun 2019; 45 % 45% 40% 6.17 Prestasi olahraga ditingkat nasional / tingkat internasional 10/8 10/ 8 13/8 6.18 Prestasi olahraga paralympic ditingkat nasional dan tingkat internasional 10;Nasional;1 internasional 10 Nasional internasional 7 Nasional; 1 Internasional ASPEK PELAYANAN UMUM URUSAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN II-148RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 DASAR 1 PENDIDIKAN 1.1 Penuntasan Buta Aksara 99,80% 99,80% 99,81* 1.2 Angka kelulusan SMA 99,56% 99,56 99,56 2 KESEHATAN 2.1 Usia Harapan Hidup 71,05 Tahun 71,05 tahun 71,76 tahun 2.2 Cakupan kematian Neo Natal / 1000 Kelahiran Hidup (%) 18 18 4 2.3 Angka Kematian Balita / 1000 Kelahiran Hidup 38 38 6 2.4 Angka Kematian bayi / 1000 Kelahiran Hidup 28 28 5 2.5 Usia Harapan Hidup 71,05 71,05 71,76 2.6 Presentase gizi buruk 3% 3,02% 0,024 3 LINGKUNGAN HIDUP 3.1 Persentase penanganan sampah (M²) 60% dari 1,169,559,81 Timbunan Sampah 60% dari 1.169.559,81 timbulan sampah 69,97% dari 1,054,441,75 timbulan sampah 3.2 % Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas 70 % 70% -* Belum ada data 3.3 AMDAL (dokumen) 45 9 17 3.4 Pengelolaan Limbah B3 (Perusahaan) 46 6 36 3.5 Persentasi Pengendalian pencemaran kualitas udara 8 Kota 8 kota 15 Kota 3.6 Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan terhadap izin lingkungan 100% dari 125 pelaku usaha/kegiatan 100% dari 25 pelaku usaha/ kegiatan 100% dari 3 pelaku usaha/ kegiatan II-149RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 3.7 Jumlah KLHS 11 1 1 3.8 Konservasi Sumber Daya Alam (Daerah Aliran Sungai) 125 Lokasi 25 Lokasi 3 4 SARANA DAN PRASARANA UMUM 4.1 Proporsi panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap 878,74 KM dari 998,613 KM (89,54% kemantapan jalan) 878,74 km dari 998.613 km (89,54% kemantapan jalan) 850,837 km Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap dari 926,737 km (91,81% Kemantapan Jalan) 4.2 Jumlah KK yang memperoleh akses air limbah 950KK 450 KK 38 Unit SPALD-S, setiap unit melayani 5 KK (38 x 5 = 190 KK) 4.3 Ratio jaringan irigasi/persentasi daerah irigasi yang terairi air irigasi Tercapainya fungsi pelayanan air untuk irigasi secara maksimal yang menunjang ketahanan pangan provinsi/nasional yang berkelanjutan( 84,43% kondisi mantap atau 15,453 ha luas fungsional irigasi dari 18,302 ha luas potensial irigasi) Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan 12 Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (84,43% kondisi mantap atau 15,453 Ha Luas Fungsional Irigasi dari 18,302 Ha Luas Potensial Irigasi) 94,75% Kondisi Mantap atau 17.341 Ha Luas Fungsional Irigasi dari 18.302 Ha Luas Potensial Irigasi 4.4 Jumlah KK yang dilayani oleh sistem persampahan 1,000KK 400 KK -* Belum ada data 4.5 Rasio Rumah Layak Huni 97,92% 97,92% 69% 4.6 Jumlah KK yang terlayani akses Sistem Penyediaan Air Minum 5,000 SR 1600 SR 80 SR 5 PENATAAN RUANG II-150RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 5.1 Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%) 74,83 % 74,83% 95,58 5.2 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%) 68,50 % 68,50% 95,58% 5.3 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%) 53 % 53,00% 60% 5.4 Luas Tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum (ha) 80 ha 80 27,5 5.5 Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas ber HPL/HGB 56 % 56% 70% 5.6 Rasio Bangunan ber IMB per satuan bangunan 5,14 % 5,14% 10% 6 PERHUBUNGAN Produksi Angkutan 6.1 Angkutan Pelabuhan Laut: Angkutan penumpang (org) 2,000,000 2.102.000 1,792,207 Angkutan barang (ton) 10,181,212,06 10.181.212,06 9,484,000 Angkutan Peti Kemas (box) 1,307,032 Box 1.307.032 14,583,000 6.2 Bandar Udara: Angkutan penumpang: Penerbangan internasional 164,652 164.652 18,101 Penerbangan domestic 2,007,000 2.007.000 906,916 Penerbangan internasional (angkutan barang-ton) 2,746,616,90 2.746.616,90 511,705 Penerbangan domestic (angkutan peti kemas – box) 38,184,546,29 38.184.546,29 16,065.668 II-151RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 6.3 Jumlah bandar udara pusat penyebaran primer 1 Buah 1 buah 1 buah 6.4 Jumlah Bandar udara pusat penyebaran tersier 1 Buah 1 buah 1 buah 6.5 Jumlah Bandar udara bukan pusat penyebaran 3 Buah 3 buah 3 buah 6.6 Jumlah pelabuhan utama(internasion al HUB) 1 buah 1 buah 1 buah 6.7 Jumlah pelabuhan pengumpul (nasional) 11 Buah 11 buah 5 buah 6.8 Jumlah pelabuhan pengumpan regional 3 Buah 3 buah 11 buah 6.9 Jumlah pelabuhan pengumpan lokal 25 Buah 25 buah 27 buah 6.10 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan 16 Buah 16 Buah 16 buah 6.11 N Jumlah terminal bus tipe A 5 Buah 5 buah 4 buah 6.12 Jumlah terminal bus tipe B 15 Buah 15 buah 10 buah URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 1 PENANAMAN MODAL 1.1 Target rencana investasi PMDN (Rupiah) 12,823,763,200,0 00 4.000.000.000.0 00 3,005,640,000, 000 1.2 Target rencana investasi PMA 24,243,861,310,0 00 6.000.000.000.0 00 2,241,929,000, 000 1.3 Target Izin Investasi 7,276 1.700 1,469 2 KOPERASI DAN UKM 2.1 Jumlah Koperasi Aktif 3,517 3,517 3,722 2.2 Jumlah usaha mikro, kecil Menengah 61,958 UMKM 61958 UMKM 423,036 UMKM 2.3 Jumlah wirausaha baru 3,591 247 Wirausaha Baru 765 2.4 Sarjana wirausaha baru 12,428 Org 12.428 org - Belum ada data 2.5 Wirausaha baru non sarjana 2,592 Org 2.592 org - Belum ada data II-152RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 2.6 Sertifikasi hak atas tanah bagi usaha mikro, kecil 300 300 - Belum ada data 3 PANGAN 3.1 Ketahanan pangan yang ditunjukkan dengan: Ketersediaan Energi dan Konsumsi Energi Ketersediaan energi minimal 2,400; konsumsi energi minimal 2,150 Ketersediaan energi minimal 2400, Konsumsi Energi minimal 2150 Ketersediaan energi minimal 2,812; Konsumsi Energi minimal 2,335 3.2 Menurunnya daerah beresiko rawan pangan 12 % (dari 224 desa beresiko) 2 % (dari 224 desa beresiko) 4,68 % (dari 224 desa beresiko) 3.3 Cakupan ketersediaan infrastruktur kemandirian pangan 17 lumbung pangan didaerah kepulauan dan non sentra produksi 4 Lumbungan pangan di daerah kepulauan dan non sentra produksi -* Belum ada data 4 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 4.1 Laju Pertumbuhan Penduduk 0,6 % 0,9% 1,0% 4.2 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) per WUS (15-49 tahun) 2,25 2,25 2,36 4.3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet needs) 10% 10% 8,76% 4.4 Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun) 30% 30% 37% 4.5 Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera (%) 37,380 37.380 - 4.6 Tersedianya profil kependudukan provinsi 8 2 2 4.7 Cakupan peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan data base kependudukan yang akurat 15 15 15 II-153RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 5 KETENAGAKERJ AAN 5.1 Rasio Penduduk yang bekerja 59,25 % 59,25% 94,43% 5.2 Angka Partisipasi Angkatan Kerja 63,80 % 63,80% 64,41% 5.3 Pencari kerja yang sudah ditempatkan 40 % 40% 67% (670 orang) 5.4 Angka penyelesaian kasus hubungan industrial 410 kasus yang diselesaikan 120 kasus yang diselesaikan 25 kasus yang diselesaikan 6 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6.1 Ratio kontribusi perempuan dlm pekerjaan upahan disektor non pertanian 47% 47% 47% 6.2 Proporsi kursi parlemen yang diduduki perempuan 25% 25% 29% 6.3 Indeks pemberdayaan gender 79,85 % 79,85 79,98% 6.4 Indeks pembangunan gender 96,00 % 96,00 96 6.5 Ratio KDRT 0,02 % 0,02 0,02 6.6 Tenaga kerja perempuan yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi 200 Org 200 org 200 org 6.7 Jumlah calon wirausaha baru perempuan yang dilatih 500 Org 500 org - 6.8 Prosentase calon pekerja migrant perempuan yang terlayani dan tercatat 75% 75% 75% 6.9 Jumlah kader Parpol perempuan yang mendapatkan pendidikan politik 500 Org 100 Orang - 6.10 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (jumlah 45 % 45% 45% II-154RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 perempuan dilembaga pemerintah/jumla h pekerja) 6.11 Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta (pekerja perempuan dilembaga swasta/jumlah pekerja perempuan x 100) 14 % 14% 14% 6.12 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (pekerja anak usia 5-14 tahun/jumlah pekerja usia 5 tahun keatas x 100) 2 % 2% - Belum ada data 6.13 Prosentase SKPD Provinsi dengan Renstra Responsif Gender 40 % 40% 40% 6.14 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu 80 % 80% 100% 6.15 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum 80 % 80% 100% 6.16 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 100% 100% 100% 7 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 7.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga 2 anak 2 anak 2 anak 7.2 Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15- 49 tahun 70 % 70% 70 % II-155RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 semua cara 7.3 Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15- 49 tahun cara modern 78 % 78,00% 78 %* 8 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.1 Jumlah surat kabar nasional 5 Buah 5 buah 1 buah 8.2 Jumlah surat kabar local 7 Buah 7 buah 11 buah 8.3 Jumlah stasiun penyiaran radio 20 Buah 20 buah 4 buah 8.4 Jumlah stasiun penyiaran TV local 3 Buah 3 buah 3 buah 8.5 Terbangunnya Command Centre 1 Unit - - 9 PERTANAHAN 9.1 Luas Lahan terdaftar 85,152,231,21 ha 85,152,231, 21 ha 29,27 ha 9.2 Jumlah bidang tanah terdaftar 332,391 332,391 135 10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 10.1 Jumlah Kab/Kota dan Perangkat Daerah Prov, yang menerapkan SPM 39 PD dan 15Kab/Kota 38 PD dan 15 Kab/ Kota 38 PD dan 15 Kab/Kota^ 10.2 Jumlah LSM 56 56 16 10,3 Jumlah Organisasi Masyarakat 48 48 25 10.4 Jumlah Organisasi Keagamaan 6 6 7 11 PERPUSTAKAAN 11.1 Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan 67,554 67.554 68,541 11.2 Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun 7,846 7.846 1,450 II-156RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 12 PENYELENGGARA AN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 12.1 Rasio kecukupan personil Satuan Polisi Pamong Praja se Provinsi Sulawesi Utara 5,665 5.665 4,52: 1000 penduduk 12.2 Rasio pelayanan 1 orang anggota Satpol PP kepada masyarakat 400 400 226,13: 50,000 Penduduk 12.3 Rasio peningkatan keamanan dan ketertiban 95,08 % 95.08% 100% 12.4 Tingkat Penegakan Perda, Pergub, Perkepda dan Produk Hukum lainnya 100 % 100% 100% 12.5 Persentase tingkat pelanggaran terhadap Perda, Pergub, Perkepda dan Produk Hukum lainnya 11,07 % 11.07% 100% 12.6 Jumlah personil yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Satpol PP 310 Org 310 org 0% 12.7 Penurunan Crime Rate 4,92 4.92 100% 12.8 Persentase jumlah kebakaran yang tertangani 60 % 60% - Belum ada data ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH 1.1 Nilai Tukar Petani 101 101 110,51 1.2 Indeks Pembangunan Manusia 72 71,8 73,30 1.3 Jumlah kunjungan wisman dan wisnus 7,5 juta WISNU dan 650 WISMAN 1.500.000 Wisnus dan 150.000 Wisman 447.020 wisnus dan 23.031 wisman 1.4 Occupancy Rate 70 % 70% - Belum ada data 1.5 Indeks Williamson 0,36 – 0,38 0,36-0,38 - Belum ada data 2 IKLIM BERINVESTASI 2.1 Jumlah Demo 15 15 - Belum ada data II-157RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 2.2 Kemudahan Perijinan (Lama Proses perijinan) 4 hari 4 hari 3 hari URUSAN PILIHAN 1 PERTANIAN DAN PETERNAKAN 1.1 Produksi Tanaman Pertanian Produksi padi 786,543 ton, Produksi padi 786.543 ton Produksi padi 788.787 ton Produksi,jag ung 1,535,987 ton Produksi jagung 1.535.987 ton Produksi jagung 1.538.063 ton Produksi kedelai 11,400 ton Produksi kedelai 11.400 ton Produksi kedelai 3.122 ton Produksi bawang merah 2,915ton Produksi bawang merah 2.915 ton Produksi bawang merah 4.986 ton Produksi cabe rawit 14,113ton Produksi cabe rawit 14.113 ton Produksi cabe rawit 17.370 ton Produksi cabe besar 3,942ton Produksi cabe besar 3.942 ton Produksi cabe besar 8.882 ton Produksi tomat 26,783 ton Produksi tomat 26.783 ton Produksi tomat 66.711 ton 1.2 Produksi Peternakan Produksi daging sapi 3,465,691Kg Produksi daging sapi 3.465.691 kg Produksi daging sapi 3.702.209 kg Produksi daging babi 22,526,776 Kg Produksi daging babi 22.526.776 kg Produksi daging babi 27.197.166 kg Produksi daging ayam 2,432,007 Kg Produksi daging ayam 2.432.007 kg Produksi daging ayam 3.116.660 kg Populasi sapi perah 75 ekor Populasi sapi perah 35 ekor Populasi sapi perah 18 ekor Populasi kuda pacu 150 ekor Populasi kuda pacu 700 ekor Populasi kuda pacu 4.016 ekor 2 PERKEBUNAN 2.1 NTP Pekebunan 95 NTP Perkebunan 95 106,3 2.2 Produksi dan produktifitas komoditi perkebunan meningkat Produksi kelapa 275,500to n Produksi kelapa 275.500 ton, 270,370 Produktivitas kelapa 1,250 Kg/ha Produktifitas kelapa 1250 kg/ha 1,217 II-158RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Produksi cengkeh 20,230Ton Produksi Cengkih 20.230 ton 153 Produktifitas cengkeh 445 Kg/ha produktifitas cengkih 445 kg/ha 3,59 Produksi pala 10,170 ton Produksi Pala 10.170 ton 12,181 Produktifitas pala 1,170Kg/ha Produktifitas pala 1170 kg/ha 1,160 Produksi Kakao 4,260Ton Produksi kakao 4260 ton 5,678 Produktifitas kakao 522Kg/ha Produktifitas kakao 522 kg/ha 705 Produksi aren 1,334 ton Produksi Aren 1334 ton 1,160 Produktifitas aren 475Kg/ha Produktifitas Aren 475 kg/ha 496 3 KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.1 Produksi perikanan tangkap (ton) 405,422 405.422 344,426.77 3.2 Produksi perikanan budidaya (ton) 575,000 575.000 402,311.85 3.3 Nilai ekspor perikanan (US$1000) 160,000 160.000 127,437 3.4 Konsumsi ikan (kg/kap/thn) 61,5 61,5 62,67 3.5 Jumlah penerimaan PAD(Rp,1000) 2,200,000 2.200.000 1,800,448, 500* 3.6 Jumlah kontribusi PDRB 8,0 8,0 6,7 3.7 Jumlah PPK yang dikelola potensi ekonominya (pulau) 7 7 5 3.8 Luas kawasan konservasi (ha) 150,000 150.000 374,231 3.9 Prosentase penurunan tingkat kerusakan terumbu karang da mangrove (%) 22 22 25 `3.10 Jumlah jenis keanekaragaman hayati yang dikelola (jenis) 7 7 5 3.11 Prosentase penyelesaian tindak pidana 95 95 - Tidak ada data II-159RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 perikanan (%) 3.12 Prosentasi kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan yang berlaku 100 98 95 3.13 Jumlah kerjasama pengelolaan SDKP (Mou) 10 10 6 3.14 Indeks NTN perikanan (%) - - - 3.15 NTN (nelayan) 108 108 105,59 3.16 NTPi (Pembudidaya) 102 102 101,19 4 KEHUTANAN 4.1 Menurunnya lahan kritis dalam kawasan hutan 0,60 % (5,000 ha) 0,12 % (1000 Ha) 152,5% 1,525 ha* 4.2 Menurunnya kerusakan kawasan hutan 7,363,11 ha 7.363,11 Ha 2,11%* 177 ha 4.3 Peningkatan Pengelolaan Taman Hutan Raya 2 Tahura 2 Tahura 1 Tahura* 5 ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 5.1 Rasio Elektrifikasi(%) 99 % 91% 99% 5.2 Rasio Desa berlistrik (%) 100 % 100% 99,39% 5.3 Produksi Logam 211,213,19 Oz 211.213,19 OZ 97,816,00 5.4 Produksi Non Logam 25,946,241,41M 3 25.946.241,41 M3 14,562,226 5.5 Penurunan Jumlah Wilayah PETI 100% 100% 51,82% 6 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 6.1 Nilai Ekspor Produk Industri Peningkatan nilai exoport ($) sebesar 6 % per tahun Peningkatan Nilai Ekspor (US$) sebesar 6% per tahun 39,65% 6.2 Pertumbuhan Industri 2,77 % 2,77% 1,02% 6.3 Jumlah IKM (unit usaha) Aktif 134 134 450 1 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN UMUM, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN II-160RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 PERSANDIAN 1.1 Pertumbuhan Ekonomi 6,6 % 6,6 % 4,16% 1.2 Laju Inflasi Provinsi 5 % 5% 2,65 1.3 Pendapatan per Kapita (PDRB Per Kapita-Juta) 45 45 50,04 1.4 IPM 72 72 73,30 1.5 Indeks Gini 0,38 0,38 0,359 2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2.1 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu 5 5 5 2.2 Kab/kota yang menyelesaikan dokumen RAD 14 14 14 2.3 Prosentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 95% 95% 95% 2.4 Konsistensi kinerja perencanaan pembangunan dalam RPJMD- RKPD- KUA/PPAS 90% 90% 96% 2.5 Cakupan Hasil Evaluasi pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah 87 % 87% 87% 3 ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH 3.I Opini BPK atas pengelolaan keuangan daerah Prov, Sulut WTP WTP Belum ada Opini BPK 3.2 Cakupan jumlah dokumen RAPBD yang disusun tepat waktu 3 3 3 3.3 Persentase Kenaikan Pendapatan Daerah Antar Tahun Anggaran Minimal 5 % Minimal 5% 9.70% 3.4 Persentase Proporsi PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK) 34 % 34% 42,98* 3.5 Jumlah Potensi Wajib Pajak PKB 823,135,4 823.1354 697,563 3.6 Jumlah Potensi Wajib Pajak PBBKB 10 WAPU 10 WAPU 8 WAPU 3.7 Jumlah Potensi Wajib Pajak PAP 24 WP 24 WP 43 WP Jumlah Objek Penerimaan Pendapatan Di Luar 15 Objek 15 objek 24 objek II-161RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 3.8 Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 3.9 Jumlah Potensi Wajib Retribusi 39 WR 39 WR 50 WR 3.10 Persentase Potensi Wajib Pajak Yang Terpungut 70 % 70% 45% 3.11 Persentase Potensi Wajib Retribusi Yang Terpungut 100 % 100% 90% 3.12 Persentase Potensi Objek Penerimaan Di Luar Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 100 % 100% 100% 3.13 Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82 % 82% 97,14%* 3.14 Rasio Cakupan Sentra Layanan Perpajakan Daerah Terhadap Wajib Pajak Per Hari Yang Dilayani Antar Tahun Anggaran 1;57 (per hari) 1:57 (per hari) 1:35 (per hari) 3.15 Persentase Tingkat Gangguan dan Sistem 1,0 % 1,0% 1,3% 3.16 Persentase Tingkat Gangguan Perangkat Keras Teknologi Informasi 1,0 % 1,0% 1,3% 3.17 Persentase Tingkat Pelaksanaan SOP dan Standar Pelayanan 100 % 100% 100%* 3.18 Persentase Perangkat Daerah Penghasil Kab,/Kota/Provinsi Yang Melaksanakan Hasil Kesepakatan 100 % 100% 84,61 4 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 4.1 Jumlah rekomendasi hasil kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan 23 Rekomendasi 23 Rekomendasi 36 Rekomendasi 4.2 Jumlah inovasi dan teknologi daerah yang dipublikasikan 16 5 8 4.3 Jumlah perjanjian MOU kerjasama kelitbangan dengan kab/kota/PT dan tindak lanjutnya 15 15 7 5 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN II-162RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 5.1 Persentase ASN dengan disiplin kerja tinggi 95% 95% 96% 5.2 Cakupan pejabat struktural dan fungsional menduduki jabatan sesuai anjab dan ABK 88% 88% 93% 5.3 Cakupan layanan baku mutu kepegawaian 100% 100% 97% 5.4 Persentase alumni diklat kepemimpinan yang menerapkan inovasi/proyek perubahan 75% 75% 96% 5.5 Persentase peserta diklat kompetensi manajerial lulus dengan kategori sangat memuaskan 75% 75% 96% 5.6 Persentase ASN menduduki jabatan struktural telah mengikuti diklat manajerial sesuai jabatan yang diampu 100% 100% - 5.7 Persentase instansi/kab-kota pengirim puas terhadap pelaksanaan diklat kepemimpinan 100% 100% Kab/Kota tidak melaksanaka n Diklat Struktural sehubungan dengan Refocusing dan Realokasi Anggaran Tidak dilaksanakan 5.8 Persentase peserta diklat kompetensi teknis inti lulus dengan kategori sangat memuaskan 95% 95% 80% 5.9 Persentase peserta diklat kompetensi teknis umum dan fungsional lulus dengan kategori sangat memuaskan 95% 95% 25% (Tidak dapat dilaksanakan1 00% sehubungan dengan Refocusing dan Realokasi Anggaran) 5.10 Jumlah karya tulis di bidang Administrasi dan pengelolaan kelembagaan yang Terpublikasi di media ilmiah/ Publikasi nasional 30 30 26 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah II-163RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah Sulawesi Utara tahun 2021, teridentifikasi dari hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, diantaranya meliputi: 1) Terkontraksinya struktur ekonomi Sulawesi Utara terutama pada sektor akomodasi dan makan minum serta transportasi yang utamanya dipengaruhi oleh puncak pembatasan aktivitas dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19; 2) Kualitas SDM mengalami sedikit penurunan terutama terkait komponen pengeluaran per kapita akibat menurunnya pendapatan masyarakat terutama di masa pandemi. 3) Masih tingginya kecenderungan ketergantungan terhadap energi fosil akibat dari belum optimalnya pengelolaan sumber daya energi baru terbarukan; 4) Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang ditandai dengan belum selesainya pembangunan TPA Regional Mamitarang dan belum adanya fasilitas pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis; 5) Belum optimalnya upaya pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat secara berdaulat, akibat dari menurunnya ketersediaan dan konsumsi pangan secara khusus beras, distribusi yang belum maksimal, maupun susunan ragam pangan yang belum terdiversifikasi dengan baik; 6) Kondisi perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, terutama dalam menghadapi kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak menentu, antara lain kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan UMKM, dan pengembangan sektor unggulan; dan 7) Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal terutama di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, akibat dari perubahan regulasi terkait pemenuhan SPM yang mempengaruhi proses perencanaan. Berdasarkan Permasalahan pembangunan daerah Sulawesi Utara tahun 2021, maka di rumus Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2023, sebagai berikut: 1) Penguatan Ekonomi melalui industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa; 2) Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM, Pemajuan Kebudayaan dan Revolusi Mental; 3) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran; 4) Pembangunan Berkelanjutan Lingkungan; II-164RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 5) Peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan serta distribusi pangan yang terdiversifikasi; 6) Peningkatan kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan UMKM, dan pengembangan sektor unggulan; 7) Penguatan kualitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta penyelanggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Pendidikan  Menurunnya kompetensi siswa akibat belum ada kepastian pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka dimasa pandemi;  Kurangnya kompetensi guru di bidang teknologi penunjang pembelajaran secara daring di masa pandemi;  Rasio Guru terhadap murid di tingkat sekolah menengah belum merata terutama diwilayah kepulauan;  Kualitas kompetensi guru masih sangat rendah meskipun sudah mendapat sertifikasi;  Keterpenuhan jumlah guru belum diikuti dengan keterpenuhan kompetensi guru;  Sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah masih belum memadai terutama diwilayah kepulauan;  Terbatasnya akses internet dalam menunjang pelayanan pendidikan terutama diwilayah kepulauan;  Masih lemahnya koordinasi penyelarasan kegiatan antara dinas pendidikan di tingkat provinsi dan kab/kota;  Minimnya data terkait jumlah anak usia sekolah reguler dan jumlah anak berkebutuhan khusus yang terupdate secara berkala. b Kesehatan  Pandemi COVID-19 belum dapat diperkirakan kapan berakhir;  Masih adanya kasus stunting;  Prevalensi penyakit menular di antaranya malaria, diare, dan DBD masih tinggi;  Masih adanya kasus kematian ibu melahirkan dan kasus kematian bayi;  Masih adanya puskesmas dan Rumah sakit yang belum terkareditasi oleh karena kebijakan Pandemi Pemerintah Pusat terkait COVID-19;  Kualitas tenaga, fasilitas dan infrastruktur kesehatan belum memadai serta distribusi yang belum merata terutama di daerah kepulauan; II-165RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023  Pedidikan dan Pelatihan tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi masih kurang;  Prevalensi penyakit tidak menular di antaranya penyakit jantung, stroke, kanker, diabetes, dan penyakit paru Obstruktif kronis (PPOK) makin tinggi.  rendahnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan melalui pola hidup sehat.

c.Pekerjaan Umum  Kondisi jalan Provinsi dalam kondisi mantap masih perlu ditingkatkan;  Akses air bersih masih sangat rendah dan belum mencapai standar pelayanan minimum perumahan rakyat;  Akses sanitasi masih sangat rendah.
d.Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman  Akses terhadap air bersih, penanganan persampahan dan sanitasi belum memenuhi standar pelayanan minimum;  Masih terdapat kawasan permukiman yang belum dilengkapi dengan fasilitas PSU.
e.Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat  Penegakan Perda belum optimal;  Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah yang berlaku;  Koordinasi antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait dengan pemangku kepentingan belum optimal dalam mencegah tindakan yang bertentangan dengan hukum, penegakan Perda dan pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).
f.Sosial  Penanganan rumah tangga miskin by name by address secara holistik belum optimal;  Pemutakhiran DTKS belum maksimal;  Penanganan terhadap 22 (dua puluh dua) kelompok marginal (penyakit jiwa, anak terlantar, bayi terlantar, anak yang bermasalah hukum, dan lain-lain) masih terbatas;  Fasilitas penapungan (shelter) untuk penanganan masalah kesejahtraan sosial (PMKS) masih terbatas. 2.3.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
a.Tenaga Kerja II-166RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023  Kemajuan teknologi akan menurunkan kebutuhan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan pengangguran;  Penggunaan tenologi yang lebih tinggi membutuhkan penggunaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang lebih tinggi, sedangkan perkembangan penguasaan keterampilan oleh tenaga kerja masih relatif lambat;  Migrasi tenaga kerja dari daerah lain yang disebabkan oleh ketertarikan terhadap perkembangan ekonomi semakin meningkat sehingga dapat mengancam kesempatan tenaga kerja loal dan menimbulkan pengangguran;  Angka pengangguran masih relatif tinggi;  Kualitas tenaga kerja yang tersedia mencakup pengetahuan, keterampilan, disiplin dan etos kerja kebanyakan belum memenuhi kebutuhan pasar serta kepentingan pembangunan daerah;  Pengangguran suka rela masih sering terjadi.  Anggaran Program Pembangunan daerah dalam rangka menurunkan angka pengangguran relatif belum memadai;
b.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang undang- undang dan peraturan terkait bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;  Masih banyak anak-anak yang mengalami korban kekerasan oleh orang orang terdekat, di rumah, sekolah dan dimana anak-anak berada;  Masih terjadi kasus trafiking (perdagangan orang) di Sulawesi Utara;  Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang gender;
c.Pangan  Kualitas keberagaman konsumsi pangan masyarakat masih perlu ditingkatkan.  Ketahanan pangan untuk swasembada beras dan daging masih perlu perhatian yang besar dan komitmen anggaran yang serius;  Penanganan terhadap daerah kabupaten rawan bencana belum maksimal;  Keamanan pangan yang masih perlu ditingkatkan sering dengan meningkatnya penemuan kasus akibat keracunan makanan;
d.Pertanahan II-167RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023  Sertifikasi tanah untuk rumah tangga miskin masih perlu terus digalakkan;  Program pemerintah untuk sertifikasi tanah belum dilakukan secara optimal.
e.Lingkungan Hidup  Degradasi lingkungan akibat aktivitas ekonomi dan kemasyarakatan, termasuk alih fungsi lahan semakin sering terjadi;  Belum tersedianya pengelolaan limbah B3.
f.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Belum Optimalnya Database Kependudukan;  Laporan Data Kependudukan Skala Provinsi yang masih manual.  Kepedulian Instansi Pemerintah dan Swasta akan manfaat Pemanfaatan Data Kependudukan masih kurang;  Kesadaran Pentingnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan oleh masyarakat masih rendah  Sumber Daya Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil masih rendah;  Ketersediaan jaringan internet yang berdampak pada proses perekaman dan cetak dokumen kependudukan (KTP);  Sarana dan prasarana penunjang operasional belum memadai.
g.Perhubungan  Pertumbuhan jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang tidak diikuti dengan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana jalan dan jembatan;  Pelayanan transportasi publik masih sangat perlu ditingkatkan;  Prasarana jalan belum memenuhi standar pelayanan minimum.
h.Komunikasi dan Informasi  Tingkat penyebaran danketerbukaan informasi masih sangat rendah;  Penerapan sistemnpemerintahan berbasis elektronik masih belum optimal;  Database pemerintahan daerah relatif belum memadai;  SDM TIK masih belum memadai.
i.Persandian dan Statistik  Ketersediaan dan pemanfaatan data sectoral belum optimal. II-168RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023  SDM dalam penanganan insiden siber masih belum memadai.
j.Koperasi dan UKM  Sulitnya akses permodalan usaha koprasi dan UKM;  Lemahnya kompetensi pengurus koperasi untuk memaksimalkan pencapaian target usaha;  Prosedur perjanjian investarisasi yang masih belum kondusif untuk meningkatkan daya saing investasi.
k.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Masih kurangnya Pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat tertinggal dan miskin;  Belum Optimalnya Pemberdayaan masyarakat di desa tertinggal dalam mendorong perekonomian desa berbasis komoditas unggulan menuju desa mandiri;  kualitas penataan dan administrasi pemerintahan desa serta kapasitas aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan belum maksimal;  belum optimalnya pelaksanaan bina desa secara berkelanjtan dalam pengelolaan keuangan dan aset, akibat adanya pergantian struktur perangkat pemerintahan desa;  Masih rendahnya Intervensi dan penganggaran penanganan stunting berbasis APBDes di kab/kota;  Kelembagaan BUMDes sebagai wadah kreativitas desa belum optimal.
l.Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk  Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum terpenuhi kebutuhan ber KB (unmet needs) di Provinsi Sulawesi Utara;  Masih Kurangnya Petugas pelayanan Keluarga Berencana (bidan) yang bersertifikat (CTU);  Tingginya angka keluarga Prasejahtera di Provinsi Sulawesi Utara;  Lemahnya pelaporan terkait data Pengendalian Penduduk (Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera) ke ProvinsiSulawesi Utara.;  Kurangnya kebijakan/aturan daerah tentang Pelaksanaan Pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana;  Penguatan data dan informasi Indeks Pembangunan Keluarga dan UPPKS;  Kurangnya pemahaman keluarga akan gizi pada Ibu hamil sampai balita usia 2 tahun; II-169RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023  Sumber Daya Aparatur Sipil Negara di bidang Pengendalian Penduduk masih rendah;  Sarana dan Prasarana penunjang operasional masih sangat kurang;  Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan dalam rangka pendewasaan usia perkawinan melalui program Genre, serta peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja;  Masih kurang dan belum optimalnya salah satu fungsi sarana Sistem Komunikasi, Informasi dan Edukasi yaitu Rumah Dataku di setiap desa/kelurahan di Provinsi Sulawesi Utara.
m.Penanaman Modal  Pandemi COVID-19 yang masih mengancam berpotensi menghambat pertumbuhan investasi;  Kondisi infrastruktur yang kurang memadai, seperti bandara, pelabuhan, dan jalan, serta kurangnya pasokan listrik dan ketersediaan air bersih di daerah-daerah tertentu yang produktif;  Status tanah di wilayah investasi yang kurang jelas sehingga sering menimbulkan gugatan setelah investor melakukan produksi.  Belum tersedia Peraturan Daerah Kemudahan Berusaha;  Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan instansi terkait tentang pelayanan perizinan.;  Pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM tepat waktu dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
n.Kepemudaan dan Olahraga  Sarana dan prasarana olaraga belum tersedia secara memadai;  Institusi-institusi yang membawahi cabang-cabang olahraga belum terkelola secara memadai.  Lembaga-lembaga kepemudaan belum berjalan dengan baik.
o.Kebudayaan  Belum terkoordinasinya dokumen yang berisi pokok-pokok pikiran kebudayaan di 15 Kabupaten dan Kota sebagai dokumen pemajuan kebudayaan;  Kurangnya Penyelenggaraan festival seni dan budaya secara professional pelestarian tradisi masyarakat;  Belum optimalnya pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya peringkat provinsi yang diregistrasi dan ditetapkan. II-170RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023  Kurangnya sarana dan prasarana, pengembangan seni budaya, serta dukungan manajemen kebudayaan yang memadai;  Belum optimalnya inventarisasi warisan budaya tak benda untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai warisan budaya nasional dan warisan budaya dunia;  Mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya seperti tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional., yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi;
p.Perpustakaan  Minat baca mayarakat masih rendah;
q.Kearsipan  Penataan arsip daerah belum sesuai standar 2.3.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan
a.Kelautan dan Perikanan  Luasnya wilayah teritorial dan ZZEI Sulawesi Utara serta banyaknya pulau-pulau dan perbatasan dengan negara tetanga merupakan lahan subur ntuk penagkapan ikan secara ilegal dan perusakan ilegal perusakan dan ekosistim pesisir, Pengawasan menjadi kurang optimal karena sarana pengawasan terbatas, kurang optimal peran serta masyarakat dalam pengawasan, kurangnya koordinasi lintas sektor;  Dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, masih terdapat kegiatan illegal fishing akibat akibat kemampuan pengawas sumber daya kelautan dan perikanan masih lemah, penyediaan sarana dan prasarana belum memadai;  Pelanggaran lintas batas oleh nelayan tradisional karena perbatasan dengan negara tetangga Republik Filipina dan kejelasan perbatasan wilayah dengan negara tetangga yang belum diselesaikan serta ABK nelayan yang status kewarganegaraan tidak jelas;  Sumber daya ikan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan pesisir, termasuk oleh aktivitas manusia yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan perairan pantai. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan terkait dengan degradasi kualitas lingkungan pesisir, termasuk oleh aktivitas manusia yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan perairan seperti penggunaaan alat tangkap yang direkomendasikan metode II-171RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 penangkapan yang merusak lingkungan (bom, racun, listrik, dan lain-lain);  Produktivitas nelayan masih tergolong rendah disebabkan armada perikanan masih didominasi oleh kapal berukuran kecil yaitu perahu tanpa motor, motor tampel dan kapal motor ukuran 0,5-3. Kelemahan dari nelayan yang hanya mampu melakukan penangkapan ikan one day fishing, tingginya tingkat kehilangan mutu ikan karena belum menerapkan sistem rantai dingin, keterbatasan dalam memanfaatkan dana perbankan;  Dalam perkembangan perikanan budi daya, masih dihadapkan pada implementasi kebijakan tata ruang dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, kesiapan dalam penanggulangan hama dan penyakit, bahan baku pakan serta tingginya harga pakan;  Pengembangan sistem jaminan kesehatan mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan di era perdagangan global;  Kesejahteraan pelaku usaha perikanan merupakan salah satu pilar penting dalam peningkatan daya saing bangsa. Permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya perlindungan terhadap pasar domestik dan sertifikasi produk perikanan.  Aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan tidak terlepas dari keberadaan potensi bencana alam dan dampak perubahan iklim seperti kenaikan muka air laut, intrusi air laut kedaratan peningkatan dan perubahan intensitas cuaca ekstrim. Oleh karena itu penyiapan kapasitas masyarakat untuk melakukan berbagai upaya mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim sangat diperlukan;  Wilayah pesisir memiliki potensi kerusakan pesisir berupa kerusakan ekosistem, abrasi, sedimentasi, pencemaran sehingga diperlukan berbagai berbagai upaya rehabilitasi ekosistem, pengendalian perencanaan dan upaya revitalisasi di antaranya melalui reklamasi yang terkendali.
b.Pariwisata  Pendidikan menyangkut pengetahuan tentang kebudayaan lokal (tarian daerah, musik tradisional, dan bahasa daerah) belum terakomodasi secara memadai dan merata dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah; II-172RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023  Paguyuban-Paguyuban yang dibentuk oleh masyarakat atau pun organisasi kemasyarakatan untuk mengangkat kebudayaan lokal secara rutin masih sangat minim;  Meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai pelaku utama pariwisata.  Masih kurangnya masyarakat menyadari tanggung jawab untuk memperkenalkan wisata kuliner dan budaya daerah sendiri;  Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan industri;  Pembebasan lahan untuk pembagunan Infrastruktur dan KEK;  Kebutuhan layanan listrik dan energi yang berkesinambungan.
c.Pertanian  Kerusakan jaringan irigasi di lapangan. Kerusakan ini terjadi akibat bencana alam, erosi dan banjir. Jumlah jaringan irigasi yang dibangun dan direhabilitasi relatif lebih sedikit;  Prasarana jalan pertanian dan jalan produksi yang telah dibangun jumlahnya jauh di bawah kebutuhan;  Masih banyak serta produksi yang belum dibangun jalan usaha tani/jalan produksi akibat biaya angkutan hasil relatif mahal, juga mengakibatkan terjadinya kerusakan mekanis pada komoditi hasil pertanian serta menurunnya harga jual produk tersebut;  Sistem perbenihan dan perbibitan daerah belum berjalan optimal;  Keterbatasan akses petani terhadap permodalan;  Jumlah penyuluh pertanian setiap tahun berkurang karena pensiun dan beralih kejabatan struktural;  Sarana dan prasarana penyuluhan masih kurang;  Anggaran untuk pelaksanaan penyelenggaran penyuluhan di tingkat pusat sampai dengan kab/kota masih terbatas;  Penyelanggaraan penyuluhan masih tertumpu pada tanaman pangan, karena kurangnya tenaga penyuluh perikanan dan kehutanan;  Masih rendahnya kualitas SDM penyuluh terutama dalam penyusun feasibility study untuk mendapatkan kredit perbankan;  Ketersedian pangan, masyarakat melalui pengelolaan lumbung pangan masyarakat belum seluruhnya mencangkup wilayah kepulauan, termasuk di 12 pulau terluar yang ada di wilayah Sulawesi Utara, dari 9 (sembilan) di antaranya berpenghuni baru 2 (dua) pulau Miangas dan pulau Kawio;  Cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) belum mencapai iron stock (jumlah yang wajib tersedia setiap saat) sebesar 275 ton sebagaimana Permentan Nomor 1 tahun 2019 tentang Penetapan Jumlah CPPD; II-173RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023  Masih tingginya fluktuasi harga beberapa pangan pokok dan strategis khususnya pada saat menghadapi hari-hari besar keagamaan serta kondisi tertentu yang diakibatkan oleh faktor alam seperti perubahan iklim dan/atau cuaca, sehingga kondisi ini akan memengaruhi kemampuan akses pangan masyarakat;  Upaya stabilisasi harga pangan belum mencakup keseluruhan komoditas pangan pokok dan strategis. Hal ini juga dipengaruhi antara lain oleh belum adanya intervensi penetapan harga minimum daerah untuk pangan lokal atau harga pangan yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat;  Sulawesi Utara merupakan wilayah kepulauan dari antara delapan provinsi kepulauan di Indonesia. Kondisi letak geografis ini akan sangat memengaruhi ketersediaan pangan masyarakatnya. Berdasarkan peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) daerah rentan rawan pangan sebagian besar berada di daerah kepulauan yaitu Kabupaten Kepulauan Talaud, Sangihe dan Sitaro;  Kualitas konsumsi pangan masyarakat Sulawesi Utara belum beragam dan berimbang. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang walaupun dari tahun ke tahun telah mengalami kenaikan skor tetapi belum mencapai skor PPH ideal yaitu skor 95-100 sebagaimana Perpres Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Komsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;  Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen pangan dan konsumsi terhadap pentingnya keamanan pangan terutama pada produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).
d.Kehutanan  Masih maraknya illegal loging, perambahan kawasan hutan dan kegiatan pertambangan tanpa ijin dalam kawasan hutan untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu  Kurangnya sarana dan prasarana pengamanan hutan  Jumlah Polisi Kehutanan (Polhut) dan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan (PPNS Kehutanan) masih terbatas  Masih kurangnya peran serta para pemangku kepentingan kebakaran hutan dan lahan  Jumlah tenaga penyuluh kehutanan terbatas  Terjadinya konflik tenurial kawasan hutan  Pembuatan jalan (baik jalan nasional, provinsi dan kabupaten) dalam kawasan hutan yang tidak prosuderal/tanpa ijin II-174RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023  Kurangnya ruang terbuka hijau di kabupaten/kota sebagai sarana ruang publik  Identifikasi potensi sumber daya hutan (Hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, hasil hutan kayu), kelompok masyarakat serta penetapan areal kerja Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan Hutan Desa (HD) dalam kawasan hutan belum terfasilitasi secara optimal  Adanya perburuan satwa yang dilindungi dalam kawasan hutan  Adanya penerbitan surat keterangan pemilikan tanah (SKPT) oleh pemerintah desa, penerbitan akte jual beli tanah dalam kawasan hutan oleh camat dan penerbitan sertifikat tanah dalam kawasan oleh Badan Pertanahan Nasional  Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang Kawasan Taman Hutan Raya Gn. Tumpa H.V. Worang yang merupakan suatu kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi Tumbuhan dan Satwa, Pendidikan, Penelitian serta Pariwisata Alam.  Masih luasnya lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan  Kurangnya ketersediaan bibit kayu berkualitas.  Terbatasnya sarana dan prasarana persuteraan alam.
e.Energi Sumber Daya Mineral  Kurangnya data potensi energi yang valid. Data ini berupa pra studi kelayakan potensi energi yang bisa menjadi bahan untuk menarik investasi di bidang pembangkit tenaga listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan.  Minimnya Sumber Daya Manusia aparatur pengelolaan energi baru terbarukan. Pengelolaan energi terbarukan dimasa yang akan datang akan semakin meningkat seiring berkurangnya ketersediaan energi fosil. Peningkatan kopetensi aparatur di bidang energi dimasa yang akan datang demi terwujudnya kemandirian energi dan ketahanan energi.  Kurangnya anggaran pengelolaan energi terbarukan untuk penelitian, pengembangan dan pengadaan infrastruktur energi terbarukan.  Masih adanya desa belum berlistrik dan daerah yang belum menikmati listrik 24 jam. Dan masih banyak usaha ketenagalistrikan yang belum sesuai dengan aturan.  Dalam hal eksplorasi potensi Sumber Daya Mineral yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, masih terkendala oleh kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten di Bidang Geologi dan ketersediaan dana. Sementara data potensi Sumber Daya Mineral ini sangat diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan disuatu daerah. II-175RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023  Untuk air tanah, masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran para pemilik badan usaha yang menggunakan air tanah secara komersil untuk mengurus Ijin Pemboran dan Surat Ijin Penggunaan Air Tanah (SIPA). Sementara perijinan ini diperlukan untuk mengendalikan Pemanfaatan Air Tanah agar tidak melampaui debit yang diijinkan demi menjaga kelangsungan dan upaya konservasi air tanah.  Kewenangan terkait Pengawasan dan Pengendalian juga teredukasi oleh Undang-Undang 3 Tahun 2020, hal ini menyebabkan sulitnya Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam seluruh tahapan kegiatan pertambangan.  Dengan sulitnya proses perizinan yang diakibatkan oleh beralihnya kewenangan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat secara langsung berakibat kepada meningkatnya kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Sulawesi Utara, dengan kmoditas, mulai dari Komoditas Batuan, Mineral Non Logam, Mineral Non Logam Jenis Terentu dan Mineral Logam.  Belum sinkronnya pemahaman antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terkait Pajak dan Retribusi dari sector Pertambangan sering membuat kerugian di pihak Pemegang IUP, dikarenakan proses penetapan Retribusi dari Pemerintah Kabupaten seringkali tidak memperhatikan Surat Keputusan Penetapan Harga Patokan Komoditas Batuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.  Banyaknya Pemegang IUP yang tidak menjalankan Kaidah Good Minning Practise mengakibatkan pelaksanaan pertambangan yang tidak berjalan secara optimal serta kerusakan lingkungan yang tidak terkontrol, hal ini juga terjadi karena tidak adanyan kewenangan dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian.  Pemahaman masyarakat terkait Kegiatan Usaha Pertambangan yang masih minim yang mengakibatkan mereka mudah termakan dengan isu-isu oleh orang yang tidak bertanggung jawab juga menjadi permasalahan yang sangat serius yang menyebabkanterhambatnya kegiatan pertambangan oleh pemegang IUP dalam hal Pembebasan Lahan, Perekrutan Tenaga Kerja, dll.
f.Perdagangan  Untuk perdagangan dalam negeri, tantangan terbesar adalah menjaga agar nilai inflasi terkendali agar daya beli masyarakat II-176RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 tetap terjaga. Ketersediaan dan distribusi barang pokok harus dijaga dan dikendalikan;  Untuk perdagangan luar negeri, tantangan terbesar adalah peningkatan ekspor di tengah perlambatan ekonomi global dan turunnya permintaan komoditas dari negara-negara tujuan ekspor, Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta pandemi global COVID-19 sangat mempengaruhi perusahaan- perusahaan untuk melaksanakan aktivitas ekspor. Di sisi lain, pengendalian impor perlu dilaksanakan untuk memperkuat dan mengamankan pasar dalam negeri.
g.Industri  Perkembangan perindustrian Sulawesi Utara sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal. Pertama adalah perlambatan ekonomi global yang mempengaruhi negara-negara tujuan ekspor Sulawesi Utara sehingga menyebabkan penurunan permintaan atas komoditas industri. Kedua, perang dagang Tiongkok-AS yang berkepanjangan juga turut mempengaruhi permintaan produk- produk hasil Industri Indonesia, apalagi kedua negara tersebut merupakan dua negara besar tujuan ekspor Indonesia;  Pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak industri, baik besar maupun IKM, yang tidak berproduksi atau bahkan gulung tikar;  Industri Kecil dan Menengah di Sulawesi Utara masih membutuhkan revitalisasi teknologi agar produktivitas lebih meningkat dan efisien. Revitalisasi teknologi ini diperlukan terutama dalam implementasi industri 4,0. Peningkatan kompetensi pelaku IKM dan penguatan pemberdayaan IKM juga perlu mendapat perhatian lebih, serta pembangunan sentra- sentra IKM di kabupaten/kota se-Sulawesi Utara perlu segera dipercepat pembangunannya;  Sulawesi Utara masih mengandalkan kontribusi dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam menggerakkan roda perekonomian sehingga sektor ini yang masih sangat dominan dalam sumbangsihnya terhadap PDRB Sulawesi Utara. Di lain sisi, sektor industri pengolahan belum memberikan sumbangsih yang terlalu berarti. Kawasan Ekonomi Khusus Bitung merupakan solusi untuk meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan bagi perekonomian Sulawesi Utara. Namun belum optimalnya pembangunan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung membuat perkembangan industri Sulawesi Utara menjadi lambat. II-177RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 2.3.2.4. Urusan Penunjang Pemerintahan
a.Perencanaan  Regulasi Nasional yang sering berubah-ubah;  Ego sektoral yang mengemuka;  Kurangnya komitmen kabupaten/kota dalam perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
b.Keuangan  Perangkat Daerah yang belum mempunyai tenaga perencanaan, serta tenaga akuntan yang memadai.  Koordinasi antar SKPD untuk proses perencanaan masih lemah sehingga kegiatan yang dibangun jarang yang sinergis bahkan tidak jarang muncul egosektoral.  Belum semua ASN memahami regulasi yang mengatur kebijakan pengelolaan keuangan daerah sehingga mengakibatkan terdapatnya pengelolaan yang tidak sesuai ketentuan.
c.Pendapatan  Ketersediaan sarana dan prasarana pada objek retribusi daerah;  Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan;  Sistem jaringan komunikasi yang belum merata di semua Kab/Kota di Provinsi Sulut;  Keakuratan data berbasis digitalisasi masih dalam pengembangan.
d.Kepegawaian dan Diklat  Belum sesuai antara kompetensi yang dimiliki ASN dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) sebagai jaminan profesionalisme Aparatur Sipil Negara;  Kapasitas dan kapabilitas Manajemen Penyelenggaraan Diklat belum memadai untuk mencetak aparatur professional;
e.Penelitian dan Pengembangan  Lemahnya kapasitas kelembagaan balitbangda karena struktur organisasi yang termasuk typology c;  Kurangnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan;  Belum optimalnya fasilitasi pendampingan kepada Perangkat daerah terhadap inovasi daerah;  Belum tersedianya pejabat fungsional perekayasaan dan analisa kebijakan untuk mendukung kegiatan kelitbangan; II-178RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023  Masih rendahnya penyediaan data dan informasi yang akurat dan aktual pada bidang penelitan dan pengembangan.
f.Pengawasan  Pengawasan belum sepenuhnya dilakukan terhadap pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;  Jumlah Pejabat Fungsional (Auditor dan P2UPD) masih terbatas sehingga tidak sebanding dengan Objek Pemeriksaan;  Belum meratanya kemampuan aparatur pengawas;  Masih terbatasnya dana untuk menunjang pelaksanaan pengawasan.  Belum maksimalnya tindak lanjut atas hasil temuan audit.
g.Sekretariat Daerah  Belum rampungnya penyelesaian tapal batas, belum optimalnya kabupaten/kota dalam penyusunan LPPD dukungan administrasi terhadap usulan daerah pemekaran kurang optimal;  Penyesuaian terhadap perubahan berbagai regulasi dari Pemerintah Pusat yang sangat dinamis, dan belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi untuk implementasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
h.Sekretariat DPRD  Penyusunan, pembahasan dan pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif / Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan belum diselesaikan tepat waktu;  Penyelenggaraan penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi terhadap lapisan masyarakat belum sesuai harapan;  Belum tersedianya sarana pendukung pelayanan kedewanan terkait risalah elektronik;  Belum optimalnya sarana data, informasi dan publikasi kegiatan DPRD dalam pelayanan terhadap masyarakat;  Belum adanya instrument dasar pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan DPRD;  Kurangnya pelatihan dan pengembangan Kompetensi SDM terkait tugas dan fungsi, serta administrasi;  Penggunaan dana APBD yang belum dimanfaatkan secara maksimal;  Belum optimalnya pemahaman Anggota Dewan terkait Tugas dan Fungsi DPRD. K Rp K Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya kebutuhan pelayanan Administrasi Perkantoran 351,980,540,739.00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah 60 Bulan 332,757,267,203.00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 60 Bulan 7,350,835,124.00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 60 Bulan 2,891,627,341.00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan konsultasi Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan konsultasi 60 Bulan 7,538,338,237.00 Kegiatan Penataan Kearsipan Terselenggaranya Kegiatan Penataan Kearsipan 60 Bulan 490,482,834.00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Terselanggaranya kegiatanan penyediaan kebutuhan administrasi kepegawaian 60 Bulan 951,990,000.00 2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam keadaan baik 26,849,603,552.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan operasional 5 T.A 9,480,295,379.00 pengadaan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas / operasional 5 T.A 4,634,114,014.00 pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala peralatan / perlengkapan gedung kantor 5 T.A 631,048,893.00 Pengadaan Peralatan/perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan / perlengkapan gedung kantor 5 T.A 7,830,596,439.00 rahabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi sedang / berat gedung kantor 5 T.A 2,857,812,500.00 pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 5 T.A 1,415,736,327.00 3 Program peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase ASN Perangkat Daerah yang tidak dikenai sanksi disiplin 13,083,296,338.00 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 1 T.A 17,400,000.00 Pengadaaan Pakaian khusus hari hari tertentu Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu 1 T.A 6,879,998,438.00 Pengadaan mesin/kartu absensi terlaksananya pengadan mesin / kartu absensi 5 T.A 2,716,281,250.00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4 T.A 3,469,616,650.00 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase kinerja Aparatur 911,292,750.00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Sosialisasi peraturan perundang- undangan 5 Keg 753,666,969.00 Pelatihan Kantor Sendiri Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendiri 3 Keg 157,625,781.00 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan prosentase cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan, laporan per tahun sesuai perundang - undangan 997,294,808.00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Terlaksananya pembuatan laporan keuangan tahunan 5 Lap 153,980,192.00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya laporan capaian kinerja realisasi triwulan 20 Lap 107,878,250.00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Terlaksananya laporan bulanan 120 Lap 621,693,656.00 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 2 Lap 16,790,000.00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terlaksananya laporan keuangan per semester 10 Lap 96,952,710.00 6 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan Prosentase ASN Dikda yang mengikuti hari - hari besar kenegaraan / kedaerahan 824,893,557.00 Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi Prosentase ASN Dikda yang mengikuti hari - hari besar kenegaraan / kedaerahan 8 Keg 824,893,557.00 7 Program Perencanaan Perangkat Daerah Prosentase tercapainya perencanaan perangkat daerah 2,084,605,625.00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Terlaksananya penyusunan Rencana kerja SKPD 10 Dok 163,656,250.00 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Terlaksananya Rencana Kerja Anggaran 10 Dok 1,920,949,375.00 PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2021 EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI UTARA No URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATA N (OUTPUT) 1 3 4 5 Lokas iSasaran 17 Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2021 (akhir periode renstra Perangkat Daerah Provinsi) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA 13 = 12/7 * Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) 762 Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab 16 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2021 III IVI II 8 9 Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021) 14 = 6 + 1210 11 Indikator dan Target kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi : ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi

(2021)12 = (I, II, III, IV) K K K K K K K K Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA 15 = 14/5 * 100% K Rp K Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp No URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATA N (OUTPUT) 1 3 4 5 Lokas iSasaran 17 Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2021 (akhir periode renstra Perangkat Daerah Provinsi) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA 13 = 12/7 * Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) 762 Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab 16 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2021 III IVI II 8 9 Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021) 14 = 6 + 1210 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi
(2021)12 = (I, II, III, IV) K K K K K K K K Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA 15 = 14/5 * 100% Jumlah Ruang kelas baik Rasio APK Perempuan:laki-laki di SMA Angka kelulusan SMA/SMK APK SMA/SMK/MA (Sederajat) APM SMA/SMK/MA (Sederajat) APS (Angka Putus Sekolah) SMA/SML/MA (Sederajat) Rehabilitasi Sedang/berat Bangunan Sekolah Menengah Atas Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 5 T.A 24,058,227,375.00 Pembangunan Laboratorium (DAK) Tersedianya Pembangunan Laboratorium (DAK) 4 T.A 32,316,313,125.00 Pengadaan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas Tersedianya Pengadaan Unit Sekolah Baru SMA 1 T.A 2,500,000,000.00 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif beserts perabotnya (DAK SMA) Terlaksananya Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif beserta perabotnya (DAK SMA) 3 T.A 2,721,928,125.00 Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SMA Terselenggaranya Penyelenggaraan O2SN Tingkat SMA 10 Keg 3,886,084,209.00 Pengadaan Seni Budaya (DAK SMA) Tersedianya Pengadaan Sarana Seni Budaya (DAK SMA) 3 T.A 2,091,425,000.00 Olimpiade Sains SMA Terlaksananya Olimpiade Sains SMA 10 Keg 15,459,515,292.00 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Terlaksananya Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah Menengah Atas (SMA) 5 T.A 4,256,718,750.00 Pengadaaan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Tersedianya Pengadaan ruang kelas baru (RKB) sekolah menengah atas (SMA) 1 T.A 29,573,281,250.00 Pembangunan Asrama Siswa (DAK) Terlaksananya Pembangunan Asrama Siswa (DAK) 4 T.A 29,879,512,734.00 Penyusunan Kurikulum muatan lokal tentang penyelenggaraan pendidikan budaya anti korupsi (PBAK) Terlaksananya Penyusunan Kurikulum muatan lokal tentang penyelenggaraan pendidikan budaya anti korupsi (PBAK) 1 T.A 140,188,500.00 Pengadaan Peralatan Pendidikan (DAK SMA) Tersedianya Pengadaan Peralatan Pendidikan (DAK SMA) 3 T.A 16,082,124,799.00 Pemilihan Siswa Teladan Terselenggarannya Pemilihan Siswa Teladan 8 Keg 1,337,107,320.00 Pengadaan Alat Kesenian Tradisional (DAK SMA) Pengadaan Alat Kesenian Tradisional (DAK SMA) 3 T.A 1,660,837,500.00 Lomba Debat bahasa Siswa SMA Terlaksananya Lomba Debat Bahasa Siswa SMA 8 Keg 1,478,970,307.00 Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) Terselenggaranya Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 T.A 27,487,200,000.00 Rehabilitasi Sedang/berat Bangunan Sekolah (DAK) Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (DAK) 1 T.A 11,727,920,000.00 Pembangunan Laboratorium Terlaksananya Pembangunan Laboratorium 1 T.A 15,253,741,000.00 Pengadaaan Seragam Bagi siswa SMA Tersedianya seragam bagi siswa SMA 1 T.A 1,075,625,000.00 Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas (SMA) 5 T.A 23,394,718,750.00 Pengadaan Media Pendidikan (DAK SMA) Tersedianya Pengadaan Media Pendidikan (DAK SMA) 3 T.A 2,091,425,000.00 Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SMA dan SMALB Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SMA dan SMALB 8 Keg 2,827,085,588.00 Pengadaan Rumah Dinas Guru beserta perabotnya (DAK SMA) Tersedianya Pengadaan RDG beserta Perabotnya (DAK SMA) 3 T.A 17,256,419,491.00 Olimpiade Olahraga siswa sekolah keberkatan olehraga (SKO) Terlaksananya Olimpiade Olahraga siswa sekolah keberkatan olehraga (SKO) 1 Keg 45,000,000.00 Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran Tersedianya Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran 1 T.A 5,282,257,000.00 Pengadaaan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Atas (SMA) (DAK) Terlaksananya Pengadaan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Atas (SMA) (DAK) 5 T.A 29,573,281,250.00 Pemetaan dan Perencanaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Terlaksananya Pemetaan dan Perencanaan SMA 1 T.A 310,200,000.00 Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya (DAK) Terlaksananya Pembangunan Toilet (Jamban) (DAK SMA) 3 T.A 11,954,954,375.00 Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Keberkatan Olahraga (SMAKOR) Terselenggaranya Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Keberbakatan Olahraga (SMAKOR) 60 Bulan 15,765,959,269.00 8 Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah Atas Siswa Miskin (SMA) 358,855,762,535.00 K Rp K Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp No URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATA N (OUTPUT) 1 3 4 5 Lokas iSasaran 17 Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2021 (akhir periode renstra Perangkat Daerah Provinsi) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA 13 = 12/7 * Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) 762 Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab 16 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2021 III IVI II 8 9 Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021) 14 = 6 + 1210 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi
(2021)12 = (I, II, III, IV) K K K K K K K K Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA 15 = 14/5 * 100% Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) (DAK SMA) Tersedianya Pengadaan Sarana PJOK (DAK SMA) 3 T.A 1,882,282,500.00 Cerdas cermat empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara SMA dan sederajat Terlaksananya Cerdas Cermat Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara SMA dan Sederajat 8 Keg 1,227,447,823.00 Rehabilitasi Prasarana belajar SMA Ruang Belajar dan Ruang Penunjang Beserta Perabotnya (DAK SMA) Terlaksananya Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA Rungan Belajar dan Ruang Penunjang Lainnya beserta perabotnya (DAK SMA) 3 T.A 21,837,255,828.00 Rehabilitasi ruang laboratorium IPA dengan tingkat kerusakan sedang/berat beserta perabotnya (DAK Reguler) Terlaksananya rehabilitasi ruang Laboratorium IPA dengan tingkat kerusakan sedang/berat beserta perabotnya 3 T.A 0.00 Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang/berat beserta perabotnya (DAK Reguler) Terlaksananya rehabilitasi ruang Guru dengan tingkat kerusakan sedang/berat beserta perabotnya 3 T.A 0.00 Rehabilitasi ruang Perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang/berat beserta perabotnya (DAK Reguler) Terlaksananya rehabilitasi ruang Perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang/berat beserta perabotnya 3 T.A 0.00 Rehabilitasi Laboratorium Komputer dengan tingkat kerusakan sedang/berat beserta perabotnya (DAK Reguler) Terlaksananya rehabilitasi ruang Laboratorium Komputer dengan tingkat kerusakan sedang/berat beserta perabotnya 3 T.A 0.00 Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa/Guru dengan tingkat kerusakan sedang/berat beserta Sanitasinya (DAK Reguler) Terlaksananya Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa/Guru dengan tingkat kerusakan sedang/berat beserta Sanitasinya (DAK Reguler) 3 T.A 0.00 Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan sedang/berat beserta perabotnya (DAK SMA) Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan sedang/berat beserta perabotnya (DAK SMA) 3 T.A 0.00 Rehabilitasi Laboratorium Bahasa dengan tingkat kerusakan sedang/berat beserta perabotnya (DAK SMA) Terlaksananya Rehabilitasi Laboratorium Bahasa dengan tingkat kerusakan sedang/berat beserta perabotnya (DAK SMA) 3 T.A 0.00 Pengadaan Alat Tulis Sekolah bagi siswa SMA Terlaksananya Pengadaan Alat Tulis Sekolah bagi siswa SMA 2 T.A 2,000,000,000.00 Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan 5 T.A 420,755,375.00 APK SMA/SMK/MA SEDERAJAT APM SMA/SMK/MA SEDERAJAT APS (Angka Putus Sekolah) SMA/SMK/MA/SEDERAJAT JUMLAH RUANG KELAS BAIK RASIO APK PERMEPUAN : LAKI-LAKI SMK Angka kelulusan SMA/SMK/MA Pengadaan Seragam Bagi siswa SMK Tersediannya Seragam bagi siswa SMK 1 T.A 1,075,625,000.00 Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) beserta perlengkapannya terlaksananya pembangunan ruang praktis siswa (RPS) besrta perlengkapannya 1 T.A 26,654,000,000.00 Pengadaan alat kesenian tradisional (DAK SMK) Pengadaan alat kesenian tradisional (DAK SMK) 3 T.A 2,214,450,000.00 Promosi Kreativitas Siswa SMK Kepada Dunia Usaha dan Masyarakat terselenggaranya Kreativitas Siswa SMK Kepada Dunia Usaha dan Masyarakat 5 Keg 1,377,151,000.00 Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan terlaksananya Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan 4 T.A 1,068,906,250.00 Pengadaan Peralatan Praktek Utama/Peralatan Praktek Produksi (SMK Penugasaan 3T) (DAK) terselenggaranya Peralatan Pralktek Utama/Peralatan Praktek Produksi (SMK Penugasaan 3T) (DAK) 4 T.A 135,756,643,250.00 Penyelenggaraan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Terselenggaranya Penyelenggaraan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan 1 T.A 27,955,200,000.00 Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya (DAK SMK) terlaksananya Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya (DAK SMK) 3 T.A 6,089,737,500.00 Pengadaaan Peralatan Praktek Utama/Peralatan Praktek Produksi Siswa SMK terlaksanya Pengadaaan Peralatan Praktek Utama/Peralatan Praktek Produksi Siswa SMK 1 T.A 42,974,000,000.00 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif Beserta Perabotnya (DAK SMK) terlaksanya Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif Beserta Perabotnya (DAK SMK) 3 T.A 1,633,156,875.00 Lomba Debat Bahasa Siswa SMK Terselenggaranya Lomba Debat Bahasa Siswa SMK 6 Keg 630,728,985.00 Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan 5 T.A 498,805,688.00 Pengadaaan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta perabotnya (SMK Penugasan 3T)(DAK) Terlaksanya Pengadaaan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta perabotnya (SMK Penugasan 3T)(DAK) 4 T.A 16,677,995,000.00 9 Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah Kejuruan Siswa Miskin (SMK) 380,228,829,653.00 K Rp K Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp No URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATA N (OUTPUT) 1 3 4 5 Lokas iSasaran 17 Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2021 (akhir periode renstra Perangkat Daerah Provinsi) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA 13 = 12/7 * Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) 762 Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab 16 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2021 III IVI II 8 9 Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021) 14 = 6 + 1210 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi
(2021)12 = (I, II, III, IV) K K K K K K K K Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA 15 = 14/5 * 100% Rehabilitasi Sedang/berat Bangunan Sekolah Terlaksanya Rehabilitasi Sedang/berat Bangunan Sekolah 4 T.A 3,229,406,250.00 Rehabilitasi Ruang Belajar dengan Tingkat Kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya (DAK SMK) Terlaksanya Rehabilitasi Ruang Belajar dengan Tingkat Kerusakan sedang atau beart beserta perabotnya (DAK SMK) 3 T.A 848,872,500.00 Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) terselenggaranya Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) 8 Keg 3,051,451,114.00 Pengembangan Kurikulum SMK terlaksananya Pengembangan Kurikulum SMK 4 Dok 891,165,229.00 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Terlakasananya Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 5 T.A 3,293,062,500.00 Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Beserta perabotnya (DAK) Terlaksananya Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Beserta perabonta (DAK) 3 T.A 60,356,065,000.00 Pengadaan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan Terlaksananya Pengadaan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan 3 T.A 6,151,250,000.00 Rehabilitasi Toilet (Jamban) dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat beserta sanitasinya (DAK SMK) Rehabilitasi Toilet (Jamban) dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat beserta sanitasinya (DAK SMK) 3 T.A 3,321,675,000.00 Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SMA / SMK dan SMALB Terselenggaranya Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SMA / SMK dan SMALB 10 Keg 2,931,929,699.00 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Terlaksananya Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK 8 Keg 1,336,325,938.00 Pembangunan Laboratorium Beserta Perabotnya (SMK Penugasan Sektor Unggulan ) (DAK) Terlaksananya Pembangunan Laboratorium Beserta Perabotnya (SMK Penugasan Sektor Unggulan ) (DAK) 4 T.A 28,211,226,875.00 Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Belajar Berupa Alat Tulis bagi siswa SMK Terlaksananya pengadaan Peralatan / Perlengkapan Belajar Berupa Alat Tulis bagi Siswa SMK 2 T.A 2,000,000,000.00 Rata-rata angka melek aksara penduduk usia diats 15 Prosentasi WNI Berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan menengah sesuai dengan standart nasional pendidikan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta perabotnya (DAK SLB) Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya (DAK) SLB 3 T.A 1,514,799,290.00 Pengadaan peralatan seni dan budaya (DAK SLB) Terlaksananya Pengadaan Peralatan Seni dan Budaya (DAK) SLB 3 T.A 418,285,000.00 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary sekolah Tersedianya sarana air bersih dan sanitary SLB 1 T.A 600,000,000.00 Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa ABK Terselenggaranya Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa ABK 4 Keg 431,366,063.00 Pembangunan Toilet (Jamban) Siswa/Guru beserta sanitasinya (DAK SLB) Terlaksananya Pembangunan Toilet (Jamban) Siswa/Guru beserta sanitasinya (DAK) SLB 3 T.A 482,725,495.00 Pengadaan alat kesenian tradisional (DAK SLB) Tersedianya Pengadaan Alat Kesenian Tradisional (DAK SLB) 3 T.A 276,806,250.00 Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Layanan Khusus Tersediannya Bantuan dana pendidikan 5 T.A 4,037,939,820.00 Penyelenggaraan Pusat Layanan Autis Tersedianya Bantuan Operasional Gedung Autis 5 T.A 1,910,077,800.00 Rehabilitasi Toilet (Jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya (DAK SLB) Terlaksananya Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa/Guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya (DAK) SLB 3 T.A 676,637,500.00 Pengadaaan Peralatan Pendidikan (DAK SLB) Tersedianya Pengadaan Peralatan pendidikan (DAK) SLB 3 T.A 338,318,750.00 Penyediaan beasiswa retreival untuk putus sekolah pada rumah tangga miskin Penyediaan beasiswa retrival untuk anak putus sekolah pada rumah tangga miskin 1 T.A 960,000,000.00 Penyelenggaraan Festival Siswa Berkebutuhan Khusus Terselenggaranya Festival siswa berkebutuhan khusus 5 Keg 1,997,466,683.00 Rehabilitasi Ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya (DAK SLB) Terlaksananya Rehabilitasi Ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya (DAK) SLB 3 T.A 676,637,500.00 Pengadaan media Pendidikan (DAK SLB) Tersedianya Pengadaan Media Pendidikan (DAK) SLB 3 T.A 461,313,750.00 Penyediaan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu/miskin Tersedianya bantuan untuk dana pendidikan siswa ABK 5 T.A 719,007,048.00 Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (DAK SLB) Tersedianya Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (DAK SLB) 3 T.A 0.00 Monitoring dan evaluasi pelaporan Tercapainya pendidikan yang lebih baik bagi SLB/ABK 5 T.A 798,775,000.00 10 Program Pendidikan Khusus/Layanan Khusus 16,300,155,949.00 K Rp K Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp No URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATA N (OUTPUT) 1 3 4 5 Lokas iSasaran 17 Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2021 (akhir periode renstra Perangkat Daerah Provinsi) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA 13 = 12/7 * Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) 762 Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab 16 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2021 III IVI II 8 9 Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021) 14 = 6 + 1210 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi
(2021)12 = (I, II, III, IV) K K K K K K K K Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA 15 = 14/5 * 100% Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 Prosentase guru bersertifikat kompetensi Bimbingan Teknis Sulut Pintar Menghitung Terselenggaranya Bimbingan Teknis Sulut Pintar Menghitung 1 T.A 1,000,000,000.00 Bimtek Penguatan Kapasitas Guru Matematika IPA dan Bahasa Inggris Terlaksananya Bimtek Penguatan Kapasitas Guru Matematika IPA dan Bahasa Inggris 1 T.A 1,000,000,000.00 Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan 5 T.A 467,654,438.00 Olimpiade Sains Guru Terselenggaranya kegiatan Olimpiade Sanis Guru 4 Keg 1,177,147,097.00 Pelaksanaan Assesment THL Guru dan Tenaga Kependidikan Terlaksananya Assesment THL Guru dan Tenaga Kependidikan 1 T.A 150,000,000.00 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Tingkat SMA, SMK, dan Pendidikan khusus Terlaksananya kegiatan Kompetensi Tenaga Pendidik Tingkat SMA, SMK dan Pendidikan Khusus 5 Keg 2,612,838,500.00 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Guru SMA dan SMK Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Guru SMA dan SMK 1 T.A 25,150,000.00 Pemilihan guru berprestasi Terselenggaranya pemilihan Guru Berprestasi 5 Keg 3,489,265,152.00 Penilaian dan Pemberian Angka kredit Guru Terlaksananya Penilaian dan Pemberian Angka Kredit Guru 5 T.A 646,327,025.00 Penyelenggaraan Manajemen Calon Kepala Sekolah dan Calon Pengawas Terselenggaranya Manajemen Calon Kepala Sekolah dan Calon Pengawas 4 Keg 2,389,669,219.00 Penyelenggaraan Musyawarah Guru Mata Pelajaran/Kelompok Kerja Guru (MGMP/KKG) Terselenggaranya Musyawarah Guru Mata Pelajaran/Kelompok Kerja Guru (MGMP/KKG) 5 Keg 1,607,028,813.00 Penyelenggara Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Terselenggaranya Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) 2 Keg 726,551,000.00 Workshop Kepemimpinan pendidikan Terlaksananya Workshop Kepemimpinan pendidikan 1 T.A 200,000,000.00 Workshop Penguatan Kapasitas Calon Kepala Sekolah Terlaksananya Workshop Penguatan Kapasitas Calon Kepala Sekolah 1 T.A 447,288,500.00 Jumlah Sekolah SMA/SMK sederajat yang terakreditasi Rata-rata nilai ujian nasional SMA Sederajat dan SMK Pelaksanaan Rapat Evaluasi dan Koordinasi Bidang Pendidikan Terlaksananya rapat evaluasi dan koordinasi bidang Pendidikan 5 T.A 2,148,257,634.00 Majalah Pendidikan Sulut Pintar Tersedianya Majalah Pendidikan Sulut Pintar 1 T.A 60,000,000.00 Penyelenggaraan Kegiatan pendukung Program Nasional Olahraga seiswa nasional tingkat Provinci (O2SN) Terselenggaranya Kegiatan pendukung Program Nasional Olahraga seiswa nasional tingkat Provinci (O2SN) 5 Keg 3,261,955,623.00 Penyusunan RANPERDA Pendidikan Terlaksananya RANPERDA Pendidikan 5 Dok 938,666,138.00 Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terlaksananya Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 5 T.A 2,109,755,850.00 Manajemen Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMK Penugasan Terlaksananya Manajemen Pengelolaan Dana Alokasi Khusu (DAK) SMK Penugasan 4 T.A 5,622,629,000.00 Lomba TIK Tingkat Provinsi Terlaksananya Lomba TIK Tingkat Provinsi 1 T.A 43,251,400.00 Monitoring dan evaluasi TIK & GIS, SD, SMP, SMA/SMK, SLB Terlaksananya Monitoring dan evaluasi TIK & GIS, SD, SMP, SMA/SMK, SLB 5 T.A 460,099,706.00 Pengadaan Peralatan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Terlaksananya Pengadan Peralatan Ujian Nasional Berbasis Komputer UNBK 5 T.A 24,378,125,000.00 Pengelolaan Sistem Pendidikan Berbasis Teknologi Terlaksananya Pengelolaan Sistem Pendidikan Berbasis Teknologi 1 T.A 900,000,000.00 Penyelenggaraan kegiatan Pendukung Program Nasional lomba festival seni siswa nasional tingkat provinsi (FLS2N) Terselenggaranya kegiatan Pendukung Program Nasional lomba festival seni siswa nasional tingkat provinsi (FLS2N) 5 Keg 2,273,836,750.00 12 11 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 105,364,704,285.00 15,938,919,744.00 K Rp K Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp No URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATA N (OUTPUT) 1 3 4 5 Lokas iSasaran 17 Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2021 (akhir periode renstra Perangkat Daerah Provinsi) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA 13 = 12/7 * Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) 762 Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab 16 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2021 III IVI II 8 9 Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021) 14 = 6 + 1210 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi
(2021)12 = (I, II, III, IV) K K K K K K K K Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA 15 = 14/5 * 100% Pelaksanaan Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Terlaksananya Kegiatan Usaha Kesehaan Sekolah (UKS) 4 Keg 855,376,438.00 Menajemen pengelolaan Bantuan Tunjangan Profesi Guru Terlaksananya Manajemen pengelolaan Bantuan Tunjangan Profesi Guru 1 T.A 227,445,850.00 Pengembangan Radio Edukasi Terlaksananya pengembangan radio edukasi 5 T.A 413,243,169.00 Seminar TIK Terselenggaranya Seminar TIK 4 T.A 151,640,969.00 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan 1 T.A 264,276,820.00 Pengadaan Aplikasi SIMAPAN Terlaksananya Pengadaan Aplikasi SIMAPAN 1 T.A 100,000,000.00 Pelaksanaan Pra Ujian Nasional dan Ujian Nasional Terlaksananya Kegiatan Pra Ujian Nasional dan Ujian Nasional 5 Keg 2,235,182,150.00 Penyelenggaraan ASEAN Science Camp (ASC) Terselenggaranya ASEAN Science Camp (ASC) 1 Keg 3,325,500,000.00 Pembangunan Gedung Pendidikan Terlaksananya pembangunan gedung pendidikan 5 T.A 25,943,235,750.00 Manajemen Pengelolaan dana Alokasi Khusus (DAK) SLB Terlaksananya Manajemen Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SLB 3 T.A 255,029,133.00 Workshop TIK, SD, SMP, SMA/SMK Terselenggaranya Workshop TIK 4 T.A 808,362,296.00 Kihajar Tingkat Provinsi Terselenggaranya Kihajar tingkat Provinsi 4 T.A 403,560,781.00 Penyelenggaraan kegiatan pendukung nasional olimpiade sains nasional tingkat provinsi (OSN) Terselenggaranya kegiatan pendukung nasional olimpiade sains nasional tingkat provinsi (OSN) 5 Keg 2,837,854,815.00 Pengelolaan aset dan sertifikasi sekolah menengah Terlaksananya Pengelolaan aset dan sertifikasi sekolah menengah 1 T.A 200,000,000.00 Manajemen Pengelolaan dana Alokasi Khusus (DAK) Terlaksananya Manajemen Pengelolaan dana Alokasi Khusus (DAK) 1 T.A 227,445,850.00 Manajemen Pengelolaan Dana Alokasi Khusus SMA Reguler Terlaksananya Manajemen Pengelolaan Dana Alokasi Khusus SMA Reguler 4 T.A 7,373,807,198.00 Penyelenggaraan Apresiasi Pendidikan Terselenggaranya kegiatan Apresiasi Pendidikan 4 Keg 9,529,443,750.00 Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan 5 T.A 3,373,440,853.00 Workshop GIS, SD, SMP, SMA/SMK Terlaksananya Workshop GIS 4 T.A 807,506,296.00 Bimtek TIK SD, SMP, SMA/SMK Terlaksananya Bimtek TIK SD, SMP, SMA/SMK 1 Keg 177,399,033.00 Bimtek GIS SD, SMP, SMA/SMK Terlaksananya Bimtek GIS SD, SMP, SMA/SMK 1 Keg 177,399,033.00 Manajemen Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) AFIRMASI SMA Terlaksananya Manajemen Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) AFIRMASI SMA 1 T.A 80,977,000.00 Penyelenggaraan kegiatan Pendukung Program Nasional Gala Siswa Indonesia (GSI) Terselenggaranya Kegiatan Pendukung program Nasional Gala Siswa Indonesia (GIS) 2 T.A 350,000,000.00 Penyelenggaraan kegiatan Pendukung Nasional Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN) Terselenggaranya kegiatan Pendukung program Nasional Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN) 2 T.A 350,000,000.00 Penyelenggaraan Kegiatan Program Nasional Lomba Cipta Seni Siswa Nasional Terselenggaranya kegiatan program Nasional Lomba Cipta Seni Siswa Nasional 2 T.A 350,000,000.00 PPDB Online SMA dan SMK Terlaksananya PPDB Online Tingkat SMA dan SMK di Prov. Sulut 2 T.A 1,300,000,000.00 Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Bidang Pendidikan Terlaksananya Rapat kerja Daerah Bidang Pendidikan 2 T.A 700,000,000.00 Sekretariat Dewan Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Terbentuknya Sekretariat Dewan Pendidikan Daerah Prov. Sulawesi Utara 2 T.A 350,000,000.00 Angka partisipasi sekolah pendidikan menengah Beasiswa luar negeri Kemampuan berbahasa korea, cina, dan jepang (MEA) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang berkualifikasi S1 Peningkatan Kualitas dan kuantitas SDM yang berkualifikasi S2 Peningkatan Kualitas dan kuantitas SDM yang berkualifikasi S3 Penyediaan Beasiswa bagi Siswa pada Keluarga Tidak mampu/miskin Penyediaan Beasiswa bagi Siswa pada Keluarga Tidak mampu/miskin 2 T.A 1,253,000,000.00 Pengembangan Kreatifitas Prestasi Siswa Pengembangan Kreatifitas Prestasi Siswa 1 T.A 380,000,000.00 Penyelenggaraan Operasional Daerah Siswa kesetaraan (ODSK) terselenggaranya Operasional Daerah Siswa kesetaraan (ODSK) 5 T.A 3,545,812,500.00 Pengembangan Pendidikan ke Luar negeri terlaksanya Pengembangan Pendidikan ke Luar negeri 5 T.A 1,511,343,750.00 Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Terlakasanya Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan 1 T.A 119,583,500.00 Penyelenggaraan Bantuan Peningkatan SDM Pendidikan terselenggaranya Bantuan Peningkatan SDM Pendidikan 5 T.A 10,562,734,375.00 14 Program Manajemen Pengelolaan Dana BOS SMA/SMK/SLB Terlaksananya manajemen pengelolaan dana BOS SMA/SMK/SLB 767,080,517,674.00 17,372,474,125.0013 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pendidikan K Rp K Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp No URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATA N (OUTPUT) 1 3 4 5 Lokas iSasaran 17 Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2021 (akhir periode renstra Perangkat Daerah Provinsi) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA 13 = 12/7 * Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) 762 Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab 16 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2021 III IVI II 8 9 Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021) 14 = 6 + 1210 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi
(2021)12 = (I, II, III, IV) K K K K K K K K Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA 15 = 14/5 * 100% Manajemen Pengelolaan Dana BOS SMA/SMK/SLB Terlaksananya manajemen pengelolaan dana BOS SMA/SMK/SLB 4 T.A 767,080,517,674.00 15 Program Peningkatan mutu pendidik dan mutu tenanga pendidik SMK Pertanian Pembangunan Peningkatan mutu pendidik dan mutu tenanga pendidik SMK Pertanian Pembangunan 595,118,059.00 Pengembangan Mutu dan Kualitas Tenaga Pendidik Meningkatnya Pengembangan mutu dan Kualitas Tenaga Pendidik 3 T.A 409,673,250.00 Penyebaran Informasi Sekolah Terlaksananya Penyebaran Informasi Sekolah 3 T.A 185,444,809.00 16 Program peningkatan mutu siswa SMK pertanian pembangunan Terselenggarannya peningkatan mutu siswa SMK Pertanian Pembangunan 15,563,277,625.00 Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Usaha Terlaksananya Kegiatan Praktek Kerja Usaha 3 T.A 1,261,006,250.00 Test Minat Bakat Siswa Terlaksananya Minat Bakat Siswa 3 T.A 138,403,125.00 Penyediaan Kebutuhan Siswa Terlaksanya Penyediaan Kebutuhan Siswa 3 T.A 14,163,868,250.00 17 Program Sarana dan Prasarana Aparatur (Kewajiban) 415,900,000.00 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor (kewajiban) 1 T.A 415,900,000.00 18 Program Peningkatan Mutu Pendidikan (Kewajiban) 89,820,000.00 Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan (Kewajiban) 1 T.A 89,820,000.00 19 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (Kewajiban) 101,924,000.00 Kegiatan Pengembangan Manajemen Kepramukaan (Kewajiban) 1 T.A 101,924,000.00 20 Program Pendidikan Anak Usia Dini non Formal dan Informal (PAUDNI) (Kewajiban) 267,750,000.00 Kegiatan Apresiasi pendidik dan Tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini non formal dan informal (PTK PAUDNI) berprestasi (Kewajiban) 1 T.A 15,750,000.00 Kegiatan pengembangan lembaga berbasis gender (kewajiban) 1 T.A 42,000,000.00 Kegiatan pelatihan pembelajaran dan penyusunan rencana kegiatan harian (RKH) (Kewajiban) 1 T.A 42,000,000.00 Kegiatan penyelenggaraan apresiasi lembaga kursus dan pelatihan berprestasi (Kewajiban) 1 T.A 25,200,000.00 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pendidik/ tutor pendidikan anak usia dini (PAUD) (Kewajiban) 1 T.A 42,000,000.00 Kegiatan pelatihan palang merah remaja (kewajiban) 1 T.A 31,500,000.00 Kegiatan pelatihan kepramukaan (Kewajiban) 1 T.A 69,300,000.00 21 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (Kewajiban 1 T.A 60,060,000.00 Kegiatan penyelenggaraan BMPS (Kewajiban) 1 T.A 29,400,000.00 Kegiatan pembinaan kelompok kerja guru (KKG) (Kewajiban) 1 T.A 30,660,000.00 22 Program Pendidikan Menengah (Kewajiban) 1 T.A 44,950,000.00 Kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (kewajiban) 1 T.A 44,950,000.00 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah : Nilai LKIP SKPD Dinas Pendidikan Daerah rata- rata Minimum B Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Admnistrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Kebutuhan Administrasi Pegawai 12 Bulan 402,285,300.00 3 Bulan 0.00 3 Bulan 86,470,000.00 3 Bulan 0 3 Bulan 308,624,500.00 12 Bulan 395,094,500.00 98.21% Persen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tersedianya Kebutuhan Jasa Tenaga Administrasi 1 T.A 7,914,904,942.00 3 Bulan 959,021,267.00 3 Bulan 2,369,484,276.00 3 Bulan 1,720,034,607.00 3 Bulan 1,971,389,358.00 12 Bulan 7,019,929,508.00 88.69% Persen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2 Keg 607,752,649.00 0 Keg 0.00 1 Keg 31,930,500.00 0 Keg 0 1 Keg 248,480,500.00 2 Keg 280,411,000.00 46.14% Persen Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1 T.A 400,863,630.00 3 Bulan 0.00 3 Bulan 450,000.00 3 Bulan 0 3 Bulan 46,340,000.00 12 Bulan 46,790,000.00 11.67% Persen Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 1 T.A 356,149,190.00 3 Bulan 0.00 3 Bulan 55,742,000.00 3 Bulan 0 3 Bulan 226,397,500.00 12 Bulan 282,139,500.00 79.22% Persen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1 T.A 284,618,804.00 3 Bulan 0.00 3 Bulan 0.00 3 Bulan 0 3 Bulan 246,620,092.00 12 Bulan 246,620,092.00 86.65% Persen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya kebutuhan Jasa Listrik, Penyediaan Kebutuhan Jasa Internet 12 Bulan 780,000,000.00 3 Bulan 0.00 3 Bulan 98,506,171.00 3 Bulan 332,182,795.00 3 Bulan 124,982,640.00 12 Bulan 555,671,606.00 71.24% Persen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas 1 T.A 603,216,000.00 0.00 70,319,283.00 0 411,934,456.00 482,253,739.00 79.95% Persen K Rp K Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp No URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATA N (OUTPUT) 1 3 4 5 Lokas iSasaran 17 Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2021 (akhir periode renstra Perangkat Daerah Provinsi) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA 13 = 12/7 * Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) 762 Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab 16 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2021 III IVI II 8 9 Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021) 14 = 6 + 1210 11 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi
(2021)12 = (I, II, III, IV) K K K K K K K K Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA 15 = 14/5 * 100% 2 Program Pengelolaan Pendidikan Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU 2,264,442,200.00 0.00 0.00 326,948,400.00 1,324,484,000.00 1,651,432,400.00 72.93% Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi 1,517,334,000.00 0.00 0.00 292,749,300.00 341,559,000.00 634,308,300.00 41.80% Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika 1,516,618,000.00 0.00 0.00 298,067,400.00 522,980,500.00 821,047,900.00 54.14% Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia 484,484,000.00 0.00 0.00 108,973,800.00 0.00 108,973,800.00 22.49% Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer 1,588,013,000.00 0.00 0.00 363,149,100.00 774,520,880.00 1,137,669,980.00 71.64% Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa 1,937,747,000.00 0.00 0.00 281,119,800.00 799,228,350.00 1,080,348,150.00 55.75% Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 3,469,001,000.00 0.00 0.00 786,866,200.00 1,640,959,750.00 2,427,825,950.00 69.99% Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 7,316,585,800.00 0.00 0.00 977,443,500.00 3,229,734,550.00 4,207,178,050.00 57.50% Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 5,511,183,000.00 0.00 0.00 1,137,597,900.00 2,827,171,000.00 3,964,768,900.00 71.94% Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 2,515,833,000.00 0.00 0.00 290,837,100.00 1,624,557,900.00 1,915,395,000.00 76.13% Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi 2,728,674,000.00 0.00 0.00 59,661,000.00 1,473,680,000.00 1,533,341,000.00 56.19% Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika 2,026,235,000.00 0.00 0.00 59,931,000.00 1,258,326,800.00 1,318,257,800.00 65.06% Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia 2,499,975,060.00 0.00 0.00 366,614,700.00 1,186,646,500.00 1,553,261,200.00 62.13% Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer 444,011,200.00 0.00 0.00 0.00 295,762,200.00 295,762,200.00 66.61% Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa 569,855,000.00 0.00 0.00 0.00 410,476,750.00 410,476,750.00 72.03% Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 152,391,200.00 0.00 0.00 0.00 106,449,000.00 106,449,000.00 69.85% Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 3,030,723,960.00 0.00 0.00 277,079,850.00 2,044,104,000.00 2,321,183,850.00 76.59% Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 4,074,770,448.00 0.00 0.00 511,176,000.00 2,182,542,800.00 2,693,718,800.00 66.11% Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas 107,166,299,020.00 0.00 0.00 0.00 122,571,000.00 122,571,000.00 0.11% Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 13,865,000,000.00 0.00 0.00 0.00 13,777,469,044.00 13,777,469,044.00 99.37% Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 43,875,401,970.00 4,922,057,010.00 18,213,805,296.00 12,416,560,870.00 8,315,424,755.00 43,867,847,931.00 99.98% Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 5,304,965,600.00 0.00 202,950,500.00 275,428,000.00 2,965,411,015.00 3,443,789,515.00 64.92% Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Ruang Praktik Siswa 22,680,000,000.00 0.00 0.00 4,322,384,942.00 9,364,776,191.00 13,687,161,133.00 60.35% Pembangunan Ruang Laboratorium 3,784,113,072.00 0.00 0.00 742,024,800.00 1,541,199,000.00 2,283,223,800.00 60.34% Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1,360,486,200.00 0.00 0.00 251,823,000.00 890,513,280.00 1,142,336,280.00 83.97% Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 760,003,363.00 0.00 0.00 0.00 417,128,800.00 417,128,800.00 54.89% Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 28,161,000,000.00 0.00 0.00 5,863,820,620.00 12,805,142,658.00 18,668,963,278.00 66.29% Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 647,472,280.00 0.00 0.00 0.00 465,110,900.00 465,110,900.00 71.83% Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa 3,100,000,000.00 0.00 0.00 597,611,700.00 1,464,281,627.00 2,061,893,327.00 66.51% Rehabilitasi Ruang Laboratorium 580,000,048.00 0.00 0.00 0.00 394,826,380.00 394,826,380.00 68.07% Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah 810,000,000.00 0.00 0.00 80,710,500.00 464,391,000.00 545,101,500.00 67.30% Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1,090,000,000.00 0.00 0.00 0.00 463,771,075.00 463,771,075.00 42.55% Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 35,759,001,680.00 0.00 0.00 0.00 23,019,708,766.00 23,019,708,766.00 64.37% Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan 91,407,108,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 41,854,278,805.00 4,886,590,665.00 17,763,449,715.00 10,559,416,670.00 41,840,356,250.00 75,049,813,300.00 179.31% Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 4,966,693,000.00 0.00 0.00 1,229,691,880.00 2,777,358,160.00 4,007,050,040.00 80.68% Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 801,200,400.00 0.00 0.00 0.00 506,951,599.00 506,951,599.00 63.27% Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 480,000,800.00 0.00 0.00 0.00 307,185,900.00 307,185,900.00 64.00% Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 164,762,000.00 0.00 0.00 0.00 123,483,000.00 123,483,000.00 74.95% Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus 378,829,975,360.00 0.00 0.00 0.00 151,956,000.00 151,956,000.00 0.04% Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus 1,747,966,297.00 182,840,460.00 639,345,520.00 385,004,840.00 1,708,271,015.00 2,915,461,835.00 166.79% 0.00 0.00 0.00 *) Diisi oleh Kepala BAPPEDA Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Faktor penghambat pencapaian kinerja : Dana Dak yang besar dan belum realisasi sampai triwulan dengan triwulan II Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *): Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Provinsi berikutnya *): #DIV/0! SANGAT RENDAH Rp Rp Rp Rp. Rp Rp. Rp. Rp K Rp Rp. K Rp. 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan ; NILAI LKIP SKPD DINAS KESEHATAN RATA - RATA 39,248,612,025 4,192,052,062 36,840,970,045 - 4,192,052,062 1.77 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 1.1 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Tersediannya kebutuhan administrasi umum 60 Bulan 0 49,922,190,944 48 Bulan 35,670,991,394.00 48 Bulan 2,775,738,493.00 12 Bulan 34,024,993,954.00 - Bulan 0.00 0.00 0.00 48 Bula n 2,775,738,493 80.00 6% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 1.2 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan 60 Bulan 0 38,391,487,996 48 Bulan 1,121,937,334.00 36 Bulan 385,422,824.00 12 Bulan 844,398,893.00 - Bulan 0.00 0.00 0.00 36 Bula n 385,422,824 60.00 1% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 1.3 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Tersedianya Kebutuhan administrasi Barang/Jasa 60 Bulan 0 36,978,972,700 48 Bulan 538,276,845.00 36 Bulan 165,892,895.00 12 Bulan 717601285 - Bulan 0.00 0.00 0.00 36 Bula n 165,892,895 60.00 0% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 1.4 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Tersedianya Kebutuhan administrasi Kepegawaian 60 Bulan 0 36,498,012,680 48 Bulan 321,699,428.00 36 Bulan 27,343,325.00 12 Bulan 355,535,000.00 - Bulan 0.00 0.00 0.00 36 Bula n 27,343,325 60.00 0% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 1.5 Kegiatan penataan Kearsipan Terlaksananya Kegiatan Penataan Kearsipan 60 Bulan 0 36,397,755,800 48 Bulan 3,745,000.00 36 Bulan 2,595,000.00 12 Bulan 1,150,100.00 - Bulan 0.00 0.00 0.00 36 Bula n 2,595,000 60.00 0% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 1.6 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Target Capaian Kinerja 60 Bulan 0 38,625,700,583 48 Bulan 1,591,962,024.00 36 Bulan 835,059,525.00 12 Bulan 897,290,813.00 - Bulan 0.00 0.00 0.00 36 Bula n 835,059,525 60.00 2% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan DaerahAdministrasi Umum Perangkat Daerah 799,422,309.00 - 0.00% 0.00 - Bulan 0.00 851,553,929.00 # Bulan 666,897,632.00 300.00 211.90 36.00 666,897,632.00 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Penyediaan , Peralatan ,Perlengkapan Kantor 12 Bulan 41,399,920Rp - 0.00% 0.00 - Bulan 0.00 12 Bulan 41,399,920Rp # Bulan 13,738,477 12 Bulan 13,738,477.00 100.00 33.18 12 Bulan 13,738,477 100 33% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Penyediaan bahan logistik Kantor 12 12,837,098Rp - 0.00% 0.00 - Bulan 0.00 12 Bulan 9,586,598Rp # Bulan 9,275,000 12 Bulan 9,275,000.00 100.00 96.75 12 Bulan 9,275,000 100.00 72% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 745,185,291Rp - 0.00% 0.00 - Bulan 0.00 12 Bulan 785,567,291Rp # Bulan 643,884,155 12 Bulan 643,884,155.00 100.00 81.96 12 Bulan 643,884,155 100.00 86% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Administasi Keuangan Perangakat Daerah 12 2,985,822,733.00 - 0.00% 0.00 - Bulan 0.00 3,156,464,126.00 # Bulan 2,895,455,899 12 Bulan 3,010,709,583.00 12 100.00 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 300,000,000Rp 2 unit 2,456,457,410.00 - Bulan 0.00 12 Bulan 2,784,583,410Rp # Bulan 298,215,003 12 Bulan 298,215,003.00 100.00 10.71 12 Bulan 298,215,003 100.00 99.41% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD 12 5,411,808Rp 48 Bulan 24,491,867,537.00 - Bulan 0.00 12 Bulan 5,411,808Rp # Bulan 12 Bulan 0.00 100.00 0.00 12 Bulan - 100.00 0.00% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasnsi SKPD 12 2,568,090,097Rp 37 Tahun 961,870,606.00 - Bulan 0.00 12 Bulan 2,600,187,294.00 # Bulan 2,600,187,294 12 Bulan 2,600,187,294.00 100.00 100.00 12 Bulan 2,600,187,294 100.00 101.25% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 78,220,828 4 Tahun 1,388,218,004.00 - Bulan 0.00 12 Bulan 78,220,828.00 # Bulan 78,220,828 12 Bulan 78,220,828.00 100.00 100.00 12 Bulan 78,220,828 100.00 100.00% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan DaerahKoordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 12 34,100,000Rp 4 Tahun 766,136,797.00 - Bulan 0.00 12 Bulan 34,086,458.00 # Bulan 34,086,458 12 Bulan 34,086,458.00 100.00 100.00 12 Bulan 34,086,458 100.00 99.96% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 100.00 65.33 100.00 74.06% Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya kinerja pelayanan publik Dinas Kesehatan; Indeks Kepuasan Masyarakat, Jumlah 1 ############ 32,938,732,986 ### 18,829,893,298 14,143,809,895 0 5 unit 0.00 0.00 6 unit 18,829,893,298 18.76 5.97 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 2.1 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Adanya pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 5 unit 10,281,621,014 2 unit 2,456,457,410 1 unit 2,311,457,410 1 Unit 145,000,000.00 - unit 0.00 0.00 0.00 1 unit 2,311,457,410 20.00 22.48 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 2.2Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor Nilai akuntabilitas kinerja SKPD Dinas Kesehatan rata-rata minimum A 60 Bulan 0 19,075,255,428 48 Bulan 24,491,867,537 36 Bulan 15,093,212,662 12 Bln 9,398,654,875.00 - Bulan - 0.00 0.00 36 Bula n 15,093,212,662 60.00 79.12 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 2.3 Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor Nilai akuntabilitas kinerja SKPD Dinas Kesehatan rata-rata minimum A 60 Bulan 500,000,000 37 Tahun 961,870,606 36 Bulan - 12 Bln 976,295,500.00 1 Tahu n - 8.33 0.00 37 Tahu n - 61.67 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Nilai akuntabilitas kinerja SKPD Dinas Kesehatan rata-rata minimum A 5 Tahun 0 10,468,400,437 4 Tahun 1,388,218,004 3 Tahun 316,912,917 1 Tahun 1,091,850,400.00 1 Tahu n - 100.00 0.00 4 Tahu n 316,912,917 80.00 3.03 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 2.5Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor Nilai akuntabilitas kinerja SKPD Dinas Kesehatan rata-rata minimum A 5 Tahun 0 9,163,637,240 4 Tahun 766,136,797 3 Tahun 173,511,902 1 Tahun 592,624,895.00 - Tahu n - 0.00 0.00 3 Tahu n 173,511,902 60.00 1.89 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 2.6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Nilai akuntabilitas kinerja SKPD Dinas Kesehatan rata-rata minimum A 5 Tahun 0 11,259,987,564 4 Tahun 2,799,182,631 3 Tahun 859,798,407 1 Tahun 1,939,384,224.00 ### - Tahu n - 0.00 0 3 Tahu n 859,798,407 60.00 7.64 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 2.7 Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran Nilai akuntabilitas kinerja SKPD Dinas Kesehatan rata-rata minimum A 5 Tahun 0 8,836,621,014 4 Tahun 75,000,001 3 Tahun 75,000,000 1 Tahun 1.00 ### - Tahu n 1 0.00 100.00 3 Tahu n 75,000,001 60.00 0.85 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan DaerahPengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Tahun 15,997,228,858.00 Tahun 75,000,000 1 Tahun 63,254,649,407.00 1 Tahun 0.00 -Rp 1 Tahun 38,488,449,402.00 100.00 60.85 1 Bulan 38,563,449,402 100.00 241% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya 1 Tahun 273,245,456Rp Tahun 75,000,000 1 Tahun 69,127,272Rp 1 Tahun -Rp -Rp 69,127,272Rp 1 Tahun 69,127,272.00 100.00 100.00 1 Bulan 144,127,272 100.00 53% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan 1 Tahun 750,000,000Rp 1 Tahun 750,000,000Rp # Tahun 708,985,200Rp 1 Tahun 708,985,200.00 100.00 94.53 1 Bulan 708,985,200 100 95% Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya 1 Tahun 10,285,000,000Rp Tahun 75,000,000 1 Tahun 7,046,524,070Rp -Rp 1 Tahun 3,686,143,860 1 Tahun 3,686,143,860.00 100.00 52.31 1 Bulan 3,761,143,860 100.00 37% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Tahun 5,311,719,762Rp Tahun 75,000,000 1 Tahun 55,192,188,974Rp 6,316,669,150Rp 1 Tahun 27,477,053,595 1 Tahun 33,793,722,745.00 100.00 61.23 1 Bulan 33,868,722,745 100.00 638% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya 1 Tahun 127,263,640Rp Tahun 75,000,000 1 Tahun 230,470,330Rp 33,862,400Rp 1 Tahun 196,607,930 1 Tahun 230,470,330.00 100.00 100.00 1 Bulan 305,470,330 100.00 240% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Tahun 25,696,061,487.00 Tahun 75,000,000 28,933,966,882.00 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Tahun 7,833,150,715Rp Tahun 75,000,000 1 Tahun 7,833,150,715Rp 1 Tahun 6,174,711,018 1 Tahun 6,174,711,018.00 100.00 78.83 1 Bulan 6,249,711,018 100.00 80% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Tahun 108,234,948Rp Tahun 75,000,000 1 Tahun 677,034,977Rp 1 Tahun 599,221,657 1 Tahun 599,221,657.00 100.00 88.51 1 Bulan 674,221,657 100.00 623% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Tahun 17,754,675,824Rp Tahun 75,000,000 1 Tahun 29,293,208,000Rp 1 Tahun 29,293,207,009 1 Tahun 29,293,207,009.00 100.00 100.00 1 Bulan 29,368,207,009 100.00 165% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Tahun 6,923,478,210.00 7,937,154,699.00 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 1 Tahun 634,918,476Rp Tahun 75,000,000 1 Tahun 1,615,120,559Rp 1 Tahun 559,918,476 1 Tahun 559,918,476.00 100.00 34.67 1 Bulan 634,918,476 100.00 100% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 1 Tahun 250,000,000Rp Tahun 75,000,000 1 Tahun 278,609,831Rp 1 Tahun 174,526,085 1 Tahun 174,526,085.00 100.00 62.64 1 Bulan 249,526,085 100.00 100% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya 1 Tahun 139,432,500Rp Tahun 75,000,000 1 Tahun 67,050,272Rp 1 Tahun 64,432,500 1 Tahun 64,432,500.00 100.00 96.10 1 Bulan 139,432,500 100.00 100% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 Tahun 4,399,127,234Rp Tahun 75,000,000 1 Tahun 3,998,559,894Rp 1 Tahun 4,324,127,234 1 Tahun 4,324,127,234.00 100.00 108.14 1 Bulan 4,399,127,234 100.00 100% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan DaerahPemeliharaan/ Rehabilitsi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Tahun 1,500,000,000Rp Tahun 75,000,000 1 Tahun 1,977,814,143Rp 1 Tahun 1,412,827,525 1 Tahun 1,412,827,525.00 100.00 71.43 1 Bulan 1,487,827,525 100.00 99% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 100.00 85.33 100.00 84.81% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 3 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase ASN Perangkat Daerah yang tidak dikenai sanksi disiplin - ########### 162,289,600 - 559,536,230 224 62,500,001.00 #### ### -Rp - pega wai 2,665,032,100.00 0.00 4,264.05 pega wai 3,224,568,330 0.71 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Prosentase ASN Perangkat Daerah yang tidak dikenai sanksi disiplin 1,120 pegaw ai 0 2,143,647,776 224 pegawai 162,289,600 ## 162,289,600 224 pegaw ai 1.00 - - pegaw ai 0 1.00 0.00 224.00 pega wai 162,289,600 20.00 7.57 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 3.2 Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu Prosentase ASN Perangkat Daerah yang tidak dikenai sanksi disiplin 1,120 pegaw ai 0 2,410,047,776 - ## 229,331,630 224 pegaw ai 62,500,000.00 - pegaw ai - 0.00 0.00 224.00 pega wai 229,331,630 20.00 9.52 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah 224 1,800,000,000.00 224 1,493,470,000.00 1,422,516,000 224 pegaw ai 1,422,516,000 100 95.25 224.00 pega wai 1,422,516,000 100.00 79.03 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya 224 pegawa i 1,500,000,000Rp 229,331,630 224 pegawa i 1,428,470,000Rp # pegawa i 1,177,695,000 224 pegaw ai 1,177,695,000.00 100.00 82.44 224 Bulan 1,407,026,630 100.00 93.80 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Dinas Kesehatan Daerah 97% 4,553,695,552 Peringkat Kinerja TERW UJUDNYA AKSES TERHADAP KUALITAS PELAYANAN SESUAI SPM KESEHATAN Indeks Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD 69,085,522,700 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana/Prasaran a Dinas Kesehatan Daerah sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat 236,814,120,704 Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan ; NILAI Nilai Akuntabilita s Kinerja Perangkat Nilai Akuntabilita s Kinerja Perangkat Nilai Akuntabilita s Kinerja Perangkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Rata-rata Capaian Kinerja (%) K K 1100% 12 = 8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6+12 1600% K K Lokasi / Ket I II III IV Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Unit Perangkat Daerah Penanggung Kawab 1700% 800% 900% 1000% 15 = 14/5 x 100% 100% 200% 300% 400% 500% Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2020 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021) K Rp K K K K K 600% 600% 700% EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIW ULAN III TAHUN 2021 DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAW ESI UTARA NO SASARAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020 Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019) Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Rp Rp Rp Rp. Rp Rp. Rp. Rp K Rp Rp. K Rp.K K 1100% 12 = 8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6+12 1600% K K Lokasi / Ket I II III IV Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Unit Perangkat Daerah Penanggung Kawab 1700% 800% 900% 1000% 15 = 14/5 x 100% 100% 200% 300% 400% 500% Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2020 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021) K Rp K K K K K 600% 600% 700% NO SASARAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020 Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019) Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Monitoring, Evaluasi, dan Penialain Kinerja Pegawai 224 pegawa i 300,000,000Rp 229,331,630 224 pegawa i 65,000,000Rp # pegawa i 64,821,100 224 pegaw ai 64,821,100.00 100.00 99.72 224 Bulan 294,152,730 100.00 98.05 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 75.25 69.35 100.00 95.93 Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kinerja pelayanan publik Dinas Kesehatan: Indeks Nilai LAKIP SKPD Dinas - ########### 627,349,544 - - 926,083,581.00 - - - 0.00 - - - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 4.1Bimbingan teknis Implementasi peraturan peraturan perundang- undangan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah dinas kesehatan 5 Tahun 0 3,122,672,952 1 Tahun 71,818,100 4 Tahun - 1 Tahun 71,875,000.00 1 Tahu n 0.00 100.00 0.00 1.00 Tahu n - 20.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 4.2 Sulut Sehat Satu Peta (3SP) 5 Tahun 28,304,600 1 Tahun 28,304,600 1 Tahun 56,470,000.00 1 Tahu n 0.00 100.00 0.00 1.00 Tahu n - 20.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 4.3 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan Adanya Sumber daya Manusia Kesehatan 5 Tahun 0 2,839,628,952 1 Tahun 527,226,844 4 Tahun 1 Tahun 797,738,581.00 1 Tahu n 0.00 100.00 0.00 1.00 Tahu n - 20.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 100.00 0.00 46.67 0.00 Tinggi Tinggi Rendah Rendah - - - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 5Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Cakupan pelaporan capaian kinerja keuangan; laporan tahunan sesuai perundang- 1 ############ 121,482,197 1 32,348,297 151,443,300.00 - 0.00 #DIV/0! 0.00 1 32,348,297 0.20 0.15 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 5.1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Adanya Laporan LKIP,LPPD, LKPJ 5 Tahun 0 202,445,574 5 Tahun 35,163,364 4 Tahun 9,636,364 1 Tahun 32,634,800.00 1 Tahu n 0.00 100.00 0.00 5 Tahu n 9,636,364 100 4.76 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 5.2 Penyusunan pelaporan Keuangan Semester Adanya laporan keuangan semester 10 Lap 0 152,895,574 8 Lap 23,973,250 6 Lap 1,900,000 2 Lap 23,687,200.00 2 Lap 0.00 100.00 0.00 8 Lap 1,900,000 80 1.24 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 5.3 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Adanya Laporan Keuangan akhir tahun 5 Lap 0 155,295,574 4 Lap 6,483,250 3 Lap - 1 Lap 54,270,300.00 1 Lap 0.00 100.00 0.00 4 Lap - 80 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 5.4 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Adanya laporan bulanan, laporan Fungsional bendahara, laporan EPRA 60 Bulan 0 275,229,549 39 Bulan 55,862,333 36 Bulan 20,811,933 12 Bulan 40,851,000.00 3 Bulan 0.00 25.00 0.00 39 Bula n 20,811,933 65 7.56 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 81.25 - 81.25 4.52 Tinggi Sangat Rendah Tinggi Sangat Rendah 6Program Penyelenggaraan Hari- Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan Terselenggaranya Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 1 ########### 101,255,437 1 101,255,437 0.00 #### ### -Rp - 0.00 0.00 0.00 1 Bula n 101,255,437 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 6.1 Pertemuan hari Kesehatan Nasional Terselenggaranya Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 5 Tahun 0 658,442,507 3 Bulan 55,763,637 3 Tahun 55,763,637 1 Tahun 0.00 ### -Rp - - Tahu n 0.00 0.00 0.00 3 Bula n 55,763,637 60.00 8.47 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 6.2Kegiatan Pameran Promosi Kesehatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Terselenggaranya Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 5 Tahun 0 659,562,248 3 Tahun 45,491,800 3 Tahun 45,491,800 1 Tahun 0.00 ### -Rp - - Tahu n 0.00 0.00 0.00 3.00 Tahu n 45,491,800 60.00 6.90 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah - - 60.00 7.68 Sangat Rendah Sangat Rendah Rendah Sangat Rendah 7 Program Perencanaan SKPD Terciptanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan daerah dalam upaya mencapai 1 ############ 220,365,863.00 1 52,336,526 100,490,000.00 - 0.00 0.00 1 Bula n 52,336,526 20.00 2.21 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 7.1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Adanya dokumen perencanaan 60 Bulan 0 883,642,539 42 Bulan 44,256,859 36 Bulan 5,449,909 12 Bulan 53,010,000.00 6 Bulan 0.00 50.00 0.00 42 Bula n 5,449,909 70.00 0.62 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 7.2 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tersediannya Dokumen RKA, DPA, RKA Perubahan, DPA Perubahan 60 Bulan 0 362,672,539 42 Bulan 95,479,590 36 Bulan 13,569,317 12 Bulan 0.00 6 Bulan 0.00 50.00 0.00 42 Bula n 13,569,317 70.00 3.74 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 7.3 Focus Group Discusion Lintas Program/Sektor/Kabupaten/Kota Adanya dokumen perencanaan penyususnan Renja, RKPD, LAKIP, Penyususnan RKA 60 Bulan 0 1,356,942,539 - 80,629,414 36 Bulan 33,317,300 12 Bulan 47,480,000.00 6 Bulan 0.00 50.00 0.00 42 Bula n 33,317,300 70.00 2.46 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan DaerahPerencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Bulan 126,993,040.00 12 Bulan 425,470,628.00 12 Bulan 126,877,691.00 12 Bulan Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Penyusuanan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Bulan 100,400,000Rp 12 Bulan 104,105,986Rp 12 Bulan 100,399,401Rp 12 Bulan 100,399,401.00 100.00 96.44 12 Bulan 100,399,401 100.00 100.00 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Koordinasi dan Penyusupan Dokumen RKA -SKPD 12 Bulan 11,520,000Rp 12 Bulan 12,753,848Rp 12 Bulan 11,510,990Rp 12 Bulan 11,510,990.00 100.00 90.26 12 Bulan 11,510,990 100.00 99.92 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan DaerahKoordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Bulan 12,167,400Rp 12 Bulan 12,637,732Rp 12 Bulan 12,167,400Rp 12 Bulan 12,167,400.00 100.00 96.28 12 Bulan 12,167,400 100.00 1.00 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Bulan 2,905,640Rp 12 Bulan 2,905,640Rp 12 Bulan 2,799,900Rp 12 Bulan 2,799,900.00 100.00 96.36 12 Bulan 2,799,900 100.00 96.36 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 100.00 94.83 100.00 74.32 Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tinggi 8 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan 1 ############ 1,153,067,820 1 155,509,500 1,645,514,000 - - 0.00 - 155,509,500 53.33 38.10 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 8.1 Sinkronisasi Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi 15 Kab/K ota 150,000,000.00 15 Kab/Kota 67,037,200 15 Kab/K ota 83,064,000.00 15 Kab/K ota - 100.00 0.00 15 Kab/ Kota - 100.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 8.2Pertemuan kasus Gizi Buruk, gizi kurang dan stunting pada anak dan balita 15 Kab/K ota 125,000,000.00 15 Kab/Kota 147,274,000 15 Kab/K ota 430,000,000.00 15 Kab/K ota - 100.00 0.00 15 Kab/ Kota - 100.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 8.3 Sinkronisasi Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi (DAK) 15 Kab/K ota 100,000,000.00 15 Kab/Kota 130,939,800 15 Kab/K ota 131,600,000.00 15 Kab/K ota - 100.00 0.00 15 Kab/ Kota - 100.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 8.4 Pemberian tambahan makanan dan Vitamin pada Balita Gizi Buruk Prosentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan 1720 Anak 0 5,332,639,939 15 Kab/Kota 807,816,820 ## Anak - 450 Anak 1,000,850,000.00 - 450 Anak - 100.00 0.00 794 anak - 46.16 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 80.00 - 69.23 - Tinggi Tinggi 9 Program Pengembangan Lingkungan Sehat % Penduduk Yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas 1 ############ #REF! 1 130,507,300 1,183,960,000.00 #### - 0.00 0.00 - 130,507,300 20.00 8.29 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 9.1 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat di daerah kumuh Menciptakan lingkungan sehat di daerah kumuh 75 Kab/K ota 97,500,000.00 30 Kab/Kota 105,757,600 15 Kab/K ota 15 Kab/K ota 343,060,000.00 15 Kab/K ota 0.00 100.00 0.00 30 Kab/ Kota - 40.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 9.2 Melakukan Bimbingan teknis STBM Integrasi program kesehatan Olahraga dan Dinas Pendidikan 30 Kab/K ota 350,000,000.00 15 Orang 220,030,700 - 0 15 Kab/K ota 220,500,000.00 15 Kab/K ota 0.00 100.00 0.00 15 Oran g - 50.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 9.3 Pemantauan dan Pengawasan Limbah Medis (DAK) 15 Kab/K ota 171,000,000.00 - 0 #REF! 0 15 Kab/K ota 171,000,000.00 15 Kab/K ota 0.00 100.00 0.00 15 - 100.00 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 9.4 Orientasi Penjamah dan Penanggungjawab makanan Orientasi Kesehatan Olahraga senam jantung sehat 40 Orang 49,480,000.00 40 Orang 62,310,000 - 0 40 Orang 256,700,000.00 40 Orang 0.00 100.00 0.00 40 Oran g - 100.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 9.5 Orientasi Pengawasan Kualits Air Minum (DAK) - 0 127,800,900 15 Kab/K ota 192,700,000.00 15 Kab/K ota 0.00 100.00 0.00 15 Oran g - - - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 100.00 - 58.00 - Tinggi Rendah Rendah Sangat Rendah 10 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Puskesmas yang melakukan pendataan dan intervensi dengan pendekatan 1 ############ 2,720,166,501 1 193,681,181 1 4,168,483,000.00 #### ### -Rp - - 0.00 0 0.00 - 193,681,181 20.00 6.83 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 10.1Koordinasi LS dalam mendorong regulasi/Implementasi GERMAS di tingkat Kab/Kota Terlaksanannya Koordinasi LS dalam mendorong regulasi/Implementasi GERMAS di 45 Kab/K ota 0 150,000,000 15 Kab/Kota 164,568,200 - 0 15 Kab/K ota 190,200,000.00 15 Kab/K ota 0.00 100.00 0.00 15.00 Kab/ Kota - 33.33 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 10/2Pembuatan/Pengadaan Media penyuluhan dan Promosi kesehatan Pengadaan Media penyuluhan dan Promosi kesehatan 1 kegiat an 150000000.00 1 Kab/Kota 376,539,136 1 kegiat an 750,500,000.00 1 kegiat an 0.00 100.00 0.00 1.00 Kab/ Kota - 100.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 10.3Sosialisasi dan advokasi Kebijakan Pembangunan berwawasan kesehatan di Adanya advokasi Kebijakan Pembangunan berwawasan kesehatan di Provinsi Sulawesi 1 153610000.00 1 Kab/Kota 60,548,200 0 1 153,610,000.00 1 0.00 100.00 0.00 1.00 Kab/ Kota - 100.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 10.4Advokasi untuk mendorong Kab/Kota menerapkan kebijakan GERMAS (DAK) Terlaksananya advokasi untuk mendorong Kab/Kota menerapkan kebijakan GERMAS (DAK) 15 Kab/K ota 134143000.00 15 Kab/Kota 64,487,400 0 15 134,143,000.00 15 0.00 100.00 0.00 15.00 Kab/ Kota - 100.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 10.5 Pendampingan teknis dalam rangka mendorong regulasi/implementasi GERMAS Terlaksanannya Pendampingan teknis dalam rangka mendorong regulasi/implementasi GERMAS 45 Kab/K ota 490,720,000.00 15 Kab/Kota 444,788,500 - 0 15 Kab/K ota 490,720,000.00 15 Kab/K ota 0 100.00 0.00 15.00 Kab/ Kota - 33.33 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 10.6 Penguatan promosi kesehatan di tatanam (sekolah, Pasar, dan tempat umum) tentang GERMAS Terlaksananya Penguatan promosi kesehatan di tatanam (sekolah, Pasar, dan tempat umum) tentang 45 Kab/K ota 400,190,000.00 0.00 Kab/Kota 360,793,100 0 0 15 Kab/K ota 400,190,000.00 - Kab/K ota 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab/ Kota - - - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 10.7 Penguatan upaya kesehatan bersumber masyarakat UKBM Terlaksanannya penguatan upaya kesehatan bersumber masyarakat UKBM 45 Kab/K ota 0 283,599,999.00 15 Kab/Kota 192,962,400 - 0 15 Kab/K ota 283,581,000.00 15 Kab/K ota 0.00 100.00 0.00 15.00 Kab/ Kota - 33.33 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 10.1 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Kesehatn 45 Kab/K ota 119,629,600.00 15 Kab/Kota 119,629,600 15 Kab/K ota 495,600,000.00 15 Kab/K ota 0.00 100 0.00 15.00 Kab/ Kota - 33.33 0 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 10.11 Pemberdayaan Generasi Muda dalam Pelaksanaan Saka Bhakti Husada 45 Kab/K ota 231,500,200.00 15 Kab/Kota 231,500,200 15 Kab/K ota 364,200,000.00 15 Kab/K ota 0.00 100.00 0.00 15.00 Kab/ Kota - 33.33 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 10.12Orientasi Advokasi / Kemitraan bagi Kab/Kota dalam Mendukung GERMAS (DAK) 45 Kab/K ota 86,972,965.00 15 Kab/Kota 86,972,965 15 Kab/K ota 173,640,000.00 15 Kab/K ota 0.00 100.00 0.00 15.00 Kab/ Kota - 33.33 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan DaerahMobilisasi dan Penguatan UKBM di Kab/Kota Terlaksananya mobilisasi dan Penguatan UKBM di Kab/Kota 45 Kab/K ota 0 617,376,800.00 15 Kab/Kota 617,376,800 - 0 15 Kab/K ota 732,099,000.00 15 Kab/K ota 0.00 100.00 0.00 15.00 Kab/ Kota - 33.33 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 90.91 - 48.48 - Tinggi Tinggi Rendah Tinggi Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja TERINTEGRASI NYA POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT SULAW ESI UTARA 70.0% 1,727,169,282 Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja TERINTEGRASI NYA POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT SULAW ESI UTARA 75% 3,027,498,376 Peringkat Kinerja TERINTEGRASI NYA POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT SULAW ESI UTARA 100% 6,420,196,517 Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja TERW UJUDNYA KETERSEDIAAN INFRASTRUKTU R DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG SESUAI SPM KESEHATAN 100% (43 DOKUMEN PERENCANAA 2,607,857,617 Rata-rata Capaian Kinerja (%) Meningkatkan Perencanaan dan Pengembangan Program Dinas Kesehatan Daerah 100% dari 42 Laporan (LKIP, LAPORAN 785,866,272 Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja TERINTEGRASI NYA POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT 100% 1,318,004,755 Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Dinas Kesehatan Daerah NDEKS NILAI AKUNTABILIT AS KINERJA 5,962,301,904 Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Dinas Kesehatan Daerah Rata-rata Capaian Kinerja (%) Rp Rp Rp Rp. Rp Rp. Rp. Rp K Rp Rp. K Rp.K K 1100% 12 = 8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6+12 1600% K K Lokasi / Ket I II III IV Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Unit Perangkat Daerah Penanggung Kawab 1700% 800% 900% 1000% 15 = 14/5 x 100% 100% 200% 300% 400% 500% Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2020 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021) K Rp K K K K K 600% 600% 700% NO SASARAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020 Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019) Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) - 11Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Jumlah kab/kota yang melaksanakan pelayanan pencegahan dan penanggulangan 1 ############ #REF! 1 749,896,569 1,037,190,000.00 - 0.00 0.00 - 749,896,569 20.00 3.35 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 11.1Pelayanan Pencegahan dan Penangulangan penyakit menular pada masyarakat miskin Terlaksanannya Pelayanan Pencegahan dan Penangulangan penyakit menular pada masyarakat 200 Lokasi 0 681,664,190 60 Lolasi 192,826,385 0 63,350,785 60 Lolasi 130,000,000.00 60 Lolasi 0.00 100.00 0.00 60 Lolas i 63,350,785 30.00 9.29 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 11.2 Peningkatan SDM Program pengendalian zoonosis Meningkatnya SDM Program pengendalian zoonosis 640 Orang 0 1,488,014,190 0 Orang 190,217,800 0 132,461,000 1 Orang 121,720,000.00 0 Orang 0.00 0.00 0.00 0 Oran g 132,461,000 - 8.90 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 11.3Pelayanan Pencegahan dan deteksi dini Filariasis dan kecacingan terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan deteksi dini Filariasis dan kecacingan 5 Tahun 0 4,672,170,815 0 Tahun 47,222,800 - 1 Tahun 121,720,000.00 0 Tahu n 0.00 0.00 0.00 0 Tahu n - - - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 11.4Fasilitasi diseminasi Kabupaten Percontohan Pengendalian Rabies Terintegrasi Prosentase Kab/Kota eliminasi rabies 30 Kab/K ota 0 581,800,290 0 Kab/Kota 246,629,000 0 50,279,000 15 Kab/K ota 250,000,000.00 0 Kab/K ota 0.00 0.00 0.00 0 Kab/ Kota 50,279,000 - 8.64 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 11.5 Pembinaan Kabupaten Kota dalam pengendalian TB-HIV Setiap orang yang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. 600 Orang 0 873,944,190 15 Kab/Kota 342,592,948 15 Kab/K ota 102,612,548 15 Kab/K ota 300,000,000.00 15 Kab/K ota 0.00 100.00 0.00 15 Kab/ Kota 102,612,548 2.50 11.74 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 11.6 VCT Mobile/konseling dan pemeriksaan status HIV pada kelompok resiko tinggi 15 Kab/K ota 100,000,000.00 15 Kab/Kota 72,898,600 15 Kab/K ota 110,000,000.00 15 Kab/K ota 0.00 100.00 0.00 15 Kab/ Kota - 100.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 11.7 Pembinaan Kab/Kota dalam skrining Hepatitis B pada Ibu Hamil dan Kelompok beresiko Pembinaan Kab/Kota dalam skrining Hepatitis B pada Ibu Hamil dan Kelompok beresiko 15 Kab/K ota 109,770,000.00 15 Kab/Kota #REF! 15 Kab/K ota - 15 Kab/K ota 3,750,000.00 0 Kab/K ota 0.00 0.00 0.00 15 - 100.00 0.00 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 37.50 - 29.06 4.82 Sangat Rendah Sangat rendah Sangat Rendah Sangat rendah 12 Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM) Presentase Kab/Kota melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar pada 1 ############ #REF! 1 72,334,000 2,626,277,000.00 #### ### - 0.00 0.00 0.00 30.82 13.42 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 12.1 Pengadaan Logistik PPTM Prosentase desa/kelurahan yang melaksanakan monitoring FR.PTM melalui kegiatan Posbindu PTM 75 Kab/K ota 0 5,396,181,303 30 Kab/Kota 749,919,007 15 Kab/K ota - 15 Kab/K ota 808,793,000.00 15 Kab/K ota 0.00 100.00 0.00 30 Kab/ Kota - 40.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 12.2Penggerakan masyarakat dalam pengendalian penyakit tidak menular terlaksananya penggerakan masyarakat dalam pengendalian penyakit tidak menular - 0 #REF! 15 Kab/K ota 450,000,000.00 15 Kab/K ota 0.00 100.00 0.00 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 12.3 Deteksi Dini Kanker Jumlah perempuan usia 30-50 tahun yang di deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara 2370 Orang 0 438,492,131 1,625 Orang 160,517,700 ### Orang 23,228,000 1500 Orang 467,484,000.00 125 Orang 0.00 8.33 0.00 1,625 Oran g 23,228,000 68.57 5.30 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 12.4 Deteksi gangguan mental pada anak sekolah Terlaksananya Deteksi gangguan mental pada anak sekolah 500 Orang 0 775,155,131 200 Orang 76,903,600 ### - 100 Orang 450,000,000.00 100 Orang 0.00 100.00 0.00 200 Oran g - 40.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 12.5 Deteksi gangguan penglihatan pada anak sekolah terlaksananya Deteksi gangguan penglihatan pada anak sekolah 150 Orang 0 313,712,131 60 Orang 141,678,000 30 Orang 49,106,000 30 Orang 450,000,000.00O ra n ###O r a 30 Orang 0.00 100.00 0.00 60 Oran g 49,106,000 40.00 15.65 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 81.67 - 37.71 4.19 Tinggi Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 13 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Jumlah Kab/kota yang melaksanakan standarisasi pelayanan kesehatan 15 Kab/K ota 1 ############ 6,266,068,505.00 1 354,069,163 7,578,634,148.00 #### - 140,000.00 0.00 0.00 - 354,209,163 20.00 1.12 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 13.1 Penyusunan standar pelayanan kesehatan terlaksananya penyusunan standar pelayanan kesehatan 5 522,050,000.00 1 Puskesmas 107,777,000 1 tahun 277,625,000.00 1 Tahu n 0.00 100.00 0.00 1.00Pusk esma s - 20.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 13.2 Pembinaan Pendamping Akreditasi Puskesmas Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi atatu terakreditasi 150 Puske smas 0 122,939,148.00 60.00 Puskesmas 122,939,148.00 30 Puske smas 112,300,000.00 30 Puske smas 37,759,148.00 30 Puske smas 0.00 100.00 0.00 60.00Pusk esma s 112,300,000 40.00 91.35 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 13.3 Pemantapan Pemahaman Standar Akreditasi Bagi Puskesmas Adanya tempat pelayanan kesehatan yang memenuhi Standar 150 Puske smas 0 166,416,000.00 0.00 Puskesmas 166,416,000 0 - 1 Puske smas 1,800,000.00 ###P u s ###P u s 1 Puske smas 0.00 100.00 0.00 1.00Pusk esma s - 0.67 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 13.4 Pelaksanaan survei akreditasi Terpenuhinya standart yang ada di RS dan puskesmas 175 RS/PK M 0 5,868,936,357.00 60.00 Puskesmas 5,868,936,357 0 - 175 tahun 7,261,450,000.00 1 tahun ### ### 1 Tahu n 140,000.00 0.57 0.00 1.00 RS/P KM 140,000 0.57 0.00 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan DaerahPenerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 1 Keg 3,640,160,830Rp 1 3,239,555,604Rp ## -Rp 1,082,343,000Rp 1 Tahun 1,352,325,882.00 100.00 41.74 1 Bulan 1,352,325,882 100.00 0.37 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan DaerahPengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan 1 Keg 253,235,604Rp - 1 239,555,604Rp 1 tahun -Rp -Rp -Rp 238,094,708 1 Tahun 238,094,708.00 100.00 99.39 1 Bulan 238,094,708 100.00 94.02 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 1 Keg 166,773,636Rp - 1 -Rp 1 tahun -Rp -Rp -Rp 1 Tahun 0.00 0.00 0.00 1 Bulan - 100.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 1 Keg 3,220,151,590Rp - 1 3,000,000,000Rp 1 tahun ## -Rp 884,453,792Rp 1,765,321,503 1 Tahun 2,919,758,177.00 100.00 97.33 1 Bulan 2,919,758,177 100.00 90.67 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 100.00 98.36 100.00 92.35 Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat tinggi 14 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Presentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Faskes 1 ########### 8,569,166,210 1 6,766,480,000.00 6,741,011,788 0.00 0.00 0.00 - 6,766,480,000 3.74 3.83 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 14.1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terlaksanannya Pengadaan Obat- obatan buffer stock provinsi. 5 Tahun 0 11,238,063,994 2 Tahun 8,209,584,200.00 1 Tahun 2,744,400,000.00 1 Tahun 5,548,659,288.00 1 Tahu n 0.00 100.00 0.00 2 Tahu n 2,744,400,000 39.65 24.42 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 14.2Monev Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Distribusi Obat dan Alkes Peningkatan pelayanan di sarana kefarmasian dan distribusi obat, alkes 75 Kab/K ota 0 3,053,659,271 16 Kab/Kota 359,582,010.00 1 Kab/K ota 101,180,000.00 15 Kab/K ota 261,731,500.00 15 Kab/K ota 0.00 100.00 0.00 16 Kab/ Kota 101,180,000 21.32 3.31 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 14.4 Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Sarana Gudang Obat (DAK) Tersediannya Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Sarana Gedang Obat 5 Tahun 0 6,511,960,271 - 0 0.00 - Tahun 3,310,500,000.00 1 Tahun 930,621,000.00 1 Tahu n 0.00 100.00 0.00 1 Tahu n 3,310,500,000 20.00 50.84 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan DaerahPenyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat 1 Tahun 2,981,901,800.00 1 Tahun 11,160,368,468.00 1 tahun ### 1 Tahu n 11,160,368,468.00 100.00 100.00 1 Tahu n 100.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan DaerahDistribusi Alat Kesehatan , Obat , Vaksin , Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Tahun 2,981,901,800Rp 1 Tahun 38,742,000Rp ## 38,742,000.00 0.00 100.00 - Bulan 38,742,000 - 0.01 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Pengadaan Obat, Vaksin , Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Tahun 8,465,225,044Rp 1 Tahun 11,121,626,468Rp ## 11,121,626,468.00 0.00 100.00 - Bulan 11,121,626,468 - 1.31 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan DaerahPenerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan 1 Tahun #REF! Dinas Kesehatan DaerahPengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK 1 Tahun 300,800,000Rp 1 Tahun 300,733,300Rp -Rp -Rp 84,515,200Rp 216,218,100 1 Tahun 300,733,300.00 100.00 100.00 1 Bulan 300,733,300 100.00 99.98 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 125.00 100.00 70.24 25.33 Tinggi Tinggi Sangat Rendah Sangat Rendah - 15 Program penanggulangan wabah dan bencana Tertanganinya wabah dan bencana 5 Tahun 747,579,300.00 ############ 56,781,477,795.00 1 Tahun 57,209,133,200.00 - 0.00 0.00 0.00 40.00 0.38 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 15.1 Pengendalian vektor penyakit bersumber binatang (Fogging, PSN, Indoor Residual Spraying) terlalsanannya Pengendalian vektor penyakit bersumber binatang (Fogging, PSN, Indoor 5 Tahun 307,894,500.00 1 Tahun 108,735,295 - - 1 Tahun 307,894,500.00 1 Tahun 0.00 100.00 0.00 1.00 Tahu n - 20.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 15.2 Pengadaan vaksin dan logistik penyakit menular tersedianya vaksin dan logistik penyakit menular 5 Tahun 220,020,000.00 1 Tahun 740,000 - - 1 Tahun 220,020,000.00 1 Tahun 0.00 100.00 0.00 1.00 Tahu n - 20.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 15.3 Workshop penanggulangan krisis kesehatan terlaksananya workshop penanggulangan krisis kesehatan 5 Tahun 39,999,800.00 1 Tahun 22,303,200 - - 1 Tahun 39,999,800.00 1 Tahun 0.00 100.00 0.00 1.00 Tahu n - 20.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 15.4Pengadaan Logistik krisis kesehatan (Boot, sarung tangan, masker, helm, emergencykit, tersedianya logistik krisis kesehatan (Boot, sarung tangan, masker, helm, emergencykit, 5 Tahun ############## 1 Tahun 56,611,553,900 - - 1 Tahun 56,611,553,900.00 1 Tahu n 0.00 100.00 0 1.00 Tahu n - 20.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja TERW UJUDNYA AKSES TERHADAP KUALITAS PELAYANAN SESUAI SPM KESEHATAN TERW UJUDNYA KETERSEDIAAN INFRASTRUKTU R DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG SESUAI SPM KESEHATAN 5,584,115,360 Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja TERW UJUDNYA AKSES TERHADAP KUALITAS PELAYANAN SESUAI SPM KESEHATAN 100% 31,506,281,570 Peringkat Kinerja TERW UJUDNYA MASYARAKAT SULAW ESI UTARA YANG MEMILIKI USIA HARAPAN HIDUP YANG PANJANG 80% 6,923,540,697 Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja TERW UJUDNYA MASYARAKAT SULAW ESI UTARA YANG MEMILIKI USIA HARAPAN HIDUP YANG PANJANG 15 Kab/Kota 10,701,484,034 Rata-rata Capaian Kinerja (%) Rp Rp Rp Rp. Rp Rp. Rp. Rp K Rp Rp. K Rp.K K 1100% 12 = 8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6+12 1600% K K Lokasi / Ket I II III IV Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Unit Perangkat Daerah Penanggung Kawab 1700% 800% 900% 1000% 15 = 14/5 x 100% 100% 200% 300% 400% 500% Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2020 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021) K Rp K K K K K 600% 600% 700% NO SASARAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020 Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019) Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) 15.5 Perjalanan dinas dalam rangka rapid health assesment saat bencana Perjalanan dinas dalam rangka rapid health assesment saat bencana 5 Tahun 100,000,000.00 1 Tahun 38,145,400 - 9,000,000 1 Tahun 29,665,000.00 1 Tahu n 0.00 100.00 0.00 1.00 Tahu n 9,000,000 20.00 9.00 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 100.00 - 20.00 1.80 Tinggi Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah - 16 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Setiap Bayi Baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard (SPM 1 ############ 916,409,150.00 1 270,200,000.00 1,188,208,200.00 - 0.00 #DIV/0! 0.00 - 270,200,000 19.04 4.31 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 16.1 Orientasi Konseler sebaya / Kader Kesehatan remaja 15 Kab/K ota 200,000,000.00 15 Kab/Kota 100,823,100.00 0.00 15 Kab/K ota 122,150,000.00 15 Kab/K ota 0.00 100.00 0.00 15 Kab/ Kota - 100.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 16.2Penguatan Panti/Lembaga Kesejahteraan sosial anak (LKSA), Lembaga penyelenggara 15 Kab/K ota 205,580,000.00 15 Kab/Kota 130,020,000.00 0.00 15 Kab/K ota 405,580,000.00 15 Kab/K ota 0.00 100.00 0.00 15 Kab/ Kota - 100.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 16.3 Penguatan Model Sekolah/Madrasah sehat 15 Kab/K ota 116,350,000.00 15 Kab/Kota 73,743,950.00 0.00 15 Kab/K ota 116,350,000.00 15 Kab/K ota 0.00 100.00 0.00 15 Kab/ Kota - 100.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 16.4 Penanganan Program Kesehatan mental anak kurang mampu dan miskin Penanganan Kesehatan mental anak kurang mampu dan miskin 15 Kab/K ota 362,264,000.00 - 0.00% 362,264,000.00 119,200,000.00 15 Kab/K ota 269,859,000.00 15 Kab/K ota 0.00 100.00 0.00 119,200,000 - 32.90 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 16.5 Scrinning Bayi Baru Lahir Keluarga Miskin Setiap bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 5000 Bayi 0 168,803,900.00 2,000 Bayi 168,803,900.00 ## Bayi 151,000,000.00 1000 Bayi 17,819,200.00 1000 Bayi 0.00 100.00 0.00 2,000 Bayi 151,000,000 40.00 89.45 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 16.6 Penguatan Kab/Kota dalam membina Posyandu Remaja Jaminan Kesehatan bagi anak panti 1,255 Anak 0 136,300,000.00 15 Anak 7,118,000.00 - 0.00 15 Kab/K ota 136,300,000.00 15 Kab/K ota 0.00 100.00 0.00 15 Anak - 1.20 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 16.7Koordinasi LP/LS, Organisasi profesi terkait kesehatan anak usia sekolah dan remaja Terlaksananya Bimbingan Teknis terhadap pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja 75 Kab/K ota 0 120,150,000.00 15 Kab/Kota 73,636,200 - 0 - 15 Kab/K ota 120,150,000.00 15 Kab/K ota 0.00 100.00 0.00 15 Kab/ Kota - 20.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 100.00 - 51.60 17.48 Tinggi Tinggi Rendah Rendah - 17 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Lansia 1 ############ 2,385,989,248.00 1 740,010,000.00 1,658,075,000.00 - 0.00 0.00 0.00 740,010,000 20.00 20.86 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 17.1 Jambore Lansia Meningkatnya cakupan pelayanan kepada Lansia 3750 Orang 0 2,666,724,380 1,500 Orang 651,950,000.00 ## Orang 351,950,000.00 750 Orang 300,000,000.00 750 Orang 0.00 100.00 0.00 1,500 Oran g 351,950,000 40.00 13.20 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 17.2 Pelayanan pemeliharaan Kesehatan bagi Lansia Pelayanan pemeliharaan Kesehatan bagi Lansia 15 Kab/K ota 1,734,039,248.00 - 0 1,734,039,248.00 15 Kab/K ota 388,060,000.00 15 Kab/K ota 1,358,075,000.00 15 Kab/K ota 0.00 100.00 0.00 15 388,060,000 100.00 22.38 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 66.67 - 46.67 17.79 Tinggi rendah Tinggi rendah 18 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (SPM #REF! 1,314,309,000.00 1,236,397,150.00 #### ### -Rp - #VALUE! 0.00 #VALUE! #VALUE! 10.00 15.92 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 18.1Peningkatan kapasitas petugas KIA dalam deteksi resiko ibu hamil Peningkatan kapasitas petugas KIA dalam deteksi resiko ibu hamil 15 Kab/K ota 83,250,000.00 0.00 0.00 #REF! 15 Kab/K ota 83,250,000.00 15 Kab/K ota 439,739,150.00 ### ###K a b -Rp 0 Kab/K ota 0.00 0.00 0.00 0 - - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 18.2 Penguatan sistem rujukan maternal neonatal terlaksanannya penguatan sistem rujukan maternal neonatal 15 Kab/K ota 1.00 0.00 0.00 #REF! 15 Kab/K ota 0.00 15 Kab/K ota 143,954,000.00 ### ###K a b -Rp 0 Kab/K ota 0.00 0.00 0.00 0 - - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 18.4 Orientasi Maternal Death Notification (MDN) Terlaksananya Orientasi Maternal Death Notification (MDN) 20 Regio nal 0 1,549,655,511 8.00 Regional #REF! 4 Region al 0.00 4 Regio nal 117,654,000.00 Kab/Kota ###K a b ###K a b -Rp 4 Regio nal 0.00 100.00 0.00 8 Regi onal 0 40.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 18.5Penguatan kesehatan reproduksi catin / Lapas Dewasa / Penyandang disabilitas dewasa/ terlaksananya penguatan kesehatan reproduksi catin / Lapas Dewasa / Penyandang 20 1 0.00 0% #REF! 4 4 412,800,000.00 ###K a b ###K a b -Rp 4 Regio nal 0.00 100.00 0.00 8 Regi onal 0 40 0 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 18.6Koordinasi penguatan penggunaan buku KIA bagi kader kesehatan dan Ormas terlaksananya koordinasi penguatan penggunaan buku KIA bagi kader kesehatan dan Ormas 75 Kab/K ota 0 1,613,857,511 8.00 Regional #REF! 15 Kab/K ota 0.00 15 Kab/K ota 122,250,000.00 Kab/Kota ###K a b ###K a b -Rp 15 Kab/K ota 0.00 100.00 0.00 30 Kab/ Kota 0 40.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 50.00 - 20.00 - tinggi Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 19 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Miningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat 1 ############ 43,663,118,233.00 1 1,455,995,000.00 45,728,944,737.00 #### ### -Rp - 0.00 0.00 - 1,455,995,000 0.63 0.60 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 19.1 Penambahan daya tahan tubuh laboran Adanya penambahan daya tahan tubuh laboran 1.00 Tahun 123,286,000.00 1 Tahun 74,440,000.00 1 Tahun 74,903,100.00 1 Tahu n 0.00 100 0.00 1.00 Tahu n - 100.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 19.3 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan terlaksananya monitoring, Evaluasi dan pelaporan 15 Kab/k ota 64,885,000.00 15.00 Orang 64,306,700.00 15 Kab/K ota 64,885,000.00 15 Kab/K ota 0.00 100 0.00 15.00 Oran g - 100.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 19.6 Pertemuan Validasi data RS dan SIRS Adanya data dari setiap RS yang ada di Kab/Kota 270 Orang 0 22,644,000.00 2.00 Orang 14,160,800.00 1 Tahun 0.00 1 Orang 14,160,800.00 1 Orang 0.00 100 0.00 2.00 Oran g - 0.74 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 19.7 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Terlaksananya pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 5 Tahun 4,231,263,750.00 2.00 Tahun 2,720,366,320.00 1 Tahun 0.00 1 3,844,013,750.00 #### 1 Tahu n 14,160,800.00 100 0.37 2.00 Tahu n 14,160,800 40.00 0.33 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 19.8 Akreditasi rumah sakit/ Laboratorium kesehatan Terlaksananya akreditasi rumah sakit/ Laboratorium kesehatan 5 Tahun 0 758,662,760.00 2.00 Tahun 177,838,700.00 1 Tahun 0.00 1 Tahun 714,128,575.00 1 Tahu n 0.00 100.00 0.00 2.00 Tahu n - 40.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 19.9 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Tersedianya Jaminan Kesehatan Nasional 5 Tahun 0 ############## 2.00 Tahun 39,336,001,975.00 1 Tahun 0.00 1 Tahun 40,436,113,112.00 1 Tahu n 0.00 100.00 0.00 2.00 Tahu n - 40.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 19.1 Pelayanan kesehatan medical centre event-event daerah, nasional dan internasional terlaksananya pelayanan kesehatan medical centre event- event daerah, nasional dan 5 Tahun 0 248,686,000.00 2.00 Tahun 51,198,200.00 1 Tahun 0.00 1 Tahun 58,026,200.00 1 Tahu n 0.00 100.00 0.00 2.00 Tahu n - 40.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 19.11 Pengadaan alat/bahan ketrampilan pasien jiwa Tersedianya alat/bahan ketrampilan pasien jiwa 5 Tahun 0 60,000,000.00 2.00 Tahun 59,948,738.00 1 Tahun 0.00 1 Tahun 60,000,000.00 1 Tahu n 0.00 100.00 0.00 2.00 Tahu n - 40.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 19.12 Home visit dan pemulangan pasien jiwa Terlaksananya home visit dan pemulangan pasien jiwa 5 Tahun 0 113,475,000.00 2.00 Tahun 113,367,600.00 1 Tahun 0.00 1 Tahun 113,475,000.00 -Rp 1 Tahu n 0.00 100.00 0.00 2.00 Tahu n - 40.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 1'9.12Fasilitasi pelayanan kesehatan di DTPK (Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan) Terlaksananya pelayanan kesehatan bergerak bagi masyarakat yang ada di DTPK 50 Desa 0 650,000,000.00 15.00 Desa 609,117,400.00 10 Desa 476,500,000.00 10 Desa 132,617,400.00 Desa ### 5 Desa 0.00 50.00 0.00 15.00 Desa 476,500,000 30.00 73.31 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 1'9.13 Pelayanan Kesehatan, Pengobatan Gratis Bagi Masyarakat Miskin Masyarakat mendapat Pelayanan dan Pengobatan Gratis oleh tim medis dan paramedis dari dinas 150 Desa 0 442,371,800.00 2.00 Tahun 442,371,800.00 30 Desa 225,750,000.00 30 Desa 216,621,800.00 Desa ### 15 Desa 0.00 50.00 0.00 45.00 Desa 225,750,000 30.00 51.03 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 90.91 0.03 45.52 11.33 Tinggi sangat rendah rendah Sangat rendah 20 Program Kemitraan peningkatan Pelayanan Kesehatan Meningkatnya pelayanan kesehatan - ############ 14,061,806,602 - - 15,148,906,240.00 #### ### - 0.00 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 20.1 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis Meningkatnya kemitraan kualitas dokter dan paramedis 5 Tahun 0 5,676,202,900.00 3 Tahun 5,676,202,900 - - 1 Tahun 5,889,000,000.00 1 Tahu n 0.00 100.00 0.00 3.00 Tahu n - 60 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 20.2Kemitraan pengobatan bagi Pasien kurang mampu dan miskin pengobatan bagi Pasien kurang mampu dan miskin 5 Tahun 8,353,263,002.00 3 Tahun 8,353,263,002 1 Tahun 8,868,560,640.00 1 Tahu n 0.00 100 0.00 3.00 Tahu n - 60 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Pelatihan Petugas JKN Pelatihan Petugas JKN 5 Tahun 0 32,340,700.00 3 Tahun 32,340,700 - - 1 Tahun 391,345,600.00 1 Tahu n 0.00 100.00 0.00 3.00 Tahu n - 60 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 100.00 - 60.00 - Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 21 Program Kesehatan Haji Presentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji 1 #REF! 1 23,124,000.00 0.00 #### ### -Rp 0.00 - 0.00 23,124,000 20.00 20.15 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan DaerahSurveilans terhadap K3JH di Puskesmas Surveilans terhadap K3JH di Puskesmas 15 30,000,000 0.90 Kab/Kota #REF! 15 Kab/K ota 13,124,000.00 15 Kab/K ota 0.00 0 Kab/Kota ### ### -Rp - - 0.00 0.00 #DIV/0! 0.90 Kab/ Kota 13,124,000 6 44% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan DaerahEvaluasi Kesehatan Haji bidang Kesehatan Diembarkasi Haji Balikpapan Evaluasi Kesehatan Haji bidang Kesehatan Diembarkasi Haji Balikpapan 3 25,000,000 0.00 #REF! 1 Orang 10,000,000.00 1 Orang 0.00 0 Orang O r a -Rp - - Orang 0.00 0.00 #DIV/0! 1.00 Oran g 10,000,000 33 40% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah - - 19.67 0.42 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah - 22 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesehatan 0.00 630,001,746.00 99,510,000.00 - 0.00 #DIV/0! 0.00 630,001,746 5.00 22.51 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 22.1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring dan Evaluasi Tenaga kesehatan 35 Kab/K ota 0 289,943,129 - 0.00 #REF! 15 Kab/K ota 0.00 15 Kab/K ota 99,510,000.00 15 Kab/K ota 0.00 100.00 0.00 30.00 Kab/ Kota - 86 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan DaerahPengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 15 Kab/Ko ta 15 Kab/Ko ta 334,430,240.00 0.00 -Rp Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan DaerahPeningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 15 Kab/Ko ta 403,360,477Rp Kab/Ko ta 0.00 15 Kab/Ko ta 334,430,239Rp 0.00 -Rp 15 Kab/Ko ta 288,552,600 15 Kab/K ota 288,552,600.00 100.00 86.28 15 Kab/ Kota 288,552,600 100.00 72% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 15 Kab/Ko ta 154,613,094Rp Kab/Ko ta 0.00 15 Kab/Ko ta 1Rp 0.00 -Rp 15 Kab/Ko ta 15 Kab/K ota 1.00 100.00 100.00 15 Kab/ Kota 1 100.00 0% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 100.00 62.09 95.24 1 Tinggi Sangat Rendah Tinggi Sangat Rendah - 23 Program Surveilans dan Imunisasi 15 Kab/Kota 122,502,800.00 15 Kab/K ota 516,160,000.00 15 Kab/K ota 11,667,401,000 - - 0.00 0.00 0.00 - 516,160,000 40.00 9.51 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah TERW UJUDNYA MASYARAKAT SULAW ESI UTARA YANG MEMILIKI USIA HARAPAN HIDUP YANG PANJANG 85% 4,482,550,891 Peringkat Kinerja TERSEDIANYA SDM KESEHATAN/ TENAGA MEDIS YANG BERKOMPETEN SI DAN PROFESIONAL DAN 75 dokter,perawat ,bidan 2,669,459,465 Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja TERSEDIANYA SDM KESEHATAN/ TENAGA MEDIS YANG BERKOMPETEN SI DAN 15 Kab/Kota 267,476,349 Rata-rata Capaian Kinerja (%) 90% 268,455,041,355 Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja TERW UJUDNYA KETERSEDIAAN INFRASTRUKTU R DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG SESUAI SPM KESEHATAN 5 - Peringkat Kinerja TERKENDALINY A KEMATIAN IBU MELAHIRKAN DAN KEMATIAN ANAK/BALITA 84% 3,163,513,022 Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja TERKENDALINY A KEMATIAN IBU MELAHIRKAN DAN KEMATIAN ANAK/BALITA 15 Kab/Kota 4,959,596,520 Rata-rata Capaian Kinerja (%) TERW UJUDNYA AKSES TERHADAP KUALITAS PELAYANAN SESUAI SPM KESEHATAN Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja TERKENDALINY A KEMATIAN IBU MELAHIRKAN DAN KEMATIAN ANAK/BALITA 88% 5,202,043,497 Rp Rp Rp Rp. Rp Rp. Rp. Rp K Rp Rp. K Rp.K K 1100% 12 = 8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6+12 1600% K K Lokasi / Ket I II III IV Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Unit Perangkat Daerah Penanggung Kawab 1700% 800% 900% 1000% 15 = 14/5 x 100% 100% 200% 300% 400% 500% Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2020 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021) K Rp K K K K K 600% 600% 700% NO SASARAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020 Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019) Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) 23.1 Pelayanan Imunisasii bagi balita dan anak sekolah Terlaksananya Imunisasi bagi Balita dan Anak Sekolah 2250 Orang 0 3,591,132,791 900 Orang 20,661,200.00 ## Orang 0.00 450 Orang 78,840,000.00 450 Orang 0.00 100.00 0.00 900 Oran g - 40.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 23.2 Pelaksanaan Verifikasi sinyal kewaspadaan dini dan PIE Tertanganinya KLB <24 jam 75 Kab/Kota0 148,367,500 30 Kab/Kota 81,180,400.00 15 Kab/K ota 58,460,000.00 15 Kab/K ota 40,300,000.00 15 Kab/K ota 0.00 100.00 0.00 30 Kab/ Kota 58,460,000 40.00 39.40 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 23.3 Penyelidikan Epidemiologi (PE) KLB dan wabah serta PIE Tertanganinya KLB <24 jam 75 Kab/Kota0 20,623,193,769 900 Orang 20,661,200.00 0 0.00 15 Kab/K ota 11,548,261,000.00 15 Kab/K ota 0.00 100 0.00 15 Kab/ Kota - 20.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 100 - 33 13.13 Tinggi Sangat Rendah Rendah Sangat Rendah 24 Program JKN Jumlah Kab/Kota yang mencapai Universal Coverage 24,820,146,000.00 24,820,146,000.00 18,360,126,195.00 - 0.00 0.00 0.00 24,820,146,000 1983% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 24.1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan program sesuai perencanaan 75 Kab/K ota 0 522,484,671 30 0 315,543,700.00 15 Kab/K ota 145,050,000.00 15 Kab/K ota 175,650,000.00 15 Kab/K ota 0.00 100.00 0.00 30 145,050,000 40.00 27.76 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 24.2 Advokasi menuju Universal Health Coverage Advokasi menuju Universal Health Coverage 45 65,000,000,000 30 0 42,679,364,300.00 15 Kab/K ota 24,536,267,000.00 15 Kab/K ota 18,144,476,395.00 15 Kab/K ota 0.00 100.00 0.00 30 24,536,267,000 66.67 37.75 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 24.3 Penanganan sengketa JKN terlaksananya Penanganan sengketa JKN 45 Kab/K ota 0 53,000,000 30 0 315,543,700.00 0.00 15 Kab/K ota 39,999,800.00 15 Kab/K ota 0.00 100.00 0.00 15 - 33.33 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 100.00 - 46.67 21.84 Tinggi Tinggi Rendah Rendah - 25 Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga Jumlah Kabupaten Kota yang melaksanakan Program PIS-PK 297,305,200.00 184,969,000.00 206,700,000.00 - 0.00 0.00 0.00 184,969,000 24% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 25.1Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggungjawab Program Keluarga Kabupaten/Kota Adanya penanggungjawab untuk pendataan Keluarga Sehat di Kabupaten/Kota 45 Kab/K ota 0 475,719,438 30 Kab/Kota 297,305,200.00 15 Kab/K ota 108,564,000.00 15 Kab/K ota 206,700,000.00 15 Kab/K ota 0.00 100.00 0.00 30 Kab/ Kota 108,564,000 66.67 22.82 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 100.00 - 66.67 22.82 Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi - 26 PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA KETERSEDIAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 1,028,800,779 - 65,113,600.00 - 352,000,000.00 3 240,300,000.00 #### - 0.00 0.00 0.00 0 Kab/ Kota - - - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 26.1 Sosialisasi penyakit akibat kerja (PAK) (DAK) Terlaksanannya sosialisasi penyakit akibat kerja (PAK) (DAK) 45 Kab/K ota 0 120,150,000.00 30 Kab/Kota 65,113,600.00 - 0.00 15 Kab/K ota 120,150,000.00 15 Kab/K ota 0.00 100.00 0.00 30 Kab/ Kota - 66.67 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 26.2 Penguatan Pos UKK, GP2SP, K3, Perkantoran, K3 Fasyankes (DAK) Terlaksananya penguatan Pos UKK, GP2SP, K3, Perkantoran, K3 Fasyankes (DAK) 45 Kab/K ota 0 120,150,000.00 - Kab/Kota 0.00 - 0.00% 0.00 15 Kab/K ota 120,150,000.00 15 Kab/K ota 0.00 100.00 0.00 30 Kab/ Kota - 66.67 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 100.00 - 66.67 - Tinggi Sangat Rendah Tinggi Sangat Rendah 27 Program Pelayanan Umum Kesehatan Poliklinik Jumlah pasien yang mendapat pelayanan kesehatan di poliklinik 1,407,704,549.00 202,161,000.00 1,350,346,600.00 - 0.00 0.00 0.00 0.65 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 27.1 Pelayanan Umum Kesehatan Poliklinik Terlaksananya Pelayanan kesehatan pada keadaan darurat bencana 45 Kab/K ota R p 1,407,704,549 24 Kab/Kota 1,407,704,549.00 12 Bulan 202,161,000.00 12 Bulan 1,350,346,600.00 12 Bulan 0.00 100.00 0.00 24 Kab/ Kota 202,161,000 53.33 14.36 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 100.00 - 53.33 14.36 Tinggi Tinggi Rendah Tinggi 28 Program Dukungan Manajement Jumlah pasien yang mendapat pelayanan kesehatan di poliklinik 1,138,909,402.00 202,161,000.00 1,175,836,600.00 #### ### - 0.00 0.00 0.00 0.65 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 28.1Mengikuti Pertemuan Pusat atau Konsultasi DAK Program Kesmas (DAK) Terlaksananya Pelayanan kesehatan pada keadaan darurat bencana 60 Bulan R p 681,268,208 12 Bulan 320,781,742.00 12 Bulan 202,161,000.00 12 Bulan 60,200,000.00 3 bulan ###B ul a ### B u 12 Bulan 0.00 100.00 0.00 12 Bula n 202,161,000 20.00 29.67 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 28.2Pembinaan, Supervisi Teknik Program dan Pemanfaatan Dana BOK Lingkup Provinsi, Kab/Kota 2 Kegiat an R p 129,736,600 2 Kab/Kota 129,736,600.00 1 Kegiat an 1 kegiat an 129,736,600.00 1 kegiat an 0.00 100.00 0.00 2 Kab/ Kota - 100.00 - 28.3Pertemuan Koordinasi Perencanaan Program dan Pemanfaatan Dana BOK Lingkup 2 Kegiat an R p 315,215,560 2 Kab/Kota 315,215,560.00 1 Kegiat an 1 kegiat an 384,600,000.00 1 kegiat an 0.00 100.00 0.00 2 Kab/ Kota - 100.00 - 28.4 Pertemuan Koordinasi Teknis Program (DAK) 2 Kegiat an R p 95,223,500 2 Kab/Kota 95,223,500.00 1 Kegiat an 1 kegiat an 256,700,000.00 1 kegiat an 0.00 100.00 0.00 2 Kab/ Kota - 100.00 - 28.5Pertemuan Pemantauan Evaluasi Program dan Pemanfaatan Dana BOK Lingkup Provinsi /Kab/Kota 2 Kegiat an R p 277,952,000 2 Kab/Kota 277,952,000.00 1 Kegiat an 1 kegiat an 344,600,000.00 1 kegiat an 0.00 100.00 0.00 2 Kab/ Kota - 100.00 - 100.00 - 84.00 5.93 Tinggi Tinggi Sangat Rendah 29 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah sakit/rumahsakit jiwa/ rumah Jumlah pasien yang mendapat pelayanan kesehatan di poliklinik 325,331,217,883.00 202,161,000.00 428,661,226,425.00 #### ### - 0.00 0.00 0.00 0.65 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 29.1 Rehabilitasi bangunan rumah sakit Terlaksananya Pelayanan kesehatan pada keadaan darurat bencana 60 Bulan R p 681,268,208 24 Kab/Kota 593,634,557.00 12 Bulan 202,161,000.00 12 Bulan 396,247,400.00 12 Bulan 0.00 100.00 0.00 24 Kab/ Kota 202,161,000 40.00 29.67 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 29.2 Pengadaan Obat-obatan rumah sakit 24 Bulan 2,458,560,683 24 Kab/Kota 2,458,560,683.00 12 Bulan 12 Bulan 2,530,500,000.00 12 Bulan 0.00 100.00 0.00 24 Kab/ Kota - 100.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 29.3 Pengadaan Perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur,ruang, pasien,laundry, ruang tunggu 24 Bulan 229,913,100 24 Kab/Kota 229,913,100.00 12 Bulan 12 Bulan 260,690,000.00 12 Bulan 0.00 100.00 0.00 24 Kab/ Kota - 100.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 29.4 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 24 Bulan 2,989,997,771 24 Kab/Kota 2,989,997,771.00 12 Bulan 12 Bulan 3,038,003,000.00 12 Bulan 0.00 100.00 0.00 24 Kab/ Kota - 100.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 29.5 Pembangunan Rumah Sakit 24 Bulan 274,904,888,830 24 Kab/Kota 274,904,888,830.00 12 Bulan 12 Bulan 373,844,694,777.00 12 Bulan 0.00 100.00 0.00 24 Kab/ Kota - 100.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 29.6 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 24 Bulan 6,097,224,348 24 Kab/Kota 6,097,224,348.00 12 Bulan 12 Bulan 6,968,099,153.00 12 Bulan 0.00 100.00 0.00 24 Kab/ Kota - 100.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 29.7 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) 24 Bulan 34,683,441,594 24 Kab/Kota 34,683,441,594.00 12 Bulan 12 Bulan 34,690,873,027.00 12 Bulan 0.00 100.00 0.00 24 Kab/ Kota - 100.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 29.8 Pengadaan Prasarana Rumah Sakit (DAK) 24 Bulan 3,356,305,000 24 Kab/Kota 3,356,305,000.00 12 Bulan 12 Bulan 3,500,000,000.00 12 Bulan 0.00 100.00 0.00 24 Kab/ Kota - 100.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 29.9 Penyelenggaran Rapat Koordinasi (penugasan) 2 Kegiat an 17,252,000 2 Kab/Kota 17,252,000.00 1 Kegiat an 1 Kegiat an 27,690,493.00 1 Kegiat an 0.00 100.00 0.00 2 Kab/ Kota - 100.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 29.11 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Batuan Pemerintah) 24 Bulan 3404428575 0 0 - 12 Bulan 12 Bulan 3,404,428,575.00 12 Bulan 0.00 100.00 0.00 24 Kab/ Kota - 100.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan DaerahPenyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 80,007,896,539.00 Bulan 144,700,115,238.00 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 12 Bulan 1Rp Bulan 12 Bulan 39,181,993,905Rp -Rp 12 Bulan - 12 Bulan 0.00 100.00 0 12 Bulan - 100.00 0% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Bulan 21,719,713,261Rp Bulan 12 Bulan 21,719,713,261Rp -Rp -Rp -Rp 12 Bulan 12 Bulan 0.00 100.00 0.00 12 Bulan - 100.00 0% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 12 Bulan 88,000,000Rp Bulan 12 Bulan 88,000,000Rp -Rp -Rp -Rp 12 Bulan 87,013,000 12 Bulan 87,013,000.00 100.00 98.88 12 Bulan 87,013,000 100.00 99% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan , Kesehatan 12 Bulan 31,565,130,092Rp Bulan 12 Bulan 29,319,320,797Rp -Rp -Rp -Rp 12 Bulan 22,396,682,594 12 Bulan 22,396,682,594.00 100.00 76.39 12 Bulan 22,396,682,594 100.00 71% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya 12 Bulan 2,981,901,800Rp 2,981,901,800Rp -Rp -Rp -Rp 12 Bulan 247,827,200 12 Bulan 247,827,200.00 8.31 247,827,200 8% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Pengadaan Obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya 12 Bulan 8,465,225,044Rp 36,378,401,159Rp -Rp -Rp -Rp 12 Bulan 35,114,534,453 12 Bulan 35,114,534,453.00 96.53 35,114,534,453 415% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Pengadaan dan pemeliharaan alat-alat kesehatan/peralatan laboratorium kesehatan 12 Bulan 1,415,790,853Rp 1,258,648,828Rp -Rp -Rp -Rp 12 Bulan 1,157,123,345 12 Bulan 1,157,123,345.00 91.93 1,157,123,345 82% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Pemeliharaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan 12 Bulan 10,995,958,675Rp 10,995,958,675Rp -Rp -Rp -Rp 12 Bulan 10,385,011,348 12 Bulan 10,385,011,348.00 94.44 10,385,011,348 94% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Pemeliharaan sarana fasilitas layanan kesehatan 12 Bulan 964,344,000Rp 964,344,000Rp -Rp -Rp -Rp 12 Bulan 948,437,164 12 Bulan 948,437,164.00 98.35 948,437,164 98% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 12 Bulan 1,811,832,813Rp Bulan 12 Bulan 1,811,832,813Rp -Rp -Rp -Rp 12 Bulan 1,811,475,795 12 Bulan 1,811,475,795.00 100.00 99.98 12 Bulan 1,811,475,795 100.00 100% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 62.50 27.70 60.00 1.64 Tinggi Tinggi Sangat Rendah 30Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit Jumlah pasien yang mendapat pelayanan kesehatan di poliklinik 1,435,145,732.00 202,161,000.00 1,557,489,500.00 - 0.00 0.00 0.00 0.65 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 30.1 Pemeliharaan rutin/ berkala alat alat kesehatan rumah sakit Terlaksananya Pelayanan kesehatan pada keadaan darurat bencana 60 Bulan R p 851,783,000 48 Bulan 851,783,000 12 Bulan 202,161,000.00 12 Bulan 771,554,000.00 12 Bulan 0.00 100.00 0.00 48 Bula n 202,161,000 80.00 23.73 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 30.2 Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi pengolahan air limbah rumah sakit 24 Bulan 240,966,334 24 Bulan 240,966,334 12 Bulan 12 Bulan 241,000,000.00 12 Bulan 0.00 100.00 0.00 24 Bula n - 100.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 0 681,268,208 Peringkat Kinerja 0 681,268,208 Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja 0 681,268,208 Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja TERW UJUDNYA AKSES TERHADAP KUALITAS PELAYANAN SESUAI SPM KESEHATAN 100% Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja TERW UJUDNYA AKSES TERHADAP KUALITAS PELAYANAN 0 681,268,208 Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja TERSEDIANYA SDM KESEHATAN/ TENAGA MEDIS YANG 15 Kab/Kota 781,339,438 Rata-rata Capaian Kinerja (%) TERW UJUDNYA MASYARAKAT SULAW ESI UTARA YANG MEMILIKI USIA HARAPAN HIDUP YANG PANJANG Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja TERW UJUDNYA AKSES TERHADAP KUALITAS PELAYANAN SESUAI SPM KESEHATAN 15 Kab/Kota 1,251,841,342 Rp Rp Rp Rp. Rp Rp. Rp. Rp K Rp Rp. K Rp.K K 1100% 12 = 8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6+12 1600% K K Lokasi / Ket I II III IV Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Unit Perangkat Daerah Penanggung Kawab 1700% 800% 900% 1000% 15 = 14/5 x 100% 100% 200% 300% 400% 500% Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2020 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021) K Rp K K K K K 600% 600% 700% NO SASARAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020 Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019) Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) 30.3 Pemeliharaan rutin berkala mobil ambulance / jenazah 24 Bulan 342,396,398 24 Bulan 342,396,398 12 Bulan 12 Bulan 544,935,500.00 12 Bulan 0.00 100.00 0.00 24 Bula n - 100.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 50.00 - 46.67 7.91 Tinggi Rendah Tinggi Rendah 31 Program Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jumlah pasien yang mendapat pelayanan kesehatan di poliklinik 33,514,740,203.00 202,161,000.00 43,906,282,000.00 #### ### -Rp - 0.00 0.00 0.00 0.65 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 31.1 Peningkatan kesehatan masyarakat Terlaksananya Pelayanan kesehatan pada keadaan darurat bencana 60 Bulan R p 1,104,570,952 48 Bulan 1,104,570,952.00 12 Bulan 202,161,000.00 12 Bulan 906,282,000.00 12 Bulan 0.00 100.00 0.00 48 Bula n 202,161,000 80.00 18.30 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 31.2 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional 24 Bulan 32,410,169,251 24 Bulan 32,410,169,251.00 12 Bulan 12 Bulan 43,000,000,000.00 12 Bulan 0.00 100.00 0.00 24 Bula n - 100.00 - Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 100.00 - 90.00 9.15 Tinggi Sangat Rendah Tinggi Sangat Rendah 32 Program Peningkatan Kualitas Laboratorium Jumlah pasien yang mendapat pelayanan kesehatan di poliklinik 267,009,800.00 202,161,000.00 64,885,000.00 #### ### -Rp - 0.00 0.00 0.00 0.65 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 32.1 Monitoring , Evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Pelayanan kesehatan pada keadaan darurat bencana 60 Bulan R p 681,268,208 24 Kab/Kota 267,009,800.00 12 Bulan 202,161,000.00 12 Bulan 64,885,000.00 3 12 Bulan 0.00 100.00 0.00 24 Kab/ Kota 202,161,000 40.00 29.67 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan DaerahPenyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi 60,008,625.00 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan DaerahPengeloaan Sistem Informasi Kesehatan 12 60,008,625.00 12 Bulan 60,008,625.00 - ### ### -Rp 12 Bulan 58,968,500.00 100 98.27 12 Kab/ Kota 58,968,500 100.00 98 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 50.00 49.13 50.00 49.13 Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan tingkat daerah ################ 180,967,655,033.00 #### ### ############## 95,527,729,010.00 52.79 - 0% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 15 Kab/Kota 3,315,022,682.00 Desa 111,089,600 15 Kab/Kota 2,865,151,780.00 15 Kab/Kota 2,806,161,801 15 Kab/K ota 2,806,161,801.00 100.00 97.94 15 Kab/ Kota 2,917,251,401 100.00 88.00 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan 15 Kab/Kota 129,381,008.00 15 Kab/Kota 174,581,008.00 15 Kab/Kota 173,585,300 15 Kab/K ota 173,585,300.00 100.00 99.43 15 Kab/ Kota 173,585,300 100.00 134.17 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah PengelolaanJjaminan Kesehatan Masyarakat 15 Kab/Kota ############## 15 Kab/Kota 136,946,439,499.00 15 Kab/Kota 201,269,715,622 15 Kab/K ota 201,269,715,622.00 100.00 146.97 15 Kab/ Kota 201,269,715,622 100.00 137.58 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus 15 Kab/Kota ############## 15 Kab/Kota 9,425,416,993.00 15 Kab/Kota 9,377,514,369 15 Kab/K ota 9,377,514,369.00 100.00 99.49 15 Kab/ Kota 9,377,514,369 100.00 81.09 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 15 Kab/Kota 480,050,000.00 Kab/Kota - 15 Kab/Kota 111,089,600.00 15 Kab/Kota 111,089,600 15 Kab/K ota 111,089,600.00 100.00 100.00 15 Kab/ Kota 111,089,600 100.00 23.14 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 15 Kab/Kota 1,308,281,364.00 15 Kab/Kota 311,464,000.00 15 Kab/Kota 300,349,400 15 Kab/K ota 300,349,400.00 100.00 96.43 15 Kab/ Kota 300,349,400 100.00 22.96 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Pengelolaan Pelayanan kesehatan kerja dan olahraga 15 Kab/Kota 736,140,829.00 0.00% - 15 Kab/Kota 593,538,822.00 # Tahun 584,210,196 15 Kab/K ota 584,210,196.00 100.00 98.43 15 Kab/ Kota 584,210,196 100.00 79.36 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 15 Kab/Kota 1,707,227,136.00 15 Kab/Kota 1,735,691,724.00 # Tahun 1,627,867,100 15 Kab/K ota 1,627,867,100.00 100.00 93.79 15 Kab/ Kota 1,627,867,100 100.00 95.35 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 15 Kab/Kota 3,133,941,600.00 15 Kab/Kota 3,289,757,532.00 # Tahun 3,133,941,600 15 Kab/K ota 3,133,941,600.00 100.00 95.26 15 Kab/ Kota 3,133,941,600 100.00 100.00 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 15 Kab/Kota ############## Kab/Kota 15 Kab/Kota 22,004,985,136.00 # Tahun 21,740,303,619 15 Kab/K ota 21,740,303,619.00 100.00 98.80 15 Kab/ Kota 21,740,303,619 100.00 100.00 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Pengelolaan Surveilans Kesehatan 15 Kab/Kota ############## - 15 kab/kota 38,551,460,325.00 # Tahun 24,811,779,418 15 Kab/K ota 24,811,779,418.00 100.00 64.36 15 Kab/ Kota 24,811,779,418 100.00 100.00 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji 1 Tahun 17,980,000.00 Orang 10,000,000 1 Tahun 45,002,998.00 # Tahun 7,980,000 1 Tahun 7,980,000.00 100.00 17.73 1 Bulan 17,980,000 100.00 100.00 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas Untuk Registrasi Puskesmas 1 Keg 0 1,231,534,402.00 - 0.00% 175 PKM 1,244,306,553,402.00 # pkm 1,231,534,402 1 Tahun 1,231,534,402.00 0.57 0.10 1 Bulan 1,231,534,402 100.00 100.00 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Tahun 4,268,182,030.00 Anak 1 Tahun 4,076,862,800.00 ### ### -Rp # Tahun 3,971,974,800 1 Tahun 3,971,974,800.00 100.00 97.43 1 Bulan 3,971,974,800 100.00 93.06 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 92.90 86.15 100.00 89.62 Sangat TinggiSangat Tinggi Sangat TinggiSangat Tinggi Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi 1 Keg 60,008,625.00 60,008,625.00 #### ### 58,968,500Rp # Tahun 58,968,500.00 98.27 58,968,500 98% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Keg 60,008,625.00 1 Tahun 60,008,625.00 ### ### 58,968,500Rp # Tahun - 1 Tahun 58,968,500.00 100 98.27 1 Bulan 58,968,500 100 98% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 100.00 98.27 100.00 0.98 Perencanaa kebutuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi ############## 17,853,652,946.00 ### ### ############# 11,261,948,700.00 63.08 11,261,948,700 63% Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan 12 bulan ############## 12 bulan 17,880,888,426.00 12 bulan 16,440,244,824 12 bulan 16,440,244,824.00 100.00 91.94 12 Bulan 16,440,244,824 100 92.68 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah Distribusi dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan 12 Bulan 115,664,920.00 12 Bulan 115,664,920.00 12 Bulan 114,392,400 12 Bulan 114,392,400.00 100 98.90 12 Bulan 114,392,400 100.00 98.90 Dinas Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Daerah 100.00 95.42 100.00 95.79 Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Anggaran 520,373,042,182 Realisasi ############## : TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM : 2,256.68 : 32 Program = : 32 Progr am = 91.70 71.69 70.52 4.62 PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM : Sangat Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Rendah Peringkat Kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM = 693 Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja 0 681,268,208 Rata-rata Capaian Kinerja (%) Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja 0 681,268,208 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp - 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 73,686,496,731 10,098,520,844 19,229,947,074 18,399,856,565.00 20,702,415,660 68,430,740,143 92.87 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6,460,065,626 344,401,794 2,041,446,479 1,568,785,966.00 2,313,622,065 6,268,256,304 97.03 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 372,893,124 51,731,100 93,749,540.00 192,844,516 338,325,156 90.73 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 995,958,858 30,018,700 293,742,191 342,958,034.00 308,402,262 975,121,187 97.91 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4,610,310,132 292,788,385 1,379,173,311 1,060,521,592.00 1,744,640,387 4,477,123,675 97.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 480,903,512 21,594,709 316,799,877 71,556,800.00 67,734,900 477,686,286 99.33 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 30,825,501,531 6,208,539,561 9,568,923,948 5,722,252,903.00 6,375,176,081 27,874,892,493 90.43 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 28,091,638,262 6,012,313,659 8,762,991,986 5,122,915,927.00 5,492,284,252 25,390,505,824 90.38 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2,633,166,287 183,540,552 788,084,591 582,419,426.00 842,554,814 2,396,599,383 91.02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 28,784,050 9,494,350 5,283,450 13,702,465 28,480,265 98.94Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 64,546,105 3,191,000 12,563,921 16,917,550.00 26,634,550 59,307,021 91.88 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 7,366,827 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1,111,096,677 67,283,635 264,510,910 169,743,484.00 548,425,001 1,049,963,030 94.50 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1,024,548,285 52,677,135 249,161,044 160,742,285.00 524,236,975 986,817,439 96.32 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 39,982,074 10,248,500 5,251,850 4,416,200.00 18,549,650 38,466,200 96.21 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 46,566,318 4,358,000 10,098,016 4,584,999.00 5,638,376 24,679,391 53.00Peringkat Kinerja Sangat Tinggi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2,782,785,883 123,581,074 735,987,174 538,185,596.00 1,153,138,914 2,550,892,758 91.67 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 311,745,000 44,950,182 22,885,000.00 243,516,240 311,351,422 99.87 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2,451,040,883 123,581,074 691,036,992 515,300,596.00 909,622,674 2,239,541,336 91.37 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 20,000,000 - - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6,772,008,287 - 58,724,900 4,513,767,912.00 1,810,851,985 6,383,344,797 94.26 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5,221,853,208 3,500,518,412.00 1,448,502,000 4,949,020,412 94.78 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1,482,765,078 58,724,900 1,013,249,500.00 362,349,985 1,434,324,385 96.73 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 67,390,001 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20,449,240,618 3,277,114,244 6,120,208,853 4,649,230,228.00 6,100,274,789 20,146,828,114 98.52 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 842,413,534 26,895,687 237,446,804 223,775,019.00 214,357,576 702,475,086 83.39 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 19,605,375,084 3,250,218,557 5,881,312,049 4,425,455,209.00 5,885,917,213 19,442,903,028 99.17 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1,452,000 1,450,000 1,450,000 99.86 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5,097,904,960 77,600,536 339,893,810 1,218,576,776.00 2,383,863,425 4,019,934,547 78.85 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2,666,529,452 1,632,966 37,716,578 966,112,528.00 1,277,323,973 2,282,786,045 85.61 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 663,035,126 16,218,001 274,705,593 103,262,962.00 263,772,626 657,959,182 99.23 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1,511,207,032 59,749,569 6,494,639 142,961,286.00 649,742,696 858,948,190 56.84 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 243,306,350 16,977,000 6,240,000.00 193,024,130 216,241,130 88.88 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4,400,000 4,000,000 4,000,000 90.91 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9,427,000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 187,893,149 - 100,251,000 19,313,700.00 17,063,400 136,628,100 72.72 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3,691,351 - - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 44,427,942 15,574,200.00 5,435,700 21,009,900 47.29 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 29,426,056 1,906,000 1,398,200.00 2,108,700 5,412,900 18.39 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 110,347,800 98,345,000 2,341,300.00 9,519,000 110,205,300 99.872 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 632,776,339,842 88,288,075,120 128,393,415,205 35,337,342,940.00 218,739,716,493 470,758,549,758 74.40 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 632,776,339,842 88,288,075,120 128,393,415,205 35,337,342,940.00 218,739,716,493 470,758,549,758 74.40 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 2,327,246,347 164,350,500 185,934,420.00 1,606,546,930 1,956,831,850 84.08 Survei Kondisi Jalan/Jembatan 376,836,226 5,720,000 12,630,908 102,467,898.00 240,280,000 361,098,806 95.82 Pembangunan Jalan 108,986,335,132 20,048,281,811 12,023,826,140 7,631,690,221.00 47,215,109,925 86,918,908,097 79.75 Rekonstruksi Jalan 456,586,713,723 60,399,849,985 102,735,788,316 24,419,421,446.00 143,778,499,609 331,333,559,356 72.57 Rehabilitasi Jalan 7,494,890,109 5,907,714,556 1,000,214,033 6,907,928,589 92.17 Pembangunan Jembatan 52,542,838,595 10,224,572,192 2,724,566,205.00 25,887,422,629 38,836,561,026 73.91 Rehabilitasi Jembatan 1,517,746,985 1,517,746,983 1,517,746,983 100.00 Pemeliharaan Rutin Jalan 2,886,047,731 399,161,785 2,220,479,766 248,656,000.00 2,868,297,551 99.38 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 57,684,994 9,600,000 11,553,350 24,606,750.00 11,857,400 57,617,500 99.88 Peringkat Kinerja Sedang 3 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 47,983,652,017 5,791,652,204 3,433,040,181 9,515,649,083.00 19,164,584,156 37,904,925,624 79.00 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 4,649,368,357 1,921,559,368 1,299,520,989 210,467,434.00 1,177,072,566 4,608,620,357 99.12 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai 700,000,000 685,982,000 685,982,000 98.00 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 3,949,368,357 1,921,559,368 1,299,520,989 210,467,434.00 491,090,566 3,922,638,357 99.32Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 43,334,283,660 3,870,092,836 2,133,519,192 9,305,181,649.00 17,987,511,590 33,296,305,267 76.84 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 1,421,256,899 127,959,000 61,617,000.00 128,777,815 318,353,815 22.40 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 2,899,087,191 2,875,157,836 2,875,157,836 99.17 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 36,026,015,129 994,935,000 1,945,431,192 6,801,541,933.00 17,457,251,475 27,199,159,600 75.50 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 2,400,000,000 2,392,547,716.00 2,392,547,716 99.69 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 587,924,441 60,129,000 49,475,000.00 401,482,300 511,086,300 86.93 4 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 7,018,171,916 1,249,295,566 105,115,235 850,771,649.00 2,511,660,379 4,716,842,829 67.21 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 6,819,842,260 1,234,795,659 18,392,000 788,987,147.00 2,511,660,379 4,553,835,185 66.77 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan 6,603,816,260 1,234,795,659 742,535,147.00 2,361,117,179 4,338,447,985 65.70 Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota 216,026,000 18,392,000 46,452,000.00 150,543,200 215,387,200 99.70 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 198,329,656 14,499,907 86,723,235 61,784,502.00 11,177,681 174,185,325 87.83 Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota 99,196,384 14,499,907 37,503,235 24,524,502.00 11,177,681 87,705,325 88.42 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan 99,133,272 49,220,000 37,260,000.00 86,480,000 87.24 5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1,225,576,900 - 7,590,000 174,479,064.00 1,021,043,821 1,203,112,885 98.17 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 1,225,576,900 - 7,590,000 174,479,064.00 1,021,043,821 1,203,112,885 98.17 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat 1,225,576,900 7,590,000 174,479,064.00 1,021,043,821 1,203,112,885 98.17 6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE - - - - - - - Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan - - 7 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 22,700,000 - - - 22,396,500 22,396,500 98.66 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi 22,700,000 - - - 22,396,500 22,396,500 98.66 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi 22,700,000 22,396,500 22,396,500 98.66 8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 87,323,571,600 2,156,453,103 9,869,317,407 16,548,817,425.00 54,702,910,737 83,277,498,672 95.37 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 87,323,571,600 2,156,453,103 9,869,317,407 16,548,817,425.00 54,702,910,737 83,277,498,672 95.37 Penataan Bangunan dan Lingkungan 87,309,051,600 2,156,453,103 9,869,317,407 16,548,817,425.00 54,702,910,737 83,277,498,672 95.38 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 14,520,000 - - 9 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 106,509,292 - 10,071,000 24,649,000.00 71,266,500 105,986,500 99.51 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 106,509,292 - 10,071,000 24,649,000.00 71,266,500 105,986,500 99.51 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi 106,509,292 10,071,000 24,649,000.00 71,266,500 105,986,500 99.51 K K 10 FORMULIR E.55 EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2021 No. Sasaran Program/Kegiatan Indikat or Kinerja Progra m Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Unit Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 6 K Lokasi / Ket.I II III IV 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100% 16 1711 12 = 8 + 9 + 10 + 11 K1 2 3 4 K K K K 7 8 9 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K RpK K 10 No. Sasaran Program/Kegiatan Indikat or Kinerja Progra m Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Unit Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 6 K Lokasi / Ket.I II III IV 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100% 16 1711 12 = 8 + 9 + 10 + 11 K1 2 3 4 K K K K 7 8 9 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 4,226,043,508 - 173,588,820 735,471,500.00 2,647,472,550 3,556,532,870 84.16 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi 241,622,000 - 51,521,000 31,540,000.00 131,250,000 214,311,000 88.70 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi 241,622,000 51,521,000 31,540,000.00 131,250,000 214,311,000 88.70 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 711,269,500 - 12,812,800 10,075,000.00 571,286,100 594,173,900 83.54 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi 711,269,500 12,812,800 10,075,000.00 571,286,100 594,173,900 83.54 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 1,171,804,754 - 54,596,320 167,334,500.00 744,437,000 966,367,820 82.47 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 1,171,804,754 54,596,320 167,334,500.00 744,437,000 966,367,820 82.47 Sistem Informasi Penataan Ruang - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 2,101,347,254 - 54,658,700 526,522,000.00 1,200,499,450 1,781,680,150 84.79 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 2,101,347,254 54,658,700 526,522,000.00 1,200,499,450 1,781,680,150 84.79 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 239,531,518 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi 172,177,014 - 156,855,811 - 15,150,000 172,005,811 99.90 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 172,177,014 156,855,811 15,150,000 172,005,811 99.90 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 67,354,504 - 12,410,000 - 54,849,500 67,259,500 99.86 Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi 67,354,504 12,410,000 54,849,500 67,259,500 99.86 : 854,608,593,324.00 107,583,996,837.00 161,222,084,922.00 81,587,037,226.00 319,583,466,796.00 669,976,585,781.00 : : JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA Adanya dana non APBD yaitu dana DAK dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA Adanya keterlambatan dalam penyerapan anggaran dan 15 PROGRAM 52 KEGIATAN Rp Rp Rp Rp. Rp Rp. Rp. Rp K Rp Rp. K Rp 1Meningkatkankualitas SDM darisetiap ASN PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAH Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah; nilai LKIP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah rata-rata minimum B 1,955,396,971,375 1,153,962,873,912 4,450,418,214 3 bulan 743,483,323 440,097,119 1,726,227,377 3,703,686,147 6.25 0.83 1,157,666,560,059 INDEKS NILAI AKUNTABILITA S KINERJA SKPD DINAS PERKIMTAN RATA - RATA MINIMUM B 0.59 Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Perencanaan,Penganggaran, danEvaluasi KinerjaPerangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 627,384,438 192,460,400.00 116,127,629 8,002,000 8,000,000 31,905,300 44,441,043 47,907,300 0.41 - Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja 60 bula n 365,373,000 48 bula n 89,063,000.00 12 bula n 56,076,987 3 bula n 8,002,000 3 bula n 8,000,000 3 bula n 20,007,900 3 bula n 20,066,000 12 bul a n 56,075,900 1.00 1.00 60 bul a n 145,138,900 1.00 0.40 Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA Dinas Perkimtan 60 bula n 135,346,875 48 bula n 55,199,000.00 12 bula n 36,272,443 3 bula n 11,897,400 3 bula n 24,375,043 12 bul a n 36,272,443 1.00 1.00 - Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPDTersedianya Dokumen RKA DinasPerkimtan 60 bula n - 48 bula n - 12 bula n 20,008,081 3 bula n 19,972,000 3 bul a n 19,972,000.00 0.25 1.00 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 60 bula n 126,664,563 48 bula n 48,198,400.00 12 bula n 3,770,118 3 bula n 3,362,500 3 bul a n 3,362,500 0.25 0.89 Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya administrasi keuangan 60 bula n 165,447,063 63,971,648.00 767,280,539 72,910,914 53,058,830 257,285,810 338,613,760 721,869,314 1.25 0.94 - bul a n 785,840,962 1.85 4.75 Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perkimtan 60 bula n 32,605,000 48 bula n 29,672,348.00 12 bula n 3,984,346 3 bula n 3,850,084 3 bul a n 3,850,084 0.25 0.97 51 bul a n 33,522,432 0.85 1.03 Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD 60 bula n 132,842,063 48 bula n 34,299,300.00 12 bula n 763,296,193 3 bula n 69,060,830 3 bula n 53,058,830 3 bula n 257,285,810 3 bula n 338,613,760 12 bul a n 718,019,230 1.00 0.94 60 bul a n 752,318,530 1.00 5.66 Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah M eningkatnya Kedisipl inandan Kapasitas Sumbaer DayaAparatur di Dinas Perkimtan60 bula n 1,255,712,500 254,800,000.00 209,642,680 123,615,200 23,806,400 126,017,600 - Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya 60 bula n 486,806,250 48 bula n 254,800,000.00 12 bula n 97,600,000 - - 3 bula n 92,396,700 - 3 bul a n 92,396,700 0.25 0.95 - Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi T erlaksananya Pendidikan dan PelatihanFormal 60 bula n 246,050,000 48 bula n - 12 bula n 23,654,512 - - 3 bula n 21,404,000 3 bul a n 21,404,000 0.25 0.90 - Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Sosialisasi PeraturanPerundang-Undangan 60 bula n 246,050,000 48 bula n - 12 bula n 46,154,855 - - 3 bula n 31,218,500 3 bula n 2,402,400 3 bul a n 33,620,900 0.25 0.73 bul a n - Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-Undangan60 bula n 276,806,250 48 bula n - 12 bula n 42,233,313 - - - - - Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Administrasi UmumPerangkat DaerahTerpenuhinya AdministrasiUmum 60 bula n 8,893,764,675 5,680,757,559.00 1,980,489,566 234,113,059 229,139,059 1,214,977,541 226,543,279 1,904,772,938 1.00 0.96 - bul a n 7,585,530,497 - 0.85 Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor 60 bula n 4,532,362,125 48 bula n 3,013,683,660.00 12 bula n 1,515,453,419 3 bula n 176,920,059 3 bula n 160,918,059 3 bula n 1,017,697,941 3 bula n 75,732,641 12 bul a n 1,431,268,700 1.00 0.94 60 bul a n 4,444,952,360 1.00 0.98 Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Penggandaan danCetakan 88,200,000.00 - 3 bula n 27,030,000 3 bula n 15,000,000 3 bula n 15,000,000 9 bul a n 57,030,000 9 57,030,000 Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Rapat-RapatKoordinasi dan Konsultansi 60 bula n 4,361,402,550 48 bula n 2,667,073,899.00 12 bula n 465,036,147 3 bula n 57,193,000 3 bula n 41,191,000 3 bula n 182,279,600 3 bula n 135,810,638 12 bul a n 416,474,238 1.00 0.90 60 bul a n 3,083,548,137 1.00 0.71 Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Tersedianya Barang MilikDaerahPenunjang UrusanPemerintah Daerah 5,363,437,500 1,852,244,857.00 400,000,000 392,000,000 - 392,000,000 - 2,244,244,857 Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional 60 bula n 5,363,437,500 12 Unit 1,852,244,857.00 2 Unit 400,000,000 2 Unit 392,000,000 2 Uni t 392,000,000 1.00 0.98 14 bul a n 2,244,244,857 0.23 0.42 Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintah Daerah Tersedianya Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 617,553,750 342,549,325.00 328,200,000 26,886,873 49,767,417 52,934,412 198,611,298 328,200,000 - 670,749,325 Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60 bula n 617,553,750 48 bula n 342,549,325.00 12 Bula n 328,200,000 3 bula n 26,886,873 3 bula n 49,767,417 3 bula n 52,934,412 3 bula n 198,611,298 12 bul a n 328,200,000 1.00 1.00 60 bul a n 670,749,325 1.00 1.09 Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,938,473,671,450 1,145,576,090,123.00 648,677,800 9,570,477 100,131,813 45,509,114 147,516,091 182,918,995 - 1,145,759,009,118 0.59 Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan 60 bula n 377,162,500 48 bula n 118,923,361.00 12 bula n 328,200,000 3 bula n 9,570,477 3 bula n 67,083,813 3 bula n 19,449,814 3 bula n 86,814,891 12 bul a n 182,918,995 1.00 0.56 60 bul a n 301,842,356 1.00 0.80 Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6 Pa ket 5,704,406,250 6 Pa ket 3,725,797,202.00 1 Pa ket 199,999,800 - - - - - - 6 Pa ket Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya kegiatanPemeliharaan/RehabilitasiSarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya 60 bula n 617,553,750 48 bula n 2,511,090,504.00 12 Bula n 120,478,000 - 3 bula n 33,048,000 3 bula n 26,059,300 3 bula n 60,701,200 6 bul a n 119,808,500 0.50 0.99 54 bul a n Di na s Perki mta n Prov. Sul ut PROGRAMPENGEMBANGANPERUMAHAN Persentase warga negarayang terkena relokasi akibatprogram Pemerintah DaerahProvinsi yang memperolehfasilitasi penyediaan rumahlayak huni 773,556,512 2,766,200 135,419,800 85,830,000 355,851,041 493,908,300 - 493,908,300 Di na s Perki mta n Prov. Sul ut K K INDEKS NILAI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD DINAS PERKIMTAN RATA - RATA MINIMUM B INDEKS NILAI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD DINAS PERKIMTAN RATA - RATA MINIMUM B INDEKS NILAI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD DINAS PERKIMTAN RATA - RATA MINIMUM B INDEKS NILAI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD DINAS PERKIMTAN RATA - RATA MINIMUM B INDEKS NILAI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD DINAS PERKIMTAN RATA - RATA MINIMUM B K K K 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100% 16 K K K K 13 = 12/7 x 100%1 2 3 4 5 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN I s/d III TAHUN 2021 DINAS PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAEARAH PROVINSI SULAWESI UTARA 6 Realisasi Capaian Kinerja danAnggaran Renja Perangkat DaerahProvinsi yang dievaluasi (2020) Tingkat capaian Kinerjadan Realisasi AnggaranRENJA Realisasi Kinerja dan AnggaranRENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PDThn 2020) Tingkat capaianKinerja dan RealisasiAnggaran RENSTRA 12 = (I, II, III, IV) I II III IV 7 8 9 10 11 UnitPerangkatDaerahPenanggungJawab Lokasi/Ket. NO SASARAN PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJAPROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN Target Renstra Perangkat Daerah padaTahun 2021(akhir periode RenstraPerangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PerangkatDaerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu(2017 sampai dengan 2021) Target Kinerja dan Anggaran RenjaPerangkat Daerah Tahun Berjalan yangdievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Rp Rp Rp Rp. Rp Rp. Rp. Rp K Rp Rp. K RpK KK K K 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100% 16 K K K K 13 = 12/7 x 100%1 2 3 4 5 6 Realisasi Capaian Kinerja danAnggaran Renja Perangkat DaerahProvinsi yang dievaluasi (2020) Tingkat capaian Kinerjadan Realisasi AnggaranRENJA Realisasi Kinerja dan AnggaranRENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PDThn 2020) Tingkat capaianKinerja dan RealisasiAnggaran RENSTRA 12 = (I, II, III, IV) I II III IV 7 8 9 10 11 UnitPerangkatDaerahPenanggungJawab Lokasi/Ket. NO SASARAN PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJAPROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN Target Renstra Perangkat Daerah padaTahun 2021(akhir periode RenstraPerangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PerangkatDaerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu(2017 sampai dengan 2021) Target Kinerja dan Anggaran RenjaPerangkat Daerah Tahun Berjalan yangdievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Pendataan Penyediaan danRehabilitasi RumahKorban Bencana atauRelokasi Program Provinsi Tersedianya DataPenyediaan dan RehabilitasiRumah Korban Bencana atauRelokasi Program Provinsi 690,317,117 2,766,200 132,312,800 85,830,000 355,851,041 493,908,300 12.00 - 493,908,300 Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi Terlaksananya Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi - - 1 Keg 238,546,741 3 bula n 2,766,200 3 bula n 104,233,800 3 bula n 48,695,000 3 bula n 82,851,741 12 bul a n 155,695,000 12.00 0.65 12 Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Identifikasi lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Terlaksananya kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan - - 1 Keg 451,770,376 - 3 bula n 28,079,000 3 bula n 37,135,000 3 bula n 272,999,300 9 bul a n 338,213,300 9.00 0.75 9 Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Sosialisasi dan PersiapanPenyediaan danRehabilitasi RumahKorban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Teerlaksananya KegiatanSosialisasi dan PersiapanPenyediaan dan RehabilitasiRumah Korban Bencana atau Relokasi ProgramProvinsi 83,239,395 3,107,000 3,107,000 - 3,107,000 Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Koordinasi untuk Menyepakati Penerima idan Jenis Pelayanan Terlaksananya Kegiatan Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan- - 1 Keg 83,239,395 - 3 bula n 3,107,000 3 bul a n 3,107,000 3.00 0.04 3 Di na s Perki mta n Prov. Sul ut PROGRAM PENINGKATANPRASARANA, SARANA DANUTILITAS UMUM (PSU) Persentase JumlahKab/Kota dengan SatuanPerumahan yang dilengkapidengan PSU 55,457,309,750 80,583,521,939.00 85,697,761,589 118,971,080 14,793,992,565 1,487,839,718 69,296,958,226 85,697,761,589 - 166,281,283,528 Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Urusan PenyelenggaraanPSU PermukimanTerlaksananya KegiatanUrusan penyelenggaran PSU 55,457,309,750 80,583,521,939.00 85,697,761,589 118,971,080 14,793,992,565 1,487,839,718 69,296,958,226 85,697,761,589 24.00 1.00 - 166,281,283,528 5.87 3.00 Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 75 Pa ket 54,734,375,000 260 Pa ket 80,156,142,439.00 1 Keg 84,698,165,389 3 bula n 28,390,000 3 bula n 14,480,308,295 3 bula n 1,239,240,097 3 bula n 68,950,226,997 12 bul a n 84,698,165,389 12.00 1.00 272 Pa ket 164,854,307,828 3.63 3.01 Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman 75 Keg 722,934,750 156 Pa ket 427,379,500.00 1 Keg 999,596,200 3 bula n 90,581,080 3 bula n 313,684,270 3 bula n 248,599,621 3 bula n 346,731,229 12 bul a n 999,596,200 12.00 1.00 168 Keg 1,426,975,700 2.24 1.97 Di na s Perki mta n Prov. Sul ut URUSAN PEM ERINTAHANBIDANG PERTANAHAN 441,539,914,500 224,544,887,427 36,783,329,818 415,635,862 1,442,161,395 5,287,811,836 22,766,861,072 29,912,470,165 12.46 34.90 - 254,457,357,592 Di na s Perki mta n Prov. Sul ut PROGRAM PENGADAANTANAH UNTUKKEPENTINGAN UMUM Presentase Tanah yangDibebaskan Bagi Pembangunan InfrastrukturUntuk Kepentingan Umum 757,038,300 709,836,469.00 1,211,882,920 38,450,000 365,815,350 144,615,150 663,002,420 1,211,882,920 12.00 1.43 - 1,921,719,389 Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Terlaksananya Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 5 Dokumen 757,038,300 3 dokumen 709,836,469.00 1 Keg 1,211,882,920 3 bula n 38,450,000 3 bula n 365,815,350 3 bula n 144,615,150 3 bula n 663,002,420 12 bul a n 1,211,882,920 12.00 1.00 15 Dokumen 1,921,719,389 3.00 2.54 Di na s Perki mta n Prov. Sul ut PROGRAM PENYELESAIANGANTI KERUGIAN DANSANTUNAN TANAH UNTUKPEMBANGUNAN Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untukpembangunan tepat waktu 440,782,876,200 223,835,050,958.00 34,418,509,636 333,196,662 863,065,045 4,958,214,686 21,625,214,252 27,779,690,645 0.46 0.81 - 251,614,741,603 Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Penyelesaian MasalahGanti Kerugian danSantunan Tanah untukPembangunan olehPemerintah DaerahProvinsi Terlaksananya KegiatanPenyelesaian MasalahGanti Kerugian danSantunan Tanah untukPembangunan olehPemerintah Daerah Provinsi 440,782,876,200 223,835,050,958.00 34,418,509,636 3 bula n 333,196,662 3 bula n 863,065,045 3 bula n 4,958,214,686 3 bula n 21,625,214,252 12 bul a n 27,779,690,645 12 251,614,741,603 Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Terlaksananya Kegiatan Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 88 Ha 440,782,876,200 30.46 Ha 223,835,050,958.00 26 Ha 34,418,509,636 3 bula n 333,196,662 3 bula n 863,065,045 3 bula n 4,958,214,686 3 bula n 21,625,214,252 12 bul a n 27,779,690,645 0.46 0.81 42 Ha 251,614,741,603 0.48 0.57 Di na s Perki mta n Prov. Sul ut PROGRAM PENGELOLAANTANAH KOSONG Penyelesaian masalah tanahkosong lintas Daerahkabupaten/kota dalam 1(satu) Daerah provinsi.Inventarisasi danpemanfaatan tanah kosonglintas Daerahkabupaten/kota dalam 1(satu) Daerah provinsi. 1,110,327,465 43,989,200 213,281,000 184,982,000 478,644,400 920,896,600 - 920,896,600 Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Jumlah masalah tanah kosong yang terselesaikan - - 47,483,216 - - - Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Terlakasanya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - - 47,483,216.00 - - - - Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Terlaksananya Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong - - 1,062,844,249.00 43,989,200 213,281,000 184,982,000 478,644,400 920,896,600 0.87 - Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong Terlaksananya Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong - - 1,062,844,249.00 3 Bula n 43,989,200 3 Bula n 213,281,000 3 Bula n 184,982,000 3 Bula n 478,644,400 12 Bul a n 920,896,600 0.87 12 920,896,600 Di na s Perki mta n Prov. Sul ut PROGRAM PENATAGUNAANTANAH Terl aksananya PenatausahaanPertanahan mil ik PemerintahProvinsi- - 42,609,797 - - Di na s Perki mta n Prov. Sul ut P erencanaan P enggunaanT anah yang HamparannyaLintas Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (Satu) Daerah P rovinsi T ersedianya DokumenP erencanaan P enggunaan T anahyang Hamparannya LintasDaerah Kabupaten/Kota dalam 1(Satu) Daerah P rovinsi - - 42,609,797 - - - Di na s Perki mta n Prov. Sul ut Koordinasi dan SinkronisasiP erencanaan P enggunaanT anah T erlaksananya KegiatanKoordinasi dan SinkronisasiP erencanaan P enggunaan T anah - - 42,609,797 - - - Di na s Perki mta n Prov. Sul ut 2,452,394,195,625 1,459,091,283,278 127,705,066,133 1,280,856,465 16,811,670,879 8,587,708,931 92,419,670,339 119,807,826,201 1,577,929,154,779 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM119,807,826,201 54.71 93.82 1.64 64.34 Renda h Sangat Tinggi Sa nga t Renda h Renda h FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : Pandemi Covid 19, menjadi faktor yang menghambat terlaksananya program/kegiatan dari Dinas Perkimtan Prov. Sulut TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIW ULAN BERIKUTNYA : TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM ….) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM ….) FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : Predi ka t Ki nerja per-Progra mRa ta -Ra ta Ca pa i a n Ki nerja per-Progra m Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

1.Meningkatnya Indeks Kapasitas Melalui Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan
2.Meningkatnya Indeks Kapasitas Melalui Pengkajian Risiko dalam Perencanaan Terpadu
3.Meningkatnya Indeks Kapasitas Melalui Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
4.Meningkatnya Indeks Kapasitas Melalui Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
5.Meningkatnya Indeks Kapasitas Melalui Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
6.Meningkatnya Indeks Kapasitas Melalui Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penangaan Darurat
7.Meningkatnya Indeks Kapasitas Melalui Penguatan Sistem Pemulihan Bencana 1 2 4 16 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp Rp Rp. K Rp. Rp. K Rp. A Meningkatnya Kinerja ASN BPBD Persentase meningkatnya Kinerja ASN 9,322,788,662 494,435,230 8,417,146,979 1 Meningkatnya Kinerja ASN BPBD Persentase meningkatnya Kinerja ASN 35,262,582 4,400,000 14,695,000 12,840,000 34,940,000 100.00 99.09 BPBD 1.05.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan 2 dokumen 16,061,594 0 dokumen 3,000,000 1 dokume n 12,975,000 0 dokumen 9,720,000 1 dokumen 15,975,000 100.00 99.46 BPBD 1.05.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA PD 2 dokumen 16,080,988 0 dokumen 0 0 dokume n 0 0 dokumen 0 dokumen 15,845,000 100.00 98.53 BPBD 1.05.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Capaian kinerja 3 Laporan 3,120,000 1 Laporan 1,400,000 2 Laporan 1,720,000 0 dokumen 3,120,000 3 Laporan 3,120,000 100.00 100.00 BPBD 100.00 99.09 SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI 2 Meningkatnya Kinerja ASN BPBD Persentase meningkatnya Kinerja ASN 6,744,376,621 2,037,836,471 3,806,884,987 4,746,580,449 211,012,789 5,857,551,458 100.00 86.85 BPBD 1.05.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Cakupan Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 bulan 6,696,671,147 3 bulan 2,032,876,471 5 bulan 3,777,296,987 3 bulan 4,724,677,449 1 bulan 205,712,789 12 bulan 5,810,173,458 100.00 86.76 BPBD 1.05.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD Cakupan Waktu Pelakanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD 12 bulan 16,128,970 3 bulan 0 3 bulan 16,015,000 3 bulan 9,975,000 3 bulan 12 bulan 16,015,000 100.00 99.29 BPBD 1.05.01.1.02.04 Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD Cakupan Waktu Pelakanaan Akuntansi SKPD 12 bulan 9,983,000 3 bulan 2,000,000 3 bulan 7,883,000 3 bulan 5,983,000 3 bulan 1,560,000 12 bulan 9,883,000 100.00 99.00 BPBD 1.05.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan 3,025,000 0 Laporan 1,480,000 1 Laporan 1,545,000 0 laporan 3,025,000 1 Laporan 3,025,000 100.00 100.00 BPBD 1.05.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaaan 2 Dokumen 9,992,211.00 0 Dokumen 0 0 Dokume n 0 dokumen 2,300,000 2 Dokume n 9,950,000 100.00 99.58 BPBD 1.05.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan 12 Laporan 5,627,396 3 Laporan 1,480,000 3 Laporan 4,145,000 0 laporan 2,920,000 6 Laporan 5,625,000 100.00 99.96 BPBD 1.05.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Prognosis 1 Laporan 2,948,897 0 Laporan 0 0 Laporan 0 0 laporan 1 Laporan 1,440,000 1 Laporan 2,880,000 100.00 97.66 BPBD 100.00 86.85 SANGAT TINGGI TINGGI Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja 52 100 Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 50 50 50 50% Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 0 50% K K K KK K K K K 10 11 123 5 6 7 8 9 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 13 = 12/7*100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100% Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN IV TAHUN 2021 No Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Unit PD Halaman 1 1 2 4 16 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp Rp Rp. K Rp. Rp. K Rp.K K K KK K K K K 10 11 123 5 6 7 8 9 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 13 = 12/7*100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100% Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah No Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Unit PD 3 Meningkatnya Kinerja ASN BPBD Persentase meningkatnya Kinerja ASN 113,276,093 0 9,743,000 20,126,000 0 112,137,500 95.00 98.99 BPBD 1.05.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah ASN dan THL yang Menggunakan Seragam Sesuai Ketentuan 100 pasang 88,000,000 0 pasang 0 0 pasang 0 0 pasang 100 pasang 86,872,500 100 pasang 86,872,400 100.00 98.72 BPBD 1.05.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Cakupan Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 bulan 15,533,093 0 bulan 0 0 bulan 0 0 bulan 10,383,000 15,522,000 9 bulan 15,522,000 75.00 99.93 BPBD 1.05.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Cakupan Waktu Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai bulan 0 bulan 0 0 bulan 0 bulan 0 bulan 0 BPBD 1.05.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Kegiatan Sosialisasi 2 kegiatan 9,743,000 0 kegiatan 0 2 kegiata n 9,743,000 0 kegiatan 9,743,000 2 kegiatan 9,743,000 100.00 100.00 BPBD 95.00 98.99 SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI 4 Meningkatnya Kinerja ASN BPBD Persentase meningkatnya Kinerja ASN 173,357,324 42,859,533 85,264,048 49,477,121 39,666,160 173,308,231 100.00 99.97 BPBD 1.05.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Jenis 58,457,324 0 Jenis 13,244,300 2 Jenis 45,184,650 2 jenis 50,800,950 1,596,000 2 Jenis 58,428,950 100.00 99.95 BPBD 1.05.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD cakupan waktu pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 bulan 114,900,000 3 bulan 29,615,233 3 bulan 85,264,048 3 bulan 49,477,121 38,070,160 9 bulan 114,879,281 100.00 99.98 BPBD 100.00 99.97 SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI 5 Meningkatnya Kinerja ASN BPBD Persentase meningkatnya Kinerja ASN 234,325,003 0 231,730,000 231,730,000 231,730,000 100.00 98.89 BPBD 1.05.01.1.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Unit Mebeler Kantor 1 unit 0 unit 0 0 unit 0 0 unit 0 100.00 #DIV/0! 1.05.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 20 unit 234,325,003 0 unit 0 15 unit 231,730,000 15 unit 231,730,000 15 unit 231,730,000 100.00 98.89 BPBD 100.00 98.89 SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI 6 Meningkatnya Kinerja ASN BPBD Persentase meningkatnya Kinerja ASN 1,551,986,044 367,082,885 1,174,551,932 1,048,759,654 213,595,181 1,541,634,817 75.00 99.33 BPBD 1.05.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Cakupan Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 bulan 1,551,986,044 3 bulan 367,082,885 3 bulan 1,174,551,932 3 bulan 1,048,759,654 213,595,181 9 bulan 1,541,634,817 75.00 99.33 BPBD 75.00 99.33 SEDANG SANGAT TINGGI Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja 50% 50% Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 22% 28% 38% 38% Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 0% 38% 50% Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 40% 10% 95% 95%Administrasi Kepegawaian Perangkat 100% 95% 95% Halaman 2 1 2 4 16 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp Rp Rp. K Rp. Rp. K Rp.K K K KK K K K K 10 11 123 5 6 7 8 9 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 13 = 12/7*100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100% Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah No Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Unit PD 7 Meningkatnya Kinerja ASN BPBD Persentase meningkatnya Kinerja ASN 470,204,995 27,794,935 438,050,038 349,422,873 30,161,100 465,844,973 70.00 99.07 BPBD 1.05.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara 10 unit 336,235,880 2 unit 27,794,935 5 unit 306,171,710 235,344,545 30,161,100 7 unit 333,966,645 70.00 99.33 BPBD 1.05.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Terpelihara 5 unit 34,000,000 0 unit . 1 unit 32,535,000 14,735,000 1 unit 32,535,000 20.00 95.69 BPBD 1.05.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Yang Terpelihara/Direha bilitasi 1 gedung 99,969,115 0 gedung 0 1 gedung 99,343,328 99,343,328 1 gedung 99,343,328 100.00 99.37 BPBD 70.00 99.07 SEDANG SANGAT TINGGI B Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam pengelolaan Bencana 3,017,882,486 303,326,984 2,986,713,560 8 Meningkatnya Kapasitas Penanggulanga n Bencana Persentase meningkatnya kapasitas warga negara dalam Penanggulangan Bencana 317,741,221 239,802,050 77,526,000 288,782,050 4,675,000 317,328,050 100.00 99.87 BPBD 1.05.03.1.01.01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi Penyediaan/Pemut akhiran Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi 1 Dokumen 92,420,071 0 Dokumen 14,791,000 0 Dokume n 77,526,000 0 dokumen 78,391,000 4,675,000 0 Dokume n 92,317,000 100.00 99.89 BPBD 1.05.03.1.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana 100 % 225,321,150 0 % 225,011,050 5 % 0 210,391,050 100 % 225,011,050 100.00 99.86 BPBD 100.00 99.87 SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI 9 meningkatnya kapasitas warga negara dalam Penanggulanga n Bencana Persentase meningkatnya kapasitas warga negara dalam Penanggulangan Bencana 1,680,063,829 59,960,500 606,433,916 345,206,894 152,937,183 1,670,319,459 67.86 99.45 BPBD 1.05.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Penyediaan/Pemut akhiran Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi 1 dokumen 90,072,742 0 dokumen 0 0 dokume n 88,963,000 0 dokumen 70,992,000 3,500,000 0 dokumen 88,963,000 0.00 98.77 BPBD 1.05.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana persentase aparatur yang menagani sub- urusan bencana dan warga negara yang berada dikawasan rawan bencana 100 % 103,136,300 0 % 0 100 % 103,136,300 0 dokumen 103,136,300 100 % 103,136,300 100.00 100.00 BPBD 1.05.03.1.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Waktu pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana 12 bulan 550,260,526 3 bulan 110,257,092 3 bulan 437,373,151 3 bulan 324,142,322 88,771,283 9 bulan 547,630,243 75.00 99.52 BPBD 0.00 46.3 Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 100% 0 0 50 Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Pelayanan Informasi Rawan Bencana 100% 50% 63 70 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 0 70 Halaman 3 1 2 4 16 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp Rp Rp. K Rp. Rp. K Rp.K K K KK K K K K 10 11 123 5 6 7 8 9 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 13 = 12/7*100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100% Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah No Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Unit PD 1.05.03.1.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 1 paket 42,180,000 0 paket 0 0 paket 41,847,500 4,430,000 21,700,000 0 paket 41,847,500 100.00 99.21 BPBD 1.05.03.1.02.05 Pengelolaan Risiko Bencana Jumlah dokumen pengelolan risiko bencana 1 dokumen 223,572,688 0 dokumen 69,887,500 0 dokume n 152,460,500 0 dokumen 179,337,500 11,155,500 0 dokumen 222,348,000 0.00 99.45 BPBD 1.05.03.1.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah Desa/Kelurahan yang Risiko Bencana Tinggi Menjadi Desa/Kelurahan 3 Desa/kel urahan 104,142,400 0 Desa/kel urahan 0 3 Desa/k eluraha n 104,142,400 0 dokumen 104,142,400 3 Desa/ke lurahan 104,142,400 100.00 100.00 BPBD 1.05.03.1.02.07 Penanganan Pascabencana Provinsi Jumlah Penanganan Konstruksi Fisik Pasca Bencana Pelaksanaan Penanganan Non 2 paket 566,699,173 1 paket 59,960,500 1 paket 502,291,516 241,064,494 27,810,400 1 paket 562,252,016 100.00 99.22 BPBD 100.00 99.45 SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI 10 menurunnya rata-rata angka kematian (mortalitas) akibat bencana per 100.000 penduduk Persentase menurunnya rata- rata angka kematian (mortalitas) akibat bencana per 100.000 penduduk 908,098,409 148,483,670 741,666,581 555,694,114 145,714,801 890,150,251 95.00 98.02 BPBD 1.05.03.1.03.01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana 100 % 47,974,641 0 % 0 0 % 46,146,500 41,503,000 44 % 46,146,500 95.00 96.19 BPBD 1.05.03.1.03.02 Respon Cepat Penanganan Darurat Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana 100 % 689,277,322 21.5 % 148,483,670 76.3 % 525,850,635 414,544,668 145,714,801 39 % 674,334,305 95.00 97.83 BPBD 1.05.03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah paket logistik untuk korban bencana 1 paket 170,846,446 0 paket 0 0 paket 169,669,446 99,646,446 0 paket 169,669,446 95.00 99.31 BPBD 95.00 98.02Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0 26.7 95.00 Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 100% 1.46 Halaman 4 1 2 4 16 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp Rp Rp. K Rp. Rp. K Rp.K K K KK K K K K 10 11 123 5 6 7 8 9 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 13 = 12/7*100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100% Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah No Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Unit PD SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI 11 meningkatnya pengelolaan sistem informasi Kebencanaan Persentase meningkatnya pengelolaan sistem informasi Kebencanaan 111,979,027 27,950,500 80,965,300 8,485,150,527 108,915,800 66.67 97.26 BPBD 1.05.03.1.04.03 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Jumlah MoU dengan Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 5 surat 62,874,548 0 surat 27,950,500 0 surat 34,073,800 41,898,900 0 surat 62,024,300 100.00 98.65 BPBD 1.05.03.1.04.04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan informasi kejadian bencana 15 Kab/Kota 49,104,479 0 Kab/Kota 0 3 Kab/Kot a 46,891,500 3 Kab/Kot a 8,443,251,627 3 Kab/Kot a 46,891,500 100.00 95.49 BPBD 88.14 92.41 TINGGI SANGAT TINGGI 0 0 12,340,671,148 11,403,860,539 88.14 92.41 TINGGI SANGAT TINGGI TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 11) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 11) FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : Adanya Kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan. FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : Adanya Pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan penyerapan Anggaran berkurang. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA : Realisasi berjalan sesuai anggaran kas dan percepatan dalam melaksanakan kegiatan. Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 11) 1 1 Peringkat Kinerja Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 100% 1 Halaman 5 Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang Mengacu pada Sasaran RKPD Provinsi:
1.Menurunkan Jumlah Fakir Miskin (FM),Kelompok Rentan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
2.Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K RpURUSAN W AJIBDINAS SOSIAL 1 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran MeningkatnyaAkuntabilitas KinerjaPerangkat Daerah DinasSosial : Nilai LKIP SKPDDinas Sosial RATA-RATA MINIMUM B 10,387,115,868 8,357,595,337 13,080,652,465 - 6,513,442,582 2,456,619,282 2,037,447,273 11,007,509,137 100.00% 92.13% 19,365,104,474 104.00% 82.27% 1.1. KegiatanPenyediaanKebutuhanAdministrasiUmum Tersedianya kebutuhanadministrasi umum 60 bulan 7,000,162,006 60 bulan 5,902,659,318 bulan bulan bulan bulan bulan 0 bulan - 0.00% 0.00% 60 bulan 5,902,659,318 100.00% 84.32% Dinas Sosial, BPLU, BPAR 1.2. KegiatanPenyediaanKebutuhanAdministrasiKeuangan Tersedianya kebutuhanadministrasi keuangan 60 bulan 1,102,339,000 60 bulan 726,153,000 bulan bulan bulan bulan bulan 0 bulan - 0.00% 0.00% 60 bulan 726,153,000 100.00% 65.87% Dinas Sosial, BPLU, BPAR KegiatanAdministrasiKeuanganPerangkat Daerah Tersedianya kebutuhanadministrasi keuangan 12 bulan 12,799,473,184 bulan 6 bulan 6,368,428,670 3 bulan 2,419,666,208 3 bulan 1,948,780,049 12 bulan 10,736,874,927 100.00% 83.89% 12 bulan 10,736,874,927 # DIV/0! # DIV/0! Dinas Sosial, BPLU, BPAR 1.3. Kegiatan PenyediaanKebutuhanAdministrasiBarang / Jasa Tersedianya kebutuhanadministrasi barang /jasa 60 bulan 777,838,250 60 bulan 440,600,250 bulan bulan bulan bulan bulan 0 bulan - 0.00% 0.00% 60 bulan 440,600,250 100.00% 56.64% Dinas Sosial, BPLU, BPAR KegiatanAdministrasiBarang MilikDaerah padaPerangkat Daerah Tersedianya kebutuhanadministrasi barang / jasa 12 bulan 140,630,206 bulan 6 bulan 70,966,487 3 bulan 31,691,874 3 bulan 30,362,566 12 bulan 133,020,927 100.00% 94.59% 12 bulan 133,020,927 # DIV/0! # DIV/0! Dinas Sosial, BPAR 1.4. KegiatanPenyediaanKebutuhanAdministrasiKepegawaian Tersedianya kebutuhanadministrasi kepegawaian 60 bulan 115,101,250 60 bulan 128,056,250 bulan - bulan bulan bulan bulan 0 bulan - 0.00% 0.00% 60 bulan 128,056,250 100.00% 111.26% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 1.5.PelaksanaanRapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya rapatkoordinasi dan konsultasi 60 bulan 1,391,675,362 60 bulan 1,160,126,519 12 bulan 140,549,075 bulan 6 bulan 74,047,425 3 bulan 5,261,200 3 bulan 58,304,658 12 bulan 137,613,283 100.00% 97.91% 72 bulan 1,297,739,802 120.00% 93.25% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 100.00% 92.13% 104.00% 82.27% SangatTinggiSangatTinggiSangatTinggi Tinggi 2 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur MeningkatnyaAkuntabilitas KinerjaPerangkat Daerah DinasSosial : Nilai LKIP SKPDDinas Sosial RATA-RATA MINIMUM B 6,756,522,957 4,761,626,520 915,353,077 - 73,919,070 105,794,406 568,286,295 747,999,771 228.85% 70.34% 5,509,626,291 76.98% 82.00% 2.1. KegiatanPengadaanKendaraanDinas Tersedianya KendaraanDinas 15 Unit 700,500,000 10 unit 592,700,000 0 unit - unit 0 unit - unit unit 0 unit - 0.00% 0.00% 10 unit 592,700,000 66.67% 84.61% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 2.2. KegiatanPengadaanPeralatan /PerlengkapanGedung Kantor Tersedianya peralatandan perlengkapan gedungkantor 550 unit/set/paket 1,980,558,000 237 unit/set/ paket 1,404,498,753 13 unit/set 323,317,519 0 unit 4 unit/set/paket 14,175,500 9 unit/set/ paket 36,679,000 67 unit/set/paket 253,435,500 80 unit 304,290,000 615.38% 94.11% 317 unit 1,708,788,753 57.64% 86.28% Dinas Sosial, BPAR, BPLU 2.3.KegiatanPengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur 235 buah/set/unit 1,050,000,000 134 buah/set/unit - 0 buah/set/unitbuah/set/unit 0 buah/set/ uni - buah/set/unit buah/set/ unit 0 buah/ set/unit - 0.00% 0.00% 134 buah/ set/unit - 57.02% 0.00% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 2.4. KegiatanPemeliharaan rutin/ berkala gedung Kantor Tersedianya alat listrik dan elektronik 60 bulan 402,945,050 48 bulan 320,087,935 0 bulan bulan 0 bulan bulan bulan 0 bulan - 0.00% 0.00% 48 bulan 320,087,935 80.00% 79.44% Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut 2.5. KegiatanPemeliharaanrutin/ berkalakendaraandinas/operasional Terpeliharanya kendaraandinas/operasional dalamsetahun 10 unit 1,103,825,907 10 unit 918,905,140 10 unit 254,580,807 unit 6 unit 53,753,570 2 unit 57,996,506 2 unit 66,431,076 10 unit 178,181,152 100.00% 69.99% 8 unit 1,097,086,292 80.00% 99.39% Dinas Sosial, BPAR, BPLU 2.6. KegiatanPemeliharaanrutin/ berkala peralatan/perlengkapan gedungkantor terpeliharanya peralatan/perlengkapan gedungkantor 255 unit 161,410,000 178 unit 121,016,000 12 unit 32,999,225 unit unit - 4 unit 8,118,900 8 unit 3,000,000 12 unit 11,118,900 100.00% 33.69% 190 unit 132,134,900 74.51% 81.86% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 2.7. Kegiatan Rehabilitasisedang/ beratgedung kantor Terpeliharanya bangunangedung kantor 15 unit 793,357,000 12 unit 1,105,911,692 3 unit/paket 304,455,526 unit/paket - 1 unit/paket 5,990,000 unit/paket 3,000,000 2unit/paket 245,419,719 3 unit/paket 254,409,719 100.00% 83.56% 15 unit 1,360,321,411 100.00% 171.46% Dinas Sosial, BPAR 2.8. Kegiatan Rehabilitasisedang/ beratgedung gudang TerlaksananyaRehabilitasi GudangLogistik Dinas Sosial 2 unit 563,927,000 2 unit 298,507,000 unit/paket - - paket paket 0 paket - 0.00% 0.00% 2 unit 298,507,000 100.00% 52.93% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 100.00% 70.34% 76.98% 82.00% SangatTinggi Sedang Tinggi Tinggi EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIW ULAN III TAHUN 2021 DINAS SOSIAL DAERAH PROVINSI SULAW ESI UTARA PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021 No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (Output) Target RENSTRA Perangkat Daerahpada Tahun 2021 (Akhir PeriodeRENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PerangkatDaerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu(2017 s.d. 2020) FORMULIR E.55 1 2 3 4 5 6 Unit Perangkat DaerahPenanggung Jawab Lokasi/ Ket. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Kinerja dan AnggaranRenja Perangkat Daerah TahunBerjalannya yang Dievaluasi(2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja danAnggaran Renja Perangkat DaerahProvinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat CapaianKinerja dan RealisasiAnggaran RENJAPerangkat DaerahTahun 2021 (%) Realisasi Kinerja dan AnggaranRENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RenjaPD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan RealisasiAnggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d.Tahun 2021(%) 15 = 14/5 x 100% 16 17K K NilaiAkuntabilitasKinerja PD DinasSosial Rata-RataMinimum B 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 Rata-rata Capaian Kinerja (%) K K 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 K Peringkat Kinerja PengembanganKapasitasSDM danKelembagaan Kesejahteraan Sosial dalamPenyelenggaraan KesejahteraanSosial NilaiAkuntabilitasKinerja SKPDDinas SosialRata-RataMinimum B Nilai Akuntabilitas KinerjaPD Dinas Sosial Rata-RataMinimum B NilaiAkuntabilitasKinerja PDDinas SosialRata-RataMinimum B NilaiAkuntabilitasKinerja PD DinasSosial Rata-RataMinimum B K K K PengembanganKapasitasSDM danKelembagaanKesejahteraanSosial dalamPenyelenggaraanKesejahteraan Sosial NilaiAkuntabilitasKinerja SKPDDinas SosialRata-RataMinimum B Nilai Akuntabilitas KinerjaPD Dinas Sosial Rata-RataMinimum B NilaiAkuntabilitasKinerja PDDinas SosialRata-RataMinimum B NilaiAkuntabilitasKinerja PD DinasSosial Rata-RataMinimum B K NilaiAkuntabilitasKinerja PD DinasSosial Rata-RataMinimum B Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja I �---------------------------------------------------------------------------------- Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (Output) Target RENSTRA Perangkat Daerahpada Tahun 2021 (Akhir PeriodeRENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PerangkatDaerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu(2017 s.d. 2020) 1 2 3 4 5 6 Unit Perangkat DaerahPenanggung Jawab Lokasi/ Ket. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Kinerja dan AnggaranRenja Perangkat Daerah TahunBerjalannya yang Dievaluasi(2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja danAnggaran Renja Perangkat DaerahProvinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat CapaianKinerja dan RealisasiAnggaran RENJAPerangkat DaerahTahun 2021 (%) Realisasi Kinerja dan AnggaranRENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RenjaPD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan RealisasiAnggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d.Tahun 2021(%) 15 = 14/5 x 100% 16 17K K 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 K K 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 KK K KK 3 ProgramPeningkatanDisiplinAparatur Presentase ASNPerangkat Daerah yangtidak dikenai sanksidisiplin 791,695,000 517,287,500 32,000,000 - 14,250,000 - 16,000,000 30,250,000 100.00% 94.53% 547,537,500 66.06% 53.44% 3.1. KegiatanPengadaanpakaian dinasbesertaperlengkapannya Tersedianya PakaianDinas besertaperlengkapannya 575 stel 497,145,000 454 stel 299,545,000 36 stel 32,000,000 stel 16 stel 14,250,000 stel 20 stel 16,000,000 36 stel 30,250,000 100.00% 94.53% 490 stel 329,795,000 85.22% 66.34% BPAR 3.2. KegiatanPengadaanpakaian khusushari-hariteretntu Tersedianya pakaiankhusus hari-hari tertentu 220 stel 254,550,000 221 stel 213,742,500 0 stel stel 0 stel - stel stel - 0 stel - 0.00% 0.00% 221 stel 213,742,500 100.45% 83.97% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 3.3. KegiatanPengadaanMesin / KartuAbsensi Tersedianya Mesin/KartuAbsensi 8 unit 40,000,000 1 unit 4,000,000 0 unit unit 0 unit - unit unit - 0 unit - 0.00% 0.00% 1 unit 4,000,000 12.50% 10.00% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 100.00% 94.53% 66.06% 53.44% SangatTinggiSangatTinggi Sedang Rendah 4 ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur MeningkatnyaAkuntabilitas KinerjaPerangkat Daerah DinasSosial : Nilai LKIP SKPDDinas Sosial RATA-RATA MINIMUM B 350,000,000 158,364,350 - - - - - - 0.00% 0.00% 158,364,350 42.38% 44.26% 4.1.KegiatanPendidikan danPelatihan Formal Terlaksananya Pendidikandan Pelatihan Formal 21 orang 200,000,000 1 orang 102,381,600 0 orang orang - 0 orang - orang - orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 1 orang 102,381,600 4.76% 51.19% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 4.2. KegiatanSosialisasi PeraturanPerundang-undangan Terlaksananya SosialisasiPerundang-undangan 5 kegiatan 150,000,000 4 kegiatan 55,982,750 0 kegiatan - Keg - 0 Keg - Keg - Keg 0 kegiatan - 0.00% 0 4 kegiatan 55,982,750 80.00% 37.32% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 0.00% 0.00% 42.38% 44.26% SangatRendahSangatRendahSangatRendah Sangat Rendah 5 ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan Cakupan pelaporancapaian kinerja dankeuanga;Laporan/tahun sesuaiperaturan perundangan 244,244,300 71,785,701 6,592,606 - 3,616,500 - 600,000 4,216,500 100% 63.96% 76,002,201 57.22% 32.23% 5.1. KegiatanPenyusunanlaporan capaiankinerja danikhtisar realisasikinerja SKPD Jumlah laporan capaiankinerja yang disusun 20 laporan 116,102,050 17 laporan 57,527,050 4 laporan 6,592,606 0 laporan - 1 laporan 3,616,500 laporan 3 laporan 600,000 4 laporan 4,216,500 100.00% 63.96% 21 laporan 61,743,550 105.00% 53.18% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 5.2. KegiatanPenyusunanlaporan bulananSKPD Jumlah laporan bulananyang disusun 60 laporan 65,000,000 - 0 laporan - laporan laporan 0 laporan - 0.00% 0.00% 0 laporan - 0.00% 0.00% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 5.3. KegiatanPenyusunanPelaporanKeuanganSemesteran Jumlah laporan keuangansemester yang disusun 15 laporan 26,612,750 6 laporan 4,392,750 laporan laporan - 0 laporan - laporan laporan 0 laporan - 0.00% 0.00% 6 laporan 4,392,750 40.00% 16.51% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 5.4. KegiatanPenyusunanPelaporanKeuangan AkhirTahun Jumlah LaporanKeuangan yang berhasildisusun 15 laporan 36,529,500 4 laporan 9,865,901 laporan laporan 0 laporan laporan laporan 0 laporan - 0.00% 0.00% 4 laporan 9,865,901 26.67% 27.01% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 100% 63.96% 57.22% 32.23% SangatTinggi Rendah Rendah Sangat Rendah 6 ProgramPenyelenggaraan Hari-HariBesarKenegaraan /Kedaerahan Cakupan informasipembangunan kesosmelalui pameranpromosi : jumlah materiyang dipamerkan 100% 250,000,000 Cakupaninformasipembangunan kesosmelaluipameranpromosi :jumlahmateri yangdipamerkan 34,281,500 - - - - - - 0% 0% 34,281,500 60.00% 13.71% 6.1. KegiatanPelaksanaan Pameran danPromosi Terlaksananya PameranProvinsi 5 kegiatan 250,000,000 3 kegiatan 34,281,500 kegiatan - kegiatan - 0 kegiatan - kegiatan - kegiatan - 0 kegiatan - 0.00% 0.00% 3 kegiatan 34,281,500 60.00% 13.71% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 0% 0.00% 60.00% 13.71% Sangat Rendah Sangat Rendah Rendah Sangat Rendah Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja PengembanganKapasitasSDM danKelembagaanKesejahteraanSosial dalamPenyelenggaraanKesejahteraanSosial NilaiAkuntabilitasKinerja SKPDDinas SosialRata-RataMinimum B Nilai Akuntabilitas KinerjaPD Dinas Sosial Rata-RataMinimum B NilaiAkuntabilitasKinerja PDDinas SosialRata-RataMinimum B NilaiAkuntabilitasKinerja PD DinasSosial Rata-RataMinimum B PengembanganKapasitasSDM danKelembagaanKesejahteraanSosial dalamPenyelenggaraanKesejahteraanSosial 97% NilaiAkuntabilitasKinerja PD DinasSosial Rata-RataMinimum B Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja PengembanganKapasitas SDM danKelembagaanKesejahteraanSosial dalamPenyelenggaraanKesejahteraanSosial 100% dari 42laporan (LKIP,LAPORANTAHUNAN,LPPDSKPD, LKPJSKPD, 12Laporanbulanan, 12laporanfungsionalbendahara,laporansemesteran,12laporan EPRA) 20% dari 42 laporan (LKIP,LAPORAN TAHUNAN,LPPDSKPD, LKPJ SKPD, 12Laporan bulanan, 12 laporanfungsional bendahara,laporan semesteran,12laporan EPRA) 12% dari 42laporan (LKIP,LAPORANTAHUNAN,LPPDSKPD, LKPJSKPD, 12Laporanbulanan, 12laporanfungsionalbendahara,laporansemesteran,12laporan EPRA) Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Pengembangan KapasitasSDM danKelembagaan KesejahteraanSosial dalamPenyelenggara an Kesos Cakupaninformasipembangunankesos melaluipameranpromosi :jumlah materiyangdipamerkan ,-------- -------- 1 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (Output) Target RENSTRA Perangkat Daerahpada Tahun 2021 (Akhir PeriodeRENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PerangkatDaerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu(2017 s.d. 2020) 1 2 3 4 5 6 Unit Perangkat DaerahPenanggung Jawab Lokasi/ Ket. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Kinerja dan AnggaranRenja Perangkat Daerah TahunBerjalannya yang Dievaluasi(2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja danAnggaran Renja Perangkat DaerahProvinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat CapaianKinerja dan RealisasiAnggaran RENJAPerangkat DaerahTahun 2021 (%) Realisasi Kinerja dan AnggaranRENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RenjaPD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan RealisasiAnggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d.Tahun 2021(%) 15 = 14/5 x 100% 16 17K K 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 K K 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 KK K KK 7ProgramPerencanaanSKPD Terciptanyasinkronisasi dansinergi pelaksanaanpembangunan daerahdalam upaya mencapaidaya guna dan hasilguna yang sebesar-besarnya. (Cakupandokumen perencanaanyang sinkron,konsisten, danbersinergi terhadapRPJMD dan RKPD) 442,616,875 334,731,250 18,516,337 2% - 4,750,000 1,667,000 7,220,500 13,637,500 100.00% 83.98% 348,368,750 47.98% 61.79% 7.1.PenyusunanRencanaStrategis SKPD Tersusunnya RencanaStrategis SKPD 2 dokumen 102,685,375 1 dokumen 64,976,000 dokumen - dokumen - dokumen 0 dokumen - 0.00% 0.00% 1 dokumen 64,976,000 50.00% 63.28% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 7.2. KegiatanPenyusunanRencana KerjaSKPD Tersusunnya RencanaKerja SKPD 20 dokumen 221,070,500 12 dokumen 202,687,250 4 dokumen 12,917,129 dokumen - 2 dokumen 4,750,000 1 dokumen 1,667,000 1 dokumen 2,397,500 4 dokumen 8,814,500 100.00% 68.24% 16 dokumen 211,501,750 80.00% 95.67% Dinas Sosial 7.3. KegiatanPenyusunanRencana KerjaAnggaran Tersusunnya RencanaKerja Anggaran DinasSosial Prov. Sulut 28 dokumen 94,861,000 15 dokumen 67,068,000 1 dokumen 826,910 dokumen - dokumen - dokumen - 1 dokumen 826,500 1 dokumen 826,500 100.00% 99.95% 16 dokumen 67,894,500 57.14% 71.57% Dinsos, BPLU 7.4. KegiatanMonitoring danEvaluasi PelaksanaanProgram Jumlah LaporanMonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program 21 laporan 24,000,000 - 1 laporan 4,772,298 - laporan - laporan - 1 laporan 3,996,500 1 laporan 3,996,500 100.00% 83.74% 1 laporan 3,996,500 4.76% 16.65% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 100.00% 83.98% 47.98% 61.79% SangatTinggi Tinggi SangatRendah Rendah 8 ProgramJaminan danBantuanKesejahteraanSosial MeningkatnyaKemampuan KeluargaMiskin dan rentanserta PMKS lainnyatermasuk warga korbanbencana dalammemenuhi kebutuhandasar: cakupan PMKSpenerima manfaat danPSKS yang mampumelaksanakan perandan fungsi sosialmelalui perlindungandan jaminan sosial 6,888,618,750 3,540,453,716 989,639,867 360,980,000 199,312,520 213,333,177 202,133,400 975,759,097 100.00% 98.83% 4,516,212,813 131.56% 81.71% 8.1.KegiatanPenanggulanganBencana Sosial Tersedianya Bufferstockuntuk korban bencanasosial 3750 orang 1,400,000,000 3200 orang 860,795,016 900 orang 188,245,284 orang 0 orang - 900 orang 182,754,877 orang 5,346,000 900 orang 188,100,877 100.00% 99.92% 4100 orang 1,048,895,893 109.33% 74.92% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 8.2.KegiatanPenanggulanganBencana Alam Tersedianya Bufferstockuntuk korban bencanaalam 3750 orang 1,500,000,000 5300 orang 1,293,777,700 900 orang 402,554,078 orang 900 orang 199,312,520 orang orang 196,787,400 900 orang 396,099,920 100.00% 98.40% 6200 orang 1,689,877,620 165.33% 112.66% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 8.3. KegiatanJaminanKesejahteraanSosial Terlaksananya JaminanKesejahteraan SosialPKH 5 keg 300,000,000 kegiatan 0 kegiatan - kegiatan kegiatan 0 kegiatan - 0.00% 0.00% 0 kegiatan - 0.00% 0.00% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 8.4. KegiatanBimbinganPeningkatanKapasitas PelaksanaanProgramKeluarga Harapan Meningkatnya KapasitasPendamping dan Operator PKH 5 keg 3,088,618,750 4 kegiatan 1,385,881,000 2 kegiatan 398,840,505 2 kegiatan 360,980,000 kegiatan kegiatan 30,578,300 kegiatan 2 kegiatan 391,558,300 100.00% 98.17% 6 kegiatan 1,777,439,300 120.00% 57.55% Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut 8.5. Kegiatan SosialisasiProgram BantuanTunai Bersyarat/PKH TerinformasikannyaProgram Bantuan TunaiBersyarat (PKH) 3 keg 300,000,000 - kegiatan - kegiatan 0 kegiatan - kegiatan kegiatan 0 kegiatan - 0.00% 0.00% 0 kegiatan - 0.00% 0.00% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 8.6. KegiatanSosialisasi ProgramAsuransiKesejahteraan Sosial TerinformasikannyaProgram Asuransi Kesos(Askesos) 2 keg 300,000,000 1,261,485,750 - kegiatan - kegiatan 0 kegiatan - kegiatan kegiatan 0 kegiatan - 0.00% 0.00% 0 kegiatan - 0.00% 0.00% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 100.00% 98.83% 131.56% 81.71% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Pengembangan KapasitasSDM danKelembagaanKesejahteraanSosial dalamPenyelenggaraanKesejahteraanSosial 100% (43DokumenPerencanaanyang sinkron,konsisten, danbersinergiterhadapRPJMD danRKPD) 22% (43 DokumenPerencanaan yang sinkron,konsisten, dan bersinergiterhadap RPJMD dan RKPD) 10% (43DokumenPerencanaanyang sinkron,konsisten, danbersinergiterhadapRPJMD danRKPD) Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja MenurunkanJumlah FM,KelompokRentan danPMKS Lainnyasebesar 1%dari target 7500 korban, 15Keg 4300 korban, 1 Keg 1800 korban, 2Keg900 Korban,2 Keg Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja ,-------------------- 1 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (Output) Target RENSTRA Perangkat Daerahpada Tahun 2021 (Akhir PeriodeRENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PerangkatDaerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu(2017 s.d. 2020) 1 2 3 4 5 6 Unit Perangkat DaerahPenanggung Jawab Lokasi/ Ket. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Kinerja dan AnggaranRenja Perangkat Daerah TahunBerjalannya yang Dievaluasi(2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja danAnggaran Renja Perangkat DaerahProvinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat CapaianKinerja dan RealisasiAnggaran RENJAPerangkat DaerahTahun 2021 (%) Realisasi Kinerja dan AnggaranRENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RenjaPD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan RealisasiAnggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d.Tahun 2021(%) 15 = 14/5 x 100% 16 17K K 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 K K 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 KK K KK 9 ProgramPemberdayaanFakir Miskin,KomunitasAdat Terpencil(KAT) danPenyandangMasalahkesejahteraanSosial (PMKS)lainnya Meningkatnyakemampuan pendudukmiskin dan rantandalam memenuhikebutuhan dasar,persentase keluargamiskin dan rentan yangmeningkatproduktifitasnya secarasosial, ekonomi dankelembagaan melaluipemberdayaan sosial 81,525,740,000 36,455,309,913 4,175,837,051 - 3,333,962,608 83,315,062 743,651,126 4,160,928,796 100.00% 97.26% 40,616,238,709 46.08% 55.74% 9.1. KegiatanFasilitasiManajemenUsaha BagiKeluarga Miskin Tersedianya AksesKesempatan Kerja danBerusaha, PelayananSosial Dasar MelaluiKUBE 420 Klp (KK) 8,500,000,000 81 Klp (KK) 1,655,390,000 5 Klp (KK) 115,931,504 Klp (KK) 5Klp(KK) 99,786,610 Klp(KK)Klp(KK) 8,735,000 5 Klp (KK) 108,521,610 100.00% 93.61% 86 Klp (KK) 1,763,911,610 20.48% 20.75% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 9.2. KegiatanPengadaanSarana danPrasaranaPendukungUsaha bagiKeluarga Miskin Tersedianya AksesPerumahan danPemukiman Melalui RTLH 2400 KK/unit 72,000,000,000 1109 KK/unit 34,078,410,713 117 KK/unit 3,935,375,019 KK/unit 97 KK/unit 3,234,175,998 3 KK/unit 83,315,062 17 KK/unit 612,499,217 117 KK/unit 3,929,990,277 100.00% 99.86% 1226 KK/unit 38,008,400,990 51.08% 52.79% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 9.3. KegiatanPemberdayaan Komunitas AdatTerpencil (KAT) TerlaksananyaPemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Tersedianya SaranaUmum di Lokasi KAT 36 unit 900,740,000 20 unit 721,509,200 4 unit 124,530,528 unit 0 unit - unit 4 unit 122,416,909 4 unit 122,416,909 100.00% 98.30% 24 unit 843,926,109 66.67% 93.69% Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut 9.4. KegiatanPelatihanKeterampilanBerusaha bagiFakir Miskin danKAT Jumlah Warga KAT 260 orang 125,000,000 0 orang - 0 orang orang 0 orang - orang orang 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 100.00% 97.26% 46.08% 55.74% Sedang Rendah Sangat Rendah Rendah 10 ProgramPelayanan danRehabilitasiKesejahteraanSosial MeningkatnyaKemampuan PendudukMiskin dan Rentan,Anak, PenyandangDisabilitas, Lanjut Usiadan Kelompok MarginalLainnya dalamPemenuhan Hak Dasardan Iklusif: PersentasePMKS PenerimaManfaat yangMeningkatKemampuannya MelaluiPelaksanaan Pelayanandan Rehabilitasi Sosial 11,758,212,100 6,894,769,721 1,848,461,802 - 20,558,000 916,581,380 880,497,850 1,817,637,230 100.00% 98.30% 8,712,406,951 216.44% 66.97% 10.1. KegiatanPelayanan danRehabilitasiSosial Anak Jumlah Perempuan danAnak Korban Eksploitasiyang MendapatkanPelayanan danPerlindungan Sosial 265 orang 4,163,967,700 55 orang 1,895,079,200 orang orang orang orang orang 0 orang orang 0.00% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut Jumlah Anak, Balita Terlantar, Anak Jalanan,ABH, ADK, Anak yangMembutuhkan Perlindungan Khususyang mendapatkanPelayanan Sosial di Luar Panti 1414 Anak 200 Anak Anak Anak Anak Anak Anak 0 Anak 200 Anak 14.14% Jumlah LKS Anak yang dikembangkan/ dibantu 25 LKS 44 LKS LKS LKS LKS LKS LKS 0 LKS 44 LKS 176.00% MenurunkanJumlah FM,KelompokRentan danPMKS Lainnyasebesar 1%dari target 9,23% 4,7% 1.2% MenurunkanJumlah FM,KelompokRentan danPMKS Lainnyasebesar 1%dari target 24.32% 20.64% 1% Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja ,-------- -------- 1 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (Output) Target RENSTRA Perangkat Daerahpada Tahun 2021 (Akhir PeriodeRENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PerangkatDaerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu(2017 s.d. 2020) 1 2 3 4 5 6 Unit Perangkat DaerahPenanggung Jawab Lokasi/ Ket. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Kinerja dan AnggaranRenja Perangkat Daerah TahunBerjalannya yang Dievaluasi(2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja danAnggaran Renja Perangkat DaerahProvinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat CapaianKinerja dan RealisasiAnggaran RENJAPerangkat DaerahTahun 2021 (%) Realisasi Kinerja dan AnggaranRENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RenjaPD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan RealisasiAnggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d.Tahun 2021(%) 15 = 14/5 x 100% 16 17K K 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 K K 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 KK K KK KegiatanRehabilitasiSosisl DasarAnak Terlantar diDalam Panti Tersedianya PermakananAnak DalamPanti;TersedianyaPerbekalan kesehatan bagianak;Tersedianyabimbingan fisik mental danspiritual bagi anak dalampanti; Terlaksananyabimbingan aktivitas hidupsehari-hari bagi anak dalampanti 1100 Anak 980,307,781 500,000 # # Anak 400,251,160 563,079,400 1100 Anak 963,830,560 100.00% 98.32% 1155 Anak 2,858,909,760 435.85% 68.66% 10.2. KegiatanPelayanan danRehabilitasiSosial LanjutUsia Jumlah Lanjut UsiaTerlantar/ Miskin TidakPotensial yangMendapatkan BantuanSosial 1070 LU 3,106,071,000 960 LU 3,472,863,821 LU LU LU LU LU 0 LU LU - 0.00% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut Jumlah Lanjut UsiaMiskin yang Potensialyang MendapatkanBantuan 380 LU LU LU LU LU LU LU 0 LU 0 LU - 0.00% Jumlah LKS Lanjut Usiayangdikembangkan/dibantu 20 LKS 18 LKS LKS LKS LKS LKS LKS 0 LKS 13 LKS - 65.00% Kegiatan Rehabilitasi SosialDasar Lanjut UsiaTerlantar diDalam Panti Tersedianya permakanan dalam Panti LU;Terlaksananya bimbinganaktivitas hidup sehari-hari 200 LU 455,684,308 LU LU 8,837,500 200 LU 139,168,600 LU 304,710,000 200 LU 452,716,100 100.00% 99.35% 1160 LU 3,925,579,921 108.41% 126.38% 10.3. KegiatanPelayanan danRehabilitasiSosial OrangDenganKecacatan Jumlah PenyandangCacat yang Mendapatkan Bantuan Peralatan 100 orang 1,783,054,400 5 orang 815,755,400 orang orang 0 orang orang orang 0 orang - 5 orang - 5.00% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut Jumlah PenyandangDisabilitas yangMendapatkan Bantuan Sosial diluar Panti 398 orang 170 orang orang orang orang orang orang 0 orang 170 orang - 42.71% Jumlah LKS Cacat yangMendapatkan BantuanSosial 10 LKS 7 LKS LKS LKS LKS LKS LKS 0 LKS 7 LKS - 70.00% KegiatanRehabilitasi SosialDasarPenyandangDisabilitasTerlantar diDalam Panti Tersedianya permakananpenyandang cacat dlmpanti; Terlaksananyabimbingan fisik, mental,spiritual dan sosial bagipenyandang cacat dalampanti 336 orang 412,469,713 orang 336 orang 11,220,500 orang 377,161,620 orang 12,708,450 336 orang 401,090,570 100.00% 97.24% 336 orang 1,216,845,970 84.42% 68.25% 10.4. KegiatanPelaksanaan KIEKonseling danKampanye Sosialbagi PMKS Terlaksananya KegiatanKampanye Sosial bagiPMKS dan Masyarakat 26 Keg 390,000,000 Keg Keg Keg Keg - 0.00% 0.00% 0 Keg - 0.00% 0.00% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 10.5. KegiatanPengembangaSarana danPrasarana BagiLanjut UsiaMiskin Tersedianya Rumah LayakHuni bagi Lanjut UsiaMiskin 50 LU/ Unit 1,425,000,000 7 LU/ Unit 197,769,000 0 unit LU/ Unit 0 unit - LU/ Unit unit 0 paket - 0.00% 0.00% 7 paket 197,769,000 14.00% 13.88% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 10.6. KegiatanPembinaanRehabilitasi Sosial LanjutUsia Terlaksananya HariLanjut Usia Nasional 6 Keg 890,119,000 4 Keg 513,302,300 0 Keg - Keg 0 Keg - Keg Keg 0 Keg - 0.00% 0.00% 4 Keg 513,302,300 66.67% 57.67% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 100.00% 98.30% 216.44% 66.97% SangatTinggiSangatTinggiSangatTinggi Rendah Menurunkan Jumlah FM,KelompokRentan danPMKS Lainnyasebesar 1%dari target Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja ,-------- -------- 1 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (Output) Target RENSTRA Perangkat Daerahpada Tahun 2021 (Akhir PeriodeRENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PerangkatDaerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu(2017 s.d. 2020) 1 2 3 4 5 6 Unit Perangkat DaerahPenanggung Jawab Lokasi/ Ket. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Kinerja dan AnggaranRenja Perangkat Daerah TahunBerjalannya yang Dievaluasi(2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja danAnggaran Renja Perangkat DaerahProvinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat CapaianKinerja dan RealisasiAnggaran RENJAPerangkat DaerahTahun 2021 (%) Realisasi Kinerja dan AnggaranRENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RenjaPD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan RealisasiAnggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d.Tahun 2021(%) 15 = 14/5 x 100% 16 17K K 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 K K 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 KK K KK 11ProgramPembinaanAnak Terlantar Meningkatnya FungsiSosial PMKS AnakTerlantar melaluiPelaksanaan Pelayanan,Perlindungan danPelatihanKeterampilan;Persentase AnakTerlantar yang MampuMelaksanakan Peranandan Fungsi SosialMelalui PelaksanaanPelayanan,Perlindungan danRehsos 7,419,358,500 2,427,881,800 67,893,204 Anak - 20 Anak 36,190,000 Anak 31,680,000 Anak - 23,873,700,271 100.00% 99.97% 32,898,896,889 76.32% 54.57% 11.1. KegiatanPelatihanKeterampilandan PraktekBelajar Kerjabagi AnakTerlantar Jumlah Anak Terlantaryang MendapatkanPelatihan Keterampilandan Praktek Belajar Kerja 570 Anak 6,819,358,500 300 Anak 2,197,147,600 Anak Anak Anak Anak Anak 0 Anak - 0.00% 0.00% 300 Anak 2,197,147,600 52.63% 32.22% BPAR 11.2. KegiatanMonitoring,Evaluasi danPelaporan Terlaksananya KegiatanMonitoring dan Pelaporan 5 Keg 300,000,000 5 Keg 230,734,200 Keg Keg Keg Keg Keg 0 Keg - 0.00% 0.00% 5 Keg 230,734,200 100.00% 76.91% BPAR 11.3. KegiatanVerifikasi dan Validasi DataAnak Terlantar Tervalidasinya Data Anak Terlantar yang MengikutiPraktek Belajar Kerja 5 Keg 300,000,000 0 Keg - 0 Keg - Keg 0 Keg - Keg Keg 0 Keg - 0.00% 0.00% 0 Keg - 0.00% 0.00% BPAR KegiatanRehabilitasi SosialDasar AnakTerlantar diDalam Panti Tersedianya permakanan,sandang, asrama yg mudahdiakses, perbekalankesehatan, sertaterlaksananyabimbinganfisik mentalspiritual, aktifitas hdpsehari-hari dan pelayananpenelusuran keluarga 3 Keg 67,893,204 2 Keg 36,190,000 1 Keg 31,680,000 - 3 Keg 67,870,000 100.00% 99.97% 3 Keg 67,870,000 BPAR 100.00% 99.97% 76.32% 54.57% SangatTinggiSangatTinggi Tinggi Rendah 12 ProgramPembinaan ParaPenyandangCacat danTrauma Meningkatnya FungsiSosial PMKSPenyandang Cacat danTrauma MelaluiPelaksanaan Pelayanan,Perlindungan danRehsos; PersentasePMKS, PenyandangCacat dan Trauma yangMampu MelaksanakanPeranan dan FungsiSosial MelaluiPelaksanaan Pembinaan 1,040,680,000 899,496,500 122,475,000 - 63,154,500 28,423,500 30,526,000 122,104,000 100.00% 99.70% 1,021,600,500 120.00% 121.52% 12.1. KegiatanPendayagunaanPara Penyandang Cacat dan Eks Trauma Terpenuhinya MakananPenyandang Eks Kusta dalam Setahun 5 TA 840,680,000 5 TA 899,496,500 1 TA 122,475,000 TA 1 TA 63,154,500 TA 28,423,500 TA 30,526,000 1 TA 122,104,000 100.00% 99.70% 6 TA 1,021,600,500 120.00% 121.52% Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut 12.2.Kegiatan HariDisabilitas Internasional Terlaksananya Hari Disabilitas Internasional 4 Keg 200,000,000 0 Keg Keg Keg Keg Keg Keg 0 Keg - 0.00% 0.00% 0 Keg - 0.00% 0.00% Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut 100.00% 99.70% 120.00% 121.52% SangatTinggiSangatTinggiSangatTinggi Sangat Tinggi 13 ProgramPembinaanPanti Asuhan/Panti Jompo Meningkatnya FungsiSosial PMKS PenerimaManfaat MelaluiPelaksanaan Pelayanan,Perlindungan danRehsos; 9,576,586,875 4,667,149,022 828,076,936 - 196,603,500 351,982,000 274,521,400 100.00% 99.40% 5,490,255,922 31.67% 31.58% 13.1. Kegiatan RehabilitasiSedang/ BeratBangunan PantiAsuhan/ Jompo Terpeliharanya BangunanPanti/ Wisma 16 wisma 3,200,000,000 4 wisma 596,205,150 wisma wisma wisma wisma wisma 0 wisma - 0.00% 0.00% 4 wisma 596,205,150 25.00% 18.63% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 13.2. KegiatanPengadaan Obat-obatan danPerbekalan bagiLanjut Usia Jumlah Lanjut UsiaMiskin yang MendapatkanPerlindungan dan Rehsos 100 LU 6,036,586,875 55 LU 4,062,123,784 0 LU LU - LU LU LU 0 LU - 0.00% 0 50 LU 4,062,123,784 50.00% 67.29% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 13.3. KegiatanPelatihanKeterampilanbagi Lanjut Usiadalam Panti Terciptanya Lanjut Usiayang Berdayaguna 4 Keg 140,000,000 Keg Keg Keg Keg Keg Keg 0 Keg - 0.00% 0.00% 0 Keg - 0.00% 0.00% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 13.4. KegiatanBimbinganMental danSosial bagiLanjut Usiadalam Panti Terlaksananya BimbinganMental dan Sosial bagiLanjut Usia dalam Panti 5 Keg 100,000,000 Keg Keg Keg Keg Keg Keg 0 Keg - 0.00% 0.00% 0 Keg - 0.00% 0.00% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 13.5. KegiatanPengadaanSarana dan PrasaranaPendukung OperasionalPanti Tersedianya Sarana dan Prasarana OperasionalPanti 5 unit 100,000,000 1 unit 8,820,088 unit unit unit unit unit 0 unit - 0.00% 0.00% 1 unit 8,820,088 20.00% 8.82% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut Kegiatan Rehabilitasi SosialDasar Lanjut UsiaTerlantar di Dalam Panti Tersedianya permakanandan perbekalan kesehatandi dalam panti 2 Keg 828,076,936 Keg 1 Keg 196,603,500 1 Keg 351,982,000 Keg 274,521,400 2 Keg 823,106,900 100.00% 99.40% 2 Keg 823,106,900 0.00% 0.00% Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja MenurunkanJumlah FM,KelompokRentan danPMKS lainnyasebesar 1%dari Target 100% EksKusta 100% Eks Kusta 100% EksKusta MenurunkanJumlah FM,KelompokRentan danPMKS Lainnyasebesar 1%dari target 570 Anak 240 Anak 60 Anak Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja MenurunkanJumlah FM,KelompokRentan danPMKS lainnyasebesar 1%dari Target 100% 100% 100% ,-------------------- 1 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (Output) Target RENSTRA Perangkat Daerahpada Tahun 2021 (Akhir PeriodeRENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PerangkatDaerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu(2017 s.d. 2020) 1 2 3 4 5 6 Unit Perangkat DaerahPenanggung Jawab Lokasi/ Ket. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Kinerja dan AnggaranRenja Perangkat Daerah TahunBerjalannya yang Dievaluasi(2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja danAnggaran Renja Perangkat DaerahProvinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat CapaianKinerja dan RealisasiAnggaran RENJAPerangkat DaerahTahun 2021 (%) Realisasi Kinerja dan AnggaranRENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RenjaPD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan RealisasiAnggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d.Tahun 2021(%) 15 = 14/5 x 100% 16 17K K 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 K K 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 KK K KK 100.00% 99.40% 31.67% 31.58% SangatTinggiSangatTinggiSangatRendah Sangat Rendah 14 ProgramPembinaan EksPenyandangPenyakit Sosial(EksNarapidana,PSK, Narkobadan PenyakitSosial Lainnya) Meningkatnya FungsiSosial PMKS EksPenyandang PenyakitSosial MelaluiPelaksanaan Pelayanan,Perlindungan danRehsos; 1,287,472,081 324,349,000 72,693,200 - 965,398 - 65,531,394 66,496,792 100.00% 91.48% 390,845,792 21.28% 43.98% 14.1 KegiatanPembangunan PusatBimbingan/Konseling bagiEks PenyandangPenyakit Sosial Jumlah Sarana Sosial Eks Penyandang PenyakitSosial yangdibangun/direhabilitasi 1 unit 500,000,000 0 unit unit unit unit 0 unit unit 0 unit - 0.00% 0.00% 0 unit - 0.00% 0.00% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 14.2 KegiatanBimbingan SosialKeterampilanbagi EksPenyandangPenyakit Sosial Jumlah Tuna Sosial yangberhasil dibantu dandirehabilitasi 282 orang 737,472,081 60 orang 324,349,000 orang orang orang - orang - orang 0 orang - 0.00% 0.00% 60 orang 324,349,000 21.28% 43.98% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 14.3 KegiatanRehabilitasi SosialBagi PenyandangMasalahKesejahteraanSosial(PMKS)Lainnya diLuar HIV/AIDS Tersedianya permakananbagi Tuna Sosial 15 orang 72,693,200 orang orang 965,398 15 orang 65,531,394 15 orang 66,496,792 100.00% 91.48% 15 orang 66,496,792 Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 14.4Kegiatan HariAnti NarkobaInternasional Terlaksananya Hari AntiNarkoba Internasional 5 Keg 50,000,000 Keg Keg Keg Keg 0 Keg Keg 0 Keg - 0.00% 0.00% 0 Keg - 0.00% 0.00% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 100.00% 91.48% 21.28% 43.98% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Rendah Sangat Rendah 15 ProgramPemberdayaanKelembagaanKesejahteraanSosial MeningkatnyaKapasitas SDM danKelembagaanKesejahteraan Sosialdalam PenyelenggaraanKesos; Persentase SDMKesos, Pendamping danLembaga Kesos yangMeningkat Kualitasnyadalam PenyelenggaraanKesos 4,739,212,250 4,580,003,250 174,497,431 - - 144,113,260 20,552,000 164,665,260 100.00% 94.37% 4,744,668,510 457.08% 256.75% 15.1. KegiatanPeningkatanJenjang KerjasamaPelaku-PelakuUsaha KesosMasy Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial(PSKS) yang diberdayakan 283 PSKS 466,477,864 106 PSKS 825,779,400 11 PSKS 174,497,431 PSKS PSKS 11 PSKS 144,113,260 PSKS 20,552,000 11 PSKS 164,665,260 100.00% 94.37% 117 PSKS 990,444,660 41.34% 212.32% Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut 15.2.Pembinaan/PemberdayaanKarang Taruna Jumlah Karang Tarunayang dibina/ diberdayakan 5 KT 150,000,000 129 KT 1,700,100,000 KT Keg Keg Keg Keg 0 Keg - 0.00% 0.00% 129 Keg 1,700,100,000 2580.00% 1133.40% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 15.3. SosialisasiPermensos RINo.77/HUK/2010 TerinformasikannyaPermensos RI No.77/HUK/2010 23 Lok 912,292,386 11 Lok 432,133,750 Lok Lok Lok Lok Lok 0 Lok - 0.00% 0.00% 11 Lok 432,133,750 47.83% 47.37% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 15.4. KegiatanPelaksanaanBhakti SosialKarang Taruna Terlaksananya BulanBhakti Karang Taruna 9 Lok 1,350,000,000 3 Lok 403,393,000 Lok Lok Lok Lok Lok 0 Lok - 0.00% 0.00% 3 Lok 403,393,000 33.33% 29.88% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 15.5. KegiatanJaringan KerjaKarang TarunaDaerah Terlaksananya JaringanKerja Karang TarunaDaerah 5 Keg 685,000,000 1 Keg 227,512,600 Keg Keg Keg Keg Keg 0 Keg - 0.00% 0.00% 1 Keg 227,512,600 20.00% 33.21% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 15.6. KegiatanPengadaanSarana danPrasaranaOperasionaol KT Tersedianya Sarana danPrasarana Operasional Untuk Karang TarunaDaerah 5 TA 1,175,442,000 1 TA 991,084,500 TA TA TA TA TA 0 TA - 0.00% 0.00% 1 TA 991,084,500 20.00% 84.32% Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut 100.00% 94.37% 457.08% 256.75% SangatTinggiSangatTinggiSangatTinggi Sangat Tinggi Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja MenurunkanJumlah FM,KelompokRentan danPMKS lainnyasebesar 1%dari Target 11% 1.5% 100% Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja PengembanganKapasitasSDM danKelembagaanKesejahteraanSosial dalamPenyelenggaraanKesejahteraanSosial 20,72% 8.92% 3% Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja ,-------- -------- 1 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (Output) Target RENSTRA Perangkat Daerahpada Tahun 2021 (Akhir PeriodeRENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PerangkatDaerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu(2017 s.d. 2020) 1 2 3 4 5 6 Unit Perangkat DaerahPenanggung Jawab Lokasi/ Ket. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Kinerja dan AnggaranRenja Perangkat Daerah TahunBerjalannya yang Dievaluasi(2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja danAnggaran Renja Perangkat DaerahProvinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat CapaianKinerja dan RealisasiAnggaran RENJAPerangkat DaerahTahun 2021 (%) Realisasi Kinerja dan AnggaranRENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RenjaPD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan RealisasiAnggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d.Tahun 2021(%) 15 = 14/5 x 100% 16 17K K 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 K K 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 KK K KK 16 ProgramPelestarianKepahlawananKeperintisandanKesetiakawanan Sosial Meningkatnya Nilai-Nilai Kebangsaan,Keperintisan danKesetiakawanan Sosial;Cakupan Partisipasidalam Peningkatan danPelestarian Nilai-NilaiKepahlawanan,Keperintisan danKesetiakawanan Sosial 50 Keg 2,826,733,625 26 Keg 1,097,838,600 - - - - - - 0.00% 0.00% 1,097,838,600 39.51% 38.70% 16.1. KegiatanPelestarian Nilai-NilaiKebangsaan Terlaksananya Ziarah keTMP/MPN dan MakamMantan Gubernur 23 Keg 1,888,733,625 14 Keg 736,265,000 Keg - Keg Keg Keg Keg 0 Keg - 0.00% 0.00% 14 Keg 736,265,000 60.87% 38.98% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 16.2. Kegiatan HariKesetiakawananSosial Nasional(HKSN) Terlaksananya HariKesetiakawanan SosialNasional 5 Keg 70,000,000 1 Keg 12,030,000 Keg Keg Keg Keg Keg 0 Keg - 0.00% 0.00% 1 Keg 12,030,000 20.00% 17.19% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 16.3. KegiatanPenilaian/Pengkajian GelarDaerah/GelarPahlawan Terlaksananya Rapat/FGD 8 Keg 56,000,000 3 Keg 21,600,000 Keg Keg Keg Keg Keg 0 Keg - 0.00% 0.00% 3 Keg 21,600,000 37.50% 38.57% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 16.4. KegiatanSeminarPengusulanGelar Daerah/Pahlawan Terlaksananya SeminarPengusulan GelarPahlawan Nasional 8 Keg 560,000,000 3 Keg 159,010,000 Keg Keg Keg Keg Keg 0 Keg - 0.00% 0.00% 3 Keg 159,010,000 37.50% 28.39% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 16.5. Kegiatan SidangTim Pengkaji danPeneliti GelarDaerah Terlaksananya Sidang TimPengkaji dan PenelitiGelar Daerah 12 Keg 240,000,000 5 Keg 168,933,600 Keg Keg Keg Keg Keg 0 Keg - 0.00% 0.00% 5 Keg 168,933,600 41.67% 70.39% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 16.6. KegiatanPenyusunanUsulan GelarDaerah/ GelarPahlawan Tersedianya LaporanPengusulan GelarPahlawan/ DokumenUsulan Gelar Pahlawan 12 Keg 12,000,000 Keg Keg Keg Keg Keg Keg 0 Keg - 0.00% 0.00% 0 Keg - 0.00% 0.00% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 16.7 KegiatanPenanaman Nilai-NilaiKesetiakwananSosial Terlaksananya HariKesetiakawanan SosialNasional 3 Keg 143,000,000 0 Keg Keg Keg Keg Keg 0 Keg - 0 Keg - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 39.51% 38.70% SangatRendahSangatRendahSangatRendah Sangat Rendah 17 ProgramPemantapanDatabasePenyandangMasalahKesejahteraanSosial (PMKS)dan PSKS Meningkatnya KualitasPelaksanaan ProgramKesejahteraan SosialMelalui KetersediaanData PMKS dan PSKS;Tersedianya Data PMKSdan PSKS yangterupdate 855,000,000 563,182,900 - - - - - - 0.00% 0.00% 563,182,900 43.33% 71.58% 17.1. KegiatanPengumpulanData PMKS danPSKS Tersedianya data PMKSdan PSKS 2 Keg 75,000,000 1 Keg 30,103,500 Keg Keg Keg Keg Keg 0 Keg - 0.00% 0.00% 1 Keg 30,103,500 50.00% 40.14% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 17.2. Kegiatan RapatKoordinasi danPemutakhiranData PMKS danPSKS Terlaksananya RapatKoordinasi PemutakhiranData PMKS dan PSKS 5 Keg 750,000,000 4 Keg 500,729,400 Keg Keg Keg Keg Keg 0 Keg - 0.00% 0.00% 4 Keg 500,729,400 80.00% 66.76% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 17.3. KegiatanPengolahan dan Penyusunan Database PMKSdan PSKS Tersedianya DatabasePMKS dan PSKS 3 Dok 30,000,000 32,350,000 % % % % % 0 % - 0.00% 0.00% 0 % 32,350,000 0.00% 107.83% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 17.4. KegiatanPengelolaan DataFakir Miskin Cakupan DaerahProvinsi Tersedianya Data DTKSyang terupdate % % % % 0 % - 0.00% 0.00% 0 % - Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut 0.00% 0.00% 43.33% 71.58% SangatRendahSangatRendahSangatRendah Sedang 18 ProgramPembangunanSarana danPrasaranaSosial Meningkatnya KualitasPelaksanaan ProgramKesejahteraan SosialMelalui KetersediaanSarana dan PrasaranaSosial; Jumlah Saranadan Prasarana Sosialyang dibangun/direhabilitasi 10 unit 2,998,037,500 6 unit 663,206,000 - - - - - - 0.00% 0.00% 663,206,000 75.00% 33.17% 18.1.KegiatanRehabilitasiTMPN Jumlah TMPN yangdirehabilitasi 2 unit 513,037,500 2 unit 159,934,000 unit unit unit unit unit 0 unit - 0.00% 0.00% 2 unit 159,934,000 100.00% 31.17% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 18.2.KegiatanRehabilitasiMPN Jumlah MPN yangdirehabilitasi 2 unit 360,000,000 1 unit 179,900,000 unit unit unit unit unit 0 unit - 0.00% 0.00% 1 unit 179,900,000 50.00% 49.97% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 18.3.KegiatanRehabilitasiPanti Sosial LU Jumlah Panti Sosial LUmilik Masyarakat yangdirehabilitasi 4 unit 575,000,000 2 unit 273,372,000 unit unit unit unit unit 0 unit - 0.00% 0.00% 2 unit 273,372,000 50.00% 47.54% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 18.4. Kegiatan PembangunanPanti Sosial Lanjut UsiaEksklusif Jumlah Panti Sosial LUEksklusif yang dibangun 2 unit 300,000,000 unit unit unit unit unit unit 0 unit - 0.00% 0.00% 0 unit - 0.00% 0.00% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 18.5 PembangunanRumah Singgah/Shelterbagi PKMS Jumlah rumahsinggah/shelter yang dibangun 1 unit 1,250,000,000 1 unit 50,000,000 unit unit unit unit unit 0 unit - 0.00% 0.00% 1 unit 50,000,000 100.00% 4.00% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 0.00% 0.00% 60.00% 33.17% Sangat Rendah Sangat Rendah Rendah Sangat Rendah Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja MenurunkanJumlah FM,KelompokRentan danPMKS Lainnyasebesar 1%dari Target 100% 100% PengembanganKapasitasSDM danKelembagaanKesejahteraanSosial dalamPenyelenggaraanKesejahteraanSosial 4 Keg Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja 4 unit ,-------------------- 1 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (Output) Target RENSTRA Perangkat Daerahpada Tahun 2021 (Akhir PeriodeRENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PerangkatDaerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu(2017 s.d. 2020) 1 2 3 4 5 6 Unit Perangkat DaerahPenanggung Jawab Lokasi/ Ket. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Kinerja dan AnggaranRenja Perangkat Daerah TahunBerjalannya yang Dievaluasi(2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja danAnggaran Renja Perangkat DaerahProvinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat CapaianKinerja dan RealisasiAnggaran RENJAPerangkat DaerahTahun 2021 (%) Realisasi Kinerja dan AnggaranRENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RenjaPD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan RealisasiAnggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d.Tahun 2021(%) 15 = 14/5 x 100% 16 17K K 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 K K 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 KK K KK 19 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaPembinaanAnak danRemaja Meningkatnya KualitasPelaksanaan ProgramMelalui KetersedaiaanSarana dan PrasaranaSosial; Jumlah Saranadan Prasarana Sosialyang dipelihara 6 unit 260,000,000 5 unit 171,702,000 unit - unit - unit - unit - unit - unit - 0.00% 0.00% 5 unit 171,702,000 90.00% 70.88% 19.1Kegiatan RehabilitasiWisma Pelatihan Terpeliharanya Wisma Pelatihan Anak Terlantar 5 unit 100,000,000 4 unit 91,830,000 unit unit unit unit unit unit - 0.00% 0.00% 4 unit 91,830,000 80.00% 91.83% Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut 19.2KegiatanRehabilitasiBalai Pelatihan Terpeliharanya BalaiPelatihan Anak Terlantar 1 unit 160,000,000 1 unit 79,872,000 unit unit unit unit unit unit - 0.00% 0.00% 1 unit 79,872,000 100.00% 49.92% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 0.00% 0.00% 90.00% 70.88% SangatRendahSangatRendah Tinggi Sedang 20 ProgramPengumpulandanPengelolaanSumber DanaBantuan Sosial Meningkatnya KualitasPelaksanaan ProgramMelalui KetersediaanSarana dan PrasaranaSosial 240,950,000 88,300,000 1 Keg 24,182,130 Keg - Keg - 1 Keg 12,356,500 - Keg 11,809,000 1 Keg 24,165,500 100.00% 99.93% 5 Keg 112,465,500 50.00% 44.62% 20.1 KegiatanSosialisasi Program UGBdan PUB Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi 5 Keg 135,950,000 2 Keg 58,250,000 1 Keg 24,182,130 Keg Keg 1 Keg 12,356,500 Keg 11,809,000 1 Keg 24,165,500 100.00% 99.93% 3 Keg 82,415,500 60.00% 60.62% Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut 20.2 KegiatanKoordinasiLintas Sektordalam rangkaPemantauanUGB dan PUB Terlaksananya KoordinasiLintas Sektor 5 Keg 105,000,000 2 Keg 30,050,000 - Keg - Keg Keg Keg Keg 0 Keg - 0.00% 0.00% 2 Keg 30,050,000 40.00% 28.62% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 100.00% 99.93% 50.00% 44.62% SangatTinggiSangatTinggiSangatRendah Sangat Rendah 21 ProgramBantuanPangan NonTunai Terkoordinasinyabantuan pangan nontunai15 keg 1,330,000,000 5 keg 73,661,000 2 keg 102,091,014 - keg - 1 keg 34,001,300 - keg 19,516,200 - keg 13,591,000 1 keg 67,108,500 50.00% 65.73% 6 keg 140,769,500 51.14% 168.45% 21.1 Kegiatan RapatKoordinasiBantuan SosialPangan Terlaksananya kegiatanrapat koordinasi bansospangan 11 keg 1,210,000,000 3 keg 29,550,000 keg keg keg keg keg 0 keg - 0.00% 0.00% 3 keg 29,550,000 27.27% 244.21% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 21.2 Kegiatan MonitoringEvaluasiBantuan SosialPangan Terlaksananya kegiatanmonitoring koordinasibansos pangan 4 keg 120,000,000 2 keg 44,111,000 2 keg 102,091,014 keg 1 keg 34,001,300 keg 19,516,200 keg 13,591,000 1 keg 67,108,500 50.00% 65.73% 3 keg 111,219,500 75.00% 92.68% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 50.00% 65.73% 51.14% 168.45% SangatRendah Rendah Rendah Sangat Tinggi 22 ProgramLayananRujukanTerpadu Terkoordinasinyaprogram layanan danrujukan terpadu6 Keg 375,000,000 2 Keg 86,700,000 0 Keg - Keg - Keg - Keg - Keg - Keg - 0.00% 0.00% 2 Keg 86,700,000 33.33% 23.82% 22.1Kegiatan RapatKoordinasiProgram SLRT Terlaksananya rapatkoordinasi program SLRT 3 Keg 200,000,000 1 Keg 26,600,000 - Keg - Keg Keg Keg Keg 0 Keg - 0.00% 0.00% 1 Keg 26,600,000 33.33% 13.30% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 22.2 KegiatanSosialisasiProgram SLRTdan Puskesos Terlaksananya SosialisasiSLRT dan Puskesos 3 Keg 175,000,000 1 Keg 60,100,000 - Keg - Keg Keg Keg Keg 0 Keg - 0.00% 0.00% 1 Keg 60,100,000 33.33% 34.34% Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut 0.00% 0.00% 33.33% 23.82% Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja 10 Keg 3 Keg Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja ,-------------------- 1 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (Output) Target RENSTRA Perangkat Daerahpada Tahun 2021 (Akhir PeriodeRENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PerangkatDaerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu(2017 s.d. 2020) 1 2 3 4 5 6 Unit Perangkat DaerahPenanggung Jawab Lokasi/ Ket. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Kinerja dan AnggaranRenja Perangkat Daerah TahunBerjalannya yang Dievaluasi(2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja danAnggaran Renja Perangkat DaerahProvinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat CapaianKinerja dan RealisasiAnggaran RENJAPerangkat DaerahTahun 2021 (%) Realisasi Kinerja dan AnggaranRENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RenjaPD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan RealisasiAnggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d.Tahun 2021(%) 15 = 14/5 x 100% 16 17K K 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 K K 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 KK K KK 23 ProgramPengel ol aanTaman MakamPahl awan Terpel iharanya TMPNasional Provinsi 1 Keg 435,080,137 1 Keg 87,100,094 Keg58,066,729 Keg Keg 1 Keg 145,166,823 100.00% 99.70% 1 Keg 145,166,823 #DIV/0! #DIV/0! Dinas Sosial Daerah Prov.Sul ut 23.1 Kegiatan PengelolaanTaman MakamPahlawanNasional Provinsi Jumlah TMP yangdipelihara 1 Keg 435,080,137 Keg 87,100,094 Keg 58,066,729 Keg 109,896,374 Keg 178,726,897 1 Keg 433,790,094 100.00% 99.70% 1 Keg 433,790,094 # DIV/0! # DIV/0! 100.00% 99.70% # DIV/0! # DIV/0! SangatTinggiSangatTinggiSangatRendah Sangat Rendah ProgramPenunjangUrusanPemerintahanDaerah Provinsi 943,744,843 418,346,634 KegiatanAdministrasiUmum PerangkatDaerahSub KegiatanPenyediaanBarang Cetakandan Penggandaan 12 Bulan 3,959,759 9 Bulan 949,000 3Bulan 3,009,000 12 Bulan 3,958,000 100.00% 99.96% 12 Bulan 3,958,000 # DIV/0! # DIV/0! Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut Sub KegiatanFasilitasiKunjungan Tamu 12 Bulan 2,200,000 12Bulan 2,170,000 12 Bulan 2,170,000 100.00% 98.64% 12 Bulan 2,170,000 # DIV/0! # DIV/0! Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut KegiatanPenyediaan JasaPenunjangUrusanPemerintahanDaerah Sub KegiatanPenyediaan JasaSurat Menyurat 12 Bulan 125,914,005 6 Bulan 72,851,659 3 Bulan 27,690,555 3Bulan 14,299,948 12 Bulan 114,842,162 100.00% 91.21% 12 Bulan 114,842,162 # DIV/0! # DIV/0! Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik 12 Bulan 271,220,000 6 Bulan 83,252,058 3 Bulan 56,783,692 3Bulan 59,946,253 12 Bulan 199,982,003 100.00% 73.73% 12 Bulan 199,982,003 # DIV/0! # DIV/0! Dinas Sosial, BPAR, BPLU Sub KegiatanJasa Peralatandan PerlengkapanKantor 12 Bulan 13,500,000 6 Bulan 6,000,000 6Bulan 7,500,000 12 Bulan 13,500,000 100.00% 100.00% 12 Bulan 13,500,000 # DIV/0! # DIV/0! BPAR Sub KegiatanPenyediaan JasaPelayanan UmumKantor 12 Bulan 212,385,584 6 Bulan 110,286,697 3 Bulan 50,727,828 3 Bulan 49,215,827 12 Bulan 210,230,352 100.00% 98.99% 12 Bulan 210,230,352 # DIV/0! # DIV/0! Dinas Sosial Daerah Prov.Sulut, BPAR KegiatanPemeliharaanBarang MilikDaerahPenunjangUrusanPemerintahanDaerahSub KegiatanPemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana Gedung Kantordan BangunanLainnya 1 Thn 314,565,495 1 Tahun 145,956,220 68,514,988 98,563,999 1 Tahun 313,035,207 100.00% 99.51% 1 Tahun 313,035,207 # DIV/0! # DIV/0! Dinas Sosial, BPLU 23,837,787,100 448,080,280 10,971,139,341 4,365,381,767 4,872,367,238 20,656,968,626 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 23) 96.88% 96.64% #DIV/0! #DIV/0! PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 23) SangatTinggiSangatTinggi Tinggi Sedang FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : SEBAGIAN ANGGARAN DIGESER UNTUK PENANGANAN COVID 19 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA - Ada beberapa Program/Kegiatan ditahun 2021 tidak ada realisasi anggaran karena sudah mengalami Refocusing serta tidak memiliki anggaran- Dari 23 Program tersisa 16 Program yang memiliki anggaran JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator KinerjaProgram (Outcome)/Kegiatan (Output) Target RENSTRA Perangkat Daerahpada Tahun 2021 (Akhir PeriodeRENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PerangkatDaerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu(2017 s.d. 2020) 1 2 3 4 5 6 Unit Perangkat DaerahPenanggung Jawab Lokasi/ Ket. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Kinerja dan AnggaranRenja Perangkat Daerah TahunBerjalannya yang Dievaluasi(2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja danAnggaran Renja Perangkat DaerahProvinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat CapaianKinerja dan RealisasiAnggaran RENJAPerangkat DaerahTahun 2021 (%) Realisasi Kinerja dan AnggaranRENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RenjaPD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan RealisasiAnggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d.Tahun 2021(%) 15 = 14/5 x 100% 16 17K K 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 K K 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 KK K KK Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja : Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp - 76,063,562,163 124,360 14,184,028,005 # 190 3,989,019,292 16,796,354,707 440,206,961 19 8,551,548,860 120 4,940,765,904 60 1,036,539,385 ## bul an 191,642,318 - bulan - 12 bulan 128,926,195 15 1,084,818,435 39 bulan 1,405,386,948 325.00% 1840.75% 159 bln 6,346,152,852 265% 311% Dinas, UPTD
1.- Tersedianyan kebutuhan administrasi umum 60 bula n 5,784,913,704 24 bula n 4,143,456,881 12 bula n 528,537,636 3 bul an 103,775,323 0 bln 3 bulan 3 bulan 528,537,636 9 bulan 632,312,959 75% 119.63% 33 bln 4,775,769,840 55% bln 83% Dinas, UPTD
2.- Tersedianya kebutuhan administrasi keuangan 60 bula n 910,204,000 24 bula n 117,142,601 12 bula n 347,861,539 3 bul an 83,041,295 0 bln 3 bulan 128,926,195 3 bulan 222,052,837 9 bulan 434,020,327 75% 124.77% 33 bln 551,162,928 55% bln 61% Dinas, UPTD
3.- Tersediannya kebutuhan administrasi barang dan jasa 60 bula n 386,014,356 24 bula n 82,013,156 12 bula n 14,939,902 3 bul an 0 0 bln 3 bulan 3 bulan 207,987,377 9 bulan 207,987,377 75% 1392.16% 33 bln 290,000,533 55% bln 75% Dinas, UPTD
4.- Tersedianya kebutuhan administrasi kepegawaian 60 bula n 175,000,000 24 bula n 44,950,000 12 bula n 24,289,598 3 bul an 4,825,700 0 bln 3 bulan 3 bulan 24,289,598 9 bulan 29,115,298 75% 119.87% 33 bln 74,065,298 55% bln 42% Dinas, UPTD
5.- Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi 60 bula n 1,295,416,800 24 bula n 553,203,266 12 bula n 120,910,710 0 bul an 0 0 bln 0 0 bulan 3 bulan 101,950,987 3 bulan 101,950,987 25% 84.32% 27 bln 655,154,253 45% bln 51% Dinas, UPTD 65.00% 368.15% 53% 62% sedang tinggi sedang sedang 4,808,669,703 91 2,401,375,037 40 1,327,075,233 10 24,777,400 - - - 1,298,544,534 30 1,323,321,934 300% 413.72% 121 3,724,696,971 473% 521% 1 - Terlaksananya peralatan/perlengkapan gedung kantor selama 12 (dua belas) bulan 60 bulan 2,099,081,798 24 bulan 162,889,200 12 bulan 172,256,321 3 bula n 7,127,400 0 bln 3 bulan 3 bulan 152,125,900 9 bulan 159,253,300 75% 92.45% 33 bln 322,142,500 55% bln 15% Dinas, UPTD 2 - Terlaksananya pemeliharaan 4 (empat) gedung kantor selama 1 (satu) tahun 20 gedu ng 545,000,000 12 gdg 436,394,810 4 gdg 797,146,382 1 gdg 0 gdg 1 gdg 1 gdg 789,099,500 3 gdg 789,099,500 75% 98.99% 15 gdg 1,225,494,310 75% gdg 225% Dinas, UPTD 3 - Terlaksananya rehab gedung kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Sulut 3 gedu ng 550,000,000 7 gdg 559,066,641 0 gdg 0.0 0 gdg 0.0 0 gdg 0 gdg 0 gdg 0 0 gdg 0 0% 0.00% 7 gdg 559,066,641 233% gdg 102% UPTD 4 - Terlaksananya pemeliharaan berkala kendaraan dinas/ operasional selama 12 (dua belas) bulan 60 bulan 1,132,440,604 24 bulan 979,039,286 12 bulan 321,922,530 3 bula n 10,850,000 0 bulan 3 bulan 3 bulan 321,569,134 9 bulan 332,419,134 75% 103.26% 33 bln 1,311,458,420 55% bln 116% Dinas, UPTD 5 - Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor selama 1 (satu) anggaran 60 bulan 482,147,301 24 bulan 263,985,100 12 bulan 35,750,000 3 bula n 6,800,000 0 bulan 3 bulan 3 bulan 35,750,000 9 bulan 42,550,000 75% 119.02% 33 bln 306,535,100 55% bln 64% Dinas, UPTD 75.00% 82.74% 95% 104% sedang tinggi sangat tinggi sangat tinggi 584,400,000 450 229,150,000 150 108,000,000 3 bula n 0.0 - - 0 108,000,000 bulan 108,000,000 0% 100% 60% 58%
1.- Tersedianya pakaian dinas Dinas/lapangan/khusus pegawai beserta perlengkapannya 750 pasan g 584,400,000 450 psg 229,150,000 150 pasan g 108,000,000 0 pasa ng 0.0 0 psg 0 0 0 0 psg 108,000,000 0 pasang 108,000,000 0% 100.00% 450 pasa ng 337,150,000 60% psg 58% Dinas, UPTD 0% 100% 60% 58% rendah tinggi sedang sedang 4 58,514,090 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1 0 0% 0% 200% 58,514,090 40% 100% 1 Pelatihan Kantor Sendiri tersosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan bagi ASN/stake holder dan terlaksananya diklat formal bagi ASN 5 kegt 147,758,000 1 kgt 58,514,090 0 kegtn 0.0 0 0.0 0 1 kgt 0 0 keg 0 1 kegt 0 0% 0.00% 2 kegt 58,514,090 40% 100% 2 0% 0% 40% 100% rendah rendah rendah sangat tinggi 5 partisipasi dalam kegiatan pameran/promosi 73,202,600 1 keg 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0% 0% 1 - 20% 0% EVALUASI HASIL TERHADAP RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021 TRIWULAN III No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target RENSTRA pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (2019 dan 2020) Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2021 TW. I TW. II TW. III TW. IV REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN TAHUN 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Yang Dievaluasi (2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Provinsi s/d Tahun 2021 (%) Unit PD Pena nggu ng jawa b 1 2 3 4 5 6 K K Ket 16 177 8 9 10 11 12=8+9+10+11 K K K K K K 13 =12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 2 Pengadaan, Pemeliharaan dan rehab sarana dan prasarana aparatur PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Urusan Wajib Ketenagakerjaan 1 Penyediaan kebutuhan administrasi perkantoran SKPD selama 1 (satu) TA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediiaan kebutuhan administrasi umum Penyediaan kebutuhan administrasi keuangan Penyediaan kebutuhan administrasi barang dan jasa Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor Rata-rata Capaian Kinerja per-Program Predikat kinerja per-Program Penyediaan kebutuhan administrasi kepegawaian Penunjang pelaksanana rapat koordinasi dan konsultasi Rata-rata Capaian Kinerja per-Program Predikat kinerja per-Program Predikat kinerja per-Program PROGRAM PENINGGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Rata-rata Capaian Kinerja per-Program Predikat kinerja per-Program Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 3 Pengadaan pakaian Dinas/lapangan/k husus beserta perlengkapannya bagi Pegawai PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas/lapangan/khusus beserta perlengkapannya Rata-rata Capaian Kinerja per-Program No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target RENSTRA pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (2019 dan 2020) Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2021 TW. I TW. II TW. III TW. IV REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN TAHUN 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Yang Dievaluasi (2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Provinsi s/d Tahun 2021 (%) Unit PD Pena nggu ng jawa b Ket
1.- Terlaksananya pameran dan promosi 5 pame ran 73,202,600 1 pamer an 0 pame ran 0.0 0 0.0 0 0 0 kgt 0 0 keg 0 0 kgt 0 0% 0% 1 kgt - 20% 0% Dinas 0% 0.00% 20% 0% sangat rendah sangat rendah sangat rendah sangat rendah 1,105,573,200 64 186,239,900 22 414,533,251 3 76,423,011 - - 407,827,877 10 484,250,888 175% 487% 74 670,490,788 315% 265%
1.- Tersusunnya laporan LKIP 25 doku men 220,000,000 20 doc 31,944,000 5 doc 24,054,599 0 dok 9,998,011 0 dokume n 0 Dolumen 0 dok 24,054,599 0 dokum en 34,052,610 0% 141.56% 20 dok 65,996,610 80% dok 30% Dinas
2.- Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran 5 seme ster 220,000,000 4 doc 26,704,200 1 seme ster 151,971,911.0 0 sem 0.0 0 1 Semester 0 sem 151,971,730.0 1 sem 151,971,730 100% 100.00% 5 dok 178,675,930 100% dok 81% Dinas, UPTD
3.- Tersusunnya laporan neraca dan LRA 20 doku men 150,000,000 16 doc 44,908,000 4 doc 106,089,028 0 dok 0 dokume n 0 Dokumen 0 dok 106,082,188 0 dokum en 106,082,188 0% 99.99% 16 dok 150,990,188 80% dok 101% Dinas, UPTD
4.- Tersusunnya laporan keuangan dan kinerja bulanan 60 lapor an 515,573,200 24 bulan 82,683,700 12 lap 132,417,713 3 lap 66,425,000 - lap 3 lap 3 lap 125,719,360 9 laporan 192,144,360 75% 145.10% 33 bln 274,828,060 55% bln 53% Dinas, UPTD 43.75% 122% 124% rendah tinggi tinggi tinggi 1,510,000,000 1,713 1,039,542,590 410 732,230,881 40 327,415,000 - - - 440,206,851 92 767,621,851 94% 376% 1805 1,807,164,441 760% 334%
1.80 perus ahaa n 600,000,000 152 prsh 286,580,300 60 perus ahaa n 360,352,212 10 peru saha an 0.0 - prsh 5 Perusaha an 5 perush 360,352,212 20 perusa haan 360,352,212 33% 100.00% 172 646,932,512 215% prsh 108%
2.350 tenag a kerja 380,000,000 1,505 TK 296,525,200 300 tenag a kerja 292,024,030 20 oran g 256,990,000 - org 30 Orang 0 org 50 orang 256,990,000 17% 88.00% 1,555 553,515,200 444% org 146%
3.40 perus ahaa n 90,000,000 27 Kab/k ota 36,750,000 - prsh - - 0.0 - 0 perush 0 prsh 0 0% 0.00% 27 36,750,000 68% 41%
4.50 alat 440,000,000 10 alat 175,954,690 - alat - alat 0.0 - alat 0 Alat 0 alat 0 alat 0 0% 0.00% 10 175,954,690 20% alat 40%
5.300 kasus 1,600,000,000,000 19 kss 243,732,400 50 kss 79,854,639 10 kasu s 70,425,000 - kss 10 Kasus 2 kss 79,854,639 22 kasus 150,279,639 44% 188.19% 41 394,012,039 14% kasus 0% 31.33% 75.24% 152% 67% rendah tinggi sangat tinggi sedang 490,659,900.00 8 94,446,800 2 18,707,751 1 0.0 0.0 0.0 - 18,707,751.00 1.0 18,707,751.0 100% 100.00% 9 113,154,551 330% 49%
1.- Jumlah dokumen RENJA yang tersusun 5 doku men 134,659,900 4 doku men 37,437,000 1 doc - 1 dok 0.0 - dok 0 Dok 0 dok 0.0 0 dok 0 0% 0.00% 4 dok 37,437,000 80% dok 28% Dinas
2.- Jumlah dokumen RKA yang tersusun 2 doku men 356,000,000 4 doku men 57,009,800 1 doc 18,707,751 0 0.0 0 dok 0 dok 0.0 1 dok 18,707,751 1 dok 18,707,751 100% 100.00% 5 dok 75,717,551 250% dok 21% Dinas 100% 50.00% 165% 25% rendah rendah sangat tinggi rendah 5,295 50,774,728,700 1,926 3,631,629,280 1,000 311,179,671 2 - 27 - - 0 29 311,179,671 103% 100% 1,955 3,942,808,951 191% 125% 1 - Jumlah masyarakat yang mendapat pelattihan berbasis kompetensi 2855 penc ari kerja 20,483,652,500 1,336 penca ri kerja 1,449,262,000 1,000 Penc aker 267,314,048 0 Penc aker 0.0 25 Pencake r 0 Pencaker 0.0 0 Pencak er 267,314,048 25 pencak er 267,314,048 3% 100.00% 1,361 penc ari kerja 1,716,576,048 48% pencaker 8% UPTD Balai Ptk 2 - Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Kewirausahaan / Wira Usaha baru yang produktif 1000 org 6,347,423,700 375 org 1,940,550,930 0 org 0.0 0 org 0.0 0 org 0.0 0 org 0.0 0 org 0.0 0 orng 0 0% 0.00% 375 org 1,940,550,930 38% org 31% UPTD Balai Ptk 3 monitoring evaluasi dan pelaporan - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 15 Kab/K ota 60,000,000 15 49,350,000 0 Kab/k ota 0.0 0 Kab/ kota 0.0 0 Kab/kota 0.0 0 Kab/kota 0.0 0 Kab/kot a 0.0 0 kab/kot a 0 0% 0.00% 15 49,350,000 100% 82% UPTD Balai Ptk 4 Terlaksananya pemagangan ke Jepang 800 org 3,400,000,000 50 org 126,065,750 0 org 0.0 0 org 0.0 0 org 0.0 0 org 0.0 0 org 0.0 0 orng 0 0% 0.00% 50 org 126,065,750 6% org 4% Dinas 5 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan produktif,berdaya saing 625 org 20,483,652,500 150 66,400,600 0 org 0.0 0 org 0.0 0 org 0.0 0 org 0.0 0 org 0.0 0 org 0 0% 0.00% 150 66,400,600 24% 0% UPTD Balai Ptk 6 Akreditasinya Instruktur dan Lembaga UPTD PTK dan Transmigrasi 4 250,000,000 0 4 org 43,865,623 2 org 0.0 2 org 0 org 0.0 0 org 43,865,623 4 43,865,623 100% 100.00% 4 43,865,623 100% 18% 51.25% 16.67% 32% 21% sangat rendah sangat rendah sangat rendah sangat rendah 2,653,026,000 415 191,255,000 400 104,539,058 0.0 0.0 - 0 0 0.0 0.00% 0.00% 415 191,255,000 52% 21% 1 - Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 1250 org 2,397,700,000 400 org 154,350,000 400 org 104,539,058.0 0 orng 0.0 0 org 0.0 0 org 0.0 0 orng 0 orng 0 0% 0.00% 400 org 154,350,000 32% org 6% Dinas 2 - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 75 Kab/K ota 255,326,000 15 kab/ko ta 36,905,000 - kab/k ota 0.0 0 kab/k ota 0.0 0 0.0 0 kab/kota 0.0 0 kab/kot a 0 kab/kot a 0 0% 0.00% 15 kab/k ota 36,905,000 20% kab/kota 14% Dinas 0.00% 0.00% 17% 7% sangat rendah sangat rendah rendah sangat renda Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi Rata-rata Capaian Kinerja per-Program Predikat kinerja per-Program 6 Tersusunnya LKIP, Laporan Keuangan, Laporan Kinerja Bulanan, LPPD dan LKPJ PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Rata-rata Capaian Kinerja per-Program 79% Predikat kinerja per-Program 7 Terciptanya pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan pekerja di perusahaan Program Pengawasan Tenaga Kerja dan HIPERKES Pengujian kualitas lingkungan kerja di perusahaan Terlaksananya Pengujian Lingkungan Kerja di Perusahaan Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja di perusahaan Rata-rata Capaian Kinerja per-Program Predikat kinerja per-Program 8 Tersedianya dokumen RENSTRA 2016- 2020, dokumen Renja Tahunan dan Dokumen Program Perencanaan SKPD Penyusunan Rencana Kerja SKPD Penyusunan Rencana Kerja anggaran Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja di Perusahaan monitoring evaluasi dan pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kalibrasi Alat K3 Terlaksananya kalibrasi alat K3 Pemeriksaan pengaduan kasus norma ketenagakerjaan Terlaksananya pemeriksaan pengaduan kasus norma ketenagakerjaan Rata-rata Capaian Kinerja per-Program Predikat kinerja per-Program 10 Peningkatan Kualitas Pelayanan Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Penempatan tenaga kerja antar kerja lokal (AKL) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rata-rata Capaian Kinerja per-Program Predikat kinerja per-Program 9 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Pelatihan berbasis kompetensi Pelatihan Kewirausahaan/ Wira Usaha Baru Pemagangan Luar Negeri Rata-rata Capaian Kinerja per-Program Predikat kinerja per-Program No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target RENSTRA pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (2019 dan 2020) Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2021 TW. I TW. II TW. III TW. IV REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN TAHUN 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Yang Dievaluasi (2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Provinsi s/d Tahun 2021 (%) Unit PD Pena nggu ng jawa b Ket 2,015,491,200 119,242 528,156,200 101 123,051,774 0.0 1,522,800.0 10,881,008 4 0.0 103% 0% 119,246 528,156,200 8648% 94% 1 peningkatan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja - Jumlah pekerja/masyarakat yang menjadi peserta BPJS 1400 org 250,000,000 118,510 org 45,266,400 0 org 0.0 0 org 0.0 0 org 0.0 0 org 0.0 0 org 0.0 0 org 0 0% 0.00% 118,510 45,266,400 8465% org 18% Dinas 2 - Penetapan UMP melalui Peraturan Gubernur 5 Pergu b 1,290,491,200 2 Pergu b 397,962,200 1 Pergu b 98,050,000 0 perg ub 0.0 0 pergub 0.0 0 pergub 0.0 1 pergub 98,050,000 1 pergub 100% 0.00% 3 Pergu b 397,962,200 60% Pergub 31% Dinas 3 Peningkatan Kapasitas Pengurus SP/SB/ Peningkatan Kelembagaan HI 650 175,000,000 650 0rang 74,806,800 0 orang 0.0 0 oran g 0.0 0 orang 0.0 0 orang 0.0 0 Org 0.0 0 orang 0 0% 0.00% 650 orang 74,806,800 100% org 43% 4 penyelesaian kasus hubungan industrial 360 kss 550,000,000 80 kss 10,120,800 100 kss 25,001,774 0 kss 1,522,800.0 0 kss 9,370,908.0 0 kss 10,881,008.0 3 kss 2,476,092 3 kss 3% 0.00% 83 10,120,800 23% kss 2% 5 monitoring evaluasi dan pelaporan 15 kab 220,000,000 34,666,400 0 kab/k ota 0.0 0 kab/k ota 0.0 0 kab/kota 0.0 0 kab/kota 0.0 0 kab/kot a 0.0 0 52% 0% 23% sangat rendah sangat rendah rendah 1,403,178,000 260 415,350,600 170 269,393,225 16 108,940,600 - - 119,022,000 76 227,962,600 132% 157% 336 643,313,200 336% 237% 1 - Jumlah pengujian dan pemeriksaan K3 di perusahaan 250 prsh 728,178,000 150 prsh 61,675,000 60 94963303.0 0 0.0 60 perusah aan 0 Perusaha n 0 94,591,300 60 prsh 94,591,300 100% 99.61% 210 prsh 156,266,300 84% prsh 21% Dinas 2 pemeriksaan kasus norma ketenagakerjaan 50 kasus 500,000,000 60 121,200,000 60 24,430,790 0 22,311,500.0 0 0 Kasus 0 20 24,430,700 0 kss 46,742,200 0% 0.00% 60 167,942,200 120% kasus 34% 3 penigkatan penerapan sistem K3 di perusahaan - Meningkatnya penerapan sistem K3 di perusahaan 50 prsh 175,000,000 50 prsh 232,475,600 50 149,999,132 16 prsh 86,629,100 0 0 Prsh 0 - 16 prsh 86,629,100 32% 57.75% 66 319,104,700 132% prsh 182% Dinas 44.00% 52.45% 84% 59% rendah rendah tinggi sedang 2,093,084,000 70 467,602,604 30 110,607,896 0 0.0 - 150,959,500 0 110,209,500.0 0.00% 0.00% 71 577,812,104 247% 103% 1 - Jumlah dokumen database yang disusun 12 buku 976,793,000 8 buku 104,934,160 - buku 0.0 0 0.0 0 0 0 0 - 0 0 0% 0.00% 8 buku 104,934,160 67% buku 11% Dinas 2 - Terlaksananya bimtek penyusunan perencanaan tenaga kerja 50 orang 485,000,000 60 orang 249,918,444 30 orang 110,607,896.0 0 0.0 0 0 0 30 110,209,500 0 org 110,209,500 0% 0.00% 60 orang 360,127,944 120% orang 74% Dinas 3 - Terlaksananya penyusunan indeks pembangunan ketenagakerjaan 5 doku men 631,291,000 2 doku men 112,750,000 - doku men 0.0 0 0.0 0 0 0 dok 0 1 dok 40,750,000 1 dok 0% 0.00% 3 dok 112,750,000 60% dok 18% Dinas 0.00% 0.00% 82% 34% sangat rendah sangat rendah tinggi rendah 0 700,000,000 99,445,000 549,999,169 0.0 - 0 0.0 49,999,915.0 700,000,000 99,445,000 549,999,169 0.0 0 49,999,915 0.0 49,999,915.0 0.00% 0.00% 104 149,444,915 133% 43% 1 inventarisasi dan pengendalian kawasan transmigrasi - Tersedianya data pengembangan kawasan transmigrasi 4 Lokas i 350,000,000 4 lokasi 39,445,000 4 lokasi 499,999,254 - orng 0.0 0 0 Lokasi 0 - 0 lok 0 0% 0.00% 4 39,445,000 100% 11% Dinas 2 pembinaan usaha dan pemberdayaan warga transmigran - Prosentase transmigran yang dibina dan diberdayakan 300 Oran g 350,000,000 100 0rng 60,000,000 300 org 49,999,915 - orng 0.0 0 0 0 0 49,999,915 0 49,999,915 0% 0.00% 100 109,999,915 33% 31% Dinas 0% 0.00% 67% 21% sangat rendah rendah sedang rendah 5,105,857,294 4,806,641,058 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 14,283,473,005 - - - 440206961 19 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 14) - - - - 57.73% 94.14% 29347131 1 PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 14) rendah sedang tinggi sangat rendah FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : KETERSEDIAAN ANGGARAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR DAN SARANA/PRASARANA YAG TERBATAS TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIW ULAN BERIKUTNYA : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR MELALUI KEGIATAN BIMTEK MAUPUN DIKLAT Ada beberapa program dan kegiatan yang tidak mencapai target dikarenakan di masa pancemic banyak kegiatan yang anggarannya di refocusing, Rata-rata Capaian Kinerja per-Program Predikat kinerja per-Program 12 Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Pengawasan Objek Pengujian K3 di perusahaan 11 Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Penyusunan Upah Minimum Provinsi (UMP) 14 Tersedianya lokasi permukiman transmigrasi yang layak huni, layak berkembang dan layak lingkungan Program Transmigrasi Lokal Rata-rata Capaian Kinerja per-Program Predikat kinerja per-Program 13 Tersusunnya dokumen perencanaan dan database yang baik serta meningkatnya SDM dalam menyusun dokumen perencanaan Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Penyusunan data base tenaga kerja daerah Bimbingan Teknis penyusunan perencanaan tenaga kerja bagi kabupaten/kota Penyusunan indeks pembangunan ketenagakerjaan Rata-rata Capaian Kinerja per-Program Predikat kinerja per-Program Rata-rata Capaian Kinerja per-Program Predikat kinerja per-Program Urusan Pilihan Ketransmigrasian Rp Rp Rp Rp. Rp Rp Rp. Rp K Rp. 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak B 2,375,000,000 B 653,979,660 B 80,440,265 25% 13,845,276 25% 34,613,190 55,381,104 80,045,325 80,045,325 99.5% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan 60 Bulan 1,500,000,000 12 Bulan 628,992,860 12 Bulan 15,896,500 3 Bulan 3 Bulan Bulan 12 Bulan 15,648,318 12 Bulan 15,648,318 100.0% 98.4% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Kinerja SKPD 60 Bulan 625,000,000 12 Bulan 20,087,000 12 Bulan 3,031,215 3 Bulan 3 Bulan Bulan 12 Bulan 2,913,803 12 Bulan 2,913,803 100.0% 96.1% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Kinerja ASN DPP-PAD Prov. Sulut 60 Bulan 250,000,000 12 Bulan 4,899,800 12 Bulan 61,512,550 3 Bulan 13,845,276 3 Bulan 34,613,190 3 Bulan 55,381,104 3 Bulan 61,483,204 12 Bulan 61,483,204 100.0% 100.0% 100.0% 98.2% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 2,462,000,000 100 160,951,200 100 115,242,409 0.005 13,845,276 0 34,613,190 55,381,104 114,905,898 114,905,898 99.7% Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tersedianya dan tertatanya Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6 Unit 1,000,000,000 Unit 12 Bulan 108,583,133 3 Bulan 13,845,276 3 Bulan 34,613,190 3 Bulan 55,381,104 3 Bulan 108,253,622 12 Bulan 108,253,622 100.0% 99.7% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan 70 Jenis 1,250,000,000 14 Jenis 120,579,200 12 Bulan 3,797,296 3 Bulan 3 Bulan Bulan 12 Bulan 3,797,296 12 Bulan 3,797,296 100.0% 100.0% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan 60 Bulan 212,000,000 12 Bulan 40,372,000 12 Bulan 2,861,980 3 Bulan 3 Bulan Bulan 12 Bulan 2,854,980 12 Bulan 2,854,980 100.0% 99.8% 100.0% 99.8% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0.95 275,000,000 0.95 47,553,458 0.95 145,598,906 13,845,276 120,613,190 141,381,104 145,506,104 145,506,104 99.9% Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Orang/Stel 210 Stel 150,000,000 65 Stel 47,553,458 54 Stel 88,000,000 0 Stel 54 Stel 86,000,000 54 Stel 86,000,000 54 Stel 87,975,000 54 Stel 87,975,000 100.0% 100.0% Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Tersedianya data Administrasi Kepegawaian 210 Stel 125,000,000 42 Stel - 12 Bulan 57,598,906 3 Bulan 13,845,276 3 Bulan 34,613,190 3 Bulan 55,381,104 3 Bulan 57,531,104 12 Bulan 57,531,104 100.0% 99.9% 100.0% 99.9% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja 6 12 = (I, II, III, IV) 1 2 3 4 5 K 8 9 10 11 K K K K 7 13 = 12/7 x 100% K K K EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2021 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOSASARAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2018 dan 2019) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 I II III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi

(2020)Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Lokasi /Ket. 16 17 Rp Rp Rp Rp. Rp Rp Rp. Rp K Rp. 6 12 = (I, II, III, IV) 1 2 3 4 5 K 8 9 10 11 K K K K 7 13 = 12/7 x 100% K K K NOSASARAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2018 dan 2019) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 I II III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi
(2020)Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Lokasi /Ket. 16 17 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 125,000,000 0.2 - 0.2 220,777,543 - 46,968,650 133,568,048 212,751,865 212,751,865 96.4% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya laporan 235 Orang 125,000,000 45 Orang - 12 Bulan 220,777,543 0 Bulan 6 Bulan 46,968,650 3 Bulan 133,568,048 12 Bulan 212,751,865 12 Bulan 212,751,865 100.0% 96.4% 100.0% 96.4% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 150,000,000 33 - 653,485,001 - - - 643,490,500 643,490,500 98.5% Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya peralatan/perlengkapan gedung kantor 235 Orang 150,000,000 45 Orang - 1 Unit 580,000,001 0 Unit 0 Unit - Unit 1 Unit 572,400,000 1 Unit 572,400,000 100.0% 98.7% Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya peralatan/perlengkapan gedung kantor 235 Orang 150,000,000 45 Orang - 1 Paket 73,485,000 0 Paket 0 Paket - Paket 1 Paket 71,090,500 1 Paket 71,090,500 100.0% 96.7% 100.0% 97.7% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 100,000,000 1 16,249,700 1 295,899,597 0.003 7,622,500 23,742,250 45,504,000 295,646,079 295,646,079 99.9% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi 25 Laporan 50,000,000 5 Laporan 11,999,800 12 Bulan 32,000,000 3 Bulan 3 Bulan 4,686,000 3 Bulan 15,014,000 3 Bulan 31,911,957 12 Bulan 31,911,957 100.0% 99.7% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 5 Laporan 50,000,000 1 Laporan 4,249,900 12 Bulan 263,899,597 3 Bulan 7,622,500 3 Bulan 19,056,250 3 Bulan 30,490,000 3 Bulan 263,734,122 12 Bulan 263,734,122 100.0% 99.9% 100.0% 99.8% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rp Rp Rp Rp. Rp Rp Rp. Rp K Rp. 6 12 = (I, II, III, IV) 1 2 3 4 5 K 8 9 10 11 K K K K 7 13 = 12/7 x 100% K K K NOSASARAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2018 dan 2019) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 I II III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi
(2020)Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Lokasi /Ket. 16 17 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 175,000,000 5 48,038,400 5 172,762,753 - 43,535,000 92,973,000 160,875,398 160,875,398 93.1% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Tersedianya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 5 Dokumen - 5 Dokumen- 12 Bulan 53,122,973 0 Bulan - 6 Bulan 14,600,000 3 Bulan 41,085,500 3 Bulan 45,390,814 12 Bulan 45,390,814 100.0% 85.4% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 10 Dokumen 125,000,000 2 Dokumen 38,618,500 12 Bulan 78,410,000 0 Bulan - 6 Bulan 28,935,000 3 Bulan 40,287,500 3 Bulan 74,386,750 12 Bulan 74,386,750 100.0% 94.9% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya alat-alat perkantoran yang menunjang pelaksanaan tugas 12 Bulan 17,600,000 Bulan Bulan 9 Bulan 11,600,000 3 Bulan 17,500,000 12 Bulan 17,500,000 100.0% 99.4% Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tersedianya alat-alat listrik yang menunjang pelaksanaan tugas 10 Dokumen 50,000,000 2 Dokumen 9,419,900 12 Bulan 23,629,780 0 Bulan - 0 Bulan - Bulan 12 Bulan 23,597,834 12 Bulan 23,597,834 100.0% 99.9% 100.0% 94.9% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 8 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi 100 41,031,273 33 41,031,273 33 134,693,797 6,922,638 80,650,995 106,872,234 133,375,984 133,375,984 99.0% Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi PUG 5 Kegiatan 41,031,273 1 Kegiatan 41,031,273 1 Kegiatan 134,693,797 1 Kegiatan 6,922,638 1 Kegiatan 80,650,995 Kegiatan 106,872,234 Kegiatan 133,375,984 1 Kegiatan 133,375,984 100.0% 99.0% 100.0% 99.0% Sangat tinggi Sangat Tinggi 9 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi 100 41,031,273 33 41,031,273 33 428,815,546 350,903,902 350,903,902 350,903,902 428,313,602 428,313,602 99.9% Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi Organisasi Perempuan 5 Kegiatan 41,031,273 1 Kegiatan 41,031,273 1 Kegiatan 428,815,546 1 Kegiatan 350,903,902 1 Kegiatan 350,903,902 Kegiatan 350,903,902 1 Kegiatan 428,313,602 1 Kegiatan 428,313,602 100.0% 99.9% 100.0% 99.9% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Rata-rata Capaian Kinerja (%) Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Predikat Kinerja Rp Rp Rp Rp. Rp Rp Rp. Rp K Rp. 6 12 = (I, II, III, IV) 1 2 3 4 5 K 8 9 10 11 K K K K 7 13 = 12/7 x 100% K K K NOSASARAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2018 dan 2019) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 I II III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi
(2020)Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Lokasi /Ket. 16 17 10 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 100 41,031,273 33 41,031,273 33 34,372,491 - - 32,751,500 32,751,500 95.3% Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Tersedianya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan 5 Kegiatan 41,031,273 1 Kegiatan 41,031,273 1 Kegiatan 34,372,491 Kegiatan Kegiatan Kegiatan 1 Kegiatan 32,751,500 1 Kegiatan 32,751,500 100.0% 95.3% 100.0% 95.3% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 11 Program Perlindungan Hak PerempuanPencegah an Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 100 925,000,000 100 52,895,000 100 260,248,291 25 6,922,638 25 99,321,099 115,561,616 253,668,116 253,668,116 97.5% Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan 500 Orang 925,000,000 40 Orang 52,895,000 1 Kegiatan 215,171,492 1 Kegiatan 6,922,638 1 Kegiatan 71,316,499 Kegiatan 87,557,016 1 Kegiatan 208,797,066 1 Kegiatan 208,797,066 100.0% 97.0% Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi Tersedianya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan 0 Orang - 1 Kegiatan 45,076,799 Kegiatan 1 Kegiatan 28,004,600 Kegiatan 28,004,600 1 Kegiatan 44,871,050 1 Kegiatan 44,871,050 100.0% 99.5% 100.0% 98.3% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 12 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 100 41,031,273 33 41,031,273 33 17,071,245 - - - 16,164,750 16,164,750 94.7% Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Tersedianya Layanan penanganan 5 Kegiatan 41,031,273 1 Kegiatan 41,031,273 1 Kegiatan 17,071,245 Kegiatan Kegiatan Kegiatan 1 Kegiatan 16,164,750 1 Kegiatan 16,164,750 100.0% 94.7% 100.0% 94.7% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rp Rp Rp Rp. Rp Rp Rp. Rp K Rp. 6 12 = (I, II, III, IV) 1 2 3 4 5 K 8 9 10 11 K K K K 7 13 = 12/7 x 100% K K K NOSASARAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2018 dan 2019) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 I II III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi
(2020)Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Lokasi /Ket. 16 17 13 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 0.93 4,575,000,000 0.07 111,173,464 107,075,362 0 6,922,638 0 17,306,595 80,780,752 105,662,852 105,662,852 98.7% Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan 5 Kegiatan 2,500,000,000 1 Kegiatan 79,077,064 1 Kegiatan 27,613,939 0 Kegiatan Kegiatan 1 Kegiatan 26,608,200 1 Kegiatan 26,608,200 1 Kegiatan 26,608,200 100.0% 96.4% Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi Tersedianya Kegiatan Pendampingan 5 Kegiatan 925,000,000 1 Kegiatan 23,098,400 1 Kegiatan 27,690,552 1 Kegiatan 6,922,638 1 Kegiatan 17,306,595 1 Kegiatan 27,690,552 1 Kegiatan 27,690,552 1 Kegiatan 27,690,552 100.0% 100.0% Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Tersedianya Kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi 5 Kegiatan 1,150,000,000 1 Kegiatan 8,998,000 1 Kegiatan 51,770,871 0 Kegiatan Kegiatan 1 Kegiatan 26,482,000 1 Kegiatan 51,364,100 1 Kegiatan 51,364,100 100.0% 99.2% 100.0% 98.5% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 14 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi 1 3,500,000,000 1 18,950,000 1 113,124,025 6,922,638 35,244,595 85,364,630 111,481,830 111,481,830 98.5% Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi Tersedianya Data Gender 5 Kegiatan 3,250,000,000 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 59,676,863 1 Kegiatan 6,922,638 1 Kegiatan 17,306,595 1 Kegiatan 38,056,630 1 Kegiatan 58,426,330 1 Kegiatan 58,426,330 100.0% 97.9% Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi Tersedianya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak 9 Kegiatan 250,000,000 4 Kegiatan 18,950,000 1 Kegiatan 53,447,162 1 Kegiatan 1 Kegiatan 17,938,000 1 Kegiatan 47,308,000 1 Kegiatan 53,055,500 1 Kegiatan 53,055,500 100.0% 99.3% 100% 99% Sangat Tinggi Sangat Tinggi 15 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 28 5,000,000,000 28 638,244,233 28 20,377,030 - - 20,377,030 20,377,030 651,905,576 3199.2% Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi 10 Kegiatan 5,000,000,000 2 Kegiata n 1,754,676,196 1 Kegiatan 20,377,030 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 20,377,030 1 Kegiatan 20,377,030 1 Kegiatan 20,377,030 100.0% 100.0% 100% 100% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rp Rp Rp Rp. Rp Rp Rp. Rp K Rp. 6 12 = (I, II, III, IV) 1 2 3 4 5 K 8 9 10 11 K K K K 7 13 = 12/7 x 100% K K K NOSASARAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2018 dan 2019) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 I II III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi
(2020)Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab Lokasi /Ket. 16 17 16 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 0.93 5,725,000,000 0.07 120,171,464 320,349,351 0 6,922,638 0 124,077,895 187,615,852 187,615,852 314,281,352 98.1% Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 5 Kegiatan 2,500,000,000 1 Kegiatan 79,077,064 1 Kegiatan 70,455,170 0 Kegiatan - 1 Kegiatan 40,982,400 1 Kegiatan 40,982,400 1 Kegiatan 70,451,900 1 Kegiatan 70,451,900 100.0% 100.0% Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Tersedianya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi 5 Kegiatan 925,000,000 1 Kegiatan 23,098,400 1 Kegiatan 17,970,113 0 Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan 17,970,000 1 Kegiatan 17,970,000 1 Kegiatan 17,970,000 100.0% 100.0% Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Kegiatan Penguatan Jejaring 5 Kegiatan 1,150,000,000 1 Kegiatan 8,998,000 1 Kegiatan 191,235,450 1 Kegiatan 6,922,638 1 Kegiatan 83,095,495 1 Kegiatan 93,479,452 1 Kegiatan 190,675,452 1 Kegiatan 190,675,452 100.0% 99.7% Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Kegiatan Penguatan Jejaring 5 Kegiatan 1,150,000,000 1 Kegiatan 8,998,000 1 Kegiatan 40,688,618 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 35,184,000 1 Kegiatan 35,184,000 1 Kegiatan 35,184,000 100.0% 86.5% 100.0% 96.5% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Total Rp 19,553,031,273 Rp 1,789,066,388 Rp 3,120,333,612 Rp 434,675,420 Rp 1,011,590,551 Rp ########### Rp 2,942,632,685 100.00% 94.31% Sangat Tinggi Sangat Tinggi : Pelaksanaan yang Tepat waktu : Jadwal kegiatan yang berubah-ubah : Konsistensi pelaksanaan kegiatanTINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 16) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 16) FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp PENINGKATAN INTEGRITAS DAN AKUNTABILITA S PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHA Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Ketahanan Pangan ; NILAI LKIP PD DINAS PANGAN DAERAH RATA - RATA MINIMUM B - - - ASN Dinas Pangan Daerah Tersedianya honor, bahan, jasa, perawatankendaraan, cetak/penggandaan dan makan minum untuk menunjang kegiatan kantor 60 bulan 2,568,874,293 48 Kegiatan 2,015,647,781 48 0 2,015,647,781 80.00 78.46 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut ASN Dinas Pangan Daerah Tersedianya honor, bahan, jasa, cetak dan makan minum untuk menunjang kegiatan kantor 60 bulan 513,613,100 48 bulan 303,533,120 48 0 303,533,120 80.00 59.10 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut ASN Dinas Pangan Daerah Tersedianya honor, bahan, cetak dan penggandaan untuk menunjang kegiatan kantor 60 bulan 272,590,000 48 bulan 114,966,645 48 0 114,966,645 80.00 42.18 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut ASN Dinas Pangan Daerah Tersedianya lembur, bahan material, cetak dan makan minum untuk menunjang kegiatan kantor 60 Bulan 71,960,200 48 Bulan 43,807,800 48 0 43,807,800 80.00 60.88 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut ASN Dinas Pangan Daerah Tersedianya bahan, cetak dan mengikuti rapat koordinasi yang dilaksanakan diluar daerah 60 Laporan 902,567,850 48 Paket 636,179,004 48 0 636,179,004 80.00 70.49 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut - 0 - - 80.00 62.22 TERSELENGGA RANYA PELAYANAN PUBLIK YANG BERDAYA SAING Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Ketahanan Pangan ; NILAI LKIP PD DINAS PANGAN DAERAH RATA - RATATersediannya kendaraan dinas/operasional roda 2 sebagai sarana/penunjang pekerjaan 6 Unit 700,000,000 6 Unit 591,875,000 6 Unit 591,875,000 100 84.55 Dinas Pangan Daerah Prov. ASN Dinas Pangan Daerah Tersedianya peralatan, perlengkapan kantor sebagai sarana/penunjang pekerjaan 15 Jenis 924,842,850 7 Jenis 204,162,500 - - - - - - - - - - - - - 7 Jenis 204,162,500 46.67 22.08 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut ASN Dinas Pangan Daerah Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 60 bulan 276,709,000 48 bulan 212,234,785 48 bulan 212,234,785 80.00 76.70 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut ASN Dinas Pangan Daerah Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja dan operasional kendaraan dinas 60 bulan 700,045,935 41 bulan 555,539,047 41 bulan 555,539,047 68.33 79.36 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut ASN Dinas Pangan Daerah Terpeliharanya peralatan kerja/gedung 60 bulan 110,490,000 48 bulan 66,746,315 48 bulan 66,746,315 80.00 60.41 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut ASN Dinas Pangan Daerah Tersedianya gedung kantor yang aman dan memadai 5 unit 901,788,500 4 Unit 234,851,577 - - - - 4 Unit 234,851,577 80.00 26.04 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut - - - - 75.83 58.19 TERWUJUDNY A PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI SERTA PEMBERANTAS Prosentase ASN Perangkat Daerah yang tidak dikenai sanksi disiplin ASN Dinas Pangan Daerah Tersedianya pakaian dinas harian 331 Orang 260,540,000 247 pasang 184,418,200 - - - - 247 pasang 184,418,200 74.62 70.78 Dinas Pangan Daerah Prov. Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu 85 Orang 55,250,000 - Orang - - - - - - - - Dinas Pangan Daerah Prov. - - 74.62 70.78 Predikat Kinerja Tinggi Sangat Tinggi Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Rata - Rata Capaian Kinerja (%) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rata - Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Sangat Tinggi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rata - Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja DINAS PANGAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan kebutuhan administrasi umum Penyediaan kebutuhan administrasi keuangan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 17 K K K K K K K K K 13 = 12/7 14=6+12 15=14/5 x 167 8 9 10 11 12=(I, II, III, IV)1 2 3 4 5 6 Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2021 DINAS PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA N o Sasaran Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2021 (akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2017,2018,2019 Loka si/K et I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat ·-------------------------111· ----------------------------- Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 17 K K K K K K K K K 13 = 12/7 14=6+12 15=14/5 x 167 8 9 10 11 12=(I, II, III, IV)1 2 3 4 5 6 Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab N o Sasaran Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2021 (akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2017,2018,2019 Loka si/K et I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat PENINGKATAN INTEGRITAS DAN AKUNTABILITA S PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHA N DAERAH Prosentasi ASN Dinas Pangan Daerah yang Menguasai Tugas Pokok dan Fungsi ASN Dinas Pangan Daerah Tersediannya ASN yang memahami tugas pokok dan fungsi dinas pangan daerah 331 Orang 205,759,313 176 orang 53,550,030 - - 176 orang 53,550,030 53.17 26.03 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut - - 53.17 26.03 PENINGKATAN INTEGRITAS DAN AKUNTABILITA S PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHA N DAERAH Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan - - - - ASN Dinas Pangan Daerah Terlaksananya Penyusunan laporan LAKIP PD 5 Laporan 27,828,000 4 dokumen 13,920,112 4 dokumen 13,920,112 80.00 50.02 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut ASN Dinas Pangan Daerah Terlaksananya penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran 5 Laporan 27,959,938 5 dokumen 14,223,088 5 dokumen 14,223,088 100.00 50.87 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut ASN Dinas Pangan Daerah Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun 5 Laporan 30,374,000 4 dokumen 19,611,255 4 dokumen 19,611,255 80.00 64.57 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut ASN Dinas Pangan Daerah Terlaksananya penyusunan laporan keuangan/EPPA 60 Laporan 28,223,500 36 Laporan 21,242,697 48 laporan 23,604,147 - - - - - - 48 laporan 23,604,147 80.00 83.63 Dinas Pangan Daerah Prov. 23,604,147 - - - 85.00 62.27 Tersedianya laporan hasil pelaksanaan pameran dan promosi dalam rangka HUT Prov. Sulut 2 Laporan 45,737,000 - - - - - - - - Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut TERWUJUDNY A PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI SERTA PEMBERANTAS AN KORUPSI DALAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHA N Tersedianya dokumen perencanaan progam/kegiatan dan anggaran - Tersedianya dokumen perencanaan 1 buku 12,500,000 - - - - - - Dinas Pangan Daerah ASN Dinas Pangan Daerah Tersedianya dokumen perencanaan kegiatan 1 tahun 10 dokumen 35,747,500 8 dokumen 23,461,718 - 8 dokumen 23,461,718 80.00 65.63 Dinas Pangan Daerah Prov. ASN Dinas Pangan Daerah Tersedianya dokumen perencanaan anggaran 1 tahunan 10 dokumen 44,185,888 8 dokumen 30,560,621 - 8 dokumen 30,560,621 80.00 69.16 Dinas Pangan Daerah Prov. - - - - 80.00 67.40 Tinggi Rata - Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program Perencanaan SKPD Penyusunan Rencana Strategis SKPD Penyusunan Rencana Kerja PD Penyusunan Rencana Anggaran Tinggi Program Penyelenggaraan Hari- Hari Besar Kenegaraan/Kedaerah an Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi Penyusunan laporan bulanan PD Rata - Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Tinggi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Pelatihan Kantor Sendiri Rata - Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ,--------------- ·--------------------------· Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 17 K K K K K K K K K 13 = 12/7 14=6+12 15=14/5 x 167 8 9 10 11 12=(I, II, III, IV)1 2 3 4 5 6 Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab N o Sasaran Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2021 (akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2017,2018,2019 Loka si/K et I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat TERWUJUDNY A KONSISTENSI PERENCANAAN , PELAKSANAAN, PENGENDALIA N DAN Persentase Penguatan Cadangan Pangan Terfasilitasinya kebutuhan pangan di daerah yang terkena kejadian rawan pangan kronis dan/atau transien 9 desa 183,601,900 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut Terlaksananya pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat 1 kali 10,075,400 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - Dinas Pangan Daerah Terlaksananya pemantauan dan analisis harga pangan pokok dan pemantauan harga pangan 52 Kali 22,539,000 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - Dinas Pangan Daerah Prov. Terselenggaranya promosi hasil-hasil dibidang ketahanan pangan 3 Paket 110,241,000 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - Dinas Pangan Daerah Tersedianya rumusan kebijakan pembangunan ketahanan pangan 4 Kali 180,607,600 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - Dinas Pangan Daerah Terlatihnya wanita tani/masyarakat dalam memanfaatkan 1 laporan 20,436,000 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - Dinas Pangan Daerah Terlaksananya penyusunan prognosis ketersediaan pangan 12 bulan 6,026,000 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - Dinas Pangan Daerah Tersedianya kelompok wanita/organisasi kewanitaan yang memanfaatkan pekarangan 6 KWT 77,890,200 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - Dinas Pangan Daerah Prov. SulutTerlaksananya pemantauan harga pangan 2 Kali 25,475,700 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - Dinas Pangan Daerah Terlaksananya pertemuan apresiasi pemantauan harga, pasokan dan akses pangan 1 Laporan 24,294,000 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - Dinas Pangan Daerah Prov. SulutTerlaksananya pemantauan harga pangan menjelang HBKN 1 Laporan 22,386,000 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - Dinas Pangan Daerah Prov.Tersedianya hasil pengawasan keamanan pangan segar 10 bulan 9,216,000 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - Dinas Pangan Daerah Prov.Tersedianya hasil pelaksanaan evaluasi program/kegiatan 3 Kali 122,647,700 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - Dinas Pangan Daerah Terlaksananya monitoring dan evaluasi daerah rawan pangan 1 Kali 15,194,000 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - Dinas Pangan Daerah Prov.Terpantaunya dan terevaluasinya lumbung pangan masyarakat 1 Kali 29,812,300 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - Dinas Pangan Daerah Prov. Telaksananya monitoring dan evaluasi program/kegiatan pengembangan cadangan pangan 1 Kali 23,671,433 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut Telaksananya monitoring dan evaluasi program/kegiatan kelompok unit usaha pangan lokal 1 Laporan 12,604,900 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut Tersedianya cadangan pangan pemerintah daerah 68,87 ton 626,348,033 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - Dinas Pangan Daerah Terlaksananya pemantauan ketersediaan pangan menjelang HBKN 1 Kali 16,155,400 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - Dinas Pangan Daerah Prov. Tersalurnya bantuan alat penggiling jagung 2 Unit 74,951,800 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - Dinas Pangan DaerahTermonitor dan terevaluasinya peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan 1 kali 39,941,000 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut Terkoordinasi dan terevaluasinya lembaga distribusi pangan masyarakat 1 kali 19,154,000 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - Dinas Pangan Daerah Prov. Terlaksanya penyusunan analisis pola panen bulanan disentra produksi 1 kali 27,188,600 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - Dinas Pangan Daerah Prov. Monitoring dan evaluasi lembaga distribusi pangan masysrakat Analisis pola panen bulanan di sentra produksi Monitoring dan evaluasi pengembangan cadangan pangan Monitoring dan evaluasi unit usaha pengolahan pangan lokal Pengadaan cadangan pangan daerah Pemantauan ketersediaan pangan menjelang HBKN Pemanfaatan pangan lokal Monitoring dan evaluasi peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) Apresiasi pemantauan harga, pasokan, dan akses pangan Pemantauan harga pangan menjelang HBKN Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar Monitoring evaluasi dan pelaporan Monitoring dan evaluasi penanganan daerah rawan pangan Monitoring dan evaluasi pengembangan lumbung pangan Promosi ketahanan pangan Dewan ketahanan pangan Apresiasi pemanfaatan pekarangan Prognosa ketersediaan pangan Peningkatan konsumsi pangan melalui pemanfaatan pekarangan Pemantauan pasokan harga pangan Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebuna n) Penanganan daerah rawan pangan Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat Pemantauan dan analisis harga pangan pokok Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 17 K K K K K K K K K 13 = 12/7 14=6+12 15=14/5 x 167 8 9 10 11 12=(I, II, III, IV)1 2 3 4 5 6 Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab N o Sasaran Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2021 (akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2017,2018,2019 Loka si/K et I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat TERSEDIANYA AKSESIBILITA S PETANI, PEKEBUN, NELAYAN, PELAKU IKM, UMKM DAN KOPERASI TERHADAP PEMANFAATAN TEKNOLOGI, SUMBER- Persentase Penguatan Cadangan Pangan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat Terbangunnya lumbung pangan 11 Unit 1,744,995,400 2 Laporan 970,066,864 - - 2 970,066,864 18.18 55.59 Dinas Pangan Daerah Prov. Tersedianya data infrastruktur yang mendukung kemandirian pangan 4 Laporan 220,269,800 1 Laporan 22,191,000 - - 1 22,191,000 25.00 10.07 Dinas Pangan Daerah Prov. SulutKelompok Lumbung Pangan di Kec. Marore Terawasinya kegiatan lumbung pangan 14 Laporan 285,820,400 5 kali 51,315,400 - - 5 51,315,400 35.71 17.95 Dinas Pangan Daerah Terlaksananya koordinasi infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan 4 Laporan 141,162,000 1 Laporan 19,042,000 - - 1 19,042,000 25.00 13.49 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut ASN Dinas Pangan Daerah Terwujudnya Infrastruktur dan sarana prasarana pendukung kemandirian pangan 3 Laporan 64,560,000 3 kali 33,015,008 - 3 kali 33,015,008 100.00 51.14 Dinas Pangan Daerah Prov. - - - - 100.00 51.14 TERWUJUDNY A KETAHANAN PANGAN WILAYAH DAN KELUARGA, PENGEMBANGA N INDUSTRI PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN, SERTA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL Persentase Penguatan Cadangan Pangan ASN DINAS PANGAN DAERAH Terselenggaranya promosi, pameran dan lomba 20 Paket 1,350,398,950 12 Paket 628,585,427 - - - - - 12 paket 628,585,427 60.00 46.55 Dinas Pangan Daerah Prov. Terfasilitasinya pelaksanaan rapat Dewan Ketahanan Pangan 52 Laporan 452,000,000 7 Laporan 56,306,600 - - 7 56,306,600 13.46 12.46 Dinas Pangan Daerah Tersedianya data/informasi prakiraan kebutuhan 9 bahan pangan pokok setiap bulan 48 bulan 43,264,000 12 Laporan 9,470,400 - - 12 9,470,400 25.00 21.89 Dinas Pangan Daerah Prov. Terlaksananya pengawasan terhadap penyaluran Cadangan pangan pemerintah daerah - - - Kelompok Tani /Organisasi Tersedianya kebun bibit dan Demplot 60 KWT/Organis asi wanita 876,542,763 44 Paket 462,964,977 - - - - 44 Paket 462,964,977 73.33 52.82 Dinas Pangan Daerah Prov. Tersedianya data PPH 4 Laporan 51,721,500 2 Dokumen 5,484,270 - - - 2 dokumen 5,484,270 50.00 10.60 Dinas Pangan Daerah Prov.Masyarakat yang Mengalami Pasca bencana dan beresiko tinggi rawan pangan dan Pemerintah Daerah Tersedianya data tentang keragaman ketersediaan pangan 5 Laporan 66,328,000 2 Laporan 24,927,000 - - 2 laporan 24,927,000 1.68 37.58 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut Tersedianya cadangan pangan pemerintah daerah 319 ton 3,867,610,153 241,5 ton 2,610,906,826 - 241,5 ton 2,611,521,191 #VALUE! 67.52 Dinas Pangan Daerah Tersalurnya cadangan pangan pemerintah daerah 5 Laporan 118,396,000 2 Paket 86,050,740 2 Paket 86,050,740 40.00 72.68 Dinas Pangan Daerah Prov.Tersedianya informasi ketersediaan pangan menjelang HBKN 7 Laporan 137,666,800 4 kali 87,167,470 - - 4 kali 87,167,470 57.14 63.32 Dinas Pangan Daerah Prov. Kelompok Tersalurnya alat pengolahan pangan lokal untuk pengembangan usaha beras jagung 8 Unit 350,008,800 5 unit 171,252,112 - - 5 unit 171,252,112 62.50 48.93 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pengadaan cadangan pangan daerah Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah Pemantauan ketersediaan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Pengembangan Pangan Lokal Program Penyelenggaraan ketahanan pangan Promosi ketahanan pangan Dewan ketahanan pangan Prognosa ketersediaan pangan Koordinasi Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Peningkatan konsumsi pangan melalui pemanfaatan pekarangan Rata - Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah Penyusunan pendukung database infrastruktur pendukung kemandirian pangan Pengawasan kegiatan lumbung pangan Koordinasi infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan Pemantauan Infrastruktur dan sarana prasarana untuk kemandirian pangan Program Penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan Pembangunan lumbung pangan ,--------------- ·--------------------------· ·------------------ Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 17 K K K K K K K K K 13 = 12/7 14=6+12 15=14/5 x 167 8 9 10 11 12=(I, II, III, IV)1 2 3 4 5 6 Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab N o Sasaran Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2021 (akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2017,2018,2019 Loka si/K et I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Tersedianya informasi data kondisi surplus/defisit ketersediaan pangan beras bulanan 4 Laporan 36,702,400 1 Laporan 17,048,600 - - 1 17,048,600 25.00 46.45 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut tersedianya informasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen 208 Minggu 251,431,900 24 Laporan 23,036,900 - - 24 23,036,900 11.54 9.16 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulutterlatihnya kelompok/masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan 180 Orang 102,107,000 60 Laporan 15,107,000 - - 60 15,107,000 33.33 14.80 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulutstabilisasi harga gabah ditingkat petani (di atas HPP) 20 Gapoktan dan 40 TTI 3,630,908,400 2 38,688,000 - 2 38,688,000 10.00 1.07 Dinas Pangan Daerah Prov.tersusunnya pedoman umum penanganan distribusi dan cadangan pangan Masyarakat 4 dokumen 106,988,000 1 Laporan 16,988,000 - - 1 16,988,000 25.00 15.88 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut terlaksananya sosialisasi cadangan pangan pemerintah 4 laporan 85,605,500 1 Laporan 19,332,000 - - 1 19,332,000 25.00 22.58 Dinas Pangan Daerah Prov. SulutTersedianya Penetapan Harga Regional Daerah (Komoditi jagung, cabe rawit dan bawang merah) 4 Laporan 221,748,900 1 Laporan 26,748,900 - - 1 26,748,900 25.00 12.06 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut termonitor dan terevaluasinya kegiatan konsumsi dan penganekaragaman pangan 8 Laporan 56,322,000 2 Laporan 4,575,000 - - 2 4,575,000 25.00 8.12 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut Termonitor dan terevaluasinya sistem distribusi pangan dan cadangan pangan 4 Kegiatan 85,786,300 - Laporan - - - - - - - Dinas Pangan Daerah Prov. SulutTerlaksananya pengawasan terhadap penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah 4 Paket 91,872,900 2 Laporan 12,159,000 - 2 laporan 12,159,000 50.00 13.23 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut Tersedianya data ketersediaan gabah dan beras ditingkat penggilingan 2 Laporan 56,247,500 2 Dokumen 38,920,170 - - 2 dokumen 38,920,170 100.00 69.19 Tersedianya data ketersediaan gabah dan beras ditingkat penggilingan 1 Laporan 14,943,000 6 laporan 16,182,400 6 0 16,182,400 600.00 108.29 Tersedianya informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen 3 Laporan 100,503,000 5 Laporan 103,895,018 - - 5 laporan 103,895,018 166.67 103.38 terlaksananya sosialisasi cadangan pangan pemerintah 10000 Kg 206,227,500 6,000 Kg 221,489,740 - - - - 6,000 Kg 221,489,740 60 107.40 ASN Dinas Pangan Daerah Termonitor dan terevaluasinya program kegiatan ketahanan pangan 13 Laporan 518,493,900 8 Kali 265,719,421 - - - - 8 Kali 265,719,421 61.54 51.25 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut - - 100 - #VALUE! 78.25 Sangat Tinggi Pemantauan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat Monitoring, evaluasi dan pelaporan Rata - Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Penyusunan harga minimum daerah pangan lokal Pengawasan kegiatan pemanfaatan pekarangan dan pengembangan pangan lokal Pengawasan kegiatan pengembangan usaha pangan masyarakat Pengawasan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah Penyusunan Neraca Bahan Makanan Monitoring Ketersediaan Gabah dan Beras di Penggilingan Analisis pola panen bulanan Informasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Workshop Pemanfaatan Pekarangan Pengembangan Usaha Pangan masyarakat Penyusunan pedoman umum penanganan distribusi dan cadangan pangan masyarakat Sosialisasi penanganan cadangan pangan masyarakat Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 17 K K K K K K K K K 13 = 12/7 14=6+12 15=14/5 x 167 8 9 10 11 12=(I, II, III, IV)1 2 3 4 5 6 Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab N o Sasaran Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2021 (akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2017,2018,2019 Loka si/K et I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat TERWUJUDNY A KETAHANAN PANGAN WILAYAH DAN KELUARGA, PENGEMBANGA N INDUSTRI PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN, SERTA USAHA MIKRO KECIL Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan Masyarakat di Daerah yang beresiko rawan pangan Tertanganinya daerah beresiko rawan pangan 55 Desa 1,319,152,698 41 paket 889,965,797 41 paket 889,965,797 74.55 67.46 Dinas Pangan Daerah Prov. SulutMasyarakat yang menerima bantuan penanganan daerah rawan Terawasinya penanganan kerawanan pangan 5 Laporan 194,933,000 4 kali 73,137,075 - 5 laporan 73,137,075 100.00 37.52 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut ASN Dinas Pangan Daerah Terawasinya penanganan kerawanan pangan 5 Laporan 128,947,600 3 Laporan 70,925,190 - 3 laporan 70,925,190 60.00 55.00 Dinas Pangan Daerah Prov. tersedianya data hasil analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 4 Laporan 286,834,700 1 Laporan 39,957,200 - - 1 39,957,200 25.00 13.93 Dinas Pangan Daerah Prov. - - - - 86.52 57.97 TERWUJUDNY A KETAHANAN PANGAN WILAYAH DAN KELUARGA, PENGEMBANGA N INDUSTRI PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN, SERTA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Pelaku Penanganan Pangan segar (Produsen dan Konsumen) Tersedianya informasi pengawasan keamanan pangan segar 62 Laporan 433,520,000 19 Laporan 47,507,000 - - 19 47,507,000 30.65 10.96 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut Tersedianya data dan informasi keamanan pangan segar 4 Laporan 116,276,800 1 Laporan 27,508,000 - - 1 27,508,000 25.00 23.66 Dinas Pangan Daerah Prov. ASN Dinas Pangan Daerah Terinformasinya keamanan pangan segar bagi masyarakat melalui media cetak dan elektronik 17 Laporan 183,002,285 14 Laporan 61,350,840 - - 14 laporan 61,350,840 82.35 33.52 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut ASN Dinas Pangan Daerah 5 Paket 51,623,000 2 Laporan 12,706,600 2 0 12,706,600 40.00 24.61 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut ASN Dinas Pangan Daerah 36 Laporan 161,189,400 1 Laporan 71,844,015 1 0 71,844,015 2.78 44.57 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut Terlaksananya jaringan data pangan derh (JKPD) - ASN Dinas Pangan Daerah 43 Laporan 483,294,000 1 Paket 1,097,160 1 Kegiatan 1,097,160 1 Kegiatan 1,097,160 1 Kegiatan 1,097,160 100 100 2 Kegiatan 2,194,320 4.65 0.45 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut ASN Dinas Pangan Daerah 6 Paket 120,330,000 - Paket - - - - - 0 - - - Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut 1,097,160.00 - - - 1.00 - 1,097,160.00 - - - - - - 1.00 - 1,097,160.00 100.00 ##### 39.00 - 223,110,775.00 185.43 137.78 - - Predikat Kinerja Sangat Rendah Pembinaan dan Database Petani PSAT Surveylan Pelaku Usaha Jaringan Keamanan Pangan Daerah (JKPD) Pembinaan Pelaku Usaha Dalam Rangka Sertifikat dan Registrasi PSAT Pengujian Laboratorium Dalam Rangka Pembinaan Sertifikat dan Registrasi PSAT Tinggi Program Pengawasan Keamanan Pangan Segar Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar Database keamanan pangan segar Informasi keamanan pangan segar Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Rata - Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program Penanganan Kerawanan Pangan Penanganan daerah rawan pangan Pengawasan Penanganan Kerawanan Pangan Analisis sistem (SKPG)kewaspadaan pangan dan gizi ,--------------- ·--------------------------· - I I I I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 17 K K K K K K K K K 13 = 12/7 14=6+12 15=14/5 x 167 8 9 10 11 12=(I, II, III, IV)1 2 3 4 5 6 Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab N o Sasaran Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2021 (akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2017,2018,2019 Loka si/K et I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Tersediannya Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Dok 20,891,597 3 Dok 20,891,597 Rp - Rp - 3 Dok 20,878,123 - 3 Dok 20,878,123 100 100 3 Dok 20,878,123 100.00 99.94 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut Tersediannya Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Dok 6,496,686 3 Dok 6,496,686 Rp - Rp - 3 Dok 3,778,306 3 Dok 3,778,306 100 58 3 Dok 3,778,306 100.00 58.16 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut Tersediannya Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Dok 2,164,640 3 Dok 2,164,640 Rp - Rp - - - 3 Dok 2,164,640 3 Dok 2,164,640 100 100 3 Dok 2,164,640 100.00 100.00 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut 29,552,923.00 - - - - - - 3 - 20,878,123 6 Dok 5,942,946 9 Dok 26,821,069 100 86.03 3.00 Dok 26,821,069 100.00 86.03 - - Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Bulan 9,430,730,820 12 Bulan 9,153,774,862 3 Bulan 2,174,893,403 6 Bulan 4,499,944,220 9 Bulan 6,851,100,732 12 Bulan 8,456,079,391 12 Bulan 8,456,079,391 100 92 12 Bulan 8,456,079,391 100.00 89.67 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut Tersediannya Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Bulan 199,789,054 12 Bulan 224,732,239 3 Bulan 29,390,552 6 Bulan 77,920,645 9 Bulan 132,719,165 12 Bulan 224,203,658 12 Bulan 224,203,658 100 100 12 Bulan 224,203,658 100.00 112.22 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut Tersediannya Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Lap 5,272,111 1 Lap 5,272,111 - 1 Lap 5,266,379 - - - - 1 Lap 5,266,379 100 100 1 Lap 5,266,379 100.00 99.89 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut Tersediannya Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Bulan 5,983,069 12 Bulan 5,983,069 - - - 12 Bulan 5,982,877 12 Bulan 5,982,877 100 100 12 Bulan 5,982,877 100.00 100.00 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut Tersediannya Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Bulan 2,707,500 12 Bulan 2,707,500 - - - 12 Bulan 2,664,301 12 Bulan 2,664,301 100 98 12 Bulan 2,664,301 100.00 98.40 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut Tersediannya Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Bulan 3,244,913 12 Bulan 3,244,913 - - - 12 Bulan 2,816,359 12 Bulan 2,816,359 100 87 12 Bulan 2,816,359 100.00 86.79 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut 9,395,714,694 - - - - ## - 11,463,537 - 8,697,012,965 100 96.20 61 - 11,463,537.00 100 97.83 - - Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Predikat Kinerja Sangat Tinngi Sangat Tinngi Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD ,--------------- ·--------------------------· I I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 17 K K K K K K K K K 13 = 12/7 14=6+12 15=14/5 x 167 8 9 10 11 12=(I, II, III, IV)1 2 3 4 5 6 Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab N o Sasaran Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2021 (akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2017,2018,2019 Loka si/K et I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Bulan 10,065,637 12 Bulan 10,065,637 - 9 Bulan 3,149,440 12 Bulan 10,064,235 12 Bulan 10,064,235 100 100 12 Bulan 10,064,235 100.00 99.99 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut 10,065,637 - - - - - - 9 - 3,149,440 12 - 10,064,235 12.00 - 10,064,235 100.00 99.99 12 - 10,064,235 100.00 99.99 - - Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang baik 86 orang 68,422,200 86 orang 68,422,200 - 86 Org 68,422,200 86 Org 68,422,200 100 100 86 Org 68,422,200 100.00 100.00 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang baik 86 orang 39,755,892 86 orang 39,755,892 - 86 Org 25,385,892 86 Org 39,545,890 86 Org 39,545,890 100 99 86 Org 39,545,890 100.00 99.47 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut 108,178,092 - - - - - - 86 - 68,422,200 86 Org 39,545,890 86 Org 107,968,090 100 99.74 86.00 - 107,968,090 100.00 99.74 - Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang baik 12 Bulan 228,818,933 12 Bulan 228,818,933 Rp 7,851,952 6 Bulan 216,818,933 - - 12 Bulan 228,818,933 12 Bulan 228,818,933 100 100 12 Bulan 228,818,933 100.00 100.00 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang baik 12 Bulan 16,639,083 12 Bulan 16,639,083 - 6 Bulan 4,000,000 9 Bln 8,800,000 12 Bulan 16,598,854 12 Bulan 16,598,854 100 100 12 Bulan 16,598,854 100.00 99.76 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang baik 12 Bulan 5,541,235 12 Bulan 5,541,235 - 6 Bulan 2,769,858 - - 12 Bulan 5,538,544 12 Bulan 5,538,544 100 100 12 Bulan 5,538,544 100.00 99.95 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang baik 12 Bulan 19,012,442 12 Bulan 19,012,442 - 6 Bulan 6,000,000 - - 12 Bulan 18,952,442 12 Bulan 18,952,442 100 100 12 Bulan 18,952,442 100.00 99.68 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang baik 12 Bulan 4,127,600 12 Bulan 4,127,600 - 6 Bulan 4,127,600 - - 12 Bulan 4,127,600 100 100 12 Bulan 4,127,600 100.00 100.00 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut 274,139,293 - - 7,851,952.00 - 233,716,391.00 - - - - 228,818,933 - 274,036,373 100.00 99.88 - 274,036,373 100.00 99.88 - - Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan/ Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Administrasi Umum Perangkat Daerah Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD ,--------------- ·--------------------------· I I I I I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 17 K K K K K K K K K 13 = 12/7 14=6+12 15=14/5 x 167 8 9 10 11 12=(I, II, III, IV)1 2 3 4 5 6 Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab N o Sasaran Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2021 (akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2017,2018,2019 Loka si/K et I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Tersediannya Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Bulan 198,912,000 12 Bulan 198,912,000 3 Bulan Rp 32,980,415 6 Bulan 64,404,166 9 Bln 103,469,429 12 Bln 165,363,901 12 Bulan 165,363,901 100 83 12 Bulan 165,363,901 100.00 83.13 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut Tersediannya Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Bulan 296,682,288 12 Bulan 296,682,288 3 Bulan Rp 48,525,228 6 Bulan 121,809,720 9 Bln 195,077,657 12 Bln 293,570,313 12 Bulan 293,570,313 100 99 12 Bulan 293,570,313 100.00 98.95 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut 495,594,288 - - 81,505,643 6.00 - 186,213,886.00 - - - - - 228,818,933 - 458,934,214 100.00 91.04 - 229,467,107 100.00 91.04 - - Tersediannya Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Bulan 182,117,633 12 Bulan 182,117,633 3 Bulan Rp 17,769,356 6 Bulan 49,581,203 9 Bln 86,072,903 12 Bln 177,218,420 12 Bulan 177,218,420 100 97 12 Bulan 177,218,420 100.00 97.31 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut Tersediannya Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Bulan 40,385,836 12 Bulan 40,385,836 Rp - 6 Bulan 6,542,160 9 Bln 18,188,756 12 Bln 40,376,437 12 Bulan 40,376,437 100 100 12 Bulan 40,376,437 100.00 99.98 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut 222,503,469 3.00 - 17,769,356.00 12.00 - 56,123,363.00 9.00 - 104,261,659 - 217,594,857 - 217,594,857 100.00 98.64 12.00 - 108,797,429 100.00 98.64 - - Jumlah Sarana Pendukung Kemandirian Pangan 1 Lap 24,700,348 1 Lap 24,700,348 1 Lap 8,592,500 - - 1 Lap 23,282,848 1 Lap 23,282,848 100 94 1 Lap 23,282,848 100.00 94.26 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut Jumlah Sarana Pendukung Kemandirian Pangan 1 Lap 41,993,869 1 Lap 41,993,869 1 Lap 38,333,869 1 Lap 38,333,869 100 91 1 Lap 38,333,869 100.00 91.28 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut 66,694,217 - - - 1.00 - 8,592,500.00 1.00 - 38,333,869 - 23,282,848 2.00 - 61,616,717 100.00 92.77 - 61,616,717.00 100.00 92.77 - - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya Koordinasi dan Singkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bagunan Lainnya Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Pada Berbagai Sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ,--------------- ·--------------------------· I I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 17 K K K K K K K K K 13 = 12/7 14=6+12 15=14/5 x 167 8 9 10 11 12=(I, II, III, IV)1 2 3 4 5 6 Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab N o Sasaran Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2021 (akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2017,2018,2019 Loka si/K et I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Persentase Cadangan Pangan Penduduk Skor PPH, Informasi Harga 2 Lap 40,898,182 2 Lap 40,898,182 - - 2 Lap 38,455,682 2 Lap 38,455,682 100 94 2 Lap 38,455,682 100.00 94.03 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut Persentase Cadangan Pangan Penduduk Skor PPH, Informasi Harga 2 Lap 27,395,323 2 Lap - - z - - - - - - - - Refocusing Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut Persentase Cadangan Pangan Penduduk Skor PPH, Informasi Harga 2 Lap 59,833,228 2 Lap 59,833,228 1 Lap 39,800,000 2 Lap 50,677,592 2 Lap 57,916,528 2 Lap 57,916,528 100 97 2 Lap 57,916,528 100.00 96.80 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut Persentase Cadangan Pangan Penduduk Skor PPH, Informasi Harga 2 Lap 94,185,000 2 Lap - - - - - - - - Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut 100,731,410.00 39,800,000 2.00 - 50,677,592 ## - 57,916,528 - 96,372,210 67 64 - 96,372,210 67 - - Persentase Cadangan Pangan Penduduk, Skor PPH, Informasi Harga 40 Ton 500,017,773 40 Ton 500,017,773 40 Ton 499,143,150 499,980,423 40 Ton 499,980,423 100 100 40 Ton 499,980,423 100.00 99.99 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut Persentase Cadangan Pangan Penduduk, Skor PPH, Informasi Harga 40 Ton 12,673,296 40 Ton 12,673,296 40 Ton 5,850,000 12,148,296 40 Ton 12,148,296 100 96 40 Ton 12,148,296 100.00 95.86 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut 512,691,069.00 - - - - - - 80 - 504,993,150 - - 512,128,719 80.00 - 512,128,719.00 100.00 97.92 80.00 - 512,128,719.00 100.00 97.92 - - Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Program Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan pangan Koordinasi , Singkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam RangkaStabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 33.33 ,--------------- ·--------------------------· Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 17 K K K K K K K K K 13 = 12/7 14=6+12 15=14/5 x 167 8 9 10 11 12=(I, II, III, IV)1 2 3 4 5 6 Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab N o Sasaran Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2021 (akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2017,2018,2019 Loka si/K et I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Persentase Cadangan Pangan Penduduk Skor PPH, Informasi Harga 17 Paket 175,200,890 17 Paket Revocusing Persentase Cadangan Pangan Penduduk Skor PPH, Informasi Harga 2 Paket 333,199,703 2 Paket 333,199,703 1 paket 39,717,500 - 2 Paket 330,686,938 2 paket 330,686,938 100 99 2 paket 330,686,938 100.00 99.25 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut Persentase Cadangan Pangan Penduduk Skor PPH, Informasi Harga 17 Paket 21,175,244 2 Paket - - - - - - - - - Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut 333,199,703.00 - - - - 39,717,500.00 - - - - 330,686,938 2.00 - 330,686,938.00 100.00 99.25 330,686,938.00 100.00 99.25 - - Persentase Cadangan Pangan Penduduk Skor PPH, Informasi Harga 1 lap 56,540,454 1 lap 56,540,454 1 lap 51,065,454 1 lap 51,065,454 100 90 1 lap 51,065,454 100.00 90.32 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut 56,540,454.00 - - - - - - - - - 381,752,392 - 51,065,454.00 100.00 90.32 - 51,065,454.00 100.00 90.32 - - Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (Persentase Daerah Aman Dari Resiko Rawan pangan) 15 Paket 203,889,021 15 Paket 203,889,021 15 Paket 198,666,379 15 Paket 198,666,379 100 97 15 Paket 198,666,379 100.00 97.44 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (Persentase Daerah Aman Dari Resiko Rawan pangan) 15 Paket 87,313,229 15 Paket 87,313,229 15 Paket 85,437,956 15 Paket 85,437,956 100 98 15 Paket 85,437,956 100.00 97.85 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut 291,202,250.00 - - - - - - - - - ## - 284,104,335 - 284,104,335.00 100.00 97.65 30.00 - 284,104,335.00 100.00 97.65 - - Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi Koordinasi dan singkronisasi Penangan Kerwanan Pangan Provinsi Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerwanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Predikat Kinerja sangat tinggi Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi Penyusnan Pemutahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan provinsi dan Kabupaten Kota Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi , dan Sosialiasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi , Seimbang dan Aman (B2SA) Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapitasi Per Tahun Predikat Kinerja sangat tinggi Kegiatan Promosi Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi ,--------------- ·--------------------------· I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 17 K K K K K K K K K 13 = 12/7 14=6+12 15=14/5 x 167 8 9 10 11 12=(I, II, III, IV)1 2 3 4 5 6 Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab N o Sasaran Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2021 (akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2017,2018,2019 Loka si/K et I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Amana) 3 Keg 89,957,428 3 Keg 49,957,428 1 Keg 4,400,000 3 Keg 48,915,608 3 Keg 48,915,608 100 98 3 Keg 48,915,608 100.00 54.38 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Amana) 3 Keg 111,020,230 3 Keg 111,020,230 1 Keg 71,196,820 3 Keg 110,840,230 3 Keg 110,840,230 100 100 3 Keg 110,840,230 100.00 99.84 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Amana) 3 Keg 36,707,139 3 Keg 36,707,139 3 Keg 36,367,135 3 - 36,367,135 100 99 3 - 36,367,135 100.00 99.07 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut 197,684,797.00 - - - 1.00 - 71,196,820.00 1.00 - 4,400,000 - 147,207,365 6.00 - 196,122,973.00 100.00 98.94 6.00 - 196,122,973.00 100.00 84.43 - - 12,094,492,296 11,324,529,149 93.63 Meningkatny a kapasitas tata kelola pemerintaha n Pelaksanaan pemerintahan yang baik 3 dok 1,918,925 0 dok - 3 dok 1,918,925 0 dok - 0 dok - dok 3 dok 1,672,300 3 dok 1,672,300 100 87 3.00 dok 1,672,300 100.00 87.15 UPTD. BPMKP Manado 1,918,925.00 1,672,300.00 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 5,218,491,704 Jumlah Anggaran Realisasi Anggaran Predikat Kinerja Sangat Tinggi Jumlah dokumen kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah kabupaten/Kota Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan segar Provinsi Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kab/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten /Kota Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah UPTD. BALAI PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,--------------- ·--------------------------· Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 17 K K K K K K K K K 13 = 12/7 14=6+12 15=14/5 x 167 8 9 10 11 12=(I, II, III, IV)1 2 3 4 5 6 Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab N o Sasaran Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2021 (akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2017,2018,2019 Loka si/K et I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Jumlah layanan administrasi keuangan 12 bulan 2,204,203 0 bulan - 12 bulan 2,204,203 3 bulan 668,000 3 bulan - bulan 12 bulan 2,100,166 12 dok 2,100,166 100 95 12.00 dok 2,100,166 100.00 95.28 UPTD. BPMKP Manado 12 bulan 1,567,068 0 bulan - 12 bulan 1,567,068 3 bulan - 3 bulan - bulan 12 bulan 1,371,500 12 dok 1,371,500 100 88 12.00 dok 1371500.00 100.00 87.52 UPTD. BPMKP Manado 12 bulan 1,646,212 0 bulan - 12 bulan 1,646,212 3 bulan - 3 bulan 394,000 bulan 12 bulan 1,604,000 12 dok 1,604,000 100 97 12.00 dok 1,604,000 100.00 97.44 UPTD. BPMKP Manado 5,417,483.00 5,075,666.00 100.00 93.41 100.00 93.41 12 psg 16,719,242 0 psg - 12 psg 16,719,242 12 psg 219,242 0 psg - 12 psg 15,190,800 12 psg 15,190,800 12 psg 15,190,800 100 91 12.00 dok 15,190,800 100.00 90.86 UPTD. BPMKP Manado 16,719,242.00 15,190,800.00 100.00 90.86 100.00 90.86 12 bulan 36,759,203 0 bulan - 12 bulan 36,759,203 3 bulan - 3 bulan 36,544,000 bulan 12 bulan 68,397,000 12 bulan 68,397,000 100 186 12.00 dok 68,397,000 100.00 186.07 UPTD. BPMKP Manado 12 bulan 1,700,056 0 bulan - 12 bulan 1,700,056 3 bulan - 3 bulan - 3 bulan 1551500 bulan 3 dok 1,551,500 25 91 3.00 dok 1551500 25.00 91.26 UPTD. BPMKP Manado 12 bulan 26,820,545 0 bulan - 12 bulan 26,820,545 3 bulan - 3 bulan - bulan bulan 12 bulan 0 100 - 12.00 dok 0.00 100.00 - UPTD. BPMKP Manado 65,279,804.00 69,948,500 75.00 92.44 75.00 92.44 Penyediaan bahan logistik kantor Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Predikat Kinerja Sangat Tinggi Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah Predikat Kinerja Tinggi Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rendah Predikat Kinerja Sangat Tinggi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya aparat yang disiplin Sangat Tinggi Rendah Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 17 K K K K K K K K K 13 = 12/7 14=6+12 15=14/5 x 167 8 9 10 11 12=(I, II, III, IV)1 2 3 4 5 6 Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab N o Sasaran Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2021 (akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2017,2018,2019 Loka si/K et I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat 1 paket 24,242,043 0 paket - 1 paket 6,242,043 0 paket - 0 paket - paket paket 1 paket 5,660,700 100 91 1.00 dok 5,660,700 100.00 23.35 UPTD. BPMKP Manado 6,242,043.00 5,660,700 12 bulan 52,800,000 0 bulan - 12 bulan 13,200,000 3 bulan 990,000 6 bulan 2,105,000 9 bulan 4,580,000 12 bulan 6,560,000 9 dok 6,560,000 75 50 9.00 dok 6,560,000 75.00 12.42 UPTD. BPMKP Manado 12 bulan 43,172,837 0 bulan - 12 bulan 43,172,837 3 bulan 6,922,632 3 bulan 10,383,948 9 bulan 27,690,528 12 bulan 42,605,828 9 dok 42,605,828 75 99 9.00 dok 42,605,828 75.00 98.69 UPTD. BPMKP Manado 56,372,837.00 49,165,828 75.00 74.19 75.00 55.56 Terpeliharanya BMD 12 bulan 37,323,000 0 bulan - 12 bulan 37,323,000 3 bulan 2,150,036 6 bulan 13,985,230 9 bulan 20,134,100 12 bulan 29,459,000 12 bulan 29,459,000 100 79 12.00 dok 29,459,000 100.00 78.93 UPTD. BPMKP Manado 12 bulan 3,300,000 0 bulan - 12 bulan 1,650,000 3 bulan - 3 bulan - bulan 12 bulan 1,650,000 12 bulan 1,650,000 100 100 12.00 dok 1650000.00 100.00 50.00 UPTD. BPMKP Manado 12 bulan 9,966,136 0 bulan - 12 bulan 3,827,880 3 bulan - 3 bulan - bulan 12 bulan 3,423,000 12 dok 3,423,000 100 89 12.00 dok 3423000.00 100.00 34.35 UPTD. BPMKP Manado 42,800,880.00 34,532,000 100.00 89.45 100.00 54.43 Tersedianya BMDPengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa dan tenaga penunjang urusan perangkat daerah Pengadaan mebel Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Predikat Kinerja sangat tinggi sangat tinggi Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya ,--------------- ·--------------------------· Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 17 K K K K K K K K K 13 = 12/7 14=6+12 15=14/5 x 167 8 9 10 11 12=(I, II, III, IV)1 2 3 4 5 6 Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab N o Sasaran Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2021 (akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2017,2018,2019 Loka si/K et I II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Mening katnya derajat ekono mi masyarakat Persentase pangan segar asal tumbuhan yang sesuai persyaratan mutu dan keamanan pangan Terlaksananya pengawasana keamanan pangan segar (Permendagri No. 18/2020) Terlaksananya koordinasi kelembagaan keamanan pangan segar dan pembinaan peningkatan keamanan mutu PSAT 6 lap 51,941,546 0 lap - 6 lap 18,377,878 0 lap - 3 lap 3,892,800 lap 6 lap 13,044,300 6 lap 13,044,300 100 71 6.00 dok 13,044,300 100.00 25.11 UPTD. BPMKP Luar Manado Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 100 % 31,843,102 0 % - 100 % 40,316,102 % - % - 25 % 21,855,000 100 % 37,212,900 100 % 37,212,900 100 92 100.00 dok 37,212,900 100.00 116.86 UPTD. BPMKP Luar Manado Tersedianya sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar 2 lap 5,669,127 0 lap - 2 lap 11,648,127 0 lap - 0 lap - lap 2 lap 7,475,000 2 lap 7,475,000 100 64 2.00 dok 7475000.00 100.00 131.85 UPTD. BPMKP Luar Manado 70,342,107.00 3,892,800 57,732,200 100.00 75.82 100.00 91.28 265,093,321 238,977,994 87.01 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA : - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kab/ kota Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar provinsi PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Tinggi Tinggi JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM UPTD TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM…..) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM.....) FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : Jumlah Anggaran Realisasi Anggaran 1 2 3 4 16 17 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Kinerja Rp Kinerja Rp 1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja SKPD 7 21,155,400.08 0 - 9 24,407,208 0 - 3 6,464,500 0 999,600 4 16,354,200 7 23,818,300 78% 98% 7 23,818,300 100% 113% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 2 Dok 7,814,732.78 0 Dok - 4 Dok 7,631,426 Dok - 2 Dok 4,289,500 Dok - 2 Dok 3,255,200 4 Dok 7,544,700 100% 99% 4 Dok 7,544,700 200% 97% DLHD Prov. SULUT Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah dokumen RKA - SKPD 1 Dok 7,682,242.60 0 Dok - 2 Dok 9,348,290 Dok - Dok - Dok - 2 Dok 9,114,000 2 Dok 9,114,000 100% 97% 2 Dok 9,114,000 200% 119% DLHD Prov. SULUT Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 5,658,424.70 0 Laporan - 3 Laporan 7,427,492 Laporan - 1 Laporan 2,175,000 Laporan 999,600 Laporan 3,985,000 1 Laporan 7,159,600 33% 96% 1 Laporan 7,159,600 25% 127% DLHD Prov. SULUT Rata-rata Capaian Kinerja (%) 77.78% 97.58% 100.00% 100.00% Sedang Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan SKPD 19 7,910,525,348 0 - 30 6,848,968,501 4 1,602,892,460 7 2,062,783,889 3 1,521,981,033 5 64,366,015 19 6,496,830,202 63% 95% 19 6,496,830,202 100% 82% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan yang diperlukan untuk menerima pembayaran gaji dan tunjangan ASN 12 Bulan 7,719,198,927 0 Bulan - 14 Bulan 6,671,005,288 3 Bulan 1,592,508,502 3 Bulan 2,017,421,811 3 Bulan 1,477,523,092 3 Bulan 1,239,865,672 12 Bulan 6,327,319,077 86% 95% 12 Bulan 6,327,319,077 100% 82% DLHD Prov. SULUT Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 1 Kegiatan 181,620,968 0 Kegiatan - 1 Kegiatan 161,809,650 1 Kegiatan 10,383,958 0 Kegiatan 43,732,078 0 Kegiatan 43,662,941 0 Kegiatan 56,185,148 1 Kegiatan 153,964,125 100% 95% 1 Kegiatan 153,964,125 100% 85% DLHD Prov. SULUT Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Laporan Akuntansi 3 Laporan 4,369,259 0 Laporan - 12 Laporan 8,500,636 0 Laporan - 3 Laporan 965,000 0 Laporan - 0 Laporan 7,124,500 3 Laporan 8,089,500 25% 95% 3 Laporan 8,089,500 100% 185% DLHD Prov. SULUT Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan SKPD 3 Laporan 5,336,194 0 Laporan - 3 Laporan 7,652,927 0 Laporan - 1 Laporan 665,000 0 Laporan 795,000 2 Laporan 5,997,500 3 Laporan 7,457,500 100% 97% 3 Laporan 7,457,500 100% 140% DLHD Prov. SULUT Rata-rata Capaian Kinerja (%) 77.68% 95.65% 100.00% 100.00% Predikat Kinerja Sedang Tinggi Tinggi Sangat Tinggi 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 122 192,299,820 0 - 98 166,029,752 0 - 3 4,244,080 86 65,304,800 9 92,211,900 98 161,760,780 100% 97% 98 161,760,780 80% 84% Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut perlengkapannya 110 Orang 147,767,937 0 Orang - 86 Orang 139,500,000 Orang - Orang - 86 Orang 65,304,800 Orang 70,797,500 86 Orang 136,102,300 100% 98% 86 Orang 136,102,300 78% 92% DLHD Prov. SULUT Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah data yang diperlukan per bulan untuk administrasi kepegawaian 12 Laporan 44,531,883 0 Laporan - 12 Laporan 26,529,752 Laporan - 3 Laporan 4,244,080 0 Laporan - 9 Laporan 21,414,400 12 Laporan 25,658,480 100% 97% 12 Laporan 25,658,480 100% 58% DLHD Prov. SULUT Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 97.14% 89.09% 74.86% Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Tinggi Sedang 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Penyediaan Jada Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 105,493,301 0 - 1 85,377,783 0 - 0 - 1 760,200 0 63,002,472 1 63,762,672 100% 75% 1 63,762,672 100% 60% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Kegiatan 105,493,301 0 Kegiatan - 1 Kegiatan 85,377,783 Kegiatan - Kegiatan - 1 Kegiatan 760,200 0 Kegiatan 63,002,472 1 Kegiatan 63,762,672 100% 75% 1 Kegiatan 63,762,672 100% 60% DLHD Prov. SULUT Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 74.68% 100.00% 60.44% Predikat Kinerja Tinggi Sedang Tinggi Sedang Predikat Kinerja K KK K K K 5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100% K Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan renja PD tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra K Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi/Ket EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2021 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalannya yang dievaluasi
(2021)Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV Tahun 2021 ------------------------------------------ ----------------------------- 1 2 3 4 16 17 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Kinerja Rp Kinerja RpK KK K K K 5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100% K Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan renja PD tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra K Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi/KetNo Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalannya yang dievaluasi
(2021)Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV Tahun 2021 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Pengadaan barang milik daerah penunjang kegiatan PD 23 92,610,000 0 - 22 388,188,249 0 - 0 - 6 80,050,000 16 303,140,000 22 383,190,000 100% 99% 22 383,190,000 96% 414% Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yang diperlukan untuk menunjang kegiatan PD 15 Unit 48,234,375 0 Unit - 2 Unit 30,000,002 0 Unit - Unit - 1 Unit 15,000,000 1 Unit 15,000,000 2 Unit 30,000,000 100% 100% 2 Unit 30,000,000 13% 62% DLHD Prov. SULUT Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang diperlukan untuk menunjang kegiatan PD 8 Unit 44,375,625 0 Unit - 20 Unit 358,188,247 0 Unit - Unit - 5 Unit 65,050,000 15 Unit 288,140,000 20 Unit 353,190,000 100% 99% 20 Unit 353,190,000 100% 796% DLHD Prov. SULUT - Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 99.30% 56.67% 100.00% Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Tinggi Sedang 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24 527,848,832 0 - 24 545,751,618 6 24,025,967 6 128,201,056 6 127,716,457 6 225,277,233 24 505,220,713 100% 93% 24 505,220,713 100% 96% DLHD DLHD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan yang diperlukan untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan 117,417,903.8 0 Bulan - 12 Bulan 139,200,000 3 Bulan - 3 Bulan 16,883,200 3 Bulan 47,664,575 3 Bulan 35,829,900 12 Bulan 100,377,675 100% 72% 12 Bulan 100,377,675 100% 85% DLHD DLHD Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah bulan yang diperlukan untuk penyedliaan jasa pelayanan umum kantor 12 Bulan 410,430,927.8 0 Bulan - 12 Bulan 406,551,618 3 Bulan 24,025,967 3 Bulan 111,317,856 3 Bulan 80,051,882 3 Bulan 189,447,333 12 Bulan 404,843,038 100% 100% 12 Bulan 404,843,038 100% 99% DLHD DLHD - Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 85.85% 100.00% 92.06% Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 41 236,009,807 0 - 31 198,488,938 0 - 8 17,366,212 9 11,800,338 14 143,848,323 31 173,014,873 100% 87% 31 173,014,873 76% 73% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala 14 Unit 85,072,675 0 Unit - 9 Unit 93,834,000 0 Unit - 2 Unit 12,746,292 4 Unit 10,190,338 3 Unit 46,249,347 9 Unit 69,185,977 100% 74% 9 Unit 69,185,977 64% 81% DLHD Prov. SULUT Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 25 Unit 14,586,075 0 Unit 20 Unit 17,500,000 0 Unit - 5 Unit 1,600,000 5 Unit 1,610,000 10 Unit 14,232,894 20 Unit 17,442,894 100% 100% 20 Unit 17,442,894 80% 120% DLHD Prov. SULUT Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung yang direhabilitasi 1 Gedung 131,084,147 0 Gedung 1 Gedung 73,000,000 Gedung - Gedung - Gedung - 1 Gedung 72,606,082 1 Gedung 72,606,082 100% 99% 1 Gedung 72,606,082 100% 55% DLHD Prov. SULUT Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehab secara rutin/berkala 1 Gedung 5,266,910 0 Gedung - 1 Gedung 14,154,938 0 Gedung - 1 Gedung 3,019,920 Gedung - 0 Gedung 10,760,000 1 Gedung 13,779,920 100% 97% 1 Gedung 13,779,920 100% 262% DLHD Prov. SULUT - Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 92.55% 86.07% 100.00% Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 8 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi 1 402,501,020 0 - 1 291,806,882 0 - 0 2,184,000 1 283,750,000 0 5,866,500 1 291,800,500 100% 100% 1 291,800,500 100% 72% Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi Tersusunnya RPPLH Provinsi 1 Dok 402,501,020 0 Dok - 1 Dok 291,806,882 Dok - 0 Dok 2,184,000 1 Dok 283,750,000 Dok 5,866,500 1 Dok 291,800,500 100% 100% 1 Dok 291,800,500 100% 72% DLHD Prov. SULUT Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 100.00% 100.00% 72.50% Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 9 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Tersedianya Dokumen KLHS Provinsi 0 Dok - 0 Dok - 2 Dok 381,547,973 0 Dok - 0 Dok 25,400,000 2 Dok 320,300,836 0 Dok 29,955,300 2 Dok 375,656,136 100% 98% 2 Dok 375,656,136 0% 0% DLHD Prov. SULUT Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Terselenggaranya Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 0 Dok - 0 Dok - 1 Dok 95,445,929 0 Dok - 0 Dok 25,100,000 1 Dok 37,400,836 0 Dok 27,077,800 1 Dok 89,578,636 100% 94% 1 Dok 89,578,636 0% 0% DLHD Prov. SULUT ��--��--��--��--��--��--�� -------------------------------------------- 1 2 3 4 16 17 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Kinerja Rp Kinerja RpK KK K K K 5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100% K Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan renja PD tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra K Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi/KetNo Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalannya yang dievaluasi
(2021)Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV Tahun 2021 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terselenggaranya Pelaksanaan KLHS Untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 0 Dok - 0 Dok - 1 Dok 286,102,044 0 Dok - 0 Dok 300,000 1 Dok 282,900,000 0 Dok 2,877,500 1 Dok 286,077,500 100% 100% 1 Dok 286,077,500 0% 0% DLHD Prov. SULUT Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 96.92% 0.00% 0.00% Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Rendah Rendah 10 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup Terlaksananya Kegiatan perhitungan terhadap Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Tutupan Hutan (ITH) dan air laut di Provinsi 2 235,293,863 0 - 2 329,088,540 1 6,922,639 2 68,001,152 0 49,587,703 0 201,850,368 2 326,361,862 100% 99% 2 326,361,862 100% 139% Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1 Keg 185,293,863 0 Keg - 1 Keg 249,184,165 1 Keg 6,922,639 1 Keg 58,783,152 0 Keg 42,197,703 0 Keg 141,114,968 1 Keg 249,018,462 100% 100% 1 Keg 249,018,462 100% 134% DLHD DLHD Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Laporan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 1 Laporan 50,000,000 0 Laporan - 1 Laporan 79,904,375 0 Laporan - 1 Laporan 9,218,000 Laporan 7,390,000 0 Laporan 60,735,400 1 Laporan 77,343,400 100% 97% 1 Laporan 77,343,400 100% 155% DLHD Prov. SULUT Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 98.36% 100.00% 100.00% Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Tinggi 11 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Terlaksananya kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 1 keg 40,000,000 0 keg - 1 keg 93,548,726 0 keg - 1 keg 54,752,800 0 keg 975,000 0 keg 37,550,500 1 keg 93,278,300 100% 100% 1 keg 93,278,300 100% 233% DLHD Prov. SULUT Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Terlaksananya kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 1 Keg 40,000,000 0 Keg - 1 Keg 93,548,726 Keg - 1 Keg 54,752,800 Keg 975,000 Keg 37,550,500 1 Keg 93,278,300 100% 100% 1 Keg 93,278,300 100% 233% DLHD Prov. SULUT Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 99.71% 100.00% 100.00% Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Tinggi 12 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup terlaksananya kegiatan pemulihan untuk peningkatan kualitas lingkungan 2 Keg 70,000,000 0 Keg - 2 Keg 78,639,521 0 Keg - 2 Keg 7,631,900 0 Keg 46,011,500 0 Keg 23,987,000 2 Keg 77,630,400 100% 99% 2 Keg 77,630,400 100% 111% DLHD Prov. SULUT Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi terlaksananya kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 1 Kegiatan 35,000,000 0 Kegiatan - 1 Kegiatan 28,871,058 Kegiata n - 1 Kegiatan 5,826,200 0 Kegiata n 15,525,000 0 Kegiata n 6,524,000 1 Kegiata n 27,875,200 100% 97% 1 Kegiata n 27,875,200 100% 80% DLHD Prov. SULUT Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi terlaksananya kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi 1 Kegiatan 35,000,000 0 Kegiatan - 1 Kegiatan 49,768,463 Kegiata n - 1 Kegiata n 1,805,700 0 Kegiata n 30,486,500 0 Kegiata n 17,463,000 1 Kegiata n 49,755,200 100% 100% 1 Kegiata n 49,755,200 100% 142% DLHD Prov. SULUT Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 98.26% 100.00% 100.00% Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 13 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah laporan usaha pengumpulan limbah B3 Lintas Kab/kota 4 Keg 83,854,379 0 Keg - 2 Keg 79,246,383 0 Keg - 2 Keg 27,735,354 0 Keg 4,250,000 0 Keg 42,876,600 2 Keg 74,861,954 100% 94% 2 Keg 74,861,954 50% 89% DLHD Prov. SULUT Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah dokumen izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi. 1 Keg 15,000,000 0 Keg - 1 Keg 11,364,134 Keg - 1 Keg 4,290,354 Keg 4,250,000 Keg 2,106,800 1 Keg 10,647,154 100% 94% 1 Keg 10,647,154 100% 71% DLHD Prov. SULUT Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah pusat 3 Keg 68,854,379 0 Keg - 1 Keg 67,882,249 Keg - 1 Keg 23,445,000 Keg - Keg 40,769,800 1 Keg 64,214,800 100% 95% 1 Keg 64,214,800 33% 93% DLHD Prov. SULUT Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 94.14% 66.67% 82.12% Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Sedang Tinggi 1 2 3 4 16 17 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Kinerja Rp Kinerja RpK KK K K K 5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100% K Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan renja PD tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra K Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi/KetNo Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalannya yang dievaluasi
(2021)Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV Tahun 2021 14 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Persentase Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi 100 Persen 274,611,122 0 Persen - 100 Persen 292,020,265 25 Persen 6,922,639 25 Persen 68,430,337 25 Persen 39,695,474 25 Persen 174,651,462 100 Persen 289,699,912 100% 99% 100 Persen 289,699,912 100% 105% Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 1 Keg 194,474,264 0 Keg - 1 Keg 236,104,112 1 Keg 6,922,639 0 Keg 61,850,637 Keg 38,545,474 0 Keg 126,928,562 1 Keg 234,247,312 100% 99% 1 Keg 234,247,312 100% 120% DLHD Prov. SULUT Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Jumlah PPLHD yang dilatih dan dibina 30 Orang 15,000,000 0 Orang - 30 Orang - Orang - Orang - Orang - Orang - 0 Orang - 0% 0% 0 Orang - 0% 0% DLHD Prov. SULUT Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Usaha Kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi 15 Pelaku usaha/k egiatan 65,136,858 0 Pelaku usaha/ kegiata n 15 Pelaku usaha/ kegiata n 55,916,153 Pelaku usaha/ kegiata n - 5 Pelaku usaha/ kegiata n 6,579,700 5 Pelaku usaha/ kegiata n 1,150,000 5 Pelaku usaha/ kegiata n 47,722,900 15 Pelaku usaha/ kegiata n 55,452,600 100% 99% 15 Pelaku usaha/ kegiata n 55,452,600 100% 85% DLHD Prov. SULUT Rata-rata Capaian Kinerja (%) 66.67% 66.13% 66.67% 68.53% Predikat Kinerja Sedang Sedang Sedang Sedang 15 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan pendampingan gerakan peduli lingkungan 0 Keg - 0 Keg - 1 Keg - 0 Keg - 0 Keg - 0 Keg - 0 Keg - 0 Keg - 0% 0% 0 Keg - 0% 0% Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Terlaksananya kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 0 Kegiatan - 0 Kegiata n - 1 Kegiata n - Kegiata n - 0 Kegiata n - Kegiata n - Kegiata n - 0 Kegiata n - 0% 0% 0 Kegiata n - 0% 0% DLHD Prov. SULUT - Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Predikat Kinerja Rendah Rendah Rendah Rendah 16 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi Terlaksananya kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup 1 Keg 71,875,182 0 Keg - 1 Keg 119,958,091 0 Keg - 1 Keg 25,644,200 0 Keg 27,175,000 0 Keg 65,829,200 1 Keg 118,648,400 100% 99% 1 Keg 118,648,400 100% 165% DLHD Prov. SULUT Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Jumlah Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1 Kegiatan 71,875,182 0 Kegiata n - 1 Kegiata n 119,958,091 Kegiata n - 1 Kegiata n 25,644,200 Kegiata n 27,175,000 Kegiata n 65,829,200 1 Kegiata n 118,648,400 100% 99% 1 Kegiata n 118,648,400 100% 165% DLHD Prov. SULUT - Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 98.91% 100.00% 100.00% Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Tinggi 17 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang diselesaikan 100 Persen 97,305,415 0 Persen - 100 Persen 109,007,716 25 Persen 3,063,999 25 Persen 18,269,371 25 Persen 9,448,372 25 Persen 68,014,996 100 Persen 98,796,738 100% 91% 100 Persen 98,796,738 100% 102% Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi Tersedianya Sistem Pengelolaan Pengaduan LH 1 Kegiatan 88,389,143 0 Kegiatan - 1 Kegiatan 109,007,716 1 Kegiata n 3,063,999 0 Kegiata n 18,269,371 Kegiata n 9,448,372 0 Kegiata n 68,014,996 1 Kegiata n 98,796,738 100% 91% 1 Kegiata n 98,796,738 100% 112% DLHD Prov. SULUT ��--��--��--��--��--��--�� -------------------------------------------- 1 2 3 4 16 17 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Kinerja Rp Kinerja RpK KK K K K 5 6 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100% K Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan renja PD tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra K Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi/KetNo Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalannya yang dievaluasi
(2021)Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV Tahun 2021 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan 1 Kegiatan 8,916,272 0 Kegiatan - 1 Kegiatan - Kegiata n - Kegiata n - Kegiata n - Kegiata n - 0 Kegiata n - 0% 0% 0 Kegiata n - 0% 0% DLHD Prov. SULUT - - Rata-rata Capaian Kinerja (%) 50.00% 45.32% 50.00% 55.89% Predikat Kinerja Sedang Rendah Sedang Sedang 18 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Prosentase Penanganan Sampah di Provinsi Sulut 70 Persen 512,333,471 0 Persen - 45 Persen 572,735,816 5 Persen 10,350,848 5 Persen 108,155,393 15 Persen 154,753,876 20 Persen 271,412,153 45 Persen 544,672,270 100% 95% 45 Persen 544,672,270 64% 106% Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional Jumlah dokumen rencana Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional 5 Dok 171,834,329 0 Dok - 4 Dok 178,948,170 1 Dok 10,350,848 1 Dok 29,448,152 1 Dok 36,154,000 1 Dok 100,634,000 4 Dok 176,587,000 100% 99% 4 Dok 176,587,000 80% 103% DLHD Prov. SULUT Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus Jumlah kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus 1 Keg 169,602,697 0 Keg - 1 Keg 243,536,050 Keg - 1 Keg 59,134,241 Keg 38,824,876 Keg 122,590,153 1 Keg 220,549,270 100% 91% 1 Keg 220,549,270 100% 130% DLHD Prov. SULUT Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 1 Keg 170,896,445 0 Keg - 1 Keg 150,251,596 Keg - 1 Keg 19,573,000 Keg 79,775,000 Keg 48,188,000 1 Keg 147,536,000 100% 98% 1 Keg 147,536,000 100% 86% DLHD Prov. SULUT Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 95.81% 93.33% 100.00% Predikat Kinerja Tinggi Tinggi Tinggi TInggi 518 10,873,716,961 0 - 472 10,604,811,962 66 1,654,178,552 90 2,625,264,244 179 2,744,560,189 124 1,830,194,222 458 10,099,004,012 92.48% 95.23% 458 10,099,004,012 88.03% 95.23% Tinggi Rendah Rendah RendahPREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 18) FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : Adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait, kabupaten/kota dan pelaku usaha kegiatan ketika pengambilan data dan Adanya ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor ketika bekerja FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : Realisasi Masih rendah dikarenakan adanya pengurangan anggaran akibat pandemi covid-19 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIW ULAN BERIKUTNYA : Realisasi berjalan sesuai anggaran kas dan percepatan dalam melaksanakan kegiatan. JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D 14 ��--��--��--��--��--��--�� -------------------------------------------- Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang Mengacu pada Sasaran RKPD Provinsi: 1 Cakupan penerbitan dokumen kependuduka 2 angka kelahiran total (Total Ferlitity Rate/TFR) per WUS Usia 15-19 Tahun 3 Angka Kelahiran Remaja Umum 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19 tahun) NO Sasaran Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi/Ket. 16 17 K Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9,173,391,878 7,988,592,929 100.00% 87.08% 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8,910,490,404 7,733,440,579 100.00% 86.79% 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 8,115,321,721 7,019,769,175 100.00% 86.50 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 62,693,634 252,527,775 100.00% 402.80 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 4,200,000 1 dokumen 4,200,000 1 dokumen 4,200,000 100.00% 100.00% 1 dokumen 4,200,000 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Manado Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen dan 2 kegiatan 102,961,907 2 Kegiatan 85,188,875 2 Kegiatan 85,188,875 100.00% 82.74% 2 Kegiatan 85,188,875 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Manado Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Dokumen dan 15 kabupaten kota 164,846,836 3 dokumen 7,512,400 15 kab/kota 155,626,500 3 15 dokumen dan kab/kota 163,138,900 100.00% 98.96% 315 dokumen dan kab/kota 163,138,900 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut 15 kab/kota se Prov. Sulut Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6,685,092,456 5,716,181,502 100.00% 85.51 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan 6,641,986,500 3 bulan 1,401,654,735 4 bulan 2,021,370,084 4 bulan 1,655,416,387 3 bulan 594,966,896 12 bulan 5,673,408,102 100.00% 85.42% 12 bulan 5,673,408,102 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Manado Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD 12 Bulan 28,696,956 3 bulan 2,991,000 1,100,000 16,815,750 7,600,000 12 bulan 28,506,750 100.00% 99.34% 12 bulan 28,506,750 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Manado Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Dokumen 3,350,225 1 dokumen 494,500 2,790,750 1 dokumen 3,285,250 100.00% 98.06% 1 dokumen 3,285,250 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Manado Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semest eran SKPD 17 Dokumen 11,058,775 4 dokumen 0 5 dokumen 0 4 dokumen 7,078,700 4 dokumen 3,902,700 17 dokumen 10,981,400 100.00% 99.30% 17 dokumen 10,981,400 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Manado 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 208,653,018 239,945,863 100.00% 115.00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapann ya 57 Pegawai 102,600,000 57 pegawai 44,800,000 57 pegawai 56,743,500 57 pegawai 101,543,500 100.00% 98.97% 57 pegawai 101,543,500 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Manado Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 9 ASN 0 0 100.00% #DIV/0! 0 0 0 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 30 ASN 67,909,804 30 ASN 45,349,079 30 asn 45,349,079 100.00% 66.78% 30 asn 45,349,079 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Manado Sosialisasi Peraturan Perundang undangan 100 ASN 105,020,001 100 ASN 93,053,284 100 asn 93,053,284 100.00% 88.61% 100 asn 93,053,284 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Manado 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 654,756,180 273,853,809 100.00% 41.83 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 TA 2,977,200 1 TA 2,965,000 1 TA 2,965,000 100.00% 99.59% 1 TA 2,965,000 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Manado Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Bulan 5,707,800 3 bulan 5,400,000 12 bulan 5,400,000 100.00% 94.61% 12 bulan 5,400,000 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Manado Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bulan 291,611,891 3 bulan 15,350,000 3 bulan 114,300,500 3 bulan 62,043,247 3 bulan 73,795,062 12 bulan 265,488,809 100.00% 91.04% 12 bulan 265,488,809 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Luar daerah (Jakarta, Bandung_ 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 19,990,002 98,300,000 100.00% 491.75 Pengadaan Mebel 100 % 0 0 0 0 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 K K K K K 7 8 K 15 = 14 / 5 x 100% Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 1 2 3 FORMULIR E.55 EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran NO Sasaran Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi/Ket. Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1 paket 98,560,000 1 paket 98,300,000 1 paket 98,300,000 100.00% 99.74% 1 paket 98,300,000 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Manado 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 251,583,095 317,641,658 100.00% 126.26 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan 48,360,000 3 bulan 7,840,000 3 bulan 11,760,000 3 bulan 16,280,000 3 bulan 11,760,000 12 bulan 47,640,000 100.00% 98.51% 12 bulan 47,640,000 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Manado Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Bulan 215,365,629 3 bulan 21,685,776 3 bulan 42,728,903 3 bulan 64,950,802 3 bulan 85,734,257 12 bulan 215,099,738 100.00% 99.88% 12 bulan 215,099,738 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Manado Penyediaan jasa Surat Menyurat 15 kab/kota 85,588,868 15 kab/kota 54,901,920 15 kab/kota 54,901,920 100.00% 64.15% 15 kab/kota 54,901,920 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut kabupaten/kota 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 137,011,569 121,318,568 100.00% 88.55 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 12 Bulan 131,211,569 3 bulan 15,492,152 3 bulan 26,606,343 3 bulan 485,021 3 bulan 75,530,052 12 bulan 118,113,568 100.00% 90.02% 12 bulan 118,113,568 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Manado Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12 Bulan 5,800,000 3 bulan - 3 bulan 500,000 3 bulan 3 bulan 2,705,000 12 bulan 3,205,000 100.00% 55.26% 12 bulan 3,205,000 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Manado Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa kegiatan penyediaan kebutuhan administrasi kepegawaian Kegiatan penataan kearsipan Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Meubeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan buku peraturan perundang undangan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kegiatan pelatihan dan bimtek/magang pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realsasi kinerja PD Kegiatan Penyusunan Laporan bulanan SKPD Kegiatan Penyusunan Laporan tahunan NO Sasaran Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi/Ket. Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kegiatan penyusunan laporan keuangan prognosis/semesteran Program penyelenggaraan hari hari besar kenegaraan/kedaerahan Pelaksanaan kegiatan pameran/promosi Program Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah 2 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 317,580,118 198,838,574 100.00% 6261.05% 8 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan 18,229,500 17,478,274 100.00% 95.88 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi 3 Kegiatan 18,229,503 1 kegiatan 17,478,274 1 kegiatan 17,478,274 100.00% 95.88% 1 kegiatan 17,478,274 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Manado 9 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan 99,980,107 48,861,500 100.00% 48.87 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk 12 Bulan 49,373,000 3 bulan 11,096,500 3 bulan 20,715,000 3 bulan 6,620,000 3 bulan 10,430,000 12 bulan 48,861,500 100.00% 98.96% 12 bulan 48,861,500 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Kabupaten/Kota 10 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan 158,909,505 132,498,800 100.00% 83.38 Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk 12 Bulan 136,908,632 3 bulan 2,710,000 3 bulan 36,379,900 3 bulan 37,647,500 3 bulan 55,761,400 132,498,800 100.00% 96.78% 0 0 132,498,800 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk 30 Orang 0 0 #DIV/0! 0 0 0 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Manado 3 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 217,600,011 173,002,104 50.00% 79.50 11 Pelayanan Pencatatan Sipil 58,690,506 0 0.00% 0.00 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi 3 Kegiatan 0 0 0.00% #DIV/0! 0 0 0 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Manado 12 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 158,909,505 173,002,104 100.00% 108.87 Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil 12 Bulan 136,908,632 3 bulan 22,000,000 3 bulan 5,919,000 3 bulan 38,809,900 3 bulan 52,548,400 12 bulan 119,277,300 100.00% 87.12% 12 bulan 119,277,300 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil 30 Orang 58,909,804 30 orang 53,724,804 30 orang 53,724,804 100.00% 91.20% 30 orang 53,724,804 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Manado 4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 678,790,871 312,433,127 100.00% 46.03 13 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 519,881,366 88,182,122 100.00% 16.96 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n 2 Kegiatan - 0 100.00% #DIV/0! 0 0 0 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Manado Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerinta h Kewenangan Provinsi 12 Bulan 56,526,266 3 bulan 4,189,559 3 bulan 8,007,700 3 bulan 30,628,907 12 bulan 42,826,166 100.00% 75.76% 12 bulan 42,826,166 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Jakarta Pemberian Konsultasi Penyelenggar aan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n 1 Kegiatan 63,638,804 1 kegiatan 45,355,956 1 kegiatan 45,355,956 100.00% 71.27% 1 kegiatan 45,355,956 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Manado 14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 158,909,505 224,251,005 100.00% 141.12 Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n 12 Bulan 185,208,632 3 bulan 17,698,500 3 bulan 20,299,701 3 bulan 52,698,000 3 bulan 87,161,300 12 bulan 177,857,501 100.00% 96.03% 12 bulan 177,857,501 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Jabupaten kota Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n dan Pendayagunaa n Data Kependuduka n 30 0rang 46,393,804 1 kegiatan 46,393,504 1 kegiatan 46,393,504 100.00% 100.00% 1 kegiatan 46,393,504 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Manado 5 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 80,243,272 29,705,506 100.00% 37.02 29,705,506 15 Penyediaan Profil Kependudukan 80,243,272 29,705,506 100.00% 37.02 NO Sasaran Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi/Ket. Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Penyediaan Data Kependuduka n Provinsi 1 Dokumen 0 0 0 0 0 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Manado Penyusunan Profil Data Perkembanga n dan Proyeksi kependuduka n serta Kebutuhan yang lain 1 Dokumen 43,071,606 3 bulan 3,900,000 3 bulan 13,836,506 3 bulan 6,969,000 3 bulan 5,000,000 1 dokumen 29,705,506 100.00% 68.97% 1 dokumen 29,705,506 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Manado Program Pengendalian Pencatatan Sipil Rapat Koordinasi Pencatatan Sipil bimbingan teknis pencatatan sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penyusunan Profil Kependudukan Provinsi Sulawesi Utara Rapat Koordinasi Pendaftaran Penduduk Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan sosialsiasi kebijakan terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan Bimbingan teknis pendaftaran Penduduk Bimbingan teknis PIAK (Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan) Bimbingan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Fasilitasi Distribusi Blanko KTP El Ke Kab/Kota Koordinasi dan konsutlasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan penyusunan buku data kependudukan persemester tingkat provinsi bimtek petugas pelayanan adminduk (Front office) Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK) Bimbingan Teknis PIAK (Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan) (DAK) Fasilitas Distribusi Blanko KTP-el ke Kab./Kota(DAK) Sosialisasi Pendayagunaan Data Kependudukan Koordinasi, Konsultasi, dan Asistensi RKA Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 299,397,652 255,152,350 85.22% 6 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 77,796,220 76,416,500 100.00% 98.23 16 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 55,934,874 8,838,000 100.00% 15.80 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependuduka n, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 12 Bulan 8,838,000 12 bulan 8,838,000 12 bulan 8,838,000 100.00% 100.00% 12 bulan 8,838,000 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut jakarta NO Sasaran Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi/Ket. Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependuduka n Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA- MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat 1 Kegiatan 0 0 100.00% #DIV/0! Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Manado Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependuduka n di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain 1 Kegiatan 0 0 100.00% #DIV/0! Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Manado 17 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi 21,861,346 67,578,500 100.00% 309.12 Penyediaan Dukungan Penyelenggar aan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga 12 Bulan 70,701,346 3 bulan 6,354,000 3 bulan 8,294,000 3 bulan 4,930,000 3 bulan 48,000,500 67,578,500 100.00% 95.58% 0 0 67,578,500 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Kabupaten/kota 7 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 71,602,795 49,761,850 100.00% 69.50 18 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal 56,292,803 34,863,200 100.00% 61.93 Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK 1 Kegiatan 20,164,757 0 100.00% 0.00% 0 0 0 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Manado Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi 1 Kegiatan 36,128,046 3 bulan 8,266,500 1 kegiatan 26,596,700 1 kegiatan 34,863,200 100.00% 96.50% 1 kegiatan 34,863,200 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Manado 19 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB 15,309,992 14,898,650 100.00% 97.31 Pengembanga n Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaa n dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakat an dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB 1 Kegiatan 15,309,992 1 kegiatan 14,898,650 1 kegiatan 14,898,650 100.00% 97.31% 1 kegiatan 14,898,650 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Manado Program Pengendalian Penduduk Rapat Koordinasi Pengendalian Penduduk Pengembangan Grand Desain Keluarga Berencana Monitoring Dan Evaluasi Pengendalian Penduduk Koordinasi dan konsultasi pengendalian penduduk Pembekalan bagi pelaksana / pengelola kampung KB Bimbingan teknis penyuluh KB monitoring dan evaluasi analisa data pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan Rapat kerja daerah bidang keluarga berencana PROGRAM STRATEGI PENGENDALIAN PENDUDUK advokasi penanggulangan komplikasi/efek samping kegagalan ber KB pemberdayaan kelompok masyarakat peduli KB bimbingan teknis strategi pengendalian penduduk 8 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 149,998,637 128,974,000 75.00% 85.98 20 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 104,078,921 128,531,800 100.00% 123.49 Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembanga n Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1 Kegiatan 21,090,466 - 1 kegiatan 19,525,000 626,450 20,151,450 100.00% 95.55% 0 0 20,151,450 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Manado ,---------------- NO Sasaran Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi/Ket. Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja 1 Kegiatan 20,592,663 - 1 kegiatan 19,481,450 1 kegiatan 19,481,450 100.00% 94.60% 1 kegiatan 19,481,450 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Manado Penyediaan dan Pengembanga n Materi IPK 12 Bulan 78,482,904 3 bulan 12,860,000 3 bulan 15,197,300 3 bulan 9,880,000 3 bulan 40,227,500 12 bulan 78,164,800 100.00% 99.59% 12 bulan 78,164,800 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut kabupaten/kota Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbinga n, Pengembanga n, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK 1 Kegiatan 10,872,213 - 1 kegiatan 9,877,200 856,900 1 kegiatan 10,734,100 100.00% 98.73% 1 kegiatan 10,734,100 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Manado 21 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 45,919,716 442,200 50.00% 0.96 442,200 Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaa n Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga 12 Bulan 25,844,844 442,200 1 kegiatan 442,200 100.00% 1.71% 1 kegiatan 442,200 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Manado Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakat an dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaa n Ekonomi Keluarga 1 Kegiatan 20,074,872 0 0.00% 0.00% 0 0 0 Disdukcapil dan KB Prov. Sulut Manado Program Keluarga Sejahtera Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Keluarga Sejahtera Monitoring Dan Evaluasi Keluarga Sejahtera pembinaan bagi remaja usia produkti yang belum memiliki pekerjaan tetap rapat kerja daerah bidang keluarga sejahtera pembinaan organinasi kemasyarakatan lingkup provinsi bidang keluarga sejahtera Bimbingan teknis bina keluarga Balita dan pembinaan kelahiran remaja 90.63% 87.08% TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 8) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 8) FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : TERSEDIANYA ANGGARAN YANG MEMADAI FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : TERJADINYA REFOCUSING UNTUK MASA PANDEMI COVID 19 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA : TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA : JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM : Rp. 7.988.592.929 1 2 3 4 16 17 Rp Rp Rp Rupiah Rp Rp Rp Rp Rp Kinerja Rp Rp Kinerja Rp 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Perangkat Daerah DPM- DD ; NILAI LKIP SKPD BPM-PD RATA - RATA MINIMUM B 3,112,464,469.00 608,068,912.00 4,024,025,253.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 0% 4,760,856,881.00 60 912% Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Jumlah Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 60 Bln 1,067,150,012.00 Bln 213,333,063.00 36 Bln 736,831,628.00 0 Bln 0.00 0 Bln 0.00 0 Bln 0.00 0 Bln 0.00 0 Bln 0.00 0 Bln 0.00 0 0% 36 Bln 736,831,628.00 60 69.05% Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Jumlah Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 60 Bln 600,326,437.00 Bln 149,731,701.00 36 Bln 802,552,378.00 0 Bln 0.00 0 Bln 0.00 0 Bln 0.00 0 Bln 0.00 0 Bln 0.00 0 Bln 0.00 0 0% 36 Bln 802,552,378.00 60 133.69% Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Jumlah Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 60 Bln 230,418,660.00 Bln 91,222,029.00 36 Bln 754,405,028.00 0 Bln 0.00 0 Bln 0.00 0 Bln 0.00 0 Bln 0.00 0 Bln 0.00 0 Bln 0.00 0 0% 36 Bln 754,405,028.00 60 327.41% Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Jumlah Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 60 Bln 131,153,500.00 Bln 49,798,301.00 36 Bln 762,839,891.00 0 Bln 0.00 0 Bln 0.00 0 Bln 0.00 0 Bln 0.00 0 Bln 0.00 0 Bln 0.00 0 0% 36 Bln 762,839,891.00 60 581.64% Kegiatan Penyediaan Kearsipan Jumlah Penyediaan Kebutuhan Kearsipan 60 Bln 21,939,340.00 Bln 21,971,160.00 36 Bln 736,831,628.00 0 Bln 0.00 0 Bln 0.00 0 Bln 0.00 0 Bln 0.00 0 Bln 0.00 0 Bln 0.00 0 0% 0 Bln 736,831,628.00 0 3358.49% Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi 60 Bln 1,061,476,520.00 Bln 103,983,818.00 36 Bln 967,396,328.00 0 Bln 0.00 0 Bln 0.00 0 Bln 0.00 0 Bln 0.00 0 Bln 0.00 0 Bln 0.00 0 0% 36 Thn 967,396,328.00 60 91.14% 0 0% 80 107.00% sangat rendah sangat renda Tinggi sangat tinggi 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Perangkat Daerah DPM- DD ; Jumlah peralatan/ perlengkapan penunjang kinerja pelayanan publik #### Bh 1,478,533,198.00 Bh 646,184,826.00 95 Bh 1,261,104,415.00 95 Bh - - - - - - 0 0% 1,261,104,415.00 54 88.75% pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional 0 Unit Unit 0.00 2 Unit - 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 0% 2 Unit - 0 0.00% Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor Jumlah Peralatan/perlengkapan gedung Kantor 290 Jenis 585,082,302.00 Jenis 430,255,000.00 123 Jenis 543,806,819.00 0 Jenis 0.00 0 Jenis 0.00 0 Jenis 0.00 0 Jenis 0.00 0 Jenis 0.00 0 Jenis 0.00 0 0% 123 Jenis 543,806,819.00 42.414 92.95% Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan/Perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor secara Rutin dan Secara berkala 60 Bln 83,246,500.00 Bln 16,041,390.00 36 Bln 78,657,390.00 0 Bln - 0 Bln 0.00 0 Bln 0.00 0 Bln 0.00 0 Bln 0.00 0 Bln 0.00 0 0% 36 Bln 78,657,390.00 60 94.49% Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan Operasional/Dinas secara Rutin dan Secara berkala 25 Unit 810,204,396.00 Unit 199,888,436.00 15 Unit 638,640,206.00 0 Unit - 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 0% 15 Unit 638,640,206.00 60 78.82% 0 0.00% 67 88.75% sangat rendah sangat renda rendah tinggi 3 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase ASN Perangkat Daerah yang tidak dikenai sanksi disiplin 60 ASN 187,679,375.00 ASN 60 ASN 102,730,000.00 40 ASN - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,730,000.00 40 44.14% Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Orang/Stel 300 Org 156,069,375.00 Org 36,120,000.00 0 Org 31,120,000.00 0 Org - 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 0% 0 Org 31,120,000.00 0 19.94% Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Orang/Stel 300 Org 31,610,000.00 Org 31,610,000.00 120 Org 71,610,000.00 0 Org - 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 0% 120 Org 71,610,000.00 40 44.14% 0 0.00% 40 44.14% sangat rendah sangat renda sangat rendah sangat rendah 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Proporsi aparatur pemerintah Dinas PMDD yang memiliki pengetahuan komprehensif 60 ASN 176,232,290.00 ASN 0.00 60 ASN 13,518,000.00 40 ASN - 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 13,518,000.00 26.667 24% Sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah Peserta yang difasilitasi 300 Org 60,000,000.00 Org 0.00 0 Org - 0 Org - 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 0% 0 Org - 0 0.00% Penguatan Kapasitas SDM Aparatur Ke-PMD-an Jumlah peserta yang difasilitasi 300 Org 60,000,000.00 Org 0.00 0 Org - 0 Org - 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 0% 0 Org - 0 0.00% Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) / In house training Jumlah peserta 300 Org 56,232,290.00 Org 0.00 80 Org 13,518,000.00 40 Org - 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 0% 80 Org 13,518,000.00 26.667 24.00% 0 0.00% 26.66 24.00% sangat rendah sangat renda sangat rendah sangat rendah 5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan- undangan 86,582,038.00 11,167,450.00 21,297,550.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 21,297,550.00 48 24% Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang tersusun 15 Lap 34,579,600.00 Lap 0.00 9 Lap 750,000.00 0 Lap 0.00 0 Lap 0.00 0 Lap 0.00 0 Lap 0.00 0 Lap 0.00 0 Lap 0.00 0 0% 9 Lap 750,000.00 60 2.17% Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun 10 Lap 18,398,078.00 Lap 3,647,950.00 6 Lap 6,455,000.00 0 Lap - 0 Lap 0.00 0 Lap 0.00 0 Lap 0.00 0 Lap 0.00 0 Lap 0.00 0 0% 6 Lap 6,455,000.00 60 35.09% penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen Laporan yang tersusun 5 Lap 18,759,560.00 Lap 3,914,000.00 3 Lap 7,775,850.00 0 Lap 0.00 0 Lap 0.00 0 Lap 0.00 0 Lap 0.00 0 Lap 0.00 0 Lap 0.00 0 0% 3 Lap 7,775,850.00 60 41.45% Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Jumlah Dokumen Laporan Bulanan yang tersusun 60 Lap 14,844,800.00 Lap 3,605,500.00 36 Lap 6,316,700.00 0 Lap - 0 Lap 0.00 0 Lap 0.00 0 Lap 0.00 0 Lap 0.00 0 Lap 0.00 0 0% 36 Lap 6,316,700.00 60 42.55% Evaluasi Hasil Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode Pelaksanaan : Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2021 I n d ik at o r d an Tar get K in er j a P er an gk at D aer ah P r o v in si Su law esi Ut ar a y an g m en gac u p ad a sasar an R K P D P r o v in si : No. Sasaran Program, Sub Kegiatan dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Unit Kerja SKPD Penanggung- jawab Ket. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017, 2018,2019,2020) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Tahun Triwulan 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA 11 12=(I,II,III,IV) 13=12/7x100% 14 = 6+12 15=14/5x100% Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja 5 6 7 8 9 10 KinerjaKinerjaKinerjaKinerjaKinerja NILAI AKUNTABILITAS KINERJA PD Dinas PMDD RATA - RATA MINIMUM B NILAI AKUNTABILITA S KINERJA PD Dinas PMDD RATA - RATA MINIMUM B NILAI AKUNTABILIT AS KINERJA PD Dinas PMDD RATA - RATA MINIMUM B NILAI AKUNTABILITA S KINERJA PD Dinas PMDD RATA - RATA MINIMUM B NILAI AKUNTABILI TAS KINERJA PD Dinas PMDD RATA - RATA MINIMUM B Sekretariat Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja NILAI AKUNTABILI TAS KINERJA PD Dinas PMDD RATA - RATA MINIMUM B NILAI AKUNTABI LITAS KINERJA PD Dinas PMDD RATA - RATA MINIMUM B NILAI AKUNTABILI TAS KINERJA PD Dinas PMDD RATA - RATA MINIMUM B NILAI AKUNTABILITAS KINERJA PD Dinas PMDD RATA - RATA MINIMUM B NILAI AKUNTABILIT AS KINERJA PD Dinas PMDD RATA - RATA MINIMUM B Sekretariat Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja : 40 ASN 40 ASN 40 ASN 40 ASN 80 ASN Sekretariat Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja : NILAI AKUNTABILIT AS KINERJA PD DPM-DD RATA-RATA MINIMUM B NILAI AKUNTABILITAS KINERJA PD DPM-DD RATA- RATA MINIMUM B NILAI AKUNTABILITA S KINERJA PD DPM-DD RATA- RATA MINIMUM B NILAI AKUNTABILIT AS KINERJA PD DPM-DD RATA-RATA MINIMUM B NILAI AKUNTABILITA S KINERJA PD DPM-DD RATA- RATA MINIMUM B NILAI AKUNTABILI TAS KINERJA PD DPM-DD RATA-RATA MINIMUM B Sekretariat Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja : 100% dari 42 Laporan (LKIP, LAPORAN TAHUNAN, LPPD SKPD, LKPJ SKPD, 12 Laporan Bulanan, 12 Laporan fungsional bendahara, Laporan semesteran, 12 Laporan EPRA) 100% dari 42 Laporan (LKIP, LAPORAN TAHUNAN, LPPD SKPD, LKPJ SKPD, 12 Laporan Bulanan, 12 Laporan fungsional bendahara, Laporan semestera n, 12 100% dari 42 Laporan (LKIP, LAPORAN TAHUNAN, LPPD SKPD, LKPJ SKPD, 12 Laporan Bulanan, 12 Laporan fungsional bendahara, Laporan semesteran, 12 Laporan EPRA) 100% dari 42 Laporan (LKIP, LAPORAN TAHUNAN, LPPD SKPD, LKPJ SKPD, 12 Laporan Bulanan, 12 Laporan fungsional bendahara, Laporan semesteran, 12 Laporan EPRA) 100% dari 42 Laporan (LKIP, Laporan Tahunan, LPPD PD, LKPJ PD, 12 Laporan Bulanan, 12 Laporan Fungsional Bendahara, Laopran Semesteran, 12 Laporan EPRA) 100% dari 42 Laporan (LKIP, Laporan Tahunan, LPPD PD, LKPJ PD, 12 Laporan Bulanan, 12 Laporan Fungsional Bendahara, Laopran Semesteran, 12 Laporan EPRA) 100% dari 42 Laporan (LKIP, Laporan Tahunan, LPPD PD, LKPJ PD, 12 Laporan Bulanan, 12 Laporan Fungsional Bendahara, Laopran Semesteran, 12 Laporan EPRA) 100% dari 42 Laporan (LKIP, Laporan Tahunan, LPPD PD, LKPJ PD, 12 Laporan Bulanan, 12 Laporan Fungsional Bendahara, Laopran Semesteran, 12 Laporan EPRA) 40 ASN 40 ASN 40 ASN 40 ASN 40 ASN 40 ASN 100% dari 42 Laporan (LKIP, Laporan Tahunan, LPPD PD, LKPJ PD, 12 Laporan Bulanan, 12 Laporan Fungsional Bendahara, Laopran Semesteran, 12 Laporan EPRA) Sekretariat100% dari 42 Laporan (LKIP, Laporan Tahunan, LPPD PD, LKPJ PD, 12 Laporan Bulanan, 12 Laporan Fungsional Bendahara, Laopran Semesteran, 12 Laporan EPRA) --------------------------------------- No. Sasaran Program, Sub Kegiatan dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Unit Kerja SKPD Penanggung- jawab Ket. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017, 2018,2019,2020) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Tahun Triwulan 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA 11 12=(I,II,III,IV) 13=12/7x100% 14 = 6+12 15=14/5x100%5 6 7 8 9 10 0 0.00% 60 24.00% sangat rendah sangat renda h rendah sangat rendah 6 Program Perencanaan SKPD Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan- undangan 140,267,293.00 71,376,850.00 58,386,300.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 58,386,300.00 0 73% Penyusunan Rencana Strategis SKPD Jumlah Dokumen yang tersusun 0 Dok 33,188,502.00 Dok 31,169,000.00 0 Dok 31,169,000.00 0 Dok - 0 Dok 0.00 0 Dok 0.00 0 Dok 0.00 0 Dok 0.00 0 Dok 0.00 0 0% 0 Dok 31,169,000.00 0 93.92% Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah Dokumen yang tersusun 10 Dok 60,231,300.00 Dok 25,707,250.00 6 Dok 12,619,850.00 0 Dok - 0 Dok 0.00 0 Dok 0.00 0 Dok 0.00 0 Dok 0.00 0 Dok 0.00 0 0% 0 Dok 12,619,850.00 0 20.95% Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Jumlah Dokumen yang tersusun 10 Dok 46,847,491.00 Dok 14,500,600.00 6 Dok 14,597,450.00 0 Dok - 0 Dok 0.00 0 Dok 0.00 0 Dok 0.00 0 Dok 0.00 0 Dok 0.00 0 0% 0 Dok 14,597,450.00 0 31.16% 0 0 53.33 108% sangat rendah sangat renda sangat rendah sangat tinggi Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan Cakupan informasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa melalui pameran promosi : jumlah meteri yang dipamerkan 550,000,000.00 109,986,000.00 155,061,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 155,061,150.00 60 11.81% Kegiatan pelaksanaan pameran dan proomosi Jumlah kegiatan pameran promosi pembangunan 5 Keg. 347,161,775.00 Keg. 109,986,000.00 3 Keg. 41,000,000.00 1 Keg. 0 0 Keg 0.00 0 Keg 0.00 0 Keg 0.00 0 Keg 0.00 0 Keg 0 0 0% 3 Keg 41,000,000.00 60 11.81% Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja : 0 0.00% 60 43.49% sangat rendah sanagt renda h rendah sangat rendah 8 Meningkatnya kapasitas peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi swadaya murni masyarakat dalam Pembangunan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Proporsi desa/kelurahan yang dapat melaksanakan pembangunan dengan swadaya murni masyarakat desa/kelurahan 1,435,181,425.00 269,442,310.00 724,733,000.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 0% 724,733,000.00 36.444 53% Dinas PMDD Prov. Sulut Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional Jumlah jenis-jenis TTG 75 Jenis 706,885,200.00 Jenis 105,710,300.00 45 Jenis 286,021,200.00 0 Jenis - 0 Jenis 0.00 0 Jenis 0.00 0 Jenis 0.00 0 Jenis 0.00 0 Jenis 0.00 0 0% 45 Jenis 286,021,200.00 60 40.46% Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi Jumlah jenis-jenis TTG 75 Jenis - Jenis - 0 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (Wilayah pantai pesisir) Jumlah Kabupaten/kota yang dibina 25 Pokm as 428,296,225.00 Pokmas 163,732,010.00 9 Kab 288,761,400.00 0 Kab 0.00 0 Kab 0.00 0 Kab 0.00 0 Kab 0.00 0 Kab 0.00 0 Kab 0.00 0 0% 9 Kab. 288,761,400.00 36 67.42% Bantuan bagi Pokmas Pantai Pesisir Jumlah Kabupaten/kota yang dibina 25 Pokm as - Pokmas - Pembangunan Pusat Informasi Desa Online Jumlah Kabupaten 15 Desa 300,000,000.00 Desa - 2 Desa 149,950,400.00 0 Desa 0.00 0 Desa 0.00 0 Desa 0.00 0 Desa 0.00 0 Desa 0.00 0 Desa 0.00 0 0% 2 Desa 149,950,400.00 13.333 49.98% Sosialisasi Posyantek (Pos pelayanan teknologi tepat guna) Jumlah Kabupaten/kota yang mendapatkan sosialisasi 150 Org - Org - 0 - 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 0% 0 Desa - 0 0.00% Pengembangan Desa mandiri energi (DME) berbasis energi terbarukan (Biogas, Mikro Hidro dan Bio Jumlah kabupaten/kota yang ikut serta dalam kegiatan 20 Desa - Desa - Pengelolaan Hutan Magrove berbasis pemberdayaan masyarakat Jumlah kabupaten/kota yang ikut serta dalam kegiatan 20 Desa - Desa - Sosialisasi Penyediaan Air Minum berbasis Pemberdayaan masyarakat Jumlah Kabupaten/kota yang mendapatkan sosialisasi 150 Org - Org - Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja : 0 0.00% 43.11 53.00% sangat rendah sangat renda Sangat rendah Rendah 9 Terwujudnya ekonomi kreatif lokal Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Proporsi desa yang mempunyai kelompok kerja/BUMDesa pemberdayaan lembaga Usaha Ekonomi desa 3,086,109,551.00 757,909,030.00 1,843,735,400.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0 0% 1,843,735,400.00 43.826 65.78% Pembangunan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Jumlah Kabupaten yang difasilitasi dalam pembangunan/pembentu kan Bumdes 25 Bumd es 132,000,000.00 Bumdes - 10 Bumde s 0.00 0 Bumdes 0.00 0 Bumde s 0.00 0 Bumdes 0.00 0 Bumdes 0.00 0 Bumde s 0.00 0 Bumdes 0.00 0 0% 10 Kab. 0.00 40 0.00% Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Jumlah Kabupaten yang difasilitasi dalam pengembangan Bumdes 25 Bumd es 401,949,250.00 Bumdes - 10 Bumde s 52,671,350.00 0 Bumdes 0.00 0 Bumde s 0.00 0 Bumdes 0.00 0 Bumdes 0.00 0 Bumde s 0.00 0 Bumdes 0.00 0 0% 10 Kab. 52,671,350.00 40 13.10% Pembangunan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Jumlah Kabupaten yang difasilitasi dalam pengembangan Bumdes 3 Kali 0.00 Bumdes - 0 Kali 103,023,400.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 0% 0 Kali 103,023,400.00 0 0.00% Forum lintas pelaku Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Jumlah peserta yang difasilitasi 200 Org 391,182,750.00 Org - 120 Org 165,345,000.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 0% 120 Org 165,345,000.00 60 42.27% Pengembangan Ketrampilan usaha industri kerajinan Jumlah kabupaten yang difasilitasi dalam pengembangan usaha 36 Pokm as 0.00 Pokmas - 0 Pokma s 0.00 0 Pokmas 0.00 0 Pokma s 0.00 0 Pokmas 0.00 0 Pokmas 0.00 0 Pokma s 0.00 0 Pokmas 0.00 0 0% 0 Kab. - 0 0 Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja : 100% dari total 11 dok. perencanaan (Rancangan Awal Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Rancangan Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Rancangan Akhir Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Rancangan Awal Renja PD 2019, Sekretariat (Sub.Perencana an/Keuangan) Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja : 7 Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap momentum hari besar kenegaraan/kedaer ahan melalui Pameran dan Promosi Pembangunan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 100% 40% = 6/15 kab/kota x 100% ( Dari jumlah Pokmas yang dilatih dari 15/Kab/Kota x 100% ) 40% = 6/15 kab/kota x 100% ( Dari jumlah Pokmas yang dilatih dari 15/Kab/Kota x 100% ) 100% dari total 11 dokumen perencanaa n (Rancangan Awal Renja SKPD 2018, Rancangan Renja SKPD 2018, Rancangan Akhir Renja SKPD 2018, Renja SKPD 2018, Renja Perubahan SKPD 2017, RKA 2018, RKA Perubahan 2017) 100% dari total 11 dokumen perencana an (Rancanga n Awal Renja SKPD 2018, Rancanga n Renja SKPD 2018, Rancanga n Akhir Renja SKPD 2018, Renja SKPD 2018, Renja 100% dari total 11 dokumen perencanaan (Rancangan Awal Renja SKPD 2018, Rancangan Renja SKPD 2018, Rancangan Akhir Renja SKPD 2018, Renja SKPD 2018, Renja Perubahan SKPD 2017, RKA 2018, RKA Perubahan 2017) 100% dari total 11 dokumen perencanaan (Rancangan Awal Renja SKPD 2018, Rancangan Renja SKPD 2018, Rancangan Akhir Renja SKPD 2018, Renja SKPD 2018, Renja Perubahan SKPD 2017, RKA 2018, RKA Perubahan 2017) 100% dari total 11 dok. perencanaan (Rancangan Awal Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Rancangan Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Rancangan Akhir Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Rancangan Awal Renja PD 2019, 100% dari total 11 dok. perencanaan (Rancangan Awal Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Rancangan Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Rancangan Akhir Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Rancangan Awal Renja PD 2019, Rancangan Renja PD 2019, Rancangan 100% dari total 11 dok. perencanaan (Rancangan Awal Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Rancangan Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Rancangan Akhir Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Rancangan Awal Renja PD 2019, Rancangan Renja PD 2019, 100% dari total 11 dok. perencanaan (Rancangan Awal Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Rancangan Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Rancangan Akhir Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Rancangan Awal Renja PD 2019, 100% dari total 11 dok. perencanaan (Rancangan Awal Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Rancangan Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Rancangan Akhir Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Renstra PD PERUBAHAN 2016-2021, Rancangan Awal Renja PD 2019, Terwujudnya penyebarluasan informasi berbagai penerapan dan pengembangan teknologi tepat dalam rangka menciptakan forum untuk menggali gagasan pemikiran berbagai stakeholder dalam pemanfaatan SDA melalui penerapan TTG dan memberika nilaiMeningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar perdesaan, khususnya sarana, 1 kegiatan 100% Sekretariat 40% = 6/15 kab/kota x 100% ( Dari jumlah Pokmas yang dilatih dari 15/Kab/Kota x 100% ) 40% = 6/15 kab/kota x 100% ( Dari jumlah Pokmas yang dilatih dari 15/Kab/Kot a x 100% ) 40% = 6/15 kab/kota x 100% ( Dari jumlah Pokmas yang dilatih dari 15/Kab/Kota x 100% ) 40% = 6/15 kab/kota x 100% ( Dari jumlah Pokmas yang dilatih dari 15/Kab/Kota x 100% ) 40% = 6/15 kab/kota x 100% ( Dari jumlah Pokmas yang dilatih dari 15/Kab/Kota x 100% ) 40% = 6/15 kab/kota x 100% ( Dari jumlah Pokmas yang dilatih dari 15/Kab/Kota x 100% ) 40% = 6/15 kab/kota x 100% ( Dari jumlah Pokmas yang dilatih dari 15/Kab/Kota x 100% ) 40% = 6/15 kab/kota x 100% ( Dari jumlah Pokmas yang dilatih dari 15/Kab/Kota x 100% ) 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 100% 48 % dari 730/1508(dihitun g dari jumlah lembaga Bumdes aktif,Pasar, LKM (Lembaga Keuangan Mikro), UEP yg memiliki kelompok kerja pemberdayaan Usaha ekonomi desa/Jumlah desax100% ) 48 % dari 730/1508(dihit ung dari jumlah lembaga Bumdes aktif,Pasar, LKM (Lembaga Keuangan Mikro), UEP yg memiliki kelompok kerja pemberdayaa n Usaha ekonomi desa/Jumlah desax100% ) 48 % dari 730/1508(dihitun g dari jumlah lembaga Bumdes aktif,Pasar, LKM (Lembaga Keuangan Mikro), UEP yg memiliki kelompok kerja pemberdayaan Usaha ekonomi desa/Jumlah desax100% ) 48 % dari 730/1508(dihit ung dari jumlah lembaga Bumdes aktif,Pasar, LKM (Lembaga Keuangan Mikro), UEP yg memiliki kelompok kerja pemberdayaa n Usaha ekonomi desa/Jumlah desax100% ) Bidang Pemberdayaan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Terciptanya kemandirian masyarakat dalam peningkatan usaha ekonomi produktif 46,6 % dari 702/1508(dih itung dari jumlah lembaga Bumdes aktif,Pasar, LKM (Lembaga Keuangan Mikro), UEP yg memiliki kelompok kerja pemberdaya an Usaha ekonomi desa/Jumlah desax100% ) 49 % dari 740/1508(di hitung dari jumlah lembaga Bumdes aktif,Pasar, LKM (Lembaga Keuangan Mikro), UEP yg memiliki kelompok kerja pemberday aan Usaha ekonomi desa/Jumla h 49 % dari 740/1508(dihit ung dari jumlah lembaga Bumdes aktif,Pasar, LKM (Lembaga Keuangan Mikro), UEP yg memiliki kelompok kerja pemberdayaa n Usaha ekonomi desa/Jumlah desax100% ) 48 % dari 730/1508(dihitung dari jumlah lembaga Bumdes aktif,Pasar, LKM (Lembaga Keuangan Mikro), UEP yg memiliki kelompok kerja pemberdayaan Usaha ekonomi desa/Jumlah desax100% ) 48 % dari 730/1508(dihit ung dari jumlah lembaga Bumdes aktif,Pasar, LKM (Lembaga Keuangan Mikro), UEP yg memiliki kelompok kerja pemberdayaa n Usaha ekonomi desa/Jumlah desax100% ) 48 % dari 730/1508(dihitun g dari jumlah lembaga Bumdes aktif,Pasar, LKM (Lembaga Keuangan Mikro), UEP yg memiliki kelompok kerja pemberdayaan Usaha ekonomi desa/Jumlah desax100% ) ,------- ------- No. Sasaran Program, Sub Kegiatan dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Unit Kerja SKPD Penanggung- jawab Ket. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017, 2018,2019,2020) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Tahun Triwulan 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA 11 12=(I,II,III,IV) 13=12/7x100% 14 = 6+12 15=14/5x100%5 6 7 8 9 10Pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat Jumlah Kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberian bantuan dan penguatan 46 Pokm as 1,110,905,188.00 Pokmas 569,280,450.00 18 Pokma s 1,018,857,750.00 0 Pokmas 0.00 0 Pokma s 0.00 0 Pokmas 0.00 0 Pokmas 0.00 0 Pokma s 0.00 0 Pokmas 0.00 0 0% 18 Pokmas 1,018,857,750.00 39.13 91.71% Bimtek pengelolaan pasar desa Jumlah Kabupaten yang difasilitasi dalam kegiatan 150 Org 0.00 Pasar - 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 0% 0 Kab. - 0 0.00% Identifikasi dan Inventarisir pasar desa Jumlah pasar desa 14 Pasar 0.00 Lembaga - 0 Pasar 0.00 0 Pasar 0.00 0 Pasar 0.00 0 Pasar 0.00 0 Pasar 0.00 0 Pasar 0.00 0 Pasar 0.00 0 0% 0 Kab. - 0 0.00% Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi 75 Lemba ga 0.00 Kali - 0 Lemba ga 0.00 0 Lembag a 0.00 0 Lemba ga 0.00 0 Lembag a 0.00 0 Lembag a 0.00 0 Lemba ga 0.00 0 Lembaga 0.00 0 0% 0 Kab./Kot a - 0 0.00% Peningkatan Kapasitas Pengelola Produk Unggulan Desa Jumlah Kelompok BUMDes yang difasilitasi dalam pemberian bantuan 120 Bumd es 208,198,938.00 Kali - 0 Bumde s 0.00 0 Bumdes 0.00 0 Bumde s 0.00 0 Bumdes 0.00 0 Bumdes 0.00 0 Bumde s 0.00 0 Bumdes 0.00 0 0% 0 Bumdes - 0 0.00% Terwujudnya penyebarluasan informasi berbagai Produk unggulan usaha ekonomi masyarakat dalam rangka menggali kemampuan masyarakat dan gagasan berbagai stakeholder dalam peningkatan usaha ekonomi masyarakat sesuai tipologi dan Potensi Desa / kelurahan Pameran Expo produk unggulan usaha ekonomi masyarakat tingkat nasional Jumlah kegiatan 5 Kali 682,203,425.00 Kali 108,214,580.00 3 Kali 391,533,900.00 0 Kali - 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 0% 3 Kali 391,533,900.00 60 57.39% Forum Koordinasi penguatan kelembagaan Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) kelompok Program pemberdayaan masyarakat dan kelompok kerja Unit pengaduan masyarakat (UPM) cakupan Kab/kota yang difasilitasi dalam kegiatan forum 200 Org 81,670,000.00 Org 80,414,000.00 0 Org 112,304,000.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 0% 0 Org 112,304,000.00 0 137.51% Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi dalam monev 75 Desa/ Kel 78,000,000.00 Desa/Kel - 45 Desa/ Kel 0.00 15 Desa/Ke l 0.00 0 Desa/ Kel 0.00 0 Desa/Ke l 0.00 0 Desa/K el 0.00 0 Desa/K el 0.00 0 Kab./Kota 0.00 0 0% 45 Kab./Kot a - 60 0.00% 0 0.00% 47.82 68.78% sangat rendah sangat renda sangat rendah rendah Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Proporsi desa/Kelurahan yang dapat melaksanakan pembangunan dengan swadaya murni masyarakat desa/kelurahan 2,001,644,223.00 606,383,367.00 543,550,800.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 543,550,800.00 60 49.25% Fasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Jumlah peserta yang difasilitasi 250 Org 0.00 Org - 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 0% 0 Org - 0 0.00% Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Jumlah Kabupaten yang difasilitasi 250 Org 0.00 Org - 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 0% 0 Kab./kot a - 0 0.00% Pencanangan Gelar Bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM) Tingkat Provinsi dan Nasional Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam BBGRM dan HKG 15 Kab./K ota 1,344,753,350.00 Kab/kota 359,470,067.00 15 Kab./K ota 374,671,750.00 0 Kab./Kot a 0.00 0 Kab./K ota 0.00 0 Kab./Kot a 0.00 0 Kab./Ko ta 0.00 0 Kab./K ota 0.00 0 Kab./Kota 0.00 0 0% 15 Kab./kot a 374,671,750.00 100 27.86% Forum pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Jumlah peserta yang difasilitasi 250 Org 0.00 Org - 0 Org 38,313,400.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 0% 0 Org 38,313,400.00 0 100.00% Pelatihan perencanaan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat Jumlah Peserta yang difasilitasi 250 Org 0.00 Org - 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 0% 0 Org - 0 0.00% Rapat koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Jumlah peserta yang difasilitasi 2500 Org 0.00 Org - 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 0% 0 Org - 0 0.00% Temu Karya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Jumlah Kabupaten yang difasilitasi 20 Desa/ Kel 0.00 Desa/Kel - 0 Desa/ Kel 0.00 0 Desa/Ke l 0.00 0 Desa/ Kel 0.00 0 Desa/Ke l 0.00 0 Desa/K el 0.00 0 Desa/K el 0.00 0 Desa/Kel 0.00 0 0% 0 Kab. - 0 0.00% Pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat Desiminasi pelestarian adat istiadat dan budaya lokal Jumlah Kabupaten yang difasilitasi 45 Desa 656,890,873.00 Kab. 246,913,300.00 36 Desa 130,565,650.00 0 Desa - 0 Desa 0.00 0 Desa 0.00 0 Desa 0.00 0 Desa 0.00 0 Desa 0.00 0 0% 36 Kab. 130,565,650.00 80 19.88% Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja : 0 0.00% 68.8 49.25% sangat rendah sanagt renda rendah sangat rendah Program Bina Desa Cakupan desa yang diberikan perlakuan khusus dalam rangka Pengentasan Kemiskinan 7,483,015,048.00 1,833,763,400.00 1,833,763,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,833,763,400.00 21.818 26.68% Forum Bina Desa Jumlah Kegiatan 20 Kali 275,000,000.00 Kali 79,847,900.00 4 Kali 79,847,900.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 0% 4 Kali 79,847,900.00 20 29.04% Fasilitasi Bina Desa Jumlah desa yang difasilitasi 110 Desa 7,208,015,048.00 Desa 1,753,915,500.00 26 Desa 1,753,915,500.00 0 Desa 0.00 0 Desa 0.00 0 Desa 0.00 0 Desa 0.00 0 Desa 0.00 0 Desa 0.00 0 0% 26 Desa 1,753,915,500.00 23.636 24.33% 0 0.00% 21.8 26.68% sangat rendah sangat renda sangat rendah sangat rendah Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Proporsi aparatur pemerintah desa/kelurahan yang memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang administrasi desa 3,168,461,822.00 733,060,120.00 1,421,926,832.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 1,421,926,832.00 28.8 49.44% Pemerintahan Desa/Kelurahan Bimtek Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah peserta yang difasilitasi 750 Org 0.00 Org - 0 Org - 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 0% 0 Org - 0 0.00% Bimtek pengelolaan keuangan dan kekayaan/Aset Jumlah peserta yang difasilitasi 750 Org 258,188,000.00 Org - 95 Org 128,528,400.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 0% 95 Org 128,528,400.00 12.667 49.78% Bimtek penataan kewenangan desa Jumlah peserta yang difasilitasi 750 Org 0.00 Org - 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 0% 0 Org - 0 0.00% Rapat koordinasi dan evaluasi dana desa Jumlah Rapat koordinasi 12 Kali 915,148,000.00 Kali 230,063,700.00 7 Kali 507,517,800.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 0% 7 Kali 507,517,800.00 58.333 55.46% Rapat Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Jumlah peserta yang difasilitasi 1600 Org 0.00 Org - 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 0% 0 Org - 0 0.00% Terciptanya kemandirian masyarakat dalam peningkatan usaha ekonomi produktif Terwujudnya pemikiran, ide, gagasan dan kebijakan dalam rangka sinergitas Program penanggulangan kemiskinan Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja : Bidang Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Masyarakat 11 Terwujudnya desa yang maju, kuat, mandiri, demokratis dan sejahtra 10,23% = 40/391x100 % (dihitung dari Jumlah PokMas Penerima Bantuan pada desa tertinggal sebanyak 40 / 391 Desa sasaran x 9,5% = 37/391x100 % (dihitung dari Jumlah PokMas Penerima Bantuan pada desa tertinggal sebanyak 12,02% = 47/391x100% (dihitung dari Jumlah PokMas Penerima Bantuan pada desa tertinggal sebanyak 47 / 391 Desa sasaran x 15,34% = 60/391x100% (dihitung dari Jumlah PokMas Penerima Bantuan pada desa tertinggal sebanyak 60 / 391 Desa sasaran x 100% ) 15,34% = 60/391x100% (dihitung dari Jumlah PokMas Penerima Bantuan pada desa tertinggal sebanyak 60 / 391 Desa sasaran x 15,34% = 60/391x100% (dihitung dari Jumlah PokMas Penerima Bantuan pada desa tertinggal sebanyak 60 / 391 Desa sasaran x 100% ) 15,34% = 60/391x100% (dihitung dari Jumlah PokMas Penerima Bantuan pada desa tertinggal sebanyak 60 / 391 Desa sasaran x 100% ) 40% (dihitung dari 160 Lembaga kemasyarakat an desa / 400 desa sasaran x 100% ) 40% (dihitung dari 160 Lembaga kemasyarakatan desa / 400 desa sasaran x 100% ) 40% (dihitung dari 160 Lembaga kemasyarakatan desa / 400 desa sasaran x 100% ) 40% (dihitung dari 160 Lembaga kemasyarakat an desa / 400 desa sasaran x 100% ) 40% (dihitung dari 160 Lembaga kemasyarakatan desa / 400 desa sasaran x 100% ) 40% (dihitung dari 160 Lembaga kemasyaraka tan desa / 400 desa sasaran x 100% ) 10 Meningkatnya partispasi masyarakat dalam program / kegiatan pemberdayaan masyarakat guna pembangunan desa 30% (dihitung dari 120 Lembaga kemasyarak atan desa / 400 desa 45% = 180/400x10 0% (dihitung dari 180 Lembaga kemasyara 45% = 180/400x100 % (dihitung dari 180 Lembaga kemasyarakat an desa / 400 40% (dihitung dari 160 Lembaga kemasyarakatan desa / 400 desa sasaran x 100% ) 15,34% = 60/391x100% (dihitung dari Jumlah PokMas Penerima Bantuan pada desa tertinggal sebanyak 60 / 391 Desa sasaran x 15,34% = 60/391x100% (dihitung dari Jumlah PokMas Penerima Bantuan pada desa tertinggal sebanyak 60 / 391 Desa sasaran x 100% ) 15,34% = 60/391x100% (dihitung dari Jumlah PokMas Penerima Bantuan pada desa tertinggal sebanyak 60 / 391 Desa sasaran x Bidang Pemberdayaan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja : 12 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan 56,37% (dari Jumlah 850 Peserta KaDes, BPD, Bendahara / 1508 desa di sulut x 100% ) 29,84% (dari Jumlah 450 Peserta KaDes, BPD, Bendahara / 1508 desa di sulut x 29,84% (dari Jumlah 450 Peserta KaDes, BPD, Bendahara / 1508 desa di sulut x 100% ) 29,84% (dari Jumlah 450 Peserta KaDes, BPD, Bendahara / 1508 desa di sulut x 100% ) 43,1% (dari Jumlah 650 Peserta KaDes, BPD, Bendahara / 1508 desa di sulut x 100% ) 43,1% (dari Jumlah 650 Peserta KaDes, BPD, Bendahara / 1508 desa di sulut x 100% ) 43,1% (dari Jumlah 650 Peserta KaDes, BPD, Bendahara / 1508 desa di sulut x 100% ) 43,1% (dari Jumlah 650 Peserta KaDes, BPD, Bendahara / 1508 desa di sulut x 100% ) 43,1% (dari Jumlah 650 Peserta KaDes, BPD, Bendahara / 1508 desa di sulut x 100% ) 43,1% (dari Jumlah 650 Peserta KaDes, BPD, Bendahara / 1508 desa di sulut x 100% ) ,------- ------- No. Sasaran Program, Sub Kegiatan dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Unit Kerja SKPD Penanggung- jawab Ket. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017, 2018,2019,2020) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Tahun Triwulan 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA 11 12=(I,II,III,IV) 13=12/7x100% 14 = 6+12 15=14/5x100%5 6 7 8 9 10Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dalam penyusunan dokumen perencanaan desa Jumlah kegiatan 10 Kali 0.00 Kali - 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 0% 0 Kali - 0 0.00% Pemantapan Penyusunan Profil desa dan kelurahan Jumlah peserta yang difasilitasi 2500 Org 315,885,000.00 Org 42,093,000.00 105 Org 177,956,800.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 0% 105 Org 177,956,800.00 4.2 56.34% Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan Jumlah Kabupaten/Kota yang dievaluasi 60 Desa/ Kel 1,679,240,822.00 Desa/Kel 460,903,420.00 24 Desa/ Kel 607,923,832.00 0 Kab./Kot a 0.00 0 Kab./K ota 0.00 0 Kab./Kot a 0.00 0 Kab./Ko ta 0.00 0 Kab./K ota 0.00 0 Kab./Kota 0.00 0 0% 24 Kab./Kot a 607,923,832.00 40 36.20% 0 0.00% 35.4 49.40% sangat rendah sangat renda sangat rendah sangat rendah Program peningkatan peran perempuan di Perdesaan Proporsi desa/kelurahan yang mempunyai kelompok kerja pemberdayaan perempuan aktif 10,777,323,381.00 2,266,896,500.00 6,174,758,946.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0% 6,174,758,946.00 58.908 52.20% Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Masyarakat Penilaian pengelola terbaik Program terpadu P2W-KSS Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi 75 Desa/ Kel - Desa/Kel - 0 Desa/ Kel 0.00 0 Desa/Ke l 0.00 0 Desa/ Kel 0.00 0 Desa/Ke l 0.00 0 Desa/K el 0.00 0 Desa/K el 0.00 0 Desa/Kel 0.00 0 0% 0 Kab. - 0 0.00% Peranan dewan penyantun bagi perempuan di perdesaan Jumlah peserta yang difasilitasi 362 Org - Org - 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 0% 0 Org - 0 0.00% Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan kesejahtraan keluarga Jumlah Kabupaten yang difasilitasi 75 Org 175,000,000.00 Desa/Kel 192,289,000.00 75 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 0% 75 Kab. - 100 0.00% Rapat koordinasi Program Pemberdayaan Kesejahtraan Keluarga Jumlah peserta rakor Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Kesejahtraan Keluarga 360 Org 118,355,650.00 Org - 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 0% 0 Org 0.00 0 0.00% Peningkatan Kapasitas Kader Perempuan di Perdesaan Jumlah Kabupaten yang difasilitasi 1440 Org 999,852,500.00 Desa/Kel - 300 Org 811,852,500.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 0% 300 Kab./Kot a 811,852,500.00 20.833 81.20% Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pembina dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kab/Kota dan Jumlah Kegiatan/peserta yg difasilitasi 19 Kali 676,289,000.00 Kali 275,531,277.00 6 Kali 466,289,000.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 0% 6 Kali 466,289,000.00 31.579 68.95% Sosialisasi Pelaksanaan Tertib Administrasi Program Perempuan di Perdesaan Jumlah Kegiatan/peserta yg difasilitasi 720 Org 180,000,000.00 Org 26,768,000.00 240 Org 96,023,500.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 0% 240 Org 96,023,500.00 33.333 53.35% Jambore Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Nasional Jumlah Kegiatan/peserta yg difasilitasi 5 Kali 687,874,346.00 Kali - 3 Kali 457,874,346.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 0% 3 Kali 457,874,346.00 60 66.56% Penguatan Peran Wanita di Perdesaan menuju Keluraga Sehat Sejahtera Jumlah Kabupaten yang difasilitasi 800 Org 644,499,600.00 Desa/Kel 428,303,853.00 400 Org 459,499,600.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 0% 400 Kab/Kot a 459,499,600.00 50 71.30% Workshop Peningkatan Keterampilan Perempuan di Perdesaan Jumlah Kegiatan 500 Org 2,393,317,000.00 Desa/Kel 108,541,650.00 300 Org 2,068,568,400.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 Org 0.00 0 0% 300 Kali 2,068,568,400.00 60 86.43% Seleksi/Penilaian Terbaik Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman (HATI) berbasis Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan/Kab Kota yang difasilitasi 45 Desa/ Kel 887,562,500.00 Desa/Kel 186,496,223.00 30 Desa/ Kel 415,294,050.00 0 Desa/Ke l 0.00 0 Desa/ Kel 0.00 0 Desa/Ke l 0.00 0 Desa/K el 0.00 0 Desa/K el 0.00 0 Desa/Kel 0.00 0 0% 30 Desa/Kel 415,294,050.00 66.667 46.79% Seleksi/Penilaian Terbaik Perilaku Hidup Bersih Sehat dan Lingkungan Bersih Sehat Jumlah Kegiatan/Kab Kota yang difasilitasi 45 Desa/ Kel 903,734,150.00 Desa/Kel 201,321,534.00 30 Desa/ Kel 415,814,950.00 0 Desa/Ke l 0.00 0 Desa/ Kel 0.00 0 Desa/Ke l 0.00 0 Desa/K el 0.00 0 Desa/K el 0.00 0 Desa/Kel 0.00 0 0% 30 Desa/Kel 415,814,950.00 66.667 46.01% Temu kader perempuan di perdesaan Jumlah Kabupaten /Kota yang difasilitasi 12 Kab/K ota 563,310,000.00 Desa/Kel - 12 Kab/K ota 133,266,000.00 0 Kab/Kot a 0.00 0 Desa/ Kel 0.00 0 Desa/Ke l 0.00 0 Desa/K el 0.00 0 Desa/K el 0.00 0 Desa/Kel 0.00 0 0% 0 Desa/Kel 133,266,000.00 0 23.66% Temu Kader Perempuan dalam rangka mengikuti Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Jumlah Kabupaten /Kota yang difasilitasi 5 Kali 1,104,438,000.00 Desa/Kel - 3 Kali 469,251,400.00 0 kali 0.00 0 kali 0.00 0 kali 0.00 0 kali 0.00 0 kali 0.00 0 kali 0.00 0 0% 0 Desa/Kel 469,251,400.00 0 42.49% Pelaksanaan Hari Gerak PKK Tingkat Kabupaten Jumlah Kegiatan/peserta yg difasilitasi 4 Kali 367,591,035.00 Kali - 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 0% 0 Kali - 0 0.00% Peringatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Kabupaten /Kota yang difasilitasi 5 Kali 719,151,600.00 Desa/Kel - 3 Kali 239,717,200.00 0 kali 0.00 0 kali 0.00 0 kali 0.00 0 kali 0.00 0 kali 0.00 0 kali 0.00 0 0% 0 Desa/Kel 239,717,200.00 0 33.33% Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Kabupaten /Kota yang difasilitasi 15 Kab/K ota 356,348,000.00 Desa/Kel - 15 Kab/K ota 141,308,000.00 0 Kab/Kot a 0.00 0 Kab/K ota 0.00 0 Kab/Kot a 0.00 0 Kab/Kot a 0.00 0 Kab/Ko ta 0.00 0 Kab/Kota 0.00 0 0% 15 Kab./Kot a 141,308,000.00 100 39.65% 0 0.00% 67.85 52.69% sangat rendah sangat renda h rendah rendah Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Proporsi desa yang melaksanakan pendampingan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa 116,785,841.00 97,884,000.00 ######## 0.00 0.00 - - 0 4569% 97,884,000.00 100 186% 1 Forum penguatan kelembagaan masyarakat desa tingkat provinsi Jumlah Kabupaten /Kota yang difasilitasi 15 Kab/K ota 116,785,841.00 Kab/Kota - 15 Kab/K ota 97,884,000.00 0 Kab/Kot a 0.00 0 Kab/K ota 0.00 0 Kab/Kot a 0.00 0 Kab/Kot a 0.00 0 Kab/Ko ta 0.00 0 Kab/Kota 0.00 0 0% 15 Kab/Kot a 97,884,000.00 100 83.81% Penguatan kelembagaan Badan kerjasama antar desa Jumlah peserta yang difasilitasi 12 Kab/K ota 41,376,500.00 Kab/Kota - 12 Kab/K ota 41,376,500.00 0 Kab/Kot a 0.00 0 Kab/K ota 0.00 0 Kab/Kot a 0.00 0 Kab/Kot a 0.00 0 Kab/Ko ta 0.00 0 Kab/Kota 0.00 0 0% 12 Kab/Kot a 41,376,500.00 100 100.00% Peningkatan kapasitas pendamping lokal desa Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) Jumlah peserta yang difasilitasi 12 Kab/K ota 0.00 Kab/Kota - 12 Kab/K ota 0.00 0 Kab/Kot a 0.00 0 Kab/K ota 0.00 0 Kab/Kot a 0.00 0 Kab/Kot a 0.00 0 Kab/Ko ta 0.00 0 Kab/Kota 0.00 0 0% 12 Kab/Kot a - 100 0.00% 0 0% 100 92.00% sangat rendah sangat renda sangat tinggisangat tinggi 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 0.00 0.00 ######## ###### ######### ##### ######## 6,247,922,297.00 95.23 91.38 1 Kab/Kot a 6,247,922,297.00 95 95% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0.00 0.00 ######## 0.00 ######### ##### ######## 19,030,250.00 100 ##### 19,030,250.00 100.00 100.00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dok. 0.00 0 Dok. 0.00 1 Dok. ####### 0 Dok. 0.00 1 Dok. ######### 1 Dok. ##### 1 Dok. ####### 1 Dok. 5,361,500.00 100 ##### 1 Dok. 5,361,500.00 100 100% Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja : 100% 100% 100% 100% 0% 12 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja : 13 Meningkatnya kapasitas kader- kader perempuan dalam lembaga pemerintahan desa dan kelompok masyarakat 75% dari 300/400X100 % (dihitung dari jumlah 250 kelompok perempuan yang memiliki ketrampilan usaha keluarga / 400 desa sasaran x 100% ) 62,5% dari 250/400X10 0% (dihitung dari jumlah 250 kelompok perempuan yang memiliki ketrampila n usaha keluarga / 400 desa sasaran x 62,5% dari 250/400X100 % (dihitung dari jumlah 250 kelompok perempuan yang memiliki ketrampilan usaha keluarga / 400 desa sasaran x 100% ) 62,5% dari 250/400X100% (dihitung dari jumlah 250 kelompok perempuan yang memiliki ketrampilan usaha keluarga / 400 desa sasaran x 100% ) 62,5% dari 250/400X100% (dihitung dari jumlah 250 kelompok perempuan yang memiliki ketrampilan usaha keluarga / 400 desa sasaran x 100% ) 62,5% dari 250/400X100% (dihitung dari jumlah 250 kelompok perempuan yang memiliki ketrampilan usaha keluarga / 400 desa sasaran x 100% ) 61,27% = 87/143x100% (dihitung dari 87 pemdamping desa yang dilatih / 143 kecamatan x 100% 61,27% = 87/143x100% (dihitung dari 87 pemdamping desa yang dilatih / 143 kecamatan x 100% 61,27% = 87/143x100% (dihitung dari 87 pemdamping desa yang dilatih / 143 kecamatan x 100% 61,27% = 87/143x100% (dihitung dari 87 pemdamping desa yang dilatih / 143 kecamatan x 100% 61,27% = 87/143x100% (dihitung dari 87 pemdamping desa yang dilatih / 143 kecamatan x 100% 61,27% = 87/143x100% (dihitung dari 87 pemdamping desa yang dilatih / 143 kecamatan x 100% 62,5% dari 250/400X100% (dihitung dari jumlah 250 kelompok perempuan yang memiliki ketrampilan usaha keluarga / 400 desa sasaran x 100% ) 62,5% dari 250/400X100 % (dihitung dari jumlah 250 kelompok perempuan yang memiliki ketrampilan usaha keluarga / 400 desa sasaran x 100% ) 62,5% dari 250/400X100% (dihitung dari jumlah 250 kelompok perempuan yang memiliki ketrampilan usaha keluarga / 400 desa sasaran x 100% ) 62,5% dari 250/400X100 % (dihitung dari jumlah 250 kelompok perempuan yang memiliki ketrampilan usaha keluarga / 400 desa sasaran x 100% ) Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja : 80,28% = 114/143x100 % (dihitung dari 114 pemdampin g desa yang dilatih / 143 kecamatan x 100% 34,9% = 50/143x100 % (dihitung dari 50 pemdampi ng desa yang dilatih / 143 kecamatan 42,3% = 60/143x100% (dihitung dari 60 pemdamping desa yang dilatih / 143 kecamatan x 100% ) 61,27% = 87/143x100% (dihitung dari 87 pemdamping desa yang dilatih / 143 kecamatan x 100% Terwujudnya program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa antara lain mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, mendorong program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayahgunakan 0 100% 0% 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ,------- ------- No. Sasaran Program, Sub Kegiatan dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Unit Kerja SKPD Penanggung- jawab Ket. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017, 2018,2019,2020) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Tahun Triwulan 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA 11 12=(I,II,III,IV) 13=12/7x100% 14 = 6+12 15=14/5x100%5 6 7 8 9 10 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD 0 Dok. 0.00 0 Dok. 0.00 1 Dok. ####### 0 Dok. 0.00 0 Dok. 0.00 1 Dok. 0.00 1 Dok. ####### 1 Dok. 3,173,250.00 100 ##### 1 Dok. 3,173,250.00 100 100% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dok. 0.00 0 Dok. 0.00 1 Dok. ######## 0 Dok. 0.00 0 Dok 0.00 1 Dok 0.00 1 Dok ####### 1 Dok 2,917,700.00 100 ##### 1 Dok. 2,917,700.00 100 100% Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD 0 Dok. 0.00 0 Dok. 0.00 1 Dok. ######## 0 Dok. 0.00 0 Dok. 0.00 0 Dok. 0.00 1 Dok. ####### 1 Dok. 3,111,300.00 100 ##### 1 Dok. 3,111,300.00 100 100% Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD 0 Dok. 0.00 0 Dok. 0.00 1 Dok. ######## 0 Dok. 0.00 0 Dok. 0.00 0 Dok. 0.00 1 Dok. ####### 1 Dok. 2,810,950.00 100 ##### 1 Dok. 2,810,950.00 100 100% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD 0 Lap. 0.00 0 Lap. 0.00 3 Lap. ####### 3 Lap. 0.00 3 Dok ######### 3 Dok ##### 3 Dok ####### 3 Lap. 1,655,550.00 100 ##### 3 Lap. 1,655,550.00 100 100% 100 90% 100 100% sangat Tinggi Sanga t Tinggi sangat tinggi sangat tinggi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0% 0.00 0 0.00 ######## ###### ######### ##### ######## 5,404,876,638.00 100 ##### 100 100% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah gaji dan tunjangan ASN 0% ASN 0.00 0 0.00 50 ASN ####### 50 ASN ###### 50 ASN ######### 50 ASN ##### 50 ASN ####### 50 ASN 5,247,131,412.00 100 93% 50 ASN 5,247,131,412.00 100 100% Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah adminstrasi pelaksanaan tugas ASN 0% Thn 0.00 0 0.00 1 Thn ####### 1 Thn ###### 1 Thn ######### 1 Thn ##### 1 Thn ####### 1 Thn 71,664,138.00 100 99% 1 Thn 71,664,138.00 100 100% Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah penataan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 0% Thn 0.00 0 0.00 1 Thn ####### 1 Thn ###### 1 Thn ######### 1 Thn ##### 1 Thn ####### 1 Thn 21,753,450.00 100 100% 1 Thn 21,753,450.00 100 100% Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah koordinasi pelaksanaan akutansi SKPD 0% Thn 0.00 0 0.00 1 Thn ####### 1 Thn ###### 1 Thn ######### 1 Thn ##### 1 Thn ####### 1 Thn 57,167,238.00 100 99% 1 Thn 57,167,238.00 100 100% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD 0% Thn 0.00 0 0.00 1 Thn ####### 1 Thn ###### 1 Thn ######### 1 Thn ##### 1 Thn ####### 1 Thn 1,635,950.00 100 99% 1 Thn 1,635,950.00 100 100% Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan 0% Thn 0.00 0 0.00 1 Thn ######## 0 Thn 0.00 0 Thn 0.00 1 Thn 0.00 1 Thn ####### 1 Thn 2,486,300.00 100 78% 1 Thn 2,486,300.00 100 100% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD 0% Lap. 0.00 0 0.00 12 Lap. ####### 0 Lap. 0.00 6 Lap. ######### 9 Lap. ##### 12 Lap. ####### 12 Lap. 1,521,000.00 100 98% 6 Lap. 1,521,000.00 100 100% Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah pelaporan analisis prognosis realisasi anggaran 0% Lap. 0.00 0 0.00 1 Lap. ####### 0 Lap. 0.00 0 Lap. 0.00 1 Lap. 0.00 1 Lap. ####### 1 Lap. 1,517,150.00 100 98% 1 Lap. 1,517,150.00 100 100% 100 95% 100 100% Sangat Tinggi sangat tinggi Tinggi Sangat Tinggi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0% 0.00 0 0.00 ######## 0.00 ######### ##### ######## 60,747,700.00 66.67 ##### 66.67 66.67 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai 0% Thn 0.00 0 Thn 0.00 1 Thn ####### 1 Thn 0.00 1 Thn ######### 1 Thn ##### 1 Thn ####### 1 Thn 17,972,700.00 100 ##### 1 Thn 17,972,700.00 100 100% Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 0% Org 0.00 0 Org 0.00 50 Org ####### 50 Org 0.00 50 Org ######### 50 Org ##### 50 Org ####### 50 Org 42,775,000.00 100 ##### 50 Org 42,775,000.00 100 100% Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Sosialisasi peraturan perundang- undangan 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 1 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 0.00% 1 Keg. - 0 0.00% 67 67% 67 67% rendah renda h rendah rendah Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah 0% 0.00 0 0.00 ######## ###### ######### ##### ######## 242,951,765.00 100.00 ##### 242,951,765.00 100 100.00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 0% Thn 0.00 0 Thn 0.00 1 Thn ####### 1 Thn ###### 1 Thn ######### 1 Thn ##### 1 Thn ####### 1 Thn 28,001,750.00 100 ##### 1 Thn 28,001,750.00 100 100% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 0% Thn 0.00 0 Thn 0.00 1 Thn ######## 1 Thn 0.00 1 Thn ######### 1 Thn ##### 1 Thn ####### 1 Thn 8,380,000.00 100 ##### 1 Thn 8,380,000.00 100 100% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 0% Thn 0.00 0 Thn 0.00 1 Thn ####### 1 Thn ###### 1 Thn ######### 1 Thn ##### 1 Thn ####### 1 Thn 206,570,015.00 100 ##### 1 Thn 206,570,015.00 100 100% 100 100% 100 100%Sangat Tinggi Sanga t sangat tinggi sangat tinggi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0% 0.00 0 0.00 ######## 0.00 ######### ##### ######## 220,750,400.00 100.00 1 220,750,400.00 100.00 100.00 Pengadaan Mebel Jumlah mebel 0% Thn 0.00 0 Thn 0.00 1 Thn ####### 1 Thn 0.00 0 Thn 0.00 1 Thn ##### 1 Thn ####### 1 Thn 23,400,000.00 100 ##### 1 Thn 23,400,000.00 100 100% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin kainnya 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 1 Keg. ####### 1 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 1 Keg. ####### 1 Keg. 177,487,900.00 100 ##### 1 Keg. 177,487,900.00 100 100% Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0% Thn 0.00 0 Thn 0.00 1 Thn ####### 1 Thn 0.00 1 Thn ######### 1 Thn ##### 1 Thn ####### 1 Thn 19,862,500.00 100 ##### 1 Thn 19,862,500.00 100 100% 100 99% 100 33% sangat Tinggi Sanga t sangat tinggi sangat rendah Pengadaan Jasa Penunjanh Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Jasa Penunjanh Urusan Pemerintah Daerah 0% 0.00 0 0.00 ######## ###### ######### ##### ######## 103,842,803.00 100 96 103,842,803.00 100 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100% 100% Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja : Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja : 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja : Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja : 100% 100% 100% 100% 100% Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja : 100% 100% 100%100% 100% 100% 100% ,------- ------- No. Sasaran Program, Sub Kegiatan dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Unit Kerja SKPD Penanggung- jawab Ket. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017, 2018,2019,2020) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Tahun Triwulan 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA 11 12=(I,II,III,IV) 13=12/7x100% 14 = 6+12 15=14/5x100%5 6 7 8 9 10 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jasa surat menyurat 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 1 Keg. ####### 1 Keg. ###### 1 Keg. ######### 1 Keg. ##### 1 Keg. ####### 1 Keg. 42,203,388.00 100 98.76 1 Keg. 42,203,388.00 100 100% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 1 Keg. ######## 1 Keg. ###### 1 Keg. ######### 1 Keg. ##### 1 Keg. ####### 1 Keg. 19,436,027.00 100 91.20 1 Keg. 19,436,027.00 100 100% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah jasa pelayanan umum kantor 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 1 Keg. ######## 1 Keg. ###### 1 Keg. ######### 1 Keg. ##### 1 Keg. ####### 1 Keg. 42,203,388.00 100 98.76 1 Keg. 42,203,388.00 100 100% 100 96% 100 100%Sangat Tinggi Sanga t Sangat tinggi Sangat TinggiPemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0% 0.00 0 0.00 ######## ###### ######### ##### ######## 195,722,741.00 100 91.98 183,872,835.24 100 100 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeilharaan,pajak dan perizinan kendis operasional 0% Thn 0.00 0 Thn 0.00 1 Thn ####### 1 Thn ###### 1 Thn ######### 1 Thn ##### 1 Thn ####### 1 Thn 183,872,741.00 100 89.73 1 Thn 183,872,741.00 100 100% Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 0% Thn 0.00 0 Thn 0.00 1 Thn ####### 0 Thn 0.00 0 Thn 0.00 0 Thn 0.00 1 Thn ####### 1 Thn 11,850,000.00 100 94.24 1 Thn 94.24 100 100% 100 ##### 100 100.00% sangat Tinggi Sanga t sangat tinggi sangat tinggi PROGRAM PENATAAN DESA Presentasi Desa yang difasilitasi dalam penataan desa 0.00 0 0.00 ######## 0.00 0.00 ##### ######## 59,822,400.00 100 9970% 59,822,400.00 100 100% Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat Jumlah Kegiatan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat 1 Keg. 0.00 1 Keg. 0.00 1 Keg. ######## 1 Keg. 0.00 1 Keg. 0.00 1 Keg. ##### 1 Keg. ######## 1 Keg. 59,822,400.00 100 9970 1 Keg. 59,822,400.00 100 100 Indentifikasi, Iventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Humum Adat dan Desa Adat yang menjadi Jumlah Desa Adat yang diIdetifikasi 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 0% 0 Keg. - 0 0.00% Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 1 Keg. ######## 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 1 Keg. ##### 1 Keg. ####### 1 Keg. 59,822,400.00 1 99.70 1 Keg. 59,822,400.00 100 100.00% Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa Jumlah Desa yang diFasilitasi melalui Kegiatan Sosialisasi di Tingkat Kabupaten/Kota dan Desa 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 0% 0 Keg. - 0 0.00% Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa Jumlah Desa yang diberi Bantuan Sarana dan Prasarana (Desa Online) 0% Desa 0.00 0 Desa 0.00 2 Desa 0.00 0 Desa 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 0% 0 Desa - 0 0.00% 100 100% 25 25.00% sangat Tinggi Sanga t Sangat rendah Sangat rendah PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kerjasama Desa 0% 0.00 0 0.00 ######## 0.00 ######### ##### ######## 68,136,750.00 100 ##### 68,136,750.00 100 100% Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 1 Keg. ######## 1 Keg. 0.00 1 Keg. ######### 1 Keg. ##### 1 Keg. ######## 1 Keg. 68,136,750.00 10000 99.21 1 Keg. 68,136,750.00 100 100 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa 0% Desa 0.00 0 Desa 0.00 2 Desa ####### 2 Desa 0.00 2 Desa ######### 2 Desa ##### 2 Desa ####### 2 Desa 68,136,750.00 100 99.21 2 Desa 68,136,750.00 100 100.00% Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 1 Keg. 0.00 1 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 0% 1 Keg. - 0 0.00% Fasilitasi Pembangunan Kawasan perdesaan Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Perdesaan 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 0% 0 Keg. - 0 0.00% 100 100% 100 100% Sangat Tinggi sangat tinggi sangat tinggi sangat rendah PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa 0% 0.00 0 0.00 ######## ###### ######### ##### ######## 266,320,228.00 60 53.26 266,320,228.00 60 40 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 5 Keg. ######## 5 Keg. ###### 5 Keg. ######### 5 Keg. ##### 5 Keg. ######## 5 Keg. 266,320,228.00 60.00 ##### 5 Keg. 266,320,228.00 60.00 40 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 0.00 0 Keg. - 0 0.00% Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa Jumlah Kegiatan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 0.00 0 Keg. - 0 0.00% Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 0.00 0 Keg. - 0 0.00% Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 1 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 0.00 1 Keg. - 0 0.00% Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa 0% Desa 0.00 0 Desa 0.00 36 Desa ####### 0 Desa 0.00 0 Desa 0.00 36 Desa 0.00 36 Desa ####### 36 Desa 0.00 100 0.00 36 Desa - 100 0.00% 6.64% 100% 6.64% 100% 22.70% 100% . 22,7 %22,7 % 22.70% 100%100% 22,7 % 100% 6.64%0% 100% 100% 6.64% 6.64% 100% Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja : 100% 6.64% 100% 100% 6.64% 100% 22,7 % Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja : Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja : 22.70% 100% ,------- ------- No. Sasaran Program, Sub Kegiatan dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Unit Kerja SKPD Penanggung- jawab Ket. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017, 2018,2019,2020) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Tahun Triwulan 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA 11 12=(I,II,III,IV) 13=12/7x100% 14 = 6+12 15=14/5x100%5 6 7 8 9 10Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah desa yang difasilitasi Pengelolaan Aset Desa 0% Desa 0.00 0 Desa 0.00 0 Desa 0.00 0 Desa 0.00 0 Desa 0.00 0 Desa 0.00 0 Desa 0.00 0 Desa 0.00 0 0.00 0 Desa - 0 0.00% Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 0.00 0 Keg. - 0 0.00% Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Pelaksanaan Penilaian Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 1 Keg. ####### 1 Keg. 0.00 1 Keg. ######### 1 Keg. ##### 1 Keg. ####### 1 Keg. 233,218,278.00 100 ##### 1 Keg. 233,218,278.00 100 100.00% Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengikuti Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan 0% Operat or Desa 0.00 0 Operat or Desa 0.00 150 Operator Desa ####### 150 Operat or Desa ###### 150 Operator Desa ######### 150 Operato r Desa ##### 150 Operat or Desa ####### ## Operator Desa 33,101,950.00 100 ##### 150 Operator Desa 33,101,950.00 100 100.00% Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 0.00 0 Keg. - 0 0.00% Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD Yang Mendapatkan Pembinaan Peningkatan Kapasitas 0% Anggo ta BPD 0.00 0 Anggot a BPD 0.00 0 Anggota BPD 0.00 0 Anggot a BPD 0.00 0 Anggota BPD 0.00 0 Anggota BPD 0.00 0 Anggot a BPD 0.00 0 Anggota BPD 0.00 0 0.00 0 Anggota BPD - 0 0.00% Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis Jumlah Kegiatan Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 0.00 0 Keg. - 0 0.00% Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa Jumlah Kegiatan terkait Koordinasi Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 0.00 0 Keg. - 0 0.00% Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 0.00 0 Keg. - 0 0.00% Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama Antar Desa Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama Antar Desa 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 0.00 0 Keg. - 0 0.00% Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Kegiatan Fasilitasi terkait Penetapan dan Penegasan Batas Desa 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 0.00 0 Keg. - 0 0.00% Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 0.00 0 Keg. - 0 0.00% Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Jumlah Kepala Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 0% Kades 0.00 0 Kades 0.00 0 Kades 0.00 0 Kades 0.00 0 Kades 0.00 0 Kades 0.00 0 Kades 0.00 0 Kades 0.00 0 0.00 0 Kades - 0 0.00% Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jumlah Ketuan BPD yang mendapatkan Fasilitasi Peran dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 0% Ketua BPD 0.00 0 Ketua BPD 0.00 0 Ketua BPD 0.00 0 Ketua BPD 0.00 0 Ketua BPD 0.00 0 Ketua BPD 0.00 0 Ketua BPD 0.00 0 Ketua BPD 0.00 0 0.00 0 Ketua BPD - 0 0.00% Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa 1). Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa; 2). Jumlah Inovasi Desa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 - 0 0.00% Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 1 Keg. 0.00 1 Keg. 0.00 1 Keg. 0.00 1 Keg. 0.00 1 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 0.00 0 Keg. - 0 0.00% Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 0.00 0 Keg. - 0 0.00% 60 53% 60 40% rendah renda h rendah Sangat rendah PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum 0% 0.00 0 0.00 ######## ###### ######### ##### ######## 4,729,526,918.00 100 98.72 100 100% Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 6 Keg. ######## 6 Keg. ###### 6 Keg. ######### 6 Keg. ##### 6 Keg. ######## 6 Keg. 4,729,526,918.00 100 97.52 6 Keg. 4,729,526,918.00 100 100.00% Identifikasi dan Iventarisasi Masyarakat Adat Jumlah Kegiatan Koordinasi terkait Identifikasi dan Iventarisasi Masyarakat Adat 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 0% 0 Keg. - 0 0.00% Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 4 Keg. ####### 0 Keg. 0.00 4 Keg. ######### 4 Keg. ##### 4 Keg. ####### 4 Keg. 1,904,548,100.00 100 99.04 4 Keg. 1,904,548,100.00 100 100.00% 66,6 % 1). 0 Kegiatan; 2). 0 Inovasi Desa 0 1). 0 Kegiatan; 2). 0 Inovasi Desa 1). 0 Kegiatan; 2). 0 Inovasi Desa 66,6 % 66,6 % 1). 0 Kegiatan; 2). 0 Inovasi Desa 1). 0 Kegiatan; 2). 0 Inovasi Desa 1). 0 Kegiatan; 2). 0 Inovasi Desa 1). 0 Kegiatan; 2). 0 Inovasi Desa 66,6 % 1). 0 Kegiatan; 2). 0 Inovasi Desa 66,6 % 1). 0 Kegiatan; 2). 0 Inovasi Desa 66,6 %66,6 % ,------- ------- No. Sasaran Program, Sub Kegiatan dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Unit Kerja SKPD Penanggung- jawab Ket. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017, 2018,2019,2020) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Tahun Triwulan 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA 11 12=(I,II,III,IV) 13=12/7x100% 14 = 6+12 15=14/5x100%5 6 7 8 9 10Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 16 Keg. ####### 0 Keg. 0.00 16 Keg. ######### 16 Keg. ##### 16 Keg. ####### 16 Keg. 1,517,475,950.00 100 96.32 16 Keg. 1,517,475,950.00 100 100.00% Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 0% 0 Keg. - 0 0.00% Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 3 Keg. ####### 3 Keg. ###### 3 Keg. ######### 3 Keg. ##### 3 Keg. ####### 3 Keg. 322,455,968.00 100 99.60 3 Keg. 322,455,968.00 100 100.00% Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 2 Keg. ####### 0 Keg. 0.00 2 Keg. ######### 2 Keg. ##### 2 Keg. ####### 2 Keg. 178,357,450.00 100 99.88 2 Keg. 178,357,450.00 100 100.00% Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 2 Keg. ####### 0 Keg. 0.00 2 Keg. ######### 2 Keg. ##### 2 Keg. ####### 2 Keg. 89,798,450.00 100 99.94 2 Keg. 89,798,450.00 100 100.00% Fasilitasi Penyelanggaraan Kententraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelanggaraan Kententraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 0 0% 0 Keg. - 0 0.00% Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 0% Keg. 0.00 0 Keg. 0.00 5 Keg. ####### 5 Keg. ###### 5 Keg. ######### 5 Keg. ##### 5 Keg. ####### 5 Keg. 716,891,000.00 100 90.33 5 Keg. 716,891,000.00 100 100.00% 100 ##### 100 100.00% Sangat Tinggi sangat tinggi sangat tinggi Sangat Tinggi 33,800,279,954.00 18,276,475,046.00 ######## - - - - - 19,013,306,674.00 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 1 SD 14 PROGRAM 0 0.00% 44.785 42.08% Rapat koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Jumlah peserta yang difasilitasi dalam Rakor 12 Kab./K ota 150,000,000.00 12 Kab./K ota 7,119,400.00 12 Kab./Kot a - 0 Kab./K ota 0.00 0 0.00 0 Kab./Kota - 12 Kab./Kot a 7,119,400.00 4.75% sangat rendah sangat sangat rendah sangat rendah - - ############# ########## ############# ######## - 1 1 , 3 7 1 , 7 2 8 , 5 9 3 . 0 0 1 , 8 0 5 , 0 6 0 , 1 8 8 . 0 0 TOTAL R ATA-R ATA CAP AI AN K I NER JA D AN ANGGAR AN D AR I SEL UR UH P R OGR AM 1 SD 5 P R OGR AM 9 1 . 0 5 8 8 . 6 1 9 1 . 0 4 6 8 7 % san gat t in ggiTin ggiSan gat t in ggi Tin ggi R at a-r at a Cap aian K in er j a P er in gk at K in er j a (% ) R at a-r at a Cap aian K in er j a P er in gk at K in er j a : Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja : Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja : Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja (% ) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 15) Terwujudnya Program pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa; antara lain Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa, medorong program dan kegiatan pembangunan desa secara P R ED I K AT K I NER JA D AR I SEL UR UH P R OGR AM (P R OGR AM 1 S/D P R OGR AM 1 5 ) ,------- --------- I I Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang Mengacu pada Sasaran RKPD Provinsi: 1 Meningkatnya infrastruktur dan konektifitas perhubungan yang memadai 16 17 RP RP RP RP RP RP RP RP K RP RP K RP (Permendagri Nomor 90/2019) Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola PemerintahanPROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI INDEKS NILAI LKIP PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN DAERAH RATA-RATA MINIMUM B 86,246,754,035 332 15,746,317,386 3,495,413,716 4,347,022,045 3,270,025,639 2,973,111,316 175 14,578,702,716 53% 93% 175 14,578,702,716 17% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40 51,623,372 8 3,824,684 3 920,800 - 1,146,400 1 802,800 2 950,600 6 3,820,600 75% 100% 6 3,820,600 15% 7% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen 10,252,184 2 Dokumen 1,973,592 1 Dokumen 920,800 Dokumen 307,200 Dokumen 307,200 1 Dokumen 435,600 2 Dokumen 1,970,800 100% 100% 2 Dokumen 1,970,800 20% 19% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD 10 Kegiatan 22,699,840 2 Kegiatan 515,060 1 Kegiatan Kegiatan Kegiatan 1 Kegiatan 515,000 2 Kegiatan 515,000 100% 100% 2 Kegiatan 515,000 20% 2% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD 10 Kegiatan 9,614,984 2 Kegiatan 0 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - 0% 0% - Kegiatan - 0% 0% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10 Kegiatan 9,056,364 2 Kegiatan 1,336,032 1 Kegiatan Kegiatan 839,200 1 Kegiatan 495,600 Kegiatan - 2 Kegiatan 1,334,800 100% 100% 2 Kegiatan 1,334,800 20% 15% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 188 71,207,036,487 34 14,241,407,297 13,260,872,635 9 3,223,594,599 8 3,789,738,008 8 2,775,814,767 - 2,307,953,064 25 12,097,100,438 74% 91% 25 - 12,097,100,438 13% 17% Penyediaan Gaji dan Tunjangan 70 Bulan 69,947,405,702 14 Bulan 13,019,580,492 3 Bulan 3,177,129,485 3 Bulan 3,737,096,357 3 Bulan 2,730,514,053 Bulan 2,215,222,050 12 Bulan 11,859,961,945 86% 91% 12 Bulan 11,859,961,945 17% 17% Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 60 Bulan 1,012,819,662 12 Bulan 238,643,791 3 Bulan 45,164,114 3 Bulan 52,056,451 3 Bulan 44,551,914 Bulan 92,731,014 12 Bulan 234,503,493 100% 98% 12 Bulan 234,503,493 20% 23% Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 6 Kegiatan 78,812,500 - Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10 Kegiatan 24,471,716 2 Kegiatan 1,549,838 1 Kegiatan 799,800 Kegiatan Kegiatan 748,800 Kegiatan 2 Kegiatan 1,548,600 100% 100% 2 Kegiatan 1,548,600 20% 6% Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan pemeriksaan 8 Kegiatan 47,287,500 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 30 Dokumen 33,189,406 6 Dokumen 1,098,514 2 Dokumen 501,200 2 Dokumen 585,200 2 Dokumen Dokumen 6 Dokumen 1,086,400 100% 99% 6 Dokumen 1,086,400 20% 3% Penyusunan Pelaporan dan Analisis prognosis Realisasi Anggaran 4 Dokumen 63,050,000 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen - Dokumen - - Dokumen - 0% 0% Admistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 160 421,275,410 12 84,255,082 11,186,480 3 - 2,144,000 3 1,797,200 3 3,011,700 - 4,221,100 9 602,340 11,174,000 75% 100% 9 120,468 11,174,000 6% 3% Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 8 Dokumen 15,762,500 - - - - 0% 0% Pengamanan Barang Milik SKPD 16 Kegiatan 94,575,000 - - - - 0% 0% Koordinasi dan Penilaian Barang Milik daerah SKPD 12 Kegiatan 47,287,500 - - - - 0% 0% Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 8 Kegiatan 78,812,500 - - - - 0% 0% Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 40 Kegiatan 31,525,000 - - - - 0% 0% Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 60 Bulan 74,500,410 12 Bulan 11,186,480 3 Bulan 2,144,000 3 Bulan 1,797,200 3 Bulan 3,011,700 Bulan 4,221,100 12 Bulan 11,174,000 100% 100% 12 Bulan 11,174,000 20% 15% Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 16 Bulan 78,812,500 - - - - 0% 0% Admistrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 72 102,456,250 - - - - - - - - - - - - 0% 0% Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 4 Dokumen 15,762,500 Dokumen - Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen - Dokumen - - Dokumen - 0% 0% Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah 4 Kegiatan 7,881,250 Kegiatan - Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0% Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Retribusi Daerah 4 Kegiatan 15,762,500 Kegiatan - Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0% Pendataan dan pendaftaran Objek Retribusi Daerah 8 Kegiatan 47,287,500 Kegiatan - Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0% Pengolahan Data Retribusi Daerah 48 Bulan 6,305,000 Bulan - Bulan Bulan Bulan Bulan - Bulan - - Bulan - 0% 0% Penetapan wajib Retribusi Daerah 4 Kegiatan 9,457,500 Kegiatan - Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1,000 1,542,079,988 188 208,906,746 3 - 14,566,788 3 143,547,832 3 33,844,437 3 28,709,566 16,406,357 12 6,768,887 208,365,414 6% 100% 12 1,353,777 208,365,414 1% 14% Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 4 Kegiatan 78,812,500 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0% Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 875 Steel 680,130,000 175 Steel 128,513,275 Steel 170 Steel 128,513,275 Steel Steel 170 Steel 128,513,275 97% 100% 170 Steel 128,513,275 19% 19% Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 60 Bulan 336,787,526 12 Bulan 62,291,586 3 Bulan 14,566,788 3 Bulan 15,034,557 3 Bulan 16,208,137 Bulan 16,406,357 12 Bulan 62,215,839 100% 100% 12 Bulan 62,215,839 20% 18% Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 8 Kegiatan 31,525,000 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0% Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai 36 Kegiatan 47,287,500 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0% Pemindahan Tugas ASN 4 Dokumen 6,305,000 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen - Dokumen - - Dokumen - 0% 0% Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi 4 Kegiatan 110,337,500 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0% Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Kegiatan 93,269,962 1 Kegiatan 18,101,885 Kegiatan Kegiatan 1 Kegiatan 17,636,300 Kegiatan 1 Kegiatan 17,636,300 100% 97% 1 Kegiatan 17,636,300 20% 19% Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan 4 Kegiatan 157,625,000 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0% Administrasi Umum Perangkat Daerah 315 1,598,572,577 - 24 319,714,515 184,948,205 6 - 11,598,900 6 77,452,689 9 54,609,000 3 15,490,538 41,205,000 24 10,921,800 184,865,589 100% 100% 24 2,184,360 184,865,589 8% 12% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 10 Kegiatan 1,903,977 - - - - 0% 0% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100 Unit 6,228,750 - - - - 0% 0% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5 Unit 17,762,500 - - - - 0% 0% Penyediaan bahan logistic kantor 10 Kegiatan 9,381,250 - - - - 0% 0% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60 Bulan 195,981,738 12 Kegiatan 15,670,470 3 Kegiatan 3 Kegiatan 7,825,000 6 Kegiatan 7,832,500 Kegiatan 12 Kegiatan 15,657,500 12 Kegiatan 15,657,500 20% 8% Penyediaan bahan bacaan dan peraturan peundang undangan 5 Kegiatan 16,762,500 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0% Penyediaan bahan/materil 5 Kegiatan 19,838,750 - - - - 0% 0% Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 60 Bulan 1,308,798,112 12 Bulan 169,277,735 3 Bulan 11,598,900 3 Bulan 69,627,689 3 Bulan 46,776,500 3 Bulan 41,205,000 12 Bulan 169,208,089 100% 100% 12 Bulan 169,208,089 20% 13% Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasisi elektronik pada SKPD 60 Bulan 21,915,000 - - - - 0% 0% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 77 2,587,022,727 1 517,404,545 493,130,000 - - - - 1 - - 1 - 493,130,000 100% 100% 1 - 493,130,000 1% 19% KK K Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA 15 = 14 / 5 x 100% KETPENANGGUNG JAWAB 13 = 12/7X100% Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (triwulan IV) 14 = 6 + 12 Triwulan IV 11 K Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) 12 = 8 + 9 + 10 + 11 Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 K Triwulan II 9 K 4 5 Triwulan III 10 K Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Base Line Tahun 2021) 6 Target Kinerja dan Anggaran (Perubahan) Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) 7 K Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATANSasaranNO Triwulan I 1 2 3 PERANGKAT DAERAH: DINAS PERHUBUNGAN DAERAH TAHUN 2021 Tabel. E 55 8 K 16 17 RP RP RP RP RP RP RP RP K RP RP K RPKK K Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA 15 = 14 / 5 x 100% KETPENANGGUNG JAWAB 13 = 12/7X100% Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (triwulan IV) 14 = 6 + 12 Triwulan IV 11 K Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) 12 = 8 + 9 + 10 + 11 Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 K Triwulan II 9 K 4 5 Triwulan III 10 K Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Base Line Tahun 2021) 6 Target Kinerja dan Anggaran (Perubahan) Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) 7 K Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATANSasaranNO Triwulan I 1 2 3 8 K Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Dinas Jabatan 12 Unit 378,300,000 - - - - 0% 0% Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1 Unit 1,036,200,000 1 Unit 493,130,000 Unit Unit 1 Unit 493,130,000 Unit 1 Unit 493,130,000 100% 100% 1 Unit 493,130,000 100% 48% Pengadaan Mebel 5 Unit 84,812,500 - - - - 0% 0% Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya 45 Unit 493,647,727 - - - - 0% 0% Pengadaan Aset tetap lainnya 8 Buah 78,812,500 - - - - 0% 0% Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya 4 Gedung 315,250,000 - - - - 0% 0% Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya 1 Unit 100,000,000 - - - - 0% 0% Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya 1 Unit 100,000,000 - - - - 0% 0% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 190 4,943,588,268 36 988,717,654 947,163,859 9 - 185,014,552 20 208,825,105 20 243,754,061 20 41,765,021 306,431,394 69 48,750,812 944,025,112 192% 100% 69 9,750,162 944,025,112 36% 19% Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60 Bulan 244,845,310 12 Bulan 42,335,687 3 Bulan 10,383,957 3 Bulan 11,037,981 3 Bulan 10,509,621 3 Bulan 10,367,402 12 Bulan 42,298,961 100% 100% 12 Bulan 42,298,961 20% 17% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik 60 Bulan 1,907,876,000 12 Bulan 340,733,566 3 Bulan 45,507,323 3 Bulan 54,578,611 3 Bulan 94,662,721 3 Bulan 145,948,606 12 Bulan 340,697,261 100% 100% 12 Bulan 340,697,261 20% 18% Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 10 Bulan 16,610,000 Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan - Bulan - - Bulan - 0% 0% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 60 Bulan 2,774,256,958 12 Bulan 564,094,606 3 Bulan 129,123,272 3 Bulan 143,208,513 3 Bulan 138,581,719 3 Bulan 150,115,386 12 Bulan 561,028,890 100% 99% 12 Bulan 561,028,890 20% 20% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 210 3,793,098,957 29 758,619,791 636,284,777 8 - 57,574,077 7 124,514,811 7 158,188,874 7 24,902,962 295,943,801 29 31,637,775 636,221,563 100% 100% 29 6,327,555 636,221,563 14% 17% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan atau Jabatan 60 Bulan 78,812,500 Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan - Bulan - - Bulan - 0% 0% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 60 Bulan 2,536,469,305 12 Bulan 340,183,091 3 Bulan 33,339,752 3 Bulan 92,790,417 3 Bulan 129,874,792 3 Bulan 84,146,801 12 Bulan 340,151,762 100% 100% 12 Bulan 340,151,762 20% 13% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20 Bulan 233,015,000 4 Bulan 42,000,000 1 Bulan 1 Bulan 3,122,124 1 Bulan 28,314,082 1 Bulan 10,540,000 4 Bulan 41,976,206 100% 100% 4 Bulan 41,976,206 20% 18% Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 65 Gedung/Bula 857,989,652 13 Gedung/Bulan 254,101,686 4 Gedung/Bulan 24,234,325 3 Gedung/Bulan 28,602,270 3 Gedung/Bulan 3 Gedung/Bulan 201,257,000 13 Gedung/Bulan 254,093,595 100% 100% 13 Gedung/Bulan 254,093,595 20% 30% Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5 Kegiatan 86,812,500 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0% 103% 113% 13% 15% sangat tinggi sangat rendah sangat rendah MENINGKATNYAINFRASTRUKTUR DANKONEKTIFITAS PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Rasio Konektifitas di Jalan Provinsi 77,269 11,279,268,592 15,130 7,671,799,812 61 1,912,447,847 165,003,111 117,729,521 4,716,394,839 61 6,911,575,318 0% 90% 61 6,911,575,318 0% 61% Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 27 94,575,000 - - - - - - - 0% 0% Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Jumlah Dokumen Perencanaan 4 Kegiatan 31,525,000 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0% Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Jumlah Kegiatan Sosialisasi Rencana Induk LLAJ 7 Kegiatan 15,762,500 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0% Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Monitoring dan Evaluasi Rencana Induk LLAJ 16 Kab/Kota 47,287,500 Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota - Kab/Kota - - Kab/Kota - 0% 0% Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 74,588 2,418,700,000 14,914 3,072,900,000 - - - - - - 1,000 2,916,559,174 1,000 2,916,559,174 7% 95% 1,000 2,916,559,174 1% 121% Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi 16 Unit - Unit Unit Unit Unit Unit - Unit - - Unit - 0% Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 3,186 Rambu Lalin 2,418,700,000 637 Rambu Lalin 3,072,900,000 Rambu Lalin Rambu Lalin Rambu Lalin 1,000 Rambu Lalin 2,916,559,174 1,000 Rambu Lalin 2,916,559,174 157% 95% 1,000 Rambu Lalin 2,916,559,174 31% 121% 584 Rambu Zefron - 117 Rambu Zefron - Rambu Zefron Rambu Zefron Rambu Zefron Rambu Zefron - Rambu Zefron - 0% - Rambu Zefron - 0% 20,265 Pagar Pengaman Jalan - 4,053 Pagar Pengaman Jalan - Pagar Pengaman Jalan Pagar Pengaman Jalan Pagar Pengaman Jalan Pagar Pengaman Jalan - Pagar Pengaman Jalan - 0% - Pagar Pengaman Jalan - 0% 40 Cermin Cekung - 8 Cermin Cekung - Cermin Cekung Cermin Cekung Cermin Cekung Cermin Cekung - Cermin Cekung - 0% - Cermin Cekung - 0% 65 RPPJ - 13 RPPJ - RPPJ RPPJ RPPJ RPPJ - RPPJ - 0% - RPPJ - 0% 5,240 Deliniator - 1,048 Deliniator - Deliniator Deliniator Deliniator Deliniator - Deliniator - 0% - Deliniator - 0% 43,968 Marka Jalan - 8,794 Marka Jalan - Marka Jalan Marka Jalan Marka Jalan Marka Jalan - Marka Jalan - 0% - Marka Jalan - 0% 1,213 Paku Jalan - 243 Paku Jalan - Paku Jalan Paku Jalan Paku Jalan Paku Jalan - Paku Jalan - 0% - Paku Jalan - 0% 11 Warning Ligth - 2 Warning Ligth - Warning Ligth Warning Ligth Warning Ligth Warning Ligth - Warning Ligth - 0% - Warning Ligth - 0% Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Jalan - - - - - - - - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Lokasi Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Jalan - - - - - - - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B Jumlah terminal Tipe B 318 811,437,500 10 4,094,576,936 6 1,825,552,621 - - - - 3 1,668,945,420 9 3,494,498,041 90% 85% 9 3,494,498,041 3% 431% Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B Jumlah Dokumen Perencanaan 4 Dokumen 78,812,500 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen - Dokumen - - Dokumen - 0% 0% Pembangunan Gedung Terminal Jumlah Terminal Tipe B 1 Terminal 500,000,000 10 Terminal 4,094,576,936 6 Terminal 1,825,552,621 Terminal Terminal 3 Terminal 1,668,945,420 9 Terminal 3,494,498,041 90% 85% 9 Terminal 3,494,498,041 900% 699% Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal 3 Terminal 50,000,000 Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal - Terminal - - Terminal - 0% 0% Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan terminal 10 Terminal 25,000,000 Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal - Terminal - - Terminal - 0% 0% Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B Jumlah SDM yang tersertifikasi 300 Orang 157,625,000 Orang Orang Orang Orang Orang - Orang - - Orang - 0% 0% Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi Jumlah lokasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi 151 788,007,344 5 41,404,458 2 2,208,500 1 13,740,700 1 13,301,900 - 12,029,500 4 41,280,600 80% 100% 4 41,280,600 3% 5% Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi Jumlah lokasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan 42 Lokasi 31,525,000 Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi - Lokasi - - Lokasi - 0% 0% Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Lokasi Fasilitas Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 42 Lokasi 47,287,500 Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi - Lokasi - - Lokasi - 0% 0% Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi Jumlah lokasi Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Rekayasa 42 Lokasi 47,287,500 Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi - Lokasi - - Lokasi - 0% 0% Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Jumlah Pengawasan Kebijakan 15 Kab/Kota 326,880,263 3 Kab/Kota 40,545,910 1 Kab/Kota 1,355,200 1 Kab/Kota 13,740,700 1 Kab/Kota 13,301,900 Kab/Kota 12,029,500 3 Kab/Kota 40,427,300 100% 100% 3 Kab/Kota 40,427,300 20% 12% Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi Jumlah kegiatan Forum LLAJ di Jalan Provinsi 10 Kegiatan 335,027,081 2 Kegiatan 858,548 1 Kegiatan 853,300 Kegiatan Kegiatan Kegiatan 1 Kegiatan 853,300 50% 99% 1 Kegiatan 853,300 10% 0% Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi Jumlah Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi 103 189,150,000 - - - - - - - - 0% 0% Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja sangat tinggi -------------------------------------- -------------------------- 16 17 RP RP RP RP RP RP RP RP K RP RP K RPKK K Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA 15 = 14 / 5 x 100% KETPENANGGUNG JAWAB 13 = 12/7X100% Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (triwulan IV) 14 = 6 + 12 Triwulan IV 11 K Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) 12 = 8 + 9 + 10 + 11 Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 K Triwulan II 9 K 4 5 Triwulan III 10 K Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Base Line Tahun 2021) 6 Target Kinerja dan Anggaran (Perubahan) Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) 7 K Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATANSasaranNO Triwulan I 1 2 3 8 K Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin Jumlah Survey Andalalin 58 Rekomendasi 47,287,500 Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi Rekomendasi - Rekomendasi - - Rekomendasi - 0% 0% Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin Jumlah SDM Penilai Andalalin/Sertifikat 15 Orang 47,287,500 Orang Orang Orang Orang Orang - Orang - - Orang - 0% 0% Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Jumlah kegiatan Penilaian Andalin 20 Kegiatan 47,287,500 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0% Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin Jumlah kegiatan Pengawasan Lokasi Andalalin 10 Kegiatan 47,287,500 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0% Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan 270 4,247,143,110 15 52,595,607 4 10,654,157 3 10,771,002 3 10,334,292 1 20,602,364 11 52,361,815 73% 100% 11 52,361,815 4% 1% Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ Jumlah SDM Bersertifikasi 20 Orang 47,287,500 Orang Orang Orang Orang Orang - Orang - - Orang - 0% 0% Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Inspeksi dan Audit Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 50 Kegiatan 223,101,246 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0% Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal Jumlah Inspeksi dan Audit Pemantauan Terminal 50 Kegiatan 3,834,891,864 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0% Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi Jumlah kegiatan Pengawasan Angkutan Umum/Rampcek di Terminal 75 Kegiatan 63,050,000 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0% Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Jumlah kegiatan Pengawasan Angkutan Umum dan Barang di Jalan 75 Kegiatan 78,812,500 15 Kegiatan 52,595,607 4 Kegiatan 10,654,157 3 Kegiatan 10,771,002 3 Kegiatan 10,334,292 1 Kegiatan 20,602,364 11 Kegiatan 52,361,815 73% 100% 11 Kegiatan 52,361,815 15% 66% Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Kartu Pengawasan AKDP 810 94,575,000 - - - - - - 0% 0% Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Kartu Pengawasan AKDP 750 Kartu Pengawasan 47,287,500 Kartu Pengawasan Kartu Pengawasan Kartu Pengawasan Kartu Pengawasan Kartu Pengawasan - Kartu Pengawasan - - Kartu Pengawasan - 0% 0% Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi Jumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi 60 Kegiatan 47,287,500 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0% Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah kegiatan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 daerah Kab/Kota dalam 1 Provinsi 9 63,050,000 - - - - - - 0% 0% Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 31,525,000 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen - Dokumen - - Dokumen - 0% 0% Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kawasan Perkotaan 8 Kegiatan 31,525,000 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0% Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah 26 94,575,000 - - - - - - 0% 0% Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi Jumlah Peraturan Gubernur 2 Pergub 47,287,500 Pergub Pergub Pergub Pergub Pergub - Pergub - - Pergub - 0% 0% Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi Jumlah Sosialisasi Kebijakan Kawasan Perkotaan 24 Kegiatan 47,287,500 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0% Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 25 7,881,250 - - - - - - 0% 0% Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi Jumlah Peraturan Gubernur 1 Pergub 7,881,250 Pergub Pergub Pergub Pergub Pergub - Pergub - - Pergub - 0% 0% Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum 24 Kegiatan - Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% #DIV/0! Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - - - - - - - - Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi Jumlah Peraturan Gubernur 1 Pergub - Pergub Pergub Pergub Pergub Pergub - Pergub - - Pergub - 0% Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi 4 Kegiatan - Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 810 809,986,433 162 125,211,103 43 11,357,557 43 - 65,613,502 43 31,830,957 13 16,292,402 142 125,094,418 88% 100% 142 125,094,418 18% 15% Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Izin Trayek 750 Izin Trayek 224,357,894 150 Izin Trayek 42,341,005 40 Izin Trayek 10,711,557 40 Izin Trayek 10,785,102 40 Izin Trayek 10,383,957 10 Izin Trayek 10,367,402 130 Izin Trayek 42,248,018 87% 100% 130 Izin Trayek 42,248,018 17% 19% Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi Jumlah kegiatan Monitoring Evaluasi 60 Kegiatan 585,628,539 12 Kegiatan 82,870,098 3 Kegiatan 646,000 3 Kegiatan 54,828,400 3 Kegiatan 21,447,000 3 Kegiatan 5,925,000 12 Kegiatan 82,846,400 100% 100% 12 Kegiatan 82,846,400 20% 14% Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 120 1,510,187,955 24 285,111,708 6 62,675,012 6 74,877,907 6 62,262,372 6 81,965,979 24 281,781,270 100% 99% 24 281,781,270 20% 19% Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Izin operasi 100 Izin Operasi 1,300,259,524 20 Izin Operasi 259,973,651 5 Izin Operasi 62,353,212 5 Izin Operasi 61,915,507 5 Izin Operasi 61,409,772 5 Izin Operasi 70,965,979 20 Izin Operasi 256,644,470 100% 99% 20 Izin Operasi 256,644,470 20% 20% Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi Jumlah kegiatan Monitoring Evaluasi 20 Kegiatan 209,928,431 4 Kegiatan 25,138,057 1 Kegiatan 321,800 1 Kegiatan 12,962,400 1 Kegiatan 852,600 1 Kegiatan 11,000,000 4 Kegiatan 25,136,800 100% 100% 4 Kegiatan 25,136,800 20% 12% Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah dokumen Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan 12 150,000,000 - - - - - - - 0% 0% Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi Jumlah dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan 2 Dokumen 50,000,000 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen - Dokumen - - Dokumen - 0% 0% Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi Jumlah dokumen Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan 2 Dokumen 50,000,000 Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen - Dokumen - - Dokumen - 0% 0% Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi Jumlah kegiatan Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang 8 Kegiatan 50,000,000 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% 0% 88% 116% 10% 118% tinggi sangat rendah sangat tinggi Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja sangat tinggi -------------------------------------- -------------------------- 16 17 RP RP RP RP RP RP RP RP K RP RP K RPKK K Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA 15 = 14 / 5 x 100% KETPENANGGUNG JAWAB 13 = 12/7X100% Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (triwulan IV) 14 = 6 + 12 Triwulan IV 11 K Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) 12 = 8 + 9 + 10 + 11 Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 K Triwulan II 9 K 4 5 Triwulan III 10 K Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Base Line Tahun 2021) 6 Target Kinerja dan Anggaran (Perubahan) Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) 7 K Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATANSasaranNO Triwulan I 1 2 3 8 K MENINGKATNYAINFRASTRUKTUR DANKONEKTIFITAS PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN JUMLAH ARUS PENUMPANG ANGKUTAN UMUM 143 3,288,464,937 30 205,219,791 5 34,023,071 47,230,433 50,118,283 72,856,985 5 204,228,772 17% 100% 5 204,228,772 3% 6% Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi Jumlah Pertimbangan teknis Usaha Angkutan Laut dan Penunujang Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi 80 157,625,000 16 115,534,610 4 11,701,457 2 25,254,549 2 25,815,984 2 52,337,396 10 115,109,386 63% 100% 10 115,109,386 13% 73% Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Rekomendasi Pertimbangan Teknis 50 Pertek 78,812,500 10 Pertek 95,850,836 2 Pertek 10,984,757 1 Pertek 22,865,449 1 Pertek 20,865,984 1 Pertek 40,875,596 5 Pertek 95,591,786 50% 100% 5 Pertek 95,591,786 10% 121% Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan ijin usaha angkutan laut dan penunjang usaha angkutan laut 30 Kegiatan 78,812,500 6 Kegiatan 19,683,774 2 Kegiatan 716,700 1 Kegiatan 2,389,100 1 Kegiatan 4,950,000 1 Kegiatan 11,461,800 5 Kegiatan 19,517,600 83% 99% 5 Kegiatan 19,517,600 17% 25% Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional Jumlah pertimbangan teknis Usaha Angkutan Laut Pelayaran rakyat yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi (UU 23 Tahun 2014) 50 753,012,504 10 - - - - - - - - - 0% - - - 0% 0% Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Rekomendasi Pertimbangan Teknis 25 Pertek 597,692,720 5 - - - - - - - 0% - - - 0% 0% Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan ijin usaha Pelayaran Rakyat 25 Kegiatan 155,319,784 5 31,063,957 - - - - - - - 0% - - - 0% 0% Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan Jumlah Pertimbangan Teknis ijin pengoperasian Kapal Penyeberangan (Permenhub No. 104 Tahun 2017) 13 157,625,000 3 89,685,181 1 - 22,321,614 1 21,975,884 1 24,302,299 - 20,519,589 3 4,860,460 89,119,386 115% 99% 3 972,092 89,119,386 23% 57% Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan 10 Pertek 78,812,500 2 Pertek 84,400,678 1 Pertek 21,340,614 1 Pertek 21,257,584 - Pertek 20,718,899 Pertek 20,519,589 2 Pertek 83,836,686 100% 99% 2 Pertek 83,836,686 20% 106% Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi Jumlah Operator Kapal ASDP Pengawasan Izin Usaha ASDP (Permenhub No. 104 Tahun 2017) 3 Operator Kapal ASDP 78,812,500 1 Operator Kapal ASDP 5,284,503 Operator Kapal ASDP 981,000 Operator Kapal ASDP 718,300 1 Operator Kapal ASDP 3,583,400 Operator Kapal ASDP 1 Operator Kapal ASDP 5,282,700 167% 100% 1 Operator Kapal ASDP 5,282,700 33% 7% Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi - 7,881,250 - - - - - - - - - - - - - 0% Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi Sistem Informasi Penyeberangan Sulawesi Utara (Pergub No. 65 Tahun 2016) 7,881,250 - - - - - - - - - - - 0% Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Sistem Informasi Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani - 294,575,000 1 - - - - - - - - - 0% - - - 0% Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Sistem Informasi Penyeberangan Sulawesi Utara (Pergub No. 65 Tahun 2016) 215,762,500 - - - - - 0% Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Jumlah Operator Kapal ASDP Pengawasan Lintas ASDP (Permenub No. 104 Tahun 2017 78,812,500 - 1 Kegiatan - Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan - Kegiatan - - Kegiatan - 0% Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas Jumlah pertimbangan teknis Usaha Jasa terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan 0 618916183.9 0 - - - - 0% Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Rekomendasi Pertimbangan Teknis 565848680 - - - - 0% Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan ijin Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan 53067503.93 - - - - 0% Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Jumlah Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan - 141,862,500 - - - - - - 0% Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi (Permenhub No. 104 Tahun 2017) 47,287,500 - - - - 0% Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota Sistem Informasi Penyeberangan Sulawesi Utara (Pergub No. 65 Tahun 2016) 47,287,500 - - - - 0% Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koordinasi dan Pengawasan Tarif Angkutan Pelabuhan Penyeberangan (Permenub No. 104 Tahun 2017 47,287,500 - - - - 0% -------------------------------------- -------------------------- 16 17 RP RP RP RP RP RP RP RP K RP RP K RPKK K Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA 15 = 14 / 5 x 100% KETPENANGGUNG JAWAB 13 = 12/7X100% Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (triwulan IV) 14 = 6 + 12 Triwulan IV 11 K Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) 12 = 8 + 9 + 10 + 11 Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 K Triwulan II 9 K 4 5 Triwulan III 10 K Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Base Line Tahun 2021) 6 Target Kinerja dan Anggaran (Perubahan) Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) 7 K Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATANSasaranNO Triwulan I 1 2 3 8 K Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional Jumlah kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan - 236,437,500 - - - - - - 0% Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional jumlah Studi Rencana Induk Pelabuhan Regional di Prov.Sulut 78,812,500 - - - - 0% Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional Jumlah Sosialisasi Rencana induk Pelabuhan, Sosialisasi Keselamatan Pelayaran 78,812,500 - - - - 0% Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional Monitoring dan Evaluasi Pelabuhan Regional di Prov.Sulut 78,812,500 - - - - 0% Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional - 315,250,000 - - - - - - 0% Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional Jumlah Pertek 78,812,500 - - - - 0% Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional Jumlah Pengembangan Pelabuhan Regional 78,812,500 - - - - 0% Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Pelabuhan Regional 78,812,500 - - - - 0% Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional Monitoring dan Evaluasi Pelabuhan Regional di Prov.Sulut 78,812,500 - - - - 0% Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional Jumlah Pertimbangan teknis Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional (UU 23 - 226,980,000 - - - - - - 0% Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Pertek 37,830,000 - - - - 0% Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional Monitoring dan Evaluasi Pelabuhan Regional di Prov.Sulut 189,150,000 - - - - 0% Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional - 126,100,000 - - - - - 0% Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional 63,050,000 - - - - 0% Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Monitoring dan Evaluasi Pelabuhan Regional di Prov.Sulut 63,050,000 - - - - 0% Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Jumlah Pertek Pekerjaan Pengerukan (UU 23 Tahun 2014) - 31,525,000 - - - - - 0% Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Pertimbangan Teknis 15,762,500 - - - - 0% Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Monitoring dan Evaluasi Pelabuhan Regional di Prov.Sulut 15,762,500 - - - - 0% Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Jumlah Pertek Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional - 15,762,500 - - - - - 0% Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Pertimbangan Teknis 7,881,250 - - - - 0% Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional Monitoring dan Evaluasi Pelabuhan Regional di Prov.Sulut 7,881,250 - - - - 0% Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional Jumlah Pertimbangan teknis Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional - 204,912,500 - - - - - 0% Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Pertimbangan Teknis 47,287,500 - - - - 0% Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regionalt 157,625,000 - - - - 0% 59% 66% 12% 43% rendah sangat rendah sangat rendah Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja sedang -------------------------------------- -------------------------- 16 17 RP RP RP RP RP RP RP RP K RP RP K RPKK K Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA 15 = 14 / 5 x 100% KETPENANGGUNG JAWAB 13 = 12/7X100% Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (triwulan IV) 14 = 6 + 12 Triwulan IV 11 K Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) 12 = 8 + 9 + 10 + 11 Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 K Triwulan II 9 K 4 5 Triwulan III 10 K Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Base Line Tahun 2021) 6 Target Kinerja dan Anggaran (Perubahan) Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) 7 K Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATANSasaranNO Triwulan I 1 2 3 8 K MENINGKATNYAINFRASTRUKTUR DANKONEKTIFITAS PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN Jumlah Kegiatan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi di Kab/Kota 2 392,531,364 2 59,697,682 1 - 821,300 20,295,600 23,799,300 14,734,300 1 4,759,860 59,650,500 50% 100% 1 951,972 59,650,500 50% 15% Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian Jumlah Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian (UU 23 tahun 2007) 1 245,399,498 1 33,419,249 1 821,300 - 3,186,500 - 15,099,300 - 14,265,200 1 3,019,860 33,372,300 100% 100% 1 603,972 33,372,300 100% 14% Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Jumlah dokumen Rencana Induk Perkeretaapian - - - - - - - - - - - - - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Jumlah Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian 1 245,399,498 1 Kegiatan 33,419,249 1 Kegiatan 821,300 Kegiatan 3,186,500 Kegiatan 15,099,300 Kegiatan 14,265,200 1 Kegiatan 33,372,300 100% 100% 1 Kegiatan 33,372,300 100% 14% Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian Monitoring dan evaluasi - - - - - - - - - - - - - Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Jumlah kegiatan Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Rekomendasi teknis - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian - - - - - - - - - - - - - Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah kegiatan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api (UU 23 Tahun 2007) 1 147,131,866 1 26,278,433 - - 1 17,109,100 - 8,700,000 - 469,100 1 26,278,200 100% 100% 1 26,278,200 100% 18% Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi Jumlah kegiatan Rumusan kebijakan - - - - - - - - - - - - - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi Jumlah kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba 1 147,131,866 1 Kegiatan 26,278,433 Kegiatan 1 Kegiatan 17,109,100 Kegiatan 8,700,000 Kegiatan 469,100 1 Kegiatan 26,278,200 100% 100% 1 Kegiatan 26,278,200 100% 18% Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi Jumlah kegiatan Penetapan Kelas Stasiun Kereta Api (UU 23 Tahun 2007) - - - - - - - - - - - - Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi Jumlah kegiatan Rumusan kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun - - - - - - - - - - - - Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah kegiatan penerbitan Izin Operasi sarana perkeretaapian (UU 23 tahun 2007) - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Pertimbangan Teknis - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi Monitoring dan Evaluasi - - - - - - - - - - - - - Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi Jumlah kegiatan Penetapan Jaringan (UU 23 tahun 2007) - - - - - - - - - - - - Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi Jumlah kegiatan Rumusan Kebijakan Penetapan jaringan - - - - - - - - - - - - - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi Sosialisasi dan Uji coba - - - - - - - - - - - - - Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya - - - - - - - - - - - - - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Pertimbangan Teknis - - - - - - - - - - - - - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian - - - - - - - - - - - - - 100% 100% 100% 16% sangat tinggi sangat tinggi sangat rendahTOTAL PAGU 77,414 101,207,018,928 15,494 - 23,683,034,671 5,442,705,934 4,579,551,189 3,461,672,743 7,777,097,440 21,754,157,306 21,754,157,306 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 5,442,705,934 4,579,551,189 21,754,157,306 21,754,157,306 TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 87.48% 98.71% 34% 48% tinggi sangat rendah sangat rendah FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA : TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA : PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM sangat tinggi Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja sangat tinggi Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja ----------------------- ------------------- I - Rp Rp Rp Rp. Rp Rp. Rp. Rp K Rp. Rp. K Rp. URUSAN W AJIB KOM UNIKASI, INFORM ATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 82,268,938,101 39,266,935,853 1,927,671,042.00 8,940,541,785.00 4,752,961,541.00 39,266,935,853 47.73 DKIPS Prov. SULUT/Luar Daerah 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran M eningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika ; INDEKS NILAI LKIP PD DINAS KIPS RATA - RATA M INIM UM B 9,440,299,812 4,233,229,160 4,233,229,160 44.84 M anado 1.1 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Tersediannya Kebutuhan Administrasi Umum 60 Bulan 7,457,836,852 48 Bulan 3,099,929,353 48 Bulan 3,099,929,353 80.00 41.57 Manado 1.2 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Tersedianya kebutuhan administrasi keuangan 60 Bulan 849,626,983 48 Bulan 381,610,591 48 Bulan 381,610,591 80.00 44.92 Manado 1.3 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Tersedianya kebutuhan administrasi barang/jasa 60 Bulan 377,611,992 48 Bulan 89,562,450 48 Bulan 89,562,450 80.00 23.72 Manado 1.4 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan 60 Bulan 188,805,996 48 Bulan 37,463,950 48 Bulan 37,463,950 80.00 19.84 Manado 1.5 Penataan Kearsipan Tersedianya penataan kearsipan yang baik 60 Bulan 94,402,998 48 Bulan 19,228,450 48 Bulan 19,228,450 80.00 20.37 Manado 1.6 Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi 100 Kali 472,014,991 73 Kali 605,434,366 73 Kali 605,434,366 73.00 128.27 Prov.SULUT/ Luar Daerah 78.83 46.45 Rendah 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur M eningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika ; INDEKS NILAI LKIP PD DINAS KIPS 4,281,485,269 2,311,922,151 2,311,922,151 DKIPS M anado 2.1 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersediannya kendaraan dinas/operasional 15 Unit 1,322,229,512 11 Unit 400,000,000 11 Unit 400,000,000 73.33 30.25 Manado 2.2 Pengadaan perlatan/perlengkapan rumah jabatan/dinas Tersedianya perlatan/perlengkap an rumah jabatan/dinas 1 Paket 1 Paket 76,000,000 1 Paket 76,000,000 100.00 Manado 2.3Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor Tersediannya perlengkapan gedung kantor 400 Paket 1,844,955,757 100 Paket 1,151,487,100 100 Paket 1,151,487,100 25.00 62.41 Manado 2.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor 5 Paket 250,000,000 1 Paket 106,229,479 1 Paket 106,229,479 20.00 42.49 Manado 2.5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5 Paket 360,000,000 7 Paket 160,503,572 7 Paket 160,503,572 140.00 44.58 Manado 2.6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor Tersediannya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 5 Paket 110,000,000 5 Paket 24,125,000 5 Paket 24,125,000 100.00 21.93 Manado 2.7 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 1 Paket 199,800,000 1 Paket 199,210,000 1 Paket 199,210,000 100.00 99.70 Manado 2.8 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor 1 Paket 194,500,000 1 Paket 194,367,000 1 Paket 194,367,000 100.00 99.93 Manado 82.29 57.33 Rendah 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase ASN Perangkat Daerah yang tidak dikenai sanksi disiplin 268,497,675 177,868,500 177,868,500 66.25 DKIPS M anado 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya seragam dinas untuk pegawai 5 Paket 268,497,675 2 Paket 177,868,500 2 Paket 177,868,500 40.00 66.25 Manado 40.00 66.25 Sangat rendah 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur M eningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas KIPS 1,128,224,930 252,471,586 252,471,586 22.38 DKIPS Prov.SULUT/ Luar Daerah 4.1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Terciptanya bimbingan teknis 10 Kegiatan 500,000,000 2 Kegiatan 246,813,586 2 Kegiatan 246,813,586 20.00 49.36 Luar Daerah 4.2 Pendidikan dan pelatihan formal Terciptanya pendidikan dan pelatihan formal 4 Kegiatan 350,000,000 0 Kegiatan - 0 Kegiatan - 0.00 0.00 Manado 4.3 Pelatihan Kantor Sendiri Terciptanya pelatihan kantor sendiri 5 Kegiatan 278,224,930 0 Kegiatan 5,658,000 0 Kegiatan 5,658,000 0.00 2.03 6.67 17.13 Sangat rendah 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan 149,650,760 58,746,500 58,746,500 39.26 DKIPS M anado 5.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terciptanya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 48 Dokumen 22,000,000 24 Dokumen 9,703,000 24 Dokumen 9,703,000 50.00 44.10 Manado 5.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersedianya laporan keuangan semesteran 10 Dokumen 19,000,000 4 Dokumen 9,065,000 4 Dokumen 9,065,000 40.00 47.71 Manado 5.3 Penyusunan laporan Tahunan SKPD Tersedianya laporan tahunan 5 Dokumen 60,650,760 2 Dokumen 19,614,000 2 Dokumen 19,614,000 40.00 32.34 Manado 5.4 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Tersedianya laporan keuangan bulanan 10 Dokumen 48,000,000 14 Dokumen 20,364,500 14 Dokumen 20,364,500 140.00 42.43 Manado 67.50 41.65 Sangat rendah Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman INDEKS NILAI LKIP PD DINAS KIPS RATA - RATA M INIM UM B INDEKS NILAI LKIP PD DINAS KIPS RATA - RATA M INIM UM B Rata-rata Capaian Kinerja (%) Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien 13 = 12/7 x 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100% Predikat Kinerja 1 2 3 4 5 6 16 17K K K K K 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) K K K K Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi
(2021)Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi/K et. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2021 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NO SASARAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/K EGIATAN Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 I II III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi
(2021)Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi/K et.NO SASARAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/K EGIATAN Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 I II III IV 6 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/ Kedaerahan Berkembangnya kemitraan kerjasama investasi dan promosi daerah (tingkat partisipasi dan promosi pameran) dan M eningkatnya Rasa Nasionalisme Kebangsaan Indonesia 495,056,955 65,480,000 65,480,000 13.23 DKIPS 6.1 Pelaksanaan Pameran dan Promosi Tersedianya informasi pembangunan daerah lewat kegiatan pameran dan promosi 5 Kegiatan 310,000,000 1 Kegiatan 33,270,000 1 Kegiatan 33,270,000 20.00 10.73 Manado 6.2 Pelaksanaan Hari Kebangkitan Nasional Tersedianya pelaksanaan Hari Kebangkitan Nasional Kegiatan - 0 Kegiatan - 0 Kegiatan - - - Manado 6.3 Seminar Jurnalistik Hari Pers Nasional Tersedianya seminar jurnalistik hari pers nasional 5 Kegiatan 185,056,955 1 Kegiatan 32,210,000 1 Kegiatan 32,210,000 20.00 17.41 Manado 13.33 9.38 Sangat rendah 7 Program Perencanaan Perangkat Daerah Terciptanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan daerah dalam upaya mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. (Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten dan bersinergi terhadap RPJM D dan RKPD) 188,566,872 58,410,300 58,410,300 30.98 DKIPS M anado 7.1 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Tersusunya Renstra SKPD 50 Kegiatan 52,566,872 12 Kegiatan 11,211,000 12 Kegiatan 11,211,000 24.00 21.33 Manado 7.2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Renja SKPD 50 Kegiatan 39,000,000 12 Kegiatan 13,184,800 12 Kegiatan 13,184,800 24.00 33.81 Manado 7.3 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tersusunnya RKA SKPD 50 Kegiatan 97,000,000 12 Kegiatan 34,014,500 12 Kegiatan 34,014,500 24.00 35.07 Manado 24.00 30.07 Sangat Rendah 8 Program Pengembangan Keterbukaan Informasi Persentase PPID Pembantu yang mengembangkan Keterbukaan Informasi 6,492,823,127 2,559,922,472 2,559,922,472 39.43 DKIPS Prov.SULUT/ Luar Daerah 8.1 Penyelesaian Sengketa Informasi Terselesaikannya sengketa informasi antara Pemohon dan Termohon 135 Sidang 3,451,823,127 41 Sidang 1,530,000,000 41 Sidang 1,530,000,000 30.37 44.32 Manado 8.2 Sosialisasi Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik Terlaksananya Sosialisasi UU 14 Tahun 2008 10 Kegiatan 325,000,000 2 Kegiatan 58,382,000 2 Kegiatan 58,382,000 20.00 17.96 Manado 8.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 240 Kali 300,000,000 60 Kali 113,951,900 60 Kali 113,951,900 25.00 37.98 Prov.SULUT 8.4 Koordinasi dan Konsultasi Keterbukaan Informasi Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah 120 Kali 1,500,000,000 30 Kali 581,361,410 30 Kali 581,361,410 25.00 38.76 Luar Daerah 8.5 Pembuatan Website Komisi Informasi Prov. Sulut Tersedianya Website Komisi Informasi Provinsi Sulut 1 Paket 15,000,000 1 Paket - 1 Paket - 100.00 0.00 Manado 8.6 Pengelolaan Website Komisi Informasi Prov. Sulut Tersedianya informasi digital melalui website komisi informasi Prov. Sulut 3 Paket 126,000,000 1 Paket - 1 Paket - 33.33 0.00 Manado 8.7 Focus Group Discussion tentang Keterbukaan Informasi Publik Terlaksananya FGD Keterbukaan Informasi Publik di Kab/Kota 5 Kegiatan 325,000,000 1 Kegiatan 94,123,962 1 Kegiatan 94,123,962 20.00 28.96 Prov. SULUT 8.8 Focus Group Discussion tentang penyelesaian sengketa Informasi Meningkatkan Jumlah Permohonan Informasi Publik di Kab/Kota 5 Kegiatan 300,000,000 1 Kegiatan 46,577,000 1 Kegiatan 46,577,000 20.00 15.53 Manado 8.9 Pemeringkatan badan publik tingkat Provinsi Kab/Kota Terlaksananya Pemeringkatan Badan Publik 5 Kegiatan 150,000,000 1 Kegiatan 135,526,200 1 Kegiatan 135,526,200 20.00 90.35 Prov. SULUT 32.63 30.43 Sangat Rendah 9 Program Peningkatan/ Pengembangan Persandian

1.Persentase Aparatur yang mendapatkan Sertifikat Teknologi Informasi dan Komunikasi dari Lembaga Terakreditas
2.Persentase Berita M elalui Email Resmi yang diamankan 1,070,667,506 444,201,511 444,201,511 41.49 DKIPS Prov.SULUT/ Luar Daerah 9.1 Pelaksanaan Pendistribusian Peralatan Sandi Tersedianya Pendistribusian Peralatan Sandi 10 Kegiatan 198,000,000 4 Kegiatan 108,440,804 4 Kegiatan 108,440,804 40.00 54.77 Prov.SULUT/ Luar Daerah 9.2 Pengamanan Data Persandian Tersedianya pengamanan data persandian 10 Kegiatan 152,000,000 2 Kegiatan 108,917,389 2 Kegiatan 108,917,389 20.00 71.66 Prov.SULUT/ Luar Daerah 9.3 Pembinaan dan Pengawasan Sarana Persandian Tersedianya pembinaan dan pengawasan sarana persandian 10 Kegiatan 60,527,800 2 Kegiatan 107,423,303 2 Kegiatan 107,423,303 20.00 177.48 Prov.SULUT/ Luar Daerah 9.4 Bimbingan Teknis Pengembangan Jaringan Aplikasi Terciptanya sumber daya manusia dalam penguasaan jaringan aplikasi 2 Kegiatan 120,000,000 0 Kegiatan - 0 Kegiatan - 0.00 0.00 Manado 9.5 Bimbingan Teknis Asesmen Teknologi Informasi Terciptanya sumber daya manusia yang terampil dan profesional dalam bidang pengelolaan TIK 6 Kegiatan 124,000,000 2 Kegiatan 31,110,167 2 Kegiatan 31,110,167 33.33 25.09 Manado 9.6 Bimbingan Teknis Sertifikasi Digital Terciptanya peningkatan sumber daya yang terampil dan profesional dalam bidang pengelolaan TIK 4 Kegiatan 95,486,697 2 Kegiatan 21,397,848 2 Kegiatan 21,397,848 50.00 22.41 Manado Terselenggarany a tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman Terwujudnya sistem persandian yang berkualitas yang dilengkapi dengan SDM yang berkualifikasi ahli sandi Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi

(2021)Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi/K et.NO SASARAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/K EGIATAN Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 I II III IV 9.7 Bimbingan Teknis Jaringan Komputer Terciptanya sumber daya manusia dalam penguasaan dan pemeliharaan jaringan komputer 3 Kegiatan 90,000,000 1 Kegiatan 30,972,000 1 Kegiatan 30,972,000 33.33 34.41 Manado 9.8 Bimtek untuk perangkat Daerah di Kab/Kota dan Mitra kerja Bagian Persandian Terciptanya sumber daya manusia yang terampil dalam

1.Jumlah komunikasi dan informasi kepada masyarakat melalui media masa
2.Jumlah kegiatan Penunjang Pengembangan Komunikasi, Informasi 41,637,729,367 24,382,303,460 24,382,303,460 58.56 DKIPS Prov.SULUT/ Luar Daerah 10.1 Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Terlaksananya penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 5 Kegiatan 600,000,000 1 Kegiatan 208,440,330 1 Kegiatan 208,440,330 20.00 34.74 Prov. SULUT 10.2 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui kerjasama Produksi Penyiaran Tersebarnya informasi kepada masyarakat lewat siaran televisi nasional 5 Paket 750,000,000 2 Paket 1,303,420,896 2 Paket 1,303,420,896 40.00 173.79 Prov. SULUT 10.3 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui kerjasama Siaran Pembangunan Daerah Tersebarnya informasi kepada masyarakat lewat siaran radio nasional 5 Paket 650,000,000 2 Paket 224,684,000 2 Paket 224,684,000 40.00 34.57 Prov. SULUT 10.4 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui kerjasama Imbal Siar Media Online kantor Berita Nasional Tersebarnya informasi kepada masyarakat lewat siaran kantor berita nasional 5 Paket 550,000,000 1 Paket 1,501,889,900 1 Paket 1,501,889,900 20.00 273.07 Prov. SULUT 10.5 Koordinasi Kehumasan Antar Instansi di Sulawesi Utara Terselenggaranya koordinasi kehumasan antar perangkat daerah di sulawesi utara 5 Kegiatan 650,000,000 2 Kegiatan 21,607,600 2 Kegiatan 21,607,600 40.00 3.32 Manado 10.6 Peyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Cetak Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media cetak 2 Paket 1,050,000,000 2 Paket 2,491,827,800 2 Paket 2,491,827,800 100.00 237.32 Prov. SULUT 10.7 Kegiatan Pengadaan Videotron Tersedianya Videotron Unit 16,653,632,308 0 Unit - 0 Unit - 10.8 Kemitraan dengan Media Massa Terlaksanya kemitraan dengan media massa 5 Kegiatan 650,000,000 1 Kegiatan 30,830,000 1 Kegiatan 30,830,000 20.00 4.74 Manado 10.9 Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pengembangan kominfo dan media massa 20 Kali 400,000,000 2 Kali 197,702,898 2 Kali 197,702,898 10.00 49.43 Manado 10.10 Temu Bakohumas Expo dan Komunitas Tingkat Nasional Tahun 2017 Terlaksananya informasi pembangunan daerah sulawesi utara untuk masyarakat di luar daerah 5 Kegiatan 2,000,000,000 1 Kegiatan 9,067,019 1 Kegiatan 9,067,019 20.00 0.45 Prov. SULUT/ Luar Daerah 10.11 Pengelolaan dan Operasional Media Center Terlaksananya pengelolaan fasilitas operasional Media Center 2 Kegiatan 2,000,000,000 0 Kegiatan - 0 Kegiatan - 0.00 0.00 Manado 10.12 Pembangunan Command Center Terlaksananya pembangunan command center 2 Paket 10,754,097,059 1 Paket 13,474,574,786 1 Paket 13,474,574,786 50.00 125.30 Manado 10.13 Pengadaan fasilitas penunjang kelompok informasi masyarakat Terlaksananya pengadaan fasilitas penunjang 9 Unit 800,000,000 0 Unit 307,450,000 0 Unit 307,450,000 0.00 38.43 Prov. SULUT 10.14 Pembuatan website desa kelompok informasi masyarakat Terlaksananya pembuatan website desa kelompok 1 Paket 30,000,000 1 Paket 462,500 1 Paket 462,500 100.00 1.54 Manado 10.15 Bimtek pengelola website desa kelompok informasi masyarakat Terlaksananya bimtek pengelola website desa 3 Kegiatan 300,000,000 0 Kegiatan - 0 Kegiatan - 0.00 0.00 Manado 10.16 SMS Gateway Terlaksananya program sms gateway 4 Paket 300,000,000 0 Paket - 0 Paket - 0.00 0.00 Manado 10.17 Gelar Inovasi Komunikasi, Informasi dan Media Massa Tersedianya gelar inovasi komunikasi, informasi dan media massa 4 Kegiatan 3,500,000,000 2 Kegiatan 647,740,331 2 Kegiatan 647,740,331 50.00 18.51 Prov. SULUT/ Luar Daerah Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Kemasyarakatan Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Kemasyarakatan Kegiatan 12 Kegiatan 3,962,605,400 12 Kegiatan 3,962,605,400 #DIV/0! #DIV/0! Prov. SULUT 31.88 62.20 Sangat rendah 11 Program Peningkatan Struktur Sistim Penyiaran dan Pengawasan Isi Siaran Persentase usulan ijin lembaga penyiaran yang di rekomendasikan 4,966,762,296 - - 0.00 DKIPS 11.1 Verifikasi Faktual Data Lembaga Penyiaran Lembaga Penyiaran yang sesuai standar Penyiaran 5 Kegiatan 400,000,000 Kegiatan - 0 Kegiatan - 0.00 0.00 Manado 11.2 Evaluasi Dengar Pendapat Terlaksananya Evaluasi kelayakan Lembaga Penyiaran yang berproses izin 5 Kegiatan 500,000,000 Kegiatan - 0 Kegiatan - 0.00 0.00 Manado 11.3 Penuntasan Tunggakan Berkas Permohonan IPP Lembaga- lembaga Penyiaran dan Percepatan FRB Terpenuhinya syarat kelengkapan berkas proses perizinan dan percepatan FRB 5 Kegiatan 400,000,000 Kegiatan - 0 Kegiatan - 0.00 0.00 Manado 11.4 Kinerja dan Kesejahteraan Komisioner Meningkatnya kinerja anggota KPID Sulut 5 Kegiatan 2,916,762,296 Kegiatan - 0 Kegiatan - 0.00 0.00 Manado 11.5 Pengawasan/Pembinaan Lembaga Penyiaran Terciptanya isi siaran dan aktivitas lembaga penyiaran yang sesuai peraturan penyiaran 5 Kegiatan 350,000,000 Kegiatan - 0 Kegiatan - 0.00 0.00 Manado Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja kelembagaan penyiaran Terwujudnya sistem persandian yang berkualitas yang dilengkapi dengan SDM yang berkualifikasi ahli sandi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi

(2021)Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi/K et.NO SASARAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/K EGIATAN Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 I II III IV 11.6 Penindakan Lembaga Penyiaran dengan Polda Terlaksananya penindakan terhadap pelanggaran penyiaran 5 Kegiatan 400,000,000 Kegiatan - 0 Kegiatan - 0.00 0.00 Manado 0.00 0.00 Sangat Rendah 12 Peningkatan Peran dan Fungsi serta Penguatan Kelembagaan KPID Persentase lembaga penyiaran yang beroprasi tanpa ijin 1,595,696,701 - 0.00 DKIPS 12.1 Sosialisasi Peran dan Fungsi KPID dan Dokumentasi Hukum Bidang Penyiaran Terlaksananya Sosialisasi terhadap Lembaga Penyiaran, Masyarakat dan Pelajar 4 Kegiatan 175,000,000 Kegiatan 0 Kegiatan 0.00 0.00 Manado 12.2 Kinerja Dewan Kehormatan Tercapainya keputusan rekomendasi tingkat pelanggaran kode etik KPID 3 Kegiatan 320,696,701 Kegiatan 0 Kegiatan 0.00 0.00 Manado 12.3Rapat Koordinasi dan Konsultasi, Rapim Tingkat Nasional penyiaran Terlaksananya koordinasi nasional seluruh KPID 4 Kegiatan 1,100,000,000 Kegiatan 0 Kegiatan 0.00 0.00 Manado 0.00 0.00 Sangat Rendah 13 Program Peningkatan Sistem Informasi dan Telematika Jumlah Perangkat Daerah dan Kab/kota Yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Telematika 1,226,979,563 540,162,297 540,162,297 44.02 DKIPS Prov. SULUT 13.1 Pengadaan Bandwidth Internet dan Teknologi VPN Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Terlaksananya pengadaan bandwidth akses internet 60 Bulan 384,000,000 0 Bulan - 0 - 0.00 0.00 Prov. SULUT 13.2 Penyediaan Jasa Hosting Terlaksananya penyediaan jasa hosting 5 Paket 92,000,000 0 Paket - 0 - 0.00 0.00 Prov. SULUT 13.3 Pemeliharaan dan Updating Website sulutprov.go.id Terlaksananya pemeliharaan dan updating website suluprov.go.id 3 Bulan 180,000,000 1 Bulan 3,697,650 1 3,697,650 33.33 2.05 Prov. SULUT 13.4 Pembuatan dan Pengelolaan Website kominfo.sulutprov.go.id Terlaksananya pembuatan dan pengelolaan website 1 Paket 15,000,000 0 Paket - 0 - 0.00 0.00 Prov. SULUT 13.5 Pemutakhiran Data Sistem Informasi dan Telematika Terlaksanya koordinasi dan konsultasi eksisting dalam rangka pemutakhiran data sistem informatika dan telematika 5 Kegiatan 294,206,563 4 Kegiatan 357,274,170 4 357,274,170 80.00 121.44 Prov. SULUT 13.6 Penyebaran Informasi pada Masyarakat dengan Fasilitas Internet Mobile Terlaksananya penyebaran informasi kepada masyarakat melalui internet mobile 14 Kegiatan 231,773,000 2 Kegiatan 179,190,477 2 179,190,477 14.29 77.31 Prov. SULUT 13.7 Perbaikan dan Perawatan Jaringan Terlaksananya perbaikan dan perawatan jaringan di SKPD lingk. Pemprov. Sulut 5 Kegiatan 30,000,000 1 Kegiatan - 1 - 20.00 0.00 Manado 13.8 Pengembangan Science On a Sphere (SOS) Terlaksananya kegiatan science on a sphere (SOS) Paket - 0 Paket - 0 - 21.09 28.69 Sangat rendah 14 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi Tersedianya data statistik sektoral dalam bentuk digital 455,256,843 9,532,800 9,532,800 2.09 DKIPS 14.1 Digitalisasi informasi pembangunan daerah Tersedianya informasi data elektronik dan profil daerah sulawesi utara 5 Kegiatan 455,256,843 1 Kegiatan 9,532,800 1 Kegiatan 9,532,800 20.00 2.09 Manado 20.00 2.09 Sangat Rendah 15 Program E-Government Persentase Program Pengelolaan e- Government yang dilaksanakan 1,221,939,347 4,037,784,935 4,037,784,935 330.44 DKIPS 15.1 Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Terciptanya website online Perangkat Daerah 3 Kegiatan 190,000,000 0 Kegiatan - 0 Kegiatan - 0.00 0.00 Manado 15.2 Pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah Terlaksananya pengelolaan e- Government di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 3 Kegiatan 190,000,000 0 Kegiatan - 0 Kegiatan - 0.00 0.00 Manado 15.2 Peningkatan Kualitas Layanan Publik Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK Terlaksananya peningkatan kualitas layanan publik 4 Kegiatan 541,939,347 1 Kegiatan 190,410,000 1 Kegiatan 190,410,000 25.00 35.13 Manado 15.3 Pengembangan Command Center Tersedianya Command Center menjadi Pusat Pengelolah Data dan Infomasi Pemerintah, Pusat Terintegrasinya Sistem Jaringan dan Aplikasi, Pusat Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Suporting Data kepada Pimpinan dalam rangka Pengambilan Keputusan, Media Monitoring Evaluasi Pimpinan, Media Promosi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 3 Kegiatan 300,000,000 2 Kegiatan 3,847,374,935 2 Kegiatan 3,847,374,935 66.67 1282.46 Manado 22.92 329.40 sangat rendah 16 Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik

1.Cakupan Layanan Telekomunikasi
2.Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik yang akurat 1,599,325,000 - 0 - DKIPSTersedianya akses pita lebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi, informatika dan komunikasi (TIK) Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja kelembagaan penyiaran
1.Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi, informatika dan komunikasi (TIK); Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja kelembagaan penyiaran Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi

(2021)Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi/K et.NO SASARAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/K EGIATAN Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 I II III IV 16.1Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik Pemerintah Daerah Tersedianya informasi publik 3 Kegiatan 900,000,000 0 Kegiatan 0 0 Kegiatan - 0.00 0.00 Manado 16.2 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik Persentase penduduk yang terpapar informasi publik 3 Kegiatan 699,325,000 0 Kegiatan 0 0 Kegiatan - 0.00 0.00 Manado 0.00 0.00 Sangat Rendah 17 Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah Tersusunnya Data, Informasi dan Statistik Daerah 4,418,664,578 117,568,101 117,568,101 2.66 DKIPS 17.1Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Pemerintah Daerah Tersedianya data statistik daerah 24 Kegiatan 850,000,000 7 Kegiatan 38,568,700 7 Kegiatan 38,568,700 29.17 4.54 Manado 17.2 Pengelolaan, Updating dan Analisis Data Statistik Pemerintah Daerah Tersedianya pengelolaan, updating dan analisis data statistik pemerintah daerah 24 Kegiatan 500,000,000 6 Kegiatan 17,349,999 6 Kegiatan 17,349,999 25.00 3.47 Manado 17.3 Penyusunan dan Pengelolaan Serta Publikasi Dokumentasi Data Statistik Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tersedianya data statitik publikasi dokumentasi pemerintahan dan pembangunan daerah 24 Kegiatan 1,250,000,000 0 Kegiatan 23,171,502 0 Kegiatan 23,171,502 0.00 1.85 Manado 17.4 Kordinasi dan Konsultasi Pengelolaan dan Analisis Data Statistik Pemerintah Daerah Tersedianya data yang akurat 20 Kali 250,000,000 0 Kali - 0 Kali - 0.00 0.00 Manado 17.5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya data dan informasi yang akurat 220 Kali 768,664,578 0 Kali 16,077,900 0 Kali 16,077,900 0.00 2.09 Manado 17.6 Bimbingan Teknis Statistik Daerah Terciptanya sumber daya manusia yang berkompetensi dalam bidang statistik 6 Kegiatan 800,000,000 1 Kegiatan 22,400,000 1 Kegiatan 22,400,000 16.67 2.80 Manado 11.81 2.46 Sangat rendah 18 Penyelenggaraan Persandian Dalam Rangka Pengamanan Informasi Tersediannya SDM dan Sarana Prasarana penyelenggaraan informasi pemerintah yang aman 1,631,311,500 17,332,080 17,332,080 1.06 DKIPS 18.1 Sosialisasi Persandian / Rakor SKPD Kab/Kota Terlaksananya pemahaman terhadap Bidang Persandian 3 Kegiatan 391,311,500 0 Kegiatan 17332080 0 Kegiatan 17,332,080 0.00 4.43 Prov. SULUT 18.2 Regulasi Pengamanan Informasi Terlindunginya pengguna Informasi 3 Kegiatan 500,000,000 0 Kegiatan 0 0 Kegiatan - 0.00 0.00 Prov. SULUT 18.3Workshop Pengingkatan Kesadaran Pengamanan Informasi Terlindunginya pengguna Informasi 3 Kegiatan 270,000,000 0 Kegiatan 0 0 Kegiatan - 0.00 0.00 Prov. SULUT 18.4 Asistensi Penyelenggaraan Persandian Daerah Pemanfaatan alat secara efektiv dan efisien persandian 3 Kegiatan 150,000,000 0 Kegiatan 0 0 Kegiatan - 0.00 0.00 Prov. SULUT 18.5 Konsultasi dan Koordinasi Persandian Terciptanya pemahaman dan kelancaran tugas 10 Kali 170,000,000 0 Kali 0 0 Kali - 0.00 0.00 Prov. SULUT 18.6 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian Pencegahan timbulnya persoalan 10 Kali 150,000,000 0 Kali 0 0 Kali - 0.00 0.00 Prov. SULUT 0.00 73.82 Sangat rendah 24,900,242,774.00 1,927,671,042.00 8,940,541,785.00 4,752,961,541.00 8,620,446,671.00 24,241,621,039.00 97.35% PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEM ERINTAHAN DAERAH PROVINSI M eningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah PErangkat Daerah : Nilai LKIP SKPD Sekretariat Daerah rata-rata M inimum B 100 Persen 7,538,268,305.00 25% Persen 1,649,456,425.00 25% Persen 2,051,097,652.00 25% Persen 1,454,044,312.00 25% Persen 1,786,853,079.00 100% Persen 6,941,451,468 0.01 92.08% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah M eningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah PErangkat Daerah : Nilai LKIP SKPD Sekretariat Daerah rata-rata M inimum B 100% Persen 15,682,810.00 Persen 0.00 50% Persen 725,456.00 Persen 0.00 50% Persen 13,230,225.00 100% Persen 13,955,681.00 100.00% 88.99% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaa, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Dokumen 5,399,686.00 Dokumen 4 Dokumen 452,728.00 Dokumen 0.00 3.00 Dokumen 4,646,383 7 Dokumen 5,099,111 100.00% 94.43% Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah DPA Perangkat Daerah 2 Dokumen 6,745,420.00 Dokumen Dokumen 0.00 Dokumen 0.00 2 Dokumen 5,605,216 2 Dokumen 5,605,216 100.00% 83.10% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD JumlahLaporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Dokumen 3,537,704.00 Dokumen 6 Dokumen 272,728.00 Dokumen 0.00 6 Dokumen 2978626 12 Dokumen 3,251,354 100.00% 91.91% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 0.00 Laporan Laporan 0.00 Laporan 0.00 Laporan 0 Laporan - #DIV/0! Administrasi Keuangan Perangkat Daerah M eningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah PErangkat Daerah : Nilai LKIP SKPD Sekretariat Daerah rata-rata M inimum B 12 Bulan 6,314,239,478.00 3 Bulan 1,529,844,947.00 3 Bulan 1,769,187,467.00 3 Bulan 1,344,277,267.00 3 Bulan 1,181,263,399.00 12 Bulan 5,824,573,080 100.00% 92.25% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terselenggaranya Administrasi Keuangan dan Pelaksanaan Tugas ASN 12 Bulan 6,151,678,132.00 3 Bulan 1,508,847,911.00 3 Bulan 1,739,852,969.00 3 Bulan 1,323,509,353.00 3 Bulan 1098481036 12 Bulan 5,670,691,269 100.00% 92.18% Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terselenggaranya Administrasi Keuangan dan Pelaksanaan Tugas ASN 12 Bulan 4,762,641.00 3 Bulan 3 Bulan 0.00 3 Bulan 0.00 3 Bulan 4762280 12 Bulan 4,762,280 100.00% 99.99% Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Bulan 150,080,282.00 3 Bulan 20,997,036.00 3 Bulan 23,645,948.00 3 Bulan 20,767,914.00 3 Bulan 77225083 12 Bulan 142,635,981 100.00% 95.04% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Dokumen 7,718,423.00 Dokumen 1 Dokumen 5,688,550.00 Dokumen 0.00 Dokumen 795000 1 Dokumen 6,483,550 100.00% 84.00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD Dokumen 0.00 Dokumen Dokumen 0.00 Dokumen 0.00 Dokumen 0 Dokumen - #DIV/0! #DIV/0! Terwujudnya sistem persandian yang berkualitas yang dilengkapi dengan SDM yang berkualifikasi ahli sandi Tersedianya akses pita lebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi, informatika dan komunikasi (TIK); Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi
(2021)Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi/K et.NO SASARAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/K EGIATAN Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 I II III IV Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terselenggaranya pengadministrasian yang baik di sub 12 Bulan 11,680,910,810.00 3 Bulan 83,204,105.00 3 Bulan 4,885,524,803.00 3 Bulan 2,224,163,361.00 3 Bulan 4,449,125,344.00 12 Bulan 11,642,017,613.00 100.00% 99.67% Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Persentase komunitas masyarakat/Mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi 12 Bulan 11,680,910,810.00 3 Bulan 83,204,105.00 3 Bulan 4,885,524,803.00 3 Bulan 2,224,163,361.00 3 Bulan 4,449,125,344.00 12 Bulan 11,642,017,613 100.00% 99.67% Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 4 Kab/Kota 429,999,744.00 Kab/Kota 2 Kab/Kota 180,500,000.00 2 Kab/Kota 103,500,000.00 Kab/Kota 142136442 4 Kab/Kota 426,136,442 100.00% 99.10% Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Jumlah Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Yang dilaksanakan 3 Kab/Kota 750,002.00 Kab/Kota 3 Kab/Kota 750,002.00 Kab/Kota 0.00 Kab/Kota 3 Kab/Kota 750,002 100.00% 100.00% Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 1 Kab/Kota 1,371,806.00 Kab/Kota 1 Kab/Kota 685,903.00 Kab/Kota 0.00 7 Kab/Kota 685,903 8 Kab/Kota 1,371,806 800.00% 100.00% Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) 12 Bulan 8,812,001,545.00 3 Bulan 83,204,105.00 3 Bulan 3,175,875,524.00 3 Bulan 2,115,263,361.00 3 Bulan 3,429,717,953 12 Bulan 8,804,060,943 100.00% 99.91% Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik 1 Kegiatan 25,413,509.00 Kegiatan Kegiatan 463,509.00 Kegiatan 0.00 1 Kegiatan 24,950,000 1 Kegiatan 25,413,509 100.00% 100.00% Pelayanan Informasi Publik Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan. 4 Kegiatan 16,254,292.00 Kegiatan Kegiatan 0.00 Kegiatan 0.00 4 Kegiatan 10,854,292 4 Kegiatan 10,854,292 100.00% 66.78% Layanan Hubungan Media Jumlah Pelaksanaan Layanan Hubungan Media 5 Kegiatan 25,423,781.00 Kegiatan Kegiatan 588,004.00 2 Kegiatan 5,400,000.00 3 17,003,653 2 Kegiatan 22,991,657 40.00% 90.43% Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Jumlah Kemitraan dengan Pemangku Kepentingaan 5 Kegiatan 2,298,864,318.00 Kegiatan 1 Kegiatan 1,525,157,584.00 Kegiatan 0.00 4 Kegiatan 772,304,601 5 Kegiatan 2,297,462,185 100.00% 99.94% Manajemen Komunikasi Krisis Jumlah Rekomendasi Pengembangan Manajemen Krisis 4 Kegiatan 34,916,372.00 Kegiatan 1 Kegiatan 1,027,003.00 1 Kegiatan 0.00 2 Kegiatan 30,372,500 4 Kegiatan 31,399,503 100.00% 89.93% Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo 1 Kegiatan 35,435,441.00 Kegiatan Kegiatan 0.00 Kegiatan 0.00 1 Kegiatan 21,100,000 1 Kegiatan 21,100,000 100.00% 59.54% Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Jumlah Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 1 Kegiatan 480,000.00 Kegiatan 1 Kegiatan 477,274.00 Kegiatan 0.00 Kegiatan 1 Kegiatan 477,274 100.00% 99.43% PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORM ATIKA PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI 12 Bulan 5,603,499,786.00 3 Bulan 188,087,874.00 3 Bulan 1,985,886,609.00 3 Bulan 1,064,386,466.00 3 Bulan 2,363,341,698.00 12 Bulan 5,601,702,647.00 100.00% 99.97% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi
(2021)Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi/K et.NO SASARAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/K EGIATAN Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 I II III IV Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Persentase Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Bulan 0.00 Bulan 0.00 Bulan 0.00 Bulan 0.00 Bulan 0.00 0 Bulan - Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi Jumlah Nama Domain Pemerintah Provinsi Bulan 0.00 Bulan Bulan 0.00 Bulan 0.00 Bulan 0 Bulan - #DIV/0! #DIV/0! Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah 12 Bulan 5,603,499,786.00 3 Bulan 188,087,874.00 3 Bulan 1,985,886,609.00 3 Bulan 1,064,386,466.00 3 Bulan 2,363,341,698.00 12 Bulan 5,601,702,647 100.00% 99.97% Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, text, data dan signal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan internet pemerintah Bulan 0.00 Bulan Bulan 0.00 Bulan 0.00 Bulan 0 Bulan - Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Pelaksanaan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik Bulan 0.00 Bulan Bulan 0.00 Bulan 0.00 Bulan 0 Bulan - Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintah) yang memanfaatkan sertifikat elektronik Bulan 0.00 Bulan Bulan 0.00 Bulan 0.00 Bulan 0 Bulan - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Persentasi perangkat daerah yang mengimplementasik an layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Bulan 0.00 Bulan Bulan 0.00 Bulan 0.00 Bulan 0 Bulan - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah Bulan 0.00 Bulan Bulan 0.00 Bulan 0.00 Bulan 0 Bulan - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas Persentase Perangkat Daerah Yang Mengimplementasi Inovasi Yang Mendukung Smart Province Bulan 0.00 Bulan Bulan 0.00 Bulan 0.00 Bulan 0 Bulan - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 12 Bulan 5,603,499,786.00 3 Bulan 188,087,874.00 3 Bulan 1,985,886,609.00 3 Bulan 1,064,386,466.00 3 Bulan 2,363,341,698 12 Bulan 5,601,702,647 100.00% 99.97% Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) Persentasi layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintah) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik Bulan 0.00 Bulan Bulan 0.00 Bulan 0.00 Bulan 0 Bulan - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAM ANAN INFORM ASI Tingkat keamanan informasi pemerintah 12 Bulan 77,563,873.00 3 Bulan 6,922,638.00 3 Bulan 18,032,721.00 3 Bulan 10,367,402.00 3 Bulan 21,126,550.00 12 Bulan 56,449,311.00 100.00% 72.78% Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Persentase kegiatan strategi yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyak jumlah kegiatan strategi yang harus diamankan 12 Bulan 68,928,977.00 3 Bulan 6,922,638.00 3 Bulan 13,828,721.00 3 Bulan 10,367,402.00 3 Bulan 19,208,463.00 12 Bulan 50,327,224 100.00% 73.01% Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah 100 Persen 64,465,589.00 24 Persen 6,922,638.00 24 Persen 13,828,721.00 25 Persen 10,367,402.00 27 Persen 16,932,656 100 Persen 48,051,417 100.00% 74.54% Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 100 Persen 4,463,388.00 24 Persen 24 Persen 0.00 25 Persen 0.00 27 Persen 2,275,807 100 Persen 2,275,807 100.00% 50.99% Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang diterapkan daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi 12 Bulan 8,634,896.00 3 Bulan 0.00 3 Bulan 4,204,000.00 3 Bulan 0.00 3 Bulan 1,918,087.00 12 Bulan 6,122,087 100.00% 70.90% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi
(2021)Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi/K et.NO SASARAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/K EGIATAN Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 I II III IV Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 100 Persen 8,634,896.00 24 Persen 24 Persen 4,204,000.00 25 Persen 0.00 27 Persen 1,918,087 100 Persen 6,122,087 100.00% 70.90% - TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 18) 100.00% 97.35% 26.76 47.08 PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 18) Sangat rendah PERMASALAHAN TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN JUM LAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM Penyerapan Realisasi Anggaran sudah sesuai dengan Anggaran Kas yang telah dianggarkan pada DPA dan DPA Perubahan DKIPS Tahun Anggaran 2021. Untuk beberapa Sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis, yang sesuai dengan ketentuan perundangan – undangan yang berlaku dilaksanakan pada triwulan ke IV. Sehingga dalam rangka pelaksanaan proses pertanggungjawaban/penyerapan terdapat kendala, Sesuai dengan Kebijakan Pemerintah di Tahun 2021, harus menyesuaikan dengan status Pandemi Covid-19 di daerah sehingga beberapa sub kegiatan teknis terealisasi sesuai dengan target; Untuk selanjutnya dalam pelaksanaan realisasi capaian kinerja dan anggaran, DKIPS Provinsi Sulawesi Utara terus berupaya melaksanakan pertanggungajawan kinerja dan anggaran sesuai dengan kebijakan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Kinerja Rp Kinerja Rp 1 Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi & UKM Daerah: Nilai Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Dinas Koperasi & UKM Daerah Rata-rata Minimum B 13,594,525,362 11,229,012,607 7,940,528,104 2,748,082,204 3,121,942,945 8,274,039,227 12,184,219,009 45,976,571,863 1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan 10 dokumen 67,274,167 13,250,000 18,271,000 4,091,400 28,459,761 51,406,799 50,001,449 26,846,105,818 3,835,157,974 1.1..1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan 7 dokumen 50,745,554 11,550,000 7,516,500 3 bln 2,598,000 6 bln 14,607,160 9 bln 35,827,248 12 bln 35,827,248 12 bulan 88,859,656 12 bulan 11.82 24 100,409,656 1.98 Dinas Koperasi & UKM Daerah Prov. Sulut 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15 dokumen 16,528,613 1,700,000 10,754,500 3 bln 1,493,400 6 bln 13,852,601 9 bln 15,579,551 12 bln 14,174,201 12 bulan 45,099,753 12 bulan 4.19 24 46,799,753 2.83 Dinas Koperasi & UKM Daerah serta Balai Diklat KUMKM 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 8,929,266,721 8,451,815,725 7,626,385,738 1,985,045,473 2,158,168,708 5,743,011,940 7,063,857,931 12 bulan 9,886,226,121 12 bulan 1.30 24 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 12 bulan 8,893,497,162 8,310,215,725 7,613,454,338 3 bln 1,979,757,673 6 bln 2,144,556,649 9 bln 5,720,702,331 12 bln 7,032,563,291 12 bulan 16,877,579,944 12 bulan 2.22 24 25,187,795,669 2.83 Dinas Koperasi & UKM Daerah Prov. Sulut 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Honorarium PPK 12 bulan 18,600,000 109,800,000 - 3 bln 1,550,000 6 bln 6,200,000 9 bln 10,850,000 12 bln 18,600,000 12 bulan 37,200,000 12 bulan #DIV/0! 24 147,000,000 7.90 Dinas Koperasi & UKM Daerah Prov. Sulut 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun 2 laporan 5,742,571 2,350,000 4,050,000 3 bln 2,214,000 6 bln 3,506,159 9 bln 5,720,159 12 bln 3,506,159 12 bulan 14,946,477 12 bulan 3.69 17,296,477 3.01 Dinas Koperasi & UKM Daerah serta Balai Diklat KUMKM Prov. Sulut 1.2.3.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD 30 dokumen 11,426,988 29,450,000 8,881,400 3 bln 1,523,800 6 bln 3,905,900 9 bln 5,739,450 12 bln 9,188,481 12 bulan 20,357,631 12 bulan 2.29 49,807,631 4.36 Dinas Koperasi & UKM Daerah serta Balai Diklat KUMKM Prov. Sulut #DIV/0! 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Pakaian Olahraga 217,655,335 156,050,000 12,000,000 161,551,200 49,490,124 211,041,324 204,176,324 626,258,972 52.19 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Olahraga 100 % 95,200,000 101,000,000 12,000,000 3 bln 81,721,200 6 bln 9,270,000 9 bln 90,991,200 12 bln 81,721,200 12 bulan 263,703,600 21.98 364,703,600 3.83 Dinas Koperasi & UKM Daerah serta Balai Diklat KUMKM Prov. Sulut 1.3.2 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Terlaksananya Monitoring, Evaluasi 100 % 32,005,335 - 3 bln 6 bln 29,600,124 9 bln 29,600,124 12 bln 32,005,124 12 bulan 91,205,372 #DIV/0! 91,205,372 2.85 Dinas Koperasi & UKM Daerah Prov. Sulut 1.3.3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ASN yang Berkompeten Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi 100 % 90,450,000 55,050,000 - 3 bln 79,830,000 6 bln 10,620,000 9 bln 90,450,000 12 bln 90,450,000 12 bulan 271,350,000 #DIV/0! 326,400,000 3.61 Dinas Koperasi & UKM Daerah Prov. Sulut #DIV/0! 1.4 Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1,381,107,792 1,564,831,982 159,584,848 365,631,500 411,129,278 873,246,015 1,047,237,476 2,697,244,269 16.90 1.4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100 % 772,373,391 1,433,861,126 1,284,848 3 bln 353,253,500 6 bln 309,695,700 9 bln 702,375,581 12 bln 762,468,200 12 bulan 2,127,792,981 1656.07 3,561,654,107 4.61 Dinas Koperasi & UKM Daerah serta Balai Diklat KUMKM Prov. Sulut 1.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor 1 TA 76,272,401 - 3 bln 12,378,000 6 bln 24,756,000 9 bln 57,701,000 12 bln 76,272,401 12 bulan 171,107,401 #DIV/0! 171,107,401 2.24 1.4.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 1 TA 78,412,000 - 3 bln 6 bln 31,364,800 9 bln 54,888,400 12 bln 78,412,000 12 bulan 164,665,200 #DIV/0! 164,665,200 2.10 1.4.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 TA 454,050,000 130,970,856 158,300,000 3 bln 6 bln 45,312,778 9 bln 58,281,034 12 bln 130,084,875 12 bulan 233,678,687 1.48 364,649,543 0.80 Dinas Koperasi & UKM Daerah serta Balai Diklat KUMKM Prov. Sulut #DIV/0! 1.5 Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Peralatan dan Mesin 38,735,001 - - - - 35,500,000 - 35,500,000 #DIV/0! 1.5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan yang diadakan 5 Unit 38,735,001 - 3 bln - 6 bln - 9 bln 35,500,000 12 bln - 12 bulan 35,500,000 #DIV/0! 35,500,000 0.92 Balai Diklat KUMKM Prov. Sulut #DIV/0! 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1,557,774,653 - - 216,511,631 354,270,046 930,272,295 1,405,065,819 2,906,119,791 #DIV/0! 1.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan 430,800,000 - 3 bln 39,056,480 6 bln 59,202,760 9 bln 155,248,279 12 bln 226,693,031 12 bulan 480,200,550 #DIV/0! 480,200,550 1.11 Dinas Koperasi & UKM Daerah serta Balai Diklat KUMKM Prov. Sulut 1.5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 bulan 1,126,974,653 - 3 bln 177,455,151 6 bln 295,067,286 9 bln 775,024,016 12 bln 1,178,372,788 12 bulan 2,425,919,241 #DIV/0! 2,425,919,241 2.15 Dinas Koperasi & UKM Daerah Prov. Sulut #DIV/0! 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kendaraan Dinas yang Terpelihara 1,402,711,693 1,043,064,900 124,286,518 15,251,000 120,425,028 429,560,854 2,413,880,010 2,979,116,892 23.97 1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas yang Terpelihara 5 Unit 128,106,670 190,420,000 62,371,754 3 bln 12,068,000 6 bln 43,299,314 9 bln 82,261,314 12 bln 1,178,372,788 12 bulan 1,316,001,416 21.10 1,506,421,416 11.76 Dinas Koperasi & UKM Daerah serta Balai Diklat KUMKM Prov. Sulut 1.6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Peralatan dan Mesin yang Terpelihara 1 TA 39,645,400 - 3 bln 1,900,000 6 bln 15,550,000 9 bln 29,950,000 12 bln 29,000,000 12 bulan 76,400,000 #DIV/0! 76,400,000 1.93 Dinas Koperasi & UKM Daerah 1.6.3 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehavbilitasi Gedung Kantor 1 TA 1,234,959,623 852,644,900 61,914,764 3 bln 1,283,000 6 bln 61,575,714 9 bln 317,349,540 12 bln 1,206,507,222 12 bulan 1,586,715,476 25.63 2,439,360,376 1.98 Dinas Koperasi & UKM Daerah serta Balai #DIV/0! Dinas Koperasi & UKM Daerah serta Balai 2 Tersedianya Aksesibitas Petani, Pekebun, PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Koperasi Aktif 127,600,000 - - 190,960,000 - 25,390,000 35,410,000 251,760,000 #DIV/0! Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Koperasi 127,600,000 - - 190,960,000 - 25,390,000 35,410,000 251,760,000 #DIV/0! 9 FORMULIR E.55 EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI DAN UKM DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021 Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi
(2021)Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2020) 5 6 7 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100% Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja 10 118 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Dinas Koperasi & UKM Daerah Rata-rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Dinas Koperasi & UKM Daerah Rata-rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Dinas Koperasi & UKM Daerah Rata- rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Dinas Koperasi & UKM Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Dinas Koperasi & UKM Daerah Rata-rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Dinas Koperasi & UKM Daerah Rata-rata Minimum B Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja No. 1 Sasaran 2 Program/Kegiatan 3 Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) 4 Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab 16 Ket 17 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Kinerja Rp Kinerja Rp 9 Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi
(2021)Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2020) 5 6 7 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100% Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja 10 118 No. 1 Sasaran 2 Program/Kegiatan 3 Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) 4 Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab 16 Ket 17 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya Kepada Anggota dan Masyarakat Jumlah Koperasi 15 KSP/USP 127,600,000 3 bln 190,960,000 6 bln - 9 bln 25,390,000 12 bln 35,410,000 12 bulan 251,760,000 #DIV/0! Dinas Koperasi & UKM Daerah Prov. Sulut - #DIV/0! 3 Tersedianya Aksesibitas Petani, Pekebun, PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI Koperasi Aktif 104,489,326 - - - - - - - #DIV/0! Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Koperasi Sehat dan Aktif 104,489,326 - - - - - - - #DIV/0! Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi Koperasi Sehat dan Aktif 15 Koperasi 104,489,326 3 bln 6 bln - 9 bln - 12 bln - 12 bulan - #DIV/0! Dinas Koperasi & UKM Daerah Prov. Sulut #DIV/0! 4 Tersedianya Aksesibitas Petani, Pekebun, Nelayan, Pelaku PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Koperasi Aktif 3,351,182,045 5,389,060,000 2,597,223,792 190,960,000 1,230,530,938 2,170,551,738 2,347,619,393 5,939,662,069 2.29 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daeerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi SDM Pengelola Koperasi dan Wirausaha Yang Dilatih 3,351,182,045 5,389,060,000 2,597,223,792 190,960,000 1,230,530,938 2,170,551,738 2,347,619,393 5,939,662,069 2.29 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi SDM Pengelola Koperasi dan Wirausaha Yang Dilatih 960 Orang 3,351,182,045 5,389,060,000 2,597,223,792 3 bln 190,960,000 6 bln 1,230,530,938 9 bln 2,170,551,738 12 bln 2,347,619,393 12 bulan 5,939,662,069 2.29 Dinas Koperasi & UKM Daerah serta Balai Diklat KUMKM Prov. Sulut 0.91 5 Tersedianya Aksesibitas Petani, Pekebun, Nelayan, Pelaku IKM, UMKM dan Koperasi Terhadap Pemanfaatan Teknologi, Sumber-sumber Pembiayaan, Informasi Pasar dan Akses PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Perlindungan Hukum Atas Produk 168,326,212 - - - - 58,595,800 58,595,800 117,191,600 #DIV/0! Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Perlindungan Hukum Atas Produk 168,326,212 - - - - 58,595,800 58,595,800 117,191,600 #DIV/0! Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Perlindungan Hukum Atas Produk 15 KUMKM 168,326,212 - 3 bln - 6 bln - 6 bln 58,595,800 12 bln 58,595,800 12 bulan 117,191,600 #DIV/0! Dinas Koperasi & UKM Daerah Prov. Sulut #DIV/0! 6 Tersedianya Aksesibitas Petani, Pekebun, Nelayan, Pelaku IKM, UMKM dan Koperasi Terhadap Pemanfaatan Teknologi, Sumber-sumber Pembiayaan, Informasi Pasar dan Akses PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah, Jumlah UKM non BPR/ LKM Aktif, Jumlah BPR/ LKM Aktif 111,480,045- - - - - 25,437,900 25,437,900 50,875,800 #DIV/0! Pemberdayaan Usaha Kecil yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah Direktori Data Koperasi dan UMKM 111,480,045 - - - - 25,437,900 25,437,900 50,875,800 #DIV/0! Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga Dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Jumlah Direktori Data Koperasi dan UMKM 2 dokumen 111,480,045 - 3 bln - 6 bln - 9 bln 25,437,900 12 bln 25,437,900 12 bulan 50,875,800 #DIV/0! Dinas Koperasi & UKM Daerah Prov. Sulut #DIV/0! Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Kinerja Rp Kinerja Rp 9 Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi
(2021)Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2020) 5 6 7 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100% Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja 10 118 No. 1 Sasaran 2 Program/Kegiatan 3 Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) 4 Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab 16 Ket 17 7 Tersedianya Aksesibitas Petani, Pekebun, Nelayan, Pelaku IKM, UMKM dan Koperasi Terhadap Pemanfaatan Teknologi, Sumber-sumber Pembiayaan, Informasi Pasar dan Akses PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha 1,387,805,786 - - 31,240,000 2,497,183 35,755,536 401,743,157 471,235,876 #DIV/0! Pengembangan Usaha Kecil dengan Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah UMKM Naik Kelas 1,387,805,786 - - 31,240,000 2,497,183 35,755,536 401,743,157 471,235,876 #DIV/0! Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi UMKM Naik Kelas 15 UMKM 1,387,805,786 3 bln 31,240,000 6 bln 2,497,183 9 bln 35,755,536 12 bln 401,743,157 12 bulan 471,235,876 #DIV/0! Dinas Koperasi & UKM Daerah Prov. Sulut #DIV/0! - #REF! #REF! Sangat Rendah Rendah Sangat Rendah 8,166,256,882 10,537,751,896 2,944,730,573 4,000,701,020 9,600,902,106 13,589,363,640 39,897,759,696 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 6) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 6) FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA : TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA : Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 489.64% 473.14% Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang M engacu pada Sasaran RKPD Provinsi: 97.93% 94.63% 1 2 3 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEM ERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase TerlaksananyaProgram Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Provinsi 100% ########### ########## ########## 2,479,364,010 2,313,118,935 10,835,296,960 93.31% 83.26% I.1 Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Angka Nilai AkuntabilitasKinerja Perangkat Daerahdan Nilai LKIP PD DINASPENANAMAN MODAL DANPTSPD RATA - RATAMINIMUM B - - 49,977,549 4,997,000 16,567,000 15,379,400 12,863,000 2 kegiatan 49,806,400 99.66% 99.66% DPMPTSPD Manado I.1.1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 4 kegiatan 28,300,887 0 kegiatan - 0 kegiatan - 2 kegiatan 15,379,400 12,863,000 4 kegiatan 28,242,400 100.00% 99.79% I.1.2 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd - 4 kegiatan 21,676,662 1 kegiatan 4,997,000 1 kegiatan 16,567,000 0 kegiatan - - 2 kegiatan 21,564,000 50.00% 99.48% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 99.66% 99.66% Peringkat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi I.2 Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Angka Nilai AkuntabilitasKinerja Perangkat Daerahdan Nilai LKIP PD DINASPENANAMAN MODAL DANPTSPD RATA - RATAMINIMUM B ########### ########### ########### 2,179,772,461 1,945,873,986 9,436,580,257 91.00% 99.66% DPMPTSPD Manado I.2.1 Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya gaji dan tunjangan asn14 bulan ############# 3 bulan ############ 5 bulan 2,619,816,593 3 bulan 2,083,037,762 3 bulan 1,822,893,968 14 bulan 9,003,162,461 100.00% 83.43% I.2.2 Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya administrasi kepegawaian 12 bulan 80,003,014 3 bulan 10,383,957 3 bulan 29,088,957 3 bulan 16,897,957 3 bulan 23,191,957 12 bulan 79,562,828 100.00% 99.45% I.2.3 Kegiatan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 12 bulan 346,176,261 3 bulan 66,704,423 3 bulan 101,001,742 3 bulan 75,827,742 3 bulan 95,672,061 12 bulan 339,205,968 100.00% 97.99% I.2.4 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 kali 4,535,001 0 kali - 1 kali 4,533,000 0 kali - 0 kali - 1 kali 4,533,000 50.00% 99.96% I.2.5 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 12 bulan 10,121,134 3 bulan 1,991,000 3 bulan - 3 bulan 4,009,000 3 bulan 4,116,000 12 bulan 10,116,000 100.00% 99.95% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 90.00% 99.66% Peringkat Kinerja Tinggi Sangat Tinggi I.3 Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerahdan Nilai LKIP PD DINASPENANAMAN MODAL DAN PTSPD RATA - RATA MINIMUM B 83,160,000 - 83,160,000 - 83,160,000 100.00% 100.00% DPMPTSPD Manado I.3.1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN dan THL 105 pakaian 83,160,000 0 pakaian - 105 pakaian 83,160,000 0 pakaian - - 105 pakaian 83,160,000 100.00% 100.00% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 100.00% Peringkat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi I.4 Program Administrasi Umum Perangkat Daerah Angka Nilai AkuntabilitasKinerja Perangkat Daerahdan Nilai LKIP PD DINASPENANAMAN MODAL DANPTSPD RATA - RATA MINIMUM B 139,584,999 49,093,200 25,351,430 6,794,690 57,061,018 138,300,338 100.00% 99.08% DPMPTSPD Manado I.4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 kali 139,584,999 2 kali 49,093,200 2 kali 25,351,430 1 kali 6,794,690 5 kali 57,061,018 10 kali 138,300,338 100.00% 99.08% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 99.08% Peringkat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi I.5 Program Pengadaan Barang M ilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Angka Nilai AkuntabilitasKinerja Perangkat Daerahdan Nilai LKIP PD DINASPENANAMAN MODAL DANPTSPD RATA - RATAMINIMUM B 174,152,002 - 114,076,600 Bulan 59,235,000 Bulan - 173,311,600 62.50% 99.52% DPMPTSPD Manado I.5.1 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Pengadaan dan Peralatan Mesin40 unit 174,152,002 0 unit - 22 unit 114,076,600 3 unit 59,235,000 0 unit - 25 unit 173,311,600 62.50% 99.52% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 62.50% 99.52% Peringkat Kinerja Rendah Sangat Tinggi I.6 Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerahdan Nilai LKIP PD DINASPENANAMAN MODAL DANPTSPD RATA - RATAMINIMUM B 844,941,926 199,176,574 193,538,869 198,832,025 247,066,798 838,614,266 100.00% 98.96% DPMPTSPD Manado I.6.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 12 bulan 194,250,000 3 bulan 56,753,290 3 bulan 31,527,010 3 bulan 42,844,221 3 bulan 62,152,113 12 bulan 193,276,634 100.00% 99.50% I.6.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor12 bulan 590,213,926 3 bulan 131,963,284 3 bulan 151,280,359 3 bulan 145,637,804 3 bulan 157,134,685 12 bulan 586,016,132 100.00% 99.29% I.6.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya makanan dan minuman12 bulan 60,478,000 3 bulan 10,460,000 3 bulan 10,731,500 3 bulan 10,350,000 3 bulan 27,780,000 12 bulan 59,321,500 100.00% 98.09% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 98.96% Peringkat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-RataMinimum B Nilai AkuntabilitasKinerja Rata-RataMinimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-RataMinimum B Nilai AkuntabilitasKinerja Rata-RataMinimum B 15 = 14 / 5 x 100% 16 Nilai AkuntabilitasKinerja Rata-RataMinimum B K K K KK 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Nilai AkuntabilitasKinerja Rata-RataMinimum B 1 2 3 4 5 6 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI 17K K K K No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Lokasi/Ke t.Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 15 = 14 / 5 x 100% 16K K K KK 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) 1 2 3 4 5 6 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 17K K K K No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Lokasi/Ke t.Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) I.7 Program Pemeliharaan Barang M ilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerahdan Nilai LKIP PD DINASPENANAMAN MODAL DANPTSPD RATA - RATAMINIMUM B 123,147,000 14,880,668 31,038,864 19,350,434 50,254,133 12 bulan 115,524,099 100.00% 93.81% DPMPTSPD Manado I.7.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan yang terpelihara 12 bulan 123,147,000 3 bulan 14,880,668 3 bulan 31,038,864 3 bulan 19,350,434 3 bulan 50,254,133 12 bulan 115,524,099 100.00% 93.81% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 93.81% Peringkat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi II PROGRAM PROM OSI PENANAM AN M ODAL Peningkatan jumlah Kerjasama Penanaman M odal/M OU 2 Mou/ Kerjasama 78,995,000 - 31,055,400 - 47,928,299 78,983,699 100.00% 99.99% II.1 Program Penyelenggaraan Promosi Penanaman M odal yang M enjadi Kewenangan Daerah Persentase Peningkatan jumlah Promosi Investasi Dalam Negeri dan Luar Negeri 2 M ou/ Kerjasama 78,995,000 - 31,055,400 - 47,928,299 78,983,699 100.00% 99.99% DPMPTSPD Manado II.1.1 Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi Peningkatan jumlah kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting 3 kegiatan 78,995,000 0 kegiatan - 1 kegiatan 31,055,400 0 kegiatan - 2 kegiatan 47,928,299 3 kegiatan 78,983,699 100.00% 99.99% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 99.99% Peringkat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi III PROGRAM PELAYANAN PENANAM AN M ODAL Persentase PelayananPerizinan terhadap totalpemohonperizinan,Persentase ########## ########## ########## 148,953,949 140,057,819 679,782,887 96.33% 98.44% III.1 Program Penanaman M odal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Nilai Survey Kepuasan M asyarakat (Indeks Kepuasan M asyarakat) yang ruang lingkupnya Daerah Kab / Kota 690,562,250 183,179,381 176,956,738 148,953,949 140,057,819 679,782,887 96.33% 96.25% DPMPTSPD Manado III.1.1 Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha yang Terintegrasi secara Elektronik 200 perizinan/ nonperizinan 574,768,790 335 perizinan/nonperizinan 163,229,381 373 perizinan/nonperizinan 144,450,279 457 perizinan/nonperizinan 124,326,049 ## perizinan/non perizinan 140,057,819 ### perizinan/nonperizinan 572,063,528 100% 99.53% III.1.2 Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang ruang lingkupnya Lintas Daerah Kab / Kota 6 kegiatan 40,682,001 1 kegiatan 7,000,000 1 kegiatan 11,700,000 1 kegiatan 7,825,000 2 kegiatan 14,115,000 5 kegiatan 40,640,000 100% 99.90% III.1.3 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah yang ruang lingkupnya Lintas Daerah Kab / Kota 12 kegiatan 75,111,459 2 kegiatan 12,950,000 3 kegiatan 20,806,459 3 kegiatan 16,802,900 3 kegiatan 16,520,000 11 kegiatan 67,079,359 89% 89.31% 96.33% 96.25% Peringkat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi 85% nilai 79 Rata-rata Capaian Kinerja (%) Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-RataMinimum B ,------- ------- ·-----==================================================-- Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 15 = 14 / 5 x 100% 16K K K KK 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) 1 2 3 4 5 6 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 17K K K K No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Lokasi/Ke t.Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) IV PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAM AN M ODAL Persentase peningkatan penyampaian LKPM ########## - 29,194,600 99,252,800 379,319,500 507,766,900 100.00% 92.38% IV.1 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman M odal yang M enjadi Kewenangan daerah Provinsi Peningkatan Jumlah aparatur penanaman modal tingkat provinsi yang mendapatkan pelatihan/bimtek 200 perusahaan/ pelaku usaha 544,223,629 0 perusahaan / pelaku usaha - 25 perusahaan / pelaku usaha 29,194,600 50 perusahaa n/ pelaku usaha 99,252,800 ## perusahaan / pelaku usaha 379,319,500 200 perusahaan / pelaku usaha 507,766,900 100.00% 92.38% DPMPTSPD Manado IV.1.1 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Laporan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 1 laporan 116,965,626 0 laporan - 0 laporan 13,807,600 0 laporan 34,245,000 1 laporan 58,239,000 1 laporan 106,291,600 100% 90.87% IV.1.2 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Laporan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 1 laporan 262,420,503 0 laporan - 0 laporan 3,000,000 0 laporan 61,092,800 1 laporan 189,880,700 1 laporan 253,973,500 100% 96.78% IV.1.3 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 1 laporan 164,837,500 0 laporan - 0 laporan 12,387,000 0 laporan 3,915,000 1 laporan 131,199,800 1 laporan 147,501,800 100% 89.48% 100.00% 92.38% Peringkat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi V PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORM ASI PENANAM AN M ODAL Jumlah Laporan Realisasi Penanaman Modal Tepat W aktu 1 laporan ########## 33,768,996 61,449,446 34,569,096 33,568,096 163,355,634 100.00% 99.08% V.1 Program Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman M odal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi 1 laporan 164,874,955 33,768,996 61,449,446 34,569,096 33,568,096 163,355,634 100.00% 99.08% DPMPTSPD Manado V.1.1 Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah laporan data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi 1 laporan 164,874,955 0 laporan 33,768,996 0 laporan 61,449,446 0 laporan 34,569,096 1 laporan 33,568,096 1 laporan 163,355,634 100% 99.08% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 99.08% Peringkat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi ########### ########### ########### 2,762,139,855 2,913,992,649 12,265,186,080 97,93% 86.83% Sangat Tinggi Tinggi TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PERMASALAHAN : 1. Realisasi anggaran di Triwulan III masih dalam kategori rendah dikarenakan pelaksanaan program dan kegiatan mengalami keterlambatan akibat pandemi covid-19. Pada bulan Juli kantor DPM PTSPSD sempat ditutup karena menjadi cluster penyebaran Covid-19 dan menerapkan W FH sampai bulan Agustus. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIW ULAN BERIKUTNYA :

2.Realisasi anggaran di Triwulan IV dalam kategori tinggi, belum mencapai kategori sangat tinggi karena ada sisa anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar 1.788.531.206.
3.Realisasi kinerja kategori sangat tinggi karena secara umum dapat mencapai target kinerja, sekalipun pada beberapa kegiatan tidak mencapai 100% karena adanya REFOCUSING anggaran. Rata-rata Capaian Kinerja (%) JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 70% ,------- ------- ·-----==================================================-- #REF! 16 17 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. K Rp Rp. Kinerja Rp. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA36,921,503,566 34,872,049,923 94.45% 01 Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2 keg 14,170,825,700 0 - 1,185,143,631 0 - 1,105,178,376 0 - 1,988,962,797 2 keg 1,134,495,860 2 bulan 13,945,072,653 100% 98.41% 2 bulan 13,945,072,653 3% 2,789,014,530.60Rp DISPORA PROV. SUlUT 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah 2 keg 17,748,961 1 2,354,207 0 660,000 0 - 1 9,289,754 2 Keg 12,303,961 100% 69.32% 2 bulan 12,303,961 3% 2,460,792.20Rp DISPORA PROV. SUlUT 01.01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah 2 keg 10,569,752 - - - 2 keg 6,939,752 2 keg 6,939,752 100% 65.66% 2 bulan 6,939,752 3% 1,387,950.40Rp DISPORA PROV. SUlUT 01.06 Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 bulan 7,179,209 1 bulan 2,354,207 0 bulan 660,000 0 bulan - 1 bulan 2,350,002 2 bulan 5,364,209 100% 75% 2 bulan 5,364,209 3% 1,072,841.80Rp DISPORA PROV. SUlUT 01.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 keg 8,835,064,107 8,547,000 19,007,000 18,007,000 3 keg 13,005,554 3 bulan 8,589,411,774 100% 97.22% 3 bulan 8,589,411,774 5% 1,717,882,354.80Rp DISPORA PROV. SUlUT 02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14 bulan 8,758,628,662 3 bulan 2,116,591,332 5 bulan 2,888,339,332 3 bulan 1,859,798,999 3 bulan 1,654,156,666 14 bulan 8,518,886,329 100.00% 97.26% 14 bulan 8,518,886,329 280% 1,703,777,265.80Rp DISPORA PROV. SUlUT 02.02 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN 12 bulan 68,566,554 3 bulan 16,984,500 3 bulan 14,957,000 0 bulan - 3 bulan 32,035,054 9 bulan 63,976,554 75.00% 93.31% 9 bulan 63,976,554 180% 12,795,310.80Rp DISPORA PROV. SUlUT 02.05 Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 1 dok 7,868,891 1 dok 5,611,394 0 bulan - 0 - 0 bulan 937,497 1 bulan 6,548,891 100.00% 83.23% 1 bulan 6,548,891 20% 1,309,778.20Rp DISPORA PROV. SUlUT 05 Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah 2 keg 78,890,872 0 - 60,000,000 1 keg 60,000,000 1 keg 60,000,000 0 bulan - 2 bulan 78,890,872 100.00% 100.00% 2 bulan 78,890,872 40% 15,778,174.40Rp DISPORA PROV. SUlUT Kinerja1 2 3 Kinerja 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100% Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah Prov. s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi/ Ket. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Evaluasi Hasil Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode Pelaksanaan : Tahun 2021 Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kinerja pelayanan publik, Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan laporan tahunan/tahun sesuai peraturan perundangan, Terciptanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan daerah dalam upaya mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar - besarnya. No. Sasaran Program dan Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Prov. Tahun Berjalannya yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Prov. yang Dievaluasi Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah Prov. s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi/ Ket. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRANo. Sasaran Program dan Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Prov. Tahun Berjalannya yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Prov. yang Dievaluasi Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA 05.02 Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta dengan atribut perlengkapannya 1 paket 60,000,000 1 paket 60,000,000 0 bulan - 0 bulan - 0 bulan - 1 bulan 60,000,000 100.00% 100.00% 1 bulan 60,000,000 20% 12,000,000.00Rp DISPORA PROV. SUlUT 05.03 Sub Kegiatan pendataan dn pengolahan administrasi kepegawaian 12 bulan 18,890,872 3 bulan 6,890,872 0 bulan - 9 bulan - 0 bulan 12,000,000 12 bulan 18,890,872 100.00% 100.00% 12 bulan 18,890,872 240% 3,778,174.40Rp DISPORA PROV. SUlUT 06 Kegiatan Adminstrasi Umum perangkat Daerah 2 keg 468,702,220 2 - 197,290,004 0 - 117,696,376 0 - 53,033,840 0 - 50,000,000 2 bulan 457,448,107 100.00% 97.60% 2 bulan 457,448,107 40% 91,489,621.40Rp DISPORA PROV. SUlUT 06.02 Sub Kegiatan Penyediaan,peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan 251,065,220 3 bulan 66,090,001 3 bulan 26,291,376 3 bulan 2,834,336 3 bulan 139,167,960 12 bulan 234,383,673 100.00% 93.36% 12 bulan 234,383,673 240% 46,876,734.60Rp DISPORA PROV. SUlUT 06.09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 bulan 217,637,000 3 bulan 50,682,000 3 bulan 66,955,000 3 bulan 50,000,000 3 bulan 55,427,434 12 bulan 223,064,434 100.00% 102.49% 12 bulan 223,064,434 240% 44,612,886.80Rp DISPORA PROV. SUlUT 08 Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan PemerintahanDaerah 2 keg 3,607,037,478 0 bulan 860,040,125 0 bulan 860,907,000 0 bulan 851,432,000 2 keg 1,015,288,752 2 keg 3,587,667,877 100.00% 99.46% 2 bulan 3,587,667,877 40% 717,533,575.40Rp DISPORA PROV. SUlUT 08.03 Sub Kegiatanpenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan 37,287,081 3 bulan 9,333,125 3 bulan 10,200,000 3 bulan 8,975,000 3 bulan 9,541,875 12 bulan 38,050,000 100.00% 102.05% 12 bulan 38,050,000 240% 7,610,000.00Rp DISPORA PROV. SUlUT 08.04 Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor 12 bulan 3,569,750,397 3 bulan 850,707,000 3 bulan 850,707,000 3 bulan 842,457,000 3 bulan 1,005,746,877 12 bulan 3,549,617,877 100.00% 99.44% 12 bulan 3,549,617,877 240% 709,923,575.40Rp DISPORA PROV. SUlUT 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah 3 keg 1,163,382,062 0 bulan 56,912,295 0 bulan 46,908,000 3 keg 1,006,489,957 0 bulan 46,911,800 3 keg 1,219,350,062 100.00% 104.81% 3 bulan 1,219,350,062 60% 243,870,012.40Rp DISPORA PROV. SUlUT 09.02 Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau 12 bulan 197,640,095 3 bulan 56,912,295 3 bulan 46,908,000 3 bulan 89,735,800 3 bulan 66,212,000 12 bulan 259,768,095 100.00% 131.43% 12 bulan 259,768,095 240% 51,953,619.00Rp DISPORA PROV. SUlUT 09.10 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilita s sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya 1 keg 965,741,967 0 bulan - 0 bulan - 0 bulan 959,581,967 1 keg - 1 bulan 959,581,967 100.00% 99.36% 1 bulan 959,581,967 20% 191,916,393.40Rp DISPORA PROV. SUlUT 100% 112% 140% 5,578,029,061.20Rp tinggi rendah tinggi rendah 02 Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan Program Kapasitas daya saing Kepemudaan 100 org 1,350,647,930 3 bulan 248,714,778 3 bulan 104,811,270 100 org 1,316,821,812 0 bulan - 106 bulan 1,335,173,930 106.00% 98.85% 106 bulan 1,335,173,930 2120% 267,034,786.00Rp DISPORA PROV. SUlUT Rara-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah Prov. s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi/ Ket. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRANo. Sasaran Program dan Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Prov. Tahun Berjalannya yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Prov. yang Dievaluasi Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA 02.01 Kegiatan Penyadaran,Pemberday aan,dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan 4 keg 1,350,647,930 1 bulan 124,357,389 1 bulan 52,405,635 1 bulan 658,410,906 1 bulan 500,000,000 4 bulan 1,335,173,930 100.00% 98.85% 4 bulan 1,335,173,930 80% 267,034,786.00Rp DISPORA PROV. SUlUT 02.03 Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan kapasitas Daya Saing pemuda kader provinsi 3 keg 600,646,434 1 bulan 50,323,217 1 bulan 50,323,217 0 bulan - 1 bulan 500,000,000 3 bulan 600,646,434 100.00% 100.00% 3 bulan 600,646,434 60% 120,129,286.80Rp DISPORA PROV. SUlUT 02.04 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan pelatihan Pasukan Pengibar bendera 2 keg 750,001,496 1 bulan 74,034,172 0 bulan 2,082,418 1 bulan 658,410,906 0 bulan - 2 bulan 734,527,496 100.00% 97.94% 2 bulan 734,527,496 40% 146,905,499.20Rp DISPORA PROV. SUlUT 100% 99% 575% 534,069,572.00Rp tinggi rendah tinggi rendah 03 Meningkatnya Pengembangan Kebijakan Manajemen olahraga Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan 10 medali 21,100,029,936 3 bulan 2,733,070,628 3 bulan 1,369,436,452 3 bulan 29,947,277,498 0 bulan 4,533,822,102 9 bulan 19,291,803,340 90.00% 91.43% 9 bulan 19,291,803,340 180% 3,858,360,668.00Rp DISPORA PROV. SUlUT 03.01 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pendidikan pada jenjang pendidian yang menjadi kewenangan daerah 10 medali 1,057,362,005 3 bulan 310,000,005 3 bulan 512,750,000 3 bulan - 0 bulan - 9 bulan 822,750,005 90.00% 77.81% 9 bulan 822,750,005 180% 164,550,001.00Rp DISPORA PROV. SUlUT 03.01.01 Sub Kegiatan koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga yang diselenggarakan oleh 2 keg 357,362,000 1 bulan 110,000,000 1 bulan 12,750,000 0 bulan - 0 bulan - 2 bulan 122,750,000 100.00% 34.35% 2 bulan 122,750,000 40% 24,550,000.00Rp DISPORA PROV. SUlUT 03.01.03 Sub Kegiatan Koordinasi,Sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana Olahraga Provinsi 2 keg 700,000,005 1 bulan 200,000,005 1 bulan 500,000,000 0 bulan - 0 bulan - 2 bulan 700,000,005 100.00% 100.00% 2 bulan 700,000,005 40% 140,000,001.00Rp DISPORA PROV. SUlUT 03.02 Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 13 keg 19,952,477,572 3 bulan 1,027,094,950 3 bulan 151,968,226 3 bulan 14,932,888,749 3 bulan 2,266,911,051 12 bulan 18,378,862,976 92.31% 92.11% 12 bulan 18,378,862,976 240% 3,675,772,595.20Rp DISPORA PROV. SUlUT 03.02.01 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga multi event dan single event tingkat provinsi 6 keg 1,402,745,671 0 bulan - 1 bulan 151,968,226 0 bulan - 0 bulan - 1 bulan 151,968,226 16.67% 10.83% 1 bulan 151,968,226 20% 30,393,645.20Rp DISPORA PROV. SUlUT 03.02.03 Sub Kegiatan Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan dalam multi event dan single event 7 keg 18,549,731,901 1 bulan 1,027,094,950 0 bulan - 3 bulan 14,932,888,749 3 bulan 2,266,911,051 7 bulan 18,226,894,750 100.00% 98.26% 7 bulan 18,226,894,750 140% 3,645,378,950.00Rp DISPORA PROV. SUlUT 03.03 Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi tingkat Nasional 1 tahun 90,190,359 0 bulan 29,440,359 0 bulan 20,000,000 1 bulan 40,750,000 0 bulan - 1 bulan 90,190,359 100.00% 100.00% 1 bulan 90,190,359 20% 18,038,071.80Rp DISPORA PROV. SUlUT 03.04 Sub Kegiatan pemberian penghargaan olahraga provinsi 1 keg 40,750,000 0 bulan - 0 bulan - 1 bulan 40,750,000 0 bulan - 1 bulan 40,750,000 100.00% 100.00% 1 bulan 40,750,000 20% 8,150,000.00Rp DISPORA PROV. SUlUT Peringkat Kinerja Rara-rata Capaian Kinerja (%) ��--��--��--�� ------------------ Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah Prov. s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi/ Ket. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRANo. Sasaran Program dan Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Prov. Tahun Berjalannya yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Prov. yang Dievaluasi Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA 03.05 Sub Kegiatan koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan data dan informasi sektoral 1 keg 49,440,359 1 bulan 29,440,359 0 bulan 20,000,000 0 bulan - 0 bulan - 1 bulan 49,440,359 100.00% 100.00% 1 bulan 49,440,359 20% 9,888,071.80Rp DISPORA PROV. SUlUT 100% 99% 50% 7,716,721,336.00Rp tinggi rendah tinggi rendah 04 Melaksanakan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 100 org 300,000,000 0 bulan 50,400,000 0 bulan 67,800,000 0 bulan 30,800,000 100 org 151,000,000 100 bulan 300,000,000 100.00% 100.00% 100 bulan 300,000,000 2000% 60,000,000.00Rp DISPORA PROV. SUlUT 04.01 Kegiatan Pembinaan dan pengembangan organisasi Kepramukaan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 100 org 300,000,000 0 org 50,400,000 0 org 67,800,000 0 org 30,800,000 100 org 151,000,000 100 bulan 300,000,000 100.00% 100.00% 100 bulan 300,000,000 2000% 60,000,000.00Rp DISPORA PROV. SUlUT 04.08 Sub Kegiatan Partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan Kepramukan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 1 keg 300,000,000 0 org 50,400,000 0 org 67,800,000 0 org 30,800,000 1 keg 151,000,000 1 bulan 300,000,000 100.00% 100.00% 1 bulan 300,000,000 20% 60,000,000.00Rp DISPORA PROV. SUlUT 100% 100% 1340% 120,000,000.00Rp tinggi rendah tinggi rendah Rara-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Rara-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang Mengacu pada Sasaran RKPD Provinsi: 1 Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 2 Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya minimal rata-rata 6 kali /tahun 3 Meningkatnya jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya menjadi 5 tempat pada akhir 2021 TRIWULAN IV Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Meningkatn ya Kinerja Pelayanan publik Disbud; INDEKS NILAI LKIP SKPD Disbud RATA - RATA MINIMUM B 50,226,948,880 40,176,249,403 12,916,583,077 1,999,160,537 4,407,239,657 6,473,190,486 11,183,744,937 11,183,744,937 100% 86.58 48,430,333,196 50% 99% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahPenyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Laporan 60 Bulan 40,342,515.00 12 Bulan 30,660,311 12 Bulan 10,488,503.00 3 Bulan 3 Bulan 2,016,000 3 Bulan 2,016,000 3 Bulan 10,488,000 12 Bulan 10,488,000 100% 100% 24 Bulan 41,148,311 40% 102% Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersedianya Laporan 60 Bulan 35,400,000.00 12 Bulan 26,904,000 12 Bulan 10,021,349.00 3 Bulan 975,000 3 Bulan 1,950,000 3 Bulan 1,950,000 3 Bulan 8,744,000 12 Bulan 8,744,000 100% 87% 24 Bulan 35,648,000 40% 101% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Laporan 60 Bulan 57,000,000.00 12 Bulan 43,320,000 12 Bulan 5,091,200.00 3 Bulan - 3 Bulan 2,544,000 3 Bulan 2,544,000 3 Bulan 5,091,000 12 Bulan 5,091,000 100% 100% 24 Bulan 48,411,000 40% 85% Administrasi Keuangan - - - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 70 Bulan 40,523,658,055 14 Bulan 32,418,926,444 14 Bulan 8,104,731,611.00 3 Bulan 1,620,946,322 3 Bulan 3,320,946,322 3 Bulan 4,936,872,189 3 Bulan 6,557,818,511 14 Bulan 6,557,818,511 100% 81% 28 Bulan 38,976,744,955 40% 96% Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya administrasi layanan ASN 60 Bulan 268,938,470.00 12 Bulan 215,150,776 12 Bulan 53,787,694.00 1 Bulan 13,449,000 1 Bulan 25,167,000 1 Bulan 26,898,000 1 Bulan 53,754,000 12 Bulan 53,754,000 100% 100% 24 Bulan 268,904,776 40% 100% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem Tersedianya Laporan 5 Lapora n 12,277,235.00 1 Lapora n 9,821,788 1 Laporan 2,455,447.00 1 Lapor an - 1 Lapora n - 1 Laporan 1 Lapor an 2,455,000 1 Bulan 2,455,000 100% 100% 2 Bulan 12,276,788 40% 100% Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya Laporan 5 Lapora n 12,277,235.00 1 Lapora n 9,821,788 1 Laporan 2,455,447.00 1 Lapor an - 1 Lapora n - 1 Laporan 1 Lapor an 2,455,000 1 Bulan 2,455,000 100% 100% 2 Bulan 12,276,788 40% 100% Administrasi Kepegawaian - - - - - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Disiplin ASN 5 Kegiat an 594,000,000.00 4 Kegiat an 475,200,000 1 Kegiatan 72,000,000.00 1 Kegiat an - 1 Kegiat an 71,280,000 1 Kegiata n 71,280,000 1 Kegiat an 71,280,000 1 Kegiatan 71,280,000 100% 99% 5 Kegiata n 546,480,000 100% 92% Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kapasitas ASN 5 Kegiat an 260,241,750.00 4 Kegiat an 208,193,400 1 Kegiatan 52,048,350.00 1 Kegiat an 52,048,150 1 Kegiat an 52,048,150 1 Kegiata n 52,048,150 1 Kegiat an 52,048,150 1 Kegiatan 52,048,150 100% 100% 5 Kegiata n 260,241,550 100% 100% Administrasi Umum - - - - - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Cetakan dan Penggandaa 60 Bulan 23,100,000.00 12 Bulan 18,480,000 12 Bulan 4,620,000.00 12 Bulan - ## Bulan - 12 Bulan 1,800,000 12 Bulan 4,600,000 12 Bulan 4,600,000 100% 100% 24 Bulan 23,080,000 40% 100% Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya ATK 60 Bulan 112,310,000.00 12 Bulan 89,848,000 12 Bulan 16,632,000.00 12 Bulan 4,000,000 ## Bulan 8,316,000 12 Bulan 8,316,000 12 Bulan 16,566,000 12 Bulan 16,566,000 100% 100% 24 Bulan 106,414,000 40% 95% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Makanan dan Minuman 60 Bulan 623,820,000.00 12 Bulan 499,056,000 12 Bulan 114,200,000.00 12 Bulan 18,543,900 ## Bulan 33,839,400 12 Bulan 69,226,900 12 Bulan 114,192,500 12 Bulan 114,192,500 100% 100% 24 Bulan 613,248,500 40% 98% FORMULIR E.55 EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021 Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 I II III IV 5 6 7 8 9 10 11 15 = 14/5 X 100% K K K K K K K K K 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 X 100% 14 = 6 + 12 8658% Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 3 Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) 4 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Terwujudnya integrasi nilai-nilai luhur budaya yang memperhatikan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan masyarakat sulawesi utara sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan 2 Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) Sasaran INDEKS NILAI LKIP SKPD Disbud RATA - RATA MINIMUM B INDEKS NILAI LKIP SKPD Disbud RATA - RATA MINIMUM B INDEKS NILAI LKIP SKPD Disbud RATA - RATA MINIMUM B Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 I II III IV 5 6 7 8 9 10 11 15 = 14/5 X 100% K K K K K K K K K 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 X 100% 14 = 6 + 12 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 3 Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) 4 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA 2 Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) Sasaran Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung 5 Paket 147,272,730.00 4 Paket 117,818,184 1 Paket 29,454,546.00 1 Paket - 1 Paket 29,450,000 1 Paket 29,450,000 1 Paket 29,450,000 1 Paket 29,450,000 100% 100% 5 Paket 147,268,184 100% 100% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber 60 Bulan 894,000,000.00 12 Bulan 715,200,000 12 Bulan 178,800,000.00 12 Bulan 19,194,309 ## Bulan 47,286,064 12 Bulan 45,264,978 12 Bulan 93,519,750 12 Bulan 93,519,750 100% 52% 24 Bulan 808,719,750 40% 90% Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan 60 Bulan 698,503,285.00 12 Bulan 558,802,628 12 Bulan 79,495,999.00 12 Bulan - ## Bulan - 12 Bulan 9,030,000 12 Bulan 79,025,000 12 Bulan 79,025,000 100% 99% 24 Bulan 637,827,628 40% 91% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum 60 Bulan 5,174,769,605.00 12 Bulan 4,139,815,684 12 Bulan 1,080,650,343.00 12 Bulan 165,878,456 ## Bulan 416,237,225 12 Bulan 657,120,874 12 Bulan 1,033,237,981 12 Bulan 1,033,237,981 100% 96% 24 Bulan 5,173,053,665 40% 100% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Tersedianya Jasa Pemeliharaa n, Biaya 60 Bulan 674,038,000.00 12 Bulan 539,230,400 12 Bulan 81,261,440.00 12 Bulan 17,500,000 ## Bulan 25,126,601 12 Bulan 58,916,500 12 Bulan 67,691,500 12 Bulan 67,691,500 100% 83% 24 Bulan 606,921,900 40% 90% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Tersedianya Jasa Pemeliharaa n, Biaya 60 Bulan 75,000,000.00 12 Bulan 60,000,000 12 Bulan 52,050,967.00 12 Bulan - ## Bulan - 12 Bulan - 12 Bulan 51,667,400 12 Bulan 51,667,400 100% 99% 24 Bulan 111,667,400 40% 149% - 100% 94% 50% 99% - Tinggi PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Kegiatan 5 Kegiat an 192,012,500 4 Kegiat an 153,610,000 1 Kegiatan 38,029,000.00 1 Kegiat an 19,626,000 1 Kegiat an 38,029,000 1 Kegiata n 38,029,000 1 Kegiat an 38,029,000 1 Kegiatan 38,029,000 100% 100% 5 Kegiata n 191,639,000 100% 100% Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Jumlah Lembaga Seni Tradisional 150 Lemba ga 805,882,505 120 Kegiat an 644,706,004 30 Kegiatan 161,175,000.00 30 Kegiat an - ## Kegiat an 161,175,000 30 Kegiata n 161,175,000 30 Kegiat an 161,175,000 30 Kegiatan 161,175,000 100% 100% 150 Kegiata n 805,881,004 100% 100% Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah Kegiatan 5 Kegiat an 238,452,500 4 Kegiat an 190,762,000 1 Kegiatan 149,060,000.00 1 Kegiat an - 1 Kegiat an - 1 Kegiata n 38,377,000 1 Kegiat an 148,375,500 1 Kegiatan 148,375,500 100% 100% 5 Kegiata n 339,137,500 100% 142% 100% 100% 100% 114% Tinggi Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 I II III IV 5 6 7 8 9 10 11 15 = 14/5 X 100% K K K K K K K K K 12 = (I, II, III, IV) 13 = 12/7 X 100% 14 = 6 + 12 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 3 Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) 4 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA 2 Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) Sasaran PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONALPembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas DaerahPeningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Kegiatan 5 Kegiat an 371,578,410 4 Kegiat an 297,262,728 1 Kegiatan 74,315,682.00 1 Kegiat an 31,000,000 1 Kegiat an 64,315,600 1 Kegiata n 64,315,600 1 Kegiat an 74,315,600 1 Kegiatan 74,315,600 100% 100% 5 Kegiata n 371,578,328 100% 100% Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Jumlah Lembaga Seni Tradisional 5 Kegiat an 2,250,000,000 4 Kegiat an 1,800,000,000 1 Kegiatan 490,000,000.00 1 Kegiat an - 1 Kegiat an - 1 Kegiata n 1 Kegiat an 490,000,000 1 Kegiatan 490,000,000 100% 100% 5 Kegiata n 2,290,000,000 100% 102% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100% 100% 100% 101% Peringkat Kinerja Rendah PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi Jumlah Kegiatan 5 Kegiat an 155,232,500 4 Kegiat an 124,186,000 1 Kegiatan 31,046,500.00 1 Kegiat an 29,911,000 1 Kegiat an 29,911,000 1 Kegiata n 29,911,000 1 Kegiat an 30,807,500 1 Kegiatan 30,807,500 100% 99% 5 Kegiata n 154,993,500 100% 100% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100% 100% 100% 100% Peringkat Kinerja Tinggi PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYAPenetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Jumlah cagar budaya 5 Cagar Buday a 2,000,000,000 4 Cagar Buday a 1,000,000,000 1 Cagar Budaya 600,000,000.00 1 Cagar Buday a - 1 Cagar Buday a - 1 Cagar Budaya - 1 Cagar Buday a 600,000,000 1 Cagar Budaya 600,000,000 100% 100% 5 Cagar Budaya 1,600,000,000 100% 80% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100% 100% 100% 80% Peringkat Kinerja Tinggi Pengelolaan Museum Provinsi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Jumlah Koleksi 175 Koleksi 671,389,905 140 Koleksi 537,111,924 35 Koleksi 521,779,999.00 35 Koleksi 6,088,400 #Koleksi 77,602,295 35 Koleksi 122,542,295 35 Koleksi 506,107,545 35 Koleksi 506,107,545 100% 97% 175 Koleksi 1,043,219,469 100% 155% Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum Jumlah Kegiatan 5Kegiatan 3,916,819,500 4Kegiatan 3,133,455,600 1 Kegiatan 783,363,900.00 1Kegiatan - #Kegiatan - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 763,614,000 1 Kegiatan 763,614,000 100% 97% 5 Kegiatan 3,897,069,600 100% 99% Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Jumlah Kegiatan 5Kegiatan 6,500,306,450 4Kegiatan 5,200,245,160 1 Kegiatan 117,568,100.00 1Kegiatan - #Kegiatan - 1 Kegiatan 46,107,000 1 Kegiatan 117,237,000 1 Museum 117,237,000 100% 100% 5 Museum 5,317,482,160 100% 82% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100% 98% 100% 112% Peringkat Kinerja Tinggi TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 5) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 5) FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : Kegiatan ada yang dilaksanakan di tahun 2019 dan tidak dilaksanakan lagi di tahun 2020 begitupun sebaliknya baru mulai dilaksanakan 2021 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA : TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA : JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 11,183,744,937 8658% Tinggi Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD Prvinsi : 1 2 3 16 17 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Kinerja % 1 Meningkatnyan Kinerja Pelayanan Publik oleh DKPD: Indeks Nilai LKIP Dinas Daerah Rata-Rata Minimum B 15,059,965,625 9,027,960,450 2,857,173,412 547,124,762 1,842,215,582 2,389,340,344 100.00% 83.63 11,417,300,794 #REF! #REF! 1.1 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Tersedianya Kebutuhan dan Kelancaran administrasi umum 60 Bulan 10,963,625,000 36 Bulan 7,171,858,456 12 Bulan 2,515,989,212 3 Bulan 547,124,762 6 Bulan 1,759,586,391 - Bln - 12 Bulan 2,306,711,153 100.00% 0.92 48 Bulan 9,478,569,609 80% 86.5% DKPD 1.2 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Tersedianya Kebutuhan dan Kelancaran tugas administrasi keuangan 60 Bulan 1,087,340,625 36 Bulan 445,854,350 12 Bulan 18,844,200 3 Bulan - 6 Bulan 6,397,000 - Bln 12 Bulan 6,397,000 100.00% 0.34 48 Bulan 452,251,350 80% 41.6% DKPD 1.3 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Tersedianya Kebutuhan administrasi barang/jasa 60 Bulan 910,000,000 36 Bulan 295,884,300 12 Bulan 27,590,000 3 Bulan - 6 Bulan - - Bln 12 Bulan - 100.00% 0.00 48 Bulan 295,884,300 80% 32.5% DKPD 1.4 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Tersedianya Kebutuhan administrasi kepegawaian 60 Bulan 620,000,000 36 Bulan 112,736,000 12 Bulan 22,250,000 3 Bulan - 6 Bulan 2,800,000 - Bln 12 Bulan 2,800,000 100.00% 0.13 48 Bulan 115,536,000 80% 18.6% DKPD 1.5 Kegiatan Penataan Kearsipan Tersedianya kebutuhan dan tertatanya kearsipan dinas 60 Bulan 54,000,000 36 Bulan 5,907,000 12 Bulan 1,700,000 3 Bulan - 6 Bulan - - Bln 12 Bulan - 100.00% 0.00 48 Bulan 5,907,000 80% 10.9% DKPD 1.6 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya rapat perjalanan dalam rangka koordinasi dan konsultasi 250 Kali 1,425,000,000 88 Kali 995,720,344 40 Kali 270,800,000 2 Kali 3 Kali 73,432,191 - kali 40 Kali 73,432,191 100.00% 0.27 128 Kali 1,069,152,535 51% 75.0% DKPD Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.0% 83.63 #REF! #REF! Peringkat Kinerja Baik Baik Baik CUKUP 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Presentase Terlaksananya Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 12 Bulan 18,181,089,304 12 Bulan - 12 Bulan 17,491,449,733 12 Bulan 3,648,194,600 12 Bulan 8,050,518,733 12 Bulan 229,707,124 12 Bulan 15,429,126,926 100.00% 88.21 12 Bulan 15,429,126,926 100% Kegiatan Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah 30,309,000 15,010,000 - 9,310,000 - 5,700,000 15,010,000 15,010,000 Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Strategis Dinas 2 Dok 14,744,000 0 - - 2 Dokume n 8,250,000 - Dok - 1 Dok 2,550,000 1 Dok - 2 Dok 5,700,000 2 Dok 8,250,000 1 0.00 2 Dok 8,250,000 100% 100.00% DKPD Refocus ing Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi program Kegiatan 1 Dok 14,065,000 0 - - 1 Dokume n 5,761,900 - Dok - 1 Dok 5,761,900 1 Dok - 1 Dok - 1 Dok 5,761,900 1 1.00 1 Dok 5,761,900 100% 100.00% DKPD Refocus ing Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya Evaluasi kinerja Perangkat Daerah 3 Dok 1,500,000 0 - - 3 Dokume n 998,100 - Dok - 1 Dok 998,100 1 Dok - 1 Dok - 1 Dok 998,100 0.3333333 1.00 1 Dok 998,100 33% 100.00% DKPD Refocus ing Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai akuntabilitas kinerja penyelenggarakan pemerintah daerah, nilai evaluasi kinerja pemerintah daerah (EKPD-LPPD), prsentase ASN yang tidak dikenai sanksi disiplin 14,813,056,969 14,369,372,615 3,368,827,113 7,226,895,904 - 1,816,546,778 12,412,269,795 12,412,269,795 Sub kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya penganggaran SKPD 12 Bulan 14,794,951,667 0 - - 12 Bulan 14,359,502,115 3 Bulan 3,368,827,113 6 Bulan 7,217,625,404 9 bln 12 Bln 1,815,946,778 6 Bulan 12,402,399,295 0.5 1.00 6 Bulan 12,402,399,295 50% 86.37% DKPD Refocus ing Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD Terlaksananya Penatausahaan Keuangan 12 Bulan 10,810,540 0 - - 12 Bulan 9,098,000 0 Bulan - 6 Bulan 8,498,000 9 bln - 12 Bln 600,000 6 Bulan 9,098,000 0.5 1.00 6 Bulan 9,098,000 50% 100.00% DKPD Refocus ing Koodinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersusunya laporan keuangan akhir Tahun SKPD 12 Bulan 2,945,000 0 - - 12 Bulan 772,500 0 Bulan - 6 Bulan 772,500 9 bln - 12 Bln - 6 Bulan 772,500 0.5 1.00 6 Bulan 772,500 50% 100.00% DKPD Refocus ing Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD Tersusunya Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD 12 Bulan 4,349,762 0 - - 12 Bulan - 0 Bulan - 0 Bulan - 0 Bulan - 12 Bln - - 0 1.00 - Dok - 0% 0.00% DKPD Refocus ing Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Terlaksananya Laporan BMD SKPD 18,653,000 12 Bulan 13,567,446 - 13,567,446 - - 12 Bulan 13,567,446 1 1.00 12 Dok 13,567,446 100.00% Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksannya koordinasi dan Inventarisasi BMD 12 Bulan 18,653,000 0 - - 12 Bulan 13,567,446 3 Bulan - 6 Bulan 13,567,446 9 Bulan - 12 Bln - 12 Bulan 13,567,446 1 1.00 12 Dok 13,567,446 100% 100.00% DKPD Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12 Bulan 122,750,000 12 Bulan' 112,279,000 - 8,079,000 - 97,600,000 12 Bulan 105,679,000 1 1.00 12 Dok 105,679,000 100% 94.12% Sub kegiatan : Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Tersedianya pakaian dinas ASN 12 Bulan 101,200,000 0 - - 115 Stel 101,200,000 0 - - - - - - - - 115 Stel 94,600,000 115 Stel 94,600,000 1 1.00 115 Dok 94,600,000 958% 93.48% DKPD Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawain Terlaksananya koordinasi dan pelaksananan sistem informasi kepegawaian 12 Bulan 21,550,000 0 - - 100 % 11,079,000 3 Bln - 6 Bln 8,079,000 9 Bln - 12 Bln 3,000,000 12 bulan 11,079,000 0.12 1.00 12 Dok 11,079,000 100% 100.00% DKPD Refocus ing Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Kebutuhan Administrasi Umum 12 Bulan 1,114,505,049 0 - - 100 % 893,897,600 - 60,927,673 209,000,000 622,065,382 12 Bulan 891,993,055 0.12 1.00 12 Dok 891,993,055 100% 99.79% Sub kegiatan :n Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya kebutuhan dan kelancaran administrasi umum 12 Bulan 13,106,029 0 - - 100 % 8,233,000 3 Bln - 6 Bln 8,233,000 9 Bln - 12 Bln - 12 Bulan 8,233,000 0.12 1.00 12 Paket 8,233,000 100% 100.00% DKPD Refocus ing Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Harmonisasi Program dan Kegiatan SKPD 12 Bulan 1,097,586,000 0 - - 100 % 885,664,600 3 Bln - 6 Bln 52,694,673 9 Bln 209,000,000 12 Bln 622,065,382 12 Bulan 883,760,055 0.12 1.00 12 Bulan 883,760,055 100% 99.78% DKPD Refocus ing Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tertatanya Pengarsipan di kantor 12 Bulan 3,813,020 0 - - 100 % - 3 Bln - 6 Bln - 9 Bln - 12 Bln - 12 Bulan - 0.12 1.00 12 Bulan - 100% 0.00% DKPD Refocus ing Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksanya BMD di SKPD 12 Bulan 86,900,004 100 56,500,000 56,500,000 - - 12 Bulan 56,500,000 0.12 1.00 12 Bulan 56,500,000 100% 65.02% Sub Kegiatan Pengadaan mebel Tersedianya Perlengkapan gedung kantor' 12 Bulan 45,200,003 0 - - 100 % 15,000,000 3 Bln - 6 Bln 15,000,000 9 Bln - 12 Bln - 12 Bulan 15,000,000 0.12 1.00 12 Bulan 15,000,000 100% 100.00% DKPD Refocus ing Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya' Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan 41,700,001 0 - - 100 % 41,500,000 3 Bln - 6 Bln 41,500,000 9 Bln - 12 Bln - 12 Bulan 41,500,000 0.12 1.00 12 Bulan 41,500,000 100% 100.00% DKPD Refocus ing Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Terwujudnya Cakupan penyelenggaraan pelayanan administrasi umum 12 Bulan 1,465,751,882 1,410,246,059 279,367,487 623,445,861 20,707,124 394,180,599 1,317,701,071 1,317,701,071 93.44% Sub Kegiatan : Penyediaan jada komunikasi, sumber Daya air dan listrik Tersedianya Rekening listrik, air dan telepon setiap bulannya 12 Bulan 184,200,000 0 - - 100 % 101,441,490 3 Bln - 6 Bln 34,884,793 9 Bln - 12 Bln 44,699,557 6 Bln 79,584,350 0.06 1.00 6 Bulan 79,584,350 50% 78.45% DKPD Refocus ing Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor Tersedianya jasa pelayanan umum kantor 12 Bulan 1,281,551,882 0 - - 100 % 1,308,804,569 3 Bln 279,367,487 6 Bln 588,561,068 9 Bln 20,707,124 12 Bln 349,481,042 6 Bln 1,238,116,721 0.06 1.00 6 % 1,238,116,721 50% 94.60% DKPD Refocus ing Kegiatan : Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah Terpenuhinya pemeliharaan Operasional Kantor 1 Tahun 529,163,400 100 % 100 % 620,577,013 100 % 100 % 51,792,849 - 564,613,710 100 % 616,406,559 100 % 616,406,559 Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemelihaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional' 1 tahun' 90,211,200 0 - - 100 % 67,720,000 0 % - 20 % 21,173,768 31 % - 60 % 42,819,616 20 % 63,993,384 0.2 1.00 20 % 63,993,384 2000% 94.50% DKPD Refocus ing Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 1 Tahun 124,852,200 0 - - 100 % 397,029,200 0 % - 25 % 23,662,268 25 % - 100 % 372,961,199 25 % 396,623,467 0.25 1.00 25 % 396,623,467 2500% 99.90% DKPD Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Terpeliharanya peralatan/perlengkapan gedung kantor 1 Tahun 85,500,000 0 % - 100 % 38,411,813 0 % - 15 % 6,956,813 18 % - 100 % 31,417,000 15 % 38,373,813 0.15 1.00 15 % 38,373,813 1500% 99.90% DKPD Refocus ing Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya Terpeliharanya peralatan/perlengkapan gedung kantor 1 Tahun 228,600,000 0 % - 100 % 117,416,000 0 % - 0 % - 0 % - 100 % 117,415,895 0 % 117,415,895 0 1.00 - % 117,415,895 0% 100.00% DKPD Refocus ing Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.0% 88.21 #REF! #REF! Peringkat Kinerja Baik Baik Baik CUKUP 2 Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur 33,336,968,336 24,005,125,254 257,215,352 71,970,197 71,970,197 27.98 24,077,095,451 75.57% 43.87% 2.1 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya infrastruktur dalan Pengembangan Perikanan 5 Paket 15,129,526,461 5 Paket 16,018,623,660 1 Paket (Kewajiba n) - 0 Paket - - 0.00% 0.00 5 Paket 16,018,623,660 100% 105.88% 2.2 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan operasional dinas roda-4 dan Roda-2 17 Unit 2,800,000,000 8 Paket 545,187,613 2 Paket - 0 Unit - - 0.00% 0.00 8 Paket 545,187,613 47% 19.47% 2.3Pengadaan peralatan/perlengkapan rumah jabatan/dinas Tersedianya peralatan/perlengkapan rumah jabatan/dinas 5 Paket 609,375,000 3 Paket 25,771,581 2 Paket - - - - - 0.00% 0.00 3 Paket 25,771,581 60% 4.23% Cakupan kinerja penyediaan Sapras yg Cakupan kinerja Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Cakupan kinerja yg dilaksana kan s/d Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan M eningkatka n Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Perangkat Daerah : Nilai LKIP SKPD Sekretariat Daerah Rata- rata minimum Laporan Administrasi umum dan keuangan Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya pembangunan M eningkat nyan Cakupan kinerja penyediaan Sapras Cakupan kinerja penyediaan Sapras yg 12=8.9.10.11 Kinerja Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatny an Kinerja Pelayanan Publik oleh Meningka tnyan Kinerja Pelayanan Cakupan kinerja pelayanan Administrasi Umum yg dilaksanakan Cakupan kinerja yg dilaksanakan s/d Triwulan I Cakupan kinerja yg dilaksanakan s/d Triwulan II Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja 7 8 9 10 111 2 3 4 5 6 Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Lokas i/ KET Triwulan 1 Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yg di Evaluasi Tahun 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Peragkat daerah yang di Evaluasi

(2021)Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat daerah Tahun 2021 (%) 13 - 12/7*100% 14=6+12 15=14/5x100% Kinerja Kinerja Kinerja Terwujudnya Kesejahteraan M asyarakat Kelautan dan Perikanan danTerwujudnya SDM dan Kelembagaannya serta IPTEK kelautan dan NO. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat daerah Tahun Lalu (2017, 2018 dan 2019 FORMULIR EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2021 (S/D TRIWULAN II) Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SKPD yang berkelanjutan 16 17 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Kinerja % 12=8.9.10.11 Kinerja KinerjaKinerja Kinerja Kinerja Kinerja 7 8 9 10 111 2 3 4 5 6 Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Lokas i/ KET Triwulan 1 Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yg di Evaluasi Tahun 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Peragkat daerah yang di Evaluasi
(2021)Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat daerah Tahun 2021 (%) 13 - 12/7*100% 14=6+12 15=14/5x100% Kinerja Kinerja Kinerja NO. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat daerah Tahun Lalu (2017, 2018 dan 2019 2.4Pengadaan peralatan/perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya peralatan/perlengkapan Gedung Kantor 120 paket 5,641,984,375 80 paket 3,688,231,200 35 paket 77,900,000 - Paket 4 Paket 4,000,000 35 Paket 4,000,000 100.00% 0.05 115 Paket 3,692,231,200 96% 65.44% DKPD 2.5 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya rumah dinas Jabatan 5 Paket 565,000,000 4 Paket 31,237,550 1 paket - - Paket - - 0.00% 0.00 4 Paket 31,237,550 80% 5.53% DKPD 2.6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 5 Paket 1,850,000,000 4 Paket 301,424,875 3 Paket 7,500,000 - Paket 2 paket 7,500,000 3 paket 7,500,000 100.00% 1.00 7 Paket 308,924,875 140% 16.70% DKPD 2.7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharannya kendaraan dinas/operasional 100 Unit 1,805,000,000 28 Unit 620,188,830 20 Unit 104,815,352 - Unit 2 Unit 14,537,126 20 Unit 14,537,126 100.00% 0.14 48 Unit 634,725,956 48% 35.16% DKPD 2.8Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan/ perlengkapan gedung kantor 50 Paket 1,600,000,000 38 Unit 129,489,981 20 Unit 67,000,000 - Unit 14 Unit 45,933,071 20 Unit 45,933,071 100.00% 0.69 58 Unit 175,423,052 116% 10.96% DKPD 2.9 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terehabilitasinya gedung kantor 5 Paket 1,225,000,000 6 Paket 1,516,689,874 2 Paket - - - - - 0.00% 0.00 6 Paket 1,516,689,874 120% 123.81% DKPD Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Dinas Terehabilitasinya Rumah dinas/jabatan 5 Paket 410,000,000 2 Paket 209,750,000 1 - - - - - 0.00% 0.00 2 209,750,000 40% 51.16% 2.10 Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran Terpeliharanya gedung pameran 5 Paket 530,000,000 2 Paket 92,990,000 1 Paket - - - - - 0.00% 0.00 2 pkt 92,990,000 40% 17.55% DKPD 2.11 Pembangunan gedung kantor (DAK) Tersedianya infrastruktur dalan Pengembangan Perikanan 5 Paket 1,171,082,500 1 825,540,090 2 Paket - - - - - 0.00% 0.00 1 pkt 825,540,090 20% 70.49% DKPD - Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 27.98 - 75.57% 43.87% Peringkat Kinerja Sangat Rendah Baik Baik Sangat Rendah 3M eningkatnyan Kinerja Pelayanan Publik DKP: Indeks Nilai LKIP Dinas Daerah Rata-Rata M inimum - - Kantor - - - - Stell - - Stel - 0.00% 0.00% 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 0 Stel - 0 Stel - 0 stel - - - Stel - Tidak Dilaksa nakan Tahun 2020 3.2 Pengadaan Khusus Pakaian Hari- Hari Tertentu (batik) Tersedianya Pakaian Dinas untuk Hari-Hari Khusus2 0 Stel - 0 Stel - - Stel - - - - Tidak Dilaksa nakan Tahun 2020 3.3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Olah Raga Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan - Stel - 0 Stel - 0 Stel - - - Stel - DKPD Tidak Dilaksa nakan Tahun 2020 Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0.00% 0.00% Peringkat Kinerja Tidk ada Keg Tidk ada Keg 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur M eningkatnyan Kinerja Pelayanan Publik DKP: Indeks Nilai LKIP Dinas Daerah Rata-Rata M inimu 1,085,587,500 76,292,000 - - - 1 Kegia tan - 0.00% 0.00 9 Kegiatan 249,205,309 22.96% DKPD Sosialisasi peraturan perundang- undangan Tersosialisasinya peraturan perundang- undangan 20 Kegiata n 405,587,500 6 Kegiat an 76,292,000 2 Kegiatan - - - 0.00% 0.00 6 Kegiatan 76,292,000 30% 18.81% DKPD Refocus ing 2.00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Terlaksanakanya Bimtek untuk sertifikasi 16 Kegitan 680,000,000 3 Kegiat an 172,913,309 3 Kegiatan - - - 0.00% 0.00 3 Kegiatan 172,913,309 19% 25.43% DKPD Refocus ing - Rata-rata Capaian Kinerja (%) 24.38% 22.12% Peringkat Kinerja Tidk ada Keg Tidk ada Keg Sangat Rendah Sangat Rendah 5M eningkatnyan Kinerja Pelayanan Publik DKP: Indeks Nilai LKIP Dinas Daerah Rata-Rata M inimu 677,814,375 136,528,300 16,400,250 - 10,693,400 10,693,400 65.20 147,221,700 81.67% 21.72% 1.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15 Dokum en 218,000,000 10 Lapora n 104,965,900 3 Laporan 4,618,500 3 Lap 3 P 4,618,500 3 Lap 4,618,500 100.00% 1.00 13 Lapor an 109,584,400 87% 50.27% DKPD 2.00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan semesteran 10 Laporan 100,000,000 6 Lapora n 4,122,000 2 Laporan 3,821,750 - - - 2 Lap - 100.00% 0.00 8 Lapor an 4,122,000 80% 4.12% DKPD 3.00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan akhir tahun 5 Laporan 84,814,375 3 Lapora n 9,567,000 1 Laporan 6,075,000 1 Lap 1 lap 6,074,900 1 lap 6,074,900 100.00% 1.00 4 Lapor an 15,641,900 80% 18.44% DKPD 4.00 Penyusunan laporan bulanan SKPD Tersusunnya laporan bulanan 60 Laporan 275,000,000 36 Lapora n 17,873,400 12 Laporan 1,885,000 3 Lap 6 Lap - 12 Lap - 100.00% 0.00 48 Lapor an 17,873,400 80% 6.50% DKPD Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 65.20 81.67% 19.83% Peringkat Kinerja Baik Baik Baik Sangat Rendah 6 Terlasananya Promosi potensi kelautan dan perikanan 722,100,000 2 Kegia tan 178,053,950 2 Kegiatan - - - - - - - 2 Kegi atan 178,053,950 50.00% 24.66% 1.00 Terwujudnya Kesejahteraa n M asyarakat Kelautan dan Perikanan Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi Terlaksananya pameran dan promosi 10 Kegiata n 722,100,000 5 Kegiat an 178,053,950 2 Kegiatan - - - - 0.00% 0.00 5 Kegiatan 178,053,950 50% 24.66% DKPD Refocus ing Rata-rata Capaian Kinerja (%) 50.00% 24.66% Peringkat Kinerja Tidk ada Keg Tidk ada Keg Cukup Sangat Rendah 7M eningkatnyan Kinerja Pelayanan Publik DKP: Indeks Nilai LKIP Dinas Daerah Rata-Rata M inimum B 655,209,375 115,628,100 38,859,600 - 11,268,500 11,268,500 29.00 5 Laporan 126,896,600 63% 16% 1.00 Penyususnan Rencana Strategi SKPD Terssusunnya laporan Renstra 4 Laporan 130,375,000 1 3,500,000 1 Laporan 4,475,000 - 1 Lap - 100.00% 0.00 2 Lapor an 3,500,000 50% 2.68% 2.00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya rencana kerja 10 Laporan 233,000,000 6 Lapora n 48,116,800 2 Laporan 5,045,600 1 Lap 1 Lap 3,371,500 2 lap 3,371,500 100.00% 0.67 8 Lapor an 51,488,300 80% 22.10% DKPD 3.00 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tersusunnya rencana kerja anggaran 10 Laporan 291,834,375 4 Lapora n 64,011,300 2 Laporan 29,339,000 1 Lap 1 Lap 7,897,000 2 lap 7,897,000 100.00% 0.27 6 Lapor an 71,908,300 60% 24.64% DKPD Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 29.00 63.33% 16.47% Peringkat Kinerja Baik Baik Cukup Sangat Rendah 8 PR OG RA M PE M B ER DA YA Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Cakupan Jml NTP Perikanan (Jumlah NTN Nelayan dan NTPi Pembudidaya 19,083,093,750 8,639,556,540 17,025,700 - 17,025,700 17,025,700 0 100.00 8,656,582,240 36.37% 45.36% 8.1 Pemberdayaan perempuan pesisir Jumlah perempuan pesisir yang dibina dan di latih. 25 Paket 2,610,000,000 11 Paket 487,515,700 4 Paket - - - 0.00% 0.00 11 Paket 487,515,700 44% 18.68% 8.2 Rehabilitasi dan restorasi terumbu karang Restorasi/transplantasi terumbu karang 20 Lokasi 865,000,000 8 Lokasi 2,215,128,000 2 Lokasi - - - 0.00% 0.00 8 Paket 2,215,128,000 40% 256.08% 8.3Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan dan di daerah kepulauan Paket Bantuan Kemiskinan Masyarakat Pesisir 2800 Paket 15,608,093,750 691 Paket 5,936,912,840 12 Paket 17,025,700 - Paket 12 paket 17,025,700 12 Paket 17,025,700 100.00% 1.00 703 Paket 5,953,938,540 25% 38.15% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 100.00 36.37% 104.30% Peringkat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Tinggi 9 PR OG RA M PE NG EM BA NG AN Program pengembangan budidaya perikanan M eningkatnya Produksi Budidaya Ikan dan meningkatnya kesejahteraan Pembudidaya 27,219,762,500 5,812,347,239 49,461,472 - 49,461,472 49,461,472 100.00% 100.00 5,861,808,711 44.38% 21.54% 9.1Pengembangbiakan bibit ikan Unggul yang tersebar di beberapa lokasi kabupaten/Kota Tersedianya bibit unggul yang disebar di 15 Kab/Kota 50 Paket bibit Nila, dan Unduk 6,500,000,000 57 Paket 1,427,294,895 34 1PAKET ( Bibit Rumput Laut; Benih Ikan , Induk, Pakan, dan Ikan Hias - - Paket - - 0.00% 0.00 57 Paket 1,427,294,895 114% 21.96% Refocus ing Jumlah Produksi 190.035 ton dan Nilai NTPi = 99.09 % M eningkatny a Komoditas Produksi Kelautan dan Perikanan Terwujudnya Kesejahteraa n M asyarakat Kelautan dan Perikanan Cakupan Jumlah Produksi Budidaya sebesar 575.000 ton dan Nilai NTPi 102 % Jumlah Produksi 569.502 ton dan Nilai NTPi = 98.79% Jumlah Produksi 530.000 ton dan Nilai NTPi = 97 % Jumlah Produksi 98.000 ton dan Nilai NTPi = 100% Jumlah Produksi 190.035 ton dan Nilai NTPi = 99.09 % Cakupan kinerja dengan Terwujudnya Kesejahteraa n M asyarakat Kelautan dan Perikanan M eningkatnya kesejahteraan M asyarakat pesisir - Nilai Tukar Nelayan (NTN) = 108 % s/d tahun 2021 M eningkat nya kesejahtera an M asyarakat pesisir - Nilai Tukar M eningkatnya kesejahteraan M asyarakat pesisir - Nilai Tukar Nelayan (NTN) = 107 % s/d tahun 2020 - Nilai Tukar Pembudidaya Ikan NTP Perikanan = 102,20 (NTN =103,17 dan NTPi = 100) NTP Perikanan = 100 (NTN =101.12 dan NTPi = 99.09) NTP Perikanan = 100 (NTN =101.12 dan NTPi = 99.09) Program Perencanaan SKPDM eningkatnyan Kinerja Pelayanan M eningkat nyan M eningkatnyan Kinerja Pelayanan Publik DKP: Indeks Cakupan kinerja dengan terlaksananya Cakupan kinerja dengan terlaksananya pembubuatan 2 Cakupan kinerja terlaksankanya pembuatan laporan Cakupan kinerja terlaksankanya pembuatan laporan Cakupan kinerja terlaksank Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 100 % terlaksananya 12 Kegiatan Terwujudnya Kesejahteraa n M asyarakat Kelautan dan Perikanan M eningkatnya Kinerja Pelayanan M eningkat nyan Kinerja M eningkatnyan Kinerja Pelayanan Publik DKP: Indeks Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan M eningkatnyan Kinerja Pelayanan M eningkat nyan Kinerja M eningkatnyan Kinerja Pelayanan Publik DKP: Indeks Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Program peningkatan disiplin aparatur 99% (meningkatnya disiplin ASN ) 97,% (meningkat nya disiplin 16 17 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Kinerja % 12=8.9.10.11 Kinerja KinerjaKinerja Kinerja Kinerja Kinerja 7 8 9 10 111 2 3 4 5 6 Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Lokas i/ KET Triwulan 1 Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yg di Evaluasi Tahun 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Peragkat daerah yang di Evaluasi
(2021)Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat daerah Tahun 2021 (%) 13 - 12/7*100% 14=6+12 15=14/5x100% Kinerja Kinerja Kinerja NO. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat daerah Tahun Lalu (2017, 2018 dan 2019 9.2Intensifikasi budidaya ikan (INBUDKAN) di beberapa lokasi kabupaten Tersedianya Budidaya ikan air tawar, Payau dan Laut 55 Paket Calin, Induk, Ikan Hias, Udang, Bnaden g, benih ikan, 8,173,762,500 35 Paket Calin, Induk, Ikan Hias, Bnade ng, benih ikan, 2,639,776,251 5 Paket Benih, Pakan ,Calin Induk Untuk Kelompok 49,461,472 pAKET 5 paket 49,461,472 5 Paket 49,461,472 100.00% 1.00 40 Paket 2,689,237,723 73% 32.90% 9.3 Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Budidaya Tersedianya sarana dan prasarana Budidaya Ikan Air Tawar dan laut 5 Paket 9,096,000,000 4 Paket 687,151,000 1 Paket - - - - - 0.00% 0.00 4 Paket 687,151,000 80% 7.55% ;9.4 Pengembangan statistik perikanan budidaya Tersedianya data dan informasi statistik perikanan budidaya 5 Laporan 1,039,000,000 3 Lapora n 210,251,000 1 Laporan - - - - - 0.00% 0.00 3 Buku 210,251,000 60% 20.24% Refocus ing 9.5 Peningkatan kapasitas petugas teknis kesling Meningkatnya kapasitas petugas teknis kesling 12 Petugas Teknis 120,000,000 5 Petug as Tekni s 33,729,604 2 Petugas Teknis - - - - - 0.00% 0.00 5 Petug as Tekn is 33,729,604 42% 28.11% Refocus ing 9.6 Pemantauan dan monitoring kelompok budidaya perikanan Terlaksananya monitoring kelompok budidaya perikanan 5 Kegiata n 90,000,000 3 Kegiat an 26,779,000 1 Kegiatan - - - - - 0.00% 0.00 3 Kegia tan 26,779,000 60% 29.75% Refocus ing 9.6 Pembinaan dan pelatihan Pembudidaya Ikan Terlaksananya pembinaan dan pelatihan 16 Kegiata n 1,000,000,000 9 Kegiat an 507,268,254 4 Kegiatan - - - 0.00% 0.00 9 Kegia tan 507,268,254 56% 50.73% Refocus ing 9.7 Pembinaan wanita pembudidayaan ikan Terlaksananya pembinaan wanita pembudidaya ikan 150 Wanita Pembud idaya 390,000,000 3 Kegiat an 83,824,154 2 Kegiatan - - - - - 0.00% 0.00 3 Kegia tan 83,824,154 2% 21.49% 9.8Sosialisasi dan Pembinaan Sertifikasi CPIB dan CBIB di UPR dan BBI lokal Terlaksananya pembinaan sertifikasi CPIB dan CBIB di UPR dan BBI Lokal Unit Pembenihan Ikan 16 Kegiata n 121,000,000 2 Kegiat an 64,441,900 1 Kegiatan - - - - - 0.00% 0.00 2 Kegia tan 64,441,900 13% 53.26% Refocus ing 9.9 Audit sertifikasi CPIB dan CBIB Terlaksananya audit sertifikasi CPIB dan CPIB 7 Kegiatan 100,000,000 4 Kegiat an 44,496,000 1 Kegiatan - - - - - 0.00% 0.00 4 Paket 44,496,000 57% 44.50% Refocus ing 9.10 Pelatihan CPIB dan CBIB Terlaksananya pelatihan CPIB dan CBIB 150 Pembud idaya Terlati h 250,000,000 50 Pemb udiday a Terlat ih 14225200 50 Pembudid aya Terlatih - - - - - 0.00% 0.00 50 Pemb udida ya Terla tih 14,225,200 33% 5.69% Refocus ing 9.11 Pengujian Induk dan Benih Ikan Benih dan Induk Ikan yang di uji 10 Kali Penguji an 115,000,000 2 29,931,781 2 Kali Pengujia n - - - - - 0.00% 0.00 2 29,931,781 20% 26.03% Refocus ing 9.12 Peningkatan kapasitas petugas teknis pembudidaya ikan Meningkatnya kapasitas petugas teknis pembudidaya ikan 17 Petugas Teknis 125,000,000 2 17,400,000 2 Orang - - - - - 0.00% 0.00 2 17,400,000 12% 13.92% Refocus ing 9.13 Monev ke BBI lokal dan UPR Laporan monev BBI Lokal dan UPR 15 Kab/Kot a 100,000,000 2 Kegiat an 25,778,200 2 Kegiatan - - - - - 0.00% 0.00 - 25,778,200 0% 25.78% Refocus ing - Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 1.00 44.38% 27.28% Peringkat Kinerja Sangat Baik Sangat Baik Rendah Sangat Rendah 10 PR OG RA M PE NG EM BA Program pengembangan perikanan tangkap Tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap dengan meningkatnya jumlah Produksi tangkap dan meningkatkan kesejahteraan Nelayan 79,233,820,458 33,244,425,531 1,608,972,000 - 448,556,401 448,556,401 200.00% 27.88 33,692,981,932 115.00% 42.52% DKPD 10.1 Pen gem ban gan Usa Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil Terbinaya usaha perikanan tangkap skala kecil 30 Paket (Motor tempel, Katinti ng, 16,345,264,508 130 Unit (Motor tempe l, Katint 10,514,926,700 60 Unit Motor Tempel, Longboat dan alat 1,608,972,000 - - 35 Paket 448,556,401 60 Paket 448,556,401 100.00% 0.28 190 Unit (Moto r temp el, 10,963,483,101 633% 67.07% 10.2 Pengembangan Sarana perikanan tangkap Tersedianya sarana dan prasarana perikanan Tangkap. 10 s/d 30 15 Kapal 16,000,000,000 - - - - - - - 0.00% 0.00 - - 0% 0.00% 10.3 Pen gem ban gan Stat Pengembangan statistik perikanan tangkap Pengumpulan data statistik perikanan tangkap 5 Laporan 1,120,000,000 3 Lapora n 192,878,200 1 Laporan - - - - - 0.00% 0.00 3 192,878,200 60% 17.22% Refocus ing 10.4 Sosi alis asi pen gat Sosialisasi pengaturan alat penangkapan ikan Sosialisasi pengaturan alat penangkapan ikan 10 Kali Kegiata n 250,000,000 5 Kegiat an 130,915,000 1 Kegiatan - - - 0.00% 0.00 5 Kegiatan 130,915,000 50% 52.37% 10.5 Res tock ing ben ih Restoking benih ikan di laut dan perairan umum daratan Jumlah Benih Ikan di laut dan PUD yang ditebar 40 Paket benih yang ditebar di Laut 1,450,000,000 12 Paket benih yang diteba r di 877,876,513 2 Paket/ lokasi - - - - - 0.00% 0.00 12 877,876,513 30% 60.54% Refocus ing 10.6 Pen dam ping an pad Pengelolaan Kenelayanan Informasi kenelayanan yang terkelola 20 Kegiata n 220,000,000 6 Kegiat an 263,996,000 1 Kegiatan - - - - - 0.00% 0.00 6 263,996,000 30% 120.00% 10.7 Pela tiha n BST ABK Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 15 Kegiata n 195,000,000 7 Kegiat an 439,329,600 2 Kegiatan - - - - - 0.00% 0.00 7 439,329,600 47% 225.30% Refocus ing 10.8Pembangunan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan DAU dan DAK Tersedianya infrastruktur dalan Pengembangan Perikanan 20 Pelabuh an 43,073,555,950 12 Pelabuhan 20,824,503,518 2 Lokasi - - 2Pelabuhan - 100.00% 0.00 14 Paket 20,824,503,518 70% 48.35% 10.9 Pen gelo laa n Pelatihan BST ABK Terlatihnya keselamatan Masyarakat nelayan 150 Nelaya n 580,000,000 60 Nelay an - 30 Nelayan - - - - - 0.00% 0.00 60 - 40% Refocus ing Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 27.88 106.67% 65.65% Peringkat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Baik Cukup 11 Program Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan M eningkatkan M utu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan dengan meningkatnya : dan berkurangnya loses hasil perikanan 19,966,059,375 3,275,551,313 - - - - 3,275,551,313 14.83% 16.41% 11.1Pengembangan Teknik Pengolahan dan Pembinaan pengawasan mutu Tersedianyan perlatan dan meningkatnya mutu hasil perikanan 50 Paket 1,781,000,000 2 Kegiat an 58,389,000 1 Paket alat Pengolah an - - - 0.00% 0.00 1 Paket 58,389,000 2% 3.28% Refocus ing Pengembangan Teknik Pengolahan dan Pembinaan pengawasan mutu (DAK) Tersedianyan perlatan dan meningkatnya mutu hasil perikanan 0 - 2 344,053,350 2 Paket - - - - 0.00% 0.00 - 344,053,350 0% Refocus ing 11.2 Lomba Menu Serba Ikan Meningkatnya jumlah diversifikasi olahan berbahan baku ikan 25 Jumlah Olahan 720,000,000 5 Kegiat an 286,928,863 2 Kegiatan - - - 0.00% 0.00 2 Kegiatan 286,928,863 8% 39.85% Refocus ing 11.3 Penerapan Sistim Rantai Dingin untuk penanganan hasil tangkapan dari ditangkap sampai konsumen/industri pengolahan Tersedianya peraltan Chest Freezer, Cool Box, Motor Roda Tiga berinsulasi untuk pengolah 1000 Unit (Freeze r, Cool box, dan 5 Unit Cool Room dan 5 Unit Cold storage) 13,785,059,375 218 Unit Freeze r; Cool Box, 1Cool Room utk penyi mpan Es 1,909,821,800 116 Unit Freezer; Cool Box, 1Cool Room utk penyimpa n Es - - - - - 0.00% 0.00 116 Unit 1,909,821,800 12% 13.85% Refocus ing 11.4 Pembinaan UKM Pengolahan Hasil Perikanan Terbinanya UKM Pengolahan Hasil Perikanan 10 Kegiata n 685,000,000 5 Kegiat an 143,238,500 1 Kegiatan - - - - - 0.00% 0.00 1 Kegiatan 143,238,500 10% 20.91% Refocus ing 11.5Sosialisasi/Diseminasi pengembangan usaha peningkatan mutu dan nilai tambah Infromasi pengembangan usaha dan peningkatan mutu dan nilai tambah hasil olahan perikanan 5 Kegiata n 250,000,000 2 Kegiat an 34,102,000 1 Kegiatan - - - - - 0.00% 0.00 1 Kegiatan 34,102,000 20% 13.64% Refocus ing 11.6 Pelatihan teknis masyarakat pengembangan usaha Terlatihnya masyarakat pengolah untuk pengembangan usaha 5 Kegiata n 355,000,000 3 Kegiat an 45,170,000 1 Kegiatan - - - - - 0.00% 0.00 1 Kegiatan 45,170,000 20% 12.72% Refocus ing 11.7Bimbingan teknis kepada masyarakat peningkatan mutu dan nilai tambah ikan Terbinanya kelompok masyarakat pengolah untuk meningkatkan mutu Hasil perikanan 5 Kegiata n 75,000,000 1 kegia tan 11,025,000 - - - - - - - 0.00% 0.00 1 Kegiatan 11,025,000 20% 14.70% Refocus ing 11.8 Gemar Makan Ikan Konsumsi Ikan Meningkat 600 Anak Sekola h 490,000,000 500 Anak Sekol ah 163,571,000 100 Anak - - - 0.00% 0.00 100 Kegiatan 163,571,000 17% 33.38% Refocus ing 11.9 Peningkatan kapasitas petugas teknis pengolahan Meningkatnya kapasitas petugas teknis pengolahan 10 Petugas Teknis 180,000,000 2 - 2 Orang - - - - - 0.00% 0.00 2 - 20% 0.00% Refocus ing 11.10 Peluang dan Investasi Kelautan dan Perikanan Tersedianya Buku Peluang dan Investasi perikanan meningkat 10 Kegiata n 1,645,000,000 4 Kegiat an 279,251,800 2 Kegiatan - - - - - 0.00% 0.00 2 Kegiatan 279,251,800 20% 16.98% Refocus ing - Rata-rata Capaian Kinerja (%) 13.48% 15.39% Peringkat Kinerja Tdk ada Keg.Tdk ada Keg. Sangat Rendah Sangat Rendah M eningkat kan M utu dan Keamanan Hasil M eningkatny a Komoditas Produksi Kelautan dan Perikanan M eningkatny a Komoditas Produksi Kelautan dan Perikanan M eningkatkan M utu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Nilai M eningkat kan M utu dan Keamanan Hasil M eningkatkan M utu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan dengan M eningkatkan M utu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan dengan M eningkatkan M utu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan dengan M eningkatny a Komoditas Produksi Kelautan dan Perikanan Cakupan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap sebesar 405.422 ton Jumlah Produksi 384.300 ton dan Nilai NTN= 115.78% Jumlah Produksi 393.614 ton dan Nilai NTN= 107 % Jumlah Produksi 84.250 ton dan Nilai NTN= 103,17 % Jumlah Produksi 147.787,23 ton dan Nilai NTN= 101.12 % Jumlah Produksi 147.787,23 ton dan Nilai NTN= 101.12 % ,--------------------- 16 17 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Kinerja % 12=8.9.10.11 Kinerja KinerjaKinerja Kinerja Kinerja Kinerja 7 8 9 10 111 2 3 4 5 6 Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Lokas i/ KET Triwulan 1 Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yg di Evaluasi Tahun 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Peragkat daerah yang di Evaluasi
(2021)Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat daerah Tahun 2021 (%) 13 - 12/7*100% 14=6+12 15=14/5x100% Kinerja Kinerja Kinerja NO. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat daerah Tahun Lalu (2017, 2018 dan 2019 12Program Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir Jumlah Pulau-Pulau yang terfasilitasi dan direhabilitasi kawasan pesisir dan laut 7,948,302,414 4,350,201,077 186,803,428 - 31,013,000 31,013,000 100.00% 16.60 4,381,214,077 58.89% 55.12% 12.1 Rehabilitasi wilayah pesisir dan lingkungan laut Terselenggaranya Restorasi/rehabilitasi karang dan penanaman mangrove 15 Lokasi 3,815,181,907 9 Lokasi 701,444,692 2 Lokasi - - - - - 0.00% 0.00 9 Lokasi 701,444,692 60% 18.39% 12.2 Pengawasan kawasan konservasi perairan Jumlah kawasan konservasi yang di fasilitasi 20 LOkasi 779,193,039 11 Lokasi 661,949,400 2 Lokasi 176,862,428 - - 1 lokasi 21,072,000 2 lokasi 21,072,000 100.00% 0.12 13 Lokasi 683,021,400 65% 87.66% 12.3 Penyusunan RZWP3K Provinsi Sulut Tersedianya perda zonasi RZWP3K 5 Dokum en 769,734,375 4 Doku men 485,906,835 1 Dokume n 9,941,000 - Doku men 1 lap 9,941,000 1 Lp. 9,941,000 100.00% 1.00 5 Dokumen 495,847,835 100% 64.42% 12.4 Bersih-Bersih Pantai Terselenggaranya bersih pantai 15 Kegiata n 780,000,000 10 Kegiat an 262,943,500 4 Kegiatan - - - - - 0.00% 0.00 10 Kegiatan 262,943,500 67% 33.71% Refocus ing 12.5 Pengembangan Pulau-Pulau Kecil dan Terluar Terlaksananya Pengembangan PPK dan Pulau Terluar 12 LOkasi 780,000,000 5 Lokasi 278,535,400 2 Lokasi - - - - - 0.00% 0.00 5 Lokasi 278,535,400 42% 35.71% Refocus ing 12.6 Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan (DAK) Sarana dan Prasarana Pengelolaan Ruang Laut 20 Lokasi 1,024,193,093 4 1,959,421,250 - Lokasi - - - - - 0.00% 0.00 4 - 1,959,421,250 20% 191.31% Pengembangan Pulau-Pulau Kecil dan Terluar (DAK) Terlaksananya Pengembangan PPK dan Pulau Terluar 12 LOkasi 4 Lokasi 4 Lokasi - - - 0.00% 0.00 4 - 0% Pengadan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DAK) Tersedianya Sarana Pengawasan di laut 1 Paket Kapal 1 Paket 1 Paket - - - 0.00% 0.00 1 - 0% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 16.60 58.89% 71.87% Peringkat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah Cukup Baik 13PROGRAM PENGAW ASAN DAN PENGENDALIAN SUM BERDAYA KELAUTAN Terlaksananya pengawasan dan Pengedalian sumberdaya kelautan dan perikanan serta terjalinnya kerjasama dengan instansi terkait 3,710,584,375 316,359,500 - - - 3 Kegia tan - 316,359,500 39.33% 8.53% 13.1 Kerjasama operasi pengawasan terpadu di laut Terlaksananya kerjasama operasi pengawasan terpadu 20 Kali operasi 670,375,000 4 Kali Opera si 119,742,000 1 Kali Operasi - - - - - 0.00% 0.00 4Kali Opera si 119,742,000 20% 17.86% Refocus ing 13.2 Peningkatan peran serta masyarakat pesisir dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya laut Terlaksananya peningkatan masyarakat dalam pengawasan SDKP 10 kegiata n dengan bertam bahnya 15 Pokmas was 282,209,375 5 Kegiat an 90,803,500 1 Kegiatan - - - 0.00% 0.00 5 Kegia tan 90,803,500 50% 32.18% Refocus ing 13.3 Pengawasan bahan aditif pada ikan dan produk perikanan Terlaksananya pengawasan bahan aditif pada ikan dan produk perikana 12 Kali untuk dengan mencap ai 98 % jumlah Superm arket, Pasar, dan restora n yang di awasi. 798,000,000 6 Kegiat an 76,914,000 2 Kegiatan - - - - 2 Kegiatan - 100.00% 0.00 8 Kegia tan 76,914,000 67% 9.64% Refocus ing 13.4 Penanganan tindak pidana perikanan Jumlah kasus perikanan yang difasilitasi 5 Kasus 555,000,000 - - - 1 Kasus - - - - - 0.00% 0.00 - - - 0% 0.00% 13.5 Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan Terfasilitasinya KapalPengawas 5 Paket 1,405,000,000 3 Lokasi 28,900,000 1 Paket - - - 0.00% 0.00 3 Lokas i 28,900,000 60% 2.06% Refocus ing Rata-rata Capaian Kinerja (%) 39.33% 12.35% Peringkat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 14 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan Terlakasananya kajian dan Informasi data serta sosialisasi program/kegiatan 3,818,511,525 1,449,120,749 9,619,600 - - - 9,552,600 9,552,600 100.00% 99.30 1,458,673,349 56.59% 38.20% 1.00 Kajian sistem penyuluhan perikanan Tersedianya kajian Ketelusuran Tuna, Cakalang, Tongkol dan Kajian PERDA Pungutan Hasil Perikanan 10 Dokum en 609,000,000 3 Doku men 90,000,000 1 Kajian - - - - - 0.00% 0.00 3 Doku men 90,000,000 30% 14.78% Refocus ing 2.00 Sosialisasi statistik perikanan Tersosialisasinya statistik perikanan dalam penyediaan data 10 laporan /Buku Statisti k 265,625,000 6 Kegiat an 155,850,200 2 Kegiatan - - - - - 0.00% 0.00 6 Kegia tan 155,850,200 60% 58.67% Refocus ing 3.00Konsolidasi dan validasi data statistik perikanan Kabupaten/Kota Tervalidasinya data statistik perikanan 24 Laporan 530,000,000 5 Kegiat an 167,946,551 2 Kegiatan 9,619,600 - - 1 Keg 9,552,600 2 Kegiatan 9,552,600 100.00% 0.99 7 Kegia tan 177,499,151 29% 33.49% 4.00 Sosialisasi pembangunan KP Kegiatan Pembangunan KP di Sulawesi Utara 12 Kegiata n 680,000,000 10 Kegiat an 247,771,818 4 Kegiatan - - - 0.00% 0.00 10 Kegia tan 247,771,818 83% 36.44% Refocus ing 5.00 JAKEXPO Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 5 Kegiata n 396,740,625 4 Kegiat an 195,721,083 1 Kegiatan - - - - - 0.00% 0.00 4 Kegia tan 195,721,083 80% 49.33% Refocus ing 6.00 Promosi pembangunan KP Terselenggaranya promosi pembangunan KP 10 Kegiata n 580,000,000 6 Kegiat an 352,824,700 2 Kegiatan - - - - - 0.00% 0.00 6 Kegia tan 352,824,700 60% 60.83% Refocus ing 7.00 Penunjang kegiatan nasional di daerah Dukungan daerah terhadap kegiatan nasional di daerah 5 Kegiata n 335,000,000 5 Kegiat an 46,261,797 2 Kegiatan - - - - - 0.00% 0.00 5 Kegia tan 46,261,797 100% 13.81% Refocus ing 8.00Operasional Database sistem informasi manajemen penyuluhan perikanan (SIMLUHDAYA KP) Tersedianya Data Online Database penyuluh dan informasi Data 1 Laporan 23,890,500 1 Kegiat an 23,890,500 - - - - - - - 0.00% 0.00 1 Kegia tan 23,890,500 100% 100.00% Refocus ing 10.00 Penilaian Penyuluh Perikanan Teladan Provinsi Terapresiasinya penyuluh yang handal 5 Kegiata n 48,255,400 1 Kali 48,255,400 - - - - - - - 0.00% 0.00 1 - 48,255,400 20% 100.00% Refocus ing 11.00 Pertemuan Kelompok mendukung peningkatan produksi perikanan Pertemuan kelompok untuk peningkatan produksi perikanan 10 Kegiata n 350,000,000 6 Kegiat an 120,598,700 2 Kegiatan - - - 0.00% 0.00 6 Kegia tan 120,598,700 60% 34.46% Refocus ing - Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 99.30 62.25% 50.18% - Peringkat Kinerja Sangat Baik Sangat Baik Cukup Cukup 15Program Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Peningkatan Koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Identifikasi,Inventarisasi, Sinkronisasi dan Koordinasi Program/Kegiatan 14 Kegiat an 2,646,812,500 765,940,400 6,672,400 - 6,408,200 6,408,200 96.04 772,348,600 52.00% 29.18% DKPD 1.00 Koordinasi Pembangunan KP Tersusunnya program/kegiatan Kabupaten/Kota 16 Kegiata n 840,000,000 8 Kegiat an 260,397,300 2 Kegiatan - - - - - 0.00% 0.00 8 Kegia tan 260,397,300 50% 31.00% Refocus ing Sinkronisasi Program/Kegiatan Pengembangan SDKP Kab/Kota Tersinkronnya Program kegiatan dengan Kabupaten/Kota 5 Kegiata n 260,000,000 - - 9,530,000 1 Kegiatan - - - - 0.00% 0.00 - Kegia tan 9,530,000 0% 3.7% Refocus ing 2.00Inventarisasi potensi kelautan dan perikanan/indeks teknis kelautan dan perikanan Terlaksananya kegiatan inventarisasi potensi KP 10 Laporan Informa si KP 481,250,000 6 Lapora n dan Inform asi KP 184,555,300 1 Laporan Informasi KP - 1 Lapor an dan Infor masi KP - - - 0.00% 0.00 6 Lapor an dan Infor masi KP 184,555,300 60% 38.35% Refocus ing 3.00 Monitoring dan evaluasi program kegiatan di Kabupaten/Kota Terlaksananya monev program/kegiatan di kab/kota 10 Kegiata n 442,781,250 7 Kegiat an 156,568,300 2 Kegiatan - 1 Kegia tan - 2 Lp. 6,408,200 2 Lap 6,408,200 100.00% 0.00 9 Kegia tan 162,976,500 90% 36.81% 4.00 Pelaksanaan Hari Nusantara Terlaksananya peringatan hari nusantara 5 Kegiata n 442,781,250 2 Kegiat an 84,945,000 1 Kegiatan - - - - - - 0.00% 0.00 2 Kegia tan 84,945,000 40% 19.18% Refocus ing 5.00 Monitoring dan evaluasi program kegiatan di Kabupaten/Kota (DAK) Laporan dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan 5 Laporan 180,000,000 - 69,944,500 2 lap 6,672,400 - - - 2 Lp. - 2 Lap - 100.00% 0.00 1 Lapor an 69,944,500 20% 38.86% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 96.04 43.33% 27.98% Peringkat Kinerja Sangat Baik Sangat Baik Sangat Rendah Sangat Rendah 16Program Peningkatan Koordinasi Perencanaan Bidang Kelautan dan Perikanan Terselenggaranya forum koordinasi dengan Kabupaten/Kota 5 Kegiat an 1,230,418,750 907,334,100 4,128,000 - 4,128,000 1 4,128,000 3 Kegiatan 911,462,100 80.00% 74.08% 1 Temu koordinasi kelautan dan perikanan Terlaksananya Rapat Kerja Teknis di Sulawesi Utara 5 Kegiata n 1,230,418,750 3 Kegiat an 907,334,100 1 Kegiatan 4,128,000 - - 1 Keg. 4,128,000 1 Lap 4,128,000 100.00% 1.00 4 Kegia tan 911,462,100 80% 74.08% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 100.00 80.00% 74.08% Peringkat Kinerja Sangat Baik Sangat Baik Baik Baik 17 Program M anajemen Pengelolaan DAK (DAK) Peningkatan pengawasan dalam pengelolaan DAK 4 Kegiat an 101,682,821 61,304,100 72,155,821 - - - - - 3 - 83,304,100 100.00% 81.93% Rapat Koordinasi Tersedianyan Laporan /Notulen Raapat 2 Laporan 29,527,000 3 lapran 22,000,000 1 Laporan - - - - - - 0.00% 0.00 1 Lapo ran 22,000,000 50% 74.51% Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Tersediannya Laporan Pelaksanaan DAK setiap kegiatan 3 Laporan 72,155,821 6 - 61,304,100 3 laporan 72,155,821 - - - - - 0.00% 0.00 3 Laporan 61,304,100 100% 84.96% M eningkatny a Komoditas Produksi Kelautan dan M eningkatny a Komoditas Produksi Kelautan dan Perikanan Tersediaya data dan Informasi serta inventarisasi Potensi potensi kelautan dan Perikanan - M eningkatny a Pengelolaan W ilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Terwujudnya Kesejahteraa n M asyarakat Kelautan dan Perikanan - M eningkatny a Pengelolaan W ilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Terwujudnya Kesejahteraa n M asyarakat Kelautan dan Perikanan 10 Kajian dokumen dan 41 Kegiatan Tersedianyan data dan Informasi kelautan dan perikanan Tersedianya data dan informasi Kelautan dan Perikanan Tersediany a data dan M eningkatny a Pengelolaan W ilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Terwujudnya Kesejahteraa n M asyarakat Kelautan dan Perikanan M eningkatny a Pengelolaan W ilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 5 kegiatan Sulut - 62 Lokasi (Rehabilitasi Karang, 13 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 16 17 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Kinerja % 12=8.9.10.11 Kinerja KinerjaKinerja Kinerja Kinerja Kinerja 7 8 9 10 111 2 3 4 5 6 Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Lokas i/ KET Triwulan 1 Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yg di Evaluasi Tahun 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Peragkat daerah yang di Evaluasi
(2021)Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat daerah Tahun 2021 (%) 13 - 12/7*100% 14=6+12 15=14/5x100% Kinerja Kinerja Kinerja NO. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat daerah Tahun Lalu (2017, 2018 dan 2019 PERSENTASE LUAS W ILAYAH LAUT DAN PESISIR YANG DIKELOLA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGA N YANG BERLAKU PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 100 % 1,718,212,544 100 % 1,138,080,000 96 % - 95 % 11,065,000 96 % 399,400,000 97 % 711,615,000 2 lokasi 1,122,080,000 2.00% 98.59 2 Lokasi 1,122,080,000 2% 65.31% Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi TERSEDIANYA DOKUMEN PERDA ZONASI RZWP3K DAN KAJIAN PERDA SERTA TERWUJUDNYA WILAYAH PERAIRAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG TEREHABILITASI 13 Kab/Kot a 1,587,332,987 13 Kab/Kota 1,138,080,000 - 11,065,000 399,400,000 711,615,000 13 Kab/K ota 1,122,080,000 100.00% 0.99 13 Kab/ Kota 1,122,080,000 100% 70.69% Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil REVISI PERDA RZWP3K PROVINSI SULAWESI UTARA 1 Dokum en 37,332,989 1 Dokume n 23,080,000 1 Dok - 1 Dok 11,065,000 48 % - 100 % 12,015,000 1 Doku men 23,080,000 100.00% 1.00 1 Lokasi 23,080,000 100% 100.00% DKPD Refocus ing Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil PENDAYAGUNAAN WILAYAH PERAIRAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG TEREHABILITASI 1 Dokum en 1,549,999,998 1 Dokume n 1,115,000,000 1 Dok - 1 Dok - 34 % 399,400,000 699,600,000 1 Doku men 1,099,000,000 100.00% 0.99 1 Lokasi 1,099,000,000 100% 98.57% DKPD Refocus ing Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil TERLATIHNYA DAN TERSEDIANYA SARANA PENUNJANG USAHA KELOMPOK PEREMPUAN PESISIR DAN TERFASILITASI SARANA DAN PRASARANA MASYARAKAT PESISIR DAN NELAYAN DI DAERAH KEPULAUAN 13 Kab/Kot a 130,879,557 13 Kab/Kota - - - - - - Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil PELATIHAN DAN FASILITASI SARANA USAHA MASYARAKAT PESISIR 1 Tahun 120,694,752 1 Tahun - - - - - 1 Doku men - 100.00% #DIV/0! 1 Lokasi - 100% 0.00% Refocus ing Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KELOMPOK NELAYAN YANG DIFASILITASI SARANA DAN PRASARANA 1 Tahun 10,184,805 1 Tahun - - - - - 1 Doku men - 100.00% #DIV/0! 1 Lokasi - 100% 0.00% Refocus ing Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 98.59 100.00% 0.00% Peringkat Kinerja Sangat Baik Sangat Baik Baik Baik Nilai Tukar Nelayan Perikanan Tangkap PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP JUM LAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT DAN PERAIRAN UM UM DARATAN (PUD) DARI SELURUH KAB/KOTA DI W ILAYAH PROV SULUT ###### Ton 13,042,542,262 ########## Ton 12,693,082,705 85,535.54 Ton 156,224,219 85,535.54 Ton 430,759,956 85,535.54 Ton 1,663,567,340 85,535.54 Ton 8,188,974,407 10,439,525,922 82.25 342,142.17 Ton Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil 1 LOKASI PERAIRAN LAUT DAN 1 PUD 100 % 2,150,971,014 100 % 1,845,075,380 107,387,800 - 1,623,487,920 1,730,875,720 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan TERSEDIANYA PRASARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP 100 % 39,731,014 100 % 8,425,500 5,675,500 67 % - 100 % 2,750,000 100 % 8,425,500 100.00% 1.00 3 Laporan 8,425,500 3% 100.00% DKPD Refocus ing Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap TERSEDIANYA PRASARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP 100 % 2,111,240,000 100 % 1,836,649,880 101,712,300 5 % - 98 % 1,620,737,920 100 % 1,722,450,220 100.00% 0.94 3 Laporan 1,722,450,220 3% 81.58% DKPD Refocus ing Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT 750 KAPAL PERIKANAN YANG MENGURUS IZIN 100 % 40,534,000 100 % 4,900,000 2,750,000 - 2,150,000 4,900,000 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT TERLAKSANANYA PELAYANAN PERIZINAN KAPAL PERIKANAN DIATAS 10 GT 100 % 40,534,000 100 % 4,900,000 2,750,000 50 % - 100 % 2,150,000 4,900,000 0.00% 1.00 3 Laporan 4,900,000 3% 12.09% DKPD Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi 2 LOKASI PELABUHAN PERIKANAN YANG DIBANGUN DAN DIMANFAATKAN 100 % 10,851,037,248 100 % 10,843,107,325 156,224,219 320,622,156 1,663,567,340 6,563,336,487 8,703,750,202 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN YANG SESUAI STANDAR 100 % 10,175,460,000 100 % 10,175,460,000 16 % 1,656,131,497 6,396,247,670 8,052,379,167 0.00% 0.79 3 Laporan 8,052,379,167 3% 79.14% DKPD Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan TERLAKSANANYA FUNGSI PEMERINTAH DAN PENGUSAHA DI PELABUHAN PERIKANAN 100 % 675,577,248 100 % 667,647,325 156,224,219 320,622,156 73 % 7,435,843 167,088,817 651,371,035 0.00% 0.98 3 Laporan 651,371,035 3% 96.42% DKPD Rata-rata Capaian Kinerja (%) 20.00% 82.25 3.00% 96.42% Peringkat Kinerja Sangat Baik Sangat Baik Baik Baik Nilai Tukar Pembudidaya Ikan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA JUM LAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DARI SELURUH KAB/KOTA DI W ILAYAH PROVINSI ###### Ton 3,931,247,193 100,578.06 ########## Ton 3,910,116,738 100,578.06 Ton 100,578.06 Ton 489,994,819 100,578.06 Ton 623,653,513 100,578.06 Ton 3,438,204,329 87.93 402,312.25 Ton Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing TERLAKSANANYA MONITORING KELOMPOK BUDIDAYA PERIKANAN 100 % 19,999,202 100 % - 0 0 0 0 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT TERCAPAINYA JUMLAH PEMBUDIDAYA YANG MEMAHAMI SOP PENETAPAN SYARAT DAN IZIN KAPAL PENGANGKUT PEMBUDIDAYA IKAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 30 GT 100 % 19,999,202 100 % - - - 0 0 - 0.00% #DIV/0! 3 Laporan - 3% 0.00% DKPD Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut TERLAKSANANYA PEMBUDIDAYA PERIKANAN KJA LAUT DAN RL 100 % 3,911,247,991 100 % 3,910,116,738 489,994,819 623,653,513 3,438,204,329 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA SERTA INDUK DAN BENIH PEMBUDIDAYA IKAN 100 % 2,853,000,000 100 % 2,897,097,047 - 13.13 % 377,103,900 2,069,560,466 2,446,664,366 0.00% 0.84 3 Laporan 2,446,664,366 3% 85.76% DKPD Pengelolaan Kesehatan ikan dan Lingkungan Budidaya dilaut dan lintas daerah kab/kota TERLAKSANANYA PEMBINAAN DAN PELATIHAN 100 % 30,176,300 100 % - - - - - 0.00% #DIV/0! 3 Laporan - 3% 0.00% DKPD Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi TERSEDIANYA BIBIT INDUK UNTUK PEMBUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DAN LAUT SERTA PAKAN UNTUK BBI TATELI 100 % 1,017,791,572 100 % 1,013,019,691 489,994,819 72.71 % 246,549,613 254,995,531 991,539,963 0.00% 0.98 3 Laporan 991,539,963 3% 97.42% DKPD Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi TERLAKSANANYA PEMBINAAN SERTIFIKASI CPIB DAN CBIB DI UPR DAN BBI LOKAL UNIT PEMBENIHAN IKAN 100 % 10,280,119 100 % - - 0 % 0 - - 0.00% 0.00 3 Laporan - 3% 0.00% DKPD Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0.00% 87.93 3.00% 0.00% Peringkat Kinerja Sangat Baik Sangat Baik Baik Baik PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA PEM ANFAATA N SUM BER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGA N YANG BERLAKU PROGRAM PENGAW ASAN SUM BER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan 95 % 1,837,003,312 95 % 2,741,103,331 30% 65% 81,962,471 80 % 100,441,188 97 % 1,547,167,062 1,732,570,721 63.21 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil TERLAKSANANYA KERJA SAMA OPERASI PENGAWASAN, TERLAKSANANYA PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG LAUT 15 Kab/Kot a 1,815,743,312 15 Kab/Kota 2,736,143,331 81,962,471 100,441,188 1,545,207,062 1,727,610,721 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil TERAWASINYA KEGIATAN IUU FISHING DAN PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU 15 Kab/Kot a 1,815,743,312 15 Kab/Kota 2,736,143,331 30% 65% 81,962,471 80 % 100,441,188 97 % 1,545,207,062 1,727,610,721 0.00% 0.63 3 Laporan 1,727,610,721 63% 63.14% DKPD ,--------------------- I I I I I I � � � � � � I � � - �- - - 16 17 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Kinerja % 12=8.9.10.11 Kinerja KinerjaKinerja Kinerja Kinerja Kinerja 7 8 9 10 111 2 3 4 5 6 Unit Peran gkat Daera h Penan ggung Lokas i/ KET Triwulan 1 Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yg di Evaluasi Tahun 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Peragkat daerah yang di Evaluasi
(2021)Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat daerah Tahun 2021 (%) 13 - 12/7*100% 14=6+12 15=14/5x100% Kinerja Kinerja Kinerja NO. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat daerah Tahun Lalu (2017, 2018 dan 2019 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi TERLAKSANANYA PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS YANG MEMBANTU PENGAWASAN PERIKANAN 15 Kab/Kot a 21,260,000 15 Kab/Kota 4,960,000 0 1,960,000 4,960,000 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya MENINGKATNYA POKMASWAS YANG DIBINA 15 Kab/Kot a 21,260,000 15 Kab/Kota 4,960,000 3,000,000 60 % 0 1,960,000 4,960,000 0.00% 1.00 3 Laporan 4,960,000 100% 100.00% DKPD Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0.00% 63.21 100.00% 100.00% Peringkat Kinerja Sangat Baik Sangat Baik Baik Baik KONSUM SI IKAN (Kg/Kapita/T ahun) PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEM ASARAN HASIL PERIKANAN Terlaksananya Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan 65 (Kg/Ka pita/T ahun) 557,242,308 65 (Kg/Kapi ta/Tahu n) 466,637,161 ###########(Kg/ Kapit a/Ta hun) 305,613.29 (Kg/ Kapi ta/T ahu n) 215,073,990 ############ (Kg/ Kapi ta/T ahu n) 108,362,517 ############ (Kg/ Kapi ta/T ahu n) 116,911,209 440,347,716 94.37 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar MENINGKATNYA JUMLAH SKP YANG DIKELUARKAN / DITERBITKAN 100 % 526,908,496 100 % 466,637,161 215,073,990 108,362,517 116,911,209 440,347,716 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar TERLAKSANANYA PELATIHAN TEKNIS MASYARAKAT PENGEMBANGAN USAHA DAN MENINGKATNYA JUMLAH OLAHAN HASIL PERIKANAN 100 % 30,204,335 100 % 3,900,000 2,175,000 56 % 0 1,725,000 3,900,000 0.00% 1.00 3 Laporan 3,900,000 3% 100.00% DKPD Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing TERLAKSANANYA PEMBINAAN UKM PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN 100 % 496,704,161 100 % 462,737,161 212,898,990 69 % 108,362,517 115,186,209 436,447,716 0.00% 0.94 3 Laporan 436,447,716 3% 94.32% DKPD Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi TERSEDIANYA DATA KEBUTUHAN BAHAN BAKU USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA SERTA TERPANTAUNYA HARGA IKAN SECARA TERATUR DAN BERKESINAMBUNGAN 100 % 30,333,812 100 % - Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi TERLAKSANANYA MONITORING DAN SURVEI KETERSEDIAAN BAHAN BAKU DAN HARGA IKAN DI SULUT 100 % 30,333,812 100 % - - 0 0 - 0.00% #DIV/0! 3 Laporan - 3% 0.00% DKPD Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0.00% 94.37 3.00% 0.00% Peringkat Kinerja Sangat Baik Sangat Baik Baik Baik 43,492,800,882 35,651,273,428 Rata-rata Capaian Kinerja (%) 77.65% 81.97 98.00% 97.16% Peringkat Kinerja Tidk ada Keg Tidk ada Keg Baik Baik JUM LAH ANGGARAN & REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 39,267,336,923 100,578 38,440,469,668 3,804,418,819 9,279,374,969 3,125,131,682 10,564,667,678 - -= = = = Rata-rata Capaian Kinerja (%) 8.63% 97.00% 98.00%Belum tercapainya kinerja keuangan dan Kegiatan Peringkat Kinerja Baik Pengiriman data yang cepat darinPihak ketiga dan Kab.Kota FAKTOR PENGHAM BAT PENCAPAIAN KINERJA : Adanya Pandemi COVID 19 dan ReCOFUSING Anggaran sehingga mempengaruhi capaian kinerja TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIW ULAN BERIKUTNYA : M empercepat pelaksanaan kegiatan dan perluadanya anggaran perubahan TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAMPREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 6) FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : ,--------------------- Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang M engacu pada Sasaran RKPD Provinsi: 1 2 3 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PARIWISATA 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEM ERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Capaian Nilai LKIP Dinas Pariwisata Daerah Prov. Sulut 100 % 10,784,960,526 2,349,255,580 3,025,638,452 - 4,422,863,614 9,797,757,646 100% 83% - - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai LKIP Dinas Pariwisata B Nilai 23,491,000 - 6,268,800 - 14,058,800 20,327,600 - - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen 2 Dokumen 17,000,000 0 Dokumen - 2 Dokumen 6,268,800 Dokumen - Dokumen 10,370,000 2 Dokumen 16,638,800 100% 98% Dispar Sulut Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD Jumlah dokumen 2 Dokumen 3,493,200 0 Dokumen - Dokumen - Dokumen - 2 Dokumen 1,863,800 2 Dokumen 1,863,800 100% 53% Dispar Sulut Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen 3 Dokumen 2,997,800 2 Dokumen - Dokumen - Dokumen - 1 Dokumen 1,825,000 3 Dokumen 1,825,000 100% 61% Dispar Sulut Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai LKIP Dinas Pariwisata B Nilai 8,986,814,178 2,303,739,030 2,525,046,767 - 3,430,633,448 8,259,419,245 - - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan pembayaran gaji dan Tunjangan ASN 14 Bulan 7,965,335,482 3 Bulan 2,030,294,829 3 Bulan 2,282,748,956 3 Bulan - 5 Bulan 2,929,746,200 14 Bulan 7,242,789,985 100% 91% Dispar Sulut Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah bulan 12 Bulan 1,004,083,148 3 Bulan 273,444,201 3 Bulan 238,831,011 3 Bulan - 3 Bulan 489,686,248 12 Bulan 1,001,961,460 100% 100% Dispar Sulut Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD Jumlah bulan 12 Bulan 3,477,000 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 2,310,000 12 Bulan 2,310,000 100% 66% Dispar Sulut Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah dokumen 1 Dokumen 3,485,545 1 Dokumen - Dokumen 3,466,800 Dokumen - Dokumen - 1 Dokumen 3,466,800 100% 99% Dispar Sulut Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semeste ran SKPD Jumlah dokumen 17 Dokumen 7,967,000 0 Dokumen - Dokumen - 10 Dokumen - 7 Dokumen 6,996,000 17 Dokumen 6,996,000 100% 88% Dispar Sulut Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah dokumen 1 Dokumen 2,466,003 0 Dokumen - Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 1,895,000 1 Dokumen 1,895,000 100% 77% Dispar Sulut Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daaerah Nilai LKIP Dinas Pariwisata B Nilai 133,760,000 - 6,600,000 - 125,199,760 131,799,760 - - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pegawai 120 orang 110,000,000 0 orang - orang - orang - 120 orang 108,504,000 120 orang 108,504,000 100% 99% Dispar Sulut Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah kegiatan 1 kegiatan 23,760,000 0 kegiatan - 1 kegiatan 6,600,000 kegiatan - kegiatan 16,695,760 1 kegiatan 23,295,760 100% 98% Dispar Sulut Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai LKIP Dinas Pariwisata B Nilai 431,255,804 - 102,475,429 - 319,567,210 422,042,639 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah bulan 12 Bulan 15,000,002 3 Bulan - 3 Bulan 4,026,000 3 Bulan - 3 Bulan 10,889,000 12 Bulan 14,915,000 100% 99% Dispar Sulut Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah bulan 12 Bulan 60,332,500 3 Bulan - 3 Bulan 13,516,000 3 Bulan - 3 Bulan 41,964,900 12 Bulan 55,480,900 100% 92% Dispar Sulut Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan 12 Bulan 17,532,800 3 Bulan - 3 Bulan 6,580,900 3 Bulan - 3 Bulan 7,353,000 12 Bulan 13,933,900 100% 79% Dispar Sulut Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah bulan 12 Bulan 338,390,502 3 Bulan - 3 Bulan 78,352,529 3 Bulan - 3 Bulan 259,360,310 12 Bulan 337,712,839 100% 100% Dispar Sulut Kegiatan Pengadaan Barang M ilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai LKIP Dinas Pariwisata B Nilai 69,099,998 - 12,900,000 - 56,082,000 68,982,000 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah pengadaan peralatan dan mesin 6 Unit 69,099,998 0 Unit - 1 Unit 12,900,000 Unit - 5 Unit 56,082,000 6 Unit 68,982,000 100% 100% Dispar Sulut Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai LKIP Dinas Pariwisata B Nilai 423,435,837 10,383,957 174,858,791 - 211,865,035 397,107,783 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan 12 Bulan 313,435,837 3 Bulan 10,383,957 3 Bulan 137,407,711 3 Bulan - 3 Bulan 150,686,645 12 Bulan 298,478,313 100% 95% Dispar Sulut Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah bulan 12 Bulan 110,000,000 3 Bulan - 3 Bulan 37,451,080 3 Bulan - 3 Bulan 61,178,390 12 Bulan 98,629,470 100% 90% Dispar Sulut K K K K Meningkatk an Kinerja Pelayanan Publik Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara K 13 = 12/7 x 100%6 7 8 9 10 11 K K K K 14 = 6 + 12 15 = 14 / 5 x 100% 16 1712 = 8 + 9 + 10 + 111 2 3 4 5 Lokasi/Ke t.Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%) FORMULIR E.55 EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021 No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Unit Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab 13 = 12/7 x 100%6 7 8 9 10 11 14 = 6 + 12 15 = 14 / 5 x 100% 16 1712 = 8 + 9 + 10 + 111 2 3 4 5 Lokasi/Ke t.Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%) No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Unit Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Kegiatan Pemeliharaan Barang M ilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai LKIP Dinas Pariwisata 717,103,709 35,132,593 197,488,665 - 265,457,361 498,078,619 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah bulan 12 Bulan 185,232,222 3 Bulan 3,658,900 3 Bulan 43,320,770 3 Bulan - 3 Bulan 96,606,799 12 Bulan 143,586,469 100% 78% Dispar Sulut Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah bulan 12 Bulan 16,000,000 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 3,275,000 12 Bulan 3,275,000 100% 20% Dispar Sulut Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah bulan 12 Bulan 335,882,899 3 Bulan 13,988,308 3 Bulan 74,736,348 3 Bulan - 3 Gedung 82,801,896 12 Gedung 171,526,552 100% 51% Dispar Sulut Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah bulan 12 Bulan 179,988,588 3 Bulan 17,485,385 3 Bulan 79,431,547 3 Bulan - 3 Bulan 82,773,666 12 Bulan 179,690,598 100% 100% Dispar Sulit Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 83.38% Peringkat Kinerja SANGAT TINGGI TINGGI 2 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIW ISATA PERSENTASE PERTUM BUHAN JUM LAH W ISATAW AN M ANCANEGARA PERKEBANGSAA N 100 % 8,950,589,017 643,644 335,410,066 - 5,992,371,384 6,328,425,094 82% 63% - - Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik W isata Provinsi Persentase PAD Sektor pariwisata 0 % 51,629,000 - 14,245,000 - 23,585,000 37,830,000 Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Jumlah Objek daya tarik wisata unggulan 2 objek 13,769,000 0 objek - objek - objek - objek - 0 objek - 0% 0% Dispar Sulut Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Jumlah laporan 12 laporan 37,860,000 0 laporan - 6 laporan 14,245,000 laporan - 6 laporan 23,585,000 12 laporan 37,830,000 100% 100% Dispar Sulut Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Jumlah entitas pengelolaan KSPP 2 Kawasan 297,890,200 - - - 246,546,900 246,546,900 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Jumlah kegiatan 1 kegiatan 297,890,200 0 kegiatan - kegiatan - kegiatan - 1 kegiatan 246,546,900 1 kegiatan 246,546,900 100% 83% Dispar Sulut Kegiiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Jumlah entitas pengelolaan destinasi 3 Destinasi 8,601,069,817 643,644 321,165,066 - 5,722,239,484 6,044,048,194 Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi Jumlah kegiatan 2 kegiatan 239,308,000 0 kegiatan - kegiatan - kegiatan - 2 kegiatan 204,366,350 2 kegiatan 204,366,350 100% 85% Dispar Sulut Sub Kegiatan Pengadaaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Jumlah unit sarana prasarana 10 unit 8,277,248,162 0 unit 643,644 unit 321,165,066 unit - 9 unit 5,484,093,134 9 unit 5,805,901,844 90% 70% Dispar Sulut Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Jumlah laporan 12 laporan 84,513,655 0 laporan - laporan - laporan - 12 laporan 33,780,000 12 laporan 33,780,000 100% 40% Dispar Sulut Rata-rata Capaian Kinerja (%) 81.67% 63.03% Peringkat Kinerja TINGGI RENDAH Meningkatn ya Daya Saing Pariwisata Sulawesi Utara ,------- ------ 13 = 12/7 x 100%6 7 8 9 10 11 14 = 6 + 12 15 = 14 / 5 x 100% 16 1712 = 8 + 9 + 10 + 111 2 3 4 5 Lokasi/Ke t.Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%) No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Unit Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab 3 PROGRAM PEM ASARAN PARIW ISATA JUM LAH KUNJUNGAN W ISATAW AN NUSANTARA 150,000 orang wisnu s 1,498,915,482 - 52,537,476 - 53,880,500 1,474,336,680 100% 97% JUM LAH KUNJUNGAN W ISATAW AN M ANCANEGARA 15,000 orang wisma n - Tingkat hunian akomodasi 15 % 1,498,915,482 - 52,537,476 - 53,880,500 1,474,336,680 Rata-rata lama tinggal 2.8 hari Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri Jumlah media promosi 4 media 322,195,929 0 media - media - media - 4 media 318,515,000 4 media 318,515,000 100% 99% Dispar Dalam & Luar Negeri Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan luar negeri Jumlah kegiatan 2 kegiatan 1,101,215,862 0 kegiatan - kegiatan 34,895,876 kegiatan - 2 kegiatan 1,049,403,704 2 kegiatan 1,084,299,580 100% 98% Dispar Dalam & Luar Negeri Sub Kegiatan Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, baik dalam dan luar negeri Jumlah kegiatan 2 kegiatan 32,922,284 0 kegiatan - kegiatan 17,641,600 kegiatan - 2 kegiatan 15,270,500 2 kegiatan 32,912,100 100% 100% Dispar Dalam & Luar Negeri Sub Kegiatan Peningkatan Kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri Jumlah kegiatan 2 kegiatan 42,581,407 0 kegiatan - kegiatan - kegiatan - 2 kegiatan 38,610,000 2 kegiatan 38,610,000 100% 91% Dispar Dalam & Luar Negeri Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 96.99% Peringkat Kinerja SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI 4 PROGRAM PENGEM BANGAN EKONOM I KREATIF M ELALUI PEM ANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KONTRIBUSI SEKTOR PARIW ISATA TERHADAP PDRB HARGA BERLAKU 1.30 % 51,453,407 - 41,819,652 - 6,190,000 48,009,652 100% 93% Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif Jumlah kota kreatif 1 Kota 51,453,407 - 41,819,652 - 6,190,000 48,009,652 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisaasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula Jumlah laporan 15 Lapora n 51,453,407 4 Laporan - 7 Laporan 41,819,652 Laporan - 4 Laporan 6,190,000 15 Laporan 48,009,652 100% 93% Dispar Sulut Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 93.31% Peringkat Kinerja SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI 5 PROGRAM PENGEM BANGAN SUM BER DAYA PARIW ISATA DAN EKONOM I KREATIF NILAI TAM BAH EKONOM I KREATIF (Rp.) ########### Rp 961,320,645 - - - 622,328,600 622,328,600 100% 63% Kegiatan Pelaaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya M anusian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 25 % 961,320,645 - - - 622,328,600 622,328,600 Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan Jumlah kegiatan 2 Kegiatan 124,746,315 0 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - 2 Kegiatan 102,513,800 2 Kegiatan 102,513,800 100% 82% Dispar Sulut Meningkatn ya Daya Saing Pariwisata Sulawesi Utara Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalaam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Povinsi Meningkatn ya Pengemban gan Industri dan Ekonomi Kreatif Meningkatn ya Pengemban gan Industri dan Ekonomi Kreatif 13 = 12/7 x 100%6 7 8 9 10 11 14 = 6 + 12 15 = 14 / 5 x 100% 16 1712 = 8 + 9 + 10 + 111 2 3 4 5 Lokasi/Ke t.Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%) No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Unit Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Jumlah kegiatan 2 Kegiatan 183,642,200 0 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - 2 Kegiatan 138,105,900 2 Kegiatan 138,105,900 100% 75% Dispar Sulut Sub Kegiatan Pelatihan berbasis kompetensi bidang homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan Jumlah kegiatan 3 Kegiatan 489,030,130 0 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - 3 Kegiatan 335,951,000 3 Kegiatan 335,951,000 100% 69% Dispar Sulut Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah kegiatan 2 Kegiatan 163,902,000 0 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - 2 Kegiatan 45,757,900 2 Kegiatan 45,757,900 100% 28% Dispar Sulut Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 63.50% Peringkat Kinerja SANGAT TINGGI RENDAH 22,247,239,077 2,349,899,224 3,455,405,646 - 11,097,634,098 18,270,857,672 96.33% 80.04% SANGAT TINGGI TINGGI JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 15) PERMASALAHAN : Terdapat beberapa pembangunan fisik dengan anggaran yang besar, tidak selesai 100%, sehingga anggaran yang tidak terserap cukup banyak. Anggaran pembangunan fisik yang tidak selesai, sumber dananya berasal dari PEN yang masuk pada anggaran perubahan TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIW ULAN BERIKUTNYA : Koordinasi dengan bidang terkait dan PPTK untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran kas, serta anggaran untuk pembangunan fisik akan dilaksanakan pada awal tahun. TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 14) Meningkatn ya Pengemban gan Industri dan Ekonomi Kreatif ,------- ------ Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp , 1 M eningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah 46,460,719,076 46,460,719,076 7,799,650,403 23,056,530,313 32,781,036,544 41,704,341,884 41,712,441,884 41,712,441,884 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase keterpaduan Perencanaan, 73,434,948 73,434,948 27,448,800 51,335,200 60,057,400 73,086,300 73,086,300 73,086,300 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan 3 Dok 41,972,548 3 Dok 41,972,548 1 Dok 27,448,800 1 Dok 29,872,800 2 Dok 37,595,750 3 Dok 41,635,750 3 Dok 41,635,750 100.0 % 99.20 % 3 Dok 41,635,750 100.00 % 99.20 % Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Capaian Kinerja 2 Dok 5,000,000 2 Dok 5,000,000 - Dok - 0 Dok 0.00 0 Dok - 2 Dok 4,999,400 2 Dok 4,999,400 100.0 % 99.99 % 2 Dok 4,999,400 100.00 % 99.99 % Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengukuran Kinerja 3 Dok 26,462,400 3 Dok 26,462,400 1 Dok - 1 Dok 21,462,400 2 Dok 22,461,650 3 Dok 26,451,150 3 Dok 26,451,150 100.0 % 99.96 % 3 Dok 26,451,150 100.00 % 99.96 % Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyerapan Anggaran (Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah) 44,895,691,403 44,895,691,403 7,636,621,296 22,647,470,066 31,819,985,199 40,175,594,519 40,175,594,519 40,175,594,519 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya 14 Bln 38,753,344,620 14 Bln 38,753,344,620 3 Bln 6,667,027,111 6 Bln 20,129,599,287 9 Bln 27,800,397,335 14 Bln 34,104,899,348 14 Bln 34,104,899,348 100.0 % 88.01 % 14 Bln 34,104,899,348 100.00 % 88.01 % Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Presentase ketersediaan administrasi 12 Bln 6,051,612,909 12 Bln 6,051,612,909 3 Bln 957,916,585 6 Bln 2,486,702,589 9 Bln 3,960,520,697 12 Bln 5,980,517,969 12 Bln 5,980,517,969 100.0 % 98.83 % 12 Bln 5,980,517,969 100.00 % 98.83 % Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tersedianya kebutuhan administrasi barang/jasa 12 Bln 67,100,040 12 Bln 67,100,040 3 Bln 8,488,000 6 Bln 25,156,350 9 Bln 43,649,077 12 Bln 66,732,230 12 Bln 66,732,230 100.0 % 99.45 % 12 Bln 66,732,230 100.00 % 99.45 % Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Presentase Penyampaian Laporan Keuangan Akhir Tahun 12 Bln 8,293,638 12 Bln 8,293,638 3 Bln 1,795,600 6 Bln 2,824,940 9 Bln 8,092,190 12 Bln 8,173,726 12 Bln 8,173,726 100.0 % 98.55 % 12 Bln 8,173,726 100.00 % 98.55 % Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD Presentase Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan 3 Dok 15,340,196 3 Dok 15,340,196 1 Dok 1,394,000 1 Dok 3,186,900 2 Dok 7,325,900 3 Dok 15,271,246 3 Dok 15,271,246 100.0 % 99.55 % 3 Dok 15,271,246 100.00 % 99.55 % Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase kehadiran dalam acara yang diundang 68,653,529 68,653,529 14,521,403 40,300,303 55,868,994 81,224,724 81,224,724 81,224,724 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Bln 55,921,704 12 Bln 55,921,704 3 Bln 14,521,403 6 Bln 29,825,703 9 Bln 44,794,394 12 Bln 68,493,124 12 Bln 68,493,124 100.0 % ###### % 12 Bln 68,493,124 100.00 % 122.48 % Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 Bln 12,731,825 12 Bln 12,731,825 3 Bln - 6 Bln 10,474,600 9 Bln 11,074,600 12 Bln 12,731,600 12 Bln 12,731,600 100.0 % 100.0 % 12 Bln 12,731,600 100.00 % 100.00 % Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rata- rata Presentase Kinerja ASN (Dinas Pertanian dan 746,277,200 746,277,200 65,311,755 152,398,456 417,717,912 715,299,300 715,299,300 715,299,300 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Presentase Penyediaan jasa komunikasi sumber 12 Bln 746,277,200 12 Bln 746,277,200 3 Bln 65,311,755 6 Bln 152,398,456 9 Bln 417,717,912 715,299,300 12 Bln 715,299,300 100.0 % 95.85 % 12 Bln 715,299,300 100.00 % 95.85 % Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase barang milik daerah di (Dinas Pertanian & Peternakan Daerah) 505,217,955 505,217,955 54,187,604 111,585,543 264,772,914 500,199,684 500,199,684 500,199,684 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan dinas Jabatan 12 Bln 254,889,095 12 Bln 254,889,095 3 Bln 35,877,056 6 Bln 56,357,701 9 Bln 116,321,487 12 Bln 253,170,531 12 Bln 253,170,531 100.0 % 99.33 % 12 Bln 253,170,531 100.00 % 99.33 % Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan dinas operasional dan lapangan 12 Bln 148,522,156 12 Bln 148,522,156 12,113,552 32,649,996 96,085,426 12 Bln 146,729,628 12 Bln 146,729,628 100.0 % 146,729,628 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin 12 Bln 73,399,938 12 Bln 73,399,938 3 Bln 2,625,000 6 Bln 12,083,000 9 Bln 35,188,955 12 Bln 73,350,855 12 Bln 73,350,855 100.0 % 99.93 % 12 Bln 73,350,855 100.00 % 99.93 % Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya Jumlah bangunan kantor yang terpelihara 1 Ged ung 22,406,766 1 Gedu ng 22,406,766 - Ged ung 3,571,996 1 Gedu ng 8,494,846 1 Ged ung 11,513,046 1 Gedu ng 20,948,670 1 Ged ung 20,948,670 100.0 % 93.49 % 1 Ged ung 20,948,670 100.00 % 93.49 % Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah bangunan kantor yang terpelihara 12 Bln 6,000,000 12 Bln 6,000,000 - Bln - 6 Bln 2,000,000 9 Bln 5,664,000 12 Bln 6,000,000 12 Bln 6,000,000 100.0 % ###### % 12 Bln 6,000,000 100.00 % 100.00 % Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Persenatase administrasi BM D 22,225,541 22,225,541 1,559,545 13,870,245 18,334,045 22,137,277 22,137,277 22,137,277 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada 15 Kab /kot a 12,055,500 15 Kab/k ota 12,055,500 - Kab/ kota - 5 Kab/ kota 9,691,500 10 Kab /kot a 10,391,500 15 Kab/ kota 12,055,500 15 Kab /kot a 12,055,500 100.0 % k % 15 Kab /kot a 12,055,500 100.00 % 100.00 % Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d RENJA Perangkat Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD s/d Tahun 2021 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggungj awab EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2021 Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target RENSTRA Perangkat daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) KET . I II III IV Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA perangkat daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA PD Tahun 2021) 2 3 4 5 6 Kinerja Kin 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16 17Kinerja Kinerja Kinerja RpKinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi M eningkat nya akuntabili tas kinerja perangkat M eningkatn ya akuntabilita s kinerja perangkat Meningkat nya Kinerja Pelayanan publik Dinas Pertanian dan Peternakan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d RENJA Perangkat Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD s/d Tahun 2021 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggungj awab Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target RENSTRA Perangkat daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) KET . I II III IV Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA perangkat daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA PD Tahun 2021) 2 3 4 5 6 Kinerja Kin 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16 17Kinerja Kinerja Kinerja RpKinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 12 Bln 3,375,782 12 Bln 3,375,782 3 Bln 361,000 6 Bln 1,151,600 9 Bln 4,415,000 12 Bln 3,375,300 12 Bln 3,375,300 100.0 % 99.99 % 12 Bln 3,375,300 100.00 % 99.99 % Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 TA 6,794,259 1 TA 6,794,259 - TA 1,198,545 1 TA 3,027,145 1 TA 3,527,545 1 TA 6,706,477 1 TA 6,706,477 100.0 % 98.71 % 1 TA 6,706,477 100.0 % 98.71 % Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Realisasi Pengadaan 12,100,000 12,100,000 - 8,100,000 8,100,000 12,100,000 8,100,000 % % 8,100,000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah pengadaan peralatan penunjang kantor 6 Unit 12,100,000 6 Unit 12,100,000 - Unit - - Unit 8,100,000 2 Unit 8,100,000 8,100,000 6 Unit 8,100,000 100.0 % 66.94 % 6 Unit 8,100,000 100.00 % 66.94 % Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 137,118,500 137,118,500 - 31,470,500 136,200,080 136,800,080 136,800,080 % % 136,800,080 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah ASN dan THL yang menggunakan seragam 1 Keg 114,400,000 1 Keg 114,400,000 - Keg - 1 Keg 16,800,000 1 Keg 114,081,580 1 Keg 114,081,580 1 Keg 114,081,580 100.0 % 99.72 % 1 Keg 114,081,580 100.0 % 99.72 % Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penilaian Kinerja ASN dan THL 15 Kab /kot a 22,718,500 15 Kab/k ota 22,718,500 - Kab/ kota - 5 Kab/ kota 14,670,500 10 Kab /kot a 22,118,500 15 Kab/ kota 22,718,500 15 Kab /kot a 22,718,500 100.0 % 100.0 % 15 Kab /kot a 22,718,500 100.00 % 100.00 % 100.0 % 98.0 % 2 Persentasi peningkatan luas tambah tanam tanaman pangan dan hortikultura dan populasi ternak 2,293,398,426 2,293,398,426 138,424,500 2,285,569,898 2,285,569,898 2,285,569,898 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Sarana pertanian yang diberikan (Permendagri No. 27,818,618 27,818,618 1,198,500 10,398,500 19,198,500 27,398,500 27,398,500 27,398,500 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Laporan pengawasan sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana 12 Bln 27,818,618 12 Bln 27,818,618 3 Bln 1,198,500 6 Bln 10,398,500 9 Bln 19,198,500 12 Bln 27,398,500 12 Bln 27,398,500 100.0 % 98.49 % 12 Bln 27,398,500 100.00 % 98.49 % Pengawasan M utu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Dokumen pengawasan benih yang beredar tanaman pangan dan 593,721,443 593,721,443 53,363,000 487,483,000 523,614,000 592,040,000 592,040,000 592,040,000 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih / Bibit hortikultura Peningkatan luas tanam tanaman hortikultura (Mandiri) 1 Keg 392,549,000 1 Keg 392,549,000 - Keg - 1 Keg 390,895,000 1 Keg 390,895,000 1 Keg 390,895,000 1 Keg 390,895,000 100.0 % 99.58 % 1 Keg 390,895,000 100.0 % 99.58 % Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih / Bibit Tanaman Pangan Peningkatan luas tanam tanaman pangan (Mandiri) 12 Bln 201,172,443 12 Bln 201,172,443 3 Bln 53,363,000 6 Bln 96,588,000 9 Bln 132,719,000 12 Bln 201,145,000 12 Bln 201,145,000 100.0 % 99.99 % 12 Bln 201,145,000 100.00 % 99.99 % Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan M ikro Organisme Kewenangan Provinsi Terkelolanya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan M ikro Organisme 272,259,365 272,259,365 83,863,000 194,863,688 228,651,688 266,532,398 266,532,398 266,532,398 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan Jumlah dokumen pelaksanaan sistem manajemen mutu SDG hewan (Mandiri) 12 Bln 230,850,884 12 Bln 230,850,884 3 Bln 83,863,000 6 Bln 170,859,920 202,247,920 12 Bln 226,498,420 12 Bln 226,498,420 100.0 % 98.11 % 12 Bln 226,498,420 100.00 % 98.11 % Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme Jumlah dokumen pelaksanaan sistem manajemen mutu SDG tumbuhan dan mikroorganisme 1 Keg 41,408,481 1 Keg 41,408,481 - Keg 26,403,768 1 Keg 24,003,768 26,403,768 1 Keg 40,033,978 1 Keg 40,033,978 100.0 % 96.68 % 1 Keg 40,033,978 100.00 % 96.68 % Peningkatan Ketersediaan dan M utu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan serta pakan kewenangan Provinsi M eningkatnya Ketersediaan dan M utu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan 1,399,599,000 1,399,599,000 - 750,148,775 838,288,775 1,399,599,000 1,399,599,000 1,399,599,000 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Jumlah dokumen pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan 1 Keg 1,399,599,000 1 Keg 1,399,599,000 - Keg - 1 Keg 750,148,775 838,288,775 1 Keg 1,399,599,000 1 Keg 1,399,599,000 100.0 % 100.0 % 1 Keg 1,399,599,000 100.00 % 100.00 % 100.0 % 98.8 % Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d RENJA Perangkat Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD s/d Tahun 2021 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggungj awab Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target RENSTRA Perangkat daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) KET . I II III IV Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA perangkat daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA PD Tahun 2021) 2 3 4 5 6 Kinerja Kin 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16 17Kinerja Kinerja Kinerja RpKinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja 3 Produktivitas pertanian per hektar per tahun (Permendagri 18/2020) 1,832,949,096 1,832,949,096 197,644,000 1,802,287,149 1,802,287,149 1,802,287,149 Penataan Prasarana Pertanian Dokumen panataan prasarana pertanian (M andiri) 1,832,949,096 1,832,949,096 197,644,000 199,268,000 607,996,750 1,802,287,149 1,802,287,149 1,802,287,149 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan 1 Dok 650,001,735 1 Dok 650,001,735 - Dok 195,000,000 1 Dok 195,000,000 1 Dok 455,000,000 1 Dok 650,000,000 1 Dok 650,000,000 100.0 % 100.0 % 1 Dok 650,000,000 100.00 % 100.00 % Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura 1 Keg 61,364,000 1 Keg 61,364,000 - Keg - - Keg 0.00 - Keg 561,900 1 Keg 61,280,200 1 Keg 61,280,200 100.0 % 99.86 % 1 Keg 61,280,200 100.00 % 99.86 % Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Dokumen laporan koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana 1 Keg 1,110,975,065 1 Keg 1,110,975,065 - Keg - - Keg 0.00 1 Keg 144,552,100 1 Keg 1,080,405,399 1 Keg 1,080,405,399 100.0 % 97.25 % 1 Keg 1,080,405,399 100.00 % 97.25 % Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya Jumlah pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD 12 Bln 10,608,296 12 Bln 10,608,296 3 Bln 2,644,000 6 Bln 4,268,000 9 Bln 7,882,750 12 Bln 10,601,550 12 Bln 10,601,550 100.0 % 99.94 % 12 Bln 10,601,550 100.00 % 99.94 % 100.0 % 99.3 % 4 Persentasi Penurunan Kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular (RKP) 267,652,703 267,652,703 39,976,700 266,228,514 266,228,514 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan Dokumen Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan 267,652,703 267,652,703 39,976,700 178,968,964 199,525,964 266,228,514 266,228,514 266,228,514 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah sampel penyakit hewan dan pangan asal hewan 12 Bln 267,652,703 12 Bln 267,652,703 3 Bln 39,976,700 6 Bln 178,968,964 9 Bln 199,525,964 12 Bln 266,228,514 12 Bln 266,228,514 100.00 % 99.47 % 12 Bln 266,228,514 100.00 % 99.47 % 100.00 99.47 5 Persentase Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT 293,053,056 293,053,056 176,556,020 176,556,020 176,556,020 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi M enurunnya persentase kerugian akibat bencana (M andiri) 293,053,056 293,053,056 15,010,120 95,681,170 131,306,420 176,556,020 176,556,020 176,556,020 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Persentase fasilitasi penanggulangan bencana (OPT) (Permendagri 18/2020) 1 TA 145,053,056 1 TA 145,053,056 - TA 15,010,120 1 TA 95,681,170 1 TA 131,306,420 1 TA 144,956,420 1 TA 144,956,420 100.0 % 99.93 % 1 TA 144,956,420 100.0 % 99.93 % Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Persentase fasilitasi pencegahan bencana (mandiri) 1 Keg 148,000,000 1 Keg 148,000,000 - Keg - - Keg - - 1 Keg 31,599,600 1 Keg 31,599,600 100.0 % 21.35 % 1 Keg 31,599,600 100.00 % 21.35 % 100.0 % 60.6 % PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d RENJA Perangkat Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD s/d Tahun 2021 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggungj awab Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target RENSTRA Perangkat daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) KET . I II III IV Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA perangkat daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA PD Tahun 2021) 2 3 4 5 6 Kinerja Kin 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16 17Kinerja Kinerja Kinerja RpKinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja 6 Cakupan Bina Kelompok 472,691,586 472,691,586 3,600,000 440,102,147 440,102,147 440,102,147 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian Dokumen Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan 271,279,507 271,279,507 - 115,798,240 229,208,900 239,108,900 239,108,900 239,108,900 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN Meningkatnya Kapasitas Penyuluh Pertanian (Mandiri) 15 Kab /kot a 109,552,197 15 Kab/k ota 109,552,197 - Kab/ kota - - Kab/ kota 0.00 10 Kab /kot a 83,192,160 15 Kab/ kota 83,192,160 15 Kab /kot a 83,192,160 100.0 % 75.9 % 15 Kab /kot a 83,192,160 100.00 % 75.94 % Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta Meningkatnya Kapasitas Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta (Mandiri) 15 Kab /kot a 161,727,310 15 Kab/k ota 161,727,310 - Kab/ kota - 5 Kab/ kota 115,798,240 10 Kab /kot a 146,016,740 15 Kab/ kota 155,916,740 15 Kab /kot a 155,916,740 100.0 % 96.4 % 15 Kab /kot a 155,916,740 100.00 % 96.41 % Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian Persentase Pengembangan Penerapan 201,412,079 201,412,079 3,600,000 160,142,847 169,202,847 200,993,247 200,993,247 200,993,247 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Kegiatan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani (Mandri) 12 Bln 201,412,079 12 Bln 201,412,079 - Bln 3,600,000 6 Bln 160,142,847 9 Bln 169,202,847 12 Bln 200,993,247 12 Bln 200,993,247 100.0 % 99.8 % 12 Bln 200,993,247 100.00 % 99.79 % 100.0 % 90.7 % 34,336,556,534 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 6) Capaian Kinerja 100 %. Anggaran 91,1% PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 6) FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : - Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah - Kegiatan yang bersifat kontraktual banyak yang telah dilaksanakan % Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN JUM LAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM BL. Rp. 11.812.739.867 , Realisasi Rp.3.172.000.928 Peringkat Kinerja Sangat Tinggi Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.0 % 91.1 1 2 3 4 RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Meningkatkan Akuntabilits Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Perangkat Daerah: Nilai LKIP SKPD sekretariat Daerah rata rata Minimum B - - - - - - 29,076,147,743 4,360,343,297 8,782,872,775 5,419,148,494 5,055,258,964 22,338,017,760 76.83% - - - - - - 1 Kegiatan Kegiatan Kegiatan 1 Kegiatan Kegiatan 1 Kegiatan - - - - - - 7 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen Dokumen 6 Dokumen - - - - - - 1 Kegiatan Kegiatan Kegiatan 1 Kegiatan Kegiatan 1 Kegiatan 100.00% - - - - - - 2 Dokumen Dokumen Dokumen 2 Dokumen Dokumen 2 Dokumen 100.00% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik - - - - - - 1 Dokumen 143,482,301 1 Dokumen 24,228,081 0 Dokumen 31,098,234 Dokumen 38,092,388 Dokumen 48,640,828 1 Dokumen 142,059,531 100.00% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik - - - - - - 5 Dokumen 179,368,774 1 Dokumen 7,870,000 1 Dokumen 32,863,700 1 Dokumen 79,040,800 Dokumen 59,305,400 3 Dokumen 179,079,900 60.00% - - - - - - 62 Bulan 18 Bulan 16 Bulan 11 Bulan 17 Bulan 62 Bulan - - - - - - 15 Laporan 10 Laporan 10 Laporan 11 Laporan 13 Laporan 44 Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik - - - - - - 14 Bulan 16,582,301,490 5 E 3,861,031,834 3 Bulan 3,568,021,210 1 Bulan 3,300,167,779 5 Bulan 2,178,045,754 14 Bulan 12,907,266,577 100.00% Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik - - - - - - 12 Bulan 277,666,500 4 Bulan 44,994,843 4 Bulan 51,919,785 1 Bulan 51,830,390 3 Bulan 118,751,051 12 Bulan 267,496,069 100.00% Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik - - - - - - 24 Bulan 140,037,824 6 Bulan 13,844,700 6 Bulan 21,986,914 6 Bulan 27,490,684 6 Bulan 62,117,802 24 Bulan 125,440,100 100.00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik - - - - - - 2 Laporan 5,501,039 Laporan Laporan 0 1 Laporan 1,156,000 1 Laporan 1,765,000 2 Laporan 2,921,000 100.00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik - - - - - - 42 Laporan 12,219,102 10 Laporan 10 Laporan 1,064,900 10 Laporan 3,691,250 12 Laporan 4,665,900 42 Laporan 9,422,050 100.00% Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik - - - - - - 12 bulan 3,499,914 3 bulan 3 bulan 0 3 Bulan 3 Bulan 3,453,500 12 bulan 3,453,500 100.00% 361 Pegawai - Pegawai - Pegawai 156 Pegawai Pegawai 156 Pegawai - - - - - - 1 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 0 Tahun Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik - - - - - - 161 Pegawai 128,800,000 Pegawai Pegawai 0 156 Pegawai 128,397,500 Pegawai 0 156 Pegawai 128,397,500 96.89% Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik - - - - - - 200 Pegawai 2,599,863 Pegawai Pegawai 0 2,593,350 0 Pegawai 2,593,350 0.00% RECOFUSI NG ANGGARA N Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik - - - - - - 1 Tahun - Tahun Tahun 0 0 Tahun - RECOFUSI NG ANGGARA N Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatkan Akuntabilits Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Perangkat Daerah: Nilai LKIP SKPD sekretariat Daerah rata rata Minimum B - - - - - - 60 Bulan 437,700,834 15 Bulan 27,390,882 15 Bulan 65,207,603 15 Bulan 117,907,352 15 Bulan 198,873,469 60 Bulan 409,379,306 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik - - - - - - 36 Bulan 375,195,124 9 Bulan 27,390,882 9 Bulan 65,207,603 9 Bulan 79,885,353 9 Bulan 175,632,418 36 Bulan 348,116,256 100.00% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik - - - - - - 12 Bulan 56,806,000 3 Bulan 3 Bulan 0 3 Bulan 38,021,999 3 Bulan 17,612,401 12 Bulan 55,634,400 100.00% Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik - - - - - - 12 Bulan 5,699,710 3 Bulan 3 Bulan 0 3 Bulan 0 3 Bulan 5,628,650 12 Bulan 5,628,650 100.00% 15 Unit 0 Unit 19 Unit 0 Unit 0 Unit 19 Unit - - - - - - 1 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 1 Paket 1 Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik - - - - - - 19 Unit 301,606,820 Unit 19 Unit 228,900,000 Unit - 0 Unit 69,726,546 19 Unit 298,626,546 100.00% Pengadaan Aset Tetap Lainnya Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik - - - - - - 1 Paket 2,894,151,782 Paket Paket 550,138,306 Paket 78,054,549 1 Paket 1,825,978,503 1 Paket 2,454,171,358 100.00% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatkan Akuntabilits Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Perangkat Daerah: Nilai LKIP SKPD sekretariat Daerah rata rata Minimum B - - - - - - 24 Bulan 212,600,000 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 40,192,855 3 Bulan 157,108,225 12 Bulan 197,301,080 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik - - - - - - 12 Bulan 212,600,000 3 Bulan 3 Bulan 0 3 Bulan 40,192,855 3 Bulan 157,108,225 12 Bulan 197,301,080 100.00% Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik - - - - - - 12 Bulan - 0 Bulan 0 Bulan 0 0 Bulan 0 Bulan - 0 Bulan - RECOFUSI NG ANGGARA N - - - - - - 72 Bulan 18 Bulan 18 Bulan 18 Bulan 9 Bulan 63 Bulan - - - - - - 2 Paket - Paket - Paket 1 Paket - Paket 1 Paket Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik - - - - - - 24 Bulan 312,043,819 6 Bulan 7,579,150 6 Bulan 7,733,250 6 Bulan 105,889,374 6 Bulan 182,204,609 24 Bulan 303,406,383 100.00% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatkan Akuntabilits Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Perangkat Daerah: Nilai LKIP SKPD sekretariat Daerah rata rata Minimum B 3,195,758,602 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatkan Akuntabilits Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Perangkat Daerah: Nilai LKIP SKPD sekretariat Daerah rata rata Minimum B 720,892,637 38,730,157 38,885,121 317,768,061 310,094,869 - 779,038,306 78,054,549 1,895,705,049 2,752,797,904 705,478,208 10,947,200,289 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatkan Akuntabilits Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Perangkat Daerah: Nilai LKIP SKPD sekretariat Daerah rata rata Minimum B 131,399,863 - - 128,397,500 2,593,350 130,990,850 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatkan Akuntabilits Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Perangkat Daerah: Nilai LKIP SKPD sekretariat Daerah rata rata Minimum B 17,021,225,869 3,919,871,377 3,642,992,809 3,384,336,103 2,368,799,007 155,023,793 122,084,995 373,168,803 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik 52,247,153 - 37,890,605 14,138,767 52,029,372 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan Akuntabilits Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Perangkat Daerah: Nilai LKIP SKPD sekretariat Daerah rata rata Minimum B 375,098,228 32,098,081 63,961,934 14 = 13/5 x 100% 15 16 Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja 5 6 7 8 9 10 Kinerja Kinerj Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja 11 12 (8+9+10+11) 13= 6+12 KetTarget Renstra pada Tahun 2021-2025 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah) TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2021 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi
(2021)Realisiasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD) Tahun 2021 Tingkat Capaian Kinerja dan Relaisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d 2021 (%) Unit Perangk at Daerah Penangg ungjawa b FORM E-55 EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN II DINAS PERKEBUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA No. Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome ) / Kegiatan (output ) Target Renstra pada Tahun 2016 -2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Sampai dengan Renja PD Tahun 2020 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik - - - - - - 36 Bulan 44,476,590 9 Bulan 9 Bulan 0 9 Bulan 7,965,000 Bulan 32,634,000 27 Bulan 40,599,000 75.00% Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik - - - - - - 2 Paket 165,049,600 Paket Paket 0 1 Paket 151,911,000 Paket 11,443,000 1 Paket 163,354,000 50.00% Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terwujudnya efektifitas dan efisiensi birokrasi yang baik - - - - - - 12 Bulan 199,322,628 3 Bulan 31,151,007 3 Bulan 31,151,871 3 Bulan 52,002,687 3 Bulan 83,813,260 12 Bulan 198,118,825 100.00% 6,700 Ha - Ha - Ha - Ha 6,700 Ha 6700 Ha - - - - - - 2 Unit Unit Unit Unit Unit 0 Unit Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Komoditi Perkebunan - - - - - - 6,700 Ha 5,323,646,397 - Ha 304,293,600 - Ha 3,553,608,330 - 368,352,640 6,700 HA 1,093,614,400 6700 Ha 5,319,868,970 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan Peningkatan Produksi Komoditi Unggulan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - - - - - - 6,700 Ha 5,323,646,397 Ha 304,293,600 Ha 3,553,608,330 368,352,640 6700 Ha 1,093,614,400 6700 Ha 5,319,868,970 100.00% 1 Tahun Tahun Tahun 1 Tahun Tahun 1 Tahun 3 Kegiatan Kegiatan Kegiatan 3 Kegiatan Kegiatan 3 Kegiatan 100 Paket Paket Paket 100 Paket Paket 100 Paket 17 Unit Unit Unit 17 Unit Unit 17 Unit Penataan Prasarana Pertanian Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Komoditi Perkebunan - - - - - - 1,040,276,725 343,335,500 557,564,000 137,106,925 0 1,038,006,425 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi perkebunan - - - - - - 1 1,040,276,725 343,335,500 557,564,000 137,106,925 1 1,038,006,425 100.00% 2 Unit Unit Unit 0 Unit 150 Ha Ha Ha 0 Ha Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Komoditi Perkebunan - - - - - - 497,415,143 34,220,000 292,103,972 234,914,141 64,731,222- 0 496,506,891 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan menurunnya angka akibat bencana pertanian dan peternakan - - - - - - 154,918,981 57,870,345 91,498,919.00 5,140,000.00 0 154,509,264 0.00% Pengendalian Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikulura dan Perkebunan menurunnya angka akibat bencana pertanian dan peternakan - - - - - - 342,496,162 34,220,000 234,233,627 143,415,222 69,871,222- 0 341,997,627 0.00% 120 Petani Petani Petani 60 Petani 60 Petani 120 Petani - KT KT KT KT KT 0 KT - Pelaku Usaha Pelaku Usaha Pelaku Usaha Pelaku Usaha Pelaku Usaha 0 Pelaku Usaha Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian Meningkatnya Pengetahuan Keterampilan Petani dalam Mengelola Usaha Tani - - - - - - 120,133,445 3,739,200 3,739,200 36,637,500 60,310,056 0 104,425,956 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Meningkatnya kapasitas dan aksebilitas petani pekebun terhadap sumber-sumber pembiayaan - - - - - - 120 120,133,445 3,739,200 3,739,200 60 Petani 36,637,500 60 Petani 60,310,056 120 104,425,956 100.00% Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Meningkatnya kapasitas dan aksebilitas petani pekebun terhadap sumber-sumber pembiayaan - - - - - - - 0 - 84.51% : : 36,637,500 60,310,056 104,425,956- - - 120,133,445 3,739,200 3,739,200 496,506,891 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Meningkatnya Pengetahuan Keterampilan Petani dalam Mengelola Usaha Tani - - - - 497,415,143 34,220,000 292,103,972 234,914,141 64,731,222- PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Komoditi Perkebunan - - - - - 5,319,868,970 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Komoditi Perkebunan - -- 343,335,500 557,564,000 3 900,899,503 -- - - - - 1,040,276,725 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Komoditi Perkebunan 5,323,646,397 304,293,600 3,553,608,330 368,352,640 1,093,614,400 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp. Rp K Rp. 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang baik 190 14,083,691,727.00 54 2,356,499,093.00 72 4,880,715,536.00 58 - 2,722,253,044.00 51 - 2,601,476,595.00 185 12,560,944,268.00 97% 89% 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan,Pe nganggaran dan Evaluasi Kinerja 5 dok 21,996,420.00 4 3,000,000.00 5 1,972,000.00 4 - 6,598,200.00 4 - 8,344,600.00 5 19,914,800.00 100% 91% Dinas ESDM Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan 4 dok 20,494,419.00 4 dok 3,000,000.00 4 dok 472,000.00 4 dok 6,598,200.00 4 dok 8,344,600.00 4 dok 18,414,800.00 100% 90% Dinas ESDM Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 dok 1,502,001.00 0 - 0.00 1 dok 1,500,000.00 0 - 0.00 0 - 0.00 1 dok 1,500,000.00 100% 100% Dinas ESDM 1.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12 41,199,591.00 12 10,648,996.00 12 9,933,000.00 12 - 9,933,000.00 12 - 10,233,638.00 12 40,748,634.00 100% 99% Dinas ESDM Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tersediannya Honorarium THL 12 bulan 41,199,591.00 12 bulan 10,648,996.00 12 bulan 9,933,000.00 12 bulan 9,933,000.00 12 bulan 10,233,638.00 12 bulan 40,748,634.00 100% 99% Dinas ESDM 1.3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 30 11,205,393,816.00 7 1,676,764,980.00 10 4,159,264,576.00 6 - 2,179,279,231.00 6 - 1,747,188,914.00 30 9,762,497,701.00 100% 87% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 14 bulan 11,026,658,000.00 3 bulan 1,593,547,730.00 5 bulan 4,099,446,924.00 3 bulan 2,161,771,481.00 3 bulan 1,729,056,914.00 14 bulan 9,583,823,049.00 100% 87% Dinas ESDM Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersediannya Laporan Keuangan Akhir Tahun 4 keg 19,701,543.00 1 keg 7,627,250.00 2 keg 12,052,652.00 0 - 0.00 0 - 0.00 4 keg 19,679,902.00 100% 100% Dinas ESDM Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/ semesteran 12 lap 159,034,273.00 3 lap 75,590,000.00 3 lap 47,765,000.00 3 lap 17,507,750.00 3 lap 18,132,000.00 12 lap 158,994,750.00 100% 100% Dinas ESDM 1.4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 20 12,749,570.00 2 4,260,000.00 13 1,634,000.00 0 - 0.00 3 - 6,826,300.00 15 12,720,300.00 75% 100% Dinas ESDM Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah 8 keg 11,991,570.00 2 keg 4,260,000.00 1 keg 876,000.00 0 - 0.00 3 keg 6,826,300.00 3 keg 11,962,300.00 38% 100% Dinas ESDM Pemanfaatan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemanfaatan barang dalam fisik 12 bulan 758,000.00 0 - 0.00 12 bulan 758,000.00 0 - 0.00 0 - 0.00 12 bulan 758,000.00 100% 100% 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 36 191,461,961.00 11 59,108,430.00 9 - 59,713,984.00 9 - 32,003,200.00 7 - 38,653,468.00 36 189,479,082.00 100% 99% Dinas ESDM Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 26,918,431.00 3 bulan 1,725,000.00 3 bulan 5,700,000.00 3 bulan 3,690,000.00 3 bulan 15,393,900.00 12 bulan 26,508,900.00 100% 98% Dinas ESDM Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terselenggarany a Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 keg 88,305,244.00 5 keg 42,579,000.00 3 keg 33,837,244.00 3 keg 9,949,000.00 1 keg 1,775,000.00 12 keg 88,140,244.00 100% 100% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 bulan 76,238,286.00 3 bulan 14,804,430.00 3 bulan 20,176,740.00 3 bulan 18,364,200.00 3 bulan 21,484,568.00 12 bln 74,829,938.00 100% 98% Dinas ESDM 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 18 471,261,747.00 3 24,200,000.00 8 183,590,500.00 3 - 35,000,000.00 4 - 226,325,000.00 18 469,115,500.00 100% 100% Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 6 pkt 363,062,730.00 0 - 0.00 5 pkt 148,590,500.00 0 - 0.00 1 pkt 212,425,000.00 6 pkt 361,015,500.00 100% 99% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin 12 bulan 108,199,017.00 3 bulan 24,200,000.00 3 bulan 35,000,000.00 3 bulan 35,000,000.00 3 bulan 13,900,000.00 12 bulan 108,100,000.00 100% 100% Dinas ESDMD K K K K K K 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 1 2 3 4 5 6 K K 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100% 16 K FORMULIR E.55 EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI Unit Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi
(2021)Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi
(2021)Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRATriwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE PELAKSANAAN : S/D BULAN DESEMBER 2021 No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019) 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 1 2 3 4 5 6 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100% 16 Unit Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi
(2021)Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi
(2021)Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRATriwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019) 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 45 1,855,149,008.00 9 550,313,100.00 9 415,437,939.00 18 397,412,022.00 9 431,431,272.00 45 1,794,594,333.00 100% 97% Dinas ESDM Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 12 bulan 15,075,630.00 3 bulan 5,586,000.00 3 bulan 5,418,900.00 3 bulan 1,438,500.00 3 bulan 2,631,400.00 12 bulan 15,074,800.00 100% 100% Dinas ESDM Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,Listri k dan Air 12 bulan 212,480,000.00 3 bulan 29,208,203.00 3 bulan 48,001,956.00 3 bulan 38,741,324.00 3 bulan 56,418,443.00 12 bulan 172,369,926.00 100% 81% Dinas ESDM Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan Perelngkapan Gedung Kantor 9 bulan 1,800,150.00 0 - 0.00 0 - 0.00 9 bulan 1,044,000.00 0 - 0.00 9 bulan 1,044,000.00 100% 58% Pnyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Honorarium,Asur ansi Kesehatan dan Ketenagakerjaan THL 12 bulan 1,625,793,228.00 3 bulan 515,518,897.00 3 bulan 362,017,083.00 3 bulan 356,188,198.00 3 bulan 372,381,429.00 12 bulan 1,606,105,607.00 100% 99% Dinas ESDM 1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24 284,479,614.00 6 28,203,587.00 6 49,169,537.00 6 62,027,391.00 6 - 132,473,403.00 24 271,873,918.00 100% 96% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas 12 bulan 260,330,561.00 3 bulan 24,643,087.00 3 bulan 49,169,537.00 3 bulan 53,840,491.00 3 bulan 120,142,603.00 12 bulan 247,795,718.00 100% 95% Dinas ESDM Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor 12 bulan 24,149,053.00 3 bulan 3,560,500.00 3 bulan 0.00 3 bulan 8,186,900.00 3 bulan 12,330,800.00 12 bln 24,078,200.00 100% 100% Dinas ESDM 97% 89% 0.00 0.00 Predikat Kerja SANGAT TINGGI TINGGI 2 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN Terlaksananya Pengelolaan Aspek Kegeologian 120 2,170,904,275.00 27 114,671,417.00 20 197,124,617.00 27 670,633,217.00 46 1,183,265,876.00 120 2,165,695,127.00 100% 100% 2.1. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 100 266,500,487.00 23 60,153,217.00 18 47,957,217.00 20 52,600,107.00 39 104,521,505.00 100 265,232,046.00 100% 100% Dinas ESDM Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada cekungan Air Tanah Tersedianya Data Zona Konservasi Air Tanah dan Honorarium THL 100 % 266,500,487.00 23 % 60,153,217.00 18 % 47,957,217.00 20 % 52,600,107.00 39 % 104,521,505.00 100 % 265,232,046.00 100% 100% Dinas ESDM 2.2. Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian,Izin Pemakaian,dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Pelaksanaan Penatausahaan Izin Pengeboran Penggalian Air Tanah 6 36,260,208.00 4 28,143,200.00 2 8,109,000.00 0 0.00 0 0.00 6 36,252,200.00 100% 100% Dinas ESDM Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan Pemboran,Pengg alian dan Pengusahaan Air Tanah 6 keg 36,260,208.00 4 keg 28,143,200.00 2 keg 8,109,000.00 0 0.00 0 0.00 6 keg 36,252,200.00 100% 100% Dinas ESDM 2.3. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Terlaksanaya Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah 14 1,868,143,580.00 0 26,375,000.00 0 141,058,400.00 7 618,033,110.00 7 1,078,744,371.00 14 1,864,210,881.00 100% 100% Dinas ESDM Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Terkendalinya dan Terawasinya Pemanfataan Air Tanah 14 titik 1,868,143,580.00 0 26,375,000.00 0 141,058,400.00 7 titik 618,033,110.00 7 titik 1,078,744,371.00 14 titik 1,864,210,881.00 100% 100% Dinas ESDM 100% 100% #REF! #REF! - - - SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI 3 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA Terlaksananya Pengelolaan Mineral dan Batuan 236 452,413,240.00 123 263,663,836.00 63 101,657,717.00 19 34,646,997.00 26 47,652,558.00 231 447,621,108.00 98% 99% Rata-Rata Capaian Kerja (%) Predikat Kerja Rata-Rata Capaian Kerja (%) 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 1 2 3 4 5 6 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100% 16 Unit Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi
(2021)Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi
(2021)Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRATriwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019) 3.1. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 MIL Terlaksananya Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batubara 8 16,279,586.00 4 8,700,000.00 4 7,405,000.00 0 0.00 0 0.00 8 16,105,000.00 100% 99% Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Tersedianya Data dan Informasi IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan 6 lap 13,179,586.00 2 lap 5,600,000.00 4 lap 7,405,000.00 0 - 0.00 0 - 0.00 6 lap 13,005,000.00 100% 99% Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Terkendali dan Terawasinya Pemanfaatan WIUP Bukan Logam dan Batuan 2 lap 3,100,000.00 2 lap 3,100,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 lap 3,100,000.00 100% 100% 3.2. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut Tertatanya Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam danBatubara dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri 100 180,477,430.00 26 47,607,436.00 26 46,685,217.00 19 34,646,997.00 26 47,652,558.00 97 176,592,208.00 97% 98% Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Terawasinya Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Logam dan Batubara dalan Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri 100 % 180,477,430.00 26 % 47,607,436.00 26 % 46,685,217.00 19 % 34,646,997.00 26 % 47,652,558.00 97 % 176,592,208.00 97% 98% 3.3. Penatusahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) daerah Provinsi termasuk Tertatanya Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan 9 70,047,359.00 6 54,764,500.00 3 14,602,000.00 0 0.00 0 0.00 9 69,366,500.00 100% 99% Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah Terawasinya Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Bukan Logam dan Batubara 9 keg 70,047,359.00 6 keg 54,764,500.00 3 keg 14,602,000.00 0 0.00 0 0.00 9 keg 69,366,500.00 100% 99% 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 1 2 3 4 5 6 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100% 16 Unit Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi
(2021)Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi
(2021)Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRATriwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019) 3.4 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara,Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Tertatanya Izin Usaha Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam,Batubar a, Mineral Bukan Logam dan Batubara 100 96,152,727.00 75 79,965,900.00 24 16,185,000.00 0 0.00 0 0.00 99 96,150,900.00 99% 100% Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat Terkendalinya dan Terawasinya Perlaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat,Mineral Logam,Batubara, Mineral Bukan Logam 100 % 96,152,727.00 75 % 79,965,900.00 24 % 16,185,000.00 0 0.00 0 0.00 99 % 96,150,900.00 99% 100% 3.5 Penatausahan Izin Usaha Jasa Petambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri 9 45,493,638.00 5 37,826,000.00 3 7,618,000.00 0 0.00 0 0.00 8 45,444,000.00 89% 100% Pengendalian dan Pengawasan Pelaksnaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Terkendali dan Terawasinya Pelaksanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanamana Modal Dalam Negeri 9 keg 45,493,638.00 5 keg 37,826,000.00 3 keg 7,618,000.00 0 0.00 0 0.00 8 keg 45,444,000.00 89% 100% 3.6 Penerbitan Izin Sementara untuk Penjualan Mineral atau Batubara yang Tergali bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang diterbitkan oleh Gubernur pada saat Kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan Terlaksananya Penerbitan Izin Sementara Untuk Pertambangan Mineral atau Batubara 10 43,962,500.00 7 34,800,000.00 3 9,162,500.00 0 0.00 0 0.00 10 43,962,500.00 100% 100% Pengeloaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang dilakukan Pemegang Usaha Pertambangan Terlaksananya Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan 10 keg 43,962,500.00 7 keg 34,800,000.00 3 keg 9,162,500.00 0 0.00 0 0.00 10 keg 43,962,500.00 100% 100% 98% 99% 0.00 0.00 SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI 4 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN Terlaksananya Pengeloaan Energi Baru Terbarukan 111 207,308,561.00 67 103,668,317.00 32 52,041,978.00 10 11,023,247.00 0 38,170,786.00 109 204,904,328.00 98% 99% Dinas ESDM 4.1 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi Terlaksananya Penghematan Energi di Wilayah Provinsi 111 207,308,561.00 67 103,668,317.00 32 52,041,978.00 10 11,023,247.00 0 38,170,786.00 109 204,904,328.00 98% 99% Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi Terbina dan Terawasinya Penghematan Energi 100 % 178,294,061.00 60 % 80,412,817.00 30 % 46,462,978.00 10 % 11,023,247.00 0 37,990,786.00 100 % 175,889,828.00 100% 99% Dinas ESDM Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komperhensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi Terlaksananya Sosialisasi Menyeluruh dan Komperhensif Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi 5 keg 13,255,500.00 4 keg 13,255,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 keg 13,255,500.00 80% 100% Dinas ESDM Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi Terlaksananya Pengembangan SDM dalam Pelaksanaan Konservasi Energi 6 keg 15,759,000.00 3 keg 10,000,000.00 2 keg 5,579,000.00 0 - 0.00 0 - 180,000.00 5 keg 15,759,000.00 83% 100% Dinas ESDM 98% 99% 0.00 0.00Rata-Rata Capaian Kerja (%) Rata-Rata Capaian Kerja (%) Predikat Kerja 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 1 2 3 4 5 6 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100% 16 Unit Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi
(2021)Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi
(2021)Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRATriwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019) - - - SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI 5 PROGRAM PENGELOLAN KETENAGALISTRI KAN Terlaksananya Pengelolaan Ketenagalistrik an 325 1,747,342,087.00 43 222,822,319.00 127 769,516,321.00 21 46,305,107.00 134 688,992,809.00 325 1,727,636,556.00 100% 99% Dinas ESDM 5.1 Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi Tertatanya Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non BUMN dan Penyewaan Tenaga Listrik 5 25,194,000.00 4 24,719,000.00 0 0.00 1 475,000.00 0 0.00 5 25,194,000.00 100% 100% Dinas ESDM Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi Tersedianya Prosedur Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non BUMN 5 keg 25,194,000.00 4 keg 24,719,000.00 0 0.00 1 keg 475,000.00 0 0.00 5 keg 25,194,000.00 100% 100% Dinas ESDM 5.2 Penatausahaan Izin Operasi dan Fasilitas Instalasinya dalam daerah Provinsi Tertatanya Izin Operasi dan Fasilitas Instalasi dan Tersedianya Honorarium THL 100 235,295,900.00 30 69,814,719.00 15 32,221,853.00 20 45,830,107.00 35 86,555,878.00 100 234,422,557.00 100% 100% Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi dan Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Tersedianya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi dan Fasilitas Instalasi 100 % 235,295,900.00 30 % 69,814,719.00 15 % 32,221,853.00 20 % 45,830,107.00 35 % 86,555,878.00 100 % 234,422,557.00 100% 100% Dinas ESDM 5.3 Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang ditetapkan oleh Daerah Provinsi Tersedianya Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik 4 11,510,541.00 1 4,486,500.00 3 6,120,250.00 0 0.00 0 750,000.00 4 11,356,750.00 100% 99% Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dan Pemegang Izin yang ditetapkan oleh Daerah Provinsi Tersedianya Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik,RUPTL,Pe njualan Kelebihan Tenaga Listrik 4 lap 11,510,541.00 1 lap 4,486,500.00 3 lap 6,120,250.00 0 - 0.00 0 - 750,000.00 4 lap 11,356,750.00 100% 99% 5.4 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Tersedianya Anggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik 220 1,475,341,646.00 9 123,802,100.00 112 731,174,218.00 0 0.00 99 601,686,931.00 220 1,456,663,249.00 100% 99% Predikat Kerja 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 1 2 3 4 5 6 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100% 16 Unit Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi
(2021)Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi
(2021)Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRATriwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019) Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Tersedianya Tenaga Listrik di Daerah Yang Memerlukan Penerangan Jalan 211 titik 1,400,574,546.00 0 49,035,000.00 112 titik 731,174,218.00 0 - 0.00 99 titik 601,686,931.00 211 titik 1,381,896,149.00 100% 99% Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Terkendalinya dan Terawasinya Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik 9 keg 74,767,100.00 9 keg 74,767,100.00 0 - 0.00 0 - 0.00 0 - 0.00 9 keg 74,767,100.00 100% 100% 100.00% 99% #REF! #REF! SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 18,661,659,890.00 3,061,324,982.00 6,001,056,169.00 3,484,861,612.00 4,559,558,624.00 17,106,801,387.00 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 5) 98.69% 97.12% #DIV/0! #DIV/0! PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 5) SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI #REF! #REF! PERMASALAHAN :

1.Terdapat Anggaran yang tidak terserap yaitu Belanja Gaji dan Tunjangan ASN karena adanya ASN yang memasuki Purna Bakti dan Mutasi serta ASN yang tidak masuk kantor karena sakit TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA : 1. Untuk Tahun Anggaran 2022 akan dilakukan perhitungan kembali terkait Gaji dan Tunjangan ASN Rata-Rata Capaian Kerja (%) Predikat Kerja Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang M engacu pada Sasaran RKPD Provinsi: 1 2 3 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah M eningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Disperindag 9,804,509,799 2,028,391,980 2,724,630,648 2,087,717,915 2,378,647,065 9,219,387,608 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya Adminstrasi Keuangan 7,631,140,986 1,852,590,403 2,139,673,461 1,598,668,367 1,523,739,212 7,114,671,443 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Kinerja ASN 14 Bulan 7,147,360,334 3 Bulan 1,780,399,354 3 Bulan 2,066,739,747 3 Bulan 1,524,827,538 5 Bulan 1,277,088,927 14 Bulan 6,649,055,566 100% 93% Disperindag Manado Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 12 Bulan 183,453,086 3 Bulan 30,704,886 3 Bulan 30,737,996 3 Bulan 30,671,776 3 Bulan 89,613,529 12 Bulan 181,728,187 100% 99% Disperindag Manado Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 12 Bulan 300,327,566 3 Bulan 41,486,163 3 Bulan 42,195,718 3 Bulan 43,169,053 3 Bulan 157,036,756 12 Bulan 283,887,690 100% 95% Disperinda g & UPTD BPSMB Manado Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terpenuhinya Adminstrasi Barang/Jasa 158,091,457 30,406,896 35,056,561 35,338,331 54,955,398 155,757,186 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 12 Bulan 158,091,457 3 Bulan 30,406,896 3 Bulan 35,056,561 3 Bulan 35,338,331 3 Bulan 54,955,398 12 Bulan 155,757,186 100% 99% Disperindag Manado Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terpenuhinya Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 84,000,000 - - 82,359,200 - 82,359,200 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya ### Pegawai 84,000,000 0 Pegawai - 0 Pegawai - 98 Pegawai 82,359,200 0 Pegawai - 98 Pegawai 82,359,200 93% 98% Disperindag Manado Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Adminstrasi Keuangan 564,833,932 19,923,609 171,555,762 107,430,701 250,950,820 549,860,892 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 12 Bulan 54,400,516 0 Bulan - 3 Bulan 25,940,000 3 Bulan 27,691,400 3 Bulan - 9 Bulan 53,631,400 75% 99% Disperinda g & UPTD BPSMB Manado Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 12 Bulan 23,500,000 0 Bulan - 3 Bulan 7,157,300 3 Bulan 3,553,950 6 Bulan 9,304,650 12 Bulan 20,015,900 100% 85% Disperindag Manado Sub Kegiatan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 Bulan 365,787,237 0 Bulan - 3 Bulan 111,728,100 3 Bulan 46,093,000 6 Bulan 200,822,207 12 Bulan 358,643,307 100% 98% Disperinda g & UPTD BPSMB Dalam & Luar Daerah Sulawesi Utara Sub Kegiatan Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Pengarsipan 12 Bulan 121,146,179 3 Bulan 19,923,609 3 Bulan 26,730,362 3 Bulan 30,092,351 3 Bulan 40,823,963 12 Bulan 117,570,285 100% 97% Disperindag Manado Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 12 Bulan - 0 Bulan - 0 Bulan - 0 Bulan - 0 Bulan - 0 Bulan - 0% 0% UPTD BPSMB Manado Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah 136,972,729 - 41,100,000 22,048,000 68,700,000 131,848,000 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan/perlengk apan Gedung Kantor 11 Unit 136,972,729 0 Unit - 3 Unit 41,100,000 4 Unit 22,048,000 4 Unit 68,700,000 11 Unit 131,848,000 100% 96% Disperinda g & UPTD BPSMB Manado Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 276,244,651 11,760,750 88,934,641 52,090,562 100,232,371 253,018,324 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 12 Bulan 168,600,000 0 Bulan - 6 Bulan 58,959,891 3 Bulan 33,323,812 3 Bulan 53,151,171 12 Bulan 145,434,874 100% 86% Disperinda g & UPTD BPSMB Manado Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 12 Bulan 107,644,651 3 Bulan 11,760,750 3 Bulan 29,974,750 3 Bulan 18,766,750 3 Bulan 47,081,200 12 Bulan 107,583,450 100% 100% Disperindag Manado Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah 953,226,044 113,710,322 248,310,223 189,782,754 380,069,264 931,872,563 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 12 Bulan 198,081,800 0 Bulan - 6 Bulan 73,669,933 3 Bulan 41,741,190 3 Bulan 78,887,532 12 Bulan 194,298,655 100% 98% Disperindag Manado Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terpeliharanya Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor 12 Bulan 20,500,000 0 Bulan - 0 Bulan - 3 Bulan 9,640,000 9 Bulan 10,700,000 12 Bulan 20,340,000 100% 99% Disperinda g & UPTD BPSMB Manado Lokasi/Ke t. 1716K 11 K K K K K 15 = 14 / 5 x 100% Meningkatk an Kinerja Pelayanan Publik Dinas Perindustria n dan Perdaganga n 12 = 8 + 9 + 10 + 11 13 = 12/7 x 100% Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi

(2021)K K 5 6 14 = 6 + 12 K 7 8 9 10 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 1 2 3 4 FORMULIR E.55 EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021 No. Sasaran Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019) Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) ·-----=================================================-- ............... _ Lokasi/Ke t. 171611 15 = 14 / 5 x 100%12 = 8 + 9 + 10 + 11 13 = 12/7 x 100% Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi
(2021)5 6 14 = 6 + 127 8 9 10 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 1 2 3 4 No. Sasaran Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019) Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Rehab Gedung Kantor 2 Gedung 149,998,394 0 Gedung - 1 Gedung 49,900,000 Gedung - 1 Gedung 99,900,000 2 Gedung 149,800,000 100% 100% Disperindag Manado Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terpeliharanya Gedung Kantor 10 Bulan 515,419,470 1 Bulan 44,831,597 3 Bulan 124,740,290 3 Bulan 138,401,564 3 Bulan 190,581,732 10 Bulan 498,555,183 100% 97% Disperinda g & UPTD BPSMB Manado Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terpeliharanya Gedung Kantor 2 Bulan 69,226,380 2 Bulan 68,878,725 0 Bulan - 0 Bulan - 0 Bulan - 2 Bulan 68,878,725 100% 99% Disperinda g & UPTD BPSMB Manado Rata-rata Capaian Kinerja (%) 92.69% 90.99% Peringkat Kinerja Sangat Tinggi Tinggi 2 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Prosentase Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting dalam jumlah yang cukup dan harga terjangkau 925,000,000 71,760,619 213,799,949 90,333,274 520,195,557 896,089,399 Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Terpantaunya pembangunan pasar dengan menggunakan dana DAK/TP sesuai dengan petunjuk Teknis yang ada 925,000,000 71,760,619 213,799,949 90,333,274 520,195,557 896,089,399 Sub Kegiatan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Terlaksananya pasar murah yang dapat menyediakan barang pokok yang dapat dijangkau masyarakat kurang mampu 60 Lokasi 925,000,000 0 Lokasi 71,760,619 30 Lokasi 213,799,949 0 Lokasi 90,333,274 30 Lokasi 520,195,557 60 Lokasi 896,089,399 100% 97% Disperindag Sulawesi Utara Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 96.87% Peringkat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi 3 Program Pengembangan Ekspor M eningkatnya nilai Ekspor 2,295,000,000 - 31,845,000 27,699,000 249,575,030 309,119,030 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Keikutsertaan Pelaku Ekspor dan IKM Dalam Pameran Dagang 2,295,000,000 - 31,845,000 27,699,000 249,575,030 309,119,030 Sub Kegiatan Pameran Dagang Internasional/Nasional Jumlah Pameran Dalam dan Luar Negeri 1 Pameran 195,000,000 0 Pameran - 0 Pameran - 0 Pameran - 1 Pameran 158,353,030 1 Pameran 158,353,030 100% 81% Disperindag Dalam & Luar Negeri Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor Jumlah Peserta 40 Orang 2,100,000,000 0 Orang - 40 Orang 31,845,000 0 Orang 27,699,000 0 Orang 91,222,000 40 Orang 150,766,000 100% 7% Disperindag Sulawesi Utara Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 44.19% Peringkat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Rendah 4 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Prosentase penurunan angka pengaduan masyarakat 194,989,619 10,612,400 111,814,200 10,016,000 40,764,480 173,207,080 Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengujian Mutu Produk Hilir 194,989,619 10,612,400 111,814,200 10,016,000 40,764,480 173,207,080 Sub Kegiatan Verifikasi Mutu Produk Jumlah Produk Hilir yang akan Diuji 10 Produk Hilir 40,850,000 3 Produk Hilir 7,555,000 4 Produk Hilir 29,275,000 0 Produk Hilir - 3 Produk Hilir 3,535,000 10 Produk Hilir 40,365,000 100% 99% Disperindag Sulawesi Utara Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Pengujian Terlaksananya Pengujian Mutu Komoditi Serta Meningkatnya Kapasitas Laboratorium 1 Kegiatan 81,031,197 0 Kegiatan - 0 Kegiatan 34,770,900 0 Kegiatan - 1 Kegiatan 25,435,080 1 Kegiatan 60,205,980 100% 74% UPTD BPSMB Sulawesi Utara Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen Terawasinya Barang Beredar dan Jasa 15 Laporan 73,108,422 4 Laporan 3,057,400 5 Laporan 47,768,300 3 Laporan 10,016,000 3 Laporan 11,794,400 15 Laporan 72,636,100 100% 99% UPTD BPSMB Sulawesi Utara Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 90.82% Peringkat Kinerja Sangat Tinggi Tinggi 5 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB 1,419,048,601 72,604,924 362,162,879 546,995,764 358,621,662 1,340,385,229 Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi Terlaksananya pemberdayaan terhadap pelaku industri 1,419,048,601 72,604,924 362,162,879 546,995,764 358,621,662 1,340,385,229 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Terlaksananya Penyusunan RPIP Sulut 1 Dokumen 50,000,000 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 39,900,000 1 Dokumen 39,900,000 100% 80% Disperindag Sulawesi Utara Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Bantuan Mesin Peralatan Yang Dihibahkan 50 Unit 1,369,048,601 0 Unit 72,604,924 0 Unit 362,162,879 50 Unit 546,995,764 0 Unit 318,721,662 50 Unit 1,300,485,229 100% 95% Disperindag Sulawesi Utara Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 87.40% Peringkat Kinerja Sangat Tinggi Tinggi 6 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Pertumbuhan Industri 45,190,622 3,440,000 15,050,000 300,000 24,000,000 42,790,000 Tersedianya stok kebutuhan barang pokok dan barang penting yang cukup, terdistribusi dengan baik dan harga yang terjangkau Meningkatn ya jumlah unit usaha IKM, tenaga kerja, nilai investasi Meningkatn ya jumlah unit usaha IKM, tenaga kerja, nilai investasi Meningkatn ya jumlah unit usaha IKM, tenaga kerja, nilai investasi Meningkatn ya kinerja ekspor ,------ ------ I I I I I I I Lokasi/Ke t. 171611 15 = 14 / 5 x 100%12 = 8 + 9 + 10 + 11 13 = 12/7 x 100% Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi
(2021)5 6 14 = 6 + 127 8 9 10 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 1 2 3 4 No. Sasaran Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019) Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Terolahnya Data Industri Sulawesi Utara 45,190,622 3,440,000 15,050,000 300,000 24,000,000 42,790,000 Sub Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Provinsi Melalui SIINas Terlaksananya Penyusunan Buku Profil Industri 1 kegiatan 45,190,622 0 kegiatan 3,440,000 0 kegiatan 15,050,000 0 kegiatan 300,000 1 kegiatan 24,000,000 1 kegiatan 42,790,000 100% 95% Disperindag Sulawesi Utara Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 94.69% Peringkat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi 14,683,738,641 2,186,809,923 3,459,302,676 2,763,061,953 3,571,803,794 11,980,978,346 98.78% 84.16% Sangat Tinggi Tinggi Kegiatan subsidi ini masih berlanjut hingga November 2022. Apabila dana subsidi yang dianggarkan pada tahun 2022 masih tersisa cukup banyak hingga menjelang Bulan September 2022, maka dana tersebut akan digeser ke belanja lainnya pada APBD Perubahan 2022 agar tidak menjadi SILPA. Meningkatn ya jumlah unit usaha IKM, tenaga kerja, nilai investasi PERMASALAHAN : JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 14) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 15) TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIW ULAN BERIKUTNYA : Penyerapan anggaran pada Triwulan IV-2021 pada dasarnya sangat baik, begitu pula dalam pencapaian realisasi fisik, dimana hampir semua target kinerja tercapai. Akan tetapi angka persentase capaian anggaran yang sebesar 84,16% seolah-olah menunjukkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara kurang optimal dalam merealisasikan anggaran kegiatan. Hal tersebut wajar jika anggaran yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara keseluruhannya bersifat dapat dihabiskan. Akan tetapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki satu buah sub kegiatan yang didalamnya terdapat anggaran belanja subsidi kepada BUM N. Pengukuran keberhasilan dari anggaran bersubsidi ini bersifat berbanding terbalik dengan penyerapan anggaran, dimana jika anggaran subsidi tersebut tidak terserap berarti Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berhasil mencapat target yang ditentukan. Belanja subsidi kepada BUM N ini dianggarkan untuk menopang Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dalam perjanjian kerja sama tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggandeng maskapai penerbangan Garuda Indonesia untuk membawa komoditi ekspor langsung ke Japang (Narita). Akan tetapi, pihak Garuda Indonesia baru akan menerbangkan pesawatnya apabila jumlah muatan barang/komoditi yang akan diekspor minimal 15 Ton. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sepakat untuk mensubsidi selisih kurang muatan sebesar Rp.26.000/kg. Sebagai contoh apabila total muatan hanya 8 ton maka selisih kurang muatan sebesar 7 ton harus disubsidi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Namun jika total muatan melebihi 15 ton maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak perlu mengeluarkan biaya. ,------ ------ Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang Mengacu pada Sasaran RKPD Provinsi: 1 Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Optimal dalam rangka Pencapaian Target Pendapatan Daerah 2 Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai untuk menunjang Kinerja Aparatur 3 Terlaksannya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang optimal dalam rangka pencapaian target Pendapatan Daerah Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp. Rp K Rp URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah; Indeks Nilai LKIP PD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Rata-Rata B 70,774,042,245 - 70,774,042,245 12,446,566,837 17,241,061,297 15,359,232,933 20,640,964,007 - - 65,687,825,074 100 86.02 - - 65,687,825,074 100 86.02 Bapenda KEGIATAN PERENCANAAN, PENGAGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah; Indeks Nilai LKIP PD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Rata-Rata B 106,743,610 106,743,610 - 517,000 22,387,204 50,854,315 73,758,519 100 42.01 - 73,758,519 100 42.01 Bapenda Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan 4 Dokumen 5,999,708 4 Dokumen 5,999,708 2 Dokumen - - 2 Dokumen - - 227,100 4 Dokumen 227,100 100 3.79 4 Dokumen 227,100 100 3.79 Bapenda Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA 1 Dokumen 91,690,151 1 Dokumen 91,690,151 - - - 1 Dokumen 22,387,204 48,062,215 1 Dokumen 70,449,419 100 76.83 1 Dokumen 70,449,419 100 76.83 Bapenda Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA Perubahan 1 Dokumen 3,053,933 1 Dokumen 3,053,933 - - - - 1 dokumen 2,241,600 1 Dokumen 2,241,600 100 73.40 1 Dokumen 2,241,600 100 73.40 Bapenda Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Laporan LKIP,EPRA 12 Laporan 5,999,818 12 Laporan 5,999,818 - - 6 Lap 517,000 - 6 Lap 323,400 12 Lap 840,400 100 14.01 12 Lap 840,400 100 14.01 Bapenda Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100 42.01 100 42.01 Sangat Tinggi Sangat Rendah Sangat Tinggi Sangat Rendah KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 56,197,890,483 56,197,890,483 11,513,810,892 15,020,908,311 11,735,410,479 13,689,711,072 - 51,959,840,754 100 91.46 - 51,959,840,754 100 91.46 Bapenda Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN 14 Bulan 54,309,790,167 14 Bulan 54,309,790,167 3 bulan 11,250,603,722 5 bulan 14,567,352,162 3 bulan 11,355,418,806 3 bulan 12,994,205,722 14 bulan 50,167,580,412 100 92.37 14 bulan 50,167,580,412 100 92.37 Bapenda Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah Administrasi Keuangan 12 Bulan 280,854,822 12 Bulan 280,854,822 3 bulan 37,759,964 3 bulan 66,119,312 3 bulan 62,071,972 3 bulan 104,200,441 12 bulan 270,151,689 100 96.19 12 bulan 270,151,689 100 96.19 Bapenda Pelaksanaan dan Penatausahaan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Jumlah Kebutuhan Adminsitrasi Keuangan 12 Bulan 981,009,773 12 Bulan 981,009,773 3 bulan 135,750,820 3 bulan 233,677,502 3 bulan 189,196,321 3 bulan 377,823,481 12 bulan 936,448,124 100 95.46 12 bulan 936,448,124 100 95.46 Bapenda Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun 2 Laporan 49,535,457 2 Laporan 49,535,457 2 Laporan 20,516,776 - Laporan 17,389,900 - Laporan 965,000 - Laporan - 2 Laporan 38,871,676 100 78.47 2 Laporan 38,871,676 100 78.47 Bapenda Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semes teran SKPD Jumlah Laporan Bulanan, Semesteran 13 Laporan 576,700,264 13 Laporan 576,700,264 3 Laporan 69,179,610 4 Laporan 136,369,435 3 Laporan 127,758,380 3 Laporan 213,481,428 13 Laporan 546,788,853 100 94.81 13 Laporan 546,788,853 100 94.81 Bapenda 100 91.46 100 91.46 Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 108,359,372 108,359,372 8,162,559 37,423,590 17,260,013 40,908,643 - 103,754,805 100 95.75 - 103,754,805 100 95.75 Bapenda Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD 12 Laporan 108,359,372 12 Laporan 108,359,372 3 Laporan 8,162,559 3 Laporan 37,423,590 3 Laporan 17,260,013 3 Laporan 40,908,643 12 Laporan 103,754,805 100 95.75 12 Laporan 103,754,805 100 95.75 Bapenda 100 95.75 100 95.75 Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi KEGIATAN ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PD Terlaksananya Administrasi Pendapatan Kewenangan PD 401,936,341 401,936,341 34,464,195 123,766,755 57,143,780 117,464,379 - 332,839,109 100 74.98 - 332,839,109 100 74.98 Bapenda Analisa dan pengembangan Retribusi Daerah, serta penyusunan kebijakan Retribusi Daerah Tersedianya Dokumen Kebijakan Retribusi Daerah 1 Dokumen 79,811,796 1 Dokumen 79,811,796 - - 1 Dok 43,317,400 - - - Dokumen 20,922,250 1 Dokumen 64,239,650 100 80.49 1 Dokumen 64,239,650 100 80.49 Bapenda Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Retribusi Daerah Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Kebijakan Retribusi Daerah 100 % 44,879,438 100 % 44,879,438 - - - 600,000 - - 100 % 24,872,000 100 % 25,472,000 100 56.76 100 % 25,472,000 100 56.76 Bapenda Pengolahan Data Retribusi Daerah Tersedianya Laporan Data Retribusi Daerah 12 Laporan 277,245,107 12 Laporan 277,245,107 3 Laporan 34,464,195 3 Laporan 79,849,355 3 Laporan 57,143,780 3 Laporan 71,670,129 12 Laporan 243,127,459 100 87.69 12 Laporan 243,127,459 100 87.69 Bapenda 100 74.98 100 74.98 Sangat Tinggi Sedang Sangat Tinggi Sedang

1.Meningk atnya Penerima an pendapat an Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja PD Badan Pendapatan Daerah Daerah Rata-Rata Nilai Akuntabilitas Kinerja PD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Nilai Akuntabilitas Kinerja PD Badan Pendapatan Daerah Daerah Rata-Rata Minimum B Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) 1 2 3 4 13 = 12/7 X 100% 14 = 6 + 12 15 = 14 / 5 x 100% 16 K K K K K K 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 115 6 K K K FORMULIR E.55 EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021 TRIWULAN IV No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah Unit Perangka t Daerah PenangguTriwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PD Terlaksananya Administrasi Kepegawaian PD 176,603,463 176,603,463 - 48,934,000 54,989,500 64,247,000 - 168,170,500 100 97.29 - 168,170,500 100 97.29 Bapenda Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan 1 Paket 161,904,000 1 Paket 161,904,000 - 34,268,000 54,989,500 1 paket 64,247,000 1 paket 153,504,500 100 94.81 1 paket 153,504,500 100 94.81 Bapenda Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan 1 Kali 14,699,463 1 Kali 14,699,463 - 1 kali 14,666,000 - - kali - 1 kali 14,666,000 100 99.77 1 kali 14,666,000 100 99.77 Bapenda Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Bimtek Peraturan Perundang- undangan - - - - - - - - - - - - - - kali - - - - kali - - - Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100 97.29 100 97.29 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,114,747,758 1,114,747,758 29,299,000 181,520,176 118,462,951 754,996,245 - 1,084,278,372 100 96.59 - 1,084,278,372 100 96.59 Bapenda Penyediaan Bahan Logistik kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor 12 Bulan 91,302,352 12 Bulan 91,302,352 - 6 bulan 34,252,887 3 bulan 20,359,402 3 bulan 31,883,774 12 bulan 86,496,063 100 94.74 12 bulan 86,496,063 100 94.74 Bapenda Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 501,277,213 12 Bulan 501,277,213 - - - 12 bulan 496,423,070 12 bulan 496,423,070 100 99.03 12 bulan 496,423,070 100 99.03 Bapenda Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 Kali 522,168,193 12 Kali 522,168,193 3 kali 29,299,000 3 kali 147,267,289 3 kali 98,103,549 3 kali 226,689,401 12 kali 501,359,239 100 96.01 12 kali 501,359,239 100 96.01 Bapenda Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100 96.59 100 96.59 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3,010,625,751 3,010,625,751 - 16,100,000 409,600,000 2,446,035,500 - 2,871,735,500 100 95.48 - 2,871,735,500 100 95.48 Bapenda Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4 unit 1,367,599,999 4 unit 1,367,599,999 - - 2 unit 409,600,000 2 unit 910,560,000 4 unit 1,320,160,000 100 96.53 4 unit 1,320,160,000 100 96.53 Bapenda Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12 Bulan 1,643,025,752 12 Bulan 1,643,025,752 - 6 bulan 16,100,000 3 bulan - 3 bulan 1,535,475,500 12 bulan 1,551,575,500 100 94.43 12 bulan 1,551,575,500 100 94.43 Bapenda Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100 95.48 100 95.48 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3,845,079,651 3,845,079,651 462,309,191 915,972,646 843,655,728 1,317,624,622 - 3,539,562,187 100 92.37 - 3,539,562,187 100 92.37 Bapenda Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 4,999,048 12 Bulan 4,999,048 - 12 bulan 4,630,450 - bulan - bulan - 12 bulan 4,630,450 100 92.63 12 bulan 4,630,450 100 92.63 Bapenda Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik 12 Bulan 957,700,000 12 Bulan 957,700,000 3 bulan 112,662,450 3 bulan 250,126,401 3 bulan 199,391,255 3 bulan 267,771,557 12 bulan 829,951,663 100 86.66 12 bulan 829,951,663 100 86.66 Bapenda Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bulan 29,237,459 12 Bulan 29,237,459 3 bulan 1,800,000 3 bulan 2,800,000 3 bulan 3,572,000 3 bulan 20,000,000 12 bulan 28,172,000 100 96.36 12 bulan 28,172,000 100 96.36 Bapenda Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Bulan 2,853,143,144 12 Bulan 2,853,143,144 3 bulan 347,846,741 3 bulan 658,415,795 3 bulan 640,692,473 3 bulan 1,029,853,065 12 bulan 2,676,808,074 100 93.82 12 bulan 2,676,808,074 100 93.82 Bapenda Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100 92.37 100 92.37 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta Daerah 5,812,055,816 5,812,055,816 398,521,000 895,918,819 2,100,323,278 2,159,122,231 - 5,553,885,328 100 88.20 - 5,553,885,328 100 88.20 Bapenda Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 12 Bulan 118,353,220 12 Bulan 118,353,220 - 6 bulan 30,396,729 3 bulan 30,987,801 3 bulan 28,568,002 12 bulan 89,952,532 100 76.00 12 bulan 89,952,532 100 76.00 Bapenda Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak an Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak an Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 12 Bulan 1,528,077,777 12 Bulan 1,528,077,777 3 bulan 122,345,894 3 bulan 364,092,027 3 bulan 335,518,030 3 bulan 608,044,323 12 bulan 1,430,000,274 100 93.58 12 bulan 1,430,000,274 100 93.58 Bapenda Pemeliharaan Peralatan mesin lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan mesin lainnya 12 Bulan 159,801,119 12 Bulan 159,801,119 3 bulan 5,685,000 3 bulan 29,814,000 3 bulan 30,808,700 3 bulan 71,052,900 12 bulan 137,360,600 100 85.96 12 bulan 137,360,600 100 85.96 Bapenda Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12 Bulan 4,005,823,700 12 Bulan 4,005,823,700 3 bulan 270,490,106 3 bulan 471,616,063 3 bulan 1,703,008,747 3 bulan 1,451,457,006 12 bulan 3,896,571,922 100 97.27 12 bulan 3,896,571,922 100 97.27 Bapenda Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100 88.20 100 88.20 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Tinggi PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pengelolaan Dana Bagi Hasil yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku 130,766,507 130,766,507 - 46,224,000 12,176,200 59,962,600 12 118,362,800 100 90.51 12 118,362,800 100 90.51 Bapenda KEGIATAN PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Terlaksananya urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah 130,766,507 130,766,507 - 46,224,000 12,176,200 59,962,600 12 118,362,800 100 90.51 12 118,362,800 100 90.51 Bapenda Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 12 bulan 130,766,507 12 bulan 130,766,507 - - 6 bulan 46,224,000 - 12,176,200 6 bulan 59,962,600 12 bulan 118,362,800 100 90.51 12 bulan 118,362,800 100 90.51 Bapenda Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100 90.51 100 90.51 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Tinggi 2. Meningk atnya Penerima an dan Pendapat an I � PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Rasio PAD (Terhadap PDRB Harga Berlaku) 12,060,701,442 - 12,060,701,442 1,165,885,800 3,174,164,438 2,411,850,321 4,593,058,408 11,344,958,967 100 86.46 - 11,344,958,967 100 86.46 Bapenda KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jumlah Penerimaan PAD Per Tahun Anggaran 12,060,701,442 12,060,701,442 1,165,885,800 3,174,164,438 2,411,850,321 4,593,058,408 - 11,344,958,967 100 86.46 - 11,344,958,967 100 86.46 Bapenda Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah dokumen pengelolaan Pendapatan Daerah 2 Dokumen 160,818,417 2 Dokumen 160,818,417 - - 1 do 41,404,000 5,516,000 1 dok 72,440,000 2 Dokumen 119,360,000 100 74.22 2 Dokumen 119,360,000 100 74.22 Bapenda Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Kajian Pendapatan Daerah 4 Dokumen 102,244,696 4 Dokumen 102,244,696 - 1 dok 13,133,000 1 dok 10,280,000 2 Lap 60,537,847 4 Lap 83,950,847 100 82.11 4 Lap 83,950,847 100 82.11 Bapenda Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daer 12 Laporan 48,979,752 12 Laporan 48,979,752 - 6 Lap 12,800,000 3 Lap 6,782,500 3 Lap 16,893,000 12 Lap 36,475,500 100 74.47 12 Lap 36,475,500 100 74.47 Bapenda Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah Jumlah Dokumen Obyek Pajak Daerah 5 Dokumen 58,497,010 5 Dokumen 58,497,010 - - 1 24,290,000 2 4,576,000 2 18,895,000 5 Dokumen 47,761,000 100 81.65 5 Dokumen 47,761,000 100 81.65 Bapenda Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah DokumenPengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 3 Dokumen 3,050,261,294 3 Dokumen 3,050,261,294 - 78,132,779 1 dok 910,796,104 1 dok 480,323,165 1 dok 1,504,786,481 3 Dokumen 2,974,038,529 100 97.50 3 Dokumen 2,974,038,529 100 97.50 Bapenda Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Wajib Pajak Daerah 5 Dokumen 3,024,351,725 5 Dokumen 3,024,351,725 1 Dokumen 385,324,224 2 Dokumen 721,554,677 1 Dokumen 664,164,784 1 Dokumen 1,169,327,422 5 Dokumen 2,940,371,107 100 97.22 5 Dokumen 2,940,371,107 100 97.22 Bapenda Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Persentase Pelayanan dan Konsultasi terhadap Wajib Pajak 100 % 3,891,132,376 100 % 3,891,132,376 590,322,596 944,646,877 927,079,211 100 % 1,223,377,797 100 % 3,685,426,481 100 94.71 100 % 3,685,426,481 100 94.71 Bapenda Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Analisis dan Verifikasi Pajak Daerah 2 Dokumen 180,336,633 2 Dokumen 180,336,633 - 1 dok 78,304,200 17,906,000 1 dok 40,510,000 2 Dokumen 136,720,200 100 75.81 2 Dokumen 136,720,200 100 75.81 Bapenda Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Penagihan Pajak Daerah 10 Dokumen 1,030,249,128 10 Dokumen 1,030,249,128 2 Dokumen 75,023,648 2 dok 260,252,976 3 dok 192,105,816 3 dok 318,407,421 10 Dokumen 845,789,861 100 82.10 10 Dokumen 845,789,861 100 82.10 Bapenda Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak 3 Dokumen 443,336,065 3 Dokumen 443,336,065 1 Dokumen 37,082,553 1 dok 145,451,604 1 dok 81,042,345 141,007,440 3 Dokumen 404,583,942 100 91.26 3 Dokumen 404,583,942 100 91.26 Bapenda Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2 Dokumen 70,494,346 2 Dokumen 70,494,346 - 1 dok 21,531,000 22,074,500 1 dok 26,876,000 2 Dokumen 70,481,500 100 99.98 2 Dokumen 70,481,500 100 99.98 Bapenda Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100 86.46 100 86.46 Predikat Kinerja Sangat Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Tinggi JUM LAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 82,965,510,194 82,965,510,194 13,612,452,637 20,461,449,735 17,783,259,454 25,293,985,015 12 77,151,146,841 77,151,146,841 100 87.66 100 87.66 FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : Terjadinya Refocusing Anggaran karena adanya Pandemi Covid - 13 92.99 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 3 PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 3) FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : Melaksanakan Program dan rencana kegiatan sesuai dengan ketentuan dan tepat pada waktunya TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA : Kegiatan yang belum terlaksana / direfocusing akan diupayakan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya 3. Meningk atnya Penerima an dan Pendapat an Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1 Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi - Indeks LAKIP 29,237,385,984 5,407,909,056 6,435,332,100 6,745,991,200 6,278,335,012 24,867,567,368 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya dokumen perencanaan sesuai dengan RPJMD dan RKPD 12 Bulan 81,016,057 21,382,500 15,237,000 20,010,000 21,917,000 78,546,500 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya dokumen perencanaan sesuai dengan RPJMD dan RKPD 12 Bulan 5,969,331 3 Bulan 4,733,500 3 Bulan 1,200,000 3 Bulan - 3 Bulan - 12 Bulan 5,933,500 100% 99% BKAD Manado Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersedianya dokumen RKA - SKPD 12 Bulan 6,060,071 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 3,901,000 12 Bulan 3,901,000 100% 64% BKAD Manado Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya dokumen Perubahan RKA - SKPD 12 Bulan 3,249,701 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 3,242,000 3 Bulan - 12 Bulan 3,242,000 100% 100% BKAD Manado Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersedianya dokumen DPA - SKPD 12 Bulan 3,249,701 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 3,190,000 12 Bulan 3,190,000 100% 98% BKAD Manado Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Tersedianya dokumen Perubahan DPA - SKPD 12 Bulan 3,250,498 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 3,208,000 3 Bulan - 12 Bulan 3,208,000 100% 99% BKAD Manado Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersediannya Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Bulan 3,154,010 3 Bulan 3,059,000 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 12 Bulan 3,059,000 100% 97% BKAD Manado Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Bulan 56,082,745 3 Bulan 13,590,000 3 Bulan 14,037,000 3 Bulan 13,560,000 3 Bulan 14,826,000 12 Bulan 56,013,000 100% 100% BKAD Manado Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan 12 Bulan 22,661,617,656 4,942,129,707 5,454,645,596 4,331,491,304 3,885,875,655 18,614,142,262 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan 12 Bulan 22,361,015,403 3 Bulan 4,884,137,319 3 Bulan 5,367,455,139 3 Bulan 4,258,004,847 3 Bulan 3,804,835,879 12 Bulan 18,314,433,184 100% 82% BKAD Manado Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan 12 Bulan 276,080,399 3 Bulan 50,000,388 3 Bulan 84,069,457 3 Bulan 67,176,957 3 Bulan 74,497,776 12 Bulan 275,744,578 100% 100% BKAD Manado Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan 12 Bulan 3,227,174 3 Bulan 3,182,000 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 12 Bulan 3,182,000 100% 99% BKAD Manado Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan 12 Bulan 14,999,961 3 Bulan 4,810,000 3 Bulan - 3 Bulan 5,105,000 3 Bulan 4,693,000 12 Bulan 14,608,000 100% 97% BKAD Manado Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan 12 Bulan 3,144,913 3 Bulan - 3 Bulan 3,121,000 3 Bulan - 3 Bulan - 12 Bulan 3,121,000 100% 99% BKAD Manado Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan 12 Bulan 3,149,806 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 1,204,500 3 Bulan 1,849,000 12 Bulan 3,053,500 100% 97% BKAD Manado Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah 12 Bulan 61,182,276 3,600,000 8,148,000 18,950,000 28,389,946 59,087,946 Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Terlaksananya pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah 12 Bulan 6,991,989 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 6,738,000 12 Bulan 6,738,000 100% 96% BKAD Manado Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Terlaksananya pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah 12 Bulan 14,960,000 3 Bulan 3,600,000 3 Bulan 1,200,000 3 Bulan 6,400,000 3 Bulan 2,940,000 12 14,140,000 100% 95% BKAD Manado Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah 12 Bulan 8,687,589 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 3,300,000 3 Bulan 5,194,946 12 8,494,946 100% 98% BKAD Manado Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah 12 Bulan 30,542,698 3 Bulan - 3 Bulan 6,948,000 3 Bulan 9,250,000 3 Bulan 13,517,000 12 29,715,000 100% 97% BKAD Manado Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian 12 Bulan 922,788,948 71,411,138 282,771,791 373,271,457 150,891,276 878,345,662 Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian 12 Bulan 89,870,068 3 Bulan 10,097,000 3 Bulan 17,182,750 3 Bulan 12,279,000 3 Bulan 29,167,000 12 Bulan 68,725,750 100% 76% BKAD Manado Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian 12 Bulan 352,100,000 3 Bulan - 3 Bulan 22,292,728 3 Bulan 322,793,000 3 Bulan - 12 Bulan 345,085,728 100% 98% BKAD Manado Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian 12 Bulan 192,889,716 3 Bulan 28,451,638 3 Bulan 44,124,857 3 Bulan 38,199,457 3 Bulan 68,443,776 12 Bulan 179,219,728 100% 93% BKAD Manado Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian 12 Bulan 287,929,164 3 Bulan 32,862,500 3 Bulan 199,171,456 3 Bulan - 3 Bulan 53,280,500 12 Bulan 285,314,456 100% 99% BKAD Manado Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya pengelolaan administrasi umum 12 Bulan 797,313,769 131,677,576 189,653,867 207,599,414 241,013,706 769,944,563 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya pengelolaan administrasi umum 12 Bulan 136,745,684 3 Bulan 26,717,576 3 Bulan 34,020,914 3 Bulan 33,923,914 3 Bulan 42,032,352 12 Bulan 136,694,756 100% 100% BKAD Manado Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya pengelolaan administrasi umum 12 Bulan 251,887,374 3 Bulan 49,011,500 3 Bulan 63,293,500 3 Bulan 73,850,000 3 Bulan 64,624,000 12 Bulan 250,779,000 100% 100% BKAD Manado 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14 / 5 x 100% 161 2 3 4 K K K K 17K K K K K 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 115 6 Lokasi/Ke t. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%) FORMULIR E.55 EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021 No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

(2019)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi
(2021)Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Unit Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab I ·-............----=========================================================-- -----------------------------------·---- Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14 / 5 x 100% 161 2 3 4 K K K K 17K K K K K 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 115 6 Lokasi/Ke t. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%) FORMULIR E.55 EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021 No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2019)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi
(2021)Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Unit Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya pengelolaan administrasi umum 12 Bulan 61,875,000 3 Bulan 9,800,000 3 Bulan 19,800,000 3 Bulan 16,225,000 3 Bulan 15,950,000 12 Bulan 61,775,000 100% 100% BKAD Manado Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya pengelolaan administrasi umum 12 Bulan 131,160,266 3 Bulan - 3 Bulan 31,536,203 3 Bulan 13,245,000 3 Bulan 63,446,854 12 Bulan 108,228,057 100% 83% BKAD Manado Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya pengelolaan administrasi umum 12 Bulan 120,795,346 3 Bulan 36,523,500 3 Bulan 23,699,500 3 Bulan 42,562,000 3 Bulan 17,329,500 12 Bulan 120,114,500 100% 99% BKAD Manado Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya pengelolaan administrasi umum 12 Bulan 94,850,099 3 Bulan 9,625,000 3 Bulan 17,303,750 3 Bulan 27,793,500 3 Bulan 37,631,000 12 Bulan 92,353,250 100% 97% BKAD Manado Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur 12 Bulan 2,468,712,174 - - 1,193,276,240 1,165,093,202 2,358,369,442 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur 12 Bulan 848,900,000 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 840,000,040 3 Bulan - 12 Bulan 840,000,040 100% 99% BKAD Manado Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur 12 Bulan 45,000,001 3 Bulan - 3 Bulan - 3 3 - 3 Bulan 36,463,753 12 Bulan 36,463,753 100% 81% BKAD Manado Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur 12 Bulan 1,574,812,173 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 353,276,200 3 Bulan 1,128,629,449 12 Bulan 1,481,905,649 100% 94% BKAD Manado Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 1,197,426,960 150,964,476 280,592,381 317,319,312 3 Bulan 399,490,600 1,148,366,769 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 162,508,130 3 Bulan 20,306,638 3 Bulan 37,200,017 3 Bulan 28,476,902 3 Bulan 75,659,776 12 Bulan 161,643,333 100% 99% BKAD Manado Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 614,400,000 3 Bulan 72,526,000 3 Bulan 134,390,000 3 Bulan 192,096,954 3 Bulan 179,288,614 12 Bulan 578,301,568 100% 94% BKAD Manado Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 420,518,830 3 Bulan 58,131,838 3 Bulan 109,002,364 3 Bulan 96,745,456 3 Bulan 144,542,210 12 Bulan 408,421,868 100% 97% BKAD Manado Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur 12 Bulan 1,047,328,144 86,743,659 204,283,465 284,073,473 385,663,627 960,764,224 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur 12 Bulan 417,230,210 3 Bulan 45,767,059 3 Bulan 74,989,993 3 Bulan 72,157,291 3 Bulan 145,868,373 12 Bulan 338,782,716 100% 81% BKAD Manado Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel Tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur 12 Bulan 66,000,000 3 Bulan - 3 Bulan 34,750,000 3 Bulan 28,500,000 3 Bulan - 12 Bulan 63,250,000 100% 96% BKAD Manado Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur 12 Bulan 159,500,000 3 Bulan - 3 Bulan 46,263,472 3 Bulan 62,458,182 3 Bulan 49,710,254 12 Bulan 158,431,908 100% 99% BKAD Manado Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur 12 Bulan 404,597,934 3 Bulan 40,976,600 3 Bulan 48,280,000 3 Bulan 120,958,000 3 Bulan 190,085,000 12 Bulan 400,299,600 100% 99% BKAD Manado Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 94.66% Peringkat Kinerja Sedang Sangat Tinggi 2 Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Program Pengelolaan Keuangan Daerah Opini BPK Terhadap LKPD - W TP 562,221,886,672 11,827,224,962 154,867,722,549 314,099,831,973 543,558,434,044 1,024,353,213,528 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Terwujudnya penyusunan Perda/Pergub tentang APBD dan Perubahan APBD 12 Bulan 1,734,759,377 49,048,651 180,032,976 334,095,057 1,090,461,412 1,653,638,096 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Nota Kesepakatan KUA dan PPAS 12 Bulan 207,626,609 3 Bulan - 3 Bulan 18,560,000 3 Bulan 30,061,500 3 Bulan 155,078,350 12 Bulan 203,699,850 100% 98% BKAD Manado Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Nota Kesepakatan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan 12 Bulan 156,833,157 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 24,946,500 3 Bulan 127,196,250 12 Bulan 152,142,750 100% 97% BKAD Manado Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Laporan Kegiatan koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD 12 Bulan 62,373,513 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 48,294,000 3 Bulan 13,306,250 12 Bulan 61,600,250 100% 99% BKAD Manado Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Laporan Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verivikasi Perubahan RKA-SKPD 12 Bulan 56,292,275 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 54,693,250 3 Bulan - 12 Bulan 54,693,250 100% 97% BKAD Manado Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD Laporan Koordinasi, Penyusunan dan Verivikasi DPA- SKPD 12 Bulan 7,841,523 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 6,621,250 12 Bulan 6,621,250 100% 84% BKAD Manado Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Laporan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 12 Bulan 7,876,430 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 7,633,250 12 Bulan 7,633,250 100% 97% BKAD Manado Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Dokumen Perda APBD dan Pergub APBD 12 Bulan 483,384,308 3 Bulan 6,823,308 3 Bulan 58,306,896 3 Bulan 59,670,712 3 Bulan 328,845,336 12 Bulan 453,646,252 100% 94% BKAD Manado Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Dokumen Perda APBD dan Pergub Perubahan APBD 12 Bulan 438,125,441 3 Bulan 6,922,638 3 Bulan 10,350,847 3 Bulan 72,608,657 3 Bulan 328,715,526 12 Bulan 418,597,668 100% 96% BKAD Manado Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Tersedianya Regulasi Keuangan dan BMD Pemerintahan Prov. Sulut 12 Bulan 173,681,261 3 Bulan 27,171,705 3 Bulan 53,539,233 3 Bulan 16,452,900 3 Bulan 65,073,800 12 Bulan 162,237,638 100% 93% BKAD Manado I ·-............----=========================================================-- -----------------------------------·---- Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14 / 5 x 100% 161 2 3 4 K K K K 17K K K K K 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 115 6 Lokasi/Ke t. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%) FORMULIR E.55 EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021 No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2019)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi
(2021)Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Unit Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Laporan Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah 12 Bulan 8,139,994 3 Bulan 8,131,000 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 12 Bulan 8,131,000 100% 100% BKAD Manado Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Laporan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 12 Bulan 60,261,483 3 Bulan - 3 Bulan 22,169,000 3 Bulan - 3 Bulan 35,751,000 12 Bulan 57,920,000 100% 96% BKAD Manado Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Laporan Perencanaan Anggaran Pembiayaan Daerah 12 Bulan 4,839,994 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 4,688,500 3 Bulan - 12 Bulan 4,688,500 100% 97% BKAD Manado Sub Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi Laporan Pembinaan Perencanaan dan Penganggaran Daerah Pemerintah 12 Bulan 67,483,389 3 Bulan - 3 Bulan 17,107,000 3 Bulan 22,679,038 3 Bulan 22,240,400 12 Bulan 62,026,438 100% 92% BKAD Manado Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Tercapainya Kualitas Pengelolaan APBD Kabupaten/Kota yang Baik 12 Bulan 817,243,894 45,773,650 210,107,900 351,596,900 794,185,950 1,401,664,400 Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota SK Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota 12 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 12 Bulan - BKAD Manado Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota SK Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota 12 Bulan 158,243,476 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 156,952,500 12 Bulan 156,952,500 100% 99% BKAD Manado Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota SK Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota 12 Bulan 157,128,509 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 147,257,500 12 Bulan 147,257,500 100% 94% BKAD Manado Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota SK Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 12 Bulan 130,047,226 3 Bulan - 3 Bulan 12,160,000 3 Bulan 121,060,000 3 Bulan 128,775,000 12 Bulan 261,995,000 100% 100% BKAD Manado Sub Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Dokumen Laporan Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan kab/kota 12 Bulan 183,312,049 3 Bulan 24,068,650 3 Bulan 109,668,150 3 Bulan 109,668,150 3 Bulan 176,665,450 12 Bulan 420,070,400 100% 100% BKAD Manado Sub Kegiatan Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah Laporan Kegiatan Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah 12 Bulan 35,463,247 3 Bulan - 3 Bulan 25,070,750 3 Bulan 25,070,750 3 Bulan 35,033,750 12 Bulan 85,175,250 100% 100% BKAD Manado Sub Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Laporan Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kab/kota 12 Bulan 8,234,406 3 Bulan 8,155,000 3 Bulan 8,155,000 3 Bulan 8,155,000 3 Bulan 8,155,000 12 Bulan 32,620,000 100% 100% BKAD Manado Sub Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota Laporan Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota 12 Bulan 23,280,242 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 21,926,250 12 Bulan 21,926,250 100% 94% BKAD Manado Sub Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota Laporan Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota 12 Bulan 24,303,989 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 5,527,250 3 Bulan 23,133,500 12 Bulan 28,660,750 100% 100% BKAD Manado Sub Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Laporan Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 12 Bulan 23,511,785 3 Bulan - 3 Bulan 3,240,000 3 Bulan 8,705,500 3 Bulan 22,876,750 12 Bulan 34,822,250 100% 100% BKAD Manado Sub Kegiatan Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Laporan Kegiatan Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 12 Bulan 60,117,261 3 Bulan - 3 Bulan 38,264,000 3 Bulan 59,860,250 3 Bulan 59,860,250 12 Bulan 157,984,500 100% 100% BKAD Manado Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 13,601,704 3 Bulan 13,550,000 3 Bulan 13,550,000 3 Bulan 13,550,000 3 Bulan 13,550,000 12 Bulan 54,200,000 100% 100% BKAD Manado Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Terwujudnya penyerapan Belanja APBD 5,938,253,708 3,903,559,078 4,472,877,243 4,819,072,978 5,822,109,008 19,017,618,307 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Dokumen Laporan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 12 Bulan 466,216,090 3 Bulan 32,874,538 3 Bulan 200,350,395 3 Bulan 302,231,002 3 Bulan 446,667,378 12 Bulan 982,123,313 100% 100% BKAD Manado Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Laporan Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 12 Bulan 217,216,850 3 Bulan 30,792,776 3 Bulan 87,403,690 3 Bulan 119,936,604 3 Bulan 214,680,906 12 Bulan 452,813,976 100% 100% BKAD Manado Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah Dokumen Laporan Kegiatan penatausahaan pembiayaan daerah 12 Bulan 48,255,806 3 Bulan - 3 Bulan 12,557,200 3 Bulan 21,838,700 3 Bulan 47,707,500 12 Bulan 82,103,400 100% 100% BKAD Manado I ·-............----=========================================================-- -----------------------------------·---- Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14 / 5 x 100% 161 2 3 4 K K K K 17K K K K K 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 115 6 Lokasi/Ke t. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%) FORMULIR E.55 EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021 No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2019)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi
(2021)Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Unit Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Dokumen Laporan Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 12 Bulan 127,110,677 3 Bulan - 3 Bulan 9,351,000 3 Bulan 39,685,200 3 Bulan 112,017,400 12 Bulan 161,053,600 100% 100% BKAD Manado Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dokumen Laporan Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 12 Bulan 125,404,885 3 Bulan - 3 Bulan 37,861,300 3 Bulan 61,611,650 3 Bulan 116,744,550 12 Bulan 216,217,500 100% 100% BKAD Manado Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Dokumen Laporan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 12 Bulan 4,339,943,910 3 Bulan 3,799,889,864 3 Bulan 3,861,850,278 3 Bulan 4,002,552,542 3 Bulan 4,299,354,694 12 Bulan 15,963,647,378 100% 100% BKAD Manado Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait Dokumen Laporan Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 12 Bulan 251,698,303 3 Bulan - 3 Bulan 14,648,000 3 Bulan 22,361,900 3 Bulan 232,358,700 12 Bulan 269,368,600 100% 100% BKAD Manado Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Dokumen Juknis 12 Bulan 362,407,187 3 Bulan 40,001,900 3 Bulan 248,855,380 3 Bulan 248,855,380 3 Bulan 352,577,880 12 Bulan 890,290,540 100% 100% BKAD Manado Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Terwujudnya Opini BPK terhadap LKPD 1,313,593,903 229,815,646 491,403,701 798,547,701 1,160,482,751 2,680,249,799 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Dokumen Sistem akuntansi dan sistem prosedur pengelolaan keuangan daerah 12 Bulan 114,034,815 3 Bulan 19,525,000 3 Bulan 41,628,400 3 Bulan 41,628,400 3 Bulan 109,093,400 12 Bulan 211,875,200 100% 100% BKAD Manado Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Dokumen Laporan pertanggungjawaban APBD 12 Bulan 208,611,000 3 Bulan 36,649,700 3 Bulan 73,820,800 3 Bulan 98,655,800 3 Bulan 203,847,000 12 Bulan 412,973,300 100% 100% BKAD Manado Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dokumen konsolidasi Laporan keuangan SDKP, BLUD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah 12 Bulan 242,300,620 3 Bulan 102,880,596 3 Bulan 236,108,751 3 Bulan 236,108,751 3 Bulan 236,108,751 12 Bulan 811,206,849 100% 100% BKAD Manado Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Dokumen RanPerda dan Ranpergub pertanggungjawaban 12 Bulan 385,070,000 3 Bulan 34,600,000 3 Bulan 83,815,000 3 Bulan 365,324,000 3 Bulan 365,324,000 12 Bulan 849,063,000 100% 100% BKAD Manado Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Dokumen Laporan Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah 12 Bulan 20,086,801 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 13,127,100 12 Bulan 13,127,100 100% 65% BKAD Manado Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Dokumen kebijakan akuntansi pemda 12 Bulan 66,999,609 3 Bulan 21,958,350 3 Bulan 34,772,350 3 Bulan 34,772,350 3 Bulan 58,374,350 12 Bulan 149,877,400 100% 100% BKAD Manado Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dokumen sisdur akuntansi 12 Bulan 69,183,576 3 Bulan 3,679,000 3 Bulan 5,095,900 3 Bulan 5,895,900 3 Bulan 39,535,500 12 Bulan 54,206,300 100% 78% BKAD Manado Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Dokumen Laporan kegiatan pembinaan 12 Bulan 55,409,788 3 Bulan 10,523,000 3 Bulan 16,162,500 3 Bulan 16,162,500 3 Bulan 54,016,250 12 Bulan 96,864,250 100% 100% BKAD Manado Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi Laporan pembinaan keuangan BLUD 12 Bulan 151,897,694 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 81,056,400 12 Bulan 81,056,400 100% 53% BKAD Manado Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terwujudnya penyerapan Belanja APBD 551,903,762,076 7,543,878,195 149,381,283,659 307,604,145,639 534,209,136,412 998,738,443,905 Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah Pelaksanaan Investasi dan penyertaan modal daerah 12 Bulan 81,153,845 3 Bulan 21,920,000 3 Bulan 25,770,200 3 Bulan 29,090,700 3 Bulan 69,430,000 12 Bulan 146,210,900 100% 100% BKAD Manado Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah Terlaksananya Pinjaman Pemerintah Daerah 12 Bulan 224,872,410 3 Bulan 18,736,000 3 Bulan 59,540,500 3 Bulan 59,540,500 3 Bulan 199,935,000 12 Bulan 337,752,000 100% 100% BKAD Manado Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Terlaksananya Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 12 Bulan 51,057,052,602 3 Bulan 6,488,395,945 3 Bulan 14,178,465,920 3 Bulan 22,083,279,087 3 Bulan 38,783,734,130 12 Bulan 81,533,875,082 100% 100% BKAD Manado Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Terlaksananya pengelolaan dana bantuan keuangan khusus 12 Bulan 80,034,604,567 3 Bulan 7,788,250 3 Bulan 7,788,250 3 Bulan 17,752,834,020 3 Bulan 78,312,478,570 12 Bulan 96,080,889,090 100% 100% BKAD Manado Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi Terlaksananya Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 12 Bulan 7,020,627,356 3 Bulan - 3 Bulan 1,007,038,000 3 Bulan 1,007,038,000 3 Bulan 6,518,675,083 12 Bulan 8,532,751,083 100% 100% BKAD Manado Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tersedianya dokumen dana tidak terduga 12 Bulan 413,485,451,296 3 Bulan 1,007,038,000 3 Bulan 134,102,680,789 3 Bulan 266,672,363,332 3 Bulan 410,324,883,629 12 Bulan 812,106,965,750 100% 100% BKAD Manado Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Tersedianya sistem informasi keuangan dn BMD yang komprehensif, tepat dan akurat 12 Bulan 514,273,714 55,149,742 132,017,070 192,373,698 482,058,511 861,599,021 I ·-............----=========================================================-- -----------------------------------·---- Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14 / 5 x 100% 161 2 3 4 K K K K 17K K K K K 7 8 9 10 11 12 = 8 + 9 + 10 + 115 6 Lokasi/Ke t. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%) FORMULIR E.55 EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021 No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2019)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi
(2021)Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Unit Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah Tersedianya Sistem Informasi Keuangan dan BMD yang komprehensif, tepat dan akurat. 12 Bulan 146,003,070 3 Bulan 7,707,638 3 Bulan 37,781,871 3 Bulan 68,916,742 3 Bulan 135,385,570 12 Bulan 249,791,821 100% 100% BKAD Manado Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Tersedianya Sistem Informasi Keuangan dan BMD yang komprehensif, tepat dan akurat. 12 Bulan 193,817,104 3 Bulan 33,797,104 3 Bulan 60,410,199 3 Bulan 70,131,956 3 Bulan 190,013,391 12 Bulan 354,352,650 100% 100% BKAD Manado Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Tersedianya Sistem Informasi Keuangan dan BMD yang komprehensif, tepat dan akurat. 12 Bulan 174,453,540 3 Bulan 13,645,000 3 Bulan 33,825,000 3 Bulan 53,325,000 3 Bulan 156,659,550 12 Bulan 257,454,550 100% 100% BKAD Manado Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 96.74% Peringkat Kinerja Sedang Tinggi3 Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen Manajemen aset 2,829,995,172 367,729,442 714,199,988 806,682,933 681,101,420 2,569,713,783 Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terwujudnya Penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan 2,829,995,172 367,729,442 714,199,988 806,682,933 681,101,420 2,569,713,783 Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga Tersedianya Regulasi Keuangan dan BMD Pemerinah Prov. Sulut 12 Bulan 239,486,964 3 Bulan - 3 Bulan 107,013,750 3 Bulan 75,865,000 3 Bulan 53,941,100 12 Bulan 236,819,850 100% 99% BKAD Manado Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 12 Bulan 152,694,934 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan 110,168,700 3 Bulan 42,222,700 12 Bulan 152,391,400 100% 100% BKAD Manado Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tersedianya Regulasi Keuangan dan BMD Pemerinah Prov. Sulut 12 Bulan 133,768,382 3 Bulan - 3 Bulan 9,989,050 3 Bulan 42,812,200 3 Bulan 80,954,003 12 Bulan 133,755,253 100% 100% BKAD Manado Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Terwujudnya Penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan 12 Bulan 217,988,049 3 Bulan 67,930,580 3 Bulan 35,089,750 3 Bulan - 3 Bulan 111,295,100 12 Bulan 214,315,430 100% 98% BKAD Manado Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah Buku Inventaris Barang Milik Daerah 12 Bulan 97,005,837 3 Bulan 32,506,000 3 Bulan 57,767,750 3 Bulan - 3 Bulan 5,600,000 12 Bulan 95,873,750 100% 99% BKAD Manado Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Terlaksananya administrasi penyimpanan bukti kepemilikan Sertifikat dan BPKB 12 Bulan 1,052,237,756 3 Bulan 137,476,362 3 Bulan 254,100,388 3 Bulan 241,108,683 3 Bulan 387,088,517 12 Bulan 1,019,773,950 100% 97% BKAD Manado Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah 12 Bulan 249,178,622 3 Bulan 15,296,900 3 Bulan 1,400,000 3 Bulan 168,501,900 3 Bulan 57,999,999 12 Bulan 243,198,799 100% 98% BKAD Manado Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 12 Bulan 51,905,730 3 Bulan - 3 Bulan 24,911,200 3 Bulan - 3 Bulan 19,820,000 12 Bulan 44,731,200 100% 86% BKAD Manado Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tersedianya Laporan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 12 Bulan 89,970,006 3 Bulan 27,182,400 3 Bulan 10,448,100 3 Bulan 43,354,700 3 Bulan - 12 Bulan 80,985,200 100% 90% BKAD Manado Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah 12 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 12 Bulan - 100% BKAD Manado Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Laporan Barang Milik Daerah 12 Bulan 545,758,892 3 Bulan 87,337,200 3 Bulan 213,480,000 3 Bulan 124,871,750 3 Bulan 119,750,000 12 Bulan 545,438,950 100% 100% BKAD Manado Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pembinaan Pengelola Barang 12 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 Bulan - 3 - 12 Bulan - 100% BKAD Manado Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 96.65% Peringkat Kinerja Sedang Sangat Tinggi 0594,289,267,828 17,602,863,460 162,017,254,637 321,652,506,106 550,517,870,476 1,051,790,494,679 501,272,624,203 100.00% 96.02% Sedang Sangat Tinggi PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 3) PERMASALAHAN : TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA : Di tahun 2021 yang menjadi fokus Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah dengan tetap berpegang pada anggaran kas yang sudah disusun dalam EPRA sehingga realiasi anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 14) JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM I ·-............----=========================================================-- -----------------------------------·---- Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat kinerja pelayanan administrasi perkantoran, serta pelaksanaan koordinasi dan konsultasi 4,946,296,420 4,089,947,765 - - - - - 0 0.00% 4,089,947,765 61.15% 77.02% BKD Prov. Sulut 1 Keg Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Prosentase ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi umum 60 Bln 1,984,235,160 36 Bln 1,530,248,443.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 36 Bln 1,530,248,443 60.00% 77.12% 2 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Prosentase ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi keuangan 60 Bln 997,070,000 36 Bln 630,568,645.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 36 Bln 630,568,645 60.00% 63.24% 3 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Prosentase ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi pengadaan barang/jasa 60 Bln 501,065,100 36 Bln 263,429,646.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 36 Bln 263,429,646 60.00% 52.57% 4 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Prosentase ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi kepegawaian 60 Bln 184,636,000 36 Bln 102,582,492.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 36 Bln 102,582,492 60.00% 55.56% 5 Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi 84 Bln 1,219,732,160 73 Keg 1,509,604,539.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 73 Keg 1,509,604,539 86.90% 123.77% 6 Keg Penataan Kearsipan Jumlah Pelaksanaan keg Penataan Kearsipan 60 Bln 59,558,000 24 Bln 53,514,000.00 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 24 Bln 53,514,000 40.00% 89.85% 0% 0.00% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 61.15% 77.02% Sangat rendah Sangat rendah Predikat Kinerja Rendah Tinggi 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang dan pendukung pekerjaan PNS BKD 10,479,304,157 4,804,821,397 - - - - - 0 0.00% 4,804,821,397 80.44% 60.19% BKD Prov. Sulut 1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraaan dinas/operasional roda empat 1 unit 502,346,250 3 unit 467,091,945 0 0 3 unit 467,091,945 300.00% 92.98% 2 Pengadaan peralatan/ perlengkapan gdg kantor Prosentase ketersediaan perlengkapan kantor yang memadai 375 unit 6,907,840,286 121 unit 3,111,439,924.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 121 unit 3,111,439,924 32.27% 45.04% 3 Pemeliharaan rutin/berkala gdg kantor Prosentase pelaksanaan pemeliharaan gdg kantor 5 gdg 229,042,147 2 gdg 164,243,205.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 2 gdg 164,243,205 40.00% 71.71% 4 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Prosentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 130 unit 2,560,755,783 13 unit 906,156,483.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 13 unit 906,156,483 10.00% 35.39% 5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gdg kantor Prosentase pelaksanaan pemeliharaan peralatan gdg kantor 1550 unit 279,319,691 309 unit 155,889,840.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 309 unit 155,889,840 19.94% 55.81% 0% 0.00% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 80.44% 60.19% Sangat rendah Sangat rendah Predikat Kinerja Sangat Rendah rendah 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat ketaatan dan kepatuhan aparatur terhadap 606,778,347 618,670,000 - - - - - - 0.00% 618,670,000 68.73% 113.52% BKD Prov. Sulut1 Pengadaan mesin/kartu absensi Jumlah mesin/kartu absensi 12 Unit 72,000,000 10 Unit 98,000,000.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 10 unit 98,000,000 83.33% 136.11% 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah PNS yang menerima pakaian dinas 350 ASN 306,778,347 210 ASN 212,220,000.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 210 org 212,220,000 60.00% 69.18% 3 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah PNS yang menerima pakaian dinas 350 ASN 228,000,000 220 ASN 308,450,000.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 220 ASN 308,450,000 62.86% 135.29% 0% 0.00% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 68.73% 113.52% Sangat rendah Sangat rendah Predikat Kinerja Sedang Sangat tinggi4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat pengetahuan dan keahlian sumber daya aparatur dalam implementasi Tugas Pokok dan Fungsi, serta peraturan di bidang pemerintahan daerah dan kepegawaian 1,398,566,495 1,192,339,963 - - - - - - 0.00% Nilai Akuntabili tas Kinerja BKD rata- rata Minimum B 1,192,339,963 62.41% 70.79% BKD Prov. Sulut 1 Sosialisasi peraturan perundang - undangan Jumlah pelaksanaan sosialisasi bagi PNS dilingkungan Pemprov. Sulut dan Kab/Kota 20 keg 674,975,303 12 keg 655,803,863.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 12 Keg 655,803,863 60.00% 97.16% 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan 40 keg 8 Keg 168,406,000.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 8 Keg 168,406,000 20.00% 133.00% 3 Pelatihan Kantor Sendiri Jumlah pelaksanaan pelatihan Tupoksi BKD bagi PNS BKD 56 keg 559,351,861 31 keg 276,469,500.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 31 materi 276,469,500 55.36% 20.00% Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 11,741,000.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 11,741,000 4 Workshop kepegawaian Jumlah pelaksanaan workshop bagi PNS dilingkungan 7 keg 164,239,331 8 keg 79,919,600.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 8 Keg 79,919,600 114.29% 33.00% 0.00% 0.00% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 62.41% 70.79% Sangat rendah Sangat rendah Predikat Kinerja Rendah Sedang Predikat Kinerja • Mewujudkan kualitas rumusan perundang- undangan kepegawaian yang optimal Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B • Mewujudkan sumber daya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- Nilai Akuntabilitas Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B • Terlaksananya koordinasi perencanaan program yang efektif • Mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang optimal Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- rata Minimum B Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja • Terlaksananya pembangunan, pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- rata Minimum B Rata-rata Capaian Kinerja (%) 15=14/5X100% 16 17 K K K K K 7 8 9 10 11 12=I,II,III,IV 1 2 3 4 5 6 Unit PD Pngg Jawab Lokasi / KetI II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi
(2021)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2021 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA K K K K 13 = 12/7 x 100% 14=6+12 FORMULIR E.55 EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021 No SASARAN Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan Target RENSTRA PD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah ) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2017, 2018, 2019 dan 2020) Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 15=14/5X100% 16 17 K K K K K 7 8 9 10 11 12=I,II,III,IV 1 2 3 4 5 6 Unit PD Pngg Jawab Lokasi / KetI II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi
(2021)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2021 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA K K K K 13 = 12/7 x 100% 14=6+12 No SASARAN Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan Target RENSTRA PD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah ) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2017, 2018, 2019 dan 2020) 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Tingkat penyelesaian dan kualitas pelap kinerja dan 404,542,875 132,363,551 - - - - - - 0.00% 132,363,551 56.67% 31.91% BKD Prov. Sulut1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah lap 15 lap 113,302,063 9 lap 46,265,233.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 9 lap 46,265,233 60.00% 40.83% 2 Penyusunan laporan Bulanan SKPD Jumlah lap 50 lap 173,269,054 30 lap 57,962,518.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 30 lap 57,962,518 60.00% 33.45% 3 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah lap 15 lap 70,941,252 7 lap 11,981,800.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 7 lap 11,981,800 46.67% 19.00% 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah lap 5 lap 47,030,506 3 lap 16,154,000.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 3 lap 16,154,000 60.00% 34.35% 0.00% 0.00% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 56.67% 31.91% Sangat rendah Sangat rendah Predikat Kinerja Rendah Sangat rendah6 Program Penyelenggaraan Hari-hari besar Kenegaraan/ Kedaerahan Tingkat Pelayanan 1,011,357,188 681,892,000 681,892,000 80.00% 67.42% BKD Prov. Sulut 1 Pelaksanaan Lomba PBB Pelaksanaan Keg Lomba PBB 15 Kategori 1,011,357,188 12 Kategor i 681,892,000.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 12 keg 681,892,000 80.00% 67.42% 0.00% 0.00% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 80.00% 67.42% Sangat rendah Sangat rendah Predikat Kinerja Tinggi Sedang 7 Program Perencanaan PD Peningkatan kinerja pelayanan publik BKD 364,739,400 257,204,278 - - - - - - 0 5 dok 257,204,278 33.33% 39.24% BKD Prov. Sulut1 Penyusunan Rencana Strategis PD Dok Renstra 5 dok 104,430,438 1 Dok 41,286,800.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 Dok - 0 0 1 Dok 41,286,800 20.00% 39.54% 2 Penyusunan Rencana Kerja PD Dok Renja 10 dok 238,164,950 4 Dok 142,790,778.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 Dok - 0 0 4 Dok 142,790,778 40.00% 59.95% 3 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dok RKA 10 dok 126,574,450 4 Dok 73,126,700.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 Dok - 0 0 4 Dok 73,126,700 40.00% 57.77% 0.00% 0.00% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 33.33% 39.24% Sangat rendah Sangat rendah Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah8 Program Pembinaan Manajemen Kepegawaian Peningkatan kinerja pelayanan publik BKD 2,089,374,095 1,121,230,100 - - - - - - 0 1,121,230,100 27.78% 53.39% BKD Prov. Sulut1 Konsolidasi Manajemen Kepegawaian se- Provinsi Sulut Jumlah Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian 36 keg 736,885,243 2 keg 157,634,400.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 2 Keg 157,634,400 5.56% 21.39% 2 Diseminasi Hasil Pembangunan Daerah Bidang Kepegawaian Keg Penyediaan Bahan Untuk Kebutuhan Diseminasi 5 keg 302,422,614 2 keg 131,255,000.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 2 Keg 131,255,000 40.00% 43.40% 3 Forum BKD Jumlah pelaksanaan forum BKD 30 keg 517,412,238 6 keg 386,148,300.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 6 0 386,148,300 20.00% 11.00% 4 Survey Pelayanan Kepegawaian Informasi indeks profesionalitas, indeks kepuasan masyarakat, 3 buku 183,720,000 1 buku 245,604,400.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 1 buku 245,604,400 33.33% 133.68% 5 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Kepegawaian 10 lap 348,934,000 4 lap 200,588,000.00 - 4 lap 200,588,000 40.00% 57.49% 0% 0.00% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 27.78% 53.39% Sangat rendah Sangat rendah Predikat Kinerja Sangat Rendah rendah 9 Program Pengembangan Aparatur Tingkat pelaksanaan penyediaan aparatur yang 17,464,335,984 15,535,513,958 - - - - - - 0.00% ######### 106.36% 83.67% BKD Prov. Sulut1 Pengembangan Pendidikan Formal Aparatur Sipil Negara Jumlah PNS Pemprov. Sulut mengikuti tugas belajar 226 org 3,953,588,125 128 keg 6,474,940,506.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 128 org 6,474,940,506 56.64% 163.77% 2 Assesment Kompetensi Pegawai ASN Jumlah lap assessment 1 lap 170,000,000 4 lap 750,364,189.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 4 lap 750,364,189 80.00% 88.28% 3 Pengembangan Inovasi Aparatur Negara Jumlah Pelaksanaan keg Lomba Inovasi Aparatur Negara 3 keg 5,190,088,380 1 keg 1,730,029,461.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 1 1,730,029,461 33.33% 33.33% 4 Pengelolaan Pengangkatan dan Pemberhentian serta Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu Jumlah JFT yang difasilitasi 20 Keg 370,161,629 594 berkas 350,729,577.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 594 berkas 350,729,577 40.00% 18.95% 5 Seleksi jabatan pimpinan tinggi Jumlah thpn seleksi jabatan pimpinan tinggi 25 thpn 380,000,000 12 thpn 587,590,415.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 12 thpn 587,590,415 48.00% 19.00% 6 Mutasi jabatan administrasi Jumlah thpn mutasi jabatan administrator dan jabatan pengawas 20 thpn 896,880,000 16 thpn 597,251,485.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 16 thpn 597,251,485 80.00% 66.59% 7 Pelantikan dan serah terima jabatan Jumlah perangkat daerah/instansi pemerintah 40 PD 60,900,000 40 PD 24,210,000.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 40 PD/inst ansi pemeri 24,210,000 100.00% 39.75% 8 Pelaksanaan sertifikasi kompetensi jabatan fungsional tertentu Jumlah keg sertifikasi kompetensi jabatan fungsional teretntu 5 dok 39,500,000 9 dok 148,926,670.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 9 dok 148,926,670 180.00% 377.03% 9 Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Teknis, Fungsional dan Manajerial kepegawaian ASN Jumlah pegawai ASN yang ditugaskan dalam diklat, bimtek, worksop, kursus, seminar, penataran, dan praktek kerja di kantor pemerintah dan swasta, dalam dan luar negeri 120 org 4,693,000,000 150 org 4,211,218,920.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 150 org 4,211,218,920 125.00% 89.73% 10 Peningkatan Kompetensi kepemimpinan pegawai ASN Jumlah pegawai Asn yang ditugaskan dalam diklat kepemimpinan 15 org 560,000,000 66 org 154,692,580.00 0 org - 0 org - 0 org - 0 org - 0 org - 0 0 - 0 0 66 org 154,692,580 440.00% 27.62% 15 Kabupaten dan Kota Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja • Mewujudkan peningkatan etos kerja dan karier Aparatur Sipil Negara melalui pembinaan karier dalam jabatan struktural dan fungsional

1.Jumlah JPT (44 org) , 2. Jumlah
1.Jumlah JPT (44 org) , 2.
1.Jumlah JPT (44 org) , 2.
1.Jumlah JPT (44 org) ,
2.Jumlah Jab Adm
1.Jumlah JPT (44 org) , 2. Jumlah Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja • Mewujudkan sistem pembinaan manajemen kepegawaian yang optimal • Mewujudkan sumber daya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas 15 Kabupaten dan Kota 15 Kabupaten dan Kota 15 Kabupaten dan Kota 15 Kabupaten dan Kota Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja • Terlaksananya koordinasi perencanaan program yang efektif 5 dok 5 dok 0.00% Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja • Mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan hari-hari besar Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- rata Minimum B • Mewujudkan peningkatan pengembangan sistem pelap capaian kinerja dan keuangan Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- Nilai Akuntabilitas Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 15=14/5X100% 16 17 K K K K K 7 8 9 10 11 12=I,II,III,IV 1 2 3 4 5 6 Unit PD Pngg Jawab Lokasi / KetI II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi

(2021)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2021 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA K K K K 13 = 12/7 x 100% 14=6+12 No SASARAN Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan Target RENSTRA PD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah ) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2017, 2018, 2019 dan 2020) 11 Monitoring terhadap PNS Tugas Belajar dan Praja/Taruna Sekolah Kedinasan 5 keg 172,083,500 3 keg 68,833,400.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 3 keg 68,833,400 60.00% 40.00% 12 Penilaian Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Kabupaten dan Kota - 45,473,015.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 45,473,015 13 Fasilitasi Peserta Diklat Kepemimpinan I dan Diklat Kepemimpinan II 3 keg 978,134,350 1 keg 391,253,740.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 keg 391,253,740 33.33% 40.00% 0.00% 0.00% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 106.36% 83.67% Sangat rendah Sangat rendah Predikat Kinerja Sangat Tinggi Tinggi 10 Program Pengelolaan Mutasi dan Status Kepegawaian Tingkat kinerja peningkatan karir, mutasi dan proses pensiun PNS 3,371,190,625 2,581,284,609.00 - - - - - - 0.00% 2,581,284,609 60.49% 65.62% BKD Prov. Sulut 1 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ketersediaan kebutuhan untuk penyelenggaraan Keg pengelolaan kenaikan pangkat PNS 20000 dok 1,394,449,019 13205 Dok 1,352,626,360.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 13205 Dok 1,352,626,360 66.03% 97.00% 2 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Jumlah pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat, pemindahan, dan pensiun 5 keg 246,430,420 3 keg 113,003,200.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 3 Keg 113,003,200 60.00% 45.86% 3 Pemrosesan Pensiun Pengelolaan konsep SK Pensiun dan pengusulan pensiun untuk penerbitan keputusan 5 Keg 807,998,496 3 keg 523,266,942.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 3 Keg 523,266,942 60.00% 64.76% 4 Pembekalan bagi ASN memasuki Purna tugas Jumlah pembekalan ASN memasuki purna tugas 5 keg 103,475,937 3 keg 72,935,800.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 3 Keg 72,935,800 60.00% 70.49% 5 Pemrosesan Status Pegawai ASN Jumlah keg pemrosesan status ASN 5 keg 35,089,289 2 keg 23,793,000.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 2 Keg 23,793,000 40.00% 67.81% 6 Penilaian Kompetensi PNS Pindah - Masuk Pemprov Sulut ketersediaan kebutuhan untuk penilaian kompetensi PNS pindah masuk Pemprov. Sulut 10 keg 228,129,253 6 keg 93,665,000.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 6 Keg 93,665,000 60.00% 41.06% 7 Pengelolaan Cuti, Pemindahan dan Penempatan PNS Jumlah dok usulan Cuti dan Pindah yang dapat diproses 2500 Dok 555,618,211 1935 keg 401,994,307.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 1935 Dok 401,994,307 77.40% 72.35% 0.00% 0.00% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 60.49% 65.62% Sangat rendah Sangat rendah Predikat Kinerja Rendah Rendah 11 Program Pembinaan Aparatur Tingkat pengkajian, pembinaan dan pengawasan aparatur 2,719,157,069 1,271,169,686 - - - - - - 0.00% 1,271,169,686 119.07% 54.40% BKD Prov. Sulut 1 Penilaian kinerja dan Disiplin Pegawai ASN Jumlah pelaksanaan verifikasi dan evaluasi kehadiran PNS dan kinerja PNS 60 Bln 1,219,010,394 492 rekome ndasi 413,961,749.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 492 Bln 413,961,749 99.00% 33.96% 2 Pemrosesan Kasus Pelanggaran Disiplin Jumlah penanganan kasus yang dilakukan PNS setiap tahun 25 kasus 214,154,210 58 kasus 128,231,060.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 58 kasus 128,231,060 232.00% 59.88% 3 Inspeksi Disiplin dan Kehadiran PNS Jumlah pelaksanaan Sidak 120 keg 869,767,181 93 keg 667,343,977.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 93 % 667,343,977 77.50% 76.73% 4 Pembinaan dan Pengembangan Karakter dan Mental ASN Jumlah Pembinaan Pengambangan Karakter dan Mental ASN 36 keg 325,927,384 12 keg 30,750,000.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 12 keg 30,750,000 33.33% 9.43% 5 Pelaksanaan Apel Kerja Jumlah Pelaksanaan Apel Kerja 36 keg 90,297,900 16 keg 30,882,900.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 16 30,882,900 44.44% 34.20% 6 Penguatan Budaya Integritas, Budaya Kinerja dan Budaya Melayani Pelaksanaan Seminar dan atau apel kerja Blnan dilingkungan Pemprov. Sulut 11 keg 266,253,750 12 9,002,500 - - #DIV/0! 12 9,002,500 109.09% 3.38% 7 Sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi 1 keg 21,300,300 0 - - - #DIV/0! 0 - 0.00% 0.00% 8 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Jumlah lap hasil monitoring dan evaluasi 1 lap 9,318,881 0 - - - #DIV/0! 0 - 0.00% 0.00% 9 Keg Pembinaan dan pengembangan karakter dan mental ASN Jumlah ASN yang terlatih peraturan baris-berbaris 3000 org 325,927,384 0 org - - - #DIV/0! 0 - 0.00% 0.00% 0% 0.00% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 119.07% 54.40% Sangat rendah Sangat rendah Predikat Kinerja Sangat Tinggi Rendah 12 Program Pembinaan, Fasilitasi Profesi dan Penguatan Kelembagaan KORPRI Tingkat pengkajian, pembinaan dan pengawasan aparatur 2,303,245,473 2,480,542,082 - - - - - - 0 2,480,542,082 79.72% 107.03% BKD Prov. Sulut 1 Pelayanan konsultasi bantuan hukum anggota KORPRI Jumlah anggota KORPRI yang mendapat bantuan hukum, jumlah lap hasil bantuan hukum 12 lap 265,050,473 24 keg 499,593,200.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 24 lap 499,593,200 200.00% 188.49% 2 Penyediaan kebutuhan administrasi sekretariat dewan pengurus KORPRI Jumlah lap pelaksanaan tugas sekretariat DP KORPRI 12 lap 374,214,000 13 lap 276,050,882.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 13 lap 276,050,882 108.33% 73.77% 3 Pelaksanaan PORSENI, MTQ, lomba kesenian dan budaya dan keg keagamaan Jumlah Pelaksanaan PORSENI, MTQ, lomba kesenian dan budaya dan keg keagamaan 10 lomba 615,000,000 3 - 1,091,879,214.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 3 lomba 1,091,879,214 30.00% 177.54% 4 Pelaksanaan lomba olahraga/POR serta seni dan budaya di lingkungan KORPRI Jumlah pelaksanaan lomba olahraga/POR serta seni dan budaya di lingkungan KORPRI 10 lomba 572,755,000 4 - 224,400,628.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 4 0 224,400,628 40.00% 39.18% 5 Fasilitasi Keikutsertaan pegawai ASN pada PORNAS KORPRI , Lomba seni dan budaya dan Keg keagamaan 6 Lomba 235,128,000 2 192,021,000.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 2 lomba 192,021,000 33.33% 81.67% 6 Musyawarah KOPRI Provinsi Sulawesi Utara 3 keg 241,098,000 2 196,597,158.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 2 keg 196,597,158 66.67% 81.54% 0.00% 0.00% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 79.72% 107.03% Sangat rendah Sangat rendah Predikat Kinerja Tinggi Sangat tinggi 100.00% Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja • Mewujudkan pembinaan, fasilitasi profesi dan penguatan kelembagaan KORPRI 100% 100% 100% 100.00% 8 Pelayanan Administrasi Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja • Mewujudkan akurasi kehadiran Aparatur Sipil Negara melalui e- absensi. • Mewujudkan sitem pengawasan dan pengendalian kepegawaian melalui pembinaan dan penegakan disiplin ASN 4% pada akhir tahun 4% pada akhir tahun 4% pada akhir tahun 4% pada akhir tahun 4% pada akhir tahun Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja • Mewujudkan pengelolaan kenaikan pangkat yang optimal • Terlaksananya pengelolaan penempatan dan pemindahan Aparatur Sipil Negara yang sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi • Mewujudkan pengelolaan pemberhentian dan status Aparatur Sipil Negara yang optimal 8 Pelayanan Administrasi 8 Pelayanan Administrasi 7 Pelayanan Administrasi 8 Pelayanan Administrasi Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 15=14/5X100% 16 17 K K K K K 7 8 9 10 11 12=I,II,III,IV 1 2 3 4 5 6 Unit PD Pngg Jawab Lokasi / KetI II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi
(2021)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2021 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA K K K K 13 = 12/7 x 100% 14=6+12 No SASARAN Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan Target RENSTRA PD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah ) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2017, 2018, 2019 dan 2020) 13 Program Pengembangan Kesejahteraan Pegawai Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi kepegawaian 6,498,086,955 4,583,978,938 - - - - - - 4,583,978,938 48.58% 161.42% BKD Prov. Sulut1 Seleksi pegawai ASN Teladan Jumlah Pelaksanaan seleksi ASN Teladan 5 keg 1,323,620,720 5 keg 921,294,000.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 5 Keg 921,294,000 100.00% 69.60% 2 Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS Jumlah pelaksanaan sumpah/janji PNS 5 keg 45,568,500 1 keg 46,324,000.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 1 % 46,324,000 20.00% 101.66% 3 Fasilitasi pemberian penghargaan satyalancana karya satya Jumlah pelaksanaan pemberkasan untuk pemberian penghargaan satya lanacana 300 Dok 57,784,375 103 Dok 235,618,700.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 103 dok 235,618,700 34.33% 407.76% 4 Fasilitasi pengeloalaan Administrasi BPJS, Taspen dan Bapertarum 25 keg 5,071,113,360 10 keg 3,380,742,238.00 10 3,380,742,238 40.00% 66.67% 0.00% 0.00% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 48.58% 161.42% Sangat Rendah Sangat rendah Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Tinggi14 Program Pengembangan Data dan Informasi Kepegawaian Tingkat pembangunan dan pemutakhiran data dan 5,079,102,735 3,159,778,405 - - - - - - 0.00% 3,159,778,405 55.93% 54.20% BKD Prov. Sulut1 Pengembangan Sistem Informasi ASN Terintegrasi Jumlah Apl sistem informasi ASN terpadu/terintegrasi 5 Apl 1,455,780,395 4 keg 1,059,691,588.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 4 Apl 1,059,691,588 80.00% 72.79% 2 Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah pembangunan dan pemeliharaan SIMPEG yang 60 Bln 1,939,922,497 25 Bln 1,388,570,282.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 25 Bln 1,388,570,282 41.67% 71.58% 3 Pengelolaan Absensi Online Jumlah Pengelolaan SMART online 150 UPT dan PD 237,803,952 114 UPT dan PD 84,705,234.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 114 PD dan UPT 84,705,234 76.00% 35.62% 4 Pengelolaan Arsip Manual dan Digital Kepegawaian Jumlah Keg pengelolaan dan penataan arsip manual PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi 5 keg 169,667,866 32 keg 81,999,800.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 32 % 81,999,800 22.00% 48.33% 5 Rekonsiliasi Data Kepegawaian Jumlah lap rekonsiliasi 20 lap 1,275,928,025 12 keg 544,811,501.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 12 lap 544,811,501 60.00% 42.70% 15 Pembangunan / pengembangan sistem jaringan informasi kinerja pegawai pembangunan/pengembangan sistem jaringan informasi kinerja pegawai 1 Apl 1,146,043,136 100% 109,408,800 - #DIV/0! #DIV/0! 15 Pengelolaan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) Keg administrasi pengelolaan KPE - - - #DIV/0! #DIV/0! 15 Pengembangan Unit CAT Tersedianya SDM pengelola CAT dan prosedur operasional - - - #DIV/0! #DIV/0! 15 Sosialisasi Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi - - - #DIV/0! #DIV/0! 14.10 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Data dan Informasi Kepegawaian lap monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan data dan informasi kepegawaian - - - #DIV/0! #DIV/0! 14.11 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Sistem Informasi ASN Jumlah Dok kebijakan Sistem Informasi ASN - - - #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 0.00% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 55.93% 54.20% Sangat Rendah Sangat Rendah Predikat Kinerja Rendah Rendah 15 Program Perencanaan dan Pengadaan Aparatur Tingkat pelaksanaan penyediaan aparatur yang berkualitas, profesional, dan berkompeten 5,215,934,612 5,380,929,333 - - - - - - 5,380,929,333 89.70% 268.19% BKD Prov. Sulut 1 Kajian kebijakan dan hukum bidang kepegawaian Jumlah naskah kajian/telaahan hukum yang dihasilkan 25 kajian 265,442,213 20 keg 220,381,257.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 20 keg 220,381,257 80.00% 83.02% 2 Penyusunan Formasi Pegawai ASN Jumlah Dok formasi yang tersusun 5 dok 1,201,107,774 5 keg 442,686,758.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 5 lap 442,686,758 100.00% 36.86% 3 Pengembangan Manajemen ASN berbasis Meritrokasi (Merit Sistem) 5 keg 1,593,506,511 1 keg 531,168,837.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 1 keg 531,168,837 20.00% 33.33% 4 Penerimaan Calon Pegawai ASN Jumlah thpn penerimaan calon pegawai ASN yang menjadi 4 thpn 126,075,000 8 thpn 852,083,664.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 8 thpn 852,083,664 200.00% 675.85% 5 Diseminasi Pendidikan/sekolah kedinasan Jumlah kabupaten/kota yang mendpatkan diseminasi pendidikan/sekolah kedinasan 15 kab/kota 84,050,000 17 Kab/kot a 816,420,667.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 17 kab/ko ta 816,420,667 113.33% 971.35% 6 Pelaksanaan penerimaan Praja/Taruna sekolah kedinasan utusan Sulawesi Utara Jumlah thpn penerimaan calon Praja/Taruna sekolah kedinasan yang menjadi kewenangan daerah 6 thpn 294,175,000 14 thpn 1,229,173,852.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 14 thpn 1,229,173,852 233.33% 417.84% 7 Penyusunan pola karir pegawai ASN Jumlah keg penyediaan informasi pola karir usia 2 dok 30,900,000 2 - 106,350,034.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 2 Bln 106,350,034 100.00% 344.17% 8 Penyusunan Standar Penilaian Kinerja ASN Berbasis Jabatan dan IT Terbentuknya Standar kualifikasi Penilaian Kinerja ASN Berbasis jabatan dan IT 5 dok 476,274,406 2 keg 84,696,682.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 2 PD dan UPT 84,696,682 40.00% 17.78% 9 Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Tahunan Terbentuknya Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Tahunan 5 dok 229,278,708 2 keg 785,497,582.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 2 % 785,497,582 40.00% 342.60% 10 Pengembangan materi/soal CAT 5 keg 215,700,000 1 keg 71,900,000.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 1 keg 71,900,000 20.00% 33.33% 11 Sosialisasi Pendidikan/Sekolah Kedinasan 1 keg 71,900,000 1 keg 31,395,000.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 1 keg 31,395,000 100.00% 43.66% 12 Pelaksanaan orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) 10 keg 627,525,000 2 keg 209,175,000.00 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 2 keg 209,175,000 20.00% 33.33% 0.00% 0.00% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 89.70% 268.19% Sangat Rendah Sangat Rendah Predikat Kinerja Tinggi Sangat tinggi1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah - - 50,293,455 13,512,100 20,658,700 39,826,000 45,126,200 45,126,200 88.89% 45,126,200 0.00% 0.00% BKD Prov. Sulut 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan 0 0 - 0 0 - 2 dok 25,942,999 2 dok 5,022,200 2 dok 12,168,800 2 dok 22,061,000 2 dok 22,407,000 2 dok 22,407,000 100.00% 86.37% 2 dok 22,407,000 0.00% 0.00% 2 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Jumlah Laporan 0 0 - 0 0 - 2 dok 17,570,775 0 dok 5,973,900 0 dok 5,973,900 1 dok 15,249,000 2 dok 17,089,200 2 dok 17,089,200 100.00% 97.26% 2 dok 17,089,200 0.00% 0.00% 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan 0 0 - 0 0 - 1 lap 6,779,681 1 lap 2,516,000 1 lap 2,516,000 1 lap 2,516,000 1 lap 5,630,000 1 lap 5,630,000 100.00% 83.04% 1 lap 5,630,000 0.00% 0.00% 100% 88.89% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0.00% 0.00% Sangat Tinggi Tinggi Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- rata Minimum B Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja 10% pada akhir tahun Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja • Terlaksananya koordinasi perencanaan program yang efektif • Mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang optimal Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- rata Minimum B Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja • Mewujudkan kualitas perencanaan pegawai khususnya penyusunan formasi yang rasional • Mewujudkan penerimaan Praja/Taruna sekolah kedinasan yang berkualitas 10% pada akhir tahun 10% pada akhir tahun 10% pada akhir tahun 10% pada akhir tahun Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja • Mewujudkan pelayanan administrasi kepegawaian yang berkualitas melalui SIMPEG online 10% pada akhir tahun 10% pada akhir tahun 10% pada akhir tahun 10% pada akhir tahun • Mewujudkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara berdasarkan kinerja, masa kerja dan kompetisi 100% 100% 100% 100.00% 100.00% 10% pada akhir tahun Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 15=14/5X100% 16 17 K K K K K 7 8 9 10 11 12=I,II,III,IV 1 2 3 4 5 6 Unit PD Pngg Jawab Lokasi / KetI II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi
(2021)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2021 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA K K K K 13 = 12/7 x 100% 14=6+12 No SASARAN Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan Target RENSTRA PD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah ) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2017, 2018, 2019 dan 2020) 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah - - 114,347,095 22,524,838 49,187,295 68,308,452 111,422,028 111,422,028 97.39% 111,422,028 0.00% 0.00% BKD Prov. Sulut1 Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen keuangan yang diproses 0 0 - 0 0 - 12 bulan 106,389,596 3 bulan 18,790,538 6 bulan 44,332,995 9 bulan 63,454,152 12 bulan 103,677,728 12 bulan 103,677,728 100.00% 97.45% 12 bulan 103,677,728 0.00% 0.00% 2 Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Jumlah laporan keuangan yang disusun 0 0 - 0 0 - 12 bulan 7,957,499 3 bulan 3,734,300 6 bulan 4,854,300 9 bulan 4,854,300 12 bulan 7,744,300 12 bulan 7,744,300 100.00% 97.32% 12 bulan 7,744,300 0.00% 0.00% 100% 97.39% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0.00% 0.00% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah3 Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah - - 11,801,427 5,366,800 6,430,600 6,430,600 11,341,600 11,341,600 96.10% 11,341,600 0.00% 0.00% BKD Prov. Sulut 1 Penataaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun 0 0 - 0 0 - 12 bulan 11,801,427 3 bulan 5,366,800 6 bulan 6,430,600 9 bulan 6,430,000 12 bulan 11,341,600 12 bulan 11,341,600 100.00% 96.10% 6 bulan 11,341,600 0.00% 0.00% 100% 96.10% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0.00% 0.00% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Predikat Kinerja Sangat rendah Sangat rendah4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah - - 450,898,768 13,845,276 231,047,190 251,815,104 428,127,406 428,127,406 93.21% Nilai Akuntabili tas 428,127,406 0.00% 0.00% BKD Prov. Sulut 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pengadaan pakaian dinas 0 0 - 0 0 - 2 keg 223,340,000 - - 2 keg 159,720,000 2 keg 159,720,000 2 keg 218,593,250 2 keg 218,593,250 100.00% 97.87% 2 Keg 218,593,250 0.00% 0.00% 2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah laporan yang disusun 0 0 - 0 0 - 1 lap 126,673,610 13,845,276 0 lap 34,613,190 lap 55,381,104 1 lap 115,288,956 1 lap 115,288,956 100.00% 91.01% 1 Keg 115,288,956 0.00% 0.00% 3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 0 0 - 0 0 - 3 keg 35,067,712 - 2 keg 14,048,000 2 keg 14,048,000 3 keg 30,604,800 3 keg 30,604,800 100.00% 87.27% 3 materi 30,604,800 0.00% 0.00% 4 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 0 0 - 0 0 - 3 keg 65,817,446 - 1 keg 22,666,000 1 keg 22,666,000 3 keg 63,640,400 3 keg 63,640,400 100.00% 96.69% 3 Keg 63,640,400 0.00% 0.00% 100.00% 93.21% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0.00% 0.00% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Predikat Kinerja Sangat rendah Sangat rendah5 Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah - - 346,396,801 42,083,200 96,968,698 176,898,772 288,715,457 288,715,457 91.18% 288,715,457 0.00% 0.00% BKD Prov. Sulut1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0 0 - 0 0 - 12 bulan 99,478,037 3 bulan 25,600,000 6 bulan 43,005,400 9 bulan 54,343,800 12 bulan 94,426,500 12 bulan 94,426,500 100.00% 95% 12 lap 94,426,500 0.00% 0.00% 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah penyediaan materi yang dicetak 0 0 - 0 0 - 4 materi 7,526,745 1 materi 1,939,200 1 materi 4,129,200 1 materi 5,037,200 4 materi 7,419,100 4 materi 7,419,100 100.00% 99% 4 lap 7,419,100 0.00% 0.00% 3 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi 0 0 - 0 0 - 12 bulan 26,554,990 3 bulan - 6 bulan 12,099,000 9 bulan 13,734,800 12 bulan 25,314,800 12 bulan 25,314,800 100.00% 95% 12 lap 25,314,800 0.00% 0.00% 4 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah kegiatan koordinasi/konsultasi yang dilaksanakan 0 0 - 0 0 - 12 bulan 212,837,029 3 bulan 14,544,000 6 bulan 37,735,098 9 bulan 103,782,972 12 bulan 161,555,057 12 bulan 161,555,057 100.00% 76% 12 lap 161,555,057 0.00% 0.00% 100.00% 91.18% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0.00% 0.00% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah - - 499,432,437 38,000,000 490,479,000 490,479,000 490,479,000 0.00% 0.00% BKD Prov. Sulut 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor 0 0 - - 0 - 25 unit 499,432,437 0 0 - 0 0 - 2 Unit 38,000,000 25 Unit 490,479,000 25 Unit 490,479,000 100.00% 98% 25 keg 490,479,000 0.00% 0.00% 100.00% 98.21% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0.00% 0.00% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- rata Minimum B Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Terlaksananya pembangunan, pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum Nilai Akuntabilitas Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang optimal Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- Nilai Akuntabilitas Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Mewujudkan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- rata Minimum B Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Terlaksananya pembangunan, pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum Nilai Akuntabilitas Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Mewujudkan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- Nilai Akuntabilitas Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 15=14/5X100% 16 17 K K K K K 7 8 9 10 11 12=I,II,III,IV 1 2 3 4 5 6 Unit PD Pngg Jawab Lokasi / KetI II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi
(2021)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2021 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA K K K K 13 = 12/7 x 100% 14=6+12 No SASARAN Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan Target RENSTRA PD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah ) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2017, 2018, 2019 dan 2020) 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah - - 414,559,106 44,755,775 126,844,506 211,589,232 395,836,410 395,836,410 97.68% 5 dok 395,836,410 0.00% 0.00% BKD Prov. Sulut 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan 0 0 - 0 - - 14 unit 303,463,188 3 unit 27,155,775 5 unit 86,594,506 10 unit 161,963,232 14 unit 285,530,910 14 unit 285,530,910 100.00% 94.09% 14 unit 285,530,910 0.00% 0.00% 2 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Jumlah kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan 0 0 - 0 - - 1 keg 35,200,000 1 keg 17,600,000 1 keg 17,600,000 1 keg 24,476,000 1 keg 35,196,000 1 keg 35,196,000 100.00% 99.99% 1 keg 35,196,000 0.00% 0.00% 3 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya 0 0 - 0 - - 12 bulan 75,895,918 3 bulan - 6 bulan 22,650,000 9 bulan 25,150,000 12 bulan 75,109,500 12 bulan 75,109,500 100.00% 98.96% 12 bulan 75,109,500 0.00% 0.00% 100.00% 97.68% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0.00% 0.00% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah8 Pengadaan , Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

1.Jumlah kegiatan pengadaan, Pemberhentian dan informasi kepegawaian yang dilaksanakan; 2. Rasio pegawai - - 3,362,373,049 193,546,390 460,802,248 1,146,694,876 3,102,317,547 3,102,317,547 91.80% 3,102,317,547 0.00% 0.00% BKD Prov. Sulut 1 Perumusan bahan kebijakan ASN Jumlah naskah kajian/telaahan hukum yang dihasilkan 0 0 - 0 0 - 1 tahun 117,615,740 0.20 tahun 31,370,076 0.50 tahun 44,387,602 0.75 tahun 80,152,097 1 tahun 104,381,330 1.0 tahun 104,381,330 100.00% 88.75% 1 tahun 104,381,330 0.00% 0.00% 2 Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN Jumlah dokumen Formasi yang dihasilkan 0 0 - 0 0 - 1 dok 96,489,421 1 dok 11,391,138 1 dok 30,306,356 1 dok 46,484,794 1 dok 92,693,994 1.0 dok 92,693,994 100.00% 96.07% 1 dok 92,693,994 0.00% 0.00% 3 Koordinasi dan Fasilitasi pengadaan ASN dan PPPK Jumlah tahapan 0 0 - 0 0 - 4 tahapa n 962,937,156 0 tahapa n 15,416,400 1 tahapa n 62,780,400 2 tahapa n 411,524,219 4 tahapa n 875,598,708 4.0 tahapan 875,598,708 100.00% 90.93% 4 tahapa n 875,598,708 0.00% 0.00% 4 Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian Jumlah dokumen pemberhentian yang diproses 0 0 - 0 - - 400 dok 135,802,295 195 dok 12,171,500 334 dok 29,577,300 454 dok 38,661,300 617 dok 117,259,300 617.0 dok 117,259,300 100.00% 86.35% 617 dok 117,259,300 0.00% 0.00% 5 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah kegiatan lembaga profesi ASN lingkup Pemprov 0 0 - 0 - - 5 keg 707,792,483 1 keg 66,182,000 3 keg 141,257,000 4 keg 279,593,000 5 keg 589,797,200 5.0 keg 589,797,200 100.00% 83.33% 5 keg 589,797,200 0.00% 0.00% 6 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah aplikasi 0 0 - 0 - - 1 apl 634,081,488 1 apl 43,170,000 1 apl 113,030,400 1 apl 215,890,800 1 apl 625,628,299 1.0 apl 625,628,299 100.00% 98.67% 1 apl 625,628,299 0.00% 0.00% 7 Pengelolaan data Kepegawaian Prosentase pengelolaan data kepegawaian yang diperbaharui secara berkala 0 0 - 0 - - 100 % 707,654,466 25 % 13,845,276 50 % 39,463,190 75 % 74,388,666 100 % 696,958,716 100.0 % 696,958,716 100.00% 98.49% 100 % 696,958,716 0.00% 0.00% 100% 91.80% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0.00% 0.00% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah9 Mutasi dan Promosi ASN Presentase kegiatan mutasi dan promosi ASN 0% - 0% - 733,533,347 24,379,838 111,301,293 302,120,221 619,613,582 619,613,582 100.00% 84.47% 619,613,582 0.00% 0.00% BKD Prov. Sulut1 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah dokumen mutasi yang diproses 0 0% - 0 0% - 250 dok 101,217,588 200 dok 7,425,200 230 dok 20,525,400 261 dok 37,847,900 830 dok 94,942,656 830 dok 94,942,656 100.00% 93.80% 830 dok 94,942,656 0.00% 0.00% 2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah dokumen kenpa yang diproses 0 0 - 0 0% - 300 dok 184,564,701 520 dok 14,954,638 718 dok 48,158,095 1,875 dok 89,786,352 ### dok 157,576,034 2,831 dok 157,576,034 100.00% 85.38% 2831 dok 157,576,034 0.00% 0.00% 3 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah dokumen 0 0 - 0 0 - 5 keg 447,751,058 1 keg 2,000,000 3 keg 42,617,798 4 keg 174,485,969 5 keg 367,094,892 5 keg 367,094,892 100.00% 81.99% 5 keg 367,094,892 0.00% 0.00% 100.00% 84.47% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0.00% 0.00% Sangat Tinggi Tinggi Predikat Kinerja Sangat rendah Sangat rendah10 Pengembangan Kompetensi ASN 1.Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan 0% 0% - 0% 0% - 4,907,848,306 20,291,354 247,671,555 1,345,521,606 4,854,027,394 4,854,027,394 87.30% 4,854,027,394 0.00% 0.00% BKD Prov. Sulut1 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas 0 0 - 0 0 - 70 orang 603,974,418 9 orang 13,368,716 9 orang 198,532,559 9 orang 444,093,753 35 orang 587,077,497 34 orang 587,077,497 48.57% 97.20% 34 Dok 587,077,497 0.00% 0.00% 2 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang mendapat pendidikan lanjutan 0 0 - 0 0 - 27 orang 4,140,750,818 9 orang - 9 orang 1,974,000 10 orang 822,874,000 35 orang 4,131,468,000 35 orang 4,131,468,000 100.00% 99.78% 35 Keg 4,131,468,000 0.00% 0.00% 3 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN Jumlah dokumen fasilitasi sertifikasi ASN yang diusulkan 0 0 - 0 0 - 2 dok 24,072,817 - 1 dok 8,428,000 1 dok 14,384,000 1 dok 15,950,000 1 dok 15,950,000 50.00% 66.26% 1 Keg 15,950,000 0.00% 0.00% 4 Fasilitasi Pengembangan Karier dalam jabatang fungsional Jumlah pemangku jabatanfungsional tertentu pada instansi pemerintah 0 0 - 0 0 - 350 berkas 139,050,253 230 berkas 6,922,638 447 berkas 38,736,996 648 berkas 64,169,853 810 berkas 119,531,897 810 berkas 119,531,897 100.00% 85.96% 810 Keg 119,531,897 0.00% 0.00% 74.64% 87.30% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0.00% 0.00% Sangat Tinggi Tinggi Predikat Kinerja Sangat rendah Sangat rendah 8 Pelayanan Administrasi Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja 100% Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja 1.75%; 2.75%; 1.75%; 2.75%; 3.0,07%; 1.75%; 2.75%; 3.0,07%; 1.75%; 2.75%; 3.0,07%; 4.11,66% 1.75%; 2.75%; 3.0,07%; 1.75%; 2.75%; 3.0,07%; 4.11,66% Mewujudkan pengelolaan kenaikan pangkat yang optimal, terlaksananya pemindahan dan 100% 100.00% 100% 100% 100% 1.7 kegiatan 2. 5,20% 1.7 kegiatan
2.5,20% 1.7 kegiatan 2. 5,20% 100% 1.7 kegiatan 2. 5,20% Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja • Mewujudkan sistem pembinaan manajemen kepegawaian yang optimal • Mewujudkan sumber daya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas 0% 0% 1.7 kegiatan
2.5,20% 1.7 kegiatan 2. 5,20% 1.7 kegiatan
2.5,20% Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Terlaksananya pembangunan, pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana 0% 0% Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata- rata Minimum B Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 15=14/5X100% 16 17 K K K K K 7 8 9 10 11 12=I,II,III,IV 1 2 3 4 5 6 Unit PD Pngg Jawab Lokasi / KetI II III IV Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi

(2021)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2021 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA K K K K 13 = 12/7 x 100% 14=6+12 No SASARAN Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan Target RENSTRA PD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah ) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD s.d Renja Tahun Lalu (2017, 2018, 2019 dan 2020) 11 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Presentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin - - 478,277,876 21,514,900 85,856,100 129,403,150 430,822,250 430,822,250 84.00% 430,822,250 0.00% 0.00% BKD Prov. Sulut 1 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah kebijakan yang dihasilkan 0 0 - 0 0 - 5 dok 24,848,805 2 dok 2,396,500 3 dok 7,003,500 4 dok 10,497,000 5 dok 19,803,500 5 dok 19,803,500 100.00% 79.70% 5 dok 19,803,500 0.00% 0.00% 2 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi pegawai Jumlah kegiatan pemberian penghargaan bagi pegawai yang diusulkan 0 0 - 0 0 - 3 keg 243,559,456 1 keg 4,953,000 1 keg 13,126,000 2 keg 26,322,550 3 keg 231,122,250 3 keg 231,122,250 100.00% 94.89% 3 keg 231,122,250 0.00% 0.00% 3 Pembinaan disiplin ASN Presentasi disiplin PNS 0 0 - 0 0 - 92 % 195,149,725 92 % 12,453,400 92 % 59,548,800 92 % 86,033,800 92 % 168,872,700 92 % 168,872,700 100.00% 86.53% 92 % 168,872,700 0.00% 0.00% 4 Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN Presentase pelanggaran disiplin ASN 0 0 - 0 0 - 1 % 14,719,890 1 % 1,712,000 1 % 6,177,800 1 % 6,549,800 1 % 11,023,800 1 % 11,023,800 100.00% 74.89% 1 % 11,023,800 0.00% 0.00% 100% 84.00% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0.00% 0.00% Sangat Tinggi Tinggi Predikat Kinerja Sangat rendah Sangat rendah JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 63,952,012,430 47,891,666,065 - - - - - - 0% 0% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 69% 87% Sangat rendah Sangat rendah Sedang Tinggi - JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM - - 11,369,761,667 401,820,471 1,436,768,185 3,716,608,013 10,777,828,874 97.69% 91.84% Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0.00% 0.00% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat rendah Sangat rendah PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 11) Predikat Kinerja Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Rata-rata Capaian Kinerja (%) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 15) Predikat Kinerja Predikat Kinerja - 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja 0% 0% 0,5% 0,5% 0,5% Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang M engacu pada Sasaran RKPD Provinsi:

1.M eningkatkan Kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan
2.M eningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana/Prasarana Kediklatan sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
3.M eningkatkan Perencanaan dan Pengembangan Program Kediklatan PNS Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp URUSAN PEM ERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG Pendidikan dan Pelatihan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran M eningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah; Indeks Nilai LKIP PD Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Rata-Rata B 60 bulan 13,785,877,150 36 100% 9,823,882,906 12 100% 2,430,147,855 3 bulan 249,229,020 3 bulan 396,995,725 3 bulan 629,666,526 3 bulan 818,107,231 12 bulan 2,093,998,502 100.00% 86.17% 48 bulan 11,917,881,408 80.00% 86.45% B P S D M D W a t u t u m o u 1.1. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Tersedianya kebutuhan administrasi keuangan 60 bulan 1,628,652,650 48 bulan 596,106,695 12 bulan 588,156,624 3 bulan 68,961,520 3 bulan 142,527,215 3 bulan 141,054,720 3 bulan 211,446,600 12 bulan 563,990,055 100.00% 95.89% 60 bulan 1,160,096,750 100.00% 71.23% 1.2. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Tersedianya kebutuhan administrasi barang/jasa 60 bulan 429,790,000 48 bulan 170,480,000 12 bulan 1,088,439,250 3 bulan 180,267,500 3 bulan 254,468,510 3 bulan 237,738,840 3 bulan 301,993,830 12 bulan 974,468,680 100.00% 89.53% 60 bulan 1,144,948,680 100.00% 266.40% 1.3. Kegiatan Penataan Kearsipan Jumlah kegiatan penataan arsip 60 bulan 47,786,500 48 bulan 26,669,400 12 bulan 15,600,000 3 bulan - 3 bulan - 3 bulan 2,102,000 3 bulan 830,000 12 bulan 2,932,000 100.00% 18.79% 60 bulan 29,601,400 100.00% 61.95% 1.4. Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi 284 kali 2,114,067,000 185 kali 1,582,016,291 10 kali 96,682,051 0 kali - 0 kali - 1 kali 4,495,000 7 kali 88,321,159 8 kali 92,816,159 80.00% 96.00% 193 kali 1,674,832,450 67.96% 79.22% 1.5. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Tersedianya kebutuhan administrasi umum 60 bulan 9,166,519,500 48 bulan 7,251,497,540 12 bulan 637,069,930 3 bulan - 3 bulan - 3 bulan 243,925,966 3 bulan 215,515,642 12 bulan 459,441,608 100.00% 72.12% 60 bulan 7,710,939,148 100.00% 84.12% 1.6. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Tersedianya kebutuhan administrasi kepegawaian 60 bulan 399,061,500 48 bulan 197,112,980 12 bulan 4,200,000 3 bulan - 3 bulan - 3 bulan 350,000 3 bulan - 12 bulan 350,000 100.00% 8.33% 60 bulan 197,462,980 100.00% 49.48% 96.67% 86.17% 94.66% 102.07% Sangat Tinggi Rendah Sangat Tinggi Sangat Tinggi 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur M eningkatnya Kinerja Pelayanan publik Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah; INDEKS Kepuasan Peserta Diklat - Jumlah pengaduan peserta diklat tentang layanan publik kediklatan 1,780 Unit 18,811,662,500 211 unit 4,608,292,227 268 unit 4,492,212,929 11 unit 426,921,000 115 unit 516,311,400 79 unit 1,435,855,800 83 unit 1,923,204,050 288 unit 4,302,292,250 107.46% 95.77% 499 unit 8,910,584,477 28.03% 47.37% B P S D M D W a t u t u m o u2.1. Pembangunan gedung kantor Jumlah prasarana yang terbangun 9 unit 10,944,043,600 2 gedung 1,995,300,000 0 gedung - 0 gedung - 0 gedung - 0 gedung - 0 gedung - 0 gedung - 0.00% 0.00% 2 gedung 1,995,300,000 22.22% 18.23% 2.2. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas 6 unit 1,500,000,000 0 unit - 1 unit 34,000,000 0 unit - 0 unit - 0 unit - 1 unit 33,220,000 1 unit 33,220,000 0.00% 0.00% 1 unit 33,220,000 16.67% 2.21% 2.3. Pengadaan peralatan/ perlengkapan gedung kantor Jumlah peralatan/ perlengkapan gedung kantor 1500 unit 1,921,748,000 45 unit 1,159,671,050 139 unit 1,799,473,266 11 unit 229,911,000 115 unit 516,311,400 0 unit - 33 unit 931,928,600 159 unit 1,678,151,000 100.00% 93.26% 204 unit 2,837,822,050 13.60% 147.67% 2.4. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 25 unit 310,549,500 13 unit 149,301,612 0 unit - 0 unit - 0 unit - 0 unit - 0 unit - 0 unit - 0.00% 0.00% 13 unit 149,301,612 52.00% 48.08% 2.5. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara 15 unit 1,158,281,400 8 unit 779,678,696 9 unit 242,000,973 0 unit - 0 unit - 5 unit 104,136,600 4 unit 79,312,981 9 unit 183,449,581 100.00% 75.81% 17 unit 963,128,277 113.33% 83.15% 2.6.Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor Jumlah peralatan/ perlengkapan gedung kantor yang terpelihara 205 unit 777,040,000 142 unit 464,518,372 114 unit 127,418,465 0 unit - 0 unit - 70 unit 72,162,500 44 unit 53,980,000 114 unit 126,142,500 100.00% 99.00% 256 unit 590,660,872 124.88% 76.01% 2.7. Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Jumlah gedung/ruang yang selesai direhabilitasi 20 unit 2,200,000,000 1 unit 59,822,497 5 unit 2,289,320,225 0 unit 197,010,000 0 unit - 4 unit 1,259,556,700 1 unit 824,762,469 5 unit 2,281,329,169 100.00% 99.65% 6 unit 2,341,151,666 30.00% 106.42% 100.00% 95.77% 53.24% 68.82% Rendah Rendah Rendah Sedang 11 Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur Persentase ASN Perangkat Daerah yang tidak dikenai sanksi disiplin 111 orang 13,625,000 111 orang 13,624,800 0 orang 0 - - - - - 0% 0% 13,624,800 100% 100% B P S D M D W a t u t u m o u11.1. Pelatihan Kantor Sendiri Jumlah ASN BPSDMD 111 orang 13,625,000 111 orang 13,624,800 0 orang - 0 orang - 0 orang 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 111 orang 13,624,800 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100% 100% - - Sangat Tinggi Sangat Tinggi 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase dari ASN Penyelenggara Diklat yang kompeten 714 stel 687,500,000 471 stel 361,870,550 224 stel 221,760,000 0 stel - 112 stel 110,880,000 ### stel 86,966,000 0 stel - 224 stel 197,846,000 100.00% 89.22% 695 stel 559,716,550 97.34% 81.41% B P S D M D W a t u t u m o u3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya 630 stel 409,500,000 433 stel 237,053,550 224 stel 221,760,000 0 stel - 112 stel 110,880,000 112 stel 86,966,000 0 stel - 224 stel 197,846,000 100.00% 89.22% 657 stel 434,899,550 104.29% 106.20% 3.2 Pengadaan pakaian sipil lengkap Jumlah pakaian sipil lengkap 84 stel 278,000,000 38 stel 124,817,000 0 stel - 0 stel - 0 stel - 0 stel - 0 stel - 0 stel - 0.00% 0.00% 38 stel 124,817,000 45.24% 44.90% 100.00% 89.22% 74.76% 75.55% Sangat Tinggi Tinggi Sedang Sedang 4Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan 130 laporan 77,090,000 104 laporan 42,433,300 27 laporan 29,915,400 0 laporan - 0 laporan - 2 laporan 1,470,000 24 laporan 19,442,500 26 laporan 20,912,500 96.30% 69.91% 130 laporan 63,345,800 100.00% 82.17% B P S D M D W a t u t u m o u 4.1.Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan 5 laporan 31,255,000 4 laporan 19,135,400 2 laporan 5,771,400 0 laporan - 0 laporan - 0 laporan - 2 laporan 1,850,000 2 laporan 1,850,000 100.00% 32.05% 6 laporan 20,985,400 120.00% 67.14% 4.2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah laporan 5 laporan 13,910,000 4 laporan 5,644,200 1 laporan - 0 laporan - 0 laporan - 0 laporan - 0 laporan - 0 laporan - 0.00% 0.00% 4 laporan 5,644,200 80.00% 40.58% 4.3. Penyusunan laporan bulanan SKPD Jumlah laporan 120 laporan 31,925,000 96 laporan 17,653,700 24 laporan 24,144,000 0 laporan - 0 laporan - 2 laporan 1,470,000 22 laporan 17,592,500 24 laporan 19,062,500 100.00% 78.95% 120 laporan 36,716,200 100.00% 115.01% 100.00% 69.91% 100.00% 74.24% Sangat Tinggi Rendah Sangat Tinggi Sedang 5 Program Perencanaan Perangkat Daerah Terciptanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan daerah dalam upaya mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. (Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten,dan bersinergi terhadap RPJM D dan RKPD) 24 dokumen 123,829,000 17 dokumen 72,847,500 4 dokumen 5,771,400 0 dokumen - 0 dokumen - 0 dokumen - 1 dokumen 4,350,000 1 dokumen 4,350,000 25.00% 75.37% 18 dokumen 77,197,500 75.00% 62.34% B P S D M D W a t u t u m o u Meningkatk an Perencanaa n dan Pengembang an Program Kediklatan PNS Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Meningkatk an Perencanaa n dan Pengembang an Program Kediklatan PNS 95% Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Meningkatk an Kualitas SDM Aparatur Penyelengga ra Pendidikan dan Pelatihan Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 Peringkat Kinerja Meningkatk an Kuantitas dan Kualitas Sarana/Pra sarana Kediklatan sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Meningkatk an Kualitas SDM Aparatur Penyelengga ra Pendidikan dan Pelatihan 95% K K K Meningkatk an Kuantitas dan Kualitas Sarana/Pra sarana Kediklatan sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Rata-rata Capaian Kinerja (%) K K K K K 7 8 9 101 2 3 4 5 6 Unit PD Penang gung Jawab Lokas i/Ket.Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%) K 13 = 12 / 7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 13 / 5 x 100% 16 17 FORMULIR E.55 EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021 No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 K K KK K K K K 7 8 9 101 2 3 4 5 6 Unit PD Penang gung Jawab Lokas i/Ket.Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%) K 13 = 12 / 7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 13 / 5 x 100% 16 17 No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) 5.1. Penyusunan Rencana Strategis SKPD Jumlah dokumen 4 dokumen 36,104,000 1 dokumen 8,439,000 1 dokumen 5,771,400 0 dokumen - 0 dokumen - 0 dokumen - 1 dokumen 4,350,000 1 dokumen 4,350,000 100.00% 75.37% 2 laporan 12,789,000 50.00% 35.42% 5.2. Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah dokumen 10 dokumen 58,675,000 8 dokumen 34,503,800 1 dokumen - 0 dokumen - 0 dokumen - 0 dokumen - 0 dokumen - 0 dokumen - 0.00% 0.00% 8 dokumen 34,503,800 80.00% 58.80% 5.3. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Jumlah dokumen 10 dokumen 29,050,000 8 dokumen 29,904,700 2 dokumen - 0 dokumen - 0 dokumen - 0 dokumen - 0 dokumen - 0 dokumen - 0.00% 0.00% 8 dokumen 29,904,700 80.00% 102.94% 100.00% 75.37% 70.00% 65.72% Sangat Rendah Sangat Rendah Sedang Rendah 6 Program Pengembangan Kompetensi Inti Persentase dari target ASN yang memiliki kompetensi teknis inti 1,050 orang 3,894,069,800 270 orang 1,037,188,224 168 orang 511,132,430 0 orang - 0 orang - 0 orang - 42 orang - 42 orang 69,182,000 25.00% 13.54% 312 orang 1,106,370,224 29.71% 28.41% B P S D M D W a t u t u m o u 6.0. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kongkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah alumni orang orang 168 orang 511,132,430 0 orang - 0 orang - 0 orang - 42 orang 69,182,000 42 orang 69,182,000 25.00% 13.54% 42 orang 69,182,000 0.00% 0.00% 6.1. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah alumni 90 orang 528,137,400 30 orang 267,933,324 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 30 orang 267,933,324 33.33% 50.73% 6.2.Pendidikan dan Pelatihan Teknis Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jumlah alumni 40 orang 137,464,100 40 orang 132,724,100 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 40 orang 132,724,100 100.00% 96.55% 6.3.Pelatihan Perencanaan dan Pengembangan Aparatur Pariwisata Jumlah alumni 40 orang 137,464,100 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 6.4. Pelatihan Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata Jumlah alumni 120 orang 412,392,300 75 orang 212,582,900 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 75 orang 212,582,900 62.50% 51.55% 6.5. Pelatihan Konservasi Koleksi dan Tata Pamer Museum Jumlah alumni 40 orang 137,464,100 36 orang 103,126,900 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 36 orang 103,126,900 90.00% 75.02% 6.6. Pelatihan Strategi Pemasaran Aktivitas Budaya dan Kesenian Jumlah alumni 40 orang 137,464,100 14 orang 105,130,100 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 14 orang 105,130,100 35.00% 76.48% 6.7. Pendidikan dan Pelatihan tentang Dasar-Dasar Amdal Jumlah alumni 40 orang 137,464,100 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 6.8. Pendidikan dan Pelatihan Sistem Administrasi Kepegawaian Daerah dan Analisis Manajemen SDM Aparatur PNS Daerah serta Standar Pelayanan Publik Jumlah alumni 40 orang 137,464,100 38 orang 103,215,500 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 38 orang 103,215,500 95.00% 75.09% 6.9. Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Jumlah alumni 80 orang 341,722,200 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 6.10. Diklat Teknis Dasar Manajemen Bencana Jumlah alumni 80 orang 274,928,200 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 6.11. Diklat Pemberdayaan Perempuan Jumlah alumni 40 orang 137,464,100 37 orang 112,475,400 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 37 orang 112,475,400 92.50% 81.82% 6.12. Diklat Manajemen Keselamatan Jumlah alumni 40 orang 137,464,100 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 6.13. Diklat Perdagangan dan Perindustrian Jumlah alumni 40 orang 137,464,100 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 6.14. Diklat Perpustakaan Jumlah alumni 40 orang 137,464,100 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 6.15. Diklat Pengelolaan Keuangan dan Aset Jumlah alumni 40 orang 137,464,100 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 6.16. Diklat Pekerjaan Umum Jumlah alumni 40 orang 137,464,100 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 6.17. Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah alumni 40 orang 137,464,100 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 6.18. Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah alumni 40 orang 137,464,100 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 6.19. Diklat Pendidikan Jumlah alumni 40 orang 137,464,100 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 6.20. Diklat Adminduk Capil Jumlah alumni 40 orang 137,464,100 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 6.21. Diklat Penelitian Pengembangan Jumlah alumni 40 orang 137,464,100 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 25.00% 13.54% 24.21% 24.15% Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 7Program Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional Persentase dari target ASN yang memiliki kompetensi teknis umum dan fungsional 1,810 orang 6,665,282,200 217 orang 728,682,266 2,641 orang 1,675,253,994 0 orang - 1,500 orang 660,547,500 ### orang 104,034,000 674 orang 141,487,395 2499 orang 906,068,895 94.62% 54.09% ### orang 1,634,751,161 150.06% 24.53% B P S D M D W a t u t u m o u 7.0. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kongkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah alumni orang orang 2,641 orang 1,675,253,994 orang 1,500 orang 660,547,500 325 orang 104,034,000 674 orang 141,487,395 2499 orang 906,068,895 94.62% 54.09% 2499 orang 906,068,895 0.00% 0.00% 7.1.Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Jumlah alumni 120 orang 412,392,300 30 orang 101,556,600 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 30 orang 101,556,600 25.00% 24.63% 7.2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Standar Operasional Jumlah alumni 120 orang 412,392,300 30 orang 99,849,200 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 30 orang 99,849,200 25.00% 24.21% 7.3. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Jumlah alumni 80 orang 274,928,200 orang 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 7.4.Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah alumni 80 orang 274,928,200 orang 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 7.5.Pendidikan dan Pelatihan Teknis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual Jumlah alumni 40 orang 137,464,100 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 7.6. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kepegawaian Jumlah alumni 80 orang 274,928,200 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% Meningkatk an Kualitas SDM Aparatur Penyelengga ra Pendidikan dan Pelatihan Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Meningkatk an Kualitas SDM Aparatur Penyelengga ra Pendidikan dan Pelatihan Meningkatk an Perencanaa n dan Pengembang an Program Kediklatan PNS Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja ,- -- ·-------========================================----====================-· Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 K K KK K K K K 7 8 9 101 2 3 4 5 6 Unit PD Penang gung Jawab Lokas i/Ket.Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%) K 13 = 12 / 7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 13 / 5 x 100% 16 17 No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) 7.7. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Sistem Informasi Terapan Jumlah alumni 40 orang 137,464,100 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 7.8. Pendidikan danPelatihan Teknis Verifikator Keuangan Jumlah alumni 80 orang 274,928,200 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 7.9.Pengembangan Kompetensi Kewidyaiswaraan Substansi PIM III dan PIM IV Jumlah alumni 40 orang 300,000,000 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 7.10. Diklat Training Officer Course (TOC) Jumlah alumni 110 orang 454,928,200 37 orang 125,958,800 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 37 orang 125,958,800 33.64% 27.69% 7.11. Diklat Training Management of Trainee (MOT) Jumlah alumni 110 orang 454,928,200 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 7.12.Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jumlah alumni 160 orang 549,856,400 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 7.13. Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran Jumlah alumni 40 orang 137,464,100 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 7.14.Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengadministrasi Barang Jumlah alumni 40 orang 137,464,100 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 7.15.Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengelola Barang Inventaris Jumlah alumni 40 orang 137,464,100 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 7.16.Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengadministrasi Kearsipan Jumlah alumni 40 orang 137,464,100 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 7.17. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Perubahan Jumlah alumni 40 orang 137,464,100 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 7.18.Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Integritas, Inovasi, dan Kreativitas ASN Jumlah alumni 40 orang 137,464,100 24 orang 49,255,366 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 24 orang 49,255,366 60.00% 35.83% 7.19.Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Pelayanan Masyarakat Jumlah alumni 40 orang 137,464,100 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 7.20. Pendidikan dan Pelatihan Revolusi Mental untuk Sulut yang Berkepribadian bagi ASN Perempuan Jumlah alumni 60 orang 256,481,600 30 orang 118,766,300 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 30 orang 118,766,300 50.00% 46.31% 7.21. Workshop Coach Laporan Aktualisasi dan Proyek Perubahan Jumlah alumni 30 orang 78,804,800 30 orang 78,804,800 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 30 orang 78,804,800 100.00% 100.00% 7.22. Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Aset Jumlah alumni 60 orang 300,000,000 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 7.23. Pendidikan dan Pelatihan Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara Jumlah alumni 80 orang 274,928,200 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 7.24. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pustakawan Jumlah alumni 80 orang 274,928,200 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 7.25. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Jumlah alumni 80 orang 274,928,200 0 orang 38,120,400 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang 38,120,400 0.00% 13.87% 7.26. Bimbingan Teknis Capacity Building Jumlah alumni 40 orang 137,464,100 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 7.27. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bahasa Asing Jumlah alumni 40 orang 146,360,000 36 orang 116,370,800 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 36 orang 116,370,800 90.00% 79.51% 94.62% 54.09% 13.70% 12.57% Sangat Tinggi Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 8 Program Pengembangan Kompetensi M anajerial Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural 1,868 orang 25,601,284,742 626 orang 5,000,388,524 330 orang 2,205,119,374 0 orang - 0 orang - 0 orang 183,896,098 532 orang 1,477,279,550 532 orang 1,661,175,648 161.21% 75.33% ### orang 6,661,564,172 71.08% 26.02% B P S D M D W a t u t u m o u 8.1. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II bagi PNS Jumlah alumni 240 orang 7,262,640,000 0 orang - orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 8.2.Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV bagi PNS Jumlah alumni 150 orang 2,948,263,750 86 orang 1,608,095,600 25 orang 382,095,247 0 orang - 0 orang - 0 orang 146,255,499 25 orang 162,290,000 25 orang 308,545,499 100.00% 80.75% 111 orang 1,916,641,099 74.00% 65.01% 8.3.Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III bagi PNS Jumlah alumni 150 orang 2,810,225,000 57 orang 1,066,906,770 25 orang 357,420,241 0 orang - 0 orang - 0 orang 37,640,599 25 orang 178,470,000 25 orang 216,110,599 100.00% 60.46% 82 orang 1,283,017,369 54.67% 45.66% 8.4.Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III bagi PNS Kab/Kota Jumlah alumni 150 orang 2,810,225,000 26 orang 472,656,980 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 26 orang 472,656,980 17.33% 16.82% 8.5.Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV bagi PNS Kab/Kota Jumlah alumni 90 orang 1,768,958,250 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 8.6.Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III bagi CPNS Kab/Kota Jumlah alumni 120 orang 1,115,520,000 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 8.7.Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II bagi CPNS Kab/Kota Jumlah alumni 120 orang 1,115,520,000 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 8.8.Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kinerja serta Tugas Camat/Lurah/ Sekdes Jumlah alumni 160 orang 561,856,400 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 8.9.Diklat Aparat Pelopor Revolusi Mental (APRM) bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Jumlah alumni 150 orang 900,000,000 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 8.10. Diklat APRM bagi Camat Jumlah alumni 138 orang 900,000,000 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 8.11. Bimbingan Teknis bagi Anggota DPRD Jumlah alumni 120 orang 1,115,520,000 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 8.12. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III bagi CPNS Jumlah alumni 120 orang 1,025,267,542 417 orang 1,813,949,174 280 orang 1,465,603,886 0 orang - 0 orang - 0 orang - 482 orang 1,136,519,550 482 orang 1,136,519,550 100.00% 77.55% 899 orang 2,950,468,724 749.17% 287.78% 8.13.Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II bagi CPNS Jumlah alumni 120 orang 1,115,520,000 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 8.14. Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Aparatur Pelopor Revolusi Mental (APRM) bagi Eselon III Perempuan Jumlah alumni 40 orang 151,768,800 40 orang 38,780,000 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 40 orang 38,780,000 100.00% 25.55% 100.00% 75.33% 71.08% 31.49% Sangat Tinggi Sedang Sedang Sangat Rendah 9 Program Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan M eningkatnya Persentase Kinerja Aparatur dalam M enyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan 654 dokumen 7,634,298,500 164 dokumen 2,051,403,113 36 dokumen 614,064,319 0 dokumen - 3 dokumen 60,210,000 10 dokumen 122,875,700 10 dokumen 106,968,067 23 dokumen 329,913,115 63.89% 53.73% 187 dokumen 2,381,316,228 28.59% 31.19% B P S D M D W a t u t u m o u9.1. Kajian sistim dan kualitas materi diklat PNS Jumlah dokumen hasil kajian 5 dokumen 215,036,500 3 dokumen 105,175,460 1 dokumen 34,890,244 0 dokumen - 0 dokumen - 0 dokumen - 1 dokumen 30,044,676 1 dokumen 30,044,676 100.00% 86.11% 4 dokumen 135,220,136 80.00% 62.88% Meningkatk an Kualitas SDM Aparatur Penyelengga ra Pendidikan dan Pelatihan Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Meningkatk an Kualitas SDM Aparatur Penyelengga ra Pendidikan dan Pelatihan Meningkatk an Kualitas SDM Aparatur Penyelengga ra Pendidikan dan Pelatihan Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja ,- -- ·-------========================================----====================-· Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 11 12 = 8 + 9 + 10 + 11 K K KK K K K K 7 8 9 101 2 3 4 5 6 Unit PD Penang gung Jawab Lokas i/Ket.Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (%) K 13 = 12 / 7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 13 / 5 x 100% 16 17 No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) 9.2. Pengembangan diklat (analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat) Jumlah dokumen AKD, silabi, modul dan pedoman diklat 5 dokumen 92,977,000 2 dokumen - 1 dokumen 34,824,837 0 dokumen - 0 dokumen - 0 dokumen - 1 dokumen 9,814,672 1 dokumen 9,814,672 100.00% 28.18% 3 dokumen 9,814,672 60.00% 10.56% 9.3. Akreditasi Program Diklat Jumlah program diklat yang terakreditasi 3 program diklat 600,000,000 0 program diklat - 2 program diklat 95,815,895 0 program diklat - 2 program diklat 54,210,000 0 program diklat 38,015,000 0 program diklat - 2 program diklat 92,225,000 100.00% 96.25% 2 program diklat 92,225,000 66.67% 15.37% 9.4. Penilaian Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara Jumlah dupak yang dinilai 91 dupak 167,991,000 54 dupak 35,360,500 18 dupak 92,923,094 0 dupak - 0 dupak - 9 dupak 39,600,000 0 dupak - 9 dupak 39,600,000 50.00% 42.62% 63 dupak 74,960,500 69.23% 44.62% 9.5. Penerbitan Jurnal Kediklatan Jumlah edisi yang diterbitkan 10 edisi 301,774,000 6 edisi 151,082,200 2 edisi 49,796,895 0 edisi - 0 edisi - 0 edisi - 0 edisi - 0 edisi - 0.00% 0.00% 6 edisi 151,082,200 60.00% 50.06% 9.6.Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Jumlah PNS yang diuji 75 orang 495,000,000 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 9.7. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat Jumlah dokumen 5 dokumen 169,177,000 2 dokumen 53,651,700 1 dokumen - 0 dokumen - 0 dokumen - 0 dokumen - 0 dokumen - 0 dokumen - 0.00% 0.00% 2 dokumen 53,651,700 40% 31.71% 9.8. Evaluasi Pasca Diklat Jumlah dokumen 5 dokumen 219,977,000 2 dokumen 140,535,000 1 dokumen 52,698,000 0 dokumen - 0 dokumen - 0 dokumen - 1 dokumen 49,154,200 1 dokumen 49,154,200 100.00% 93.28% 3 dokumen 189,689,200 60% 86.23% 9.9. Kajian Pengembangan Kurikulum Jumlah dokumen hasil kajian 5 dokumen 210,000,000 1 dokumen 6,800,000 1 dokumen 34,902,243 0 dokumen - 0 dokumen - 0 dokumen - 1 dokumen 8,255,386 1 dokumen 8,255,386 100.00% 23.65% 2 dokumen 15,055,386 40.00% 7.17% 9.10. Pembuatan SOP Kediklatan Jumlah SOP yang tersusun 15 SOP 150,000,000 0 SOP - 5 SOP 34,955,243 0 SOP - 0 SOP - 0 SOP - 5 SOP 9,825,581 5 SOP 9,825,581 100.00% 28.11% 5 SOP 9,825,581 33.33% 6.55% 9.11. Peningkatan Kompetensi bagi Tenaga Pengembang Kompetensi Jumlah alumni 177 orang 2,126,000,000 57 orang 859,815,746 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 57 orang 859,815,746 32.20% 40.44% 9.12. Kajian/Penelitian dan Orasi Ilmiah Kediklatan Jumlah dokumen 10 dokumen 536,190,000 3 dokumen 150,215,601 2 dokumen 94,971,296 0 dokumen - 1 dokumen 6,000,000 0 dokumen - 1 dokumen 39,732,900 2 dokumen 45,732,900 100.00% 48.15% 5 dokumen 195,948,501 50.00% 36.54% 9.13. Pelaksanaan Uji Kompetensi Aparatur Jumlah alumni 125 orang 477,010,000 25 orang 78,115,989 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 25 orang 78,115,989 20.00% 16.38% 9.14. Studi Komparasi Pengembangan Kompetensi Widyaiswara Jumlah Wi yang mengikuti studi komparasi 54 orang 540,000,000 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0 orang - 0.00% 0.00% 0 orang - 0.00% 0.00% 9.15. Kajian Penelitian Ilmiah Kediklatan untuk Widyaiswara Jumlah dokumen hasil kajian penelitian 54 dokumen 540,000,000 0 dokumen - 0 dokumen - 0 dokumen - 0 dokumen - 0 dokumen - 0 dokumen - 0 dokumen - 0.00% 0.00% 0 dokumen - 0.00% 0.00% 9.16. Rapat Koordinasi Kediklatan Jumlah dokumen 5 dokumen 618,247,000 4 dokumen 372,090,917 1 dokumen 47,449,081 0 dokumen - 0 dokumen - 1 dokumen 45,260,700 0 dokumen - 1 dokumen 45,260,700 100.00% 95.39% 5 dokumen 417,351,617 100.00% 67.51% 9.17. Penyusunan dan Pengelolaan Informasi Kediklatan Jumlah media 10 media 174,919,000 5 media 98,560,000 1 media 40,837,491 0 media - 0 media - 0 media - 0 media - 0 media - 0.00% 0.00% 5 media 98,560,000 50.00% 56.35% 94.44% 53.73% 44.79% 31.32% Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 10Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Keterpenuhan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan sesuai standar 1,362 unit 20,618,737,000 631 unit 4,706,542,386 0 unit - 0 unit - 0 unit - 0 unit - 0 unit - 0 unit - 0.00% 0.00% 631 unit 4,706,542,386 46.33% 22.83% B P S D M D W a t u t u m o u 10.1. Pembangunan Gedung Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Jumlah prasarana yang terbangun 5 gedung 9,800,000,000 1 dokumen 822,180,000 0 gedung - 0 gedung - 0 gedung - 0 gedung - 0 gedung - 0 gedung - 0.00% 0.00% 1 gedung 822,180,000 20.00% 8.39% 10.2.Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Jumlah peralatan/perlengkapan penunjang pendidikan dan pelatihan 942 unit 7,202,650,000 410 unit 2,246,295,780 0 unit - 0 unit - 0 unit - 0 unit - 0 unit - 0 unit - 0.00% 0.00% 410 unit 2,246,295,780 43.52% 31.19% 10.3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung penunjang pendidikan dan pelatihan 30 unit 160,641,000 24 unit 100,795,034 0 unit - 0 unit - 0 unit - 0 unit - 0 unit - 0 unit - 0.00% 0.00% 24 unit 100,795,034 80.00% 62.75% 10.4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan/ Perlengkapan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan penunjang pendidikan dan pelatihan 375 unit 225,000,000 189 paket 137,718,035 0 unit - 0 unit - 0 unit - 0 unit - 0 unit - 0 unit - 0.00% 0.00% 189 unit 137,718,035 50.40% 61.21% 10.5.Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Jumlah gedung/ruang yang direhabilitasi 10 unit 3,230,446,000 7 unit 1,399,553,537 0 unit - 0 unit - 0 unit - 0 unit - 0 unit - 0 unit - 0.00% 0.00% 7 unit 1,399,553,537 70.00% 43.32% 0.00% 0.00% 52.78% 41.37% Sangat Rendah Sangat Rendah Rendah Sangat Rendah 12,185,377,701 676,150,020 1,744,944,625 2,564,764,124 4,490,838,793 9,585,738,910 90.08% 68.12% TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 11) Tinggi Sedang 63.57% PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 11) Rendah FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 59 tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Utara FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : Terbatasnya kuantitas dan kualitas ASN BPSDMD yang sesuai dengan standar kompetensi diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi. Sulawesi Utara kembali mulai mengalami peningkatan penyebaran pandemi Covid-19 gelombang II TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA : Alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi mengalami peningkatan di Tahun 2021 Meningkatk an Kuantitas dan Kualitas Sarana/Pra sarana Kediklatan sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja JUM LAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM Capaian Realisasi Anggaran dan Peringkat Kinerja Tahun 2021 Peringkat Kinerja Meningkatk an Kualitas SDM Aparatur Penyelengga ra Pendidikan dan Pelatihan Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja ,- -- ·-------========================================----====================-· I Rp Rp Rp Rp. Rp Rp. Rp. Rp K Rp. Rp. K Rp. 1 M eningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana/Prasarana Kediklatan sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran M eningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik; Indeks Nilai LKIP Daerah Rata- Rata B 4,121,669,210 412,261,566 566,901,000 15 Bln 76,066,549 15 Bln 103,284,557 15 Bln 98,155,009 15 Bln 202,274,421 60 Bln 479,780,536 100.0 75.8 24.0 Bln 178,408,420.4 8 0 Balitbangda 1.1 Penyediaan Kebutuhan Adminstrasi Umum Terselenggaranya Pelayanan administrasi Umum dengan baik dan lancar 60 Bln 992,455,147 12 Bln 233,336,920 12 Bln 256,661,000 3 Bln 37,607,432 3 Bln 43,996,816 3 Bln 71,067,209 3 Bln 120,358,963 12 Bln 273,030,420 100.0 106.38 24 Bln 506,367,340 1.67 0.00 Balitbangda 1.2 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Terselenggaranya Administrasi Keuangan dengan Baik dan Lancar 60 Bln 431,970,600 12 Bln 63,480,000 12 Bln 102,180,000 3 Bln 11,095,700 3 Bln 7,945,900 3 Bln 10,037,800 3 Bln 34,617,300 12 Bln 63,696,700 100.0 62.34 24 Bln 127,176,700 1.67 0.00 Balitbangda 1.3 Penyediaan Kebutuhan Adminstrasi Barang/jasa Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Barang/ Jasa 60 Bln - 12 Bln 56,600,000 12 Bln 68,400,000 3 Bln 3,300,000 3 Bln - 3 Bln 6,300,000 3 Bln 3,600,000 12 Bln 13,200,000 100.0 19.30 24 Bln 69,800,000 1.67 0 Balitbangda 1.4 Penyediaan Kebutuhan Adminstrasi Kepegawaian Terselenggaranya pelayanan Administrasi Barang dan Jasa dengan Baik dan Lancar 60 Bln 50,464,263 12 Bln 6,500,000 12 Bln 28,260,000 3 Bln 4,725,000 3 Bln 2,172,500 3 Bln 10,750,000 3 Bln 10,611,000 12 Bln 28,258,500 100.0 99.99 24 Bln 34,758,500 1.67 0.00 Balitbangda 1.5 Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi 60 Bln 2,646,779,200 12 Bln 52,344,646 12 Bln 111,400,000 3 Bln 19,338,417 3 Bln 49,169,341 3 Bln - 3 Bln 33,087,158 12 Bln 101,594,916 100.0 91.20 24 Bln 153,939,562 1.67 0.00 Balitbangda 100.0 75.8 Sangat Tinggi Tinggi 2 M eningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana/Prasarana Kediklatan sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur M eningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik; Indeks Nilai LKIP Daerah Rata- Rata B 7,142,111,500 174,600,000 1,569,550,000 1 Unit 1,200,000 3 Unit 89,330,498 - 565,900,946 42 Ged 821,602,351 46 Unit 1,478,033,795 100.0 85.5 22.8 Unit 413,158,448.8 104 0 Balitbangda 2.1 Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan/ Perlengkapan Gedung Kantor 1 Gedun g 110,000,000 82,800,000 1 Gedun g 307,500,000 0 Unit - 0 Unit - 246,220,000 1 Ged 22,000,000 1 Gedun g 268,220,000 100.0 87.23 1 Gedun g 351,020,000 100.00 0.00 Balitbangda 2.2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Tesedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 75 Unit 4,896,477,000 15 unit 78,886,158 15 unit 154,250,000 2 Unit 22,743,360 25,705,391 13 Unit 62,713,388 15 Unit 111,162,139 100.0 72.07 30 Unit 190,048,297 1.33 0.00 Balitbangda 2.3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas Operasional 75 Unit 1,067,817,250 15 unit 6,456,921 15 unit 37,800,000 1 Unit 1,200,000 1 Unit 6,747,138 3,432,000 13 Unit 20,058,000 15 Unit 31,437,138 100.0 83.17 30 Unit 37,894,059 1.33 0.00 Balitbangda 2.4 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin /Berkala Peeralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 75 Unit 1,067,817,250 15 unit 6,456,921 15 unit 1,070,000,000 59,840,000 290,543,555 15 Unit 716,830,963 15 Unit 1,067,214,518 100.0 99.74 30 Unit 1,073,671,439 1.33 0.00 Balitbangda 100.0 85.5 Sangat Tinggi Tinggi 3 M eningkatkan Kualitas SDM Aparatur Penyelenggaraan Balitbangda Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2400 Psg 80 Psg 28,500,000 40 psg 40,000,000 - - - - - - 40 Psg 39,200,000 - - - 40 Psg 39,200,000 100.0 98 120 Psg 67,700,000 0 - Balitbangda 3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya PDH Keki, Batik dan Pakaian Olahraga 2400 Psg 80 Psg 28,500,000 40 psg 40,000,000 40 Psg 39,200,000 40 Psg 39,200,000 100.0 98.00 120 Psg 67,700,000 0.04 - Balitbangda 100.0 98.0 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 4 M eningkatkan Kualitas SDM Aparatur Penyelenggaraan Balitbangda Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tersedianya Informasi Kinerja dan Keuangan Dalam Semester/Tahunan Sesuai Peraturan dan Perundang-undangan 95 Lap 602,950,000 8,800,000 19 Lap 48,580,000 5 Lap 10,813,144 - - - - - 19,954,800 - - 6,751,041 5 Lap 37,518,985 61.1 84.9 2.5 Lap 23,159,492.5 10.1 0.0 Balitbangda 4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal 90 Lap 425,950,000 2,500,000 18 Lap 42,830,000 4 Lap 10,813,144 - 14,500,000 6,751,041 4 Lap 32,064,185 22.2 74.86 4 Lap 34,564,185 0.25 0.00 Balitbangda 4.2 Pelatihan kantor Sendiri Tersedianya Pelatihan Kantor Sendiri 5 Lap 177,000,000 6,300,000 1 Lap 5,750,000 1 Lap 5,454,800 - 1 Lap 5,454,800 100.0 94.87 1 Lap 11,754,800 20.00 0.00 Balitbangda 61.1 84.9 Rendah Tinggi 5 M eningkatkanya Kwalitas Implementasi Daerah Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Informasi Kinerja dan Keuangan Dalam Semester/Tahunan Sesuai Peraturan dan Perundang-undangan 10 Lap 74,405,600 4 Lap 35,000,000 2 Lap 8,100,000 1 Lap 2,639,900 - Lap - 1 lap 5,249,800 - - - 2 Lap 7,889,700 100 96 3 Lap 21,444,850 20 0 Balitbangda 5.1 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Lap 32,581,100 2 Lap 15,000,000 1 Lap 5,250,000 0 Lap Lap 1 lap 5,249,800 - 1 Lap 5,249,800 100.0 100.00 3 Lap 20,249,800 20.00 0.00 Balitbangda 5.2 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Terlaaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun 5 Lap 41,824,500 2 Lap 20,000,000 1 Lap 2,850,000 1 Lap 2,639,900 0 Lap - lap - - 1 Lap 2,639,900 100.0 92.63 3 Lap 22,639,900 20.00 0.00 Balitbangda 100.0 96.3 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 6 Terselenggaranya Program dan Anggaran Balitbangda yang berpedoman pada RPJM D Program Perencanaan SKPD Terciptanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan daerah dalam upaya mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya 20 Dok 74,437,199 8 Dok 12,800,000 4 Dok 11,368,000 - - - - - 5,433,400 - - 8,306,400 4 #### - 4 Dok 11,362,100 100 100 6 Dok 12,081,050 10 0 Balitbangda 6.1 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tersedianya Rencana Kerja Anggaran (RKA) 10 Dok 40,036,131 4 Dok 8,400,000 2 Dok 7,868,000 3,933,400 3,933,900 2 Dok - 2 Dok 7,867,300 100.0 99.99 6 Dok 16,267,300 10.00 0.00 Balitbangda 6.2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersedianya Rencana Kerja SKPD 10 Dok 34,401,068 4 Dok 4,400,000 2 Dok 3,500,000 1,500,000 4,372,500 2 Dok - 2 Dok 3,494,800 100.0 99.85 6 Dok 7,894,800 10.00 0.00 Balitbangda 100.0 99.9 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 7 Terdianya Kebijakan Regulasi/Rergulasi/Pedo manPenyelenggaraan Inovasi Daerah Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah Presentase Perangkat Daerah yang di fasilitasi dalam penerapan Inovasi Daerah 13 Pen 912,255,104 1 Keg 171,950,000 7 - 360,000,000 - Pen 24,334,756 - Pen 34,770,000 - - 165,175,185 7 - 133,820,011 7 - 358,099,952 100 99 3 Keg 176,683,317 - 0 - 7.1 Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Tersedianya Aplikasi Sisten Inovasi Daerah (SIDA) 5 Keg 412,392,300 1 Keg 51,850,000 1 Keg 120,293,750 0 Keg 24,334,756 0 Keg 27,770,000 34,324,533 1 Keg 33,864,461 1 Keg 120,293,750 100.0 100.00 2 Keg 172,143,750 0.00 0.00 Balitbangda Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi /Ket. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2019 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NO SASARAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)/KEGIATAN Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017 dan 2018) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2019 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2019) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2019) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA 12 = (I, II, III, IV) I II III IV 7 8 9 10 11 13 = 12/7 x 100%1 2 3 4 5 14 = 6+12 15 = 13/5 x 16 17K K K K Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata- Rata M inimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata- Rata M inimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata- Rata M inimum B K K K K K Rata-rata Capaian Kinerja (%) Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata- Rata M inimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata- Rata M inimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata- Rata M inimum B Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rp Rp Rp Rp. Rp Rp. Rp. Rp K Rp. Rp. K Rp. Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi /Ket.NO SASARAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)/KEGIATAN Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017 dan 2018) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2019 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2019) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2019) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA 12 = (I, II, III, IV) I II III IV 7 8 9 10 11 13 = 12/7 x 100%1 2 3 4 5 14 = 6+12 15 = 13/5 x 16 17K K K KK K K K K 7.2 Penelitian Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Pemukiman di Kawasan seputaran Waduk Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Pembangunan Infrastruktur & Kawasan Pemukiman di Kawasan Pemukiman Seputaran Waduk Kuwil 4 Pen 253,303,453 61,000,000 3 Dok 109,874,000 Pen Pen 7,000,000 51,105,152 3 Dok 49,868,800 3 Pen 107,973,952 100.0 98.27 3 Pen 168,973,952 0.00 0.00 Balitbangda 7.3 Pengkajian Strategis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dalam Rangka Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan Kota Manado Jumlah Hasil Kajian Strategis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dalam rangka Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan di Kota Manado 4 Peng 246,559,351 59,100,000 3 Dok 129,832,250 79,745,500 3 Dok 50,086,750 3 Pen 129,832,250 100.0 100.00 3 Pen 188,932,250 0.00 0.00 Balitbangda 100.0 99.4 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 8 Terwujudnya kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kelitbangan dengan berbagai lembaga/Instansi Program Kelembagaan/Koordinas i dan Kerjasama Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan 15 Keg 13,138,727,100 3 Keg 125,169,101 3 Keg 245,000,000 - Keg 2,600,000 - Keg 2,600,000 - - 30,232,500 3 - 208,048,820 3 Keg 243,481,320 100 102 2 Keg 122,883,474 20 0 Balitbangda 8.1 Penguatan Jaringan Penelitian (JARLIT) Tersedianya Aplikasi Jaringan Penelitian (JARLIT) 5 Keg 7,262,640,000 1 Keg 49,600,000 1 Keg 73,606,700 1 Keg 97,079,460 1 Keg 97,079,460 100.0 131.89 2 Keg 146,679,460 20.00 0.00 Balitbangda 8.2 Rakornas dan Rakorlitbangda Terlaksananya Rakornas dan Rakorbangda 5 Keg 3,004,661,350 1 Keg 32,649,000 1 Keg 97,845,900 1 Keg 73,347,400 1 Keg 73,347,400 100.0 74.96 2 Keg 105,996,400 20.00 0.00 Balitbangda 8.3 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Forum Komunikasi Kelitbangan Daerah Terlaksananya Sinkronisasi Sinergitas Pelaksanaan Kelitbangan Antara Pemerintah Provinsi Sulut dan Stakeholder Kelitbangan di Sulawesi Utara 5 Keg 2,871,425,750 1 Keg 42,920,101 1 Keg 73,547,400 Keg 2,600,000 Keg 2,600,000 30,232,500 1 Keg 37,621,960 1 Keg 73,054,460 100.0 99.33 2 Keg 115,974,561 20.00 0.00 Balitbangda 100.0 102.1 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 9 M eningkatnya Keterlibatan Badan dan Pengembangan dalam Perumusan lingkup Pemerintah Daerah Program Penelitian dan Pengkajian Pemerintahan dan Peraturan Lingkup Sulawesi Utara Tersusunnya Penelitian dan Pengkajian Pemerintahan dan Peraturan Lingkup Sulawesi Utara 5 Buku/ Dok 340,676,093 - Buku/ Dok 120,000,000 9 Dok 200,000,000 - - - 1 Buk u 38,717,000 - - 32,585,000 9 Dok 111,380,241 10 Buku/ Dok 182,682,241 111 92 3 Buku/ Dok 100,894,080 44 0 Balitbangda 9.1 Pengkajian tentang Penanganan WNI yang Hidup di Philipina Jumlah Kajian /Dokumen Hasil Penelitian tentang dampak Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap Industri Perikanan di Kota Bitung 4 Buku/ Dok 290,676,093 Buku/ Dok 70,000,000 3 Dok 75,000,000 1 Buku 38,717,000 15,785,000 3 Dok 17,425,000 4 Buku/ Dok 71,927,000 133.3 95.90 4 Buku/ Dok 141,927,000 33.33 0.00 Balitbangda 9.2 Pengkajian Terhadap SOP Rancangan Peraturan daerah di Kabupaten/Kota Se- Sulawesi Utara Jumlah Kajian /Dokumen Hasil Pengkajian Tentang Penanganan Masalah Profesionalisme Kinerja dan Kedisiplinan PNS 1 Buku/ Dok 50,000,000 Buku/ Dok 50,000,000 3 Dok 50,000,000 7,125,000 3 Dok 41,134,934 3 Buku/ Dok 48,259,934 100.0 96.52 3 Buku/ Dok 98,259,934 100.00 0.00 Balitbangda 9.3 Pengkajian terhadap Layanan Advokasi hukum terhadap masyarakat miskin di kabupaten/kota Se- Sulawesi Utara 3 Dok 75,000,000 9,675,000 3 Dok 52,820,307 3 0 62,495,307 100.0 83.33 3 - 62,495,307 0.00 - Balitbangda 111.1 91.9 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 10 M eningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah Program Penelitian dan Pengkajian Sosial dan Kependudukan Tersusunnya Penelitian Sosial dan Kependudukan 45 Buku/ Dok 9,800,000,000 1 Buku/ Dok 285,000,000 9 Buku/ Dok 240,000,000 - Buku / Dok 108,955,000 - Buk u/ Dok 33,500,000 2 Buku / Dok 59,942,500 7 - 36,940,000 9 Buku/ Dok 239,337,500 100 100 3 Buku/ Dok 174,779,167 2 0 Balitbangda 10.1 Pengkajian Daya Saing Daerah Kabupaten / Kota se-Sulut Jumlah Kajian / Dokumen Hasil Penelitian Daya Saing Daerah di Kabupaten/Kota Se- Sulut 15 Buku/ Dok 9,800,000,000 1 Buku/ Dok 285,000,000 3 Dok 140,000,000 Buku / Dok 108,955,000 Buk u/ Dok 25,450,000 1 Dok 4,965,000 2 Dok - 3 Buku/ Dok 139,370,000 100.0 99.55 4 Buku/ Dok 424,370,000 6.67 0.00 Balitbangda 10.2 Pengkajian tentang administrasi kependudukan di kabupaten/kota Provinsi Se-Sulawesi Utara 15 Buku/ Dok 3 Dok 50,000,000 8,050,000 1 Dok 41,945,700 2 Dok - 3 Buku/ Dok 49,995,700 100.0 99.99 3 Buku/ Dok 49,995,700 0.00 - Balitbangda 10.3 Pengkajian evaluasi kebijakan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di kab.Minahasa Tenggara, Kab. Kepl.Sangihe 15 Buku/ Dok 3 Dok 50,000,000 13,031,800 3 Dok 36,940,000 3 Buku/ Dok 49,971,800 100.0 99.94 3 Buku/ Dok 49,971,800 0.00 - Balitbangda 100.0 99.8 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 11 Program Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Pembangunan Tersusunnya Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Pembangunan 25 Rek - - - - 12 - 188,353,700 - - - - - 10,204,800 - - 47,744,800 12 - 130,404,100 12 Rek 188,353,700 100 100 3 Rek 47,088,425 16 - Balitbangda 11.1 Pengkajian Peningkatan daya Saing Industri Kreatif dan Unggulan Provinsi Sulawesi Utara untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 7 Rek 0 0 3 Dok 46,196,300 15,496,400 3 Dok 30,699,900 3 Rek 46,196,300 100.0 100.00 3 Rek 46,196,300 14.29 - Balitbangda Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja ,------------------- ------------------------------ Rp Rp Rp Rp. Rp Rp. Rp. Rp K Rp. Rp. K Rp. Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi /Ket.NO SASARAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)/KEGIATAN Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021(akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017 dan 2018) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2019 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi (2019) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2019) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA 12 = (I, II, III, IV) I II III IV 7 8 9 10 11 13 = 12/7 x 100%1 2 3 4 5 14 = 6+12 15 = 13/5 x 16 17K K K KK K K K K 11.2 Pengkajian Pengembangan Manajemen Pariwisata untuk mendukung daya saing dan Perekonomian di daerah perbatasan 6 Rek 0 0 3 Dok 43,586,000 - 3 Dok 43,586,000 3 Rek 43,586,000 100.0 100.00 3 Rek 43,586,000 16.67 - Balitbangda 11.3 Pengkajian Pengelolaan badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 6 Rek 0 0 3 Dok 48,718,200 6,750,000 3 Dok 41,968,200 3 Rek 48,718,200 100.0 100.00 3 Rek 48,718,200 16.67 - Balitbangda 11.4 Pengkajian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara 6 Rek 0 0 3 Dok 49,853,200 10,204,800 25,498,400 3 Dok 14,150,000 3 Rek 49,853,200 100.0 100.00 3 Rek 49,853,200 16.67 - Balitbangda 100.0 100.0 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 97.5 94.0 - - Sangat Tinggi Sangat Tinggi : Adanya Peraturan yang Mendorong Tupoksi Terkait - Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 - Pergub Nomor 86 Tahun 2016 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah - Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 : Kurangnya Sarana dan Prasarana seperti : SDM, Laptop dan lain lain yan g dibutuhkan : Pelatihan Fungsional Peneliti Predikat Kinerja JUM LAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 11) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 11) FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA FAKTOR PENGHAM BAT PENCAPAIAN KINERJA TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIW ULAN BERIKUTNYA ,------------------- ------------------------------ Rp Rp Rp Rp. Rp Rp. Rp. Rp K Rp. Rp. K Rp. 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik (nama SKPD): INDEKS NILAI LAKIP SKPD (Nama SKPD) RATA RATA MINIMUM B Nilai Akuntabilitas Kinerja PD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov.Sulut Rata- Rata Minimum B 37,336,048,057 - Nilai Akuntabilitas Kinerja PD Badan Pengelola Perbatasan Negara Rata-Rata Minimum B 6,270,181,134 1,436,315,066 1,331,215,548 1,502,600,622 1,160,380,673 84.00 bulan 5,693,708,472 1400% 824.08 149.00 bulan 8,276,159,016 80.00 216 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja 60 bulan 28,471,729 12 bulan - 12 bulan 4,951,605 3 bulan - 6 bulan - 9 bulan - 12 bulan 4,951,605 12 bulan - 100% - 0 bulan - 0.00 - BPPD Manado 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan 60 bulan 28,471,729 12 bulan - 12 bulan 4,951,605 3 bulan - 6 bulan - 9 bulan - 12 bulan 4,951,605 12 bulan - 100% - 0 bulan - 0.00 - BPPD Manado - 0.00 - SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daera Penyerapan Anggaran (BPPD) 60 bulan 27,316,619,582 12 bulan - 12 bulan 4,583,764,421 3 bulan 1,061,251,141 6 bulan 1,281,182,190 9 bulan 1,000,050,461 12 bulan 795,595,716 12 bulan 4,138,079,508 400% 90.28 24 bulan 4,138,079,508 40.00 15.19 BPPD Manado 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya 60 bulan 27,237,060,932 12 bulan - 12 bulan 4,581,627,592 3 bulan 1,061,251,141 6 bulan 1,281,182,190 9 bulan 1,000,050,461 12 bulan 795,595,716 12 bulan 4,138,079,508 100% 90.32 24 bulan 4,138,079,508 40.00 15.19 BPPD Manado 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Presentase Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan 60 bulan 20,911,767 12 bulan - 12 bulan - 3 bulan - 6 bulan - 9 bulan - 12 bulan - 12 bulan - 100% - 24 bulan - 40.00 - BPPD Manado 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Presentase Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan 60 bulan 46,360,117 12 bulan - 12 bulan - 3 bulan - 6 bulan - 9 bulan - 12 bulan - 12 bulan - 100% - 24 bulan - 40.00 - BPPD Manado 1.2.4 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Presentase Penyampaian Laporan Analisis dan Prognosis Realisasi Anggaran 60 bulan 12,286,767 12 bulan - 12 bulan 2,136,829 3 bulan - 6 bulan - 9 bulan - 12 bulan - 12 bulan - 100% - 24 bulan - 40.00 - BPPD Manado 100% 90.28 40.00 15.19 SANGAT RENDAH TINGGI SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 60 bulan 253,000,000 12 bulan - 12 bulan 44,000,000 3 bulan - 6 bulan 41,271,358 9 bulan - 12 bulan - 12 bulan 41,271,358 100% 93.80 24 bulan 41,271,358 40.00 16.31 BPPD Manado 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah ASN dan THL yang menggunakan seragam sesuai ketentuan 60 bulan 253,000,000 12 bulan - 12 bulan 44,000,000 3 bulan - 6 bulan 41,271,358 9 bulan - 12 bulan - 12 bulan 41,271,358 100% 93.80 24 bulan 41,271,358 40.00 16.31 BPPD Manado 100% 93.80 40.00 16.31 SANGAT RENDAH SANGAT TINGGI SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase kehadiran dalam acara yang diundang 60 bulan 2,823,974,517 12 bulan - 12 bulan 423,584,127 3 bulan 95,684,296 6 bulan 8,762,000 9 bulan 156,628,496 12 bulan 159,337,070 12 bulan 420,411,862 200% 99.25 24 bulan 420,411,862 40.00 15.22 BPPD Manado 1.4.1 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan 60 bulan 112,608,000 12 bulan - 12 bulan 10,089,800 3 bulan 4,844,996 6 bulan - 9 bulan 2,950,000 12 bulan 12 bulan 7,794,996 100% 77.26 24 bulan 40.00 - BPPD Manado 1.4.2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 60 bulan 2,711,366,517 12 bulan - 12 bulan 413,494,327 3 bulan 90,839,300 6 bulan 8,762,000 9 bulan 153,678,496 12 bulan 159,337,070 12 bulan 412,616,866 100% 99.79 24 bulan 412,616,866 40.00 15.22 BPPD Manado 100% 88.52 20.00 7.61 SANGAT RENDAH TINGGI SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Realisasi Pengadaan 60 bulan 2,849,875,289 12 bulan - 12 bulan 495,629,887 3 bulan - 6 bulan - 9 bulan 103,730,000 12 bulan - 12 bulan 437,267,250 200% 88.22 24 bulan 437,267,250 40.00 32.13 BPPD Manado 1.5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah pengadaan peralatan penunjang kantor 60 bulan 599,265,006 12 bulan - 12 bulan 104,220,001 3 bulan - 6 bulan - 9 bulan 103,730,000 12 bulan - 12 bulan 103,730,000 100% 99.53 24 bulan 103,730,000 40.00 17.31 BPPD Manado 1.5.2 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan LainnyaPenyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah bangunan kantor yang terpelihara 60 bulan 2,250,610,283 12 bulan - 12 bulan 391,409,886 3 bulan - 6 bulan - 9 bulan 41,491,450 12 bulan 292,045,800 12 bulan 333,537,250 100% 85.21 24 bulan 333,537,250 40.00 14.82 BPPD Manado 100% 92.37 20.00 16.06 SANGAT RENDAH SANGAT TINGGI SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH Predikat Kerja Predikat Kerja Rata-Rata Capaian Kerja (%) Rata-Rata Capaian Kerja (%) Predikat Kerja Predikat Kerja Rata-Rata Capaian Kerja (%) Rata-Rata Capaian Kerja (%) Predikat Kerja Predikat Kerja Rata-Rata Capaian Kerja (%) Rata-Rata Capaian Kerja (%) Predikat Kerja Predikat Kerja Rata-Rata Capaian Kerja (%) Rata-Rata Capaian Kerja (%) Predikat Kerja Predikat Kerja K K K K Rata-Rata Capaian Kerja (%) Rata-Rata Capaian Kerja (%) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100% 16 17K K K K K 7 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) I II III IV 1 2 3 4 5 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi

(2021)Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2020) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi/Ket. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I, II dan III TAHUN 2021 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NO SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026(akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2020 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100% 16 177 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) I II III IV 1 2 3 4 5 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi
(2021)Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2020) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi/Ket.NO SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026(akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2020 1.6 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rata- rata Presentase Kinerja ASN (Nama SKPD) 60 bulan 3,811,690,565 12 bulan - 12 bulan 673,914,094 3 bulan 273,870,386 6 bulan - 9 bulan 233,824,433 12 bulan 182,565,157 12 bulan 624,870,894 300% 92.72 24 bulan 624,870,894 40.00 48.82 BPPD Manado 1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Presentase Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 60 bulan 662,400,000 12 bulan - 12 bulan 95,200,000 3 bulan 27,148,408 6 bulan - 9 bulan 60,366,009 12 bulan 24,696,735 12 bulan 85,062,744 100% 89.35 24 bulan 85,062,744 40.00 12.84 BPPD Manado 1.6.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Presentase pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor 60 bulan 478,783,565 12 bulan - 12 bulan 95,873,919 3 bulan 38,240,674 6 bulan - 9 bulan 59,052,899 12 bulan 32,927,110 12 bulan 91,980,009 100% 95.94 24 bulan 91,980,009 40.00 19.21 BPPD Manado 1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia 60 bulan 2,670,507,000 12 bulan - 12 bulan 482,840,175 3 bulan 208,481,304 6 bulan - 9 bulan 114,405,525 12 bulan 124,941,312 12 bulan 447,828,141 100% 92.75 24 bulan 447,828,141 40.00 16.77 BPPD Manado 100% 92.68 20.00 16.27 SANGAT RENDAH SANGAT TINGGI SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH 1.7 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase barang milik daerah di (Nama SKPD) dalam kondisi Baik 60 bulan 252,416,375 12 bulan - 12 bulan 44,337,000 3 bulan 5,509,243 6 bulan - 9 bulan 8,367,232 12 bulan 17,931,125 12 bulan 31,807,600 100% 71.74 24 bulan 31,807,600 40.00 12.60 BPPD Manado 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 60 bulan 252,416,375 12 bulan - 12 bulan 44,337,000 3 bulan 5,509,243 6 bulan - 9 bulan 8,367,232 12 bulan 17,931,125 12 bulan 31,807,600 100% 71.74 24 bulan 31,807,600 40.00 12.60 BPPD Manado 100% 71.74 20.00 12.60 Meningkatny a perencanaan SKPD SANGAT RENDAH SEDANG SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH 2 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN Persentase Dokumen Pengelolaan Perbatasan yang dapat dikoordinasikan, ditetapkan, diawasi dan dievaluasi Nilai Akuntabilitas Kinerja PD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov.Sulut Rata- 10,881,735,528 - Nilai Akuntabilitas Kinerja PD Badan Pengelola Perbatasan Negara Rata-Rata Minimum B 925,046,462 - 66,382,234 60,857,000 892,516,833 100% 96.48 181,824,175 40 89.53158079 2.1 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Fasilitasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama Jumlah Dokumen Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama Yang Dapat Dikoordinasikan dan Ditetapkan 10 Dokumen 1,136,963,824 0 Dokumen - 2 Dokumen 188,822,839 0 Dokumen - 1 Dokumen 66,382,234 0 Dokumen 60,857,000 0 Dokumen 54,584,941 2 Dokumen 181,824,175 100% 96.29 2 Dokumen 181,824,175 20.00 31.40 BPPD Manado 2.1.1 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Kebijakan Otda yang dapat dikoordinasikan, diintegrasikan dan disinkronisasikan 5 Dokumen 770,278,039 0 Dokumen - 1 Dokumen 130,861,398 0 Dokumen - 1 Dokumen 66,382,234 0 Dokumen 60,857,000 0 Dokumen - 1 Dokumen 127,239,234 100% 97.23 1 Dokumen 127,239,234 20.00 16.52 BPPD Manado 2.1.2 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Yang Disusun dan Ditetapkan 5 Dokumen 366,685,786 0 Dokumen - 1 Dokumen 57,961,441 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0 Dokumen 54,584,941 1 Dokumen 54,584,941 100% 94.17 1 Dokumen 54,584,941 20.00 14.89 BPPD Manado 100% 96.48 20 15.70 SANGAT RENDAH SANGAT TINGGI SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH 2.2 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasa Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan yang dapat dikoordinasikan dan ditetapkan 45 Dokumen 5,811,814,455 0 Dokumen - 4 Dokumen 107,587,107 0 Dokumen 25,724,500 4 Dokumen - 0 Dokumen 38,245,500 0 Dokumen 63,935,908 2 Dokumen 102,181,408 100% 94.98 2 Dokumen 102,181,408 4.44 13.54 BPPD Manado 2.2.1 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan Jumlah Dokumen Master plan Pembangunan Kawasan Perbatasaan Yang Dapat dikoordinasikan, diintegrasikan dan disinkronisasikan 25 Dokumen 2,181,959,590 0 Dokumen - 2 Dokumen - 0 Dokumen - 2 Dokumen - 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0% - 0 Dokumen - 0.00 - BPPD Manado 2.2.2 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Jumlah Dokumen Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Yang Dapat Dikoordinasikan, diintegrasikan dan disinkronisasikan (Dokumen Pengelolaan Infrastruktur Fisik, (Dokumen Ekonomi, Dokumen Kesra dan 10 Dokumen 754,854,865 0 Dokumen - 2 Dokumen 107,587,107 0 Dokumen 25,724,500 2 Dokumen - 0 Dokumen 38,245,500 0 Dokumen 63,935,908 2 Dokumen 102,181,408 100% 94.98 2 Dokumen 102,181,408 20.00 13.54 BPPD Manado 2.2.3 Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara Jumlah Dokumen Batas Wilayah Negara Yang Dapat Difasilitasi 10 Dokumen - 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0 Dokumen 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0% - 0 Dokumen - 0.00 - BPPD Manado ` 2.2.4 Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan 40 Dokumen 2,875,000,000 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0 Dokumen 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0% - 0 Dokumen - 0.00 - BPPD Manado 100% 94.98 2.22 13.54Rata-Rata Capaian Kerja (%) Rata-Rata Capaian Kerja (%) Predikat Kerja Predikat Kerja Rata-Rata Capaian Kerja (%) Rata-Rata Capaian Kerja (%) terkoordinasi , terfasilitasi dan tersedianya rekomendasi pengembang an dan pengelolaan infrastruktur Predikat Kerja Predikat Kerja Rata-Rata Capaian Kerja (%) Rata-Rata Capaian Kerja (%) Predikat Kerja Predikat Kerja Rata-Rata Capaian Kerja (%) Rata-Rata Capaian Kerja (%) 13 = 12/7 x 100% 14 = 6+12 15 = 14/5 x 100% 16 177 8 9 10 11 12 = (I, II, III, IV) I II III IV 1 2 3 4 5 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi
(2021)Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2020) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab Lokasi/Ket.NO SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026(akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2020 SANGAT RENDAH SANGAT TINGGI SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH 2.3 Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan yang dapat dimonitoring dan dievaluasi 40 Laporan 3,932,957,249 0 Laporan - 8 Laporan 628,636,516 0 Laporan - 0 Laporan - 0 Laporan - 0 Laporan 608,511,250 3 Laporan 608,511,250 57% 96.80 3 Laporan 608,511,250 7.50 44.59 BPPD Manado 2.3.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan yang dapat dikendalikan, diawasi serta dievaluasi 10 Laporan 790,377,974 0 Laporan - 2 Laporan 129,289,084 0 Laporan - 0 Laporan - 0 Laporan - 0 Laporan 126,824,750 1 Laporan 126,824,750 50% 98.09 1 Laporan 126,824,750 10.00 16.05 BPPD Manado 2.3.2 Pela pora n Pela ks a na a nPemba nguna n Ka wa s a n Perba tas a nJumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan yang dapat dilaporkan 5 Laporan 2,268,734,387 0 Laporan - 1 Laporan 382,394,408 0 Laporan 0 Laporan - 0 Laporan - 0 Laporan 377,751,700 1 Laporan 377,751,700 100% 98.79 1 Laporan 377,751,700 20.00 16.65 BPPD Manado 2.3.3 Penga wa s a n Pela ks a na a nPemba nguna n Ka wa s a n Perba tas a noleh Pemerintah Da era hKa bupa ten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dapat Dibahas dan Dievaluasi 25 Laporan 873,844,888 0 Laporan - 5 Laporan 116,953,024 0 Laporan 0 Laporan - 0 Laporan - 0 Laporan 103,934,800 1 Laporan 103,934,800 20% 88.87 1 Laporan 103,934,800 4.00 11.89 BPPD Manado 57% 95.25 2.50 44.59 SANGAT RENDAH SANGAT TINGGI SANGAT RENDAH 44.59 48,217,783,585 7,195,227,596 1,436,315,066 1,397,597,782 1,563,457,622 1,160,380,673 6,586,225,305 508.52 8,457,983,191 305.80 95% 90.68 20.52 17.54 SANGAT RENDAH TINGGI SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH : Menunggu Realisasi APBD Perubahan TA 2020 : 1. Karena dana TA 2020 sudah dilaksanakan refocusing Covid - 19 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 2. Sisa Anggaran Belanja Listrik tidak mencukupi untuk penggunaan sampai dengan bulan Desember 2020 : 1. Akan menyesuaikan dengan anggaran APBD Perubahan PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 9) 2. Telah dilakukan pergeseran anggaran dari kegiatan lainnya untuk mencukupi belanja Listrik sampai bulan Desember 2020 Predikat Kerja Predikat Kerja FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA Predikat Kerja Predikat Kerja Rata-Rata Capaian Kerja (%) Rata-Rata Capaian Kerja (%) Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp , 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah 31,369,915,830 31,369,915,830 28,333,658,429 28,333,658,429 28,333,658,429 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja 21,787,885 21,787,885 21,780,626 21,780,626 21,780,626 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan 3 Dok 3,299,249 3 Dok 3,299,249 3 Dok 3,296,626 3 Dok 3,296,626 100.0 % 99.92 % 3 Dok 3,296,626 100.00 % 99.92 % Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Capaian Kinerja 2 Dok 18,309,091 2 Dok 18,309,091 2 Dok 18,309,000 2 Dok 18,309,000 100.0 % 100.00 % 2 Dok 18,309,000 100.00 % 100.00 % Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengukuran Kinerja 3 Dok 179,545 3 Dok 179,545 3 Dok 175,000 3 Dok 175,000 100.0 % 97.47 % 3 Dok 175,000 100.00 % 97.47 % Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyerapan Anggaran (Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah) 4,850,727,865 4,850,727,865 4,112,692,493 4,112,692,493 4,112,692,493 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya 14 Bln 4,669,168,778 14 Bln 4,669,168,778 14 Bln 3,931,228,013 14 Bln 3,931,228,013 100.0 % 84.20 % 14 Bln 3,931,228,013 100.00 % 84.20 % Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tersedianya kebutuhan administrasi barang/jasa 12 Bln 17,164,400 12 Bln 17,164,400 12 Bln 17,161,000 12 Bln 17,161,000 100.0 % 99.98 % 12 Bln 17,161,000 100.00 % 99.98 % Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Presentase Penyampaian Laporan Keuangan Akhir Tahun 12 Bln 9,356,588 12 Bln 9,356,588 12 Bln 9,354,768 12 Bln 9,354,768 100.0 % 99.98 % 12 Bln 9,354,768 100.00 % 99.98 % Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD Presentase Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Bln 111,071,753 12 Bln 111,071,753 12 Bln 110,991,132 12 Bln 110,991,132 100.0 % 99.93 % 13 Bln 110,991,132 101.00 % 99.93 % Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Presentase Pelaksanaan Akuntansi 3 Dok 43,966,346 3 Dok 43,966,346 3 Dok 43,957,580 3 Dok 43,957,580 100.0 % 99.98 % 3 Dok 43,957,580 100.00 % 99.98 % Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase kehadiran dalam acara yang diundang 400,123,306 400,123,306 400,075,539 400,075,539 400,075,539 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bln 115,049,086 12 Bln 115,049,086 12 Bln 115,032,200 12 Bln 115,032,200 100.0 % 99.99 % 12 Bln 115,032,200 100.00 % 99.99 % Fasilitasi Kunjungan Tamu Presentase Kunjungan Tamu yang difasilitasi 12 Bln 32,700,000 12 Bln 32,700,000 12 Bln 32,675,000 12 Bln 32,675,000 100.0 % 99.92 % 12 Bln 32,675,000 100.00 % 99.92 % Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bln 103,901,818 12 Bln 103,901,818 12 Bln 103,900,908 12 Bln 103,900,908 100.0 % 100.00 % 12 Bln 103,900,908 100.00 % 100.00 % Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Presentase Terselenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bln 148,472,402 12 Bln 148,472,402 12 Bln 148,467,431 12 Bln 148,467,431 100.0 % 100.00 % 12 Bln 148,467,431 100.00 % 100.00 % Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rata- rata Presentase Kinerja ASN Badan Penghubung Daerah 2,844,646,278 2,844,646,278 2,795,521,713 2,795,521,713 2,795,521,713 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Presentase Penyediaan jasa surat menyurat 12 Bln 245,475 12 Bln 245,475 12 Bln 245,000 12 Bln 245,000 100.0 % 99.81 % 12 Bln 245,000 100.00 % 99.81 % Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Presentase Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bln 15,000,000 12 Bln 15,000,000 12 Bln 15,000,000 12 Bln 15,000,000 100.0 % 100.00 % 12 Bln 15,000,000 100.00 % 100.00 % Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Presentase Penyediaan Pelayanan Umum Kantor 12 Bln 2,106,400,803 12 Bln 2,106,400,803 12 Bln 2,057,355,705 12 Bln 2,057,355,705 100.0 % 97.67 % 12 Bln 2,057,355,705 100.00 % 97.67 % Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Presentase Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 Bln 723,000,000 12 Bln 723,000,000 12 Bln 722,921,008 12 Bln 722,921,008 100.0 % 99.99 % 12 Bln 722,921,008 100.00 % 99.99 % Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase barang milik daerah di dalam kondisi Baik 2,598,973,774 2,598,973,774 2,596,350,812 2,596,350,812 2,596,350,812 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Jumlah Kendaraan dinas Jabatan 12 Bln 394,180,000 12 Bln 394,180,000 12 Bln 394,029,945 12 Bln 394,029,945 100.0 % 99.96 % 12 Bln 394,029,945 100.00 % 99.96 % Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan dinas operasional dan lapangan 12 Bln 1,657,924,682 12 Bln 1,657,924,682 12 Bln 1,657,915,838 12 Bln 1,657,915,838 100.0 % 100.00 % 12 Bln 1,657,915,838 100.00 % 100.00 % Meningkat nya Kinerja Pelayanan Badan Penghubun g Daerah BADAN PENGUHUBUNG DAERAH Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkat nya akuntabili tas kinerja perangkat daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Kinerja Kinerja Kinerja 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16 17Kinerja Kinerja Kinerja Rp 7 11 12=8+9+10+11 Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA perangkat daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA PD Tahun 2021) 1 2 3 4 5 6 Kinerja Kinerja Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target RENSTRA Perangkat daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) KET . IV Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2020)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD s/d Tahun 2021 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggungj awab EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2021 BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA Sasaran Program/Kegiatan Rp Rp Rp Rp Rp Rp RpKinerja Kinerja Kinerja 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% 16 17Kinerja Kinerja Kinerja Rp 7 11 12=8+9+10+11 Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA perangkat daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA PD Tahun 2021) 1 2 3 4 5 6 Kinerja Kinerja Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target RENSTRA Perangkat daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) KET . IV Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Perangkat Daerah s.d RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2020)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA PD s/d Tahun 2021 (%) Unit Perang kat Daerah Penan ggungj awab Sasaran Program/Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya Jumlah bangunan kantor yang terpelihara 1 Ged ung 546,869,092 1 Gedung 546,869,092 1 Gedu ng 544,405,029 1 Ged ung 544,405,029 100.0 % 99.55 % 1 Ged ung 544,405,029 100.00 % 99.55 % Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Persenatase administrasi BMD 22,693,700 22,693,700 22,690,545 22,690,545 22,690,545 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Persentase Rekonsilisasi Laporan BMD 12 Bln 22,693,700 12 Bln 22,693,700 12 Bln 22,690,545 12 Bln 22,690,545 100.0 % 99.99 % 12 Bln 22,690,545 100.0 % 99.99 % Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Realisasi Pengadaan 20,523,413,022 20,523,413,022 18,277,772,611 18,277,772,611 18,277,772,611 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah pengadaan kendaraan dinas atau lapangan 16 Unit 520,000,000 16 Unit 520,000,000 0 0 Unit 0 0 % 0 % 0 Unit 0 0 % 0 % Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Pengadaan gedung kantor atau bangunan 6 Unit 19,998,413,021 6 Unit 19,998,413,021 18,273,144,121 6 Unit 18,273,144,121 100.0 % 91.37 % 6 Unit 18,273,144,121 100.00 % 91.37 % Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah pengadaan peralatan penunjang kantor 3 Unit 5,000,001 3 Unit 5,000,001 4,628,490 3 Unit 4,628,490 100.0 % 92.57 % 3 Unit 4,628,490 100.00 % 92.57 % Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 107,550,000 107,550,000 106,774,090 106,774,090 106,774,090 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah ASN dan THL yang menggunakan seragam sesuai ketentuan 1 Keg 35,200,000 1 Keg 35,200,000 1 Keg 35,046,090 1 Keg 35,046,090 100.0 % 99.56 % 1 Keg 35,046,090 100.0 % 99.56 % Pemulangan Pegawai yang Pensiun Pegawai Pensiun yang dipulangkan 5 Org 72,350,000 5 Org 72,350,000 5 Org 71,728,000 5 Org 71,728,000 100.0 % 99.14 % 5 Org 71,728,000 100.00 % 99.14 % 100.0 % 94.4 % 2 Persentasi peningkatan pelaksanaan pelayanan penghubung 306,801,091 306,801,091 305,802,878 305,802,878 305,802,878 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Meningkatnya pelaksanaan Pelayanan Penghubung 306,801,091 306,801,091 305,802,878 305,802,878 305,802,878 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat 12 Bln 37,829,932 12 Bln 37,829,932 12 Bln 37,816,238 12 Bln 37,816,238 100.0 % 99.96 % 12 Bln 37,816,238 100.00 % 99.96 % Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat Meningkatnya Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat 12 Bln 7,977,888 12 Bln 7,977,888 12 Bln 7,496,000 12 Bln 7,496,000 100.0 % 93.96 % 12 Bln 7,496,000 100.00 % 93.96 % Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestaruan Seni Budaya Meningkatnya Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestaruan Seni Budaya 12 Bln 87,288,305 12 Bln 87,288,305 12 Bln 86,865,500 12 Bln 86,865,500 100.0 % 99.52 % 12 Bln 86,865,500 100.00 % 99.52 % Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 12 Bln 173,704,966 12 Bln 173,704,966 12 Bln 173,625,140 12 Bln 173,625,140 100.0 % 99.95 % 12 Bln 173,625,140 100.00 % 99.95 % 100.0 % 98.3 % 34,336,556,534 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 2) Capaian Kinerja 100 %. Anggaran 96,4% PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : - Adanya Pembatasan pergerakan dikarenakan bencana biologis nasional yaitu Pandemi COVID-19 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM Rp. 31.654.023.220, Realisasi Rp.28.616.770.762; Peringkat Kinerja Sangat Tinggi Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100.0 % 96.4 % Rata-rata Capaian Kinerja Peringkat Kinerja Peringkat Kinerja PRORGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG Rata-rata Capaian Kinerja 16 17Rp. Kinerja Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. 1 Meningkatny a Pelayanan Administrasi perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya administrasi perkantoran 100% 12,896,079,812.00 65.96% 11,145,517,110.00 100% 3,643,102,281.00 8.51% 562,458,036.00 17.02% 1,163,365,939.00 8.51% 622,316,312.00 8.51% 1,236,762,066.00 42.55% 3,584,902,353.00 42.55% 98.40% 27% 14,730,419,463.00 27.13% 114% Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum/ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor/ Penyediaan Bahan Logistik Kantor/ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan/ Penyediaan Jasa Surat M enyurat/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Umum Perkantoran/ Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor/ Tersedianya bahan logistik Kantor/ Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan/ Tersedianya Layanan Surat M enyurat Kantor/ Tersedianya Layanan Komunikasi, Listrik dan Sumber daya Air/ Tersedianya Fasilitas Layanan Umum Kantor 60 Bulan 9,192,850,812.00 48 Bulan 7,376,013,981.00 12 Bulan 3,104,514,376.00 3 Bulan 538,064,742.00 3 Bulan 768,514,699.00 3 Bulan 613,436,846.00 3 Bulan 1,126,785,551.00 12 3,046,801,838.00 100.00% 98.14% 60 10,422,815,819.00 100% 113% Kegiatan SIPD Tahun 2021 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan 60 Bulan 1,342,000,000.00 48 Bulan 1,375,895,830.00 12 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 48 1,375,895,830.00 80% 103% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang / Jasa Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 60 Bulan 308,000,000.00 48 Bulan 187,199,664.00 12 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 48 187,199,664.00 80% 61% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 60 Kali 360,429,000.00 8 Kali 518,143,569.00 2 Kegiatan 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 8 518,143,569.00 13% 144% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 Penataan Kearsipan Terlaksananya Penataan Kearsipan yang Baik 5 Kegiatan 124,800,000.00 4 Kegiatan 134,956,702.00 1 Kegiatan 0.00 0 Kegiatan 0.00 0 Kegiatan 0.00 0 Kegiatan 0.00 0 Kegiatan 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 4 134,956,702.00 80% 108% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi/ Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 40 Kegiatan 1,568,000,000.00 32 Kegiatan 1,553,307,364.00 8 Kegiatan 538,587,905.00 1 Kegiatan 24,393,294.00 5 Kegiatan 394,851,240.00 1 Kegiatan 8,879,466.00 1 Kegiatan 109,976,515.00 8 538,100,515.00 100.00% 99.91% 40 2,091,407,879.00 100% 133% Kegiatan SIPD Tahun 2021 100.00% 99.03% 76% 110% (Sangat Baik) (Sangat Baik) (Tinggi) FALSE 2 Meningkatny a Sarana dan Prasarana Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya sarana prasarana aparatur 100% 10,534,222,687.00 73.53% 9,271,182,707.00 100% 2,095,009,248.00 ##### 217,659,731.00 16.13% 471,119,500.00 ##### 529,790,738.00 16.13% 868,040,821.00 58.06% 2,086,610,790.00 58.06% 99.60% 44% 11,357,793,497.00 44% 108% Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional/ Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 10 Unit 1,750,000,000.00 1 Unit 32,800,000.00 1 Unit 290,000,000.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 1 Unit 284,800,000.00 0 Unit 0.00 1 284,800,000.00 0.00% 0.00% 2 317,600,000.00 20% 18% Kegiatan SIPD Tahun 2021 Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Terciptanya Kenyamanan dalam Rumah Dinas 25 Paket 1,859,245,000.00 15 Paket 1,232,707,150.00 0 Paket 0.00 0 Paket 0.00 0 Paket 0.00 0 Paket 0.00 0 Paket 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 15 1,232,707,150.00 60% 66% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Gedung Kantor/ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terciptanya Kenyamanan dalam Gedung Kantor/ Jumlah peralatan /perlengkapan gedung kantor yang diadakan 25 Paket 1,859,245,000.00 20 Paket 2,210,447,271.00 5 Paket 351,080,993.00 0 Paket 0.00 1 Paket 44,955,000.00 1 Paket 36,450,000.00 3 Paket 267,316,568.00 5 348,721,568.00 100.00% 99.33% 25 2,559,168,839.00 100% 138% Kegiatan SIPD Tahun 2021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya rumah dinas jabatan 60 Bulan 199,660,687.00 36 Bulan 190,703,770.00 12 Unit 0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 36 190,703,770.00 60% 96% Refocusing Covid-19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpenuhinya Gedung Kantor yang Kondusif 60 Bulan 905,600,000.00 48 Bulan 1,061,414,842.00 12 Gedung 0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 48 1,061,414,842.00 80% 117% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Operasional/ Terlaksananya pemeliharaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 85 Unit 2,177,472,000.00 68 Unit 2,118,525,072.00 17 Unit 721,691,901.00 4 Unit 131,879,130.00 5 Unit 188,998,512.00 4 Unit 117,983,677.00 4 Unit 281,999,756.00 17 720,861,075.00 100.00% 99.88% 85 2,839,386,147.00 100% 130% Kegiatan SIPD Tahun 2021 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2021 INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NO Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Lokasi/ Ket.I II III IV Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017 s.d. 2020) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 1 2 3 4 5 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Unit Perangka t Daerah Penangg ung Jawab15= 14/5 x100% Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja 9 10 11 12=(I,II,III,IV) 13=12/7 x 100% 14=6+126 7 8 Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja 16 17Rp. Kinerja Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. NO Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Lokasi/ Ket.I II III IV Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017 s.d. 2020) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 1 2 3 4 5 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Unit Perangka t Daerah Penangg ung Jawab15= 14/5 x100% Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja 9 10 11 12=(I,II,III,IV) 13=12/7 x 100% 14=6+126 7 8 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Gedung Kantor/ Pemeliharaan Peralatan dan M esin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor/ Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan M esin Lainnya 60 Bulan 783,000,000.00 48 Bulan 964,453,066.00 12 Unit 437,800,000.00 3 Bulan 85,780,601.00 3 Bulan 137,414,625.00 3 Bulan 90,557,061.00 3 Bulan 124,040,005.00 12 437,792,292.00 100.00% 100.00% 60 1,402,245,358.00 100% 179% Kegiatan SIPD Tahun 2021 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor/ Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan 15 Paket 1,000,000,000.00 14 Paket 1,460,131,536.00 3 Gedung 294,436,354.00 0 Paket 0.00 1 Paket 99,751,363.00 0 Paket 0.00 0 Paket 194,684,492.00 1 294,435,855.00 33.33% 100.00% 15 1,754,567,391.00 100% 175% Kegiatan SIPD Tahun 2021 0 66.67% 79.84% 78% 115% 0 (Sedang) (Tinggi) (Tinggi) FALSE 3 Meningkatny a Disiplin Aparatur dalam Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya disiplin aparatur 97% 631,430,000.00 4 799,681,455.00 96% 151,360,000.00 0.00% 0.00 96.09% 150,981,600.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 96% 150,981,600.00 100.09% 99.75% 165% 950,663,055.00 170% 151% Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya/ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Aparatur Pemerintah yang Disiplin/ Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan 712 Stel 631,430,000.00 638 Stel 799,681,455.00 179 Orang 151,360,000.00 0 Stel 0.00 172 Stel 150,981,600.00 0 Stel 0.00 0 Stel 0.00 172 150,981,600.00 96.09% 99.75% 810 950,663,055.00 114% 151% Kegiatan SIPD Tahun 2021 96.09% 99.75% 114% 151% (Sangat Baik) (Sangat Baik) FALSE FALSE 4 Meningkatny a Profesionalis me dan Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya diklat SDM Aparatur Sipil Negara 100% 1,323,935,938.00 63% 659,281,931.00 100% 721,440,153.00 ##### 29,849,851.00 25.00% 73,582,900.00 ##### 85,409,281.00 35.00% 492,891,773.00 95% 681,733,805.00 95.00% 94.50% 53% 1,341,015,736.00 53% 101% Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan/ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah bimbingan teknis bagi PNS/ Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek 100 PNS 1,323,935,938.00 63 PNS 659,281,931.00 20 Kegiatan 721,440,153.00 2 Kegiatan 29,849,851.00 5 Kegiatan 73,582,900.00 5 Kegiatan 85,409,281.00 7 Kegiatan 492,891,773.00 19 681,733,805.00 95.00% 94.50% 82 1,341,015,736.00 82% 101% Kegiatan SIPD Tahun 2021 95.00% 94.50% 82% 101% (Sangat Baik) (Sangat Baik) (Tinggi) FALSE 5 Meningkatny a Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan laporan per tahun sesuai dengan peraturan perundangan 100% 236,420,000.00 77.65% 215,645,350.00 100% 82,561,140.00 ##### 10,908,464.00 4.76% 4,362,200.00 4.76% 4,351,500.00 4.76% 62,721,286.00 33.33% 82,343,450.00 33.33% 99.74% 37% 297,988,800.00 37% 126% Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja/ Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10 Dokumen 55,420,000.00 6 Dokumen 37,369,729.00 2 Laporan 2,123,000.00 2 Dokumen 2,015,464.00 0 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0.00 2 2,015,464.00 100.00% 94.93% 8 39,385,193.00 80% 71% Kegiatan SIPD Tahun 2021 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran 10 Dokumen 27,000,000.00 8 Dokumen 23,437,900.00 2 Laporan 0.00 0 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 8 23,437,900.00 80% 87% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersusunnya Laporan Tahunan SKPD/ Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Dokumen 49,000,000.00 4 Dokumen 35,878,174.00 1 Laporan 5,940,000.00 1 Dokumen 5,940,000.00 0 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0.00 1 5,940,000.00 100.00% 100.00% 5 41,818,174.00 100% 85% Kegiatan SIPD Tahun 2021 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Tersusunnya Laporan Bulanan SKPD 60 Dokumen 105,000,000.00 48 Dokumen 118,959,547.00 12 Laporan 0.00 0 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 48 118,959,547.00 80% 113% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 0 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0.00 4 Dokumen 74,498,140.00 1 Dokumen 2,953,000.00 1 Dokumen 4,362,200.00 1 Dokumen 4,351,500.00 1 Dokumen 62,721,286.00 4 74,387,986.00 100.00% 99.85% 4 74,387,986.00 0% 0% Kegiatan SIPD Tahun 2021 100.00% 98.26% 85% 89% (Sangat Baik) (Sangat Baik) (Tinggi) (Tinggi) 6 Meningkatny a Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur Program Perencanaan SKPD Terciptanya Sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan daerah dalam upaya mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar- besarnya 100% 102,153,281.00 41.03% 76,468,800.00 100% 16,009,579.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 ##### 14,188,140.00 0.00% 1,500,000.00 57% 15,688,140.00 57.14% 97.99% 33% 92,156,940.00 33% 90% Penyusunan Rencana Strategis Tersusunnya Dokumen Renstra 4 Dokumen 6,272,031.00 0 Dokumen 0.00 1 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 0 0.00 0% 0% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Dokumen Renja 25 Dokumen 39,381,250.00 8 Dokumen 33,991,777.00 2 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 8 33,991,777.00 32% 86% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Tersusunnya Dokumen RKA/ Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 10 Dokumen 56,500,000.00 8 Dokumen 42,477,023.00 2 Dokumen 5,908,706.00 0 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0.00 2 Dokumen 5,257,415.00 0 Dokumen 600,000.00 2 5,857,415.00 100.00% 99.13% 10 48,334,438.00 100% 86% Kegiatan SIPD Tahun 2021 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan 0 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0.00 2 Dokumen 10,100,873.00 0 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0.00 2 Dokumen 8,930,725.00 0 Dokumen 900,000.00 2 9,830,725.00 100.00% 97.33% 2 9,830,725.00 0% 0% Kegiatan SIPD Tahun 2021 50.00% 49.57% 33% 43% (Sangat Rendah) (Sangat Rendah) (Sangat Rendah) (Sangat Rendah) 7 Meningkatny a Maturitas Implementasi Sistem Program Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkatnya Level Maturitas SPIP Level 4 668,167,500.00 Level 3 324,735,220.00 Level 3 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 Level 3 0.00 Level 3 0.00% Level 3 324,735,220.00 Level 3 49% Sosialisasi SPIP Jumlah kegiatan Sosialisasi SPIP 10 Kegiatan 203,530,000.00 6 Kegiatan 91,286,520.00 2 Kegiatan 0.00 0 Kegiatan 0.00 0 Kegiatan 0.00 0 Kegiatan 0.00 0 Kegiatan 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 6 91,286,520.00 60% 45% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Diagnostic Assesment Jumlah SKPD yang telah dilaksanakan Diagnostic Assesment 40 SKPD 157,372,500.00 24 SKPD 89,455,300.00 8 SKPD 0.00 0 SKPD 0.00 0 SKPD 0.00 0 SKPD 0.00 0 SKPD 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 24 89,455,300.00 60% 57% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Asistensi Implementasi SPIP Jumlah SKPD yang telah diasistensi 40 SKPD 180,030,000.00 29 SKPD 79,796,400.00 8 SKPD 0.00 0 SKPD 0.00 0 SKPD 0.00 0 SKPD 0.00 0 SKPD 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 29 79,796,400.00 73% 44% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja ,--------------------- ------------- 16 17Rp. Kinerja Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. NO Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Lokasi/ Ket.I II III IV Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017 s.d. 2020) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 1 2 3 4 5 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Unit Perangka t Daerah Penangg ung Jawab15= 14/5 x100% Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja 9 10 11 12=(I,II,III,IV) 13=12/7 x 100% 14=6+126 7 8 Monitoring dan Evaluasi terhadap implementasi SPIP Jumlah Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPIP 40 SKPD 127,235,000.00 24 SKPD 64,197,000.00 8 SKPD 0.00 0 SKPD 0.00 0 SKPD 0.00 0 SKPD 0.00 0 SKPD 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 24 64,197,000.00 60% 50% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 0.00% 0.00% 63% 49% (Sangat Rendah) (Sangat Rendah) (Rendah) (Sangat Rendah) 8 Terwujudnya Peningkatan Pengawasan Kinerja Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Mempertahankan opini BPK WTP terhadap pengelolaan keuangan Opini WTP 17,486,476,065.00 Opini WTP 10,196,691,304.00 Opini WTP 138,366,407.00 ##### 125,225,000.00 1.36% 0.00 12,331,318.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 Opini WTP 137,556,318.00 Opini WTP 99.41% Opini WTP 10,196,691,304.00 Opini WTP 58% Review Laporan Keuangan SKPD Provinsi Wilayah I Jumlah Hasil Evaluasi LPPD pada Kabupaten / Kota Wilayah I 60 LHR 96,111,700.00 51 LHR 100,746,524.00 15 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 51 100,746,524.00 85% 105% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Review Laporan Keuangan SKPD Provinsi Wilayah II Jumlah Hasil Evaluasi LPPD pada Kabupaten / Kota Wilayah II 55 LHR 96,416,500.00 48 LHR 102,608,747.00 15 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 48 102,608,747.00 87% 106% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Review Laporan Keuangan SKPD Provinsi Wilayah III Jumlah Hasil Evaluasi LPPD pada Kabupaten / Kota Wilayah III 55 LHR 94,529,800.00 48 LHR 109,142,490.00 15 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 48 109,142,490.00 87% 115% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Review Laporan Keuangan SKPD Provinsi Wilayah IV Jumlah Hasil Evaluasi LPPD pada Kabupaten / Kota Wilayah IV 60 LHR 94,152,000.00 24 LHR 34,650,250.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 24 34,650,250.00 40% 37% kegiatan ini tidak lagi dilaksanakan Sejak 2019 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jumlah Hasil Review Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi 5 LHR 390,086,300.00 33 LHR 130,470,764.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 33 130,470,764.00 660% 33% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Review Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Provinsi Wilayah I Jumlah Hasil Review Laporan Kinerja SPKD Provinsi Wilayah I 120 LHR 183,726,500.00 87 LHR 110,966,377.00 15 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 87 110,966,377.00 73% 60% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Review Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Provinsi Wilayah II Jumlah Hasil Review Laporan Kinerja SPKD Provinsi Wilayah II 110 LHR 183,475,500.00 66 LHR 79,803,355.00 22 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 66 79,803,355.00 60% 43% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Review Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Provinsi Wilayah III Jumlah Hasil Review Laporan Kinerja SPKD Provinsi Wilayah III 110 LHR 182,898,300.00 66 LHR 74,809,155.00 15 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 66 74,809,155.00 60% 41% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Review Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Provinsi Wilayah IV Jumlah Hasil Review Laporan Kinerja SPKD Provinsi Wilayah IV 120 LHR 182,408,500.00 52 LHR 57,217,775.00 2 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 52 57,217,775.00 43% 31% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan SKPD Provinsi Wilayah I Jumlah Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan SKPD Provinsi Wilayah I 120 LHP 1,441,669,700.00 102 LHP 1,108,645,069.00 30 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 102 1,108,645,069.00 85% 77% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan SKPD Provinsi Wilayah II Jumlah Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan SKPD Provinsi Wilayah II 110 LHP 988,529,500.00 88 LHP 931,323,009.00 22 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 88 931,323,009.00 80% 94% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan SKPD Provinsi Wilayah III Jumlah Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan SKPD Provinsi Wilayah III 110 LHP 989,859,500.00 96 LHP 1,012,028,018.00 30 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 96 1,012,028,018.00 87% 102% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan SKPD Provinsi Wilayah IV Jumlah Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan SKPD Provinsi Wilayah IV 120 LHP 990,526,500.00 52 LHP 510,325,001.00 2 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 52 510,325,001.00 43% 52% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Pemeriksaan dengan tujuan tertentu wilayah I Jumlah Pemeriksaan dengan tujuan tertentu wilayah I 15 LHP 750,000,000.00 3 LHP 34,565,400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 3 34,565,400.00 20% 5% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Pemeriksaan dengan tujuan tertentu wilayah II Jumlah Pemeriksaan dengan tujuan tertentu wilayah II 15 LHP 750,000,000.00 4 LHP 69,431,900.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 4 69,431,900.00 27% 9% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Pemeriksaan dengan tujuan tertentu wilayah III Jumlah Pemeriksaan dengan tujuan tertentu wilayah III 15 LHP 750,000,000.00 4 LHP 54,267,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 4 54,267,500.00 27% 7% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Pemeriksaan dengan tujuan tertentu wilayah IV Jumlah Pemeriksaan dengan tujuan tertentu wilayah IV 15 LHP 750,000,000.00 4 LHP 103,761,650.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 4 103,761,650.00 27% 14% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Probity Audit SKPD Provinsi Wilayah I Jumlah Probity Audit pada SKPD Provinsi Wilayah I 25 LHP 225,365,000.00 14 LHP 91,727,163.00 1 Laporan 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 14 91,727,163.00 56% 41% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Probity Audit SKPD Provinsi Wilayah II Jumlah Probity Audit pada SKPD Provinsi Wilayah II 25 LHP 234,385,000.00 14 LHP 103,101,900.00 2 Laporan 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 14 103,101,900.00 56% 44% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Probity Audit SKPD Provinsi Wilayah III Jumlah Probity Audit pada SKPD Provinsi Wilayah III 25 LHP 236,500,000.00 14 LHP 86,783,000.00 1 Laporan 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 14 86,783,000.00 56% 37% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Probity Audit SKPD Provinsi Wilayah IV Jumlah Probity Audit pada SKPD Provinsi Wilayah IV 25 LHP 237,351,835.00 9 LHP 349,873,412.00 1 Laporan 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 9 349,873,412.00 36% 147% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 Review penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa Jumlah laporan hasil review penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa 20 LHR 349,005,000.00 14 LHR 235,510,494.00 4 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 14 235,510,494.00 70% 67% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Pemeriksaan Dana BOS Wilayah I Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Bos Wilayah I 100 LHP 288,472,000.00 56 LHP 158,702,900.00 3 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 56 158,702,900.00 56% 55% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Pemeriksaan Dana BOS Wilayah II Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Bos Wilayah II 110 LHP 288,720,000.00 62 LHP 170,720,052.00 4 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 62 170,720,052.00 56% 59% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Pemeriksaan Dana BOS Wilayah III Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Bos Wilayah III 120 LHP 287,174,250.00 64 LHP 184,682,005.00 3 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 64 184,682,005.00 53% 64% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Pemeriksaan Dana BOS Wilayah IV Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Bos Wilayah IV 120 LHP 286,652,900.00 35 LHP 115,365,053.00 1 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 35 115,365,053.00 29% 40% kegiatan ini tidak lagi dilaksanakan Sejak 2019 Pemeriksaan Hibah/Bansos Jumlah Laporan pemeriksaan hibah/bansos 25 LHP 735,995,000.00 18 LHP 315,400,006.00 9 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 18 315,400,006.00 72% 43% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja 16 17Rp. Kinerja Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. NO Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Lokasi/ Ket.I II III IV Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017 s.d. 2020) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 1 2 3 4 5 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Unit Perangka t Daerah Penangg ung Jawab15= 14/5 x100% Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja 9 10 11 12=(I,II,III,IV) 13=12/7 x 100% 14=6+126 7 8 Pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK Wilayah I Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK wilayah I 120 LHP 648,100,000.00 71 LHP 662,359,001.00 8 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 71 662,359,001.00 59% 102% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 Pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK Wilayah II Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK wilayah II 110 LHP 648,100,000.00 65 LHP 604,494,005.00 8 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 65 604,494,005.00 59% 93% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 Pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK Wilayah III Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK wilayah III 110 LHP 648,100,000.00 62 LHP 510,845,531.00 4 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 62 510,845,531.00 56% 79% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 Pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK Wilayah IV Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK wilayah IV 120 LHP 648,100,000.00 37 LHP 311,425,491.00 1 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 37 311,425,491.00 31% 48% kegiatan ini tidak lagi dilaksanakan Sejak 2019 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 75 LHP 2,504,542,780.00 39 LHP 1,523,608,007.00 12 Laporan 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 39 1,523,608,007.00 52% 61% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 Pemeriksaan Dana BOS Wilayah V Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Bos Wilayah V 2 LHP 72,170,000.00 1 LHP 35,396,600.00 1 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 1 35,396,600.00 50% 49% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 Pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK Wilayah V Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK wilayah V 2 LHP 233,352,000.00 1 LHP 111,933,700.00 1 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 1 111,933,700.00 50% 48% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Yang Telah Direviu Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 0 Laporan 0.00 0 Laporan 0.00 48 Laporan 138,366,407.00 42 Laporan 125,225,000.00 4 Laporan 12,331,318.00 0 Laporan 0.00 0 Laporan 0.00 46 137,556,318.00 95.83% 99.41% 46 137,556,318.00 0% 0% Kegiatan SIPD Tahun 2021 95.83% 99.41% 73% 59% (Sangat Baik) (Sangat Baik) (Sedang) (Rendah) 9 Meningkatny a Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi sulawesi utara dan 15 kab./kota Provinsi Kategori A, Kab./Kota rata-rata CC 2,686,655,051.00 Provinsi Kategori B, Kab./Kota rata-rata C 1,402,205,943.00 Provinsi Kategori BB, Kab./Kota rata-rata CC 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 Provins i Kategor i BB, Kab./Ko ta rata- 0.00 Provinsi Kategori B, Kab./Kot a rata- rata C 0.00% Provinsi Kategori B, Kab./Kota rata-rata C 1,402,205,943.00 Provinsi Kategori B, Kab./Kota rata-rata C 52% Evaluasi Implementasi SAKIP SKPD Provinsi Wilayah I Jumlah Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Provinsi Wilayah I 20 LHE 236,900,000.00 25 LHE 168,483,033.00 15 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 25 168,483,033.00 125% 71% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Evaluasi Implementasi SAKIP SKPD Provinsi Wilayah II Jumlah Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Provinsi Wilayah II 20 LHE 241,875,000.00 18 LHE 188,820,413.00 8 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 18 188,820,413.00 90% 78% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Evaluasi Implementasi SAKIP SKPD Provinsi Wilayah III Jumlah Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Provinsi Wilayah III 20 LHE 243,455,000.00 25 LHE 187,863,200.00 15 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 25 187,863,200.00 125% 77% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Evaluasi Implementasi SAKIP SKPD Provinsi Wilayah IV Jumlah Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Provinsi Wilayah IV 20 LHE 239,973,550.00 9 LHE 72,387,950.00 2 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 9 72,387,950.00 45% 30% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Review Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jumlah Hasil Review Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi 5 LHR 242,439,000.00 4 LHR 123,824,020.00 1 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 4 123,824,020.00 80% 51% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 Evaluasi Implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah I Jumlah Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten / Kota Wilayah I 5 LHE 310,715,000.00 4 LHE 164,973,400.00 1 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 4 164,973,400.00 80% 53% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 Evaluasi Implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah II Jumlah Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten / Kota Wilayah II 5 LHE 430,645,000.00 5 LHE 196,912,022.00 2 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 5 196,912,022.00 100% 46% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 Evaluasi Implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah III Jumlah Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten / Kota Wilayah III 5 LHE 315,695,000.00 7 LHE 181,069,455.00 3 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 7 181,069,455.00 140% 57% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 Evaluasi Implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah IV Jumlah Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten / Kota Wilayah IV 5 LHE 314,880,301.00 2 LHE 117,872,450.00 1 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 2 117,872,450.00 40% 37% kegiatan ini tidak lagi dilaksanakan Sejak 2019 Evaluasi Implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah V Jumlah Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten / Kota Wilayah V 2 LHE 110,077,200.00 0 LHE 0.00 1 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 0 0.00 0% 0% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 0.00% 0.00% 83% 50% (Sangat Rendah) (Sangat Rendah) (Tinggi) (Rendah) 10 Meningkatny a Akuntabilitas Penyelenggar aan Pemerintah Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Nilai LPPD dilingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan 15 kab./kota Provinsi nilai Tinggi. Kab./kota rata-rata Tinggi 13,870,667,884.00 Provinsi nilai Tinggi. Kab./kota rata-rata Tinggi 6,347,459,825.00 Provinsi nilai Tinggi. Kab./kota rata-rata Tinggi 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 Provins i nilai Tinggi. Kab./ko ta rata- rata 0.00 Provinsi nilai Tinggi. Kab./kot a rata- rata 0.00% Provinsi nilai Tinggi. Kab./kota rata-rata Tinggi 6,347,459,825.00 Provinsi nilai Tinggi. Kab./kota rata-rata Tinggi 46% Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja 16 17Rp. Kinerja Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. NO Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Lokasi/ Ket.I II III IV Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017 s.d. 2020) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 1 2 3 4 5 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Unit Perangka t Daerah Penangg ung Jawab15= 14/5 x100% Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja 9 10 11 12=(I,II,III,IV) 13=12/7 x 100% 14=6+126 7 8 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Wilayah I Jumlah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Wilayah I 20 LHE 487,350,000.00 14 LHE 335,607,236.00 5 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 14 335,607,236.00 70% 69% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Wilayah II Jumlah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Wilayah II 20 LHE 368,600,000.00 17 LHE 324,153,059.00 5 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 17 324,153,059.00 85% 88% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Wilayah III Jumlah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Wilayah III 20 LHE 369,950,000.00 15 LHE 290,617,423.00 3 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 15 290,617,423.00 75% 79% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Wilayah IV Jumlah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 15 LHE 369,950,000.00 11 LHE 189,889,426.00 3 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 LHE 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 11 189,889,426.00 73% 51% kegiatan ini tidak lagi dilaksanakan Sejak 2019 Review Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jumlah Laporan Review Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi 5 LHR 272,350,000.00 5 LHR 127,512,094.00 1 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 LHR 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 5 127,512,094.00 100% 47% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan SKPD Provinsi Wilayah I Jumlah Pengawasan Secara Berkala pada SKPD Provinsi Wilayah I 60 LHP 732,002,000.00 45 LHP 337,362,336.00 15 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 45 337,362,336.00 75% 46% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan SKPD Provinsi Wilayah II Jumlah Pengawasan Secara Berkala pada SKPD Provinsi Wilayah II 55 LHP 732,800,000.00 44 LHP 323,485,300.00 15 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 44 323,485,300.00 80% 44% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan SKPD Provinsi Wilayah III Jumlah Pengawasan Secara Berkala pada SKPD Provinsi Wilayah III 55 LHP 732,002,000.00 40 LHP 274,617,527.00 15 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 40 274,617,527.00 73% 38% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan SKPD Provinsi Wilayah IV Jumlah Pengawasan Secara Berkala pada SKPD Provinsi Wilayah IV 60 LHP 733,200,000.00 22 LHP 321,734,405.00 2 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 22 321,734,405.00 37% 44% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Wilayah I Jumlah Pengawasan Secara Berkala pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah I 20 LHP 843,812,000.00 11 LHP 494,537,275.00 5 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 11 494,537,275.00 55% 59% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Wilayah II Jumlah Pengawasan Secara Berkala pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah II 20 LHP 844,100,000.00 13 LHP 519,656,165.00 5 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 13 519,656,165.00 65% 62% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Wilayah III Jumlah Pengawasan Secara Berkala pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah III 20 LHP 843,812,000.00 13 LHP 488,167,025.00 3 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 13 488,167,025.00 65% 58% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Wilayah IV Jumlah Pengawasan Secara Berkala pada Pemerintah Kabupaten/Kota 15 LHP 843,812,000.00 8 LHP 296,786,575.00 3 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 8 296,786,575.00 53% 35% kegiatan ini tidak lagi dilaksanakan Sejak 2019 Review rencana kerja SKPD Provinsi Wilayah I Jumlah laporan hasil review rencana kerja SKPD Provinsi wilayah I 120 LHP 229,150,000.00 87 LHP 163,018,970.00 15 LHR 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 87 163,018,970.00 73% 71% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Review rencana kerja SKPD Provinsi Wilayah II Jumlah laporan hasil review rencana kerja SKPD Provinsi wilayah II 110 LHP 229,210,000.00 66 LHP 115,139,707.00 22 LHR 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 66 115,139,707.00 60% 50% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Review rencana kerja SKPD Provinsi Wilayah III Jumlah laporan hasil review rencana kerja SKPD Provinsi wilayah III 110 LHP 229,090,000.00 66 LHP 120,051,327.00 15 LHR 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 66 120,051,327.00 60% 52% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Review rencana kerja SKPD Provinsi Wilayah IV Jumlah laporan hasil review rencana kerja SKPD Provinsi wilayah IV 120 LHP 229,140,000.00 52 LHP 96,500,982.00 2 LHR 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 52 96,500,982.00 43% 42% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Review RKPD Jumlah Laporan hasil review RKPD 10 LHP 304,400,000.00 8 LHP 128,810,747.00 2 LHR 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 8 128,810,747.00 80% 42% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Review KUA/PPAS Jumlah Laporan hasil review KUA-PPAS 10 LHP 262,367,900.00 5 LHP 35,114,200.00 2 LHR 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 5 35,114,200.00 50% 13% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Wilayah I Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi dana desa wilayah I 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 0 0.00 0% 0% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Wilayah II Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi dana desa wilayah II 4 LHP 66,200,000.00 4 LHP 66,047,800.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 4 66,047,800.00 100% 100% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Wilayah III Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi dana desa wilayah III 4 LHP 66,000,000.00 4 LHP 65,874,400.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 4 65,874,400.00 100% 100% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Wilayah IV Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi dana desa wilayah IV 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 0 0.00 0% 0% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Pemeriksaan Pengalihan personil peralatan pembiayaan Wilayah I Jumlah laporan hasil pemeriksaan P3D wilayah I 16 LHP 600,000,000.00 4 LHP 137,460,376.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 4 137,460,376.00 25% 23% kegiatan ini tidak lagi dilaksanakan Sejak 2018 Pemeriksaan Pengalihan personil peralatan pembiayaan Wilayah II Jumlah laporan hasil pemeriksaan P3D wilayah II 16 LHP 600,000,000.00 4 LHP 138,925,924.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 4 138,925,924.00 25% 23% kegiatan ini tidak lagi dilaksanakan Sejak 2018 Pemeriksaan Pengalihan personil peralatan pembiayaan Wilayah III Jumlah laporan hasil pemeriksaan P3D wilayah III 16 LHP 600,000,000.00 4 LHP 149,600,736.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 4 149,600,736.00 25% 25% kegiatan ini tidak lagi dilaksanakan Sejak 2018 Pemeriksaan Pengalihan personil peralatan pembiayaan Wilayah IV Jumlah laporan hasil pemeriksaan P3D wilayah IV 12 LHP 600,000,000.00 3 LHP 147,093,390.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 3 147,093,390.00 25% 25% kegiatan ini tidak lagi dilaksanakan Sejak 2018 16 17Rp. Kinerja Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. NO Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Lokasi/ Ket.I II III IV Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017 s.d. 2020) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 1 2 3 4 5 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Unit Perangka t Daerah Penangg ung Jawab15= 14/5 x100% Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja 9 10 11 12=(I,II,III,IV) 13=12/7 x 100% 14=6+126 7 8 Pemeriksaan Dana Desa Wilayah I Jumlah laporan hasil pemeriksaan dana desa wilayah I 20 LHP 280,158,400.00 11 LHP 154,149,585.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 11 154,149,585.00 55% 55% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Pemeriksaan Dana Desa Wilayah II Jumlah laporan hasil pemeriksaan dana desa wilayah II 20 LHP 281,860,000.00 11 LHP 163,515,640.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 11 163,515,640.00 55% 58% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Pemeriksaan Dana Desa Wilayah III Jumlah laporan hasil pemeriksaan dana desa wilayah III 20 LHP 280,158,400.00 11 LHP 169,449,900.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 11 169,449,900.00 55% 60% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Pemeriksaan Dana Desa Wilayah IV Jumlah laporan hasil pemeriksaan dana desa wilayah IV 15 LHP 447,026,384.00 6 LHP 103,322,595.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 6 103,322,595.00 40% 23% kegiatan ini tidak lagi dilaksanakan Sejak 2019 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Wilayah V Jumlah laporan hasil pemeriksaan dana desa wilayah V 2 LHP 158,290,800.00 1 LHP 69,257,700.00 0 LHE 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 1 69,257,700.00 50% 44% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Wilayah V Jumlah laporan hasil pemeriksaan dana desa wilayah V 2 LHP 233,876,000.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 0 0.00 0% 0% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 0.00% 0.00% 55% 46% (Sangat Rendah) (Sangat Rendah) (Rendah) (Sangat Rendah) 11Tersusunnya Kebijakan Pengawasan Program Perencanaan Pengawasan Komprehensif Menghindari tumpang tindih pemeriksaan 5 PKPT 1,171,019,584.00 3 PKPT 1,002,393,072.00 1 PKPT 155,906,500.00 0.00% 0.00 10.00% 19,346,887.00 5.00% 3,327,443.00 55.00% 129,720,522.00 1 PKPT 152,394,852.00 3 PKPT 97.75% 3 PKPT 1,154,787,924.00 20% 99% Pengendalian pelaksanaan Pengawasan Jumlah rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengawasan 60 Dokumen 56,951,188.00 46 Dokumen 32,372,498.00 0 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 46 32,372,498.00 77% 57% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 Penyusunan Perencanaan Pengawasan/ Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Peta pengawasan dengan Inspektorat Kab./Kota dan Itjen Kemendagri/ Peta Pengawasan Dengan Pemerintah Kab/Kota 80 Dokumen 152,000,000.00 56 Dokumen 19,626,273.00 15 Dokumen 155,906,500.00 0 Dokumen 0.00 2 Dokumen 19,346,887.00 1 Dokumen 3,327,443.00 11 Dokumen 129,720,522.00 14 152,394,852.00 93.33% 97.75% 70 172,021,125.00 88% 113% Kegiatan SIPD Tahun 2021 Koordinasi Perencanaan Pengawasan Jumlah kegiatan koordinasi pengawasan di Pusat dan Daerah 20 Kegiatan 1,019,019,584.00 12 Kegiatan 950,394,301.00 4 Kegiatan 0.00 0 Kegiatan 0.00 0 Kegiatan 0.00 0 Kegiatan 0.00 0 Kegiatan 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 12 950,394,301.00 60% 93% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Program Kerja Pengawasan Tahunan 0 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0.00 1 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 0 0.00 0% 0% Kegiatan SIPD Tahun 2021 46.67% 48.87% 75% 88% (Sangat Rendah) (Sangat Rendah) (Sedang) (Tinggi) 12 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Melalui Penguatan Pengawasan Program Percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

1.Persentase tindak lanjut temuan
2.Persentase Penurunan Jumlah temuan BPK
1.65%
2.10% 2,050,182,688.00 67.14% 2,077,993,482.00 1. 60%
2.10% 572,292,722.00 7.14% 73,686,605.00 7.14% 139,682,134.00 ##### 137,937,275.00 14.29% 220,080,017.00 1. 60%
2.10% 571,386,031.00 1. 60%
2.10% 99.84% 1. 60%
2.10% 2,649,379,513.00 1. 92,30%
2.100% 129% Monitoring penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan/ M onitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah kegiatan monitoring penyelesaian tindak lanjut pengawasan/ Jumlah Laporan M onitoring Penyelesaian TLHP BPK RI dan APIP 20 Kegiatan 828,725,000.00 16 Kegiatan 1,362,064,149.00 4 Kegiatan 508,640,222.00 1 Laporan 73,686,605.00 1 Laporan 139,682,134.00 1 Laporan 115,212,800.00 1 Laporan 179,867,417.00 4 508,448,956.00 100.00% 99.96% 20 1,870,513,105.00 100% 226% Kegiatan SIPD Tahun 2021 Evaluasi Hasil Pengawasan Jumlah kegiatan evaluasi hasil pengawasan 20 Kegiatan 80,000,000.00 12 Kegiatan 53,091,352.00 4 Kegiatan 0.00 0 Kegiatan 0.00 0 Kegiatan 0.00 0 Kegiatan 0.00 0 Kegiatan 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 12 53,091,352.00 60% 66% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 Koordinasi Hasil Pengawasan Jumlah kegiatan koordinasi hasilpengawasan di Pusat dan Daerah 20 Kegiatan 807,400,000.00 16 Kegiatan 614,155,675.00 4 Kegiatan 0.00 0 Kegiatan 0.00 0 Kegiatan 0.00 0 Kegiatan 0.00 0 Kegiatan 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 16 614,155,675.00 80% 76% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi/ Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah sidang TP- TGR/ Jumlah Sidang M PTPGR 10 Kegiatan 334,057,688.00 3 Kegiatan 48,682,306.00 2 Kegiatan 63,652,500.00 0 Kegiatan 0.00 0 Kegiatan 0.00 1 Kegiatan 22,724,475.00 1 Kegiatan 40,212,600.00 2 62,937,075.00 100.00% 98.88% 5 111,619,381.00 50% 33% Kegiatan SIPD Tahun 2021 100.00% 66.28% 73% 100% (Sangat Baik) (Sedang) (Sedang) FALSE 13 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Melalui Penguatan Pengawasan Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Meningkatnya Level Kapabilitas APIP Level 3 4,955,300,128.00 Level 2 2,803,258,092.00 Level 3 64,988,598.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 14.55% 59,834,100.00 Level 3 59,834,100.00 Level 2 92.07% Level 2 2,863,092,192.00 Level 2 58% Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja 16 17Rp. Kinerja Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. NO Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Lokasi/ Ket.I II III IV Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017 s.d. 2020) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 1 2 3 4 5 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Unit Perangka t Daerah Penangg ung Jawab15= 14/5 x100% Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja 9 10 11 12=(I,II,III,IV) 13=12/7 x 100% 14=6+126 7 8 Sosialisasi Peraturan Pengawasan/ Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Sosialisasi Pengawasan/ Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi 15 Kegiatan 442,600,000.00 9 Kegiatan 172,588,323.00 9 Kegiatan 64,988,598.00 0 Kegiatan 0.00 0 Kegiatan 0.00 0 Kegiatan 0.00 8 Kegiatan 59,834,100.00 8 59,834,100.00 88.89% 92.07% 17 232,422,423.00 113% 53% Kegiatan SIPD Tahun 2021 Penyusunan Pedoman dan Standar Pengawasan Jumlah Pedoman dan Standar yang disusun 25 Dokumen 94,900,000.00 20 Dokumen 175,904,514.00 5 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0.00 0 Dokumen 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 20 175,904,514.00 80% 185% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD TahunPeningkatan Kompetensi Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Bertambahnya Aparatur Pengawasan yang Profesional 200 ASN 3,993,124,200.00 120 ASN 2,149,293,327.00 40 ASN 0.00 0 ASN 0.00 0 ASN 0.00 0 ASN 0.00 0 ASN 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 120 2,149,293,327.00 60% 54% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD TahunMonitoring dan Evaluasi Mandiri Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Jumlah APIP yang mengikuti Diklat dan Bimtek Pengawasan 5 Laporan 424,675,928.00 4 Laporan 305,471,928.00 1 Laporan 0.00 0 Laporan 0.00 0 Laporan 0.00 0 Laporan 0.00 0 Laporan 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 4 305,471,928.00 80% 72% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 88.89% 92.07% 83% 91% (Tinggi) (Sangat Baik) (Tinggi) (Sangat Baik) 14Terwujudnya Pemerintaha n yang Bersih Program Pencegahan dan Pemberatasan Korupsi
1.Persentase penyampaian LHKPN
2.Persentase penanganan pengaduan masyarakat
1.95%
2.90% 11,904,487,987.00 67.52% 3,796,350,289.00 1. 90%
2.90% 1,048,964,528.00 3.03% 62,300,000.00 27.27% 330,736,914.00 ##### 146,551,500.00 10.61% 502,113,217.00 1. 90%
2.90% 1,041,701,631.00 - 99.31% - 4,838,051,920.00 - 40.64% Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan 20 Kali 1,718,862,010.00 17 Kali 1,259,131,752.00 4 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 17 1,259,131,752.00 85% 73% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 Sosialisasi Anti Korupsi Terlaksananya Sosialisasi Anti Korupsi 500 Dokumen 215,700,000.00 262 Dokumen 31,278,050.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 262 31,278,050.00 52% 15% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Penanganan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Jumlah penanganan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil 5000 ASN 425,000,000.00 3528 ASN 423,122,540.00 0 ASN 0.00 0 ASN 0.00 0 ASN 0.00 0 ASN 0.00 0 ASN 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 3528 423,122,540.00 71% 100% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Jumlah Laporan Evaluasi Penilaian M andiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 5 Kali 285,000,000.00 4 Kali 198,980,068.00 47 LHE 21,799,750.00 0 LHE 0.00 10 LHE 5,750,000.00 33 LHE 14,250,000.00 4 LHE 1,760,500.00 47 21,760,500.00 100.00% 99.82% 51 220,740,568.00 1020% 77% Kegiatan SIPD Tahun 2021 Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi/ Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah SKPD Provinsi yang telah ditetapkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi/ Jumlah Laporan Evaluasi ZIW BK 5 Kali 93,897,000.00 3 Kali 74,856,400.00 2 Laporan 14,025,000.00 0 Laporan 0.00 2 Laporan 11,925,000.00 0 Laporan 0.00 0 Laporan 0.00 2 11,925,000.00 100.00% 85.03% 5 86,781,400.00 100% 92% Kegiatan SIPD Tahun 2021 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan pemerintah daerah wilayah I Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan pemerintah daerah wilayah I 25 LHP 1,250,000,000.00 2 LHP 8,925,000.00 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 2 8,925,000.00 8% 1% Kegiatan ini digabung sejak 2018 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan pemerintah daerah wilayah II Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan pemerintah daerah wilayah II 25 LHP 1,250,000,000.00 1 LHP 5,900,000.00 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 1 5,900,000.00 4% 0% Kegiatan ini digabung sejak 2018 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan pemerintah daerah wilayah III Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan pemerintah daerah wilayah III 25 LHP 1,250,000,000.00 1 LHP 3,500,000.00 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 1 3,500,000.00 4% 0% Kegiatan ini digabung sejak 2018 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan pemerintah daerah wilayah IV Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan pemerintah daerah wilayah IV 25 LHP 1,250,000,000.00 4 LHP 25,661,990.00 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 4 25,661,990.00 16% 2% Kegiatan ini digabung sejak 2018 Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah 100 LHP 994,138,990.00 55 LHP 483,167,802.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 55 483,167,802.00 55% 49% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun 2021 Sapu Bersih Pungutan Liar (SaBer PungLi)/ Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kegiatan SaBer Pungli/ Jumlah Kegiatan Pendampingan 25 Kali 2,591,889,987.00 10 Kali 1,200,468,087.00 10 Kegiatan 760,736,135.00 1 Kegiatan 47,300,000.00 5 Kegiatan 239,523,014.00 1 Kegiatan 51,911,500.00 3 Kegiatan 420,010,636.00 10 758,745,150.00 100.00% 99.74% 20 1,959,213,237.00 80% 76% Kegiatan SIPD Tahun 2021 Operasionalisasi TP4D Terevaluasinya aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi 1 Kegiatan 280,000,000.00 0 Kegiatan 0.00 0 Kegiatan 0.00 0 Kegiatan 0.00 0 Kegiatan 0.00 0 Kegiatan 0.00 0 Kegiatan 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 0 0.00 0% 0% kegiatan ini tidak lagi dilaksanakan Sejak 2019 Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja 16 17Rp. Kinerja Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp. NO Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Lokasi/ Ket.I II III IV Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017 s.d. 2020) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 1 2 3 4 5 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Unit Perangka t Daerah Penangg ung Jawab15= 14/5 x100% Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja 9 10 11 12=(I,II,III,IV) 13=12/7 x 100% 14=6+126 7 8 Audit Investigasi Persentase Peningkatan Terungkapnya Kecurangan 2 Kegiatan 300,000,000.00 1 Kegiatan 81,358,600.00 0 Kegiatan 0.00 0 Kegiatan 0.00 0 Kegiatan 0.00 0 Kegiatan 0.00 0 Kegiatan 0.00 0 0.00 0.00% 0.00% 1 81,358,600.00 50% 27% Nama Kegiatan sudah berubah di SIPD Tahun Koordinasi, M onitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
1.Jumlah Dokumen Pemenuhan M CP,
2.Jumlah Kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi,
3.Jumlah W ajib LHKPN yang melaporkan 0 Kegiatan 0.00 0 Kegiatan 0.00 3 Kegiatan 252,403,643.00 1 Kegiatan 15,000,000.00 1 Kegiatan 73,538,900.00 1 Kegiatan 80,390,000.00 0 Kegiatan 80,342,081.00 3 249,270,981.00 100.00% 98.76% 3 249,270,981.00 0% 0% Kegiatan SIPD Tahun 2021 100.00% 95.84% 119% 39% (Sangat Baik) (Sangat Baik) FALSE (Sangat Rendah) 15 M eningkatny a Akuntabilita s Kinerja Instansi Program Penyelenggaraan Pengawasan OPINI BPK WTP 0.00 Level 2 0.00 Level 3 4,499,873,143.00 1.16% 87,988,210.00 38.84% 1,710,645,112.00 ##### 1,240,816,766.00 16.52% 1,434,409,098.00 Level 3 4,473,859,186.00 Level 2 99.42% Level 2 4,473,859,186.00 Level 2 0% Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah - Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) - Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR) 0 Laporan 0.00 0 Laporan 0.00 101 Laporan 792,657,483.00 0 Laporan 0.00 25 Laporan 255,810,804.00 56 Laporan 403,757,836.00 16 Laporan 111,271,820.00 97 770,840,460.00 96.04% 97.25% 97 770,840,460.00 0% 0% Kegiatan SIPD Tahun 2021 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah - Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) - Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR) 0 Laporan 0.00 0 Laporan 0.00 170 Laporan 1,777,201,888.00 2 Laporan 17,178,410.00 103 Laporan 1,012,576,889.00 47 Laporan 468,720,179.00 18 Laporan 278,679,000.00 170 1,777,154,478.00 100.00% 100.00% 170 1,777,154,478.00 0% 0% Kegiatan SIPD Tahun 2021 Reviu Laporan Kinerja Laporan Reviu Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 0 Laporan 0.00 0 Laporan 0.00 1 Laporan 36,470,397.00 0 Laporan 0.00 1 Laporan 36,463,182.00 0 Laporan 0.00 0 Laporan 0.00 1 36,463,182.00 100.00% 99.98% 1 36,463,182.00 0% 0% Kegiatan SIPD Tahun 2021 Pengawasan Umum Dan Teknis Kabupaten/Kota - Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) - Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) 0 Laporan 0.00 0 Laporan 0.00 35 Laporan 0.00 0 Laporan 0.00 0 Laporan 0.00 0 Laporan 0.00 0 Laporan 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0 0.00 0% 0% Kegiatan SIPD Tahun 2021 Kerjasama Pengawasan Internal
1.Jumlah Kerjasama Implementasi SAKIP,
2.Jumlah Kerjasama Peningkatan Kapabilitas APIP,
3.Jumlah Kerjasama Pencegahan Korupsi 0 Kegiatan 0.00 0 Kegiatan 0.00 3 Kegiatan 1,008,324,683.00 0 Kegiatan 0.00 1 Kegiatan 300,539,237.00 1 Kegiatan 182,881,629.00 1 Kegiatan 524,651,878.00 3 1,008,072,744.00 100.00% 99.98% 3 1,008,072,744.00 0% 0% Kegiatan SIPD Tahun 2021 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 0 LHP 0.00 0 LHP 0.00 35 LHP 885,218,692.00 2 LHP 70,809,800.00 4 LHP 105,255,000.00 7 LHP 185,457,122.00 22 LHP 519,806,400.00 35 881,328,322.00 100.00% 99.56% 35 881,328,322.00 0% 0% Kegiatan SIPD Tahun 2021 82.67% 82.79% 0% 0% (Tinggi) (Tinggi) (Sangat Rendah) (Sangat Rendah) 13,189,874,299.00 1,170,075,897.00 4,076,154,504.00 2,784,688,955.00 5,008,072,900.00 13,038,992,256.00 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 15) 85.15% 98.86% 78% 81% PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 15) (Tinggi) (Sangat Baik) (Tinggi) (Tinggi) JUM LAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : 1. Ketersediaan dana Tepat waktu
2.Komunikasi dan Koordinasi yang baik antar perangkat daerah FAKTOR PENGHAM BAT KEBERHASILAN KINERJA : 1.Pandemi Covid-19 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIW ULAN BERIKUTNYA Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Peringkat Kinerja Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Kinerja Rp Kinerja Rp URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 1 Meningkatka n Kuantitas dan Kualitas Sarana/Prasa rana Badan Kesbangpol sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah ; NILAI LKIP SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POITIK DAERAH RATA-RATA MINIMUM B 721,200,000 5,098,555,913 3,207,098 - 3,150,000 - - 3,150,000 2.22 Nilai Akuntabilita s Kinerja PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rata- Rata Minimum B Nilai Akuntabilita s Kinerja PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rata- Rata Minimum B 1.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 60 bulan 11,100,000 24 bulan 13,120,000 12 bulan 3,207,098 3 bln - 6 bln 3,150,000 9 bln - 12 bln - 12 bulan 3,150,000 100.00% 0.98 24 Badan Kesbangpol Daerah Prov. Sulut Kegiatan- kegiatan inti dalam urusan 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5,914,027,740 3 bln 1,255,291,178 1,250,925,126 1,618,988,091 12 bulan 4,704,149,564 0.80 24 1.3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 60 bulan - 24 bulan 4,986,076,113 12 bulan 5,783,242,500 3 bln 1,241,407,221 6 bln 1,194,215,341 9 bln 1,576,362,263 12 bln 506,656,255 12 bulan 4,518,641,080 100.00% 0.78 24 1.4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 60 bulan - 24 bulan - 12 bulan 3,904,545 3 bln 1,450,000 6 bln 2,250,000 9 bln 200,000 12 bln 34,554,000 12 bulan 38,454,000 100.00% 9.85 24 1.5 Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 60 bulan - 24 bulan - 12 bulan 120,435,624 3 bln 10,383,957 6 bln 51,919,785 9 bln 41,535,828 12 bln 36,817,914 12 bulan 140,657,484 100.00% 1.17 24 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 60 bulan 4,850,000 24 bulan 13,085,000 12 bulan 3,399,838 3 bln 850,000 6 bln 2,540,000 9 bln - 12 bln - 12 bulan 3,390,000 100.00% 1.00 24 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 60 bulan 705,250,000 24 bulan 86,274,800 12 bulan 3,045,233 3 bln 1,200,000 6 bln - 9 bln 890,000 12 bln 917,000 12 bulan 3,007,000 100.00% 0.99 24 2.30 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 457,531,100 114,351,500 311,329,898 160,773,957 44,459,145 41,535,828 307,487,484 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 60 bulan 241,250,000 24 bulan 64,751,500 12 bulan 144,300,000 3 bln 141,790,000 6 bln - 9 bln - - 12 bulan 141,790,000 100.00% 0.98 24 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 60 bulan 69,856,100 24 bulan 49,600,000 12 bulan 142,337,975 3 bln 18,983,957 6 bln 44,459,145 9 bln 41,535,828 12 bln 60,718,554 12 bulan 165,697,484 100.00% 1.16 24 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 60 bulan 146,425,000 24 bulan - 12 bulan 24,691,923 3 bln - 6 bln - 9 bln - - 0 bulan - 0.00% 24 1.07 Adminstrasi Umum Perangkat Daerah 1,239,512,280 42,151,100 278,162,397 101,081,900 68,230,000 70,417,000 277,312,500 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 60 bulan - 24 bulan - 12 bulan 171,795,383 3 bln 48,500,000 6 bln 63,790,000 9 bln 33,800,000 12 bln 25,000,000 12 bulan 171,090,000 100.00% 1.00 24 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 bulan 1,239,512,280 24 bulan 42,151,100 12 bulan 106,367,014 3 bln 52,581,900 6 bln 4,440,000 9 bln 36,617,000 12 bln 12,583,600 12 bulan 106,222,500 100.00% 1.00 24 1.53 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4,364,257,624 1,660,835,939 790,345,861 55,722,479 410,400,184 192,216,901 794,513,572 2.96 Pengadaan Mebel 60 bulan 750,000,000 24 bulan 389,230,000 12 bulan 82,799,999 3 bln - 6 bln 66,159,500 9 bln - 12 bln 15,000,000 12 bulan 81,159,500 100.00% 0.98 24 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 60 bulan 405,463,800 24 bulan - 12 bulan 228,080,002 3 bln - 6 bln 186,120,000 9 bln - 12 bln 26,400,000 12 bulan 212,520,000 100.00% 0.93 24 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 60 bulan 3,208,793,824 24 bulan 1,271,605,939 12 bulan 479,465,860 3 bln 55,722,479 6 bln 158,120,684 9 bln 192,216,901 12 bln 94,774,008 12 bulan 500,834,072 100.00% 1.04 24 1.97 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7,531,468,859 488,982,491 647,622,960 57,189,700 409,878,293 102,241,750 666,997,343 1.26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12 Unit 6,127,583,400 24 bulan 266,561,350 12 bulan 376,860,000 3 bln 57,189,700 6 bln 185,564,950 9 bln 77,461,750 12 bln 40,297,600 12 bulan 360,514,000 100.00% 0.96 24 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 60 bulan 199,750,000 24 bulan 38,074,000 12 bulan 38,000,000 3 bln - 6 bln 25,555,000 9 bln 12,430,000 12 bln 30,000,000 12 bulan 67,985,000 100.00% 1.79 24 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5 paket 1,204,135,459 24 bulan 184,347,141 12 bulan 232,762,960 3 bln - 6 bln 198,758,343 9 bln 12,350,000 12 bln 27,390,000 12 bulan 238,498,343 100.00% 1.02 24 1.68 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan 8,013,350,410 657,242,100 480,372,361 123,058,911 150,370,276 82,081,648 376,278,749 0.79 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1100 orang 702,654,800 657,242,100 12 86,346,777 3 bln 49,696,773 6 bln - 9 bln 20,342,000 12 bln - 12 bulan 70,038,773 100.00% 0.81 24 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1400 orang 3,022,400,000 - 12 82,158,091 3 bln 3,461,319 6 bln 14,225,000 9 bln 44,433,053 12 bln 13,845,276 12 bulan 75,964,648 100.00% 0.92 24 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 500 orang 504,646,000 - 12 173,339,964 3 bln - 6 bln 122,300,000 9 bln - 12 bln - 12 bulan 122,300,000 100.00% 0.71 24 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1500 orang 3,783,649,610 - 12 88,302,003 3 bln 36,773,319 6 bln 13,845,276 9 bln 17,306,595 12 bln 6,922,638 12 bulan 74,847,828 100.00% 0.85 24 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan - - 12 50,225,526 3 bln 33,127,500 6 bln - 9 bln 12 bln - 12 bulan 33,127,500 100.00% 0.66 24 - 0.79 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA Persentase pelaksanaan program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan 3,794,949,585 419,802,600 2,200,722,609 135,576,566 124,267,776 1,270,206,190 1,953,618,327 0.90 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Jumlah kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan - fv Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 25 Kasus 528,834,945 339,326,600 12 105,719,197 3 bln 18,306,619 6 bln 40,021,776 9 bln 34,633,757 12 bln 6,922,638 12 bulan 99,884,790 100.00% 0.94 24 Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja 11 Rata-rata Capaian Kinerja (%) Nilai AkuntabilitasKine rja PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Rata-rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Rata- Rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Rata-Rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Rata- Rata Minimum B Nilai Akuntabilitas Kinerja PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rata- Rata Minimum B 13 = 12/7 x 100% 1 2 3 4 5 KinerjaKinerja Ket Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA 17 Kinerja 12 = (I, II, III, IV)6 7 8 9 10 Kinerja Kinerja 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100% 16 FORMULIR E.55 EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2021 No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020) Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi (2021) Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi (2021) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Thn 2021) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 20 Laporan 512,627,599 - 12 53,488,555 3 bln 3,461,319 6 bln 9,715,000 9 bln 27,729,233 12 bln 10,383,957 12 bulan 51,289,509 100.00% 0.96 24 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 3000 orang 1,872,737,400 - 12 165,735,333 3 bln 48,177,328 6 bln 64,500,000 9 bln - 12 bln - 12 bulan 112,677,328 100.00% 0.68 24 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 5 kegiatan 384,066,150 - 12 1,800,000,000 3 bln - 6 bln - 9 bln 1,207,843,200 12 bln 406,261,200 12 bulan 1,614,104,400 100.00% 0.90 24 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 20 Triw 496,683,491 80,476,000 12 75,779,524 3 bln 65,631,300 6 bln 10,031,000 9 bln - 12 bln - 12 bulan 75,662,300 100.00% 1.00 24 0.90 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 3,841,805,000 281,352,141 1,825,940,660 793,280,900 46,325,518 1,087,322,314 2,215,512,370 0.69 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 3200 orang 916,709,000 281,352,141 12 82,098,357 3 bln - 6 bln 13,809,518 9 bln 20,767,914 12 bulan 6,922,638 12 bulan 41,500,070 100.00% 0.51 24 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 475 orang 898,241,000 - 12 16,065,028 3 bln - 6 bln - 9 bln - 12 bulan - 12 bulan - 100.00% 0.00 24 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 4100 orang 2,026,855,000 - 12 1,652,779,430 3 bln 750,000,000 6 bln 3,500,000 9 bln 1,066,554,400 12 bulan 281,661,000 12 bulan 2,101,715,400 100.00% 1.27 24 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah - - 12 74,997,845 3 bln 43,280,900 6 bln 29,016,000 9 bln - 12 bulan - 12 bulan 72,296,900 100.00% 0.96 24 0.55 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase Ormas, LSM, FKUB yang mendapat pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya - 358,053,785 23,512,719 113,252,276 24,229,233 160,994,228 0.65 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - 6 bln - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah - - 12 20,004,024 3 bln - 6 bln 19,970,000 9 bln 12 bulan - 12 bulan 19,970,000 100.00% 1.00 24 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah - - 12 69,848,042 3 bln - 6 bln 15,800,000 9 bln - 12 bulan - 12 bulan 15,800,000 100.00% 0.23 24 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah - - 12 84,089,231 3 bln 20,051,400 6 bln 63,637,000 9 bln - 12 bulan - 12 bulan 83,688,400 100.00% 1.00 24 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah - - 12 109,162,978 3 bln 3,461,319 6 bln 13,845,276 9 bln 24,229,233 12 bulan - 12 bulan 41,535,828 100.00% 0.38 24 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah - - 12 74,949,510 3 bln - 6 bln - 9 bln - 12 bulan 0 bulan - 0.00% 24 0.52 Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase Kasus Trantibum yang terselesaikan (Jumlah Kasus Trantibum yang terdata / jumlah kasus yang terselesaikan X 100%) 7,825,263,515 964,694,800 5,123,457,131 641,100,140 2,965,366,337 93,265,457 5,346,123,254 0.86 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik Sosial 15 Kegiatan 570,539,800 701,292,200 12 50,382,010 3 bln - 6 bln 4,900,000 9 bln 17,900,000 12 bulan - 12 bulan 22,800,000 100.00% 0.45 24 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik Sosial 5 Kegiatan 5,635,270,065 - 12 50,385,911 3 bln - 6 bln 26,789,000 9 bln 23,551,000 12 bulan - 12 bulan 50,340,000 100.00% 1.00 24 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik Sosial 5 Kegiatan 333,536,000 - 12 120,106,008 3 bln 18,940,000 6 bln 20,588,000 9 bln - 12 bulan 10,613,000 12 bulan 50,141,000 100.00% 0.42 24 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik Sosial 5 Kegiatan 323,426,500 - 12 2,830,290,416 3 bln 3,443,440 6 bln 2,531,151,871 9 bln - 12 bulan 1,549,548,897 12 bulan 4,084,144,208 100.00% 1.44 24 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik Sosial 20 Triw 962,491,150 263,402,600 12 72,292,786 3 bln 66,952,400 6 bln 4,590,000 9 bln - 12 bulan 25,097,000 12 bulan 96,639,400 100.00% 1.34 24 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah - 2,000,000,000 3 bln 551,764,300 6 bln 377,347,466 9 bln 51,814,457 12 bulan 61,132,423 12 bulan 1,042,058,646 0.52 95.12% 93.71% - #REF! #REF! Sangat Rendah Rendah Sangat Rendah 9,727,968,584 17,933,242,500 3,346,588,450 4,338,849,805 2,963,516,321 - 16,806,137,391 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 6) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 6) FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA ::- FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : : Adanya pemotongan anggaran yang disebabkan oleh Covid-19 sehingga tidak semua Kegiatan bisa terlaksana sebagaimana yang diharapkan serta kurangnya SDM TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA : Perlu ada penambahan anggaran pada perubahan anggaran Tahun 2022 karena masih ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun ini anggarannya belum mencukupi dan perlu adanya penambahan personil dalam menunjang pelaksanaan kegiatan- kegiatan tersebut TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA : JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja I I I I I I I I I I I I I I RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 III-1 Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,46 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,04 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,16 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,83 persen. Perekonomian Indonesia diprakirakan akan terus membaik didukung kemajuan penanganan COVID-19 termasuk vaksinasi, pemulihan ekonomi global, serta stimulus dan penguatan kebijakan. Bersamaan dengan pengaruh positif ekonomi global, berbagai faktor domestik juga mendorong penguatan ekonomi nasional pada 2023. Ekonomi Indonesia diprakirakan terus membaik, didorong oleh prospek ekonomi global yang meningkat dan dampak kebijakan lanjutan untuk mendukung reformasi struktural. Pertumbuhan ekonomi global yang semakin baik pada 2023 sejalan tekanan COVID-19 yang berkurang dan dampak positif stimulus kebijakan di banyak negara akan menopang perbaikan ekspor Indonesia. Hal tersebut pada gilirannya akan meningkatkan aktivitas produksi dan investasi. Perbaikan iklim berusaha sebagai dampak implementasi UU Cipta Kerja juga akan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 III-2 mendukung perbaikan investasi domestik. Kinerja konsumsi swasta juga akan kembali pulih, ditopang oleh peningkatan pendapatan, terutama dari kinerja ekspor yang terus meningkat. Pemerintah dan otoritas terkait yang terus diperkuat, termasuk kebijakan reformasi struktural yang berlanjut, akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan meningkat pada di kisaran 5,3-5,9 persen pada 2023. Upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatan kesejahteraan masyarakat di tahun 2021 masih on track. Beberapa kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional telah dijalankan secara ekstra dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan roda perekonomian terus berjalan. Pelaksanaan program vaksinisasi yang sedang digalakan oleh pemerintah pusat maupun daerah, dalam rangka untuk meningkatkan herd immunity masyarakat terhadap COVID-19 sehingga upaya pemulihan ekonomi dapat segera pulih dan iklim usaha dapat segera bangkit kembali. Arah kebijakan ekonomi daerah Sulawesi Utara pada RKPD Tahun 2023 menjadi sangat strategis dan harus menjawab pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan walaupun daerah mengalami penurunan aktivitas ekonomi besar-besaran sampai akhir tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara terkontraksi signifikan. Perbaikan kinerja lapangan usaha maupun pengeluaran sejalan dengan proses pemulihan perekonomian global akan mendukung pemulihan pertumbuhan ekonomi Sulawesi utara. Satu prasyarat utama dalam mendukung pemulihan perekonomian adalah kesuksesan program vaksinasi dan disiplin protokol COVID-19. Dengan pengendalian pandemi yang lebih baik maka tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat diperkirakan akan meningkat dengan lebih cepat. Oleh karena itu langkah Kebijakan Pemerintah Daerah akan terfokus pada beberapa hal, diantaranya:
1.Pembukaan sektor-sektor produktif dan aman. Ditengah proses pengendalian COVID-19 yang semakin baik, sektor-sektor yang berisiko rendah seperti pertanian, pertambangan, industri pengolahan, pertambangan, jasa keuangan, infokom dan administrasi pemerintahan perlu terus didorong kinerjanya. Hal ini untuk mengkompensasi penurunan kinerja-kinerja sektor-sektor lainnya. Disisi lain, sektor- sektor yang memiliki forward dan backward linkage significant seperti transportasi, konstruksi, perdagangan, dan akomodasi makan minum perlu dijaga keberlangsungan usaha salah satunya dengan penerapan sertifikasi protokol kesehatan.
2.Percepatan stimulus fiskal yang tepat. Di tengah pandemi COVID-19 dimana kondisi pendapatan masyarakat dan tendensi swasta yang cenderung menahan diri, pemerintah dapat menjadi jalan keluar dengan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 III-3 percepatan realisasi stimulus fiskal baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.
3.Berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk peningkatan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha. Kredit perbankan yang berlokasi di Sulawesi Utara cenderung kontraktif pada tahun 2020. Hal tersebut tidak boleh kembali terjadi pada tahun 2023, oleh karena itu, aktivitas sosial masyarakat dan perputaran roda perekonomian perlu terus ditingkatkan agar permintaan kredit maupun pembiayaan meningkat dan menghasilkan multiplier effect.
4.Digitalisasi ekonomi dan keuangan, sehubungan dengan transisi ekonomi khususnya UMKM. Pandemi COVID-19 berdampak kepada setiap kalangan usaha termasuk UMKM. Berbeda dengan krisis keuangan, pandemi COVID-19 menyebabkan aktivitas masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Oleh karena itu, adaptasi terhadap teknologi dan pemanfaatan digital ekonomi dapat menjadi solusi untuk mendorong kinerja usaha termasuk UMKM. Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional, maka pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2023 dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Sulawesi Utara secara holistik di bawah tema yaitu “Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Berkualitas Serta Berwawasan Lingkungan”, dengan prioritas pembangunan meliputi:
1.Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
2.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3.Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah;
4.Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas;
5.Pembangunan Kepariwisataan;
6.Penanggulangan Bencana dan Mitigasi Perubahan Iklim;
7.Peningkatan Kualitas Tata Pemerintahan; dan
8.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pandemi COVID-19 berdampak langsung pada semua agen-agen ekonomi baik konsumen, produsen, pemerintah, lembaga keuangan dan negara lain. Setiap perekonomian harus mempersiapkan diri dengan berbagai tindakan pemulihan di saat era “new normal” dengan “new equilibrium”. Arah kebijakan perencanaan provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 harus menunjang upaya pemerintah nasional dalam mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan penguatan ketahanan kesehatan untuk menopang keberlanjutan kehidupan masyarakat. RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 III-4 3.1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya

a.Pertumbuhan Ekonomi Secara keseluruhan tahun 2021, Perekonomian Sulut menunjukkan indikasi pemulihan dengan tumbuh positif 4,16 persen setelah terkontraksi sebesar -0,99 persen pada tahun 2020. Angka pertumbuhan tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan perekonomian nasional yang tumbuh 3,69 persen. Dua Lapangan Usaha (LU) Sulut yang menunjukkan penguatan pada triwulan IV 2021 adalah LU Perdagangan dan LU Transportasi. Hal ini sejalan dengan pelonggaran aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan momentum naiknya permintaan pada periode Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru. Adapun LU Pertanian, LU Industri, dan LU Konstruksi tercatat tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara tahunan, peningkatan aktivitas sosial ekonomi dan mobilitas masyarakat dan pemulihan perekonomian global khususnya negara mitra dagang utama, telah mendorong kinerja yang relatif signifikan pada LU Perdagangan, LU Industri, LU Konstruksi, dan LU Transportasi. Dari sisi Pengeluaran, perbaikan perekonomian Sulut terutama didorong oleh Konsumsi Rumah Tangga, Ekspor-Impor, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/Investasi. Namun kontraksi pada Konsumsi Pemerintah pada triwulan IV 2021 menjadi faktor penahan kinerja perekonomian yang lebih tinggi. Secara tahunan, kinerja perekonomian Sulut tahun 2021 didukung oleh menguatnya pertumbuhan Investasi, Konsumsi Rumah Tangga, dan Ekspor, sementara pertumbuhan eksport masih cukup tinggi dan Konsumsi Pemerintah yang masih kontraktif. Perekonomian Sulut pada triwulan IV 2021 tercatat tumbuh 3,38 persen, atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,15 persen. Pelonggaran aktivitas sosial ekonomi masyarakat menyusul penurunan kasus aktif COVID-19 dan meningkatnya permintaan menjelang perayaan HBKN Natal dan Tahun Baru menjadi faktor utama yang mendorong perbaikan perekonomian Sulut pada triwulan IV 2021. Hal tersebut sejalan dengan perekonomian nasional yang juga tumbuh menguat 5,02 persen. Sektor Perdagangan dan LU Transportasi menjadi pendorong utama perekonomian Sulut pada triwulan IV 2021. Menyambut perayaan HBKN Natal dan Tahun Baru, aktivitas masyarakat cenderung meningkat yang didukung oleh penurunan kasus aktif COVID-19 dan menguatnya program vaksinasi. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk melonggarkan PPKM dan syarat penerbangan. Pembelajaran tatap muka pun berangsur-angsur mulai diterapkan kembali. RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 III-5 Dari sisi Pengeluaran, perbaikan perekonomian Sulut terutama didorong oleh kinerja positif Konsumsi Rumah Tangga, Ekspor-Impor, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/Investasi. Menguatnya pertumbuhan komponen Konsumsi Rumah Tangga sejalan dengan pelonggaran aktivitas sosial ekonomi dan masyarakat dibandingkan triwulan III 2021 dan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Hal ini mendorong peningkatan pada aktivitas pertemuan tatap muka di sekolah serta penambahan jam operasional pusat perbelanjaan dan penyediaan makan minum. Sementara itu, membaiknya perekonomian mitra dagang Sulut turut mendorong permintaan Ekspor LN Sulut. Namun Impor Sulut juga meningkat signifikan sejalan dengan peningkatan impor bahan bakar mineral. Sementara itu, kontraksi yang terjadi pada komponen Konsumsi Pemerintah menjadi faktor penahan kinerja perekonomian Sulut di triwulan IV 2021 sejalan dengan menurunnya realisasi belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, dan belanja modal dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan Investasi juga tercermin dari penurunan realisasi pengadaan semen, sejalan dengan penurunan realisasi belanja modal pemerintah dan penurunan impor barang modal. Secara tahunan perekonomian Sulut tumbuh 4,16 persen, menguat dibandingkan tahun 2020 yang kontraksi -0,99 persen. Meski secara tahunan tumbuh positif dan menguat, namun perbaikan kinerja perekonomian tersebut masih belum optimal dengan adanya pembatasan aktivitas sosial ekonomi masyarakat khususnya pada triwulan III 2021. Kondisi epidemiologi Sulut yang memburuk seiring dengan kenaikan kasus aktif COVID-19 pada Juli dan Agustus 2021 menyebabkan pembatasan aktivitas dan terjadi hampir di sepanjang triwulan III 2021.
b.Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Perekonomian Sulut tahun 2021 masih didominasi 5 (lima) Lapangan Usaha (LU) utama dengan kontribusi sekitar 65,44 persen terhadap PDRB Sulut. LU Pertanian masih menjadi sektor dengan pangsa terbesar dalam perekonomian Sulut, diikuti oleh LU Perdagangan, LU Konstruksi, LU Pengolahan, dan LU Transportasi. Untuk triwulan IV 2021 dua LU utama Sulut yang mengalami penguatan dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu LU Perdagangan dan LU Transportasi sejalan dengan pelonggaran aktivitas masyarakat. Sementara itu, LU Industri, LU Konstruksi, dan LU Pertanian mengalami perlambatan pada triwulan laporan. Secara tahunan, peningkatan aktivitas sosial ekonomi dan mobilitas masyarakat, kenaikan investasi, serta proses perbaikan perekonomian dunia mendorong perbaikan kinerja yang relatif signifikan pada 4 (empat) Lapangan Usaha (LU) RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 III-6 utama, yaitu LU Perdagangan, LU Pengolahan, LU Konstruksi, dan LU transportasi. Sementara itu, kinerja LU Pertanian masih stabil dengan kecenderungan melambat pada tahun 2021. Kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Pertanian) Sulut tercatat tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya maupun secara tahunan. LU Pertanianmerupakan sektor terbesar di Sulut dengan pangsa tahunan sekitar 21,08 persen dari total volume perekonomian Sulut yang sebesar Rp 142,60 triliun (ADHB, 2021). Selain itu berdasarkan data ketenagakerjaan Agustus 2021, tenaga kerja di Sulut yang bekerja pada LU Pertanian mencapai 25,08 pesen, tertinggi dibandingkan LU lainnya. Besarnya pangsa LU Pertanian pada struktur ekonomi dan tenaga kerja Sulut menunjukkan signifikansi LU tersebut pada perkembangan perekonomian Sulut. Kinerja Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran Serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Perdagangan) melanjutkan penguatan pada triwulan IV 2021 dan secara keseluruhan tahun 2021 tumbuh menguat. LU Perdagangan tumbuh sebesar 7,51 persen pada triwulan laporan, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,06 persen. Secara keseluruhan tahun 2021, LU Perdagangan mengalami penguatan dengan tumbuh 3,44 persen setelah terkontraksi pada tahun 2020 sebesar -1,65 persen. Berlanjutnya perbaikan kinerja LU Perdagangan didorong oleh kenaikan penjualan sejalan dengan tingkat aktivitas masyarakat yang mengalami pemulihan pasca relaksasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tengah momentum permintaan tinggi pada periode HBKN Natal dan Tahun Baru. Dari sisi sub LU Perdagangan Besar dan Eceran, membaiknya kinerja LU Perdagangan didorong oleh tingkat aktivitas grosir dan oerdagangan yang menguat. Relaksasi kebijakan PPKM pada sepanjang triwulan IV 2021 sejalan dengan penyebaran COVID-19 yang semakin terkendali setelah sempat mengalami kenaikan sepanjang triwulan III
1. 2021.Hal ini mendorong aktivitas masyarakat mengalami peningkatan pada triwulan laporan yang ditransmisikan pada peningkatan volume penjualan ritel khususnya di Kota Manado sebagai pusat perekonomian terbesar di Sulut. Lapangan Usaha Konstruksi pada triwulan IV 2021 tumbuh melambat, namun secara keseluruhan tahun mengalami penguatan dan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dengan kontribusi sebesar 0,91 persen. LU Konstruksi pada triwulan IV 2021 tumbuh 0,02 persen, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,78 persen. Namun demikian, secara keseluruhan LU Konstruksi tercatat menguat dengan tumbuh sebesar 6,97 persen setelah RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 III-7 terkontraksi cukup dalam pada tahun 2020 sebesar -4,13 persen. Secara tahunan, kenaikan kinerja LU Konstruksi merupakan transmisi dari pembangunan di Sulut, baik yang bersumber dari belanja modal pemerintah maupun investasi swasta pada tahun 2021. Dari sisi pemerintah, realisasi belanja modal yang bersumber dari APBN tercatat sebesar Rp 3.220 miliar sepanjang tahun 2021 atau tumbuh 78,01 persen dibanding tingkat realisasi di tahun sebelumnya. Percepatan pembangunan proyek-proyek strategis nasional seperti penyelesaian jalan tol Manado-Bitung Seksi 2B, percepatan pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan dan Lolak serta pembangunan infrastruktur pendukung KEK Likupang menjadi proyek-proyek yang mendukung perbaikan kinerja LU Konstruksi. Dari sisi swasta, penyelesaian Terminal Internasional Bandara Sam Ratulangi menjadi faktor pendorong perbaikan kinerja LU Konstruksi. Relaksasi kebijakan PPKM pada sepanjang triwulan IV 2021 serta pembatalan PPKM Nataru mendorong kinerja LU Transportasi tumbuh menguat pada triwulan laporan. LU Transportasi pada triwulan IV 2021 tumbuh menguat 4,34 persen dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi -5,59 persen. Adapun, berdasarkan capaian tersebut secara keseluruhan tahun LU Transportasi mencatatkan pertumbuhan 1,79 persen setelah mengalami kontraksi yang cukup dalam pada tahun 2020 sebesar -13,78 persen. Peningkatan kinerja LU Transportasi terdapat pada setiap Sub Lapangan Usaha baik Sub Lapangan Usaha Udara, Darat, maupun Laut. Secara tahunan, penguatan kinerja LU Transportasi terutama ditopang oleh menguatnya pertumbuhan Sub LU Angkutan Udara yang tumbuh 9,56 persen setelah mengalami kontraksi yang cukup dalam pada tahun 2020 sebesar -33,18 persen. Sejalan dengan kinerja Transportasi Udara, Kinerja Transportasi Laut juga terpantau mengalami mengalami kenaikan pada tahun 2021. Secara tahunan, Sub LU Angkutan Laut tumbuh 3,18 persen menguat dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi -4,59 persen. Hal ini tercermin dari pertumbuhan penumpang laut sebesar 18,30 persen pada tahun 2021 menguat dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi sebesar 43,22 persen. Kenaikan aktivitas masyarakat secara tahunan juga tercermin dari tumbuhnya Sub LU Angkutan Darat yang pada tahun 2021 tetap tumbuh sebesar 1,86 persen setelah mengalami kontraksi yang cukup dalam pada tahun 2020 sebesar - 13,42 persen. Kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan IV 2021 tercatat tumbuh 5,64 persen, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 11,74 persen. Untuk keseluruhan tahun kinerja LU Pengolahan tetap tumbuh kuat sebesar 8,92 persen dibandingkan tahun RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 III-8 2020 yang tumbuh 4,41 persen. Penguatan kinerja LU Pengolahan pada tahun 2021 ditopang oleh Sub LU Industri Makanan dan Minuman serta Industri Barang Galian Bukan Logam yang masing-masing tumbuh sebesar 9,50 persen serta 11,36 persen menguat dibandingkan tahun 2020 yang tumbuh masing-masing sebesar 5,27 persen dan 6,25 persen. Secara keseluruhan, Sub LU Industri Makanan dan Minuman di Sulut merupakan industri dengan pangsa terbesar mencapai 83,50 perseb dari total PDRB LU Pengolahan (ADHB 2021). Sehingga kinerja sub industri ini menjadi sumber pertumbuhan LU Pengolahan Sulut. Berlanjutnya penguatan kinerja LU Pengolahan tidak lepas dari dampak kenaikan harga komoditas dan proses perbaikan perekonomian global. Hal ini terkonfirmasi dari kenaikan Ekspor LN yang cukup signifikan kepada negara tujuan Amerika Serikat, Malaysia, Belanda dan Jepang.
c.Struktur PDRB Menurut Pengeluaran Dari sisi Pengeluaran, kinerja perekonomian Sulut pada tahun 2021 didukung oleh menguatnya pertumbuhan Investasi, Konsumsi Rumah Tangga, dan Ekspor. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tumbuh menguat sejalan dengan kenaikan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Meski sempat tertahan akibat penyebaran varian delta di triwulan III 2021, tingkat aktivitas dan proses pemulihan ekonomi yang terus berjalan mendorong keyakinan masyarakat yang kemudian ditransmisikan pada Konsumsi Rumah Tangga. Kemudian, Investasi pemerintah maupun swasta menjadi sumber pertumbuhan tertinggi ekonomi Sulut pada tahun 2021. Investasi pemerintah melalui penyelesaian jalan tol Manado-Bitung seksi 2B, pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan dan Lolak serta pembangunan infrastruktur pendukung KEK Likupang menjadi proyek- proyek yang mendukung perbaikan investasi. Dari sisi swasta, penyelesaian Terminal Internasional Bandara Sam Ratulangi menjadi faktor pendorong perbaikan kinerja LU Konstruksi. Adapun, kenaikan Ekspor didukung oleh kenaikan Ekspor LN maupun Ekspor Antar Daerah/Domestik. Kenaikan Ekspor LN didukung oleh menguatnya Ekspor LN minyak nabati maupun non minyak nabati. Namun kenaikan Ekspor yang lebih rendah dibandingkan penguatan Impor, menyebabkan Net Ekspor menurun dibandingkan tahun 2020. Impor LN non migas Sulut pada tahun 2021 didominasi oleh impor intermediasi dan barang modal yang penting untuk mendorong ekonomi. Sementara itu, Impor Antar Daerah tumbuh signifikan pada tahun 2021. Kenaikan Impor Antar Daerah sejalan dengan kenaikan Konsumsi Rumah Tangga yang relatif masih membutuhkan komoditas-komoditas yang tidak diproduksi di Sulut. Sementara itu, kontraksi pada Konsumsi RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 III-9 Pemerintah sejalan dengan penurunan realisasi belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga pada APBD. Dari sisi pemerintah, kinerja Konsumsi Pemerintah masih mengalami kontraksi dengan tumbuh sebesar -3,37 persen meskipun tidak sedalam kontraksi triwulan sebelumnya sebesar -6,49 persen. Realisasi belanja non modal pemerintah yang bersumber dari APBD provinsi maupun APBN hingga triwulan IV tercatat sebesar Rp 9,46 triliun, relatif meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp 9,01 triliun. Rasio realisasi belanja non modal pemerintah terhadap total belanja APBD Provinsi dan APBN tercatat sebesar 95,08 persen lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 89,49 persen. Secara tahunan, Konsumsi Pemerintah masih berada dalam periode kontraktif pada tahun 2021. Konsumsi Pemerintah terkontraksi sebesar -2,51 persen tidak jauh berbeda dibandingkan kontraksi komponen tersebut pada tahun 2020 yang sebesar -2,57 persen. Realisasi belanja modal pemerintah baik yang bersumber dari APBD dan APBN hingga triwulan IV 2021 tercatat Rp4,25 triliun meningkat dibandingkan realisasi belanja modal pada periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp2,84 triliun. Realisasi tersebut, terutama guna mendukung pembangunan proyek-proyek strategis nasional seperti penyelesaian jalan tol Manado-Bitung seksi 2B, pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan dan Lolak serta pembangunan infrastruktur pendukung KEK Likupang menjadi proyek-proyek yang mendukung perbaikan kinerja LU Konstruksi. Sementara itu, investasi swasta juga terindikasi melambat. Berdasarkan data dari BKPM, PMDN di Sulawesi Utara pada triwulan IV tercatat terkontraksi sebesar -45,27 persen melanjutkan perlambatan pada triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -25,84 persen. Sejalan dengan hal tersebut, kinerja PMA di Sulut juga terkontraksi pada triwulan laporan sebesar -43,01 persen dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh menguat sebesar 65,77 persen. Namun untuk keseluruhan tahun 2021, Investasi di Sulut mengalami peningkatan yang cukup tinggi yang berasal baik dari investasi pemerintah maupun investasi swasta. Investasi pemerintah melalui belanja modal APBN di Sulut tumbuh 78,01 persen, sementara itu dari sisi swasta penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) tumbuh masing-masing sebesar 8,60 persen dan 15,13 persen. Pada triwulan IV 2021, Ekspor Sulut kembali tumbuh tinggi. Namun untuk keseluruhan tahun 2021 posisi Net Ekspor Sulut turun disebabkan pertumbuhan Impor yang lebih tinggi dari pertumbuhan Ekspor. Dari sisi historis, provinsi Sulut merupakan net eksportir antar RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 III-10 negara, namun masih menjadi net importir dalam Perdagangan Antar Daerah terutama secara tahunan. Pada tahun 2021, kenaikan Ekspor relatif lebih rendah dibandingkan penguatan Impor terutama didorong oleh kenaikan Impor Antar Daerah sejalan dengan kenaikan Konsumsi Rumah Tangga yang relatif masih membutuhkan komoditas-komoditas yang tidak diproduksi di Sulut. Total Ekspor Sulut pada triwulan IV 2021 tumbuh sebesar 14,77 persen melanjutkan penguatan setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 10,28 persen. Nilai Ekspor luar negeri (LN) Sulut pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 298,86 juta atau tumbuh sebesar 56,52 persen melanjutkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 42,78 persen. Sementara itu, Ekspor Antar Daerah yang tercermin dari volume muat perdagangan dalam negeri/antar daerah melalui jalur laut tercatat sebesar 285,99 ribu ton tumbuh sebesar 18,84 persen meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 327,09 ribu ton atau tumbuh sebesar 40,17 persen. Secara tahunan Ekspor Sulut pada tahun 2021 tumbuh 9,23 persen menguat dibandingkan tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 2,42 persen. Sementara itu, total Impor Sulut pada triwulan IV 2021 turut tumbuh sebesar 13,01 persen menguat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,09 persen. Adapun, kinerja Impor Antar Daerah pada triwulan IV 2021 yang tercermin dari volume bongkar perdagangan dalam negeri/antar daerah melalui jalur laut tercatat tumbuh sebesar 12,74 pesen dengan volume 686,36 ribu ton atau melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 59,60 persen dengan volume sebesar 752,23 ribu ton. Kinerja Impor Antar Daerah sejalan dengan Konsumsi Rumah Tangga di Sulut yang tumbuh positif pada triwulan laporan. Selain itu, beragamnya komoditas kebutuhan masyarakat Sulut yang tidak diproduksi di Sulut menyebabkan berbagai macam barang kebutuhan komoditas perlu diambil dari daerah lain.
d.Inflasi Inflasi Sulawesi Utara secara tahunan pada triwulan IV 2021 berdasarkan kota pencatatannya relatif lebih tinggi dari periode sebelumnya. Inflasi kota Manado tercatat sebesar 2,65 persen, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,06 persen. Kenaikan tekanan inflasi ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga cabai rawit menjelang HBKN Nataru dan kenaikan harga minyak goreng. Fenomena serupa juga terjadi di Kota Kotamobagu. Secara tahunan, inflasi Kota Kotamobagu sebesar 2,51 persen tercatat lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar 2,30 persen. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan komoditas cakalang RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 III-11 diawetkan, minyak goreng, dan cabai rawit juga menjadi penggerak utama inflasi di Kota Kotamobagu. Penurunan tekanan inflasi pada Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan menjadi penahan laju inflasi yang lebih dalam di kedua kota. Kota Manado sebagai salah satu kota pencatatan inflasi di Sulawesi Utara mengalami inflasi sebesar 2,65 persen pada triwulan IV 2021. Tekanan inflasi tersebut tercatat lebih tinggi apabila dibanding periode sebelumnya sebesar 2,06 persen. Faktor pendorong inflasi Kota Manado ini utamanya bersumber dari peningkatan tekanan harga pada komoditas cabai rawit. Komoditas cabai rawit yang sebelumnya tercatat deflasi -1,97 persen pada triwulan III menjadi inflasi 51,53 persen dengan andil inflasi 0,41 persen pada triwulan IV 2021. Selain itu, minyak goreng dan komoditas perikanan (cakalang dan malalugis) juga menjadi faktor pendorong inflasi dengan andil masingmasing 0,32 persen dan 0,51 persen. Kenaikan inflasi juga didorong oleh meningkatnya tarif angkutan udara baik pada maskapai full service maupun low cost carrier. Hal ini terjadi akibat tren penurunan kasus aktif COVID-19 pada akhir Triwulan IV 2021 sehingga meningkatkan kegiatan dan mobilitas masyarakat, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Inflasi Kotamobagu secara tahunan juga tercatat meningkat menjadi 2,51 persen dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,30 persen. Inflasi di Kota Kotamobagu terutama didorong oleh komoditas cakalang diawetkan dengan andil 0,42 persen, minyak goreng dengan andil 0,29 persen, cabai rawit dengan andil 0,26 persen, ikan cakalang dengan andil 0,13 persen, dan rokok putih dengan andil 0,10 persen. Mengawali tahun 2022, TPID Provinsi Sulawesi Utara telah menyusun program pengendalian inflasi dalam Roadmap Pengendalian Inflasi Sulut tahun 2022-2024 melalui High Level Meeting dan Rapat Koordinasi Teknis. Upaya pengendalian inflasi tersebut dilakukan melalui empat pilar 4K mencakup Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif, yang selanjutnya diturunkan ke dalam beberapa sub-program kegiatan. Melalui High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Sulawesi Utara, dan dilanjutkan dengan rapat koordinasi teknis bersama dengan dinas dan lembaga terkait, Peta Jalan Pengendalian Inflasi Sulawesi Utara tahun 2022-2024 telah disepakati bersama. Peta jalan tersebut kemudian menjadi pedoman bagi peta jalan Kab/Kota lainnya di Sulawesi Utara. Kota Manado dan Kota Kotamobagu sebagai kota pencatatan inflasi di Sulut juga telah menindaklanjuti pembuatan peta jalan pengendalian inflasi melalui HLM. TPID terus melakukan koordinasi untuk RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 III-12 memastikan tindak lanjut komitmen HLM telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuannya antara lain dengan penyusunan program kerja teknis antar dinas dan lembaga.
e.Kemiskinan Penurunan tingkat kemiskinan adalah salah satu ukuran keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan kesejahteraan penduduk miskin tidak hanya tercermin pada penurunan angka kemiskinan saja namun juga terdapat perbaikan kualitas hidup penduduk miskin. Presentase Penduduk Miskin Sulawesi Utara pada 2021 sebesar 7,36 persen. Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Utara pada tahun 2021 sejumlah 186.550 orang, turun 0,41 persen poin terhadap Maret 2021, dimana penduduk miskin daerah perkotaan September 2021 sebesar 5,09 persen, turun 0,27 poin persen dibandingkan Maret 2021. Sementara daerah perdesaan sebesar 10,07 persen, turun sebesar 0,54 pin persen dibandingkan Maret 2021. Secara umum, pada periode 2016-2021, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Utara cenderung fluktuatif namun menunjukkan tren menurun sejak September 2017. Perkembangan persentase tingkat kemiskinan tahun 2016 sampai dengan September 2021 menunjukan bahwa persentase kemiskinan terendah terjadi pada bulan September 2021 sebear 7.36 persen atau 186.550 penduduk miskin dan tertinggi terjadi pada Maret 2016 sebesar 8.34 persen atau 202.820 penduduk. Dimensi kemiskinan lainnya yang perlu diperhatikan adalah indeks kedalaman dan indeks keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan menggambarkan ketimpangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk. ndeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Pengukuran kemiskian tidak hanya berhenti pada jumlah dan persentase penduduk miskin, namun perlu juga diperhatikan dimensi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan akan menggambarkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan akan menunjukkan sejauh mana sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Perkotaan an Perdesaan Sulawesi Utara turun sebesar 0,128 poin, dari 1,238 pada Maret 2021 menjadi 1,040 pada September 2021. RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 III-13
f.Ketenagakerjaan Total penduduk Sulawesi Utara pada Agustus 2021 berdasarkan hasil proyeksi penduduk Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 diperkirakan sebanyak 2,5 juta orang. Penduduk usia kerja sebesar 1,95 juta orang, bertambah 19,12 ribu orang (0,99 persen) dibandingkan keadaan 1 tahun sebelumnya (1,91 juta orang). Jumlah angkatan kerja di Sulawesi Utara pada Agustus 2021 mencapai 1,21 juta orang, berkurang sekitar 12,71 ribu orang (1,04 persen) dibanding Agustus 2020 yang sebesar 1,23 juta orang. Ditinjau lebih jauh jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2021 sebesar 1,13 juta orang, berkurang sekitar 8,01 ribu orang (0,71 persen) jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2020 (1,13 juta orang). Sementara itu, jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2021 sebanyak 85,54 ribu orang, berkurang sekitar 4,71 ribu orang jika dibandingkan keadaan Agustus 2020 (90,25 ribu orang). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Utara pada Agustus 2021 mencapai 7,06 persen, mengalami penurunan sebesar 0,31 persen poin dibanding TPT Agustus 2020 (7,37 persen). Penurunan TPT ini menandakan telah adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Utara yang sebelumnya terdampak Covid-19. Pada Agustus 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi terjadi di Kota Manado, yaitu 12,17 persen, sedangkan TPT terendah terjadi di Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar 2,30 persen. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja sebesar 282,62 ribu orang (25,08 persen) pekerja, sementara lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas & Air paling sedikit menyerap tenaga kerja, yaitu sebesar 5,15 ribu orang (0,46 persen) pekerja. Indikator lain yang lebih mendalam menyangkut angkatan kerja adalah pekerja penuh dan pekerja tidak penuh. Indikator ini mampu menjelaskan bahwa seseorang yang bekerja ternyata tidak semua memiliki produktivitas yang tinggi. Jam kerja merupakan gambaran intensitas kerja. Penduduk yang dianggap sebagai pekerja penuh waktu (full time worker) adalah mereka yang bekerja lebih dari 35 jam per minggu. Sementara pekerja tidak penuh dibagi dua, yaitu setengah pengangguran (jam kerja kurang dari 35 jam seminggu, masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan) dan paruh waktu (jam kerja kurang dari 35 jam tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain). Pada Agustus 2021 persentase pekerja penuh terhadap total pekerja sebesar 65,19 persen mengalami peningkatan dibanding keadaan Agustus 2020 (64,62 persen) atau meningkat 0,57 persen. RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 III-14
g.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pada tahun 2021 capaian IPM di Sulawesi Utara mencapai 73,30. Angka tersebut meningkat 0,37 poin atau sebesar 0,51 persen dari capaian pada tahun 2020 sebesar 72,93. Peningkatan IPM Sulawesi Utara menunjukkan mulai pulihnya kondisi masyarakat yang sebelumnya terpuruk akibat adanya Pandemi COVID-19 tahun 2020. Selain pertumbuhan, status capaian pembangunan manusia juga menjadi salah satu indikator untuk melihat kemajuan pembangunan manusia. Capaian nilai IPM di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok. Pengklasifikasian ini bertujuan untuk mengelompokkan wilayah-wilayah dalam kelompok yang sama dalam hal capaian pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utara mencapai 73,30 pada tahun 2021, bahkan selalu berada di atas 70 poin sejak tahun 2015. Dengan capaian tersebut, IPM Sulawesi Utara berada pada kategori “IPM Tinggi”. Dilihat dari tiga dimensi pembentuk IPM, Sulawesi Utara mengalami peningkatan capaian di seluruh dimensi. Dimensi pertama yaitu umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh umur harapan hidup (UHH) saat lahir merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. Pada tahun 2021, umur harapan hidup saat lahir di Sulawesi Utara meningkat sebesar 0,07 tahun, menurun jika dibandingkan dengan penambahan umur harapan hidup tahun 2020 sebesar 0,11 tahun. Selama periode 2017 hingga 2021, UHH telah meningkat sebesar 0,72 tahun. Harapan seorang bayi yang baru lahir untuk terus bertahan hidup semakin besar karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Hal tersebut juga didorong oleh beberapa faktor, diantaranya kemajuan teknologi di bidang pengobatan dan kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, semakin luasnya jangkauan asuransi kesehatan bagi seluruhmasyarakat, serta tumbuhnya kepedulian masyarakat terhadap penerapan pola hidup sehat. Dimensi pengetahuan dalam penghitungan IPM merupakan agregasi dari angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah menghitung capaian pendidikan dari usia 7 tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah hanya menghitung dari usia 25 tahun ke atas. Pada tahun 2021, harapan lama sekolah di Sulawesi Utara adalah sebesar 12,94 tahun atau meningkat 0,09 tahun jika dibandingkan dengan tahun 2020. Sedangkan rata-rata lama sekolah 9,62 tahun atau meningkat 0,13 tahun dibandingkan tahun
1. 2020.Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada periode 2017-2021 harapan lama sekolah meningkat 0,28 tahun RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 III-15 sedangkan rata-rata lama sekolah meningkat 0,48 tahun. HLS merupakan indikator proses pembangunan yang menggambarkan ukuran keberhasilan program pendidikan dalam jangka pendek, sedangkan RLS menggambarkan indikator output pembangunan dalam jangka panjang. Kedua indikator tersebut menggambarkan capaian (stock) dan penambahan (flow) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah. Peningkatan pertumbuhan indikator pengetahuan di Sulawesi Utara didorong oleh beberapa faktor, diantaranya adalah meningkatnya sarana dan prasarana dibidang pendidikan, kemajuan teknologi di bidang pendidikan serta kesadaran masyarakat bahwa pentingnya pendidikan di era saat ini karena pendidikan merupakan investasi di masa depan. Pada dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Indikator tersebut mencerminkan kemampuan masyarakat untuk membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Agar kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah menjadi terbanding, maka perlu dibuat standarisasi terutama yang diakibatkan adanya perbedaan tingkat harga barang dan jasa antar wilayah satu dengan lainnya. Dengan adanya standarisasi tersebut, maka perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat dibandingkan secara tepat. Pada tahun 2021, pertumbuhan pengeluaran per kapita di Sulawesi Utara adalah sebesar 0,84 persen, meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar -2,91 persen. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Sulawesi Utara mengalami penurunan pada tahun 2020. Penurunan ini disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19, dimana pendapatan masyarakat menurun karena banyaknya lapangan usaha yang gulung tikar atau tutup sehingga terpaksa harus melakukan pengurangan pegawai atau pemotongan gaji pegawai. Namun, pada tahun 2021 kembali meningkat sebagai akibat mulai bergeliatnya kegiatan ekonomi masyarakat. Selama lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhan pengeluaran per kapita Sulawesi Utara sebesar 1,43 persen. Tahun 2017 pengeluaran per kapita penduduk adalah sekitar 10,42 juta rupiah per tahun, nilai tersebut terus meningkat hingga mencapai 11,12 juta rupiah pada tahun 2019 dan menurun menjadi 10,79 juta rupiah pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-
2. 19.Namun, pada tahun 2021 pengeluaran per kapita kembali meningkat menjadi 10.88 juta rupiah. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah lebih dari satu tahun pandemi COVID-19 melanda, daya beli masyarakat Sulawesi Utara mulai meningkat kembali. RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 III-16
h.Gini Rasio Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu daerah. Sebagai ukuran pemerataan yang juga merefleksikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, biasanya digunakan koefisien Gini (Ratio Gini). Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 (sangat merata) sampai dengan 1 (sangat timpang). Adapun kriteria ukuran ketimpangan Gini Ratio meliputi Ketimpangan Rendah (Gini Ratio< 0,3), Sedang (0,3 ≤ Gini Ratio ≤ 0,5) dan Tinggi (Gini Ratio> 0,5). Gini Ratio Provinsi Sulawesi Utara Maret 2020 sebesar 0,370. Ketimpangan di Sulawesi Utara masuk dalam kategori “ketimpangan sedang” dengan nilai koefisien Gini mencapai 0,359 pada September 2021, turun tipis 0,009 poin dari koefisien Gini pada September 2020 yang mencapai 0,368. 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Perekonomian Sulawesi Utara secara keseluruhan diperkirakan masih berada dalam trajektori pemulihan dan tumbuh menguat ditahun berjalan dan selanjutnya. Berlanjutnya kenaikan aktivitas ekonomi seiring dengan meningkatnya adaptasi masyarakat dalam beraktivitas di tengah pengendalian COVID-19 serta permintaan eksternal yang masih tinggi, akan mendorong perekonomian dari sisi pengeluaran. Kemudian, akan ditransmisikan kepada peningkatan mobilitas yang mendorong LU Perdagangan dan Transportasi dan menguatnya LU Industri dari sisi lapangan usaha. Tekanan Inflasi IHK Sulawesi Utara pada triwulan 2022 diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring dengan berlangsungnya proses pemulihan perekonomian Sulut. Membaiknya konsumsi rumah tangga diperkirakan dapat mendorong permintaan terhadap komoditas-komoditas strategis penggerak inflasi Sulawesi Utara seperti BARITO dan komoditas perikanan. Kenaikan secara menyeluruh juga berisiko terjadi seiring dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai. Meskipun demikian, inflasi diperkirakan masih akan berada di rentang sasaran inflasi 3,0 ± 1 persen. Memandang dinamika perekonomian daerah pada awal tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada tahun 2022 diperkirakan berada pada kisaran 4,5-5,5 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang sebesar 4,16 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Sulut akan didorong oleh konsumsi domestik dan permintaan eksternal. Ditahun 2021, terbatasnya aktivitas dan mobilitas masyarakat berpengaruh signifikan pada proses pemulihan ekonomi, sedangkan proses vaksinasi berperan penting dalam mengawal peningkatan aktivitas di tengah kondisi pandemi yang masih berlangsung. Kedua faktor tersebut masih akan menjadi kunci perbaikan perekonomian. RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 III-17 Peningkatan konsumsi diperkirakan akan terjadi pada sub komponen transportasi, rekreasi dan pendidikan. Pengendalian COVID-19 dan tren kenaikan tingkat vaksinasi di Sulut diperkirakan menjaga tingkat aktivitas perdagangan baik domestik maupun antar daerah dan juga akan ditransmisikan pada peningkatan mobilitas masyarakat. Selain itu, masih terdapat potensi base effect kenaikan aktivitas sosial ekonomi masyarakat terutama bila dibandingkan dengan Tahun 2021 yang sempat tertahan. Terdapat 9 kelompok besar masyarakat yang terdampak akibat dampak Pandemi COVID-19, yang rata-rata bekerja di sektor informal, yaitu pekerja yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa dengan skala usaha mikro dan kecil, pekerja yang bergerak di bidang pertanian skala usaha mikro dan kecil, pekerja yang bergerak di bidang pariwisata skala usaha mikro dan kecil, pekerja yang bergerak di bidang transportasi skala usaha mikro dan kecil, pekerja yang bergerak di bidang industri skala usaha mikro dan kecil, penduduk yang bekerja sebagai pemulung, penduduk lanjut usia, penduduk dengan kebutuhan khusus (disabilitas) dan penduduk yang anggota keluarganya terindikasi ODP, PDP, suspect dan terinfeksi COVID-19 Menyikapi berbagai tantangan dan risiko ke depan tersebut, dengan memperhatikan kondisi eksternal dan internal, maka pemerintah provinsi Sulawesi Utara perlu meningkatkan dan memperkuat koordinasi kebijakan bersama pemerintah kabupaten dan kota guna mengurangi dampak pandemi COVID-19 pada perekonomian Sulut melalui refocusing anggaran belanja daerah yang ditujukan untuk penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi. Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka menjaga daya beli masyarakat melalui skema social safety net (jaring pengaman sosial) terutama bagi masyarakat miskin maupun masyarakat rawan miskin akibat shock pandemi COVID-19 pada kondisi keuangan. Peta sebaran COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara sudah menyebar ke 15 Kabupaten/Kota. Menyikapi berbagai tantangan akibat pandemi COVID-19, dengan memperhatikan kondisi eksternal dan internal, maka pemerintah provinsi sulawesi utara perlu melalukan refocusing anggaran belanja daerah yang ditujukan untuk penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi. Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka menjaga daya beli masyarakat melalui skema social safety net (jaring pengaman sosial) terutama bagi masyarakat miskin maupun masyarakat rawan miskin akibat shock pandemi COVID-19 pada kondisi keuangan. Prospek perekonomian daerah di tahun 2023 memiliki potensi untuk mengalami peningkatan dengan memperhatikan beberapa faktor RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 III-18 yang akan mendorong perekonomian antara lain dari permintaan domestik, peningkatan aktivitas sosial ekonomi masyarakat Sulawesi Utara diperkirakan akan mendorong realisasi konsumsi masyarakat. Peningkatan aktivitas sosial akan berlangsung secara gradual dan terutama bersumber dari konsumsi rumah tangga dan koknsumsi pemerintah pusat. Disisi investasi, diperkirakan akan didukung oleh kenaikan belanja modal pemerintah terutama yang bersumber dari APBN. Kenaikan belanja modal APBN terutama dianggarkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulawesi Utara seperti bendungan Lolak dan Kuwil Kawangkoan. Sementera itu, dari sisi swasta, prospek berbaikan investasi terutama berasal dari percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Likupang yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2022 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Percepatan ini juga didukung oleh pembentukan Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaan KEK Likupang setelah ditandatanginya joint venture antara PT. Minahasa Property and Resort Development (PT. MPRD) dan PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor diperkirakan membaik didukung oleh perbaikan kinerja perekonomian negara-negara mitra dagang utama. Hal ini juga didukung oleh tren positif harga Coconut Natural Oil (CNO) yang diperkirakan menjadi insentif bagi perusahaan, terutama yang bergerak di sektor industri untuk meningkatkan produksi. 3.1.3 Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Sebagai Bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, rencana target ekonomi makro untuk tahun 2022 sampai tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel. 3.1. Indikator dan Target Ekonomi Makro Prov. Sulut 2022-2026 Indikator Makro 2022 2023 2024 2025 2026 Pertumbuhan Ekonomi (%) 4.5-5.5 5-5.7 5.7-6.0 6.0-6.5 6.5-7 Inflasi (%) 3±1 3±1 3±1 3±1 3±1 PDRB ADHB (Trilyun) 142.8 154.8 168.5 184.1 202.1 PDRB ADHK (Trilyun) 95.1 103.1 112.2 122.6 134.5 PDRB Perkapita (juta) 56 60 65 70 76 IPM 73 74 75 76 77 TPT (%) 6.47-7.18 6.0-6.5 5.5-6.0 5.0-5.5 4.5-5.0 Kemiskinan (%) 7.5-6.9 5.93 5.65 5.37 5.09 Gini Ratio 0.360 0.355 0.350 0.345 0.340 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 III-19 Memandang proses pemulihan ekonomi Sulawesi Utara pada tahun 2022, perbaikan perekonomian masih akan berlanjut ditahun 2023 meski cenderung berada dibawah baseline model. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi beberapa asumsi umum yang ditetapkan untuk mencapai target indikator makro adalah
1. 1.Dari sisi pengeluaran, konsumsi domestik diperkirakan masih akan melanjutkan pemulihan sejalan dengan target herd immunity pada akhir tahun 2022.
2. 2.Sementara itu, investasi diperkirakan akan meningkat seiring dengan percepatan realisasi investasi di KEK Likupang, KEK Bitung maupun rencana pembangunan Kawasan Industri Mongondow. Adapun permintaan eksternal diperkirakan masih akan kuat meski cenderung moderasi pada tahun 2023.
3. 3.Disisi lapangan usaha, aktivitas kembali menjadi faktor pendorong utama kinerja pada tahun 2023. Lapangan Usaha Pertanian diperkirakan akan tumbuh membaik seiring dengan perbaikan permintaan di sektor hilir (industri, restoran, perhotelan, dll) seiring dengan percepatan proses vaksinasi dan aktivitas.
4. 4.Kinerja Lapangan Usaha Perdagangan diperkirakan kembali normal sejalan dengan terbentuknya herd immunity di Sulawesi Utara. Selain itu, value added perdagangan kembali meningkat sejalan diselenggarakannya festival-festival secara luring dengan kapasitas yang lebih besar.
5. 5.Kinerja Lapangan Usaha Konstruksi diperkirakan ikut meningkat sejalan dengan percepatan pembangunan infrastruktur dalam kawasan KEK Likupang mengingat target operasional KEK tersebut pada tahun 2022. Selain itu, realisasi investasi di KEK Likupang diperkirakan semakin baik sejalan penurunan ketidakpastian perekonomian pasca pandemi.
6. 6.Dari sisi pemerintah, berlanjutnya konstruksi proyek-proyek strategis pemerintah daerah maupun pemerintah pusat diperkirakan akan mendorong kinerja Lapangan Usaha Konstruksi. Untuk Lapangan Usaha Industri, kinerja diperkirakan masih akan stabil sejalan dengan pergerakan harga CNO yang juga cenderung stabil dan sudah berada diatas perkiraan harga jangka panjangnya. Sementara itu, membaiknya permintaan domestic diperkirakan akan mendorong pemulihan kinerja industri, mikro, kecil dan menengah di Sulawesi Utara.
7. 7.Dari sisi Lapangan Usaha transportasi, tercapainya herd immunity diperkirakan akan terus mendorong aktivitas baik dari sisi frekuensi maupun kapasitas baik di darat, laut maupun udara. 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Perencanaan terintegrasi memberikan dasar penentuan pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam penentuan alokasi anggaran mengalami perubahan pendekatan dari money follow function menjadi money follow program priority. Hal ini untuk meminimalkan masalah perencanaan dan pengangaran yang sering terjadi terutama penganggaran yang berdasarkan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 III-20 tugas dan fungsi menyebabkan terjadinya inefisiensi, duplikasi program, alokasi anggaran tidak terfokus dan sebagainya. Konsep perencanaan terintegrasi dan terpadu menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih optimal tercapai. Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2023 masih akan dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, dimana alokasi anggaran khusus penanganan COVID-19 masih terus berlanjut. Kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah dan kapasitas pendapatan asli daerah menjadi terbatas. Ini memberikan konsekuensi pada kebijakan belanja dan pembiayaan daerah di tahun 2023. Untuk kebijakan keuangan daerah tahun 2023 pemerintah daerah akan mempersiapkan beberapa skenario pengelolaan keuangan pasca pandemi COVID-19 mendukung rencana aksi daerah penanganan dampak COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara. Kebijakan keuangan daerah terdiri atas kebijakan pendapatan, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan. Kebijakan pendapatan diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Sehingga berbagai potensi pendapatan daerah harus teridentifikasi dan dioptimalkan. Kebijakan belanja akan diarahkan bagi program dan kegiatan prioritas yang mendukung prioritas pembangunan daerah, terutama dengan adanya pandemi COVID 19. Sedangkan kebijakan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran pada pos-pos pembiayaan. 3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan pengembangan dan proyeksi peningkatan pendapatan daerah dilaksanankan dengan memperhatikan beberapa asumsi sebagi berikut:
8. 1.Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sumber pajak utama daerah, seiring dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan perluasan sumber-sumber pendapatan baru;
9. 2.Meningkatnya pemanfaatan aset daerah yang bernilai ekonomis;
10. 3.Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjukkan dari meningkatnya deviden yang diterima antara lain PT. Membangun Sulut Hebat (PT. MSH) seiring dengan operasionalnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) industri Bitung serta Bank SULUTGO yang diharapkan kinerja akan lebih baik;
11. 4.Program vaksinisasi COVID-19 berhasil, disamping protokol kesehatan tetap dilaksanakan dengan disiplin sehingga dampak Pandemi COVID-19 dapat dipulihkan. RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 III-21 Kebijakan pengembangan sumber pendapatan daerah tersebut diarahkan untuk:
12. 1.Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah;
13. 2.Peningkatan pelayanan pada semua unit kerja penyedia layanan publik dan pengelolaan sumber daya daerah yang menghasilkan retribusi daerah;
14. 3.Meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah yang menghasilkan Retribusi Daerah;
15. 4.Meningkatkan pengelolaan potensi sumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berdasarkan kewenangan Provinsi;
16. 5.Mengoptimalkan pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah;
17. 6.Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan dalam peningkatan penerimaan PAD yang berimplikasi pada bagi hasil Pajak Daerah;
18. 7.Sosialisasi dan public relationship untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah;
19. 8.Peningkatan sarana dan prasarana/fasilitas dan pelayanan umum yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat membayar pajak daerah dan retribusi daerah; dan
20. 9.Mengembangkan sistim evaluasi pelayanan prima dengan melakukan surve kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan. Disamping kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, diperlukan juga upaya-upaya untuk mendukung target-target pendapatan tahun 2023 sebagai berikut: a) Peningkatan jangkauan pelayanan Pajak Daerah, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak hingga ke pelosok wilayah Provinsi Sulawesi Utara; b) Peningkatan kualitas pelayanan Pajak Daerah, untuk membenahi mekanisme pelayanan serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang; c) Peningkatan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah, untuk meningkatkan pengawasan melekat terhadap sistem dan aparatur pelaksana pemungutan Pajak Daerah yang dapat mempertahankan/ meningkatkan kepercayaan masyarakat Wajib Pajak terhadap pengelolaan Pajak Daerah yang transparan dan akuntabel; d) Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah, melalui pendekatan persuasif dalam bentuk sosialisasi, inventarisasi dan pemungutan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 III-22 langsung yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota hingga ke tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, serta pendekatan represif dalam bentuk razia/penertiban yang didukung oleh pihak Kepolisian Daerah; e) Sosialisasi dan Public Relationship, melalui kegiatan pertemuan umum maupun melalui media cetak dan elektronik ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar Pajak Daerah sekaligus manfaat pengelolaan Pajak Daerah, selain itu upaya sosialisasi ditujukan untuk aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota, terutama pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan tentang manfaat dari kerja sama pemungutan Pajak Provinsi yang berimplikasi terhadap Bagi Hasil yang juga turut berkontribusi bagi Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota; f) Peningkatan Fungsi Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, melalui optimalisasi fungsi Rapat-Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai forum komunikasi upaya- upaya pencapaian target Pendapatan Daerah sesuai peran dan tupoksi masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja yang berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah; g) Penyesuaian tarif retribusi, melalui inventarisasi dan analisis tarif jenis retribusi tertentu yang sudah layak disesuaikan dengan memperhitungkan daya bayar masyarakat wajib retribusi serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat termasuk investasi; h) Optimalisasi sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah, melalui optimalisasi penerimaan dari pengelolaan sumber daya milik daerah yang berpotensi menghasilkan pendapatan sebagai salah satu sumber pendapatan dalam struktur APBD; dan i) Meningkatkan koordinasi pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, untuk kelancaran penerimaan dana dimaksud yang berkontribusi terhadap APBD, lebih khusus untuk Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Cukai Hasil Tembakau yang mulai dikelola pada akhir tahun 2011. Kondisi ekonomi daerah dan berbagai tantangan dan prospek perekonomian Provinsi Sulawesi Utara di tahun 2023, memberikan arah kebijakan terhadap pendapatan daerah yang menjadi salah satu dasar penentuan pagu anggaran sementara di seluruh perangkat daerah. Perencanaan Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2023 adalah upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah dengan menggenjot peningkatan pajak dan retribusi daerah. Total pendapatan tahun 2023 ditargetkan mencapai Rp. 4.094.407.075.591 dengan pendapatan asli daerah Rp. 1.455.393.791.591, Pajak daerah sebesar Rp. RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 III-23 1.149.962.344.088, Untuk retribusi daerah tahun 2023 sebesar Rp. 206.896.697.401, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 50.838.250.000, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp 47.696.500.103. Pendapatan Transfer daerah tahun 2023 mencapai Rp. 2.639.013.284.000 terdiri Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer antar Daerah. III-24 Tabel 3.2. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 NO. URAIAN J U M L A H REALISASI TAHUN 2020 REALISASI TAHUN 2021 TAHUN 2022 TARGET TAHUN 2023 * TARGET TAHUN 2024 * 1 PENDAPATAN 3.690.999.513.207,59 3.958.016.296.497,31 4.000.115.968.022 4.094.407.075.591,00 4.119.289.559.636,00 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.125.317.788.015,59 1.310.528.740.581,31 1.715.555.007.022 1.455.393.791.591,00 1.480.276.275.636,00 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 930.415.146.643,00 1.075.924.577.041,00 1.136.543.855.914 1.149.962.344.088,00 1.166.051.304.247,00 1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 114.784.249.029,63 113.645.575.018,00 480.410.016.800 206.896.697.401,00 215.003.375.713,00 1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 42.255.754.286,00 51.195.170.272,00 50.838.250.000 50.838.250.000,00 50.838.250.000,00 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 37.862.638.056,96 69.763.418.250,31 47.762.884.308 47.696.500.103,00 48.383.345.677,00 1.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.545.378.834.519,00 2.626.382.357.008,00 2.284.560.961.000,00 2.639.013.284.000,00 2.639.013.284.000,00 1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.545.378.834.519,00 2.626.382.357.008,00 2.284.560.961.000,00 2.639.013.284.000,00 2.639.013.284.000,00 1.2.1.1 Dana Perimbangan 2.519.010.935.519,00 2.572.853.136.008,00 2.271.594.185.000 2.624.034.697.436 2.624.034.697.436 1.2.1.2 Dana Insentif Daerah 26.367.899.000,00 53.529.221.000,00 12.966.776.000 14.978.586.564 14.978.586.564 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 20.302.890.673,00 21.105.198.908,00 0 0 0 1.3.1 Pendapatan Hibah 20.302.890.673,00 21.105.198.908,00 0 0 0 Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut Tahun 2022 * RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2021- 2026 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 III-25 3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah Sinergitas program pembangunan nasional dan daerah untuk penyusunan RKPD 2022 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana terdapat 6 (enam) urusan pemeritahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta beberapa prioritas lainnya yaitu 18 urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan 8 urusan pemerintahan pilihan. Dasar ini mempengaruhi penjabaran kebijakan belanja daerah dalam berbagai bidang. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Belanja daerah disusun untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional dan mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Kebijakan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2023 diarahkan untuk memenuhi program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dengan menitikberatkan pada pencapaian visi misi dan janji kerja Gubernur dan Wakil Gubernur untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib pelayanan non dasar serta urusan pilihan; mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan; mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional; Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, arah kebijakan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dituangkan dalam format tabel sebagai berikut : III-26 Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 NO. U R A I A N J U M L A H REALISASI TAHUN 2020 REALISASI TAHUN 2021 TARGET TAHUN 2022 TARGET TAHUN 2023* TARGET TAHUN 2024*
21. 2.BELANJA 4.501.905.708.338,00 4.352.913.924.432,00 3.817.647.909.769 3.607.651.559.723,33 3.757.534.043.768,33 2.1 BELANJA OPERASI 2.904.429.743.652,00 2.826.577.228.890,00 2.749.007.352.008 2.766.735.146.619,30 2.933.727.018.560,07 2.1.1 Belanja Pegawai 1.190.369.817.805,00 1.210.423.059.765,00 1.381.765.918.482 1.407.221.213.024,06 1.449.437.849.414,78 2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 896.791.043.512,00 1.005.883.042.598,00 1.091.386.869.081 536.566.309.349,95 542.279.511.257,02 2.1.3 Belanja Bunga 5.786.177.935,00 38.724.931.630,00 63.390.249.880 68.610.305.514,50 51.669.510.491,91 2.1.4 Belanja Subsidi 0 62.972.000,00 4.375.000.000 4.532.000.000,00 4.667.960.000,00 2.1.5 Belanja Hibah 808.012.704.400,00 544.370.987.679,00 205.854.314.645 720.909.696.545,13 855.909.696.545,13 2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 3.470.000.000,00 27.112.235.218,00 2.235.000.000 28.895.622.185,66 29.762.490.851,23 2.2 BELANJA MODAL 1.090.984.905.420,00 1.031.253.909.110,00 524.880.520.847 299.406.089.981,70 279.299.392.392,27 2.2.1 Belanja Modal Tanah 15.583.396.192,00 26.305.556.987,00 53.552.397.942 25.375.150.822,68 24.450.185.647,53 2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 207.816.277.959,00 176.526.848.182,00 151.834.595.313 64.184.914.158,69 71.116.238.255,48 2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 405.621.209.966,00 308.290.849.539,00 235.961.995.632 97.481.209.280,95 76.404.987.315,92 III-27 NO. U R A I A N J U M L A H REALISASI TAHUN 2020 REALISASI TAHUN 2021 TARGET TAHUN 2022 TARGET TAHUN 2023* TARGET TAHUN 2024* 2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 461.889.771.303,00 518.991.608.652,00 80.622.562.960 110.991.557.918,36 105.913.525.638,27 2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 74.250.000,00 1.139.045.750,00 2.908.969.000 1.373.257.801,03 1.414.455.535,06 2.3 BELANJA TAK TERDUGA 216.942.675.596,00 6.499.465.833,00 9.508.656.098 7.210.323.122,33 7.426.632.816,00 2.3.1 Belanja Tak Terduga 216.942.675.596,00 6.499.465.833,00 9.508.656.098 7.210.323.122,33 7.426.632.816,00 2.4 BELANJA TRANSFER 289.548.383.670,00 488.583.320.599,00 534.251.380.736 534.300.000.000,00 537.081.000.000,00 2.4.1 Belanja Bagi Hasil 289.548.383.670,00 410.302.808.029,00 529.251.380.736 441.600.000.000,00 441.600.000.000,00 2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan - 78.280.512.570,00 5.000.000.000 92.700.000.000,00 95.481.000.000,00 Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut Tahun 2022 * RPJMD Prov. Sulut Tahun 2021-2026 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 III-28 Anggaran belanja APBD Sulawesi Utara tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 3.607.651.559.723,33. Kerangka Pendanaan pembangunan daerah dapat dijelaskan menurut struktur belanja daerah meliputi:
22. 1.Belanja Operasi Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dirinci atas jenis:
a.Belanja Pegawai Digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai ASN dan Non ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.Belanja Barang dan Jasa. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
c.Belanja Bunga Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d.Belanja Subsidi Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2023 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.
e.Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Belanja Hibah Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 III-29
f.Belanja Bantuan Sosial Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
1. 2.Belanja Modal Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
2. 3.Belanja Transfer Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
3. 4.Belanja Tidak terduga Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. 3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun pembiayaan daerah tersebut terdiri dari:
4. 1.Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; dan
5. 2.Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA). Dari sisi penerimaan pembiayaan, mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan di semua sektor serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka kebijakan sumber pendanaan dalam pembangunan berdasarkan Pasal 15b ayat (4) Peraturan Pemerintah RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 III-30 Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasioal dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020. Pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib seperti penyertaan modal daerah. Pemerintah daerah sebagaimana peraturan daerah Penyertaan Modal diarahkan kepada Bank SULUTGO yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah dan untuk memberikan penjaminan pembiayaan pada usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi, di targetkan Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah menetapkan Perda PT. Jamkrida sehingga perlu menyiapkan anggaran untuk penyertaan modal. Selanjutnya ditahun 2023, pengeluaran pembiayaan dianggarkan juga untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dimana dalam rangka meningkatkan pelayanan sektor kesehatan dan menunjang pemulihan ekonomi nasional Pemerintah provinsi Sulawesi Utara telah mengambil kebijakan untuk melaksanakan pinjaman dari Lembaga keuangan bukan bank lewat penyedia jasa keuangan pembiayaan infrastruktur PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan proyeksi/target tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam bentuk tabel dengan format sebagai berikut: III-31 Tabel 3.4. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 NO Uraian JUMLAH REALISASI 2020 REALISASI 2021 TAHUN 2022 TARGET 2023 * TARGET 2024 *

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)

3.PEMBIAYAAN 3.1 Penerimaan Pembiayaan 949.155.952.296,38 779.591.662.911,97 35.000.000.000,00 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) 195.997.699.977,38 138.196.715.987,97 35.000.000.000,00 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 3.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah 0 641.394.946.924,00 0 0 0 3.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 753.158.252.319,00 0 0 0 0 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000,00 79.789.898.452,00 217.468.058.253 516.755.515.867,67 391.755.515.867,67 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0 0 0 0 0 3.2.2 Penyertaan Modal Daerah 50.000.000,00 160.000.000,00 31.750.000.000 175.000.000.000,00 50.000.000.000,00 3.2.3 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 0 79.629.898.452,00 185.718.058.253 341.755.515.867,67 341.755.515.867,67 JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 949.105.952.296,38 699.801.764.459,97 (182.468.058.253) (486.755.515.867,67) (361.755.515.867,67) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 138.199.757.165,97 304.904.136.525,28 0 0 0 Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut Tahun 2022 * RPJMD Prov. Sulut 2021-2026 IV-1RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dijabarkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 yang merupakan pedoman dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw. Visi besar Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, yaitu “Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik”, diaktualisasikan berdasarkan 3 kata kunci utama, sebagai berikut: 1) “Maju”, ditunjukkan oleh:  Kemampuan untuk menjamin Pemberdayaan Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Pariwisata dan jasa sebagai sumber ketahanan ekonomi daerah;  Kemampuan untuk meningkatkan kapasitas penerimaan dan pembiayaan pembangunan dan mengoptimalkan belanja daerah yang bersumber dari sumber daya lokal sehingga mengurangi ketergantungan sumber daya dari luar daerah;  Kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan kemajuan IPTEK/Digitalisasi dalam berbagai bidang;  Memiliki Litbang yang handal; dan  Terbentuknya Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental. 2) “Sejahtera”, ditunjukan oleh:  Kemampuan menanggulangi kemiskinan, pengangguran serta penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; IV-2RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023  Kemampuan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, cerdas dan sehat serta memiliki daya saing; dan  Kemampuan beradaptasi dengan kebiasaan baru di masa dan pasca pandemi COVID-19. 3) “Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik”, ditunjukkan oleh:  Kesiapan untuk membangun sarana, prasarana, infrastruktur dan konektivitas yang merata dan berkeadilan dalam koridor ketahanan lingkungan hidup menuju pembangunan berkelanjutan;  Pelabuhan Hub Internasional Bitung sebagai pintu ekspor/impor ke Asia dan Pasifik;  Kesiapan kebijakan, sumberdaya manusia sebagai tujuan wisata dunia, tujuan MICE (Meetings, Insentives, Conferences and Exebitions), tujuan studi, serta pengembangan ilmu dan teknologi;  Kemampuan pemerintah membangun jaringan kerjasama bilateral, regional dan internasional untuk mendukung peningkatan kemampuan daerah; dan  Implementasi Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, maka telah dirumuskan 5 Misi dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan Sulawesi Utara. 5 Misi Pembangunan Sulawesi Utara 2021- 2026 adalah sebagai berikut: 1) Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara Misi ini mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia, yang semakin berkepribadian, berdaya saing dan berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin, sekaligus meningkatnya rata-rata lama sekolah dan manajemen pendidikan yang memperhatikan kompetensi dan profesionalitas guru agar sesuai dengan SPM pendidikan. Selain itu, diupayakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia, meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, peningkatan efektivitas pencegahan dan pengendalian (promotif dan preventif) penyakit dan penyehatan lingkungan yang membentuk sistim kesehatan yang optimal, serta berkembangnya jaminan kesehatan. Didukung dengan kualitas manusia yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi didukung dengan kelitbangan yang handal. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya IV-3RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 manusia yang mampu berdaya saing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. 2) Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa Misi kedua ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program Perekonomian daerah Sulawesi Utara dengan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam pendekatan kewilayahan (perdesaan / perbatasan / daerah tertinggal), sektor unggulan (pertanian, Perikanan, Pariwisata dan jasa), pelaku (usaha mikro dan kecil), atau karakter aktivitas ekonomi (tradisional). Didukung dengan keberadaan KEK Industri dan KEK Pariwisata. Melalui misi ini Sulawesi Utara akan menuju pada transformasi ekonomi yang bertumpu pada sektor unggulan daerah dengan peningkatan produksi, akumulasi nilai tambah melalui industri pengolahan yang didukung dengan Distribusi, logistik dan transportasi sampai pada pasar yang baik dan memadai. Hal ini akan memberikan daya ungkit untuk menyiapkan destinasi Pariwisata di Sulawesi Utara yang berlebih menarik. Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) tetap dilanjutkan untuk percepatan penurunan Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran, serta mendorong PDRB perkapita yang tinggi. 3) Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas Misi ketiga ini dikembangkan untuk memperkuat posisi geografis (geoposisi) Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina dan berada pada ALKI II dan ALKI III ditunjang dengan penetapan Pelabuhan Bitung sebagai hub internasional serta Bandara Internasional Sam Ratulangi sebagai Hub. Kondisi ini mengokohkan Sulawesi Utara sebagai wilayah prioritas dalam pengembangan pembangunan yang berorientasi global khususnya ke Asia Timur dan pasifik sebagai Super Hub. Hal ini akan menentukan untuk mewujudkan Pintu Gerbang yang didukung dengan ketersediaan Infrastruktur yang memadai untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan Industri, mempercepat akses ke kawasan pariwisata, mendongrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian masyarakat. Pembangunan Infrasrtuktur dan Pengembangan Kawasan Pariwisata mengacu pada Dokumen Perencanaan yang dihasilkan melalui Integrated Planning Infrastruktur dan Pariwisata. 4) Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Misi keempat ini mengarahkan kebijakan pembangunan daerah Sulawesi Utara agar dalam Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah tertuang dalam komitmen SDGs. Semua urusan pembangunan IV-4RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 harus mengakomodir asas pembangunan berkelanjutan, pembangunan ekonomi hari sejalan dengan juga menjaga kelestarian bumi. Kondisi ini akan ditunjukkan dengan peningkatan indeks kesesuaian pemanfaatan ruang dan indeks Kualitas Lingkungan Hidup. 5) Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar Daerah Misi kelima ini untuk mendukung percepatan implementasi reformasi birokrasi secara optimal dan sinergitas antar daerah (Pusat ProvinsiKabupaten/Kota). Pada peiode sebelumnya telah terwujud tata Kelola pemerintahan Sulawesi Utara yang membaik, dalam periode kedepan ini reformasi birokrasi diharapkan semakin diperluas bersama- sama Provinsi dn Kabupaten/Kota. Reformasi birokrasi kedepan diharapkan bertumpu pada 3 (tiga) dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumberdaya manusia aparatur yang semakin baik. Hal ini akan didukung dengan proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik didukung dengan reformasi Birokrasi, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan sinergitas antar Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara bahkan mengoptimalkan kerjasama antar daerah. Guna memastikan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Sulawesi Utara lebih terarah dalam implementasinya kedepan, maka Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam Tujuan dan Sasaran disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Sulawesi Utara tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:  Misi 1: Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara Misi pertama ini bertujuan untuk “Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter”, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia”. Adapun Tujuan dan sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja yakni Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Prevalensi Stunting dan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).  Misi 2: Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa. IV-5RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Misi kedua ini bertujuan untuk “Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas”, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat”. Adapun Tujuan dan sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja yakni Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini (Gini Ratio), Persentase Angka Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka.  Misi 3: Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas. Misi ketiga ini bertujuan untuk “Terbangunnya infrastruktur dan konektivitas yang memadai”, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya infrastruktur dan konektivitas”. Adapun Tujuan dan sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja Indeks Infrastruktur.  Misi 4: Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan. Misi keempat ini bertujuan untuk “Mewujudkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya pembanginan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”. Adapun Tujuan dan sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja yakni Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Akses Air Minum Layak dan Akses Sanitasi Layak.  Misi 5: Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar Daerah. Misi kelima ini bertujuan untuk “Meningkatkan efektifitas dan efisiensi birokrasi serta sinergitas antar daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan”, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan”. Adapun Tujuan dan sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja yakni Opini BPK, Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks SPBE. Penjabaran tujuan, sasaran, dan indikator kinerjanya pada setiap misi disajikan pada Tabel 4.1 Tabel 4.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 MISI TUJUAN SASARAN IDIKATOR KINERJA SATUA N TARGET 2023 Visi: “Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik”, MISI I: Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Angka 74 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Angka 94.65 Prevalensi Stunting % 15 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Angka 58.06 IV-6RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 MISI TUJUAN SASARAN IDIKATOR KINERJA SATUA N TARGET 2023 MISI II: Penguatan Ekonomi yang bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat Pertumbuhan Ekonomi % 5.0 – 5.7 Indeks Gini (Gini Ratio) Angka 0.355 Persentase Angka Kemiskinan % 5.93 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6.00 – 6.50 MISI III: Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Terbangunnya Infrastruktur dan konektivitas yang memadai Meningkatnya Infrastruktur Dan Konektivitas Indeks Infrastruktur Angka 0.89 MISI IV: Pembangunan Daerah yang berkelanjutan Terwujudnya Pengarusutamaa n pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Meningkatnya Pembanginan Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Indeks kesesuaian pemanfaatan ruang Angka 0.68 Indeks kualitas lingkungan hidup Angka 71.11 Akses Air Minum Layak % 94 Akses Sanitasi Layak % 87 MISI V: Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh Sinergitas Antar Daerah Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Opini BPK Kualifikasi Penilaian Opini WTP Indeks Reformasi Birokrasi Angka 61.00 Indeks SPBE Angka 3.3 Sumber: RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 Adapun Strategi yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut: 1) Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara. Diperlukan beberapa strategi agar kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Sulawesi Utara dapat semakin meningkat. Strategi yang ditempuh antara lain:
1.Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan;
2.Menyediakan pendidikan yang inklusif, terjangkau dan berkualitas, termasuk Pelaksanaan Program Paket C;
3.Mendorong partisipasi aktif pemuda serta memajukan keolahragaan;
4.Mendorong kemajuan pelaksanaan pendidikan vokasi;
5.Mendorong peningkatan peran keluarga serta kesetaraan gender;
6.Mendorong pelestarian budaya dan kearifan lokal;
7.Meningkatkan cakupan terhadap perlindungan bagi tenaga kerja formal dan non formal;
8.Pemberian jaminan sosial bagi masyarakat miskin.
9.Meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit serta penyehatan lingkungan; 2) Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa. IV-7RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Diperlukan beberapa terobosan demi meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. Untuk itu, beberapa strategi yang diperlukan antara lain:
1.Menjamin ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat;
2.Mendorong pengembangan pertanian organik;
3.Mendorong penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat;
4.Meningkatkan daya saing sektor industri pengolahan, pertanian, perkebunan dan perikanan, termasuk pengembangan komoditi Kelapa dan turunannya serta peningkatan produktivitas Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
5.Pengembangan kawasan pariwisata di sepanjang Koridor Pantai Utara (Pantura) dan Koridor Pantai Selatan (Pansela) Sulawesi Utara;
6.Meningkatkan produktifitas sektor UMKM;
7.Mendorong kinerja ekspor daerah;
8.Diversifikasi komoditas ekspor, termasuk pengembangan komoditi Sarang Burung Walet dan Tanaman Porang;
9.Meningkatkan inovasi daerah untuk menarik investasi; 3) Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas. Diperlukan beberapa terobosan yang perlu dilakukan untuk memantapkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Untuk itu, beberapa strategi yang diperlukan antara lain:
1.Mengembangkan sistem konektifitas antar daerah yang berkualitas;
2.Mendorong pembangunan kawasan perkotaan yang inklusif, adil dan merata;
3.Mendorong terwujudnya Sulawesi Utara sebagai Super Hub di kawasan Indonesia Timur;
4.Mendorong transformasi digital di seluruh wilayah Sulawesi Utara;
5.Mendorong pembangunan kawasan Perbatasan, daerah terluar, terpencil dan tertinggal;
6.Meningkatkan tingkat kemantapan infrastruktur penunjang ekonomi wilayah;
7.Pengembangan Infrastruktur Kawasan sekitar Danau Tondano;
8.Membangun infrastruktur perdesaan;
9.Peningkatan Kapasitas Bandwidth Data Center, mendorong intergrasi Jaringan Fiber Optic Laut Pasifik dengan Palapa Ring Agar Sulawesi Utara menjadi Backbone Data Center di Indonesia. 4) Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan. Pengarusutamaan Pembangunan berkelanjutan merupakan amanat dalam RPJMN 2020 – 2024. Pembangunan Berkelanjutan dimaksudkan agar setiap aspek pembangunan yang dilaksanakan selalu berwawasan lingkungan. Dengan kata lain, pembangunan daerah yang dilaksanakan IV-8RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 senantiasa menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, strategi yang akan ditempuh antara lain:
1.Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
2.Mendorong pencapaian pemenuhan target akses air minum dan sanitasi layak;
3.Meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan;
4.Mendorong upaya mitigasi terhadap perubahan iklim;
5.Meningkatkan pengelolaan dan konservasi Sumber Daya Alam, keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya, termasuk pengelolaan kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan. 5) Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar daerah. Efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam pelayanan kepada masyakarat harus bisa diterapkan di setiap sendi pelayanan masyarakat. Selain itu, sinergitas antar daerah yang terjalin dengan baik akan memudahkan pencapaian target pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Beberapa strategi yang diperlukan untuk pencapaian pembangunan misi ini antara lain:
1.Percepatan penerapan Reformasi Birokrasi;
2.Mendorong inovasi pelayanan publik pada setiap Perangkat Daerah dan tata kelola perencanaan dan keuangan daerah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
3.Mendorong peningkatan kerjasama pembangunan dan sinergitas antar daerah serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
4.Mendorong sinergitas program antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun keterkaitan antara Visi dan Misi beserta Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut: 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2023 4.2.1. Nasional Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Terdapat 5 (lima) arahan utama dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut: 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global; IV-9RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 2) Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat; 3) Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja; 4) Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan esalonisasi; dan 5) Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, serta memberikan arahan bagi pembangunan nasional di tahun 2023, maka Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yaitu "Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan 8 (delapan) Prioritas Nasional, sebagai berikut: 1) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim; 2) Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan); 3) Penanggulangan Pengangguran disertai dengan Peningkatan Decent Job; 4) Mendorong Pemulihan Dunia Usaha; 5) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan; 6) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respon Terhadap Perubahan Iklim); 7) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar antara lain: Air Bersih dan Sanitasi; 8) Pembangunan Ibu Kota Nusantara. IV-10RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Gambar 4.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 Adapun Sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2023, antara lain: 1) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 – 5,9 %; 2) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3 – 6,0 %; 3) Rasio Gini sebesar 0,375 – 0,378; 4) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,29 – 73,35; 5) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,02 %; 6) Tingkat Kemiskinan sebesar 7,5 – 8,5 % 7) Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 103-105; dan 8) Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 105-107. 4.2.2. Sulawesi Utara Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah provinsi Sulawesi utara Tahun 2023 mengacu dan memperhatikan: (1) Tujuan, Sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026; (2) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2021 dan RKPD Tahun 2022 Triwulan I; (3) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023; (4) Permasalahan ditingkat daerah dan nasional; dan (5) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2023. Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di Sulawesi Utara. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu input bagi pengambilan kebijakan Prioritas Nasional Terna RKP Tahun 2023 Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang lnklusif dan Berkelanjutan Pembangunan lbu Kota Nusantara Pembangunan Percepalan rendah karbon pembangunan dan transisi infrastrukturdasar energi antara lain: air (respon bersih dan sanitasi terhadap perubahan iklim),.. .._ _. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan Arah Kebijakan Mendorong pemulihan dunia usaha Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikanekstrim IV-11RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional tahun 2023, amanat penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dokumen perencanaan strategis lainnya, serta kondisi sosial dan ekonomi akibat pendemi COVID-19 di Sulawesi Utara. Sejalan dengan Arah Kebijakan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, maka Tema Pembangunan Daerah Tahun 2023 difokuskan pada “Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Pembangunan SDM dan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan”, dengan 8 Prioritas Pembangunan Daerah, yakni:
1.Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Selaras dengan prioritas nasional, perencanaan jangka menengah daerah dan evaluasi kondisi kemiskinan, Provinsi Sulawesi Utara menetapkan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Secara umum persentase kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara selang 2016-2021 berada di bawah persentase nasional dan menunjukkan tren menurun, dengan kekecualian capaian tahun 2020 yang merefleksikan terjangan dampak pandemi Covid-19. Namun, pencapaian ini justru perlu dipacu ketika kondisi ini disandingkan dengan tuntutan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan idealisme pelayanan publik serta hidup bernegara berdasarkan konstitusi. Berdasarkan pertimbangan inilah, percepatan penanggulangan kemiskinan dijadikan prioritas daerah dan diejawantahkan melalui: pemberian jaminan sosial bagi masyarakat miskin, pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu, pemberian bantuan RTLH, meningkatkan kualitas dan pemanfaatan DTKS, meningkatkan cakupan terhadap perlindungan bagi tenaga kerja formal dan nonformal, mendorong penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Percepatan penanggulangan kemiskinan di atas menjadi amalgam dua strategi utama, yaitu (1) penyempurnaan kebijakan bantuan sosial yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran dan (2) peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui program ekonomi produktif. Strategi kedua ini diabdikan pada tujuan untuk menjadikan kelompok miskin dan rentan lebih produktif dan berdaya secara ekonomi sehingga tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah nasional dan daerah. Pencapaian prioritas ini tentunya berpartisipasi dalam perwujudan tema pembangunan daerah 2023 tentang peningkatan daya saing daerah secara khusus melalui sumber daya manusia yang berkualitas. IV-12RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023
2.Peningkatan Kualitas SDM Demi mempertahankan linieritas dengan prioritas nasional, perwujudan misi perencanaan jangka menengah pemerintah daerah, dan merespons identifikasi masalah pembangunan berhubungan dengan sumber daya manusia, secara khusus sebagai dampak dari Pandemi Covid- 19, Provinsi Sulawesi Utara menetapkan peningkatan kualitas SDM sebagai prioritas dalam pembangunan daerah 2023. Prioritas ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Provinsi Sulawesi Utara yang semakin berkepribadian, berdaya saing dan berkualitas. Demi pencapaian peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah ini, pemerintah mewujudkannya dengan meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan, menyediakan pendidikan yang inklusif, terjangkau dan berkualitas, termasuk pelaksanaan Program Paket C, mendorong kemajuan pelaksanaan pendidikan vokasi, meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit serta penyehatan lingkungan, mendorong peningkatan peran keluarga serta kesetaraan gender, mendorong pelestarian budaya dan kearifan lokal, dan mendorong partisipasi aktif pemuda serta memajukan keolahragaan. Usaha perwujudan ini mengasumsikan pemberdayaan manusia seutuhnya dan menyasar unsur-unsur pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. Prioritas ini secara langsung berkontribusi pada pencapaian tema pembangunan daerah 2023 mengenai peningkatan daya saing daerah melalui sumber daya manusia yang berkualitas.
3.Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah Secara strategis, prioritas ini memelihara keterkaitan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional keempat tentang mendorong pemulihan dunia usaha di masa Pandemi Covid-19. Prioritas ini juga ditetapkan oleh Provinsi Sulawesi Utara demi menjaga keselarasan antara identifikasi masalah dan isu strategis di ranah pengembangan industri dan peningkatan investasi secara khusus di sektor unggulan daerah, pengembangan peran koperasi dan UMKM, serta jaminan pemenuhan dan diversifikasi pangan. Dengan pertimbangan tersebut, prioritas peningkatan daya saing produk unggulan daerah dilaksanakan dengan menjamin ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat, mendorong pengembangan pertanian organik, meningkatkan daya saing sektor industri pengolahan, pertanian, perkebunan dan perikanan, termasuk pengembangan komoditi Kelapa dan turunannya serta peningkatan produktivitas Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, meningkatkan produktifitas sektor UMKM, mendorong kinerja ekspor daerah, diversifikasi komoditas ekspor, termasuk pengembangan komoditi Sarang Burung Walet dan Tanaman Porang, dan meningkatkan inovasi daerah untuk menarik investasi. Secara IV-13RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 strategis, prioritas ini mendukung tema pembangunan daerah 2023 tentang peningkatan daya saing daerah.
4.Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Penetapan prioritas ini mempertimbangkan keterkaitan dengan arahan Presiden Republik Indonesia dan agenda pembangunan nasional yang termaktub dalam perencanaan jangka menengah nasional. Prioritas ini juga memelihara keselarasannya dengan prioritas nasional yang berhubungan dengan percepatan pengembangan infrastruktur dasar. Ranah pengembangan infrastruktur ini mencakup pelayanan dasar di bidang air minum dan sanitasi dan transformasi ekonomi, digital, dan konektivitas. Prioritas ini juga merupakan salah satu bagian dari implementasi dan operasionalisasi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi demi pencapaian sasaran pemerintah daerah yang termaktub dalam perencanaan jangka menengah daerah. Untuk mengejawantahkan prioritas ini, pemerintah berusaha untuk mengembangkan sistem konektivitas antardaerah yang berkualitas, mendorong pembangunan kawasan perkotaan yang inklusif, adil dan merata, mendorong terwujudnya Sulawesi Utara sebagai Super Hub di kawasan Indonesia Timur, mendorong transformasi digital di seluruh wilayah Sulawesi Utara, mendorong pembangunan kawasan Perbatasan, daerah terluar, terpencil dan tertinggal, meningkatkan tingkat kemantapan infrastruktur penunjang ekonomi wilayah, pengembangan infrastruktur kawasan sekitar danau Tondano, membangun infrastruktur perdesaan, peningkatan kapasitas Bandwidth Data Center, mendorong intergrasi Jaringan Fiber Optic Laut Pasifik dengan Palapa Ring Agar Sulawesi Utara menjadi Backbone Data Center di Indonesia, dan mendorong pencapaian pemenuhan target akses air minum dan sanitasi layak. Demikian, secara strategis prioritas ini mendukung Tema Pembangunan Daerah Tahun 2023 sebagai salah satu elemen pendukung utama peningkatan daya saing daerah, yaitu dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
5.Pembangunan Kepariwisataan Pariwisata, secara strategis, menjadi sektor yang potensial untuk dikembangkan selain karena mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, juga cukup strategis bagi suatu negara atau daerah karena pariwisata dipandang sebagai penunjang sektor lainnya. Walau kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2016-2019, dan kemudian mengalami dampak serius Pandemi Covid-19, sektor ini tetap menjadi sumber ketahanan ekonomi daerah. Kondisi meranggas di masa pandemi ini IV-14RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 dijadikan sebagai kesempatan untuk melaksanakan transformasi di sektor pariwisata sekaligus menjawab identifikasi problem optimalisasi industri pariwisata. Prioritas ini memastikan keselarasan dengan arahan Presiden Republik Indonesia dan strategi pencapaiannya. Prioritas ini juga menjadi tanggapan strategis daerah terhadap proyek prioritas strategis nasional (sebagai salah satu destinasi pariwisata superprioritas/eksistensi KEK Pariwisata Likupang) yang telah ditetapkan dalam perencanaan jangka menengah dan jangka pendek daerah. Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan prioritas ini dengan mengembangkan kawasan pariwisata di sepanjang Koridor Pantai Utara (Pantura) dan Koridor Pantai Selatan (Pansela) Sulawesi Utara. Sebagai satu sektor penting untuk mendorong kemajuan ekonomi daerah, prioritas pembangunan kepariwisataan ini berkontribusi secara signifikan dalam usaha peningkatan daya saing daerah.
6.Penanggulangan Bencana dan Mitigasi Perubahan Iklim Secara umum wilayah Sulawesi Utara rawan bencana karena berada di area ring of fire. Kawasan rawan bencana alam Provinsi Sulawesi Utara terbagi atas: kawasan rawan gempa, meliputi seluruh wilayah Provinsi yaitu kawasan yang berada di sekitar wilayah patahan lempeng kulit bumi terluar; kawasan rawan tanah longsor, meliputi Kepulauan Sangihe dan Siau Tagulandang Biaro (Manganitu, Tamako dan Siau Timur), Manado (Kec. Wanea, Kec. Singkil, Kec. Tuminting, Kec. Tikala, Kec. Mapanget, Kec. Bunaken, Kec. Malalayang, dan Kec. Wenang), Jalur jalan Manado- Amurang, Jalur jalan Manado-Tomohon, Jalur jalan Noongan-Ratahan- Belang (Minahasa Tenggara), Torosik (Bolaang Mongondow Selatan); kawasan rawan gelombang pasang yang meliputi pesisir pantai utara dan selatan Provinsi yang memiliki elevasi rendah; kawasan rawan gerakan tanah di Gunung Lokon Kota Tomohon, Gunung Klabat di Kabupaten Minahasa Utara, dan Gunung Soputan di Kabupaten Minahasa Tenggara serta kawasan sekitar danau Tondano di Kabupaten Minahasa; dan kawasan rawan banjir yang meliputi daerah muara sungai, dataran banjir dan dataran aluvial terutama di sepanjang sungai di Manado, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow, Minahasa Tenggara, dan Bolaang Mongondow Timur. Mempertimbangkan kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan daerah, prioritas ini secara strategis menopang peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan SDM dan infrastruktur yang mempertimbangkan kontinjensi bencana dan mitigasi perubahan iklim sebagai ekspresi wawasan lingkungan. Prioritas ini mempertahankan kesinambungan dengan agenda nasional tentang pembangunan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta menjamin sinergitas dengan prioritas IV-15RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 nasional menyangkut pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim). Prioritas ini diimplementasikan melalui peningkatan kualitas lingkungan permukiman, pemanfaatan energi baru terbarukan, upaya mitigasi terhadap perubahan iklim, pengelolaan dan konservasi Sumber Daya Alam, keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya, termasuk pengelolaan kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan.
7.Peningkatan Kualitas Tata Pemerintahan Prioritas ini merupakan bagian integral dan penting dari pengejawantahan pengembangan daya saing daerah secara khusus melalui pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Prioritas ini juga menjaga keserasian dengan arahan Presiden Republik Indonesia tentang penyederhanaan birokrasi dan agenda pembangunan nasional menyangkut stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, yang termaktub dalam perencanaan jangka menengah nasional. Prioritas ini juga mendukung secara strategis prioritas pembangunan nasional kedelapan tentang pembangunan IKN. Menyadari pentingnya prioritas ini dalam menunjang perencanaan pembangunan nasional dan daerah, implementasinya didorong melalui percepatan penerapan reformasi birokrasi, peningkatan kerja sama pembangunan dan sinergitas antardaerah serta kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan sinergitas program antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
8.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Keterkaitan pencapaian prioritas ini dengan prioritas peningkatan tata pemerintahan sedemikian eratnya sehingga pelaksanaannya akan saling meliputi dan melengkapi. Kedua prioritas ini secara komplementer mendukung arahan Presiden Republik Indonesia tentang penyederhanaan birokrasi dan agenda pembangunan nasional menyangkut stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, yang termaktub dalam perencanaan jangka menengah nasional. Secara strategis, kedua prioritas ini tentunya berkontribusi pada prioritas pembangunan nasional kedelapan tentang pembangunan IKN. Secara ideal, seluruh usaha pembangunan nasional dan daerah bermuara dan terukur dalam pelayanan publik yang unggul. Implementasi prioritas ini diusahakan dengan mendorong inovasi pelayanan publik pada setiap Perangkat Daerah dan tata kelola perencanaan dan keuangan daerah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). IV-16RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Untuk menjaga kesinambungan antara permasalahan dan isu strategis daerah serta prioritas pembangunan daerah tahun 2023, maka disajikan penyelarasan dengan keterkaitan sebagai berikut: Tabel 4.2 Keterkaitan Permasalahan, Isu Startegis Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah dan Arah Kebijakan Tahun 2023 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN ISU STRATEGIS 2023 PRIORITAS DAERAH 2023 ARAH KEBIJAKAN 2023  Terkontraksinya struktur ekonomi Sulawesi Utara terutama pada sektor akomodasi dan makan minum serta transportasi yang utamanya dipengaruhi oleh puncak pembatasan aktivitas dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19;  Kualitas SDM mengalami sedikit penurunan terutama terkait komponen pengeluaran per kapita akibat menurunnya pendapatan masyarakat terutama di masa pandemi.  Masih tingginya kecenderungan ketergantungan terhadap energi fosil akibat dari belum optimalnya pengelolaan sumber daya energi baru terbarukan;  Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang ditandai dengan belum selesainya pembangunan TPA Regional Mamitarang dan belum adanya fasilitas pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis;  Belum optimalnya upaya pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat secara berdaulat, akibat dari menurunnya ketersediaan dan konsumsi pangan secara khusus beras, distribusi yang belum maksimal, maupun susunan ragam pangan yang belum terdiversifikasi dengan baik;  Kondisi perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, terutama dalam menghadapi kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak menentu, antara lain kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan UMKM, dan pengembangan sektor unggulan; dan  Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal terutama di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, akibat dari perubahan regulasi terkait pemenuhan SPM yang mempengaruhi proses perencanaan.  Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran; 1). Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Pembangunan SDM dan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan  Peningkata Kualitas dan Daya Saing SDM, Pemajuan Kebudayaan dan Revolusi Mental; 2). Peningkatan Kualitas SDM  Penguatan Ekonomi melalui industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa;  Peningkatan kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan UMKM, dan pengembangan sektor unggulan;  Peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan serta distribusi pangan yang terdiversifikasi. 3). Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah  Pembangunan Berkelanjutan Lingkungan; 4). Pembangunan Infrastruktur dan konektifitas yang berkualitas 5). Pembangunan Kepariwisataan 6). Penanggulangan Bencana dan Mitigasi Perubahan Iklim  Penguatan kualitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta penyelanggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif 7). Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan 8). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik IV-17RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Adapun keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2023 diselaraskan sebagai berikut: Tabel 4.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, dan Daerah Tahun 2023 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 1) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;

(1)Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 2) Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan);
(2)Peningkatan Kualitas SDM; 3) Penanggulangan Pengangguran disertai dengan Peningkatan Decent Job;
(3)Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah; 4) Mendorong Pemulihan Dunia Usaha;
(4)Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas 5) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
(5)Pembangunan Kepariwisataan 6) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respon Terhadap Perubahan Iklim);
(6)Penanggulangan Bencanan dan Mitigasi Perubahan Iklim; 7) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar antara lain: Air Bersih dan Sanitasi;
(7)Peningkatan Kualitas Tata Pemerintahan; 8) Pembangunan Ibu Kota Nusantara.
(8)Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Adapun sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2023, sesuai dengan target RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, antara lain sebagai berikut:

1.Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74;
2.Indeks Pembangunan Gender sebesar 94,65;
3.Prevalensi Stunting sebesar 15%;
4.Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebesar 58,06;
5.Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,0% – 5,7%;
6.Gini Ratio sebesar 0,355;
7.Persentase Angka Kemiskinan sebesar 5,93%;
8.Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT sebesar 6,0% – 6,5%;
9.Indeks Infrastruktur sebesar 0,89;
10.Indeks kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 0,68;
11.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 71,11;
12.Akses Air Minum Layak sebesar 94%;
13.Akses Sanitasi Layak sebesar 87%;
14.Opini BPK dengan status WTP;
15.Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai 61;
16.Indeks SPBE dengan nilai 3.3. Tabel 4.4 Keterkaitan antara Program Pembangunan Daerah Tahun 2023 terhadap pencapaian 5 Misi Daerah, 7 Prioritas Nasional, 8 Prioritas Daerah dan Perangkat Daerah terkait beserta Target Kinerja Tahun 2023 DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 8 PRIOR. NASIONAL 2023 KODE PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) TARGET KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2023 TARGET 1 PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Persentase Angka Kemiskinan sebesar 5,93% TPT sebesar 6,0% – 6,5% Gini Ratio sebesar 0,355; 13 PROGRAM MISI II PN 1 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PERSENTASE PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 100% Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut MISI II PN 1 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENYUSUN RENCANA TENAGA KERJA 46% Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut MISI II PN 1 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI 70% Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut MISI II PN 1 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN (DALAM DAN LUAR NEGERI) MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR KERJA LINTAS DAERAH KABUPATEN KOTA DALAM SATU DAERAH PROVINSI 61% Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut MISI II PN 1 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK PP/PKB, LKS BIPARTIT, STRUKTUR SKALA UPAH DAN TERDAFTAR PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN 50% Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut MISI II PN 1 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN PERATURAN PERUNDANGAN BIDANG KETENAGAKERJAAN 85% Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut MISI II PN 1 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA PRESENTASI DESA YANG DIFASILITASI DALAM PENATAAN DESA 19,90% Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Daerah Prov. Sulut DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 8 PRIOR. NASIONAL 2023 KODE PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) TARGET KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2023 TARGET MISI II PN 1 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 100% Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Daerah Prov. Sulut MISI II PN 1 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 100% Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Daerah Prov. Sulut MISI II PN 1 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 100% Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Daerah Prov. Sulut MISI II PN 1 3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI PERSENTASE KAWASAN TRANSMIGRASI YANG DIFASILITASI PENETAPANNYA 40% Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut MISI II PN 1 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI REKAPITULASI WARGA TRANSMIGRASI YANG DITEMPATKAN 50 KK% Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut MISI II PN 1 3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI PRESENTASE SATUAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI YANG DIFASILITASI PEMBINAANNYA 70% Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut 2 PENINGKATAN KUALITAS SDM IPM sebesar 74; IPG sebesar 94,65; Prevalensi Stunting sebesar 15%; IPK sebesar 58,06 39 PROGRAM MISI I PN 2 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH; 100% Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut MISI I PN 2 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PRESENTASE SEKOLAH YANG MENYELENGGARAKAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL 100% Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 8 PRIOR. NASIONAL 2023 KODE PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) TARGET KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2023 TARGET MISI I PN 2 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN RASIO GURU TERHADAP MURID PENDIDIKAN MENENGAH ATAS 1:14 Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut MISI I PN 2 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 100% Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut MISI I PN 2 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA PERSENTASE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 100% Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut MISI I PN 2 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100% Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut MISI I PN 2 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK; 45/100.000 Penduduk Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut MISI I PN 2 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN PERSENTASE KETERSEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 100% Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut MISI I PN 2 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PERSENTASE KABUPATEN KOTA SEHAT 100% Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut MISI I PN 2 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL PERSENTASE POTENSI SUMBER (PSKS) KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG TERLATIH DAN PRODUKTIF 15,20% Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut MISI I PN 2 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN PERSENTASE WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG TERTANGANI 100% Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut MISI I PN 2 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI 100% Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut MISI I PN 2 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN PERSENTASE PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN YANG DILAKSANAKAN; 100% Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut MISI I PN 2 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERSENTASE ARG PADA BELANJA LANGSUNG APBD 70% Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Prov. Sulut MISI I PN 2 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TERMASUK TPPO (PER 100.000 PENDUDUK PEREMPUAN) 28 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Prov. Sulut MISI I PN 2 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA RASIO KELUARGA YANG MEMAHAMI KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (PER 10.000 KK) 15 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Prov. Sulut MISI I PN 2 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK PERSENTASE PERANGKAT DAERAH/LEMBAGA PENYEDIA DATA GENDER DAN ANAK YANG DIPERBAHARUI SECARA BERKALA 85% Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Prov. Sulut DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 8 PRIOR. NASIONAL 2023 KODE PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) TARGET KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2023 TARGET MISI I PN 2 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG DIFASILITASI UNTUK MENDAPATKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK 100% Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Prov. Sulut MISI I PN 2 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK PERSENTASE ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF 65 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Prov. Sulut MISI I PN 2 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR) PER WUS USIA 15-49 TAHUN 2,24 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut MISI I PN 2 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) PERSENTASE PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN (MODERN CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE (MCPR)) 65% Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut MISI I PN 2 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) ANGKA KELAHIRAN REMAJA UMUR 15-19 TAHUN (AGE SPECIFIC FERTILITY RATE / ASFR 15-19) 30% Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut MISI I PN 2 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI MANDIRI 0,65% Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Prov. Sulut MISI I PN 2 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA 6 Prestasi Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Prov. Sulut MISI I PN 2 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN 6,79% Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Prov. Sulut MISI I PN 2 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN TERLESETARIKANNYA CAGAR BUDAYA 100% Dinas Kebudayaan Daerah Prov. Sulut MISI I PN 2 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL PERSENTASE PENDUDUK YANG PERNAH TERLIBAT SEBAGAI PELAKU/PENDUKUNG PERTUNJUKAN SENI YANG MENJADIKAN KETERLIBATAN SEBAGAI SUMBER PENGHASILAN (TERHADAP PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS). 0.020% Dinas Kebudayaan Daerah Prov. Sulut MISI I PN 2 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH PERSENTASE PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS YANG MENGUNJUNGI PENINGGALAN SEJARAH 9.5% Dinas Kebudayaan Daerah Prov. Sulut MISI I PN 2 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA JUMLAH CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA YANG DITETAPKAN 24 Unit Dinas Kebudayaan Daerah Prov. Sulut MISI I PN 2 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN STANDAR PENGELOLAAN MUSEUM NEGERI B Dinas Kebudayaan Daerah Prov. Sulut MISI I PN 2 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN NILAI TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT 61,5 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Sulut DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 8 PRIOR. NASIONAL 2023 KODE PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) TARGET KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2023 TARGET MISI I PN 2 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT 8.80 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Sulut MISI I PN 2 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 100% Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Sulut MISI I PN 2 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 100% Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Sulut MISI I PN 2 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 100% Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Sulut MISI I PN 2 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PERSENTASE ORMAS, LSM, FKUB YANG MENDAPAT PEMBINAAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 100% Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Sulut MISI I PN 2 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PERSENTASE KASUS TRANTIBUM YANG TERSELESAIKAN (JUMLAH KASUS TRANTIBUM YANG TERDATA / JUMLAH KASUS YANG TERSELESAIKAN X 100%) 100% Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Sulut MISI II PN 2 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN 100% Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sulut MISI II PN 2 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN PERSENTASE PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN DI PROVINSI KABUPATEN/KOTA 100% Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sulut 3 PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK UNGGULAN DAERAH Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,0% – 5,7% 42 PROGRAM MISI II PN 4 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL PERSENTASI PENINGKATAN INVESTASI DI PROVINSI 10% Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Prov. Sulut MISI II PN 4 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL PENINGKATAN JUMLAH KERJASAMA PENANAMAN MODAL/MOU 3 MOU/KERJA SAMA Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Prov. Sulut DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 8 PRIOR. NASIONAL 2023 KODE PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) TARGET KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2023 TARGET MISI II PN 4 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL PERSENTASE PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL SESUAI NSPK TEPAT WAKTU 87% Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Prov. Sulut MISI II PN 4 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PERSENTASI PENINGKATAN PENYAMPAIAN LKPM 75% Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Prov. Sulut MISI II PN 4 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL JUMLAH LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL TEPAT WAKTU 1 LAPORAN Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Prov. Sulut MISI II PN 4 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL PERSENTASE LUAS WILAYAH LAUT DAN PESISIR YANG DIKELOLA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU 55% Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulut MISI II PN 4 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT DAN PERAIRAN UMUM DARATAN (PUD) DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROV SULUT 410.380 Ton Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulut MISI II PN 4 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROVINSI 578020 Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulut MISI II PN 4 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU 97% Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulut MISI II PN 4 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN KONSUMSI IKAN (Kg/Kapita/Tahun) 67,5 Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulut MISI II PN 4 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB 8,57% Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Prov. Sulut MISI II PN 4 Dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulut MISI II PN 4 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN 1-2% Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Prov. Sulut MISI II PN 4 Dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulut MISI II PN 4 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR 18% Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Prov. Sulut DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 8 PRIOR. NASIONAL 2023 KODE PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) TARGET KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2023 TARGET MISI II PN 4 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%) 0,05-1 Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Prov. Sulut MISI II PN 4 Dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulut MISI II PN 4 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN DOKUMEN PERIZINAN USAHA PERTANIAN 1 Dokumen Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Prov. Sulut MISI II PN 4 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN PROFESIONALISME PETANI DAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN 0,50% Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Prov. Sulut MISI II PN 4 Dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulut MISI II PN 4 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI 0,84% Dinas Kehutanan Daerah Prov. Sulut MISI II PN 4 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN PENINGKATAN AKSES LEGAL KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL 31,40% Dinas Kehutanan Daerah Prov. Sulut MISI II PN 4 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM JUMLAH KSP / USP YANG TERFASILITASI DALAM PELAYANAN IZIN 90 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Prov. Sulut MISI II PN 4 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI MENINGKATNYA KOPERASI YANG BERKUALITAS 3.841 Unit Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Prov. Sulut MISI II PN 4 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI PERSENTASE KOPERASI AKTIF 1% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Prov. Sulut MISI II PN 4 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN JUMLAH SDM PENGELOLA KOPERASI DAN UMKM YANG DILATIH 615 Orang Pengelola; 615 Orang Wirausaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Prov. Sulut MISI II PN 4 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI JUMLAH KUMKM YANG TERFASILITASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KEMUDAHAN DAN PERLINDUNGAN KUMKM 180 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Prov. Sulut MISI II PN 4 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) PERSENTASE UMKM NAIK KELAS 2% Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Prov. Sulut MISI II PN 4 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM JUMLAH UMKM YANG MENINGKAT AKSES PROMOSI DAN PEMASARANNYA 220 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Prov. Sulut DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 8 PRIOR. NASIONAL 2023 KODE PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) TARGET KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2023 TARGET MISI II PN 5 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN PERSENTASE PERTIMBANGAN TEKNIS YANG DITERBITKAN IJIN 80% Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut MISI II PN 5 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN PERSENTASE KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK 100% Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut MISI II PN 5 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING LAJU INFLASI TERKENDALI (%) 3±1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut MISI II PN 5 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR PERTUMBUHAN NILAI EKSPOR NON MIGAS 6% Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut MISI II PN 5 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSENTASE PENANGANAN PENGADUAN KONSUMEN 90% Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut MISI II PN 5 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI PERSENTASE PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI 75% Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut MISI II PN 5 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERSENTASE PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TERMASUK TURUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI DALAM RIPIN YANG DITETAPKAN DALAM RPIP 100% Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut MISI II PN 5 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI PERSENTASE REKOMENDASI YANG DITERBITKAN IJIN 100% Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut MISI II PN 5 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL TERSEDIANYA INFORMASI INDUSTRI SECARA LENGKAP DAN TERKINI 100% Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut MISI II PN 4 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN PERSENTASE CADANGAN PANGAN 100% (275 Ton) Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut MISI II PN 4 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT SKOR POLA PANGAN HARAPAN 94,5 Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut MISI II PN 4 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN PERSENTASE DAERAH RENTAN RAWAN PANGAN 10,03% Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut MISI II PN 4 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN PERSENTASE PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN YANG SESUAI PERSYARATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 89% Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 8 PRIOR. NASIONAL 2023 KODE PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) TARGET KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2023 TARGET 4 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KONEKTIVITAS Indeks Infrastruktur sebesar 0,89 22 PROGRAM MISI III PN 7 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) RASIO LUAS DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PROVINSI YANG DILAYANI OLEH JARINGAN IRIGASI 0.874 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut MISI III PN 7 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE JUMLAH SISTEM DRAINASE YANG TERBANGUN DAN TERHUBUNG DENGAN SUNGAI LINTAS KAB/KOTA DAN YANG BERADA DI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut MISI III PN 7 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN JUMLAH KAWASAN STRATEGIS PROVINSI YANG MEMPEROLEH PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut MISI III PN 7 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS PROVINSI YANG DIBANGUN / DIREHAB / DIRENOVASI / UBAHSUAI / DIPELIHARA DAN DIRAWAT 100% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut MISI III PN 7 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA PERSENTASE KAWASAN YANG DITATA BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 100% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut MISI III PN 7 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN RASIO KEMANTAPAN JALAN PROVINSI 0,899 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut MISI III PN 7 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI RASIO TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG TERLATIH DI WILAYAH PROVINSI YANG DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKAT PELATIHAN AHLI 0,054 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut MISI III PN 7 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG RASIO KESESUAIAN RENCANA PEMBANGUNAN DENGAN RTRW 0,68 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut MISI III PN 7 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PERSENTASE LUAS KAWASAN KUMUH 10 - 15 HEKTAR YANG DITANGANI 100% Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut MISI III PN 7 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERSENTASE SATUAN PERUMAHAN YANG DILENGKAPI DENGAN PSU 61% Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut MISI III PN 7 1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, TERLAKSANANYA KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, 1 Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 8 PRIOR. NASIONAL 2023 KODE PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) TARGET KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2023 TARGET KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Pertanahan Daerah Prov. Sulut MISI III PN 7 2.10.02 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI PERSENTASE PEMANFAATAN TANAH YANG SESUAI DENGAN PERUNTUKAN TANAHNYA DI ATAS IZIN LOKASI DIBANDINGKAN DENGAN LUAS IZIN LOKASI YANG DITERTIBKAN 100% Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut MISI III PN 7 2.10.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERSENTASE PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG SELESAI TEPAT WAKTU 40% Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut MISI III PN 7 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 100% Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut MISI III PN 7 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERSENTASE GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TEPAT WAKTU 40% Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut MISI III PN 7 2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG TERLAKSANANYA PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG 100% Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut MISI III PN 7 2.10.09 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE TERSEDIANYA LOKASI PEMBANGUNAN LINTAS KABUPATEN/KOTA 100% Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut MISI III PN 7 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH TERLAKSANANYA PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 100% Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut MISI III PN 7 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) RASIO KONEKTIVITAS PROVINSI 0,45 Dinas Perhubungan MISI III PN 7 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN JUMLAH ARUS PENUMPANG ANGKUTAN UMUM NAIK TURUN (ORANG) 13.500 Dinas Perhubungan MISI III PN 7 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN JUMLAH KEGIATAN SOSIALISASI RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN PROVINSI DI KAB/KOTA 3 Dinas Perhubungan DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 8 PRIOR. NASIONAL 2023 KODE PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) TARGET KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2023 TARGET MISI III PN 7 5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN PERSENTASE DOKUMEN PENGELOLAAN PERBATASAN YANG DAPAT DIKOORDINASIKAN, DITETAPKAN, DIAWASI DAN DIEVALUASI 100% Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Sulut 5 PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,0% – 5,7% 4 PROGRAM MISI II PN 4 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PERKEBANGSAAN 100% Dinas Pariwisata Daerah Prov. Sulut MISI II PN 4 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA DAN WISATAWAN NUSANTARA 1.000.000 Wisnus dan 25.000 Wisman Dinas Pariwisata Daerah Prov. Sulut MISI II PN 4 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB HARGA BERLAKU 3% Dinas Pariwisata Daerah Prov. Sulut MISI II PN 4 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NILAI TAMBAH EKONOMI KREATIF (Rp.) 20.104.200.000 Dinas Pariwisata Daerah Prov. Sulut 6 PENANGGULANGAN BENCANAN DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM Indeks kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 0,68; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 71,11; Akses Air Minum Layak sebesar 94%; Akses Sanitasi Layak sebesar 87%; 24 PROGRAM DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 8 PRIOR. NASIONAL 2023 KODE PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) TARGET KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2023 TARGET MISI IV PN 6 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PERSENTASE KAPASITAS YANG DAPAT TERLAYANI MELALUI PENYALURAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA TERHADAP KEBUTUHAN PEMENUHAN KAPASITAS YANG MEMERLUKAN PEMENUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA 10% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut MISI IV PN 6 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL JUMLAH TPA REGIONAL YANG DIOPERASIKAN DENGAN SISTEM SANITARY LANDFILL 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut MISI IV PN 6 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH RASIO PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH DOMESTIK OLEH SPAL REGIONAL 0,06 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut MISI IV PN 6 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PERSENTASE WARGA NEGARA YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI YANG MEMPEROLEH FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI 4% Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut MISI IV PN 6 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA PERSENTASE KABUPATEN/KOTA TANGGUH BENCANA 100% Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sulut MISI IV PN 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah MISI II PN 3 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI 100% Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut MISI IV PN 6 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP TERSUSUNNYA RPPLH DAN KLHS PROVINSI KLHS Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut MISI IV PN 6 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI 71,11 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut MISI IV PN 6 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) TERLAKSANANYA PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PENGELOLAAN TAMAN KEHATI OLEH PEMERINTAH PROVINSI 1 Taman Kehati Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut MISI IV PN 6 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) JUMLAH USAHA/KEGIATAN YANG MELAKUKAN PENGUMPULAN LIMBAH B3 LINTAS KAB/KOTA 2 Pelaku Usaha/Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut MISI IV PN 6 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PERSENTASE KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI 55% Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 8 PRIOR. NASIONAL 2023 KODE PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) TARGET KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2023 TARGET PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) MISI IV PN 6 2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH JUMLAH MHA DAN/ATAU KEARIFAN LOKAL YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR 1 Kelompok Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut MISI IV PN 6 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PERSENTASE TERLAKSANANYA KEGIATAN PENINGKATAN, PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MAYARAKAT 100% Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut MISI IV PN 6 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT JUMLAH PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 1 Penghargaan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut MISI IV PN 6 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP PERSENTASE PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITANGANI 100% Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut MISI IV PN 6 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PERSENTASE JUMLAH SAMPAH YANG TERTANGANI 50% Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut MISI IV PN 6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut MISI IV PN 6 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA PERSENTASE KERUSAKAN HUTAN PERTAHUN (DEFORESTRASI) 28% Dinas Kehutanan Daerah Prov. Sulut MISI IV PN 6 3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) PENINGKATAN KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SINERGI ANTAR BERBAGAI PIHAK DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DAS 30% Dinas Kehutanan Daerah Prov. Sulut MISI IV PN 6 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN PERSENTASE PENGELOLAAN AIR TANAH, SUMBER DAYA GEOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI 100% Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Prov. Sulut MISI IV PN 6 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA PERSENTASE USAHA TAMBANG SESUAI KEWENANGAN PROVINSI YANG TIDAK MELANGGAR PERDA 100% Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Prov. Sulut MISI IV PN 6 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN PENINGKATAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ENERGI BARU TERBARUKAN 36% Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Prov. Sulut MISI IV PN 6 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN RASIO ELEKTRIFIKASI 100% Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Prov. Sulut DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 8 PRIOR. NASIONAL 2023 KODE PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) TARGET KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2023 TARGET 7 PENINGKATAN KUALITAS TATA PEMERINTAHAN Opini BPK dengan status WTP; Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai 61; 24 PROGRAM MISI V PN 8 4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI INDEKS REFORMASI BIROKRASI 61,00 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Sulut MISI V PN 8 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH NILAI LPPD Tinggi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Prov. Sulut MISI V PN 8 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT PERSENTASE REKOMENDASI PELAKSANAAN PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG DITINDAKLANJUTI 100% Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Prov. Sulut MISI V PN 8 4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM PERSENTASE PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 100% Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sulut MISI V PN 8 4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG DITINDAKLANJUTI 100% Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Prov. Sulut MISI V PN 8 4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA RASIO NILAI BELANJA YANG DILAKUKAN MELALUI PENGADAAN 100% Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Prov. Sulut MISI V PN 8 4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 95% Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Prov. Sulut MISI V PN 8 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 100% Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sulut MISI V PN 8 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PERSENTASE KETERUKURAN DAN AKURASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 75% Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sulut MISI V PN 8 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 100% Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sulut MISI V PN 8 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH OPINI LAPORAN KEUANGAN WTP Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 8 PRIOR. NASIONAL 2023 KODE PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) TARGET KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2023 TARGET MISI V PN 8 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN ASET 4 Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut MISI V PN 8 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH RASIO PAD (ADHK) 0,014 Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulut MISI V PN 8 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH PERSENTASE PENERAPAN MERIT SISTEM YANG MENJADI KEWENANGAN BKD 80% Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulut MISI V PN 8 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERSENTASE ASN YANG BERKOMPETENSI 40% Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Prov. Sulut MISI V PN 8 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PERSENTASE PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN 45% Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulut MISI V PN 8 5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG PRESENTASE PELAYANAN PENGHUBUNG 100% Badan Penghubung Daerah Prov. Sulut MISI V PN 8 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN OPINI LAPORAN KEUANGAN WTP Inspektorat Daerah Prov. Sulut MISI V PN 8 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI PERSENTASE CAPAIAN PELAKSANAAN PKPT 100% Inspektorat Daerah Prov. Sulut MISI I PN 8 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 100% Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Prov. Sulut MISI I PN 8 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI TINGKAT KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH 95% Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Prov. Sulut MISI I PN 8 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL 18,91 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Sulut MISI I PN 8 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP TINGKAT KEBERADAAN DAN KEUTUHAN ARSIP SEBAGAI BAHAN PERTANGGUNGJAWABAN 230 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Sulut MISI I PN 8 2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP PENERBITAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP YANG DISIMPAN DILEMBAGA KEARSIPAN DAERAH PROVINSI YANG SESUAI NSPK 15 Izin Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Sulut 8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai 61; 6 PROGRAM DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026 DUKUNGAN TERHADAP 8 PRIOR. NASIONAL 2023 KODE PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) TARGET KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWABTAHUN 2023 TARGET Indeks SPBE dengan nilai 3.3 MISI I PN 8 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK CAKUPAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) 98,0% Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut MISI I PN 8 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL CAKUPAN PENERBITAN AKTA PENCATATAN SIPIL (LAHIR, MATI, KAWIN, CERAI) 72.5% Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut MISI I PN 8 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN 80% Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut MISI I PN 8 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN SKALA PROVINSI DALAM SATU TAHUN 100% Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut MISI I PN 8 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PERSENTASE MEDIA YANG MELAKSANAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 100% Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Prov. Sulut MISI I PN 8 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI 100% Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Prov. Sulut V-1 II-1 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kota. Kajian tentang pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai selama 20 tahun sampai tahun 2021 telah melewati 4 tahap pelaksanaan RPJMD dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi (RPJPD), dievaluasi berdasarkan indikator pembangunan daerah yang telah dicapai sampai tahun 2020 di saat terjadinya Pandemic COVID-19. Hasil evaluasi diuraikan pada sub-bagian capaian pembangunan tahun 2015-2019, sebagai akumulasi pelaksanaan pembangunan daerah yang telah dilakukan dalam RPJPD tahun 2005 - 2025. 5.1. Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Utara dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 Pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Utara diarahkan untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 untuk Wilayah Sulawesi, dan melaksanakan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut. Adapun terkait 3 indikator pembangunan yang telah ditetapkan bagi Provinsi Sulawesi Utara, dilakukan penyesuaian target yaitu pada indicator laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Ringkasan target dan prioritas pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang diarahkan dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini. V-2 II-2 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Tabel 5.1 Arah Target Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Indikator Pembangunan Realisasi 2018 Baseline 2019 Target Pembangunan (target nasional) 2020 2021 2022 2023 2024 Laju pertumbuhan ekonomi (%) 6,01 5,80 6,20* 6,60* 6,70* 7,30* 7,60* -0,99 (capaian Sulut) 4,0 – 5,0 ** 4,5 – 5,5 *** 5,0 – 5,7 *** 5,7 – 6,0 *** Tingkat kemiskinan (%) 7,80 7,66 7,00* 6,68* 6,45* 5,93* 5,65* 7,5** 7,5 – 6,9 *** 5,93 *** 5,65 *** TPT (%) 6,86 6,25 6,70 6,50* 6,30* 5,90* 5,60 7,37 (capaian Sulut) 7,28** 6,6*** 6,47 – 7,18 *** 6,0 – 6,5 *** Kebutuhan Investasi (Rp Triliun) 41,24 44,10 50,03* 55,15* 61,74* 69,99* 78,85* Catatan : * Penetapan dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 untuk Provinsi Sulawesi Utara ** Target Perubahan dalam RKPD 2021 *** Target dalam RPJMD 2021 – 2026 Tabel 5.2. Arah Prioritas Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Arah Prioritas Pembangunan Koridor Pertumbuhan Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Koridor Pemerataan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Sitaro Pengembangan komoditas unggulan Kelapa, lada, cengkeh, pala, kopi, kakao dan perikanan tangkap dan budidaya Pengembangan sentra produksi Sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang tersebar di KPPN, kawasan transmigrasi dan PKSN Pengembangan sentra produksi perikanan SKPT Talaud Pengembangan kawasan strategis a) Berbasis komoditas unggulan dan industri pengolahan: KEK Bitung b) Berbasis pariwisata: DPP Manado – Likupang/ KEK Likupang c) Pengembangan dan penguatan konektivitas: Jalan tol Manado – Bitung, Jalan Akses Wisata Likupang, Pengembangan Pelabuhan Bitung, Bandara Bolaang Mongondow d) Pengembangan pusat perdagangan pelabuhan hub Bitung e) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi f) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan Pendidikan dan kesehatan, Pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata dan revitalisasi Balai Latihan kerja meliputi:
1.Pengembangan SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, V-3 II-3 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Arah Prioritas Pembangunan pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, energi dan pertambangan
2.Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di perguruan tinggi yang mendukung sektor industri manufaktur, konstruksi, pariwisata dan pertanian.
3.Pengembangan BLK yang mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani terlatih, buruh konstruksi Gedung, manajer umum perdagangan dan pelayan, pramuwisata, koki.
4.Penanganan anak tidak sekolah di seluruh wilayah provinsi Pengembangan kawasan perkotaan a) pengembangan kawasan perkotaan di WM Manado b) Penguatan keterkaitan desa – kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah Pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal dan kawasan perbatasan a) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di Kecamatan perbatasan pada 14 kecamatan lokpri b) pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Tahuna dan PKSN Melonguane c) percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar Pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar (air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi) serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, keuangan dan tata kelola aset desa, pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal, penataan ruang dan penetapan batas desa, serta peningkatan peran BUMDes d) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antar desa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan BUMDes Bersama di KPPN Minahasa Utara e) Penanganan stunting dengan lokasi focus prioritas pada tahun 2020 mencakup 4 kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara dan selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh kabupaten/kota pada tahun 2023 f) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 5,65% di Provinsi Sulut g) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim Penataan kelembagaan dan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah a) Percepatan penerapan SPM di daerah secara penuh dan konsisten b) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi. c) Penataan Lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif. d) Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) e) Peningkatan riset dan inovasi daerah f) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata lainnya. g) Peningkatan kualitas belanja daerah V-4 II-4 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Arah Prioritas Pembangunan h) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten i) Pengembangan Kerjasama antardaerah, dan j) penguatan Kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak k) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas Kabupaten Minahasa Utara l) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas Kabupaten Bolaang Mongondow m) Penataan ruang dan lahan yang meliputi:
1.Peningkatan efektivitas instrument pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR
2.Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional
3.Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional
4.Penerapan insentif dan disinsentif serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang
5.Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya
6.Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral
7.Penetapan delineasi batas wilayah adat
8.Pembentukan bank tanah
9.Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital
10.Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan n) Pemenuhan SPM kebencanaan melalui:
1.Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistic kebencanaan
2.Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat
3.Peningkatan investasi mitigasi structural dan non structural untuk pengurangan resiko bencana o) Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon meliputi:
1.Peningkatan luasan dan produktivitas lahan pertanian pangan
2.Optimalisasi potensi sumber energi terbarukan
3.Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan pusat – pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam
4.Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci serta perlindungan kawasan hutan
5.Peningkatan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi pada lahan bekas tambang
6.Penerapan kaidah – kaidah ekowisata dan pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan pariwisata
7.Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup
8.Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu
9.Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal
10.Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air V-5 II-5 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Arah Prioritas Pembangunan Proyek prioritas strategis a) Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Manado – Likupang b) Integrasi pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional c) Pembangunan jaringan pelabuhan utama terpadu di Bitung d) Pembangunan waduk multiguna di Kuwil Kawangkoan dan Lolak Sumber : Lampiran IV Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020 – 2024. 5.2. Perkembangan Wilayah Berdasarkan Klaster 5.2.1.Klaster Kabupaten Kepulauan Klaster wilayah kepulauan memiliki keunikan tertentu sehingga setiap pemerintah kabupaten kepulauan menggunakan strategi pengembangan yang sesuai dengan karakter wilayah kepulauan. Dinamika pembangunan kawasan kepulauan lebih komprehensif berdasarkan visi pembangunan daerah, yang menggunakan sumberdaya terbatas, namun memberikan warna semakin dinamis dalam konsep pengembangan wilayah kepulauan dan perbatasan. Inisiatif dan inovasi setiap pimpinan dan perangkat daerah sangat mewarnai dinamika pembangunan wilayah perdesaan dan perkotaan, didukung dengan pelaksanaan pembangunan daerah oleh pemerintah provinsi dan Pemerintah berdasarkan kewenangan. Kapasitas dan kemampuan daerah aktif berkoordinasi membuka komunikasi dengan pemerintah diatasnya, mempercepat akselerasi pembangunan daerah searah dengan prioritas nasional dan provinsi. A. Kabupaten Kepulauan Sitaro Konsep pengembangan kawasan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) terfokus pada pengembangan Kecamatan Siau Tengah. Kawasan ini menjadi objek wisata berbasis sumber daya alam lingkungan yang memiliki suasana pegunungan dengan temperature moderat—pada siang hari musim panas bervariasi antara 24-28 derajat Celcius—yang relatif dingin dibandingkan dengan lokasi kecamatan lain di pulau Siau. Pada beberapa desa di wilayah Kecamatan Siau Tengah, dikembangkan budidaya sayur organik dengan memanfaatkan lingkungan alam yang memungkinkan untuk dikembangkan tanaman hortikultura. Selain itu juga dikembangkan beberapa desa yang memiliki lokasi atau spots dengan keunikan pemandangan laut bagian barat yang indah dengan kombinasi panorama pegunungan dan laut, serta dapat menikmati keindahan unik sinar matahari yang memantul dari permukaan laut luas menyongsong tenggelam di permukaan horizon laut atau matahari terbenam (sunset). Lokasi-lokasi pengembangan objek wisata baru di wilayah pegunungan serta wilayah pantai pada beberapa lokasi unik pulau-pulau kecil seperti Pulau Makalehi, Pulau Bahorok, dan Pulau lainnya yang memiliki spot diving, objek wisata pinggir pantai dipadukan dengan objek wisata menyaksikan Gunungapi aktif (vulcano), serta lintasan/track untuk memanjat gunungapi V-6 II-6 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 sampai pada lokasi-lokasi tertentu yang dapat diizinkan dan dijangkau manusia serta dinilai aman bagi pengunjung (volcano tracking). Lokasi-lokasi unik dan menarik yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro dikembangkan untuk mengantisipasi dibukanya Bandara Sawang—bandara baru yang terletak di Pulau Siau—dan menghubungkan penerbangan ke Kota Manado dan ke bandara lain di kabupaten kepulauan. Bertambahnya kunjungan wisatawan domestic dan internasional diprediksi akan terjadi dengan dibukanya penerbangan dari Manado ke Ulu-Siau serta semakin lancar hubungan laut menggunakan kapal cepat di siang hari dan kapal malam dari Manado menuju ke Kabupaten Kepulauan Sitaro. Industri Pariwisata, sub sektor perikanan, dan sub sektor perkebunan Pala, menjadi tumpuan utama basis ekonomi lokal melalui peran aktif Usaha/Industri Mikro Kecil sebagai penggerak utama ekonomi Kabupaten Kepulauan Sitaro untuk bergerak dan terus berkembang. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro menyiapkan kebijakan khusus melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan dengan memberikan izin usaha dan juga pemberian izin produksi makanan dan minuman oleh Dinas Kesehatan kepada pelaku U/IMK. Kebutuhan penunjang pengembangan Kawasan di Kabupaten Kepulauan Sitaro yaitu peningkatan jalan akses ke objek wisata dan permukiman penduduk di desa-desa, serta peningkatan akses pelayaran kapal siang dan malam ke Manado dan ke Tahuna-Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro melakukan peningkatan pelayaran regular akses ke pulau-pulau sekitar Pulau Siau, desa sekitar pulau Siau, dan ke Pulau Tagulandang dan Pulau Biaro. Umumnya, kapal motor sebagai alat transportasi ke pulau-pulau dikelola dan dioperasikan langsung oleh masyarakat atau sektor swasta. Kapal Ferry milik Pemerintah Kabupaten hanya melakukan pelayaran rutin ke Pelabuhan Bitung. Implikasinya bagi Pemerintah Kabupaten yaitu meningkatkan fasilitas keselamatan pelayaran di Pelabuhan Utama dan Pelabuhan di pulau- pulau, serta meningkatkan akses jalan ke desa dan objek-objek wisata. B. Kabupaten Kepulauan Sangihe Konsep pengembangan Kawasan Perkotaan Wilayah Kota Tahuna adalah dengan melakukan konservasi kawasan mangrove (bakau) di beberapa lokasi yaitu di Kecamatan Tahuna berdekatan dengan lokasi Pasar Tradisional Towo dan terminal angkutan dalam dan luar kota; dan lokasi hutan mangrove di Kecamatan Tahuna Timur terletak di sekitar permukiman penduduk dan Pelabuhan Regional Tahuna. Kedua lokasi konservasi hutan mangrove dalam wilayah Kota Tahuna berdampingan dengan fasilitas umum publik (Pasar Tradisional, Terminal Angkutan Umum dalam kota dan Pelabuhan Regional) serta permukiman penduduk. Kawasan konservasi hutan mangrove tengah kota dikembangkan menjadi hutan lindung dan disekitar hutan dikembangkan lokasi kegiatan ekonomi bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengembangkan revitalisasi dan meningkatkan lingkungan permukiman wilayah pesisir yang terarah pada desa-desa dengan mayoritas penduduknya adalah nelayan, mengembangkan usaha mikro dan kecil dengan mengoptimalkan sumber V-7 II-7 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 daya laut, meningkatkan kapasitas peran BUMDes sebagai pusat penggerak ekonomi desa, serta meningkatkan aksesibilitas transportasi darat dan laut yang menghubungkan antar desa. Pemerintah Kabupaten juga melakukan pengembangan permukiman penduduk perdesaan serta mendorong pusat pertumbuhan melalui pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana penunjang yang berwawasan lingkungan, peningkatan prasarana dan sarana dasar kebutuhan penduduk desa guna mendukung pengembangan ekonomi, pengembangan potensi bahari sebagai kawasan andalan laut daerah dan nasional, serta pengembangan kawasan budidaya lainnya. Arah kebijakan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama dengan Pemerintah Provinsi mendorong dan mengoptimalkan peran Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Dhago sebagai pusat pengembangan perikanan tangkap dan budidaya tersebar di sepanjang pesisir wilayah potensial yang dilakukan oleh penduduk setempat. Kegiatan perikanan tersebut didukung dengan fasilitas penunjang untuk pengembangan kegiatan pengolahan dan pengepakan agar dapat dipasarkan ke daerah lain dan ke pasar internasional melalui Pelabuhan Bitung dan Bandara Sam Ratulangi Manado. Potensi wisata bahari, ditempatkan menjadi objek peningkatan kegiatan ekonomi desa pesisir dengan mengembangkan kawasan Taman Laut Pulau Bukide Kecamatan Nusa Tabukan, Taman Laut Pulau Beeng Kecamatan Tabukan Selatan Tengah serta Taman Laut Pulau Dakupang dan Pulau Para Kecamatan Tatoareng. Peningkatan jaringan perhubungan darat dan laut didorong oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan untuk mengembangkan potensi bahari dan wilayah pesisir. C.Kabupaten Kepulauan Talaud Pengembangan wilayah kepulauan perbatasan dengan Filipina Selatan sebagai kawasan pengembangan ekonomi wilayah perbatasan, mengedepankan sub-sektor perikanan terintegrasi yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan memanfaatkan kedekatan jarak pelayaran laut menuju General Santos—kota pusat kegiatan pengolahan ikan di wilayah negara tetangga Filipina. Pemanfaatan sumberdaya alam laut di kabupaten ini didukung dengan ketersediaan pusat kegiatan perikanan Salibabu—yang memiliki SKPT Desa Dalum Salibabu. Peran SKPT dapat ditingkatkan untuk melakukan pengolahan tahap awal hasil tangkapan perikanan di wilayah sekitar Kabupaten Kepulauan Talaud, sebelum hasil produk perikanan dikirim atau diekpor ke General Santos (Filipina), atau dikirim ke Kota Bitung sebagai bahan baku pengolahan ikan kaleng. Wilayah daratan Pulau Karakelang, diarahkan pada pengembangan pusat kegiatan koridor ekonomi Lirung-Melonguane dan sekitarnya. Kedua kota ini terletak di pulau yang berbeda dan dipisahkan oleh selat Lirung- Melong dengan jarak tempuh penyeberangan laut sekitar 15 menit. Wilayah koridor Lirung-Melonguane didukung dengan beberapa desa terletak di daratan kedua pulau tersebut. Pelabuhan Lirung digunakan sebagai Pelabuhan Utama (nusantara dan regional) yang digunakan oleh perusahan pelayaran yang melayani pelayaran regular penumpang dan barang dengan V-8 II-8 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 daerah tujuan Manado, Bitung, Tahuna, dan pelabuhan kecil lainnya di wilayah Kabupaten Talaud. Di sekitar wilayah daratan Pulau Karakelang dikembangkan pusat kegiatan yaitu pada bagian tengah dan utara pulau tersebut, dimana kegiatannya terkonsentrasi di Kota Beo (kota kecil), yang berperan sebagai pusat kegiatan ekonomi bagi wilayah disekitarnya yang menjangkau sampai ke wilayah bagian utara desa-desa yang terletak di Pulau Karakelang dan beberapa desa yang tersebar di wilayah bagian utara. Kota Beo dikenal dengan Pelabuhan Lokal yang melayani pelayaran regular Beo-Melonguane- Lirung-Manado (pulang-pergi/pp) dengan kapal penumpang lokal. Pada wilayah pesisir sebelah timur Pulau Karakelang dikembangkan Desa Rainis sebagai pusat kegiatan kecamatan dan ekonomi. Desa Rainis menjadi pusat pertumbuhan ekonomi melayani desa–desa yang berlokasi di sepanjang pantai timur. Di wilayah pulau besar Salibabu, pusat kegiatan terkosentrasi di sekitar kota Lirung dan di Desa Dalum sebagai lokasi pusat pendaratan dan pengolahan ikan SKPT Salibabu. Selain di lokasi antara kedua Pulau Salibabu dan Pulau Karakelang, dikembangkan objek wisata pantai Pulau Sara Besar dan Pulau Sara Kecil dengan pantai pasir putih yang menjadi ikon dari wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud. Wilayah Kepulauan Talaud yang memiliki banyak objek wisata pantai dan laut, taman laut, serta pulau-pulau yang memiliki pantai indah untuk lokasi snorkeling, serta lokasi untuk penangkapan ikan secara alami dengan konsep yang disebut “Manee”, yaitu kearifan lokal yang rutin dilaksanakan masyarakat setempat untuk menangkap ikan tanpa menggunakan alat tangkap. Manee merupakan warisan leluhur yang menjadi budaya local dengan konsep ramah lingkungan yang dilestarikan dan secara regular dilakukan masyarakat setempat. Kegiatan ramah lingkungan yang dilaksanakan masyarakat menjadi potensi objek wisata menarik bagi para pelancong yang berkunjung dan ingin menyaksikan objek wisata budaya dan alam bahari. Kegiatan masyarakat seperti melakukan Manee, memungkinkan untuk dikembangkan Pemerintah Daerah berkerjasama dengan pihak swasta, dan masyarakat, seperti community base eco-tourism, memiliki potensi untuk dikembangkan di beberapa pulau kecil di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud. Kecenderungan setiap daerah adalah untuk menyiapkan objek wisata berbasis sumber daya alam yang memiliki keunikan dan daya tarik khusus yang dikembangkan dan menjadi ikon daerah, sehingga wisatawan yang datang dapat mengunjungi objek wisata unik yang disiapkan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat setempat. Wilayah kepulauan dan perbatasan melaksanakan konsep pengembangan wilayah melalui pengembangan potensi alam lokal bidang industri pariwisata berbasis keunikan sumberdaya alam, pengembangan komoditi lokal hortikultura dan perkebunan, serta peningkatan usaha penangkapan dan budidaya ikan untuk diekspor ke luar daerah dan mancanegara. Usaha pengembangan daerah mengoptimalkan potensi lokal membutuhkan dukungan konektivitas laut, darat, dan udara sebagai akses antar kabupaten dan ke Pelabuhan Manado dan Bitung yang merupakan pintu utama menuju pasar domestik dan internasional. V-9 II-9 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 5.2.2.Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya Pada Klaster wilayah Bolaang Mongondow Raya terdapat 2 kabupaten yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang langsung berbatasan dengan Provinsi Gorontalo, dimana Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango. Wilayah di antara 2 kabupaten yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tidak dihubungkan dengan jalan secara langsung dari bagian utara menuju ke bagian selatan dan sebaliknya. Hal ini disebabkan karena di kedua kabupaten tersebut terdapat hutan lindung “Dumoga Bone Nani Wartabone” yang terletak memanjang punggung peninsula pulau Sulawesi. Sebelah timur lokasi hutan lindung berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow, pada bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan di bagian barat dengan Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango, keduanya merupakan bagian dari wilayah Provinsi Gorontalo. Dengan kata lain Taman Nasional “Dumoga Bone Nani Warta Bone” dikelilingi oleh 5 kabupaten, 3 kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan 2 kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Gorontalo. Adapun akses yang memungkinkan sebagai penghubung bagian pantai utara (Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) dengan bagian pantai selatan (Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) adalah melalui jalan akses diagonal dari Kota Lolak—Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow—memotong ke bagian tengah daratan Bolaang Mongondow Raya sebagai pusat pengembangan lumbung pangan padi—ke daratan Dumoga-Doloduo— menuju ke bagian selatan sampai ke Molibagu—ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Akses ini dikenal dengan sebutan jalan diagonal Lolak- Pindol-Dumoga-Molibagu, sebagai akses utama jaringan perhubungan untuk mengintegrasikan pengelolaan sumber daya alam wilayah tersebut. Akses jalan diagonal utara-selatan Lolak-Pindol-Dumoga-Molibagu melalui daerah dengan potensi pertanian lahan kering untuk budidaya jagung dan kelapa, serta lahan basah—sawah dengan irigasi teknis—daratan Dumoga dan Doloduo dan wilayah permukiman penduduk transmigrant. Mereka yang berperan sebagai penggerak pengembangan lumbung pangan padi wilayah Bolaang Mongondow. Selain itu, pantai utara memiliki Pelabuhan regional/lokal Labuhan Uki, yang memungkinkan dan memudahkan peran sebagai pusat distribusi bahan impor dari luar daerah, seperti barang -barang dari Pulau Jawa yang dibongkar dan muat di pelabuhan tersebut, untuk kemudian didistribusikan menuju wilayah pantai timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur. Sebaliknya juga dapat terjadi, produksi bahan baku dari perkebunan seperti kelapa, kakao, dan jagung serta bahan pangan lainnya dari Bolaang Mongondow, dikirim keluar daerah melalui Pelabuhan Labuhan Uki. Adapun jalan diagonal kewenangan pemerintah provinsi ini diperkirakan akan menjadi jalur utama (back bone) wilayah pantai V-10 II-10 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 timur/selatan ke wilayah pantai utara. Kedua sisi pantai timur/selatan dan pesisir pantai bagian utara dapat diakses langsung lewat Trans Sulawesi Highway (Utara dan Timur/Selatan) menuju ke Provinsi Gorontalo. Sepanjang Kawasan sepanjang jalan diagonal diperkirakan akan cepat berkembang menjadi poros diagonal klaster cepat tumbuh Lolak- Dumoga/Doloduo-Molibagu. Poros koridor utara-timur/selatan Lolak- Dumoga dan Dumoga-Molibagu, telah menjadi koridor diagonal yang berkembang pesat di wilayah Sulawesi Utara pada masa jangka menengah dan panjang atau RPJP ke II Provinsi Sulawesi Utara. Potensi jalan diagonal berikutnya yaitu poros diagonal Inobonto- Kotamobagu-Tutuyan [Boltim] (I-K-T) dan Inobonto-Kotamobagu-Molibagu [Bolsel] (I-K-M) ke pantai timur/selatan melewati Trans Sulawesi bagian tengah yang dikenal dengan jalan Amurang-Kotamobagu-Doloduo. Akses jalan jalur cepat yang dibangun dengan biaya APBN (bersumber dari pinjaman Bank Dunia) yang dibangun oleh Kontraktor Korea Selatan dan Perusahaan Pembangunan Jalan Jepang (JBIC) pada tahun 1970-an. Jalur trans bagian tengah ini dibuka untuk mendorong percepatan pembangunan Kawasan Lumbung Pangan (Dumoga sekitarnya)—yang didukung dengan 2 bendungan Torout dan Kasinggolan terletak di tepi Kawasan Hutan Lindung Nani Wartabone. Pembukaan akses diagonal Inobonto-Kotamobagu-Tutuyan (I-K-T) adalah bagian dari pembukaan akses jalur cepat tumbuh di wilayah Bolaang Mongondow Raya. Wilayah Kota Kotamobagu dan sekitarnya akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah bagian tengah, yang didukung dengan pusat logistik “Dry Port” Kotamobagu dan Kawasan Industri Mongondow (KIMONG) di bagian sebelah Timur-Utara Kabupaten Bolaang Mongondow, yang terletak di bagian sebelah utara wilayah Kota Kotamobagu. Selain itu akan ditunjang dengan berkembangnya wilayah pantai timur/selatan yang semakin berkembang yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan ibukotanya Tutuyan dan wilayah pertambangan emas di bagian barat Bolaang Mongondow Timur dan bagian sebelah timur Kota Kotamobagu. Demikian juga di bagian sebelah barat kota didukung dengan wilayah lumbung pangan daratan Dumoga. Analisa potensi kawasan yang berkembang dan mengelilingi Kota Kotamobagu, mempercepat kota tersebut berfungsi sebagai pusat pelayanan jasa pemerintahan, perdagangan, perbankan, dan jasa keuangan regional. Akses jalan yang telah terbangun serta pembukaan jalan lingkar Kota Kotamobagu dan rencana pembangunan “Dry Port” di wilayah Kotamobagu di sepanjang ringroad akses ke Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow bagian utara. Bersamaan dilakukan pengembangan objek wisata budaya dan wisata alam di dalam kota Kotamobagu, semakin mempercepat pengembangan Kota Kotamobagu sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan dan Hub Transit di antara 3 kabupaten (Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur dan Bolaang Mongondow Selatan). Wilayah Kota Kotamobagu sedang berbenah menyiapkan fasilitas- fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh kabupaten tetangga seperti Dry Port—sebagai pusat logistik dan penyimpanan barang dalam ruangan atau V-11 II-11 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 gudang tertutup, cold storage bahan pangan hortikultura, dan ruang terbuka “open space” untuk terminal container yard dengan ukuran kontainer berkapasitas 20” feet dan 40” feet, yaitu kontainer yang transit dari Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Labuhan Uki dan Pelabuhan Anggrek, Gorontalo. Semua barang dalam kontainer yang akan didistribusikan di wilayah Kotamobagu, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow terbuka untuk menggunakan fasilitas tersebut. Adanya fasilitas Dry Port akan memberi kemudahan yaitu: 1) Semua jenis barang yang dibutuhkan di beberapa kabupaten dan kota dapat menggunakan fasilitas dalam wilayah Dry Port untuk penyimpanan dalam gudang atau di gudang terbuka container yard; 2) Lokasi Dry Port menyediakan container kosong (empty container) yang dapat digunakan oleh pedagang (ekportir dan importir) untuk pengiriman barang dan komoditi yang akan diekspor (ke dalam dan luar negeri); 3) Menjadi titik simpul ekspor komoditi lokal (dari wilayah Kotamobagu dan kabupaten terdekat) atau pintu masuk dan keluar barang dari luar negeri dan dalam negeri dimana dapat dilakukan pemeriksaan Bea Cukai (Custom), Karantina (Quarantine) sebelum kontainer di kirim ke Pelabuhan laut dan udara untuk di ekspor. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara lokasinya berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo khususnya dengan Kabupaten Gorontalo Utara. Wilayah perbatasan menjadi perhatian pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dalam mengembangkan pusat kegiatan ekonomi, antara lain dengan menarik sebagian warga dari kabupaten tetangga menggunakan fasilitas kegiatan ekonomi untuk berbelanja kebutuhan pokok. Dalam kenyataannya, sebagian masyarakat di perbatasan dari kedua kabupaten berinteraksi dalam kegiatan ekonomi dan sosial—yang telah berlangsung lama tanpa mengenal batas wilayah berbeda provinsi dan kabupaten. Potensi perikanan, perkebunan, pertanian tanaman pangan, serta industri pariwisata, memungkinkan sebagian kegiatan ekonomi terintegrasi dengan wilayah kabupaten Bolaang Mongondow yang juga telah terintegrasi dengan akses Trans Sulawesi Highway lintas utara menghubungkan kota Manado dan Kota Gorontalo. Poros jalan Trans Sulawesi Highway menjadi jalur penting menggerakan ekonomi di kedua kabupaten tersebut untuk akses ke pelabuhan untuk pengiriman dan penerimaan barang dari dan ke luar daerah serta akses ke pusat kegiatan ekonomi provinsi. Aksesibilitas jaringan jalan nasional dan jaringan perhubungan laut— yang dikelola oleh perusahaan pelayaran lokal menghubungkan antar desa dengan kota Manado dan kota Kwandang di Gorontalo, sampai akses ke kota Toli-toli di wilayah Sulawesi Tengah. Jalur pelayaran Manado-Bintauna- Boroko-Kuandang-Toli-toli, sudah terbangun sejak masa penjajahan untuk jalur pengangkutan hasil bumi seperti cengkeh, kopra, dan tanaman perkebunan lainnya menuju pasar internasional. Wilayah koridor pantai Timur/Selatan menghubungkan beberapa kabupaten yang menghadap Teluk Tomini seperti Kabupaten Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan bahkan menjadi akses sampai ke Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Jalur pantai Timur/Selatan dihubungkan dengan Trans Sulawesi Highway Pantai Timur/Selatan yang telah dibangun sejak awal tahun 90-an secara bertahap, V-12 II-12 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 hingga menghubungkan Pelabuhan Bitung dengan Pelabuhan Gorontalo melalui darat serta melalui transportasi laut. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur memiliki pontensi perikanan, pariwisata dan perkebunan. Kedua daerah ini relatif berkembang cepat, menyusul daerah sekitar yang telah berkembang lebih awal, disebabkan dengan dibukanya akses jalan nasional dan pelayaran lokal di pantai timur yang memungkinkan akses ke Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Belang dan Pelabuhan Kota Gorontalo. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terfokus pada pengembangan pesisir pantai selatan dengan pengembangan pelabuhan lokal untuk akses ke Bitung dan ke Kota Gorontalo. Berbeda dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang terarah pada pengembangan pusat kegiatan pemerintahan dan perdagangan di Kota Tutuyan—kota kecil yang dikembangkan sejak terbentuknya kabupaten tersebut. Pengembangan koridor pantai timur/selatan membutuhkan dukungan infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di pantai timur dengan akses ke Belang/Ratahan dan Bitung serta akses ke Kota Kotamobagu sebagai magnet utama kegiatan ekonomi dan sosial, karena kedekatan jarak dan sejarah kewilayahan yang dulunya menyatu dalam satu kabupaten induk. Ekonomi lokal Kabupaten Bolaang Mongondow Timur didukung dengan potensi perikanan dan kelautan, pertambangan, perkebunan, serta pariwisata dengan dikembangkannya objek wisata baru berbasis alam pegunungan dan pantai yang menjadi primadona wisata, berperan sebagai mesin utama yang menggerakan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Sepanjang pantai timur berhadapan dengan Teluk Tomini memiliki potensi sumberdaya alam (perikanan, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata) dengan prospek besar untuk dikembangkan menjadi potensi ekonomi daerah beberapa kabupaten yang dilalui Trans Sulawesi Highway Pantai Timur/Selatan. Di masa mendatang, jalur ini akan semakin berkembang dengan dibukanya jalur kereta cepat (railway) Bitung-Gorontalo. 5.2.3.Klaster Wilayah Minahasa Bagian Tengah (Selatan, Tenggara,Induk, dan Tomohon) Klaster Wilayah Minahasa bagian tengah meliputi beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, dan Kota Tomohon. Klaster ini memiliki beberapa pusat pertumbuhan ekonomi dan koridor pengembangan cepat tumbuh,seperti wilayah Koridor Tumpaan- Amurang, Motoling-Tompaso Baru, Modoinding-sekitar Danau Moat, Koridor Ratahan-Belang-Ratatotok, Tombatu-Silian-Amurang (yang merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Minahasa Selatan), Koridor Langowan-Kakas, Kawangkoan- Tompaso, Tondano-Tomohon (mencakup dua wilayah administrasi yaitu Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon) danTanawangko-Kalasey. Koridor Kawasan Minahasa memiliki potensi pengembangan kawasan cepat tumbuh pada wilayah-wilayah kabupaten dan kota. Tantangan pengembangan koridor antara lain adanya kebutuhan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan penertiban alih fungsi lahan, pemenuhan V-13 II-13 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 fasilitas kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi yang relatif terbatas, serta kebutuhan infrastruktur dasar seperti tambahan kebutuhan energi listrik, dan jaringan telekomunikasi. Dimana kedua bidang tersebut bukan kewenangan daerah namun kewenangan pemerintah nasional melalui BUMN. Selain juga adanya kebutuhan peningkatan kualitas akses jaringan jalan dan sarana transportasi publik yang menghubungkan wilayah koridor cepat tumbuh. Pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut dapat mendorong percepatan perkembangan kawasan dan memberikan manfaat pada wilayah sekitar, sehingga perlu didukung pemerintah daerah. Sebagian wilayah koridor yang telah berkembang, jika dilakukan tanpa perencanaan kawasan berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang, pada pengembangan Kawasan di masa mendatang akan berdampak pada kebutuhan untuk penyesuaian dan pengawasan serta penertiban tindakan masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan. Konsep pengembangan klaster ditujukan untuk memacu akselerasi pembangunan wilayah melalui pengembangan pantai timur/selatan melalui sub-sektor perikanan dan sub- sektor perkebunan, sektor transportasi laut dan darat di wilayah pesisir sepanjang wilayah pantai timur/selatan di Kabupaten Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Timur dan Bolaang Mongondow Selatan, yang diharapkan dapat menjadi magnet baru penggerak ekonomi kawasan koridor pantai timur/selatan Sulawesi Utara. A.Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano DAS Tondano mencakup beberapa wilayah kabupaten (Minahasa, Minahasa Utara) dan beberapa wilayah kota (Tomohon, Manado, dan Bitung) dan yang memiliki peran besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Minahasa Raya termasuk Kota Manado dan Bitung. DAS Tondano menjadi sumber utama air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, industri, pertanian dan perkebunan. Menjadi sektor utama dalam memberikan kontribusi terhadap bahan pangan kebutuhan dasar dan pemberi sumber pekerjaan bagi sebagian masyarakat di wilayah tersebut. Alternatif memelihara sumber air baku utama di wilayah perdesaan dan perkotaan adalah dengan menciptakan kerjasama antar pemerintah daerah dan masyarakat (collaborative governance) untuk melanjutkan pemeliharaan sumber air DAS dengan menghutankan kembali wilayah sekitar DAS yang dapat dilaksanakan oleh penduduk lokal masing-masing desa/kelurahan dengan didukung oleh pihak LSM dan swasta, serta pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Selain secara ketat pemerintah daerah membatasi terjadinya alih fungsi lahan perkebunan menjadi wilayah permukiman dan pertokoan yang ramai berkembang di setiap daerah, serta pemeliharaan kawasan kawasan sumber mata air untuk dilanjutkan dengan upaya penghutanan kembali kawasan sekitar sumber air. 5.2.4. Klaster Wilayah Bagian Utara Mencakup Kota Manado-Minahasa Utara-Kota Bitung Sebagai Wilayah Cepat Tumbuh di Sulawesi Utara Klaster wilayah (Manado-Minut-Bitung) disiapkan sejak awal tahun 2000an bersamaan dengan dibentuknya Badan Kawasan Ekonomi Terpadu V-14 II-14 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Manado-Bitung (KAPET) sebagai growth centre di bagian utara Kawasan Timur Indonesia. Pusat pertumbuhan (growth centre) ini didukung oleh 2 growth poles (Kota Manado dan Kota Bitung)—yang memiliki bandara internasional Sam Ratulangi dan Pelabuhan Hub Internasional Bitung menjadi pusat transhipment penumpang dan barang dari provinsi sekitar Kawasan Timur bagian utara. Sejak awal berlangsungnya otonomi daerah, wilayah cepat tumbuh (Manado-Minut-Bitung) telah berkembang lebih awal sebelum daerah-daerah lain dipacu pembangunannya. Klaster wilayah cepat tumbuh di Sulawesi Utara dipersiapkan sejak awal kebutuhan infrastruktur dasar dan sosial serta fasilitas penunjang sebagai syarat untuk penggerak utama suatu kawasan dapat bergerak lebih cepat serta dapat mempengaruhi berkembang pada daerah sekitar sebagai wilayah penyangga yang menyediakan bahan baku dan tenaga kerja. Beberapa indikator pembangunan daerah di wilayah cepat tumbuh, dipengaruhi oleh sejarah masa lalu seperti pusat pelayanan Pendidikan dan Kesehatan terdapat diwilayah ini, yang telah berkembang relatif baik. Menyebabkan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) relatif memiliki angka yang tinggi dibandingkan dengan klaster wilayah yang lain. Demikian juga terjadi pada indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita relatif tertinggi di Sulawesi Utara, selain memiliki lokasi strategis di Kawasan Timur bagian utara berhadapan langsung dengan wilayah Asia Timur dan Pacific. Beberapa hal inilah yang membuat klaster wilayah cepat tumbuh memiliki kontribusi terhadap ekonomi Sulawesi Utara sebesar 51% pada total PDRB harga konstan. Peran Kawasan cepat tumbuh Manado-Minahasa Utara-Bitung memiliki peran strategis dalam upaya percepatan berfungsinya Super Hub Sulut. Sebab lokasi 2 infrastruktur dasar utama (Bandara Internasional dan Pelabuhan Hub Internasional), serta 2 lokasi KEK (Bitung dan Likupang), serta infrastruktur dasar lainnya seperti pusat beberapa lokasi pembangkit listrik gunakan geothermal, air, dan sinar matahari, sebagai syarat utama pengembangan industri pengolahan yang ramah lingkungan, towards a green industry A.Super Hub Sulawesi Utara Kawasan ini mencakup wilayah Kota Manado, Kota Bitung, dan Kabupaten Minahasa Utara, serta Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu. Masing-masing daerah tercakup dalam konsep Super Hub Sulawesi Utara yang memiliki infrastruktur dasar dan fasilitas pendukung untuk terwujudnya inter-connectivity pusat kegiatan ekonomi dan pusat pengolahan produk lokal serta objek wisata berbasis sumberdaya alam seperti pesisir pantai, laut, pegunungan dan kawasan hutan lindung. Integrasi kawasan potensial ekonomi yang didukung dengan infrastruktur dasar dan sosial yang memadai melalui jaringan perhubungan (connectivity) darat, laut dan udara yaitu akses ke provinsi sekitar dan ke mancanegara. Ditunjang dengan tenaga kerja berkualitas di bidang logistik, jasa, dan industri pengolahan, menjadi syarat utama bagi Kawasan Sulawesi Utara dapat berperan sebagai Super Hub di Kawasan Timur Indonesia bagian V-15 II-15 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Utara. Kawasan ini dikenal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru growth centre di KTI yang dapat diwujudkan melalui Kerjasama Pemerintah dan Pemda (collaborative governance). B.Kawasan Kerjasama Regional dengan Negara Tetangga Lokasi Sulawesi Utara berbatasan langsung dengan wilayah administrasi Negara Philippines—yang merupakan negara kepulauan seperti Indonesia— memposisikan Sulawesi Utara sebagai provinsi kepulauan yang memiliki hubungan transportasi dan perdagangan yang berkembang sejak masa nenek moyang penduduk Sulawesi Utara. Dikenal pada saat itu dengan “Ancient Trade” antara Filipinos (orang Mindanau Selatan) dengan penduduk kepulauan yang bermukim di wilayah Talaud dan Sangihe dan telah memiliki hubungan dalam waktu yang relatif panjang. C.Kerja Sama Regional Indonesia adalah anggota Kerja Sama Regional ASEAN (Association of Southeast Asian Nation) bersama-sama dengan 9 (sembilan) negara anggota lainnya yaitu: Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja. Tujuannya adalah:  Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di Kawasan ASEAN  Untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara  Meningkatkan kerjasama aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi dan administrasi. Kerja Sama Sub-Regional (BIMP-EAGA) yang dimulai sejak tahun 1994, sejak itulah Provinsi Sulawesi Utara dilibatkan langsung secara aktif oleh Pemerintah, dalam forum kerja internasional. Kerja Sama Ekonomi Sub- Regional (KESR) merupakan forum kerjasama ekonomi antar wilayah lintas negara yang berdekatan secara geografis, diantaranya IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand-Growth Triangle dan BIMP-EAGA (Brunei Darussalam- Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area). Cakupan wilayah Indonesia untuk IMT-GT adalah seluruh pulau Sumatera, sedangkan cakupan wilayah Indonesia untuk BIMP-EAGA adalah seluruh pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. BIMP-EAGA disebut juga “Building Block of ASEAN”. Tujuannya adalah:  Mendorong terjadinya peningkatan kerja sama ekonomi antara daerah- daerah di Indonesia dengan daerah-daerah di wilayah negara lain yang secara geografis saling berdekatan.  Memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan serta membantu program pengentasan kemiskinan daerah.  Meningkatan kualitas pemanfaatan sumber daya yang tersedia di daerah (baik sumber daya alam maupun manusia).  KESR diharapkan dapat menjadi salah satu modalitas untuk mendorong prakarsa dan partisipasi aktif masyarakat daerah dalam meningkatkan pemberdayaan potensi ekonomi di wilayah masing-masing. V-16 II-16 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023  Menunjang kesiapan daerah dalam menghadapi era liberalisasi ekonomi dan perdagangan dunia, baik dalam rangka ASEAN, RCEP, TPP maupun perdagangan dunia dalam lingkup yang lebih luas. Sasaran utama dari kerja sama sub regional ini adalah percepatan peningkatan perdagangan, pariwisata dan investasi (TTI/Trade, Tourism and Investment). BIMP-EAGA terhubung dengan beberapa Development Partner, antara lain: ADB, JICA, China dan Northern Territory dalam memberikan Technical Assistance dan bantuan Dana – Soft Loan. D.Sulawesi Utara dan KESR-BIMP EAGA Sejak berdirinya kerja sama ini, pemerintah provinsi selaku perwakilan pemerintah di daerah telah memfasilitasi beberapa program/kegiatan yang sudah dilakukan antara lain:  Launching pelayaran kargo langsung dari Bitung ke Davao pada tahun 2017  Pembukaan kembali penerbangan langsung Manado-Davao di tahun 2019 namun ditutup pada saat pandemi Covid-19, tepatnya pada awal Maret 2020.  Promosi potensi komoditi pertanian/perkebunan, pariwisata dan perdagangan ekspor/impor pada acara Trade Expo (sebelum pandemi- Covid-19).  Penyusunan proposal “BIMP-EAGA BUSINESS CENTER” di Sulawesi Utara yang menjadi pilot project, Business Center akan dimanfaatkan oleh UMKM untuk meningkatkn kualitas/kuantitas produk sehingga dapat diekspor, berkelanjutan sesuai dengan permintaan pasar internasional dengan sistim off/on-line business. Melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulut mendapat bantuan/asistensi dari Kementerian Koperasi/UMKM-RI dan Kementerian Perdagangan – RI. Program/Kegiatan yang akan dilanjutkan adalah :  Pemanfaatan konektifitas laut Bitung-Davao dengan mengajak para exporter/importer, trader, ships-owner, konsolidator dan pelaku usaha lainnya  Roadshow ke provinsi tetangga untuk mempromosikan jalur yang sudah ada  Pembukaan kembali penerbangan langsung Manado-Davao  Merintis kerja sama dengan Mindanau Selatan-Filipina di bidang Pendidikan, Pariwisata, UMKM dan Perikanan/Pertanian/Perkebunan  Menghidupkan kembali “Sister City” antara Manado, Bitung dengan Davao City-Filipina dan peluang untuk kabupaten/kota lain antara dua wilayah Program dan kegiatan yang dijelaskan diatas telah diakomodasi melalui dokumen perencanaan provinsi yaitu RPJMD dan RKPD sejak Pemerintah menetapkan kewajiban bagi setiap pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah, setelah berlakunya otonomi daerah pada tahun 2000/2001 di seluruh Indonesia. V-17 II-17 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 5.3. Lingkungan Dan Isu Strategis Ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah dan kabupaten/kota menjadi issue strategis pada pengembangan wilayah antar kabupaten dalam satu kawasan, dimana terjadi perbedaan pembangunan dan pengembangan antar kabupaten dalam satu kawasan. Masalah kemiskinan tercatat pada tahun 2020, dimana pada klaster wilayah Bolaang Mongondow khususnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) tercatat tingkat kemiskinan relatif tinggi sebesar 12,77 persen dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) memiliki tingkat kemiskinan sebesar 8,41 persen. Kedua kabupaten (Bolmut dan Bolsel) lokasinya berbatasan langsung dengan provinsi tetangga Gorontalo. Sedangkan Kabupaten Bolaang Mongodow Timur tercatat memiliki penduduk miskin relatif rendah 5,88 persen. Pada Wilayah Klaster Kabupaten Kepulauan, Kabupaten Kepulauan Sangihe tercatat tingkat kemiskinan sebesar 11,14 persen, di Kabupaten Kepulauan Talaud tercatat tingkat kemiskinan sebesar 9,49 persen dan di Kabupaten Kepulauan Sitaro tercatat tingkat kemiskinan sebesar 8,94 persen. Di Wilayah Klaster Minahasa-Manado-Bitung, tingkat kemiskinan tahun 2020 tercatat di Kabupaten Minahasa Tenggara sebesar 12,30 persen dan Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 9,14 persen. Di antara Kota-Kota di Sulawesi Utara, Kota Bitung mencatat kemiskinan sebesar 6,41% dan kota yang memiliki tingkat kemiskinan terendah yaitu Kota Kotamobagu 5,42 persen. Terjadi ketimpangan pendapatan di antara kelompok masyarakat dan antar wilayah klaster dengan masih relatif tinggi Gini Ratio Sulawesi Utara 2020 terindikasi sebesar 0,36. Konsentrasi kegiatan ekonomi produktif terfokus pada wilayah Kota Bitung, Manado, dan Kabupaten Minahasa Utara, serta sebagian kegiatan industri pengolahan yang tersebar di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan. Sedangkan kondisi terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas masih terjadi di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, serta kawasan perbatasan. Demikian juga, pengembangan ekonomi lokal belum optimal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, serta kawasan perbatasan. Faktor lainnya penyebab ketimpangan antar wilayah antara lain belum berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Hal ini ditandai dengan: a) Rendahnya kemajuan operasional Pusat Pertumbuhan Wilayah (seperti 2 KEK, 1 Kawasan Industri, dan 2 SKPT di wilayah kepulauan), serta peran kota menengah kecil di setiap wilayah klaster yang belum berperan optimal; b) Lemahnya konektivitas dari dan menuju Pusat-Pusat Pertumbuhan; dan c) Belum berkembangnya kawasan strategis kabupaten; dan d) Pengelolaan urbanisasi juga belum optimal; Peningkatan jumlah penduduk di wilayah perkotaan berkontribusi memberikan tekanan pada kawasan perkotaan, menurunkan kesejahteraan, dan menyebabkan sebagian wilayah perkotaan tidak layak huni. Hal ini ditunjukan pada beberapa kawasan permukiman di Kota Manado dan Bitung yang sering mengalami peningkatan angka kejadian banjir, penurunan permukaan tanah, kenaikan muka air laut, dan penurunan kualitas air V-18 II-18 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 sungai. Padahal wilayah Manado masih harus menampung populasi hampir 0,5 juta jiwa (Kota Manado Dalam Angka 2021, BPS), jumlah penduduk tertinggi di wilayah perkotaan yang ada di Sulawesi Utara. Pada sisi lain, kontribusi Kota Manado relatif besar terhadap terhadap PDRB Provinsi (BPS, 2018), menunjukkan dominasi Kota Manado dalam perekonomian Sulawesi Utara dan tingginya kesenjangan dengan wilayah lain yang ditunjukkan oleh indikator IPM. Penurunan kesenjangan antar wilayah dan kondisi perkotaan dapat diatasi melalui pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Namun, kondisi saat ini belum tercapai, karena:
1.Baru sebatas beberapa kecamatan dalam kabupaten/kota mencapai target mewujudkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) walaupun masih menunggu untuk ditetapkan dengan peraturan daerah sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
2.Belum tersedianya peta dasar skala 1:5.000 sebagai dasar penyusunan RDTR;
3.Belum berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten; dan
4.Terdapatnya tumpang tindih perizinan pemanfaatan ruang yang akan diselesaikan melalui pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang diintegrasikan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia. Berkaitan dengan penyelenggaraan desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah, penetapan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah memunculkan berbagai isu antara lain masih banyaknya peraturan perundang-undangan turunan UU No. 23/2014 yang belum ditetapkan;
1.Belum harmonisnya peraturan pelaksana dengan peraturan perundang- undangan sektoral lainnya;
2.Tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer daerah dalam pembiayaan pembangunan;
3.Terbatasnya kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mendukung prioritas nasional; serta
4.Tingginya dinamika politik lokal yang menyebabkan hambatan dalam pemerintahan dan pembangunan. Pembangunan Wilayah Sulawesi Utara menghadapi berbagai permasalahan, seperti:

a.Belum optimalnya hilirisasi potensi unggulan berbasis sumberdaya alam;
b.Belum terwujudnya pengembangan dan peran Pelabuhan Hub Internasional untuk Kawasan Timur Indonesia;
c.Belum terwujudnya kelembagaan dan operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung;
d.Masih lemahnya upaya kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi bencana;
e.Masih terbatasnya akses dan mutu layanan dasar;
f.Belum optimalnya peningkatan produktivitas sektor tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan untuk mendukung peran Sulawesi Utara sebagai lumbung pangan nasional; V-19 II-19 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023
g.Belum optimalnya tata kelola dan kelembagaan pengelola Kawasan Regional untuk fasilitas dasar bagi masyarakat seperti: air bersih, sanitasi, dan pengolahan sampah; dan Masih rentannya ketahanan fisik dan sosial atas perubahan iklim, bencana, polusi, dan abrasi pantai, serta rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan perkotaan dan perdesaan. 5.4. Kondisi Provinsi Sulawesi Utara terhadap Pengarusutamaan dalam RPJMN 2020 – 2024 Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, maka RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah menetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keempat pengarusutamaan tersebut mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan). Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 (tujuh belas) tujuan yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintah yang baik. Berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) 2018, Provinsi Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan kelas resiko sedang untuk resiko bencana dan berada di perangkat ke 25 dari 34 provinsi. Ancaman bencana yang dihadapi beragam yaitu gempa bumi, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang ekstrim/abrasi, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim dan tsunami. Adapun pemetaan indeks resiko bencana tiap kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 5.1.Tingkat resiko bencana kabupaten/kota berdasarkan IRBI 2018 . . l---------·-----------· indeks Resiko Bencana 2018 lndeb11w1co� ic.t1upat�n/lrroc: .. �bn �· -hitunc•n un1ul,; rnulu anc.rn.,., . -------------------- Tfncbt llesllco: ... Res.lco,-w. Resl"lco l@da .. .. R.silco li"lal \ . ,, '.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. '•.. .. .. .. .. .. ... .. :_ ... r__ ;:__ i·-------------------- ·-------------------- V-20 II-20 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Gambar di atas menjelaskan sebaran tingkat resiko bencana di 15 kabupaten/kota dimana terdapat 8 kabupaten/kota berada pada tingkat resiko sedang dan 7 kabupaten berada pada tingkat resiko tinggi. 3 klaster didominasi oleh kabupaten dengan resiko bencana tingkat tinggi, sedangkan 1 klaster yaitu Klaster Manado – Minahasa Utara – Bitung merupakan klaster dengan resiko bencana tingkat sedang. Kondisi tingkat resiko bencana kabupaten/kota tahun 2015 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut, yang juga memperlihatkan tingkat resiko di Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara berubah dari “tinggi” menjadi “sedang” (skor <100.69). Tabel 5.3.Nilai Indeks Risiko Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara Dari Tahun 2015 Sampai Dengan Tahun 2021 NO. KABUPATEN/KOTA 2018 2019 2020 2021 KELAS RESIKO 2021 1 KAB. MINAHASA 205,50 TINGGI 2 KAB. MINAHASA TENGGARA 198,20 TINGGI 3 KAB. KEPL. SIAU TAGULANDANG BIARO 179,20 TINGGI 4 KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR 157,60 TINGGI 5 KAB. BOLAANG MONGONDOW 149,60 TINGGI 6 KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN 149,60 TINGGI 7 KAB. KEPL. SANGIHE 146,47 TINGGI 8 KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA 144,00 SEDANG 9 KAB. MINAHASA SELATAN 143,59 SEDANG 10 KOTA BITUNG 125,28 SEDANG 11 KAB. MINAHASA UTARA 119,84 SEDANG 12 KOTA TOMOHON 119,20 SEDANG 13 KOTA MANADO 107,89 SEDANG 14 KAB. KEPL. TALAUD 102,80 SEDANG 15 KOTA KOTAMOBAGU 76,00 SEDANG Sumber : BNPB RI 2021 5.5. Sasaran, Indikator dan Target Selama masa waktu 5 tahun ke depan (2021-2026)—pelaksanaan RPJMD tahap terakhir di masa waktu penyelesaian Tahapan RPJPD Sulawesi Utara 2000-2025—sasaran pembangunan kewilayahan Sulawesi Utara— memiliki 5 klaster wilayah fokus pembangunan, dengan target capaian, yaitu: penurunan kesenjangan antar klaster wilayah melalui percepatan pelaksanaan transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kepulauan dan Perbatasan (Kabupaten Kepulauan Sangihe, Talaud, dan Sitaro) serta Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur yang terletak di sepanjang pantai pesisir Timur/Selatan, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang lokasinya di pantai utara berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo—dimana kedua kabupaten ini dihubungkan dengan Trans Sulawesi. Pada waktu bersamaaan melanjutkan dan BfllJ: 11; .... n. NIINAAMA 1'940 IINGGI 2 NIINAAMA t GGAAA 19; 20 lllHO 19; 10 18S OS IINGGI l U' S\AU fMiULANO" 179.10 179.10 179 20 179.10 179.10 17920 155.!li TINGGI 8\ARO 4 BOW.NG MOMiOll llOW 149 60 14'.160 149 60 1(9 60 14 60 1•9 60 149 60 INGGI YUTAN 5 BOLMNCi hlONGo DOW 15760 157 60 157 60 157 60 15760 157 60 U!45 TINGGI TIMUR BOW.NG MONGO�DOW 14400 144 00 144 DO 144 00 144 00 144 DQ 144 00 S£0MG lJT AM 7 NIINAH,6,SASl1ATAN 173.60 173.60 164 47 14159 143 59 14359 IJUD SEDAhG 8 EPULA\J 5ANGltlE !SUD 15.UO 145 78 146 47 UZ 74 11214 U134 �OMG 9 NIINAflASA \JTAAA 1!>840 151140 l.1899 119 84 119"4 JJ.!J 84 us n SlDMG JD BOW.NG MONGOMlOW 149.60 uq60 149 00 14� 60 149.60 111.75 SfDAt,G u kOfATOMO O U910 us 20 ill20 us 20 11910 llilO 1.1910 SEDAhG ll OTA BITU� 16310 l&l 20 1'4 ]7 US28 1.0'Jll 10913 100 69 SEOAhG n EPULAUMTAIAUD !QUO 102.a 102 1(12 80 IOUO 102.111) 102.80 SWMG 14 KOTA NIAN,1,DO 130 ta 1002& SEO 15 KOTA OTAt.408AGU 1& DQ 7U3 SEOMG V-21 II-21 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 mendorong pembangunan di klaster wilayah Minahasa Raya bagian utara dikembangkan wilayah cepat tumbuh klaster Manado-Minahasa Utara- Bitung, sebagai growth center di Kawasan Timur Bagian Utara Indonesia. Sehubungan dengan fokus pembangunan berdasarkan klaster wilayah dan memperhatikan sasaran pembangunan kewilayahan cepat tumbuh, sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi daerah Sulawesi Utara 2021- 2026 yaitu rata-rata berada pada range antara 6,0-7,0 persen per tahun, maka target pertumbuhan ekonomi, perkiraan kebutuhan nilai investasi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran pada tahun 2026 diperkirakan sebagai berikut. Tabel 5.4 Target Pembangunan Wilayah Tahun 2021-2026 Wilayah Koridor/Klaster Pembangunan Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi (%) 2021-2026 Kontribusi Ekonomi Regional Klaster Kebutuhan Investasi (Rp. Tri) 2026 Tingkat Kemiskinan (%) 2026 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2026 Kabupaten Kepulauan Sangihe, Talaud, dan Sitaro 5,0-7,5 10 7,22 7-9 2-5 Kabupaten Klaster Bolaang Mongondow Raya 6,0-8,5 15 10,26 4-9 3-5 Kabupate/Kota Klaster Minahasa Induk, Selatan/Tenggara, dan Tomohon 6,0-7,5 20 4,96 5-9 3-6 Kabupaten/Kota MInahasa Raya
1. 1.Pengembangan kawasan strategis pada setiap klaster wilayah;
2. 2.Pengembangan sektor unggulan berdasarkan komoditas lokal;
3. 3.Pengembangan kawasan perkotaan (Kota Kecil dan Kota Sedang, selain ibukota kabupaten);
4. 4.Pembangunan daerah tertinggal wilayah daratan dan kepulauan, kawasan perbatasan kepulauan dan daratan, dan wilayah perdesaan; serta
5. 5.Pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah Tabel: 5.5 Sasaran/Indikator/Target Prioritas Pembangunan Klaster Kewilayahan Sulawesi Utara No Indikator Pembangunan Baseline 2021 2026 Menurunnya celah/gap kesenjangan antar klaster wilayah dan antar koridor wilayah daratan dan kepulauan, dengan memacu transformasi struktur ekonomi, revitalisasi dan peningkatan konektivitas laut dan darat, dan akselerasi pembangunan wilayah kepulauan serta pesisir pantai Timur berhadapan dengan Teluk Tomini. V-22 II-22 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 No Indikator Pembangunan Baseline 2021 2026 A. Pengembangan Kawasan Strategis Nasional, Provinsi, dan Kab/Kota
6. 1.Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/ KI/ KSPN) terhadap pertumbuhan N/A ≥1 investasi wilayah (per klaster/kabupaten kota)
7. 2.Jumlah Kawasan Pusat Pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 2 kawasan 2 kawasan Kawasan Pengembangan wilayah Kepulauan dan Perbatasan 1 kawasan 3 kawasan Kawasan Industri 1 kawasan 2 kawasan Dry Port (DP) 1 kawasan 1 kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Provinsi 15 kawasan 20 kawasan Kawasan Ekonomi, Industri, Logistic Hub (Pergudangan, Container Yard), dan kawasan permukuman, perkantoran, pertokoan menggunakan energi terbarukan (Low Carbon Model) N/A) 5 kawasan B. Pengembangan Sektor Unggulan
a.Kelapa 271.684 Ton 278.476 Ton
b.Pala 11.725 Ton 12.018 Ton
c.Cengkeh 23.851 Ton 24.447 Ton
d.Kopi 3.767 Ton 3.861 Ton
e.Cacao 5.819 Ton 5.964 Ton
f.Vanilla 18 Ton 18 Ton
g.Kayu Manis 43 Ton 44 Ton
h.Padi 786.987 Ton 790.484 Ton
i.Jagung 1.535.987 Ton 1.543.683 Ton
j.Hortikultura - Bawang Merah 2.915 Ton 8.858 Ton - Cabe Besar 3.942 Ton 4.409 Ton - Cabe Rawit 14.113 Ton 28.275 Ton - Tomat 26.783 Ton 31.894 Ton
k.Perikanan Budidaya (Ikan dan Rumput Laut) 544.839 Ton 619.413,58 Ton
l.Perikanan Tangkap 405.422 Ton 415.659,39 Ton C. Pengembangan Kawasan Perkotaan
1. 1.Jumlah Wilayah Metropolitan (WM) dikembangkan 1WM 1WM
2. 2.Jumlah Kota Kecil dikembangkan
3. 3.Jumlah Kota Sedang dikembangkan D. Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan (Laut dan Darat), Perdesaan, dan Transmigrasi
4. 1.Perkembangan Status Pembangunan Desa
a.Desa Mandiri/Swadaya 15 33 V-23 II-23 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 No Indikator Pembangunan Baseline 2021 2026
b.Desa Maju
c.Desa Berkembang
d.Desa Tertinggal
1. 2.Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%) 10,64 (2020) 6
2. 3.Jumlah Revitalisasi Bumdes berdasarkan status
a.Bumdes Berkembang
b.Bumdes Maju
1. 4.Jumlah Revitalisasi “Bumdes Bersama” berdasarkan status
a.Bumdes Bersama Berkembang
b.Bumdes Bersama Maju
1. 5.Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya (kecamatan)
2. 6.Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di PKSN (Kab Kepulauan Perbatasan 0,42 0,52 (standar nasional)
3. 7.Jumlah daerah tertinggal (kabupaten) 0 0
4. 8.Rata-rata IPM di kabupaten relatif tertinggal 65-68 (2020) 68-70
5. 9.Rata-rata nilai indeks perkembangan 60 Kawasan Perdesaaan Prioritas Nasional (KPPN) 51,10 58,70 (standar nasional) E. Kelembagaan dan Keuangan Daerah
6. 1.Jumlah daerah dengan penerimaan meningkat 15 15
7. 2.Jumlah daerah dengan realisasi belanja meningkat (Kab/Kota)
8. 3.Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola berkualitas (Kab/Kota) 14 15
9. 4.Persentase jumlah daerah yang memiliki keuangan yang efektif dan efisien Kab/Kota) NA 10
10. 5.Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik (Kab/Kota) 15
11. 6.Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah (Kab/Kota) NA 15
12. 7.Persentase capaian penerapan SPM di daerah NA 100
13. 8.Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) 2,8 3,2 (standar nasional)
14. 9.Jumlah lembar Peta Dasar skala 1: 5.000 Seluruh wilayah Sulawesi Utara
15. 10.Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional/Provinsi
16. 11.RDTR Perbatasan Negara/Perbatasan Daerah -
17. 12.Daerah yang Memiliki Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (kab/kota) - 15
18. 13.Luas bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan berkualitas baik (ribu Ha) V-24 II-24 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 No Indikator Pembangunan Baseline 2021 2026
19. 14.Pembentukan dan operasionalisasi Bank Tanah 0 1 Bank Tanah F. Pemenuhan Target Layanan Infrastruktur Dasar dan Pengelolaan Persampahan
20. 1.Rumah Tangga menempati Hunian Layak 69,48% 70%
21. 2.Hunian dengan akses air minum layak 90% 100%
22. 3.Hunian dengan akses air minum aman NA 15%
23. 4.Hunian dengan akses sanitasi layak 82% 90%
24. 5.Hunian dengan akses sanitasi aman 5,28% 15%
25. 6.Hunian dengan akses air minum perpipaan 11,35% (2020) 30%
26. 7.Hunian dengan akses sampah terkelola dengan baik terdiri atas:
a.Penanganan sampah 74% 80% (RPJMN) 70% (Jakstrada Sulut)
b.Pengurangan sampah 24 % 20% (RPJMN) 30% (Jakstrada Sulut) Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024 5.6. Arah Kebijakan dan Strategi Kebijakan pembangunan wilayah Sulawesi Utara 2021-2026 diarahkan untuk memperkuat dan mewujudkan peran Provinsi Sulawesi Utara menjadi pintu gerbang Indonesia dengan memanfaatkan peluang pasar global/internasional di Asia Timur (China, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Philippines), dan wilayah Pasifik, sebagai pintu gerbang Indonesia Timur bagian utara; mengembangkan industri logistik, industri berbasis perikanan dan kelapa dan sawit; mewujudkan peran Provinsi Sulawesi Utara sebagai lumbung pangan padi, jagung, kelapa, dan ikan; serta akselerasi dan penguatan ekonomi mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya perikanan, kelapa, berbasis industri pengolahan perikanan, produk turunan kelapa, dan industri pariwisata bahari. Transformasi ekonomi di wilayah Sulawesi Utara diarahkan untuk hilirisasi produk turunan perikanan, kelapa dan sawit. Industri berbasis perikanan, kelapa dan sawit, untuk menciptakan dan meningkatkan nilai tambah, dilakukan melalui pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi yang siap di-eksport keluar dari wilayah Sulawesi Utara. Kondisi wilayah Sulawesi Utara yang memiliki potensi bencana alam relatif beragam dan tinggi, juga menjadi perhatian dalam pembangunan wilayah Sulawesi Utara,dimana kebijakan pembangunan daerah wajib memperhatikan pendekatan mitigasi dan adaptasi bencana. Strategi pembangunan wilayah Sulawesi Utara diprioritaskan pada pemerataan, pertumbuhan, penguatan konektivitas (laut, darat, dan udara), mitigasi dan pengurangan resiko bencana, pelaksanaan otonomi daerah serta penerapan green economy, sebagai berikut;

(1)Peningkatan dan penguatan pelaksanaan pelayanan dasar publik, antara lain; (a) peningkatan kualitas SDM, khususnya peningkatan akses layanan Kesehatan, Pendidikan, Pendidikan Vocational Perikanan, V-25 II-25 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Pertanian, dan Pariwisata, termasuk peningkatan Politeknik Nusa Utara; (b) percepatan pembangunan daerah kepulauan dan perbatasan, dan daerah relatif lambat akselerasi pembangunan daerah, dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal (PEL) berbasis komoditi unggulan daerah yang memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan kebutuhan dasar dengan memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapan terhadap resiko bencana alam; (c) pemenuhan pelayanan dasar publik dan tata kelola di kecamatan perbatasan dan kecamatan kepulauan; (d) penguatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi ekonomi desa, sosial, budaya; dan (e) pembangunan afirmasi pada daerah lambat perkembangan pembangunan dan daerah kepulauan dan perbatasan.
(2)Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui: (a) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur, dan keuangan daerah); (b) pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; (c) percepatan penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama daerah; dan (d) peningkatan kerja sama antar daerah otonom, termasuk wilayah pengembangan industri pengolahan, industri pariwisata, dan pengembangan wilayah kepulauan;
(3)Penguatan konektivitas dilakukan melalui: (a) pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, darat, dan udara, yang terintegrasi; dan (b) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
(4)Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan;
(5)Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui: (a) peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat, (b) peningkatan ketahanan kawasan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan kabupaten kepulauan; (c) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; (d) peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; dan (e) peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan;
(6)Pembangunan desa terpadu yang mencakup peningkatan kapasitas aparatur desa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk pemanfaatan dana desa dan tata kelola aset desa; penguatan pendamping desa yang fokus pada desa tertinggal dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; penetapan batas desa, pengembangan desa wisata, desa digital, produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi dan listrik desa; serta pemanfaatan dana desa untuk mendorong sektor-sektor produktif dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendamping lokal desa. Pembangunan desa terpadu juga mencakup peningkatan peran V-26 II-26 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 desa pada aspek ketahanan pangan, meliputi peningkatan produktivitas pangan dan diversifikasi pangan serta perlindungan lahan pertanian pangan dari alih fungsi lahan. Pengembangan database desa perlu dilakukan, sehingga tersedia data luas lahan pangan eksisting dan yang berproduksi, produktivitas sumber pangan lokal dan distribusinya serta informasi terkait teknologi/pola tanam yang digunakan. Selanjutnya, perlu dilakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengupayakan stabilisasi harga pangan dan perlindungan pada LP2B mulai dari tahapan perencanaan dan penetapan, pengembangan secara komprehensif, penelitian, pemanfaatan (optimalisasi dan pembinaan pada petani mengenai total management: mulai dari persiapan masa tanam, selama masa tanam-panen, pasca panen, penanaman kembali sampai distribusi dengan memperhatikan prinsip pertanian berkelanjutan), pengendalian, pengawasan, pengembangan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan (dari berbagai sumber) serta peran serta masyarakat (petani dan non petani).
(7)Penerapan ekonomi hijau pada beberapa sector ekonomi. Ekonomi hijau adalah ekonomi yang terus tumbuh dan memberikan lapangan kerja serta mengurangi kemiskinan, tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan, khususnya fungsi ekosistem dan keanekaragaman hayati serta mengutamakan keadilan sosial. Penerapan ekonomi hijau mencakup:
1. a.Sektor pertanian: memelihara dan meningkatkan produktivitas usaha tani, sekaligus menjamin ketersediaan pangan dan jasa lingkungan secara berkelanjutan, mengurangi eksternalitas negative dan secara bertahap meningkatkan eksternalitas positif yang dapat menularkan kesejahteraan pada masyarakat, membangun dan memulihkan kekayaan (sumberdaya ekologis) dengan cara mengurangi polusi dan efisiensi penggunaan sumberdaya, merestorasi dan meningkatkan kesuburan lahan melalui peningkatan penggunaan input alami, perubahan pola tanah dan terpadu dengan ternak, mengurangi erosi lahan, meningkatkan efisiensi penggunaan air dengan cara menerapkan teknologi minimum tillage dan Teknik budidaya tanaman penutup, pengurangan penggunaan pestisida dan herbisida kimia melalui penerapan pengendalian hama penyakit secara terpadu serta mengurangi kehilangan hasil produksi dengan cara perbaikan teknologi pengelolaan pasca panen.
2. b.Sektor kehutanan: mempertahankan peran hutan dalam penyerapan karbon, sebagai penyedia bioenergy, sebagai bahan bangunan ramah lingkungan, pengelolaan Hutan Lestari (PHL), reforestasi kawasan hutan, pemulihan hutan terdegradasi serta perluasan hutan masyarakat, pembangunan hutan tanaman (tanaman industry, tanaman karbon dan hutan konservasi), sebagai penyedia jasa lingkungan
3. c.Sektor perikanan dan kelautan: pengelolaan dan konservasi terumbu karang, manajemen sumber daya perikanan yang lebih baik, bertanggung jawab dan berkelanjutan, penerapan prinsip dan praktek budidaya dan cara penanganan ikan yang baik, V-27 II-27 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 menyelamatkan lingkungan ekosistem laut yang terdapat di sekitar wilayah CTI yang ada di wilayah laut Provinsi Sulawesi Utara.
4. d.Sektor energi: konservasi dan efisiensi energi, pemanfaatan energi baru dan terbarukan lewat pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air (Hidro), pengembangan PLT skala kecil berbasis energi baru terbarukan (berbasis tenaga air, sinar matahari dan angin), pengembangan dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai pengganti BBM, pengembangan dan pemanfaatan limbah yang diolah menjadi sumber energi (waste to energy, zero waste), pengembangan desa mandiri energi.
5. e.Sektor pertambangan: penggunaan teknologi bersih di pertambangan, keberhasilan revegetasi, integrasi perencanaan reklamasi, termasuk revegetasi dengan seluruh tahapan kegiatan penambangan, reklamasi pada lahan bekas tambang yang akan berperan dalam mengurangi pemanasan global dan mekanisme dalam mengurangi pemanasan global, serta pemberdayaan masyarakat yang mendorong peningkatan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat di pertambangan yang berkelanjutan.
6. f.Lapangan kerja ramah lingkungan/hijau (green jobs): perubahan dari perekonomian ke perekonomian hijau akan mengurangi pekerjaan pada sector/kegiatan yang tidak ramah lingkungan berkelanjutan tetapi juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru, tergantikannya Sebagian pekerjaan dengan pekerjaan baru, transformasi profesi karena kriteria/kompetensi baru sudah menggunakan metode kerja “hijau/ramah lingkungan”. Green jobs dapat berkembang di 8 sektor kunci ekonomi hijau yaitu pertanian, kehutanan, perikanan, energi, manufaktur, daur ulang, property dan transportasi.
7. g.Sector industri: Menyusun rencana induk pengembangan industry hijau, konservasi energi dan pengurangan emisi CO2 di sector industry, penggunaan mesin ramah lingkungan, menyiapkan standar industri hijau, menyiapkan Lembaga sertifikasi industry hijau, menyiapkan insentif bagi industry hijau, penerapan produksi bersih, penyusunan katalog material input ramah lingkungan, pengembangan sector industry unggulan berbasis teknologi tinggi
8. h.Perkotaan hijau/berkelanjutan: penerapan 8 atribut kota hijau yaitu perencanaan dan rancangan kota hijau (green planning), ruang terbuka (green space), pembuangan limbah (green waste), alat transportasi (green transportation), air bersih (green water), sumber energi (green energy), bangunan (green building) dan masyarakat peduli lingkungan (green community). Pada jangka menengah, perencanaan dan penerapan ekonomi hijau di Provinsi Sulawesi Utara diarahkan untuk dimulai di Kota Bitung yang mewakili kota dengan karakteristik kota pesisir, Kota Kotamobagu yang mewakili kota yang berada di mainland, dan Kota Tahuna sebagai Ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mewakili daerah kepulauan. Perencanaan dan penerapan ekonomi hijau diterapkan secara bertahap (1 V-28 II-28 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 sektor hingga beberapa sektor) dan pada skala kawasan tertentu di setiap kota dengan arahan pada sektor – sektor di tabel berikut. Tabel 5.6 Arahan untuk sektor yang masuk dalam perencanaan dan penerapan ekonomi hijau di Kota Bitung, Kotamobagu dan Tahuna Kota Bitung Kota Kotamobagu Kota Tahuna
  1. 1.Sektor Kehutanan
  2. 2.Sektor Perikanan dan Kelautan
  3. 3.Sektor Energi
  4. 4.Lapangan kerja ramah lingkungan
  5. 5.Sektor Industri
  6. 6.Kota Hijau (mulai dari 1 hingga 8 elemen hijau)
  7. 1.Sektor Pertanian
  8. 2.Sektor Energi
  9. 3.Lapangan kerja ramah lingkungan
  10. 4.Sektor Industri
  11. 5.Kota Hijau (mulai dari 1 hingga 8 elemen hijau)
  12. 1.Sektor Pertanian
  13. 2.Sektor Kehutanan
  14. 3.Sektor Perikanan dan Kelautan
  15. 4.Sektor Energi
  16. 5.Lapangan kerja ramah lingkungan
  17. 6.Kota Hijau (mulai dari 1 hingga 8 elemen hijau) Sumber: RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 5.7. Strategi Pembangunan Wilayah Berdasarkan Klaster Wilayah dan Antar Klaster A. Klaster Wilayah Kepulauan Klaster Wilayah Kepulauan meliputi wilayah 3 kabupaten kepulauan di Provinsi Sulawesi Utara yaitu Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang dan Biaro. Strategi pembangunan wilayah kepulauan dan perbatasan diarahkan terutama pemerataan pembangunan, memacu pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah wilayah kepulauan, penguatan konektivitas laut dan udara, dan pengurangan resiko bencana alam, yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
  18. 1.Peningkatan pelayanan dasar publik melalui:
9. a.peningkatkan kualitas SDM khususnya pada akses layanan kesehatan dan pendidikan, pendidikan vokasional/pelatihan terkait dengan perikanan, perkebunan, pertanian, dan pariwisata;
10. b.percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan fokus pada pelayanan dasar publik, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana;
11. c.keberpihakan dari K/L dan Dinas/Badan provinsi, serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah tertinggal klaster wilayah kepulauan dan perbatasan;
12. d.pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan;
13. e.percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; dan
14. f.pelaksanaan pembangunan afirmatif.
  1. 2.Penguatan pusat-pusat pertumbuhan dilakukan melalui antara lain:
15. a.pengembangan komoditas unggulan wilayah kepulauan dan perbatasan yaitu, kelapa, cengkeh, pala, kakao, kopi, perikanan tangkap dan budidaya; V-29 II-29 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023
16. b.pengembangan sentra produksi perikanan di SKPT/WPP;
17. c.pengembangan sentra produksi perkebunan yang tersebar di beberapa pulau besar;
18. d.pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan;
19. e.pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (perkebunan dan kemaritiman) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur di SKPT, sub-SKPT, dan lokasi-lokasi yang telah memiliki fasilitas TPI, PPI, BJBI serta food estate Pala di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
20. f.pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata bahari;
21. g.pengembangan kawasan perkotaan pembangunan kota baru serta pengembangan kota lainnya;
22. h.penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan kluster kawasan kepulauan dan perbatasan.
  1. 3.Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain:
23. a.peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah);
24. b.pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten;
25. c.percepatan penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama antar daerah.
  1. 4.Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan;
  2. 5.Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain:
26. a.pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, darat, dan udara yang terintegrasi;
27. b.pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi.
  1. 6.Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain:
28. a.peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat;
29. b.peningkatan ketahanan kawasan utara dan barat wilayah Kepulauan dan Perbatasan;
30. c.adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
31. d.peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; dan
32. e.peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan dan hutan bakau (mangrove).
  1. 7.Pembangunan desa terpadu yang mencakup;
33. a.peningkatan kapasitas aparatur desa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk pemanfaatan dana desa dan tata kelola aset desa; V-30 II-30 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023
34. b.penguatan pendamping desa yang fokus pada desa tertinggal dan peran serta masyarakat desa yang inklusif;
35. c.penetapan batas desa, pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan;
36. d.transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
37. e.perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi, dan listrik desa;
38. f.pemanfaatan dana desa untuk mendorong sektor-sektor produktif dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendamping lokal desa. Gambaran integrasi pembangunan Klaster Wilayah Kepulauan dan Perbatasan dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut Gambar: 5.2 Integrasi Pembangunan Wilayah pada Klaster Wilayah Kepulauan dan Perbatasan Tabel 5.7 Cakupan Klaster Wilayah Kepulauan dan Perbatasan, dan Strategi Pengembangan Klaster Wilayah Kabupaten Kepulauan Strategi Pengembangan Wilayah Kepulauan dan Kawasan Perbatasan Antar Negara Sangihe, Talaud, Sitaro (Ibukota Tahuna, Melonguane, Ondong)
  1. 1.Pusat kegiatan ekonomi di Tahuna, Peta, Tamako; Lirung, Melonguane, Beo; Ulu Siau, Ondong, Tagulandang; Major Proyek pengembangan Pusat- Pusat Ekonomi Lokal;
  2. 2.Hilirisasi industri perikanan, industri pengolahan ikan, Hilirisasi industri sagu, Hilirisasi industri Pala (Food estate), Hilirisasi industri Kelapa;
  3. 3.Pengembangan dan penguatan kelembagaan pengelolaan SKPT Salibabu dan Dhago, dan Sub-SKPT pendukung utama SKPT sebagai pusat industri perikanan penangkapan dan pengolahan Kawasan Kepulauan; Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Kawasan Perbatasan;
  4. 4.Pengembangan Kawasan perbatasan berbasis industri perikanan tangkap dan Kloster Wilayah Kepulauan luobup•ten kepul•u•n S.llin1,ihe ··- .--,,......-�.�-=::-': ........... ... ·- ..... 'W- ·- ---- / + 8JBI 8eo V-31 II-31 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Klaster Wilayah Kabupaten Kepulauan Strategi Pengembangan pengolahan; serta pengembangan Sub-SKPT tersebar pada wilayah potensial penangkapan dan budidaya;
  5. 5.Pengembangan industri Pariwisata Budaya, Alam (Panjat Gunung Api Karangetang, Awu, dan Bahari serta Gunung Api Bawah Laut);
  6. 6.Pembangunan system pengelolaan air limbah domestic (SPALD) dan system penyediaan air minum (SPAM) di KSP (zona inti dan/atau zona penyangga) Kompleks Istana Manganitu dan Kawasan sekitar Suaka Margasatwa Karekelang
  7. 7.Pembangunan Konektivitas Daerah Kawasan Kepulauan
  8. 8.Pembangunan Cold Storage dan pabrik es tersebar di wilayah kepulauan
  9. 9.Pembangunan PLTS di wilayah kepulauan
  10. 10.Pengembangan Kawasan Peternakan (Sapi, Unggas dan Babi) dengan lokasi tersebar. B. Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya meliputi wilayah 4 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Sulawesi Utara yaitu Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kota Kotamobagu. Strategi pembangunan klaster wilayah Bolaang Mongondow Raya mengutamakan pemerataan, pertumbuhan berkualitas dan enklusif, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:
  11. 1.Peningkatan pelayanan dasar antara lain:
39. a.peningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan, pendidikan pelatihan/vokasional pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata; dan peningkatan serta revitalisasi Balai Latihan Kerja;
40. b.percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana;
41. c.pembinaan dan keberpihakan dari Dinas/Badan, K/L serta mitra pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah relatif tertinggal; V-32 II-32 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023
42. d.pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan;
43. e.percepatan pembangunan desa terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa;
44. f.pelaksanaan pembangunan afirmatif.
  1. 2.Penguatan dan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dilakukan melalui antara lain:
45. a.pengembangan komoditas unggulan klaster kawasan Bolaang Mongondow Raya yaitu: kelapa, cengkeh, kakao, kopi, emas, geothermal, perikanan tangkap dan budidaya;
46. b.pengembangan sentra produksi perikanan lokasi pesisir yang telah memiliki PPI, TPI, dan BJBI;
47. c.pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang tersebar di beberapa kawasan potensial;
48. d.revitalisasi kawasan transmigrasi;
49. e.pengembangan ekonomi kawasan berbasis komoditas unggulan antara lain lewat pembangunan food estate jagung di Kabupaten Bolaang Mongondow;
50. f.pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (pertanian, perkebunan, peternakan, kemaritiman, dan logam dasar) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur pada KI dan Dry Port (DP);
51. g.pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP);
52. h.pengembangan kawasan perkotaan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi kluster kawasan Bolaang Mongondow Raya dan pembangunan kota baru serta pengembangan kota lainnya;
53. i.penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan klaster kawasan.
  1. 3.Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain:
54. a.peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah);
55. b.pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten;
56. c.percepatan penerapan SPM pelayanan dasar, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama daerah;
57. d.peningkatan kerja sama antar daerah otonom di wilayah, termasuk wilayah pengembangan pariwisata, industri dan pesisir
  1. 4.Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain:
58. a.pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, darat, dan udara yang terintegrasi;
59. b.pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
  1. 5.Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan; V-33 II-33 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023
  2. 6.Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain:
60. a.peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat;
61. b.peningkatan ketahanan kawasan Bolaang Mongondow Selatan, Utara dan pemantapan pemulihan pasca bencana di Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara dan sekitarnya;
62. c.adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
63. d.peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana;
64. e.peningkatan penanganan abrasi pantai wilayah pesisir dan daerah pulau, serta konservasi hutan dan hutan bakau (mangrove);
  1. 7.Pembangunan desa terpadu yang mencakup:
65. a.peningkatan kapasitas aparatur desa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk pemanfaatan dana desa dan tata kelola aset desa;
66. b.penguatan pendamping desa yang fokus pada desa tertinggal dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; penetapan batas desa,
67. c.pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan;
68. d.transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
69. e.perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi dan listrik desa; dan pemanfaatan dana desa untuk mendorong sektor-sektor produktif dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendamping lokal desa. Gambaran integrasi pembangunan Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut. Gambar: 5.3 Integrasi Pembangunan Wilayah pada Klaster Bolaang Mongondow Raya klaster Wilayah lofaang Mongondow Raya ... __ -- � '-f!a..,,...,J ,--; , V-34 II-34 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Tabel 5.8 Cakupan Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya dan Strategi Pengembangan Klaster Wilayah Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Raya Strategi Pengembangan Wilayah Daratan dan Pesisir, dan Perbatasan Darat dengan Provinsi Gorontalo di Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, dan Kota Kotamobagu (Ibukota Lolak, Buroko, Molibagu, Tutuyan)
  1. 1.Pusat Kegiatan Pemerintahan dan Ekonomi Lolak dan Dumoga/Doloduo; Buroko dan Bintauna; Molibagu; dan Tutuyan;
  2. 2.Hilirisasi Industri Perikanan, Industri Pengolahan Perikanan; Hilirisasi Industri Pengolahan bahan pangan berbahan baku Beras, Jagung (food estate) di Kab. Bolaang Mongondow, Kentang, Wortel, dan pengolahan buah Nenas dan Pisang; Hilirisasi industri pengolahan Gula Aren dan Gula Semut; Hilirisasi Industri pengolahan Kopi dan Cacao; Pengembangan industry kopi organik di Kawasan Kotamobagu dan sekitanya; Hilirisasi dan pengembangan Industri Mikro dan Kecil produk Makanan Lokal dan Minuman;
  3. 3.Pengembangan Kawasan Industri Bolaang Mongondow (Kimong), Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Kimong; Pengembangan Kawasan Dry Port Kotamobagu dan Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Dry Port;
  4. 4.Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional: Pelabuhan Torosik dan Pelabuhan Lokal: Pelabuhan Boroko;
  5. 5.Peningkatan TPI Inobonto dan TPI Labuan Uki (Bolmong), PPI Dodepo dan TPI Molibagu (Bolsel), PPI Tanjung Sidupa, BJBI Boroko, BJBI Bolangitang (Bolmut), TPI Jiko, TPI Loyouw dan TPI Kotabunan (Boltim) dan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Fasilitas Perikanan;
  6. 6.Pengembangan Kota Kecil/Sedang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan Bolaang Mongondow Raya (Buroko, Bintauna Pante; Lolak-Inobonto, Dumoga- Doloduo, Mopuya-Mopugat- Tapadaka)
  7. 7.Pengembangan Industri Pariwisata Alam (Taman Nasional, Panjat Gunung Berapi Ambang, Agro Wisata); V-35 II-35 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Klaster Wilayah Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Raya Strategi Pengembangan Bahari (Pantai, Spots Diving, Snorkeling), dan Budaya.
  8. 8.Pembangunan system pengelolaan air limbah domestic (SPALD) Regional dan system penyediaan air minum (SPAM) di KSP (zona inti dan/atau zona penyangga) meliputi KSP PANSELA, PANTURA, Kompleks Keraton Boroko yang berada di Bolaang Mongondow Utara, Kawasan Area Panas Bumi Gunung Ambang, Kompleks Keraton Boroko, Kawasan sekitar Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Kawasan sekitar Cagar Alam Gunung Ambang
  9. 9.Pembangunan Gudang pendingin di Pasar tradisional di Kota Kotamobagu.
  10. 10.Pengembangan industri peternak sapi di kab. Bolaang Mongondow Utara.
  11. 11.Pengembangan Kawasan Peternakan (Sapi, Unggas dan Babi) dengan lokasi tersebar. C. Klaster Wilayah Minahasa Raya (Selatan, Tenggara, Tengah/Induk, dan Tomohon) Klaster Wilayah Minahasa Raya meliputi wilayah 3 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Sulawesi Utara yaitu Wilayah Kabupaten Minahasa Induk, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kota Tomohon. Strategi pembangunan klaster wilayah Minahasa Raya bagian (Selatan, Tenggara, Induk, dan Tomohon) mengutamakan pemerataan, pertumbuhan berkualitas dan inklusif, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:
  12. 1.Peningkatan pelayanan dasar publik antara lain melalui:
70. a.peningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan, pendidikan pelatihan/vokasional pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata; dan peningkatan serta revitalisasi Balai Latihan Kerja;
71. b.percepatan pembangunan daerah kecamatan yang tertinggal dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana;
72. c.pembinaan dan keberpihakan dari Dinas/Badan, K/L, serta mitra pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah kecamatan relatif tertinggal;
73. d.pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola pelayanan pemerintahan di kecamatan;
74. e.percepatan pembangunan desa/kelurahan terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa/kelurahan; V-36 II-36 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023
  1. 2.Penguatan dan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dilakukan melalui:
75. a.pengembangan komoditas unggulan klaster kawasan Minahasa Raya yaitu: kelapa, cengkeh, pala, kakao, kopi, emas, geothermal, perikanan tangkap dan budidaya;
76. b.pengembangan sentra produksi perikanan lokasi pesisir yang telah memiliki PPI, TPI, dan BJBI;
77. c.pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang tersebar di beberapa kawasan potensial;
78. d.pengembangan ekonomi kawasan berbasis komoditas unggulan antara lain lewat pembangunan food estate kelapa di Kabupaten Minahasa Selatan;
79. e.pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (pertanian, perkebunan, peternakan, kemaritiman, dan logam dasar) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur pada pusat pusat pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten dan kota;
80. f.pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP);
81. g.pengembangan kawasan perkotaan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi kluster kawasan Minahasa Raya (Bagian Tengah dan Selatan/Tenggara) dan pengembangan kota kecil/sedang baru serta pengembangan kota lainnya;
82. h.penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan klaster kawasan.
  1. 3.Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain:
83. a.peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah);
84. b.pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten;
85. c.percepatan penerapan SPM pelayanan dasar, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama daerah;
86. d.peningkatan kerja sama antar daerah otonom di wilayah, termasuk wilayah pengembangan pariwisata, industri, dan pesisir.
  1. 4.Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain:
87. a.pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut dan darat yang terintegrasi;
88. b.pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
  1. 5.Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan;
  2. 6.Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain:
89. a.peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat;
90. b.peningkatan ketahanan kawasan Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa, dan Tomohon dan pemantapan pemulihan pasca bencana di Tomohon, dan Minahasa Selatan dan sekitarnya;
91. c.adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
92. d.peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana;
93. e.peningkatan penanganan abrasi pantai wilayah pesisir dan daerah pulau, serta konservasi hutan dan hutan bakau (mangrove);
  1. 7.Pembangunan desa/kelurahan terpadu yang mencakup: V-37 II-37 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023
94. a.peningkatan kapasitas aparatur desa/kelurahan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk pemanfaatan dana desa/kelurahan dan tata kelola aset desa/kelurahan;
95. b.penguatan pendamping desa/kelurahan yang fokus pada desa tertinggal dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; penetapan batas desa/kelurahan;
96. c.pengembangan desa/kelurahan wisata, desa/kelurahan digital dan produk unggulan desa/kelurahan dan kawasan perdesaan/kelurahan;
97. d.transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
98. e.perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi, dan listrik desa; dan
99. f.pemanfaatan dana desa/kelurahan untuk mendorong sektor-sektor produktif dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui pendamping lokal desa/kelurahan. Gambaran integrasi pembangunan Klaster Wilayah Minahasa Raya (Selatan, Tenggara, Induk/Tengah, dan Tomohon) dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini. Gambar: 5.4 Integrasi pembangunan wilayah pada Klaster Wilayah Minahasa Raya Tabel 5.9 Cakupan Klaster Wilayah Minahasa Raya dan Strategi Pengembangan Klaster Wilayah Kabupaten/Kota Minahasa Raya Strategi Pengembangan Wilayah Daratan, Pegunungan, dan Pesisir di Klaster Wilayah Minahasa Raya (Selatan, Tenggara, Tengah/Induk, dan Tomohon) Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa, dan Kota Tomohon
100. a.Pusat Kegiatan Pemerintahan dan Ekonomi Amurang- Tumpaan, Ratahan-Belang, Tondano, Langowan- Kawangkoan, Kota Tomohon;
101. b.Hilirisasi Industri Kelapa, Hilirisasi Industri Perikanan, Industri Pengolahan Perikanan, Hilirisasi Industri Pengolahan bahan pangan berbahan baku Beras, Jagung, Kentang, Wortel, dan Pengolahan buah Pisang; Hilirisasi industri pengolahan r y / .. � • BJBI Ratatotok 1.1/NNIASA ' <,f .,,/ r ' ! ' .<» ',---, \ I ' '' ' ··-.... ) V-38 II-38 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Klaster Wilayah Kabupaten/Kota Minahasa Raya Strategi Pengembangan Gula Aren dan Gula Semut di Kab. Minahasa Tenggara; Hilirisasi Industri Pengolahan Kopi dan Cacao; Hilirisasi dan pengembangan Industri Mikro dan Kecil produk Makanan Lokal dan Minuman; food estate kelapa di Kab. Minahasa Selatan
102. c.Pengembangan Kawasan Agro industri Modoinding, Pengembangan Agroindustri Rurukan; Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Agroindustri Modoinding dan Rurukan, Pengembangan agrowisata Modoinding serta Pengembangan Kawasan Peternakan (Sapi, Unggas dan Babi) dengan lokasi tersebar.
103. d.Perencanaan Penyiapan Pengembangan Waduk Pengolahan Air Danau Tondano untuk memenuhi kebutuhan air bersih Kota Bitung dan Kota Manado di Wilayah Tondano Utara memanfaatkan posisi ketinggian lokasi dengan tekanan gravitasi untuk distribusi dan Energi Terbarukan (ET) Solar System, Pembangunan instalasi pengolahan air baku dan jaringan perpipaan
104. e.Pengembangan Pelabuhan Regional: Pelabuhan Amurang dan Belang; Jalan alternative Manado-Tomohon, serta Pembangunan Tol Manado- Amurang
105. f.Pengembangan Fasilitas Pelabuhan/Pendaratan Ikan Belang, PPI Amurang, TPI Atep Oki, BJBI Ratatotok serta Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Pelabuhan/Fasilitas Perikanan;
106. g.Pengembangan Kota Kecil/Sedang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan Minahasa Raya (Modoinding, Tompaso Baru, Motoling, Belang-Ratatotok, Tombatu; Langowan, Kakas dan sekitar, Tompaso-Kawangkoan, Tandengan-Eris, Remboken- Tondano, Tanawangko, Kalasey, Pineleng); V-39 II-39 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Klaster Wilayah Kabupaten/Kota Minahasa Raya Strategi Pengembangan
107. h.Pengembangan Industri Pariwisata, Bahari, Budaya, Agro, dan Alam seperti Danau Tondano, Danau Linau, Agrowisata Rurukan, Agrowisata Modoinding, Taman Geothermal Lahendong-Tampusu-Tompasa, Panjat/Hiking Gunung Berapi Soputan, Lokon, dan Mahawu; Pantai Tenga, Pantai Kora-Kora, Pantai Rerer-Kombi, Pantai Kalasey, Pantai Air Panas Moinit, Pantai Bukit Tinggi, Rumah Batu Penaesaan, Taman Budaya Moraya, Taman Budaya Kampung Jawa dan Kompleks Kuburan Pahlawan, Objek Wisata Watu Pinabetengan; Objek Wisata Kanonang, Objek Wisata Danau di Remboken; serta penguatan kelembagaan pengelolaan Objek Wisata; Pengembangan wisata tirta Danau Tondano
108. i.Pengembangan Kelembagaan Daerah Pengelolaan Potensi Danau Tondano dan sekitarnya;
109. j.Pengembangan industri pengolahan pupuk organic dan produk turunan berbahan baku eceng gondok di Danau Tondano, pada 6 desa pengolahan di sekitar Danau Tondano
110. k.Pembangunan system pengelolaan air limbah domestic (SPALD) Regional dan system penyediaan air minum (SPAM) di KSP (zona inti dan/atau zona penyangga) meliputi KSP Kawasan Waruga Tonsewer Tompaso Lama, Kawasan Benteng Amurang, Kompleks Lodji Tondano, Kawasan Kampung Jawa, Kawasan Area Panas Bumi Lahendong, Kawasan sekitar Cagar Alam Lokon
111. l.Pembangunan Gudang pendingin di Pasar tradisional di Tondano, Amurang. V-40 II-40 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 D. Klaster Wilayah Minahasa Raya Bagian (Utara, Manado, dan Bitung) sebagai wilayah Cepat Tumbuh Strategi pembangunan klaster wilayah Minahasa Raya bagian (Utara, Manado, dan Bitung)—sebagai lokasi wilayah cepat tumbuh--mengutamakan pemerataan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas antar wilayah dan akses ke wilayah provinsi tetangga, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:
  1. 1.Peningkatan pelayanan dasar publik antara lain melalui:
112. a.peningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan, pendidikan pelatihan/vokasional bidang pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, dan konektivitas/logistic; dan peningkatan serta revitalisasi Balai Latihan Kerja di Kota Bitung;
113. b.percepatan pembangunan daerah kecamatan yang tertinggal dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana;
114. c.pembinaan dan keberpihakan dari K/L dan Dinas/Badan Provinsi, serta mitra pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah kecamatan relatif tertinggal;
115. d.pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola pelayanan pemerintahan di kecamatan;
116. e.percepatan pembangunan desa/kelurahan terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa/kelurahan;
  1. 2.Penguatan dan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru dilakukan melalui:
117. a.pengembangan komoditas unggulan seluruh kluster Kawasan di Sulawesi Utara dan wilayah provinsi lain yaitu: kelapa dalam, kelapa sawit, cengkeh, pala, kakao, kopi, emas, geothermal, perikanan tangkap dan budidaya;
118. b.pengembangan sentra produksi perikanan lokasi pesisir yang telah memiliki fasilitas pendukung utama seperti: PPS, PPP, PPI, TPI, dan BJBI;
119. c.pengembangan sentra produksi perkebunan dan peternakan yang tersebar di beberapa kawasan potensial;
120. d.pengembangan ekonomi kawasan berbasis komoditas unggulan antara lain lewat pembangunan food estate jagung di Kabupaten Minahasa Utara;
121. e.pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (perkebunan, peternakan, kemaritiman, dan logam dasar) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
122. f.pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP); V-41 II-41 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023
123. g.pengembangan kawasan perkotaan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi kluster kawasan Minahasa Raya (Bagian Utara dan Manado- Bitung) dan pengembangan kota kecil/sedang baru lainnya;
124. h.penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan klaster kawasan.
  1. 3.Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui:
125. a.peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah);
126. b.pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kawasan;
127. c.percepatan penerapan SPM pelayanan dasar, peningkatan dan revitalisasi pelayanan perizinan investasi berbasis e-gov, dan perluasan kerjasama daerah dalam klaster dan di luar klaster;
128. d.peningkatan kerja sama antar daerah otonom di wilayah, termasuk wilayah pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, pengolahan sampah, air limbah, air bersih.
  1. 4.Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain:
129. a.pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, darat, dan udara yang terintegrasi dengan daerah dan wilayah lain di luar Sulawesi Utara;
130. b.pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
  1. 5.Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan;
  2. 6.Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain:
131. a.peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat;
132. b.peningkatan ketahanan kawasan Minahasa Utara, Manado, dan Bitung, dan pemantapan pemulihan pascabencana di Manado, Bitung, dan sekitarnya;
133. c.adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
134. d.peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana;
135. e.peningkatan penanganan abrasi pantai wilayah pesisir dan daerah pulau, serta konservasi hutan dan hutan bakau (mangrove);
  1. 7.Pembangunan desa/kelurahan terpadu yang mencakup:
136. a.peningkatan kapasitas aparatur desa/kelurahan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk pemanfaatan dana desa/kelurahan dan tata kelola aset desa/kelurahan;
137. b.penguatan pendamping desa/kelurahan yang fokus pada desa tertinggal dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; penetapan batas desa/kelurahan;
138. c.pengembangan desa/kelurahan wisata, desa/kelurahan digital, dan produk unggulan desa/kelurahan dan kawasan perdesaan/kelurahan;
139. d.transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); V-42 II-42 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023
140. e.perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi dan sampah desa/kelurahan; dan
141. f.pemanfaatan dana desa/kelurahan untuk mendorong sektor-sektor produktif dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui pendamping lokal desa/kelurahan. Gambaran integrasi pembangunan Klaster Wilayah Minahasa Raya Bagian Utara dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini. Gambar 5.5 Integrasi Pembangunan Wilayah pada Klaster Wilayah Kawasan Cepat Tumbuh (Manado-Minut-Bitung) Tabel 5.10 Cakupan Klaster Wilayah Minahasa Raya Bagian Utara dan Strategi Pengembangan Klaster Wilayah Kabupaten/Kota Minahasa Raya bagian Utara Strategi Pengembangan Wilayah Daratan, Pesisir dan Pulau di Klaster Wilayah Minahasa Raya bagian Utara, Kota Manado, Kota Bitung Minahasa Utara, Kota Manado, Kota Bitung
  1. 1.Pusat Kegiatan Jasa Pemerintahan, Perdagangan, Keuangan dan Asurasi, Ekonomi, dan Industri Pengolahan;
  2. 2.Hilirisasi Industri Perikanan, Industri Pengolahan Perikanan; Hilirisasi Industri Pengolahan bahan pangan berbahan baku Beras, Jagung, Ikan, Kentang, Wortel, dan Pengolahan buah Pisang; termasuk pembangunan food estate jagung di Kab. Minahasa Utara; Hilirisasi industri Pengolahan Gula Aren dan Gula Semut; Hilirisasi Industri Pengolahan Kopi dan Cacao; Hilirisasi dan pengembangan Industri Mikro dan Kecil produk Makanan Lokal dan Minuman;
  3. 3.Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengelola KEK Bitung dan KEK Likupang;
  4. 4.Pengembangan Pelabuhan Regional/Lokal Likupang, I i i I ,,/ ,,,,.._ ,,_·,-r P'uW1 K.... u,n law Pe��rc.,n. K� ct-. AsufaSI. E---.,1, Un lnckn1ri Pencoi..tt...n KlastefManado - Airmadidi - Bitung I/ i / I PPP Tumumpa �,-- V-43 II-43 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Klaster Wilayah Kabupaten/Kota Minahasa Raya bagian Utara Strategi Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Pateten-Lembeh;
  5. 5.Pengelolaan Pelabuhan dan Fasilitas Perikanan yaitu: PPS Bitung,PPP Tumumpa, TPI Calaca, TPI Likupang, TPI Kema, TPI Wori; dan Penguatan Kelembagaan Pengelola Pelabuhan dan Fasilitas Perikanan yang tersebar di seluruh kab/kota, Pelabuhan Perikanan terintegrasi dengan Fish Market taraf internasional di Likupang;
  6. 6.Pengembangan Kota Kecil/Sedang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan Minahasa Minahasa Utara (Airmadidi, Likupang, Kauditan, Sawangan dan Kema);
  7. 7.Pengembangan Industri Pariwisata, Bahari/Diving (TNL. Bunaken, Pulau Bangka dan sekitarnya, Selat Lembeh) beberapa lokasi objek wisata pantai tersebar di Likupang sekitarnya, dan Kema; Wisata Budaya (Taman Purbakala Sawangan), Wisata Alam (cagar Alam Tangkoko) Panjat/Hiking Gunung Klabat; serta beberapa spots objek wisata kota Manado dan Bitung.
  8. 8.Pembangunan system pengelolaan air limbah domestic (SPALD) Regional dan system penyediaan air minum (SPAM) Regional Bimatara di KSP (zona inti dan/atau zona penyangga) meliputi KSP Kawasan sekitar KEK Bitung, Kawasan sekitar KEK Pariwisata Likupang, Kawasan Pengembangan Bandar Udara Sam Ratulangi dan Kawasan Aerotropolis Pulau Lembeh, Kawasan Waruga di Sawangan Minahasa Utara, Kawasan Pecinan dan Kampung Arah di Manado, Kawasan sekitar Suaka Margasatwa Gunung Manembo – nembo, Kawasan sekitar Cagar Alam Dua Sodara, Kawasan sekitar Cagar Alam Tangkoko, Kawasan sekitar Taman Wisata Alam Batu Putih dan Batu Angus, dan Kawasan sekitar TPA regional Ilo – ilo. Pembangunan TPA Regional Mamitarang dan tempat pengolahan limbah B3 medis.
  9. 9.Pengembangan Kawasan Aerotopolis Pulau Lembeh, Pembangunan Jembatan Bitung- V-44 II-44 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Klaster Wilayah Kabupaten/Kota Minahasa Raya bagian Utara Strategi Pengembangan Lembeh, Pembangunan jalur Kereta api Manado-Bitung
  10. 10.Pembangunan Integrated Coastal Road dan Water Transportation Teluk Manado untuk mendukung konektivitas
  11. 11.Pembangunan Pasar Induk di Kota Manado, Pembangunan Gudang pendingin di Pasar tradisional di Kota Manado, Kota Bitung, Airmadidi
  12. 12.Pengembangan Kawasan Peternakan (Sapi, Unggas dan Babi) dengan lokasi tersebar. E. Pembangunan Antar Klaster Wilayah Minahasa Raya dan Bolaang Mongondow Raya dalam Koridor Pantai Selatan Pembangunan antar klaster wilayah pada koridor pantai selatan yang merupakan salah satu Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dilakukan sebagai bagian dari kebijakan provinsi untuk menanggulangi kemiskinan. Pemetaan ketimpangan wilayah menunjukkan bahwa kabupaten pada daerah pantai selatan meliputi Kabupaten Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Timur dan Bolaang Mongondow Selatan memiliki progress yang rendah pada capaian beberapa indicator pembangunan dibandingkan pada daerah pantai utara. Pembangunan yang akan dilakukan mengarah pada pemenuhan pelayanan dasar air minum dan sanitasi pada permukiman pesisir sepanjang koridor pantai selatan oleh Pemerintah Provinsi dengan mempertimbangkan capaian pembangunan pada beberapa indikator seperti tingkat kematian ibu dan bayi, prevalensi stunting, angka putus sekolah dasar, angka Buang Air Besar Sembarangan (BAB) dan jumlah rumah tidak layak huni, dengan scenario pendanaan bantuan keuangan provinsi. Data kawasan koridor pantai selatan di ketiga kabupaten dapat dilihat pada peta – peta berikut. V-45 II-45 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Gambar 5.6 Peta Desa – Desa pesisir di Kabupaten Minahasa Tenggara II-46 RKP D Provi RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Gambar 5.7 Peta desa – desa pesisir di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Gambar 5.8 Peta desa – desa pesisir di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 5.8. Kawasan Super Hub Sulawesi Utara Super Hub Sulawesi Utara mencakup beberapa wilayah kabupaten dan kota yang telah memiliki infrastruktur dasar, sosial, dan Kawasan Ekonomi/Industri menunjang percepatan gerak akselerasi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan Timur Indonesia. Melalui transformasi struktur ekonomi daerah dari sektor primer bertahap bergeser ke Sektor Industri pengolahan komoditi lokal dan Sektor Jasa, serta akselerasi peran Industri Pariwisata yang didukung dengan jaringan jasa penerbangan KAWASAN INTI _- II-47 RKP D Provi RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 internasional dan nasional, menggunakan fasilitas Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi dan Pelabuhan Hub Internasional Bitung. Wilayah Super Hub mencakup Kota Manado dimana terletak lokasi Bandar Udara Internasional; Kota Bitung memiliki Pelabuhan Hub Internasional dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); Kabupaten Minahasa Utara terletak di antara 2 kota (Manado dan Bitung) memiliki lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata; Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki Kawasan Industri (KI) Kimong; dan Kota Kotamobagu akan memiliki Dry Port (dalam tahap persiapan). Arah pengembangan Super Hub dilaksanakan bersama pemerintah nasional dan provinsi, serta seluruh kabupaten dan kota yang memiliki fasilitas penunjang percepatan berkembangnya pusat pertumbuhan (growth centre) di Sulawesi Utara sebagai Super Hub di KTI bagian Utara. Melakukan integrasi terpadu antar pusat-pusat kegiatan ekonomi di beberapa kabupaten dan kota melalui jaringan konektivitas akses langsung ke Pelabuhan Hub Internasional Bitung dan Bandar Udara Internasional. Integrasi konektivitas antar kawasan kegiatan ekonomi yang didukung dengan jaringan transportasi antar daerah dan antar provinsi melalui hubungan darat, laut, dan udara, menjadi syarat prioritas Super Hub dapat berperan sebagai penggerak ekonomi Kawasan Timur dan pintu utama di KTI akses langsung ke pasar internasional. Gambaran integrasi pengembangan Kawasan Super Hub dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini. Gambar 5.9 Integrasi Pembangunan Wilayah pada Kawasan Super-Hub Sulut I I '--------------------- Kawasan Super Hub S..per Hub Bap1n Ullrl I I I I I I I I I /---------------------, I Xtp,11Min T1IMld ,' ' ----- l1l1n P1111hubu111 2Uw1un II-48 RKP D Provi RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Tabel 5.11 Cakupan Kawasan Super-Hub Sulut dan Strategi Pengembangan Klaster Wilayah Kabupaten/Kota Strategi Pengembangan Wilayah daratan bagian utara Peninsula (Manado, Minahasa Utara, dan Bitung) dan bagian barat (Bolaang Mongondow dan Kotamobagu) Manado, Bitung, Minahasa Utara, Bolaang Mongondow, dan Kotamobagu
  13. 1.Integrasi kawasan ekonomi dan infrastruktur dasar perhubungan melalui konektivitas jaringan perhubungan darat; termasuk termasuk Perencanaan Pembangunan Manado Elevated Coastal Road di Kota Manado,terdiri atas ruas Bahu Mall - Ring Road 3 (yang menggantikan fungsi jalan arteri primer ruas Bahu Mall – Batas Kota Manado) dan ruas Bahu Mall – Pantai Manado – Ring Road 4.
  14. 2.Penguatan Kelembagaan Pengelola 2 KEK, 1 KI, dan 1 Dry Port (DP);
  15. 3.Kemudahan akses dari provinsi tetangga menggunakan fasilitas Pelabuhan dan Bandara di wilayah Sulawesi Utara;
  16. 4.Pembukaan kembali jalur pelayaran dan penerbangan Manado-Davao secara regular yang dilayani perusahan Penerbangan dan Pelayaran Indonesia dan Filipina;
  17. 5.Pembukaan jalur penerbangan (penumpang dan cargo) akses ke Korea Selatan, Taiwan, Jepang, Singapore, dan Hong Kong.
  18. 6.Optimalisasi peran Pelabuhan Hub Bitung menjadi pintu ekspor dan import Kawasan Timur Indonesia.
  19. 7.Pembangunan Jaringan Transportasi Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) 5.9. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kewilayahan di Sulawesi Utara tahun 2021—2026 mengutamakan keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan pada bukti data, informasi, dan pengetahuan yang baik, akurat, lengkap, skenario pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi, serta lokasi yang jelas sesuai rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan. Selain itu, pembangunan kewilayahan juga mengutamakan pendekatan holistik dan tematik yang didasarkan penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada II-49 RKP D Provi RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 prioritas pembangunan dan lokasi yang paling relevan sesuai dengan pendekatan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan kewilayahan dilaksanakan secara terintegrasi dengan mengutamakan kerjasama dan keterpaduan program dan kegiatan antar- kementerian/lembaga, antara-Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, antar pemerintah daerah, serta antara Pemerintah/Pemda dan Badan Usaha dalam perencanaan, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Untuk mencapai sasaran dan target pembangunan, pembangunan wilayah ke depan akan diterjemahkan melalui dua pendekatan utama yaitu pendekatan koridor pertumbuhan daerah melalui pusat-pusat pengembangan, dan koridor pemerataan berbasiskan klaster wilayah. Pendekatan koridor disusun dengan mempertimbangkan hasil perhitungan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah berdasarkan beberapa indikator makro kabupaten/kota tahun 2019, serta mempertimbangkan jalur perhubungan dan pertumbuhan masing-masing daerah, jalur pariwisata nusantara, dan mempertimbangkan pola persebaran pusat kegiatan seperti Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pendekatan melalui koridor pertumbuhan mengutamakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang dapat mendorong peningkatan nilai tambah, peningkatan peneriman devisa, dan perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif kedepan. Pusat-pusat pertumbuhan wilayah antara lain adalah kawasan perikanan dan kelautan, pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai pusat produksi; kawasan strategis prioritas seperti kawasan industri (KI) dan kawasan ekonomi khusus (KEK) sebagai pusat pengolahan sumber daya alam; kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) dan destinasi pariwisata prioritas (DPP) sebagai pusat pengembangan jasa pariwisata; serta kawasan perkotaan termasuk metropolitan, kota-kota baru dan kota-kota sedang dan kecil sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan. Pendekatan melalui koridor pemerataan mengutamakan pengembangan wilayah penyangga (hinterland) yang berada di sekitar pusat pertumbuhan, serta daerah dan kawasan tertinggal untuk menjamin kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat sesuai dengan kaidah tujuan pembangunan berkelanjutan. Wilayah penyangga tersebut antara lain adalah desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil, terluar dan terdepan, serta daerah tertinggal. Kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan tahun 2021-2026, sebagai berikut: II-50 RKP D Provi RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 5.9.1. Meningkatkan pemerataan antar wilayah daratan dan kepulauan, maupun daerah pesisir dan pegunungan, melalui strategi pembangunan, yaitu:
142. a.Pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, melalui:
143. i.perluasan akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan; ii. penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan, air bersih dan sanitasi, dan listrik; iii. peningkatan konektivitas transportasi darat, laut, dan udara; iv. pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi sebagai basis ekonomi digital;
144. v.perluasan kerjasama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran dan perdagangan; vi. meningkatkan pengawasan dan penjagaan pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE); serta vii. pemenuhan hak-hak masyarakat perbatasan dan kepulauan sesuai mandat regulasi yang berlaku.
145. b.Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang didukung dengan:
146. i.tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, pendampingan, peran serta masyarakat desa yang inklusif; ii. penetapan batas desa; iii. pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan, pengembangan BUMDesa/BUMDes Bersama; iv. peningkatan pelayanan dasar desa;
147. v.optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong kegiatan produktif, memberdayakan masyarakat desa termasuk membiayai pendamping lokal desa; vi. penguatan peran kecamatan sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa.
148. c.Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan berbasis keunggulan wilayah desa, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) perbatasan negara melalui: II-51 RKP D Provi RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023
149. i.peningkatan aksesibilitas dan konektivitas termasuk jaringan logistik dari desa ke pusat-pusat perdagangan baik pasar lokal, regional maupun internasional; ii. pengembangan kerjasama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran dan perdagangan dengan multipihak. 5.9.2. Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, melalui strategi pembangunan, yaitu: Optimalisasi pembangunan kawasan strategis prioritas sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah yaitu KEK, KI, Destinasi Pariwisata Prioritas, Super Hub, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan untuk mendorong hilirisasi dan penciptaan nilai tambah komoditas unggulan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan devisa dan penghematan devisa dari substitusi impor, khususnya hasil-hasil perkebunan dan perikanan antara lain melalui:
150. i.penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi perkebunan dan perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); ii. penyediaan jaringan infrastruktur secara terpadu yang meliputi jaringan transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lainnya), sistem energi (listrik, gas, surya, batu bara, dan lainnya), fasilitas air baku dan air bersih, dan sistem pengolahan limbah; iii. pelayanan perijinan dan investasi yang cepat; iv. penguatan konektivitas dengan pusat-pusat produksi bahan baku di kawasan perdesaan dan transmigrasi, kota- kota kecil, dan kota-kota menengah dalam pengadaan bahan baku dan pendukung;
151. v.pengembangan kerjasama dan kemitraan pembiayaan pemerintah dan badan usaha; vi. penguatan kerjasama Pemerintah Daerah, badan pengelola, masyarakat, perguruan tinggi dan media dalam promosi dan pengembangan kawasan strategis; vii. perluasan kerjasama dan kemitraan dalam kerjasama mata rantai produksi domestic dan global. viii. Penyediaan infrastruktur kelautan dan perikanan untuk pulau-pulau kecil/terluar. II-52 RKP D Provi RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 5.9.3. Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah, melalui strategi pembangunan:
152. a.Pelaksanaan desentralisasi melalui peningkatkan kapasitas daerah otonom untuk pemenuhan standar pelayanan minimum, pengelolaan keuangan daerah dan pemenuhan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien;
153. b.Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dengan peningkatan kapasitas pemerintah daerah antara lain melalui:
154. i.penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten termasuk perbaikan mekanisme pengaduan yang terintegrasi dengan manajemen kinerja; ii. penataan lembaga dan organisasi Pemerintah Daerah yang lebih efisien dan efektif; iii. optimalisasi pemanfataan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna menciptakan pelayanan yang lebih cepat, murah dan efisien; iv. peningkatan riset dan inovasi daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan;
155. v.peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah dan keahlian khusus lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah termasuk perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah; vi. Optimalisasi peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah melalui sinkronisasi dan integrasi perencanaan dan penganggaran daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk percepatan pencapaian target prioritas pemerintah, pemprov, dan pemkab/pemkot, melalui APBD setiap daerah; vii. optimalisasi dana transfer daerah yang lebih produktif dan afirmatif bagi kemajuan daerah; viii. peningkatan penerimaan dan pendapatan daerah baik pajak dan retribusi daerah maupun sumber-sumber penerimaan dan pendapatan lainnya melalui penataan dan pengembangan data dan informasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan; ix. pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, melalui; peningkatan kualitas belanja daerah yang berdampak bagi percepatan pencapaian SPM, dan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah; II-53 RKP D Provi RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023
156. x.peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja;
157. c.Pengembangan kerja sama antar daerah otonom dalam peningkatan daya saing daerah dan membangun sentra-sentra ekonomi baru, melalui;
158. i.Penguatan peran PTSP sebagai percepatan pelayanan dan perijinan kepada masyarakat dan dunia usaha; ii. Penataan regulasi daerah dalam mendukung kemudahan berusaha; iii. Pengembangan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha; dan iv. Perluasan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi pemerintah daerah dengan mitra pembangunan dalam pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pembiayaan dan investasi pembangunan, penyelesaian permasalahan publik bersama, dan pengembangan daya saing dan inovasi daerah.
159. d.Penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis, melalui:
160. i.Penguatan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam koordinasi dan pengendalian pembangunan daerah; ii. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan tentang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengendalian dan evaluasi, serta audit antara pusat dan daerah; dan iii. Penguatan hubungan keuangan pusat dan daerah melalui percepatan penyelesaian revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lain mengenai manajemen keuangan daerah 5.9.4. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah, melalui strategi pembangunan:
161. a.Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana untuk menjamin pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang antara lain melalui:
162. i.peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR; ii. penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara daerah (provinsi, kabupaten/kota); II-54 RKP D Provi RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 iii. penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
163. b.Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah melalui:
164. i.sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi; ii. penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral; iii. penetapan deliniasi batas wilayah adat;
165. c.Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pembentukan bank tanah; dan peningkatan pelayanan pertanahan melalui pelayanan modern berbasis digital dan penerimaan PNS petugas ukur pertanahan;
166. d.Penguatan mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko perubahan iklim dan bencana; dan meningkatkan ketangguhan menghadapi perubahan iklim dan bencana terutama di pusat-pusat pertumbuhan wilayah kawasan perkotaan melalui:
167. i.pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim; ii. pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan; iii. pembangunan budaya sadar bencana, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat; iv. pemenuhan standar pelayanan minimal kebencanaan melalui peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, masyarakat, dan logistik kebencanaan terutama di kawasan strategis nasional dan daerah yang memiliki risiko bencana tinggi;
168. v.pengembangan sistem peringatan dini multiancaman bencana; vi. adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana; vii. peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana pada fase prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana; viii. peningkatan investasi untuk mitigasi dan pengurangan risiko bencana; ix. perluasan dan penguatan kerjasama dan kemitraan multi pihak dan multi sektor dalam mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; II-55 RKP D Provi RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023
169. x.peningkatan upaya penanganan abrasi pantai yang dapat mengancam terjadinya pergeseran batas wilayah. VI-1RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program, kemudian sub kegiatan menterjemahkan aktivitas/layanan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2023 dan prakiraan maju Tahun 2024 disajikan pada Tabel 6.1 Penyajian program, kegiatan sub kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Utara. RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 VII-1 7.1. Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2023 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2023 adalah ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah di Tahun 2023, sebagai bagian kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026. Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH SATUAN TARGET TAHUN 2023 Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Angka 74 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Angka 94.65 Prevalensi Stunting % 15 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Angka 58,06 Penguatan Ekonomi yang bertumpu pada industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa Memperkuat ketahanan ekonomiuntuk pertumbuhan yang berkualitas Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat Pertumbuhan Ekonomi % 5,0 – 5,7 Indeks Gini (Gini Ratio) Angka 0,355 Persentasi Angka Kemiskinan % 5,93 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,0 – 6,5 Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Terbangunnya Infrastruktur dan konektivitas yangmemadai Meningkatnya Infrastruktur dan Konektivitas Indeks infrastruktur Angka 0.89 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 VII-2 MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH SATUAN TARGET TAHUN 2023 Pembangunan Daerah yang berkelanjutan Terwujudnya Pengarusutamaa npembangunan berkelanjutan danberwawasan lingkungan Meningkatnya Pembanginan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang. Angka 0.68 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Angka 71.11 Akses Air Minum 94 Akses Sanitasi 87 Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Opini BPK Opini WTP Indeks Reformasi Birokrasi Angka 61,00 Indeks SPBE Nilai 3.3 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 VII-3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah. Indikator kinerja utama Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi bagian dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026. Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023 No. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TARGET TAHUN 2023
  1. 1.DINAS PENDIDIKAN DAERAH Rata-Rata Lama Sekolah 9,60 Harapan Lama Sekolah 12,91 APK SMA/SMK/MA 85,75% APM SMA/SMK/MA 64,10%
  2. 2.DINAS KESEHATAN DAERAH Usia Harapan Hidup 72,10 Jumlah Kematian Bayi 230 Jumlah Kematian Ibu 30 Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi 100% Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100%
  3. 3.DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH Rasio Kemantapan Jalan 0,899 Rasio Luas Daerah Irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh JaringanIrigasi 0,874
  4. 4.DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH Persentase Jumlah Kab/Kota dengan Satuan Perumahan yang dilengkapidengan PSU 61 Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepatwaktu 40
  5. 5.SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan 100% Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 100%
  6. 6.BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Persentase penanganan pra bencana 100% Persentase penanganan tanggap darurat bencana 100% Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kab/Kota 5 Desa/Kelurahan
  7. 7.BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakterkebangsaan 100% Persentase Kasus Trantibum yang terselesaikan (Jumlah Kasus Trantibum yangterdata / jumlah kasus yang terselesaikan X 100%) 100%
  8. 8.DINAS SOSIAL DAERAH Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial 5,02% Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan 15,20%
  9. 9.DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 71,10% Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang dibangun dandikembangkan 40% RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 VII-4 No. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TARGET TAHUN 2023
  10. 10.DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH Persentase ARG pada belanja langsung APBD 2,5% Rasio kekerasan terhadapa perempuan, termasuk TPPO (per 100.000penduduk perempuan) 28 Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkankabupaten/kota layak anak 100% Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanankoprehensif 65%
  11. 11.DINAS KEPENDUDUDKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KB DAERAH Cakupan penerbitan Dokumen Kependudukan 95% Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun 2,24 Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR15-19) 30%
  12. 12.DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Presentasi Desa yang difasilitasi dalam penataan desa 19,90% Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kerjasama Desa 100% Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa 100% Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 100%
  13. 13.DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi 71,11
  14. 14.DINAS PERHUBUNGAN DAERAH Rasio Konektivitas Provinsi 0,450
  15. 15.DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH Persentase Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuaistandar 100% Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi 100%
  16. 16.DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH Persentase Koperasi Sehat 1% (3.841 Unit) Persentase UMKM Naik Kelas 2%
  17. 17.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi 10%
  18. 18.DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 0,65% Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosialkemasyarakatan 6,79% Peningkatan prestasi olahraga 6 Prestasi
  19. 19.DINAS KEBUDAYAAN DAERAH Terlestarikannya cagar budaya 100% Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan 24 Unit
  20. 20.DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 61,5 Indeks pembangunan literasi masyarakat 8,80 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yangsah dan pertanggungjawaban nasional pasal 40 dan pasal 59 undang-undangnomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan 18,91 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 VII-5 No. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TARGET TAHUN 2023
  21. 21.DINAS PARIWISATA DAERAH Tingkat Hunian Akomodasi 20% Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku 3% Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara dan Nusantara 25.000 Wisman; 1.000.000 Wisnus Nilai tambah Ekonomi Kreatif 20,104,200,000
  22. 22.BADAN PENDAPATAN DAERAH Rasio PAD (ADHK) 0,014 Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD -0,03
  23. 23.DINAS PANGAN DAERAH Indeks Ketahanan Pangan 79,67
  24. 24.DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH Jumlah Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) 988.400 Ton NTNP (NTN dan NTPi) 105 Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturanperundangan yang berlaku 97%
  25. 25.DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura danPeternakan 1-2% Nilai Tukar Petani 100 - 103
  26. 26.DINAS PERKEBUNAN DAERAH Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan 94 - 100 Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan 1%
  27. 27.DINAS KEHUTANAN DAERAH Luas Kawasan Hutan yang dikelola masyarakat 2.368 Ha Luas hutan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air 2.400 Ha
  28. 28.DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DAERAH Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggarPerda 100% Rasio elektrifikasi 100% Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan 36% Persentase Pengelolaan Air Tanah, Sumber Daya Geologi dan Mitigasi BencanaGeologi 100%
  29. 29.DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB 9.45 Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB 12.65%
  30. 30.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan Pembangunan 75% Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan 100%
  31. 31.BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 79.52
  32. 32.BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Rasio pegawai pendididkan tinggi dan menengah/dasar PNS tidak termasukguru dan tenaga kesehatan 5,40 Rasio pegawai fungsional, PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan 0,09 Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi PNS tidak termasuk guru dantenaga kesehatan 11,75 Persentase Penerapan Merit Sistem yang menjadi kewenangan BKD 80% RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 VII-6 No. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TARGET TAHUN 2023
  33. 33.BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH Persentase ASN yang Berkompetensi 40%
  34. 34.INSPEKTORAT DAERAH Nilai Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota Provinsi Kategori BB dan Kab/Kota rata-rata CC Nilai LPPD dillingkungan Pemerintah Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota Provinsi Nilai Tinggi dan Kabupaten/Kota rata-rata tinggi Level Maturitas SPIP Level 3 Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan WTP Persentase Tindak Lanjut Temuan 100% Persentase Temuan BPK 10% Level Kapabilitas APIP Level 3 Persentase Penyampaian LHKPN 100% Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat 100%
  35. 35.BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan 45% Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah 45%
  36. 36.BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH Persentase Dokumen Pengelolaan Perbatasan yang dapat dikoordinasikan,ditetapkan, diawasi dan dievaluasi 100%
  37. 37.SEKRETARIAT DAERAH Indeks Pelayanan Publik 7,91 Nilai akuntabilitas kinerja 70,05 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 93,80
  38. 38.SEKRETARIAT DEWAN Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 100% Pengambilan Keputusan DPRD 11 Keputusan
  39. 39.BADAN PENGHUBUNG DAERAH Persentase pelayanan penghubung 100% RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 VII-7 7.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah di Tahun 2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 Tabel 7.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 No. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TARGET TAHUN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 PENDIDIKAN 1 Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah 100% 2 Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus 100% 3 Persentase sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran muatan lokal 100% 4 Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah atas 1:14 2 KESEHATAN 1 Rasio daya tampung rumah sakit rujukan 57,5% 2 Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi 100% 3 Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana 100% 4 Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB provinsi 100% 5 Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (Rumah Sakit) 100% 6 Rasio dokter per satuan penduduk; 45/ 100.000 pddk 7 Persentase ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman 100% 8 Persentase Kabupaten Kota Sehat 100% 3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 Rasio luar kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir 0,53 2 Rasio luar kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan provinsi 0,53 3 Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinasi yang dilayani oleh jaringan irigasi 0,874 4 Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota 10% 5 Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL regional 0,06 6 Rasio kemantapan jalan 0,899 7 Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli 0,054 8 Persentase jumlah sampah yang tertangani di TPA Regional 40% 9 Jumlah Sistem Drainase yang terbangun dan terhubung dengan Sungai LintasKab/Kota dan Sungai yang berada di Kawasan Strategis Provinsi 1 10 Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang memperoleh Pengembangan Infrastruktur Permukiman 2 11 Persentase bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi yang dibangun / direhab / direnovasi / ubahsuai / dipelihara dan dirawat 100% 12 Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya 100% RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 VII-8 No. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TARGET TAHUN 2023 13 Rasio kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW 0,68 4 PERUMAHAN RAKYAT 1 Persentase warganegara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 4% 2 Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni 4% 3 Presentasi luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani 100% 4 Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU 61% 5 Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 Kegiatan 5 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan 100% 2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 100% 3 Persentase penanganan pra bencana 100% 4 Persentase penanganan tanggap darurat bencana 100% 5 Persentase Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran di Provinsi Kabupaten/Kota 100% 6 Persentase Kabupaten/Kota tangguh bencana 100% 7 Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan 100% 8 Persentase pelaksanaan program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik 100% 9 Persentase Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 100% 10 Persentase Ormas, LSM, FKUB yang mendapat pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya 100% 11 Persentase Kasus Trantibum yang terselesaikan (Jumlah Kasus Trantibum yang terdata / jumlah kasus yang terselesaikan X 100%) 100% 6 SOSIAL 1 Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti 100% 2 Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti 100% 3 Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti 100% 4 Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti 100% 5 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan stelah tanggap darurat bencana provinsi 100% 6 Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih dan produktif 15,20% 7 Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti 100% 8 Persentase Peningkatan Perlindungan dan jaminan Sosial 100% 9 Persentase pengelolaan taman makam pahlawan yang dilaksanakan 100% RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 VII-9 11 LINGKUNGAN HIDUP 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi 71,11 2 Persentase Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi 55% 3 Tersusunnya RPPLH dan KLHS Provinsi KLHS 4 Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan pengelolaan Taman KEHATI oleh pemerintah Provinsi 1 Taman Kehati 5 Jumlah Usaha/Kegiatan yang melakukan pengumpulan Limbah B3 lintas kab/kota 2 Pelaku Usaha/Kegiatan No. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TARGET TAHUN 2023 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7 TENAGA KERJA 1 Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja 46% 2 Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi 70% 3 Tingkat produktifitas tenaga kerja 77 4 Persentase perusahaan yang merupakan tatakelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 50% 5 Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)daerah provinsi 61% 6 Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan 85% 8 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 Persentase ARG pada belanja langsung APBD 2,5% 2 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) 28 3 Rasio Keluarga yang memahami Kesetaraan dan Keadilan Gender (Per 10.000KK) 15,0 4 Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang diperbaharui secara berkala 85% 5 Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak 100% 6 Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan Komprehensif 65 9 PANGAN 1 Persentase cadangan pangan 100% (275 Ton) 2 Persentase daerah rentan rawan pangan 10,03 3 Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan 89% 4 Persentase Ketersediaan pangan utama 0,016 5 Ketersediaan energi dan protein perkapita (/kapita/hari) 2400 kilokalori dan 63 gram 6 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 89% 10 PERTANAHAN 1 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas ijin lokasi dibandingkan dengan luas ijin lokasi yang diterbitkan 100% 2 Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu 40% 3 Tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota 100% RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 VII-10 No. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TARGET TAHUN 2023 6 Jumlah MHA dan/atau Kearifan lokal yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur 1 Kelompok 7 Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk mayarakat 100% 8 Jumlah penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat 1 Penghargaan 9 Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani 100% 10 Persentase jumlah sampah yang tertangani 50% 12 ADMINISTRASI KEPENDUDUDKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun 100% 2 Pemanfaatan data kependudukan 80% 3 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 98% 4 Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai) 72,5% 13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 Persentase pengentasan desa tertinggal 66% 2 Prentase peningkatan status desa mandiri 17,93% 3 Presentasi Desa yang difasilitasi dalam penataan desa 19,90% 4 Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kerjasama Desa 100% 5 Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa 100% 6 Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 100% 14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun 2,24 2 Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalencerate/mCPR) 65% 3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 8,50% 4 Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR15-19) 30% 15 PERHUBUNGAN 1 Rasio konektivitas provinsi 0.450 2 V/C ratio di jalan provinsi 0.7 3 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 1 Pelabuhan 4 Jumlah arus penumpang angkutan umum naik turun 13.500 5 Jumlah Kegiatan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi di Kab/Kota 3 16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Persentase perangkat daerah (PD) yang terkoneksi dijaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo 100% 2 Persentase layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 100% 3 Persentase media yang melaksanakan penyebaran informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi; 100% 4 Persentase Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar 100% RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 VII-11 No. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TARGET TAHUN 2023 17 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1 Meningkatnya koperasi yang berkualitas 3.841 unit 2 Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha 2% 18 PENANAMAN MODAL 1 Persentase peningktan investasi di provinsi 10% 2 Peningkatan jumlah kerjasama Penanaman Modal/MOU 3 MOU/ Kerjasama 3 Persentase penerbitan perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal sesuai NSPK tepat waktu 87% 4 Persentase peningkatan penyampaian LKPM 75% 5 Jumlah Laporan Realisasi Penanaman Modal tepat waktu 1 laporan 19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 0,65% 2 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 6,79% 3 Peningkatan prestasi olah raga 6 Prestasi 20 STATISTIK 1 Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 100% 2 Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah 100% 21 PERSANDIAN 1 Tingkat keamanan informasi pemerintah 95% 22 KEBUDAYAAN 1 Terlestarikannya cagar budaya 100% 2 Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas). 0,020% 3 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah 9,5% 4 Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan 24 Unit 5 Standar pengelolaan Museum Negeri B 23 PERPUSTAKAAN 1 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 61,5 2 Indeks pembangunan literasi masyarakat 8,80 24 KEARSIPAN 1 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional 18,91 2 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat 230 URUSAN PILIHAN 25 KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan 234.886,92 hektar 2 Jumlah dokumen monev/kajian PK/peraturan turunan Perda RZWP-3-K 1 dok 3 Produksi Perikanan Tangkap 410.380 ton 4 Produksi Perikanan Budidaya 578.020 ton 5 Konsumsi ikan (Kg/Kapita/Tahun) 67,5 RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 VII-12 No. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TARGET TAHUN 2023 6 Penanganan kasus Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan 3 kasus 7 Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku 97% 26 PARIWISATA 1 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 100% 2 Persentase peningkatan perjalanaan wisatawan nusantara yang datang keprovinsi 100% 3 Tingkat hunian akomodasi 20% 4 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku 3% 5 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara 1.000.000 Wisnus dan 25.000 Wisman 6 Persentase Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata yang telah disertifikasi 25% 27 PERTANIAN 1 Produktivitas pertanian per hektar per tahun 0.88% 2 Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular 2% 3 Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan 2% 4 Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura 6,5 % 5 Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT 97% 6 Cakupan bina kelompok Petani 0,20 % 7 Kontribusi sektor Perkebunan terhadap PDRB 5,40% 8 Produktivitas perkebunan per hektar per tahun 1070 Kg/Ha 9 Persentase peningkatan produktivitas perkebunan 1% 28 KEHUTANAN 1 Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial 31.40% 2 Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) 28% 3 Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi 0.84% 29 ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 1 Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar Perda 100% 2 Persentase desa yang teraliri listrik 100% 3 Rasio elektrifikasi 100% 4 Persentase Rumah tangga pengguna listrik 100% 5 Rasio ketersediaan daya listrik 1,80 6 Persentase Pengelolaan Air Tanah, Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi 100% 7 Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan 36% 30 PERDAGANGAN 1 Pertumbuhan nilai eksport non migas 6% 2 Persentase penanganan pengaduan konsumen 90% 3 Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku 95% 4 Tertib usaha 80% 5 Persentase kinerja realisasi pupuk 99% 6 Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 40% 7 Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok 5% RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 VII-13 No. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TARGET TAHUN 2023 31 PERINDUSTRIAN 1 Pertambahan jumlah industri besar di provinsi 1 Industri Besar 2 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP 100% 3 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Ijin Usaha Industri (IUI) besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait 100% 4 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin perluasan industri (IPUI) bagi industri besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait 100% 5 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Ijin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait 100% 6 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini 100% 32 TRANSMINGRASI 1 Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya 40% 2 Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaanya 70% 3 Rekapitulasi Warga Transmigrasi yang ditempatkan 50 KK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 33 PERENCANAAN DAN KEUANGAN 1 Rasio belanja pegawai diluar guru dan guru tenaga kesehatan 0.18 2 Rasio PAD (ADHK) 0,014 3 Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures) 0.9 4 Opini laporan keuangan WTP 5 Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan Pembangunan 75% 6 Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan 100% 34 PENGAWASAN 1 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 2 Peningkatan kapabilitas apparat pengawasan intern pemerintah (APIP) Level 3 3 Persentase capaian pelaksanaan PKPT 100% 35 PENGADAAN 1 Persentase jumlah total proyek konstruksi yang di bawah ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama ≤ 0,8% 2 Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompertitif 100% 3 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan 100% 36 KEPEGAWAIAN 1 Rasio pegawai pendididkan tinggi dan menengah/dasar PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan 5,40 2 Rasio pegawai fungsional, PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan 0,09 3 Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan 11.75 4 Persentase Penerapan Merit Sistem yang menjadi kewenangan BKD 80% RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 VII-14 No. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TARGET TAHUN 2023 37 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1 Persentase ASN yang Berkompetensi 40% 38 MANAJEMEN KEUANGAN 1 Defiasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD -0.12% 2 Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD -0,03 3 Jumlah Dokumen Manajemen Aset 4 4 Rasio anggaran sisa terhadap total belaja dalam APBD tahun sebelumnya 0.04 39 TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK 1 Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan 100% 2 Akses publik terhadap informasi keuangan daerah 100% 3 Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 100% 4 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan 45% 5 Persentase pelayanan penghubung 100% 6 Persentase Dokumen Pengelolaan Perbatasan yang dapat dikoordinasikan, ditetapkan, diawasi dan dievaluasi 100% 7 Indeks Reformasi Birokrasi 61 8 Nilai LPPD Tinggi 9 Persentase Rekomendasi pelaksanaan program Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti 100% 10 Persentase Produk Hukum Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 100% 11 Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti 100% 12 Persentase pelaksanaan program kebijakan administrasi pembangunan 95% VIII-1RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021 pada Bab II, pembangunan Sulawesi Utara menghadapi berbagai permasalah pembangunan saat ini yaitu situasi pandemi Covid-19 membuat struktur ekonomi sulawesi utara terkontraksi, kondisi perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, terutama dalam menghadapi kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak menentu, antara lain kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan umkm, dan pengembangan sektor unggulan, masih cukup tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin, terutama kemiskinan di perdesaan, yang mata pencaharian penduduknya dominan di sektor pertanian, kualitas sdm yang masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan daya saing tenaga kerja terutama dalam menghadapi kondisi global yang semakin terbuka, belum optimalnya upaya pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat secara berdaulat, baik dari ketersediaan, distribusi, maupun diversifikasi, masih cukup tingginya kecenderungan ketergantungan terhadap energy fosil, serta pelayanan jaringan listrik untuk masyarakat yang belum optimal, perlunya peningkatan pelayanan infrastruktur yang mendukung dinamika aktivitas kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, budaya, dan politik, serta pengurangan kesenjangan antar wilayah, belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yang ditandai dengan meningkatkan kerusakan ekosistem teresterial dan pesisir-laut, serta meningkatnya pencemaran lingkungan hidup, dan masih perlunya peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi. Untuk mengatasi masalah tersebut telah dituangkan prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan serta prioritas program dan kegiatan sebagaimana tertuang pada Bab IV, dengan kebijakan pendanaan tertuang pada Bab III, Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota yang tertuang pada bab V, rincian kegiatan pada Bab VIII-2RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 VI, serta target indikator kinerja utama pada tahun 2023 yang tertuang pada bab VII. Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 adalah dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023, yang diawali dengan penyusunan KUA-PPAS. Berkenan dengan hal tersebut, maka RKPD Tahun 2023 harus menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan tahun 2023 dan menjadi landasan dalam penyusunan KUA-PPAS untuk menyusun APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023. Komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 ini sangat diperlukan. Sehingga pelaksanaan pembangunan yang mengacu kepada RKPD Tahun 2023 mampu mendukung tercapainya Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, yakni “Sulawesi Utara Maju Dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia Ke Asia Pasifik”. GUBERNUR SULAWESI UTARA OLLY DONDOKAMBEY, SE P BRINTAB PROYINSI SULAWISI VFARA LAMPIRAN NOMOR 06 TAHON 2022 TENTANG: CANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN2023 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1,292,565,806,350 1,388,953,194,350 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 647,130,815,925 646,995,577,625 1 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 395,388,625 395,388,625 1 01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 10 Dokumen 100 Persentase 82,038,900 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 82,038,900 1 01 01 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Kegiatan 100 Persentase 120,112,500 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 120,112,500 1 01 01 1.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Kegiatan 100 Persentase 193,237,225 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 193,237,225 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 639,080,000,000 639,080,000,000 1 01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Tahun Anggaran 100 Persentase 630,000,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 630,000,000,000 1 01 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Dokumen 100 Persentase 1,080,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 1,080,000,000 1 01 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Dokumen 100 Persentase 8,000,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 8,000,000,000 1 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1,575,238,300 1,440,000,000 I I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 01 01 1.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Presentase tingkat disiplin pegawai Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 350 Pakaian 100 Persentase 550,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 550,000,000 1 01 01 1.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Presentase tingkat disiplin pegawai Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 5 Dokumen 100 Persentase 149,988,300 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 150,000,000 1 01 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Presentase tingkat disiplin pegawai Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 5 Dokumen 100 Persentase 140,250,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 0 1 01 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Presentase tingkat disiplin pegawai Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 300 Orang 100 Persentase 490,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 490,000,000 1 01 01 1.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Presentase tingkat disiplin pegawai Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 100 Orang 100 Persentase 245,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 250,000,000 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,522,500,000 1,522,500,000 1 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 40 Paket 100 Persentase 500,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 500,000,000 1 01 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 10 Laporan 100 Persentase 1,022,500,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 1,022,500,000 1 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1,444,380,000 1,444,380,000 1 01 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 3 Unit 100 Persentase 511,250,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 511,250,000 I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 01 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 18 Unit 100 Persentase 683,130,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 683,130,000 1 01 01 1.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 18 Unit 100 Persentase 250,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 250,000,000 1 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 894,996,500 894,996,500 1 01 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersediannya Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan ListrikTersrdiannya Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 TA 100 Persentase 894,996,500 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 894,996,500 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,218,312,500 2,218,312,500 1 01 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI jumlah kendaraan dinas Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 8 Unit 100 Persentase 797,550,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 797,550,000 1 01 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 145 Unit 100 Persentase 398,262,500 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 398,262,500 1 01 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 3 Unit 100 Persentase 1,022,500,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 1,022,500,000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 643,377,102,404 738,440,354,932 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 377,185,692,972 371,150,132,406 1 01 02 1.01 01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Unit 100 Persentase 50,600,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 2,556,250,000 I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 01 02 1.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 35 Ruang 100 Persentase 15,640,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 511,250,000 1 01 02 1.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (Indikatro Mandiri Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 10 Ruang 100 Persentase 404,800,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 5,057,113,000 1 01 02 1.01 04 Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 6 Ruang 100 Persentase 2,300,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 2,610,442,500 1 01 02 1.01 05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 6 Ruang 100 Persentase 2,300,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 2,080,237,395 1 01 02 1.01 06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 6 Ruang 100 Persentase 2,852,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 7,675,384,890 1 01 02 1.01 07 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 7 Ruang 100 Persentase 828,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 1,952,823,670 1 01 02 1.01 08 Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 7 Ruang 100 Persentase 828,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 1,981,346,307 1 01 02 1.01 10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 4 Ruang 100 Persentase 460,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 2,875,690,135 I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 01 02 1.01 11 Pembangunan Perpustakaan Sekolah TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 3 Ruang 100 Persentase 736,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 10,225,000 1 01 02 1.01 12 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 2 Ruang 100 Persentase 3,220,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 10,225,000 1 01 02 1.01 13 Pembangunan Asrama Sekolah TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Unit 100 Persentase 2,300,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 10,225,000 1 01 02 1.01 14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 65 Unit 100 Persentase 1,380,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 10,450,000,000 1 01 02 1.01 15 Pembangunan Fasilitas Parkir TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 10 Unit 100 Persentase 276,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 10,225,000 1 01 02 1.01 16 Pembangunan Kantin Sekolah TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 5 Unit 100 Persentase 276,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 10,225,000 1 01 02 1.01 17 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 5 Unit 100 Persentase 552,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 10,225,000 1 01 02 1.01 18 Pembangunan Ruang/Sudut Baca TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 5 Ruang 100 Persentase 368,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 10,225,000 I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 01 02 1.01 19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 50 Ruang 100 Persentase 23,000,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 4,227,546,475 1 01 02 1.01 20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 16 Ruang 100 Persentase 368,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 2,572,439,242 1 01 02 1.01 21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 11 Ruang 100 Persentase 1,380,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 3,011,081,517 1 01 02 1.01 22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 10 Ruang 100 Persentase 2,300,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 2,310,092,941 1 01 02 1.01 23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 11 Ruang 100 Persentase 2,300,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 2,556,224,498 1 01 02 1.01 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 7 Ruang 100 Persentase 2,300,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 454,001,452 1 01 02 1.01 25 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 10 Ruang 100 Persentase 2,300,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 582,676,737 1 01 02 1.01 26 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 5 Ruang 100 Persentase 2,300,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 10,225,000 I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 01 02 1.01 27 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 0 Ruang 100 Persentase 276,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 155,820,002 1 01 02 1.01 28 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 10 Ruang 100 Persentase 368,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 3,098,915,249 1 01 02 1.01 29 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 2 Ruang 100 Persentase 368,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 10,225,000 1 01 02 1.01 30 Rehabilitasi Asrama Sekolah TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 2 Unit 100 Persentase 2,484,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 10,225,000 1 01 02 1.01 31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 50 Unit 100 Persentase 3,982,223,034 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 4,370,952,780 1 01 02 1.01 34 Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 5 Unit 100 Persentase 220,800,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 10,225,000 1 01 02 1.01 39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1000 Paket 100 Persentase 46,000,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 10,225,000 1 01 02 1.01 41 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah sekolah menengah atas yang menerima perlengkapan dasar peserta didik Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 226 sekolah 100 Persentase 4,158,400,000 TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 123,810,857,748 I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 01 02 1.01 45 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 500 Peserta didik 100 Persentase 84,220,781,870 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 133,810,857,748 1 01 02 1.01 49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 150 Peserta Didik 100 Persentase 920,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 255,625,000 1 01 02 1.01 50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 5100 Orang 100 Persentase 45,996,037,468 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 51,014,535,967 1 01 02 1.01 51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 100 Orang 100 Persentase 552,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 370,135,593 1 01 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 10 Satuan Pendidikan 100 Persentase 9,030,650,600 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 598,444,060 1 01 02 1.01 53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 100 Satuan Pendidikan 100 Persentase 57,040,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 76,687,500 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 183,537,741,590 251,860,185,026 1 01 02 1.02 01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah USB Unit Sekolah baru Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Sekolah 100 Persentase 2,556,250,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 2,556,250,000 1 01 02 1.02 02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 4 Ruang 100 Persentase 10,225,000 TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 10,225,000 I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 01 02 1.02 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 4 Sekolah 100 Persentase 10,225,000 TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 10,225,000 1 01 02 1.02 04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 20 Ruang 100 Persentase 1,840,000,000 Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 25,208,323,073 1 01 02 1.02 05 Pembangunan Ruang Laboratorium TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 5 Ruang 100 Persentase 3,790,400,000 Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 3,838,580,616 1 01 02 1.02 06 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 10 Ruang 100 Persentase 1,350,000,000 Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 1,391,097,139 1 01 02 1.02 07 Pembangunan Perpustakaan Sekolah TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 4 Ruang 100 Persentase 10,225,000 TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 10,225,000 1 01 02 1.02 08 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 4 Ruang 100 Persentase 10,225,000 TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 10,225,000 1 01 02 1.02 09 Pembangunan Asrama Sekolah TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Unit 100 Persentase 10,225,000 TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 10,225,000 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 01 02 1.02 10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 15 Unit 100 Persentase 766,042,480 Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 886,613,229 1 01 02 1.02 11 Pembangunan Fasilitas Parkir TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 5 Unit 100 Persentase 10,225,000 TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 10,225,000 1 01 02 1.02 12 Pembangunan Kantin Sekolah TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 5 Unit 100 Persentase 10,225,000 TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 10,225,000 1 01 02 1.02 13 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 4 Unit 100 Persentase 10,225,000 TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 10,225,000 1 01 02 1.02 14 Pembangunan Ruang/Sudut Baca TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 2 Ruang 100 Persentase 10,225,000 TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 10,225,000 1 01 02 1.02 15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 190 Ruang 100 Persentase 1,750,000,000 Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 18,794,622,745 1 01 02 1.02 16 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 10 Ruang 100 Persentase 662,040,406 Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 662,040,406 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 01 02 1.02 17 Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 20 Ruang 100 Persentase 4,422,312,745 Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 4,422,312,745 1 01 02 1.02 18 Rehabilitasi Ruang Laboratorium TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah rehabilitasi ruang laboratorium Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 10 Sekolah 100 Persentase 1,048,800,000 Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 1,068,512,917 1 01 02 1.02 19 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 2 Sekolah 100 Persentase 10,225,000 TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 10,225,000 1 01 02 1.02 20 Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 10 Sekolah 100 Persentase 248,000,000 Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 255,625,000 1 01 02 1.02 21 Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 2 Sekolah 100 Persentase 10,225,000 TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 10,225,000 1 01 02 1.02 22 Rehabilitasi Asrama Sekolah TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 2 Unit 100 Persentase 10,225,000 TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 10,225,000 1 01 02 1.02 23 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 15 Unit 100 Persentase 880,000,000 Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 883,532,156 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 01 02 1.02 26 Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 3 Unit 100 Persentase 10,225,000 TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 10,225,000 1 01 02 1.02 27 Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 3 Ruang 100 Persentase 10,225,000 TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 10,225,000 1 01 02 1.02 31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah siswa penerima perlengkapan peserta didik Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1000 siswa 100 Persentase 10,225,000 TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 10,225,000 1 01 02 1.02 33 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jum;ah sekolah menengah kejuruan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 198 sekolah 0 Paket 198 Paket 100 Persentase 18,675,000,000 Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 20,675,000,000 1 01 02 1.02 37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 54721 Peserta didik 100 Persentase 110,978,175,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 123,978,175,000 1 01 02 1.02 40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 2 Satuan Pendidikan 100 Persentase 25,562,500 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 25,562,500 1 01 02 1.02 41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 125 Peserta Didik 100 Persentase 255,625,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 255,625,000 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 01 02 1.02 42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 4450 Orang 100 Persentase 33,457,775,959 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 46,012,500,000 1 01 02 1.02 43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 200 Orang 100 Persentase 204,500,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 204,500,000 1 01 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 10 Satuan Pendidikan 100 Persentase 397,195,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 511,250,000 1 01 02 1.02 46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 100 Satuan Pendidikan 100 Persentase 76,687,500 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 76,687,500 1 01 02 1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 82,653,667,842 115,430,037,500 1 01 02 1.03 01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 unit 100 Persentase 46,000,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 10,225,000 1 01 02 1.03 02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 35 Ruang 100 Persentase 2,484,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 10,225,000 1 01 02 1.03 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 4 Ruang 100 Persentase 349,600,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 20,225,000 I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 01 02 1.03 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 3 sekolah 100 Persentase 460,000,000 Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 355,625,000 1 01 02 1.03 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 4 Ruang 100 Persentase 32,000,000 TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 20,225,000 1 01 02 1.03 08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 3 sekolah 100 Persentase 10,225,000 TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 20,225,000 1 01 02 1.03 11 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Unit 100 Persentase 368,000,000 TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 20,225,000 1 01 02 1.03 18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 10 Ruang 100 Persentase 800,000,000 Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 255,625,000 1 01 02 1.03 19 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 10 Ruang 100 Persentase 455,000,000 Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 255,625,000 1 01 02 1.03 20 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 2 Ruang 100 Persentase 368,000,000 TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 10,225,000 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 01 02 1.03 23 Rehabilitasi Asrama Sekolah TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 2 Unit 100 Persentase 9,200,000,000 Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 76,687,500 1 01 02 1.03 24 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitasi Sekolah Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 4 sekolah 100 Persentase 8,280,000,000 Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 10,225,000 1 01 02 1.03 27 Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 2 sekolah 100 Persentase 349,600,000 TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 10,225,000 1 01 02 1.03 38 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 200 Siswa 100 Persentase 9,660,000,000 TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 10,225,000 1 01 02 1.03 40 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 31 Paket 100 Persentase 248,000,000 TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 153,375,000 1 01 02 1.03 44 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 100 Peserta Didik 100 Persentase 800,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 110,567,525,000 1 01 02 1.03 49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Pendidik pada Jenjang Satuan Pendidikan Khusus Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 265 Orang 100 Persentase 1,446,831,342 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 3,045,000,000 1 01 02 1.03 50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus yang Mendapatkan Pengembangan Karir Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 30 Orang 100 Persentase 644,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 253,375,000 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 01 02 1.03 51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Terakreditasi Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 0 Satuan Pendidikan 31 sekolah 100 Persentase 275,211,500 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 299,387,500 1 01 02 1.03 52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Presentase Sekolah yang Mendapatkan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4 sampai 18 Tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 100 Persentase100 Persentase 423,200,000 TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16- 18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 25,562,500 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 124,452,000 258,725,568 1 01 03 1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 42,361,200 102,250,000 1 01 03 1.01 01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah PRESENTASE SEKOLAH YANG MENYELENGGARAKAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL Sekolah yang menyelenggarakan muatan lokal Jumlah sekolah yang menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 100 Persentase10 Sekolah 42,361,200 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE SEKOLAH YANG MENYELENGGARAKAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL 100 % 102,250,000 1 01 03 1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus 82,090,800 156,475,568 1 01 03 1.02 01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus PRESENTASE SEKOLAH YANG MENYELENGGARAKAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun Jumlah Sekolah Yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 100 Persentase10 Sekolah 41,045,400 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE SEKOLAH YANG MENYELENGGARAKAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL 100 % 54,225,568 1 01 03 1.02 03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus PRESENTASE SEKOLAH YANG MENYELENGGARAKAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia Jumlah Sekolah Yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 10 Buku 10 Sekolah 41,045,400 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE SEKOLAH YANG MENYELENGGARAKAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL 100 % 102,250,000 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 883,200,000 1,002,438,921 1 01 04 1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi 883,200,000 1,002,438,921 1 01 04 1.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus RASIO GURU TERHADAP MURID PENDIDIKAN MENENGAH ATAS Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Dokumen Hasil Perhitungan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1:14 Rasio 2 Dokumen 2 Dokumen 552,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum RASIO GURU TERHADAP MURID PENDIDIKAN MENENGAH ATAS 1:14 Rasio 555,625,000 1 01 04 1.01 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus RASIO GURU TERHADAP MURID PENDIDIKAN MENENGAH ATAS Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Dokumen Hasil Perhitungan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1:14 Rasio 2 Laporan 2 Dokumen 331,200,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum RASIO GURU TERHADAP MURID PENDIDIKAN MENENGAH ATAS 1:14 Rasio 446,813,921 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 147,797,100 1,353,658,383 I I I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 01 05 1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 68,668,100 511,250,000 1 01 05 1.01 01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat presentase pelaksanaan pengendalian perizinan Pendidikan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 100 Persentase100 Persentase 30,300,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 100 % 255,625,000 1 01 05 1.01 02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Terlaksananya Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Masyarakat presentase pelaksanaan pengendalian perizinan Pendidikan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 TA 100 Persentase 38,368,100 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 100 % 255,625,000 1 01 05 1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 79,129,000 842,408,383 1 01 05 1.02 01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Terlaksananya Pengawasan Perizinan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat presentase pelaksanaan pengendalian perizinan Pendidikan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 100 Persentase100 Persentase 17,569,500 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 100 % 255,625,000 1 01 05 1.02 02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat presentase pelaksanaan pengendalian perizinan Pendidikan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 TA 100 Persentase 26,562,500 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 100 % 255,625,000 1 01 05 1.02 03 Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Jumlah Pendidik yang mendapat Pelatihan presentase pelaksanaan pengendalian perizinan Pendidikan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 100 Persentase100 Persentase 34,997,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 100 % 331,158,383 1 01 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 902,438,921 902,438,921 1 01 06 1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 902,438,921 902,438,921 1 01 06 1.01 01 Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi PERSENTASE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun Persentase Pelaksanaan Pengembangan Bahasa dan Sastra Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 TA 100 Persentase 102,250,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 100 % 102,250,000 1 01 06 1.01 02 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi PERSENTASE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Terlaksananya Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah di Sekolah Persentase Pelaksanaan Pengembangan Bahasa dan Sastra Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 100 Persentase100 Persentase 102,250,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 100 % 102,250,000 I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 01 06 1.01 03 Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi PERSENTASE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi Persentase Pelaksanaan Pengembangan Bahasa dan Sastra Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 100 Publikasi 100 Persentase 102,250,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 100 % 102,250,000 1 01 06 1.01 04 Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi PERSENTASE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Penghargaan Persentase Pelaksanaan Pengembangan Bahasa dan Sastra Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 5 Orang 100 Persentase 102,250,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 100 % 102,250,000 1 01 06 1.01 05 Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi PERSENTASE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan Terdistribusi Persentase Pelaksanaan Pengembangan Bahasa dan Sastra Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 100 Buku 100 Persentase 153,375,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 100 % 153,375,000 1 01 06 1.01 06 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi PERSENTASE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi Persentase Pelaksanaan Pengembangan Bahasa dan Sastra Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 10 Peserta Didik 100 Persentase 186,688,921 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 100 % 186,688,921 1 01 06 1.01 07 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi PERSENTASE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun Persentase Pelaksanaan Pengembangan Bahasa dan Sastra Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 100 Dokumen100 Persentase 153,375,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 100 % 153,375,000 TOTAL 1,292,565,806,350 1,388,953,194,350 I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0002 CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW SELATAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 314,000,000 315,648,499 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 298,898,800 299,523,499 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18,024,513 19,000,000 1 01 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 12 Dokumen 1 Tahun 18,024,513 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah 100 % 19,000,000 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 150,343,832 149,503,090 1 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Tahun 1 Tahun 8,226,432 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah 100 % 7,339,750 1 01 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Tahun 1 Tahun 142,117,400 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah 100 % 142,163,340 1 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5,871,900 5,180,230 1 01 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Unit 1 Tahun 5,871,900 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah 100 % 5,180,230 1 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84,843,900 88,371,340 1 01 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Tahun 1 100 18,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah 100 % 18,000,000 1 01 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Tahun 1 100 66,843,900 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah 100 % 70,371,340 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39,814,655 37,468,839 I I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0002 CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW SELATAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 01 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 2 Unit 1 Tahun 37,814,655 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah 100 % 35,468,839 1 01 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Tahun 1 Tahun 2,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah 100 % 2,000,000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 15,101,200 16,125,000 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 8,105,600 8,000,000 1 01 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Presentase Siswa yang mendapatkan Dana BOS Sekolah menengah Atas Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Cakupan Waktu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 4 Sekolah 100 % 4 Satuan Pendidikan 1 Tahun 3,497,800 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Presentase Siswa yang mendapatkan Dana BOS Sekolah menengah Atas 4 Sekolah 100 % 4,000,000 1 01 02 1.01 53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Presentase Siswa yang mendapatkan Dana BOS Sekolah menengah Atas Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS Cakupan Waktu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 4 Sekolah 100 % 4 Satuan Pendidikan 1 Tahun 4,607,800 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Presentase Siswa yang mendapatkan Dana BOS Sekolah menengah Atas 4 Sekolah 100 % 4,000,000 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 6,995,600 8,125,000 1 01 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menenah Kejuruan Terakreditasi Presentase Siswa yang mendapatkan Dana BOS Sekolah menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Atas Terakreditasi B ke A Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 5 Sekolah 100 % 5 Sekolah 5 Satuan Pendidikan 3,497,800 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Jumlah Sekolah Menenah Kejuruan Terakreditasi Presentase Siswa yang mendapatkan Dana BOS Sekolah menengah Kejuruan 5 Sekolah 100 % 4,000,000 1 01 02 1.02 46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menenah Kejuruan Terakreditasi Presentase Siswa yang mendapatkan Dana BOS Sekolah menengah Kejuruan Presentase Siswa yang mendapatkan Dana BOS Sekolah menengah Kejuruan Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 5 Sekolah 100 % 100 % 5 Satuan Pendidikan 3,497,800 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Jumlah Sekolah Menenah Kejuruan Terakreditasi Presentase Siswa yang mendapatkan Dana BOS Sekolah menengah Kejuruan 5 Sekolah 100 % 4,125,000 TOTAL 314,000,000 315,648,499 I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS MINAHASA SELATAN, MINAHASA TENGGARA Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 270,000,000 310,500,000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 231,617,800 253,000,000 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 64,921,800 59,800,000 1 01 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Presentase ketersediannya administrasi keuangan Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 12 Dokumen 100 % 44,023,500 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi 100 % 48,300,000 1 01 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Presentase ketersediannya administrasi keuangan Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Laporan 100 % 5,954,100 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi 100 % 5,750,000 1 01 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Presentase ketersediannya administrasi keuangan Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 12 Laporan 100 % 14,944,200 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi 100 % 5,750,000 1 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1,700,000 23,000,000 I I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS MINAHASA SELATAN, MINAHASA TENGGARA Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 01 01 1.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah ASN dan THL yang menggunakan seragam sesuai aturan Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Paket 100 % 1,700,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi 100 % 23,000,000 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 44,577,800 40,250,000 1 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Presentase ketersediannya peralatan dan perlengkapan kantor juga jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 3 Paket 100 % 16,163,900 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi 100 % 17,250,000 1 01 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Presentase ketersediannya peralatan dan perlengkapan kantor juga jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 35 Laporan 100 % 28,413,900 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi 100 % 23,000,000 1 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 79,116,392 75,900,000 1 01 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Ketersedianya peralatan dan mesin lainnya Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Unit 100 % 29,497,500 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi 100 % 40,250,000 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS MINAHASA SELATAN, MINAHASA TENGGARA Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 01 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah Ketersedianya peralatan dan mesin lainnya Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 6 Unit 100 % 100 % 49,618,892 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi 100 % 35,650,000 1 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6,000,000 13,800,000 1 01 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan `00 % 12 Laporan 100 % 6,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi `00 % 13,800,000 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35,301,808 40,250,000 1 01 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 2 Unit 100 % 35,301,808 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi 100 % 40,250,000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 38,382,200 57,500,000 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 12,417,200 28,750,000 1 01 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah sekolah lanjutan tingkat atas/SLTA Negeri Terakreditas Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 50 Satuan Pendidikan 100 % 12,417,200 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan 100 % 28,750,000 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 25,965,000 28,750,000 I I I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS MINAHASA SELATAN, MINAHASA TENGGARA Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 01 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah sekolah menengah kejuruan terakreditas B ke A dan Jumlah sekolah menengah kejuruan terakreditas C ke B Kab. Minahasa Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 50 Satuan Pendidikan 100 % 25,965,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan 100 % 28,750,000 TOTAL 270,000,000 310,500,000 I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0005 CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW TIMUR DAN KOTAMOBAGU Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 314,000,000 345,000,000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 254,000,000 270,000,000 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 66,673,890 70,000,000 1 01 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terlaksananya Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Tahun 1 Tahun 66,673,890 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah 100 % 70,000,000 1 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 35,000,000 40,000,000 1 01 01 1.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Persentase tingkat Disiplin Pegawai Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Terlaksananya Persentase tingkat Disiplin Pegawai Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 35 Paket 1 Tahun 35,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase tingkat Disiplin Pegawai 100 % 40,000,000 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 94,060,470 100,000,000 1 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Terlaksananya Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 12 Paket 1 Tahun 28,060,470 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah 100 % 30,000,000 1 01 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Tahun 1 Tahun 66,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah 100 % 70,000,000 I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0005 CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW TIMUR DAN KOTAMOBAGU Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9,000,000 10,000,000 1 01 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terlaksananya Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 24 Laporan 1 Tahun 9,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah 100 % 10,000,000 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49,265,640 50,000,000 1 01 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraa n Dinas Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 2 Unit 2 Unit 1 Tahun 49,265,640 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Jumlah kendaraa n Dinas 2 Unit 50,000,000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 60,000,000 75,000,000 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 20,000,000 25,000,000 1 01 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Presentase Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Terlaksananya Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun yang berpartisiapasi dalam Pendidikan Menengah Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 11 Satuan Pendidikan 1 Tahun 20,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah 100 % 25,000,000 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 30,000,000 35,000,000 1 01 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Presentase Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Terlaksananya Presentase Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 19 Satuan Pendidikan 1 Tahun 30,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah 100 % 35,000,000 1 01 02 1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 10,000,000 15,000,000 1 01 02 1.03 51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus Presentase Tingkat partisipasi warga negara usia 4 sampai 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Terlaksananya Tingkat partisipasi warga negara usia 4 sampai 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus Kota Kotamobagu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Satuan Pendidikan 1 Tahun 10,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase Tingkat partisipasi warga negara usia 4 sampai 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus 100 % 15,000,000 TOTAL 314,000,000 345,000,000 I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0006 CABANG DINAS TOMOHON DAN MINAHASA Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 269,940,000 310,431,001 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 244,913,424 281,681,001 1 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13,918,934 10,191,737 1 01 01 1.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 2 Laporan 100 % 13,918,934 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi 100 % 10,191,737 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 70,699,507 61,890,631 1 01 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 76 Dokumen 100 % 70,699,507 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi 100 % 61,890,631 1 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 23,587,500 26,881,250 1 01 01 1.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Persentase Tingkat Disiplin Pegawai Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 30 Pakaian 100 % 23,587,500 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi 100 % 26,881,250 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 63,118,253 61,399,570 1 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Kab. Minahasa, Tondano Utara, Kembuan 100 % 4 Paket 100 % 11,294,468 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi 100 % 13,349,292 I I I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0006 CABANG DINAS TOMOHON DAN MINAHASA Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 01 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 72 Laporan 100 % 51,823,785 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi 100 % 48,050,278 1 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 31,015,287 34,442,500 1 01 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Kab. Minahasa, Tondano Utara, Kembuan 100 % 6 Unit 100 % 31,015,287 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi 100 % 34,442,500 1 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3,000,000 41,400,000 1 01 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Kab. Minahasa, Tondano Utara, Kembuan 100 % 12 Laporan 100 % 3,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi 100 % 41,400,000 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39,573,943 45,475,313 1 01 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PERSENTASE AKUNTABILITAS KINERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN TOMOHON MINAHASA Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 2 Unit 100 % 39,573,943 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE AKUNTABILITAS KINERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN TOMOHON MINAHASA 100 % 45,475,313 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 25,026,576 28,750,000 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 12,513,288 14,375,000 I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0006 CABANG DINAS TOMOHON DAN MINAHASA Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 01 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 42 Satuan Pendidikan 42 Satuan Pendidikan 12,513,288 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan 100 % 14,375,000 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 12,513,288 14,375,000 1 01 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tomohon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 26 Satuan Pendidikan 26 Satuan Pendidikan 12,513,288 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan 100 % 14,375,000 TOTAL 269,940,000 310,431,001 I I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0007 CABANG DINAS KEPULAUAN TALAUD Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 358,000,000 221,000,000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 266,000,000 141,000,000 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 33,378,000 0 1 01 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Presentase ketersediannya administrasi keuangan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Presentase ketersediannya administrasi keuangan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 50 Dokumen 50 Dokumen 50 Dokumen 29,999,800 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase ketersediannya administrasi keuangan 50 Dokumen 0 1 01 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Presentase ketersediannya administrasi keuangan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Presentase ketersediannya administrasi keuangan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 50 Dokumen 1 Laporan 50 Dokumen 3,378,200 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase ketersediannya administrasi keuangan 50 Dokumen 0 1 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 29,750,000 0 1 01 01 1.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah ASN dan THL yang menggunakan seragam sesuai aturan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 persentase 15 Paket 20 Pakaian 100 Persen 29,750,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 100 persentase 0 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 61,872,000 0 1 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Presentase ketersediannya peralatan dan perlengkapan kantor juga jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 persentase5 Paket 100 Persen 14,968,000 Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi 100 persentase 0 1 01 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Presentase ketersediannya peralatan dan perlengkapan kantor juga jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 persentase12 Laporan 100 Persen 46,904,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi 100 persentase 0 1 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 34,497,800 34,497,800 I I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0007 CABANG DINAS KEPULAUAN TALAUD Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 01 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 persentase1 Tahun 100 Persen 34,497,800 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah 100 persentase 34,497,800 1 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12,000,000 12,000,000 1 01 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 persen 1 Tahun 100 Persen 12,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah 100 persen 12,000,000 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 94,502,200 94,502,200 1 01 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 persen 1 Tahun 100 Persen 33,930,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah 100 persen 33,930,000 1 01 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Jumlah Mebel yang Dipelihara Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 persen 1 Tahun 100 Persen 10,572,200 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah 100 persen 10,572,200 1 01 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 persen 1 Tahun 100 Persen 50,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah 100 persen 50,000,000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 92,000,000 80,000,000 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 14,000,000 10,000,000 1 01 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Cakupan Waktu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 4 Sekolah 1 Tahun 100 Persen 14,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi 4 Sekolah 10,000,000 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 14,000,000 10,000,000 I I I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0007 CABANG DINAS KEPULAUAN TALAUD Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 01 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan umlah Sekolah Menenah Kejuruan Terakreditasi Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 5 sekolah 1 Tahun 5 Satuan Pendidikan 14,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum umlah Sekolah Menenah Kejuruan Terakreditasi 5 sekolah 10,000,000 1 01 02 1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 64,000,000 60,000,000 1 01 02 1.03 51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus Jumlah Sekolah Pendikan KhususTerakreditasi Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah Sekolah Pendikan KhususTerakreditasi Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 persen 1 Tahun 100 Persen 14,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Jumlah Sekolah Pendikan KhususTerakreditasi 100 persen 10,000,000 1 01 02 1.03 56 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Sekolah Pendikan KhususTerakreditasi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Sekolah Pendikan KhususTerakreditasi Kab. Kepulauan Talaud, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 persen 1 Tahun 100 Persen 50,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Jumlah Sekolah Pendikan KhususTerakreditasi 100 persen 50,000,000 TOTAL 358,000,000 221,000,000 I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0008 CABANG DINAS MINAHASA UTARA DAN BITUNG Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 269,451,249 309,868,936 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 239,520,049 275,650,571 1 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19,020,000 18,112,500 1 01 01 1.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Presentase Akuntabilitas SKPD Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 12 Dokumen 100 % 19,020,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 100 % 18,112,500 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 75,000,000 86,250,000 1 01 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Presentase ketersediannya administrasi keuangan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 12 Dokumen 100 % 75,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi 100 % 86,250,000 1 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25,500,000 29,325,000 1 01 01 1.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah ASN dan THL yangmenggunakan seragam sesuai aturan Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Kolongan 100 % 30 Paket 100 % 25,500,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi 100 % 29,325,000 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 47,581,200 54,718,150 1 01 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Presentase ketersediannya peralatan dan perlengkapan kantor juga jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Kolongan 100 % 12 Dokumen 100 % 47,581,200 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi 100 % 54,718,150 1 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 32,650,000 38,318,000 1 01 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 3 Unit 100 % 32,650,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi 100 % 38,318,000 1 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4,000,000 4,600,000 1 01 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 12 Bulan 100 % 3,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi 100 % 3,450,000 I I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0008 CABANG DINAS MINAHASA UTARA DAN BITUNG Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 01 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 12 Dokumen 100 % 1,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi 100 % 1,150,000 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35,768,849 44,326,921 1 01 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi 100 % 1 Unit 100 % 35,768,849 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi 100 % 44,326,921 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 29,931,200 34,218,365 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 10,000,000 11,500,000 1 01 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah sekolah lanjutan tingkat atas/SLTA Negeri Terakreditas Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 35 Satuan Pendidikan 100 % 10,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan 100 % 11,500,000 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 10,000,000 11,500,000 1 01 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah sekolah menengah kejuruan terakreditas B ke A dan Jumlah sekolah menengah kejuruan terakreditas C ke B Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 30 Satuan Pendidikan 100 % 10,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan 100 % 11,500,000 1 01 02 1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 9,931,200 11,218,365 1 01 02 1.03 51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus Tingkat partisipasi warganegara usia 16-18 tahunyang berpartisipasi dalampendidikan Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaandan Manajemen jumlah sekolah pendidikan khusus yang terakreditasi Kota Bitung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Minahasa Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 8 Satuan Pendidikan 100 % 9,931,200 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Tingkat partisipasi warganegara usia 16-18 tahunyang berpartisipasi dalampendidikan 100 % 11,218,365 TOTAL 269,451,249 309,868,936 I I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0010 CABANG DINAS SANGIHE Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 358,000,000 432,500,000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 344,000,000 403,500,000 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 57,770,000 70,000,000 1 01 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Presentase ketersediaannya Administrasi Keuangan Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 12 Dokumen 100 % 28,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % 35,000,000 1 01 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Presentase ketersediaannya Administrasi Keuangan Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 12 Laporan 100 % 29,770,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % 35,000,000 1 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15,000,000 30,000,000 1 01 01 1.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah ASN dan THL yang menggunakan seragam sesuai aturan Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 20 Pakaian 100 % 15,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % 30,000,000 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 140,230,000 161,500,000 1 01 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Presentase ketersediaannya Administrasi Umum Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 4 Paket 100 % 1,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % 1,500,000 1 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Presentase ketersediaannya Administrasi Umum Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 12 Paket 100 % 6,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % 10,000,000 1 01 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Presentase ketersediaannya Administrasi Umum Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 50 Laporan 100 % 133,230,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % 150,000,000 1 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48,000,000 48,000,000 I I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0010 CABANG DINAS SANGIHE Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 01 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Presentase ketersediaannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 24 Laporan 100 % 48,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % 48,000,000 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83,000,000 94,000,000 1 01 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Presentase ketersediaannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 3 Unit 100 % 59,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % 65,000,000 1 01 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Presentase ketersediaannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 15 Unit 100 % 6,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % 9,000,000 1 01 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Presentase ketersediaannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Unit 100 % 18,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % 20,000,000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 14,000,000 29,000,000 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 9,000,000 18,000,000 1 01 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Tingkat partisipasi warga negara usia16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang terakreditasi Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 18 Satuan Pendidikan 100 % 9,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Tingkat partisipasi warga negara usia16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan 100 % 18,000,000 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 4,000,000 9,000,000 1 01 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat partisipasi warga negara usia16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan terakreditasi B ke A dan jumlah sekolah Menengah Kejuruan Terakreditasi C ke B Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 9 Satuan Pendidikan 100 % 4,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Tingkat partisipasi warga negara usia16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan 100 % 9,000,000 1 01 02 1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 1,000,000 2,000,000 I I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0010 CABANG DINAS SANGIHE Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 01 02 1.03 51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus Tingkat partisipasi warga negara usia16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang terakreditasi Kab. Kepulauan Sangihe, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 2 Satuan Pendidikan 100 % 1,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Tingkat partisipasi warga negara usia16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan 100 % 2,000,000 TOTAL 358,000,000 432,500,000 I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0011 UPTD SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KALASEY PROVINSI SULAWESI UTARA Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 2,822,000,000 3,848,978,505 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 2,822,000,000 3,848,978,505 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,886,500 8,865,005 1 01 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Presentase Akuntabilitas Kinerja Pendidikan Daerah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 Persentase20 Laporan 1 Tahun Anggaran 2,196,600 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase Akuntabilitas Kinerja Pendidikan Daerah 100 Persentase 1,966,003 1 01 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Presentase Akuntabilitas Kinerja Pendidikan Daerah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 Persentase12 Laporan 1 Tahun Anggaran 1,689,900 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase Akuntabilitas Kinerja Pendidikan Daerah 100 Persentase 6,899,002 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2,967,500 3,967,500 1 01 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Presentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 Persentase100 Persentase 1 Tahun Anggaran 2,967,500 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah 100 Persentase 3,967,500 1 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,720,081,000 3,721,081,000 1 01 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 Persentase25 Laporan 100 Persentase 5,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 Persentase 6,000,000 1 01 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 Persentase35 Laporan 100 Persentase 2,715,081,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 Persentase 3,715,081,000 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 95,065,000 115,065,000 1 01 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 Persentase3 Unit 100 Persentase 36,680,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 Persentase 46,680,000 1 01 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 Persentase3 ruang 100 Persentase 58,385,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 Persentase 68,385,000 I I I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0011 UPTD SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KALASEY PROVINSI SULAWESI UTARA Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target TOTAL 2,822,000,000 3,848,978,505 I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0012 CABANG DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 314,000,000 393,624,800 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 279,880,800 350,653,600 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 85,394,600 100,000,000 1 01 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan PemerintahDaerahProvinsi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN persentase ketersediaannya Administrasi Keuangan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 12 Laporan 100 % 85,394,600 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan PemerintahDaerahProvinsi 100 % 100,000,000 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 98,343,400 109,153,600 1 01 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Persentase Ketersediaannya peralatan dan perlengkapan kantor dan jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 TA 100 % 2,786,800 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 100 % 4,153,600 1 01 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase Ketersediaannya peralatan dan perlengkapan kantor dan jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 TA 100 % 95,556,600 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 100 % 105,000,000 1 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 53,123,200 75,000,000 1 01 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Ketersediaan Peralatan dan Mesin lainnya Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 3 Unit 3 Unit 53,123,200 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 100 % 75,000,000 1 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28,500,000 41,500,000 1 01 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 TA 12 laporan 12,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 100 % 24,000,000 1 01 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 TA 12 laporan 16,500,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 100 % 17,500,000 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14,519,600 25,000,000 I I I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0012 CABANG DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 01 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas dan alat elektronik Kab. Bolaang Mongondow Utara, Bolangitang Barat, Semua Kelurahan 100 % 3 Unit 3 Unit 11,519,600 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 100 % 20,000,000 1 01 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah kendaraan dinas dan alat elektronik Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 3 Unit 3 Unit 3,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 100 % 5,000,000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 34,119,200 42,971,200 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 17,059,600 21,485,600 1 01 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas persentase terlaksananyaprogram penunjang urusan Pemerintah Daerah Propinsi Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditas Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 4 Satuan Pendidikan 100 % 12,316,800 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum persentase terlaksananyaprogram penunjang urusan Pemerintah Daerah Propinsi 100 % 15,000,000 1 01 02 1.01 53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas persentase terlaksananyaprogram penunjang urusan Pemerintah Daerah Propinsi Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditas Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 4 Satuan Pendidikan 100 % 4,742,800 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum persentase terlaksananyaprogram penunjang urusan Pemerintah Daerah Propinsi 100 % 6,485,600 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 17,059,600 21,485,600 1 01 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Tingkat Partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalampendidikan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah Sekolah Menegah Kejuruan Terakreditas B ke A dan sekolah menegah kejuruan terakreditas C ke B Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 100 % 6 Satuan Pendidikan 100 % 12,316,800 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Tingkat Partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalampendidikan 100 % 100 % 15,000,000 1 01 02 1.02 46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Tingkat Partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalampendidikan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Menegah Kejuruan Terakreditas B ke A dan sekolah menegah kejuruan terakreditas C ke B Kab. Bolaang Mongondow Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 100 % 6 Satuan Pendidikan 100 % 4,742,800 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Tingkat Partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalampendidikan 100 % 100 % 6,485,600 TOTAL 314,000,000 393,624,800 I I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0013 UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 450,000,000 517,500,002 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 225,690,000 309,895,849 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 134,724,250 86,466,810 1 01 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Tersedianya kebutuhan Administrasi Pegawai Persentase Akuntabilitas Kinerja UPTD Balai TIK Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Tahun Anggaran 100 % 101,102,650 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % 67,430,515 1 01 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Persentase Akuntabilitas Kinerja UPTD Balai TIK Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Laporan 100 % 14,893,100 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % 6,256,851 1 01 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Persentase Akuntabilitas Kinerja UPTD Balai TIK Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 18 Laporan 100 % 18,728,500 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % 12,779,444 1 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2,756,300 2,805,425 1 01 01 1.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Presentase Akuntabilitas Kinerja UPTD Balai TIK Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Laporan 100 % 2,756,300 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % 2,805,425 1 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 25,806,000 1 01 01 1.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Yang tersedia Persentase tingkat Disiplin Pegawai Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 24 Pakaian 100 % 0 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % 25,806,000 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 8,136,400 33,196,981 1 01 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase Akuntabilitas Kinerja UPTD Balai TIK Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Tahun Anggaran 100 % 8,136,400 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % 33,196,981 1 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 16,991,550 84,743,133 I I I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0013 UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 01 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jumlah Peralatan dan Mesin yang tersedia Persentase Akuntabilitas Kinerja UPTD Balai TIK Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 4 Unit 100 % 7,121,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % 80,480,715 1 01 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Persentase Akuntabilitas Kinerja UPTD Balai TIK Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Unit 100 % 9,870,550 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % 4,262,418 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63,081,500 76,877,500 1 01 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jumlah Kendaraan Dinas Persentase Akuntabilitas Kinerja UPTD Balai TIK Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 3 Unit 100 % 44,081,500 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % 68,252,500 1 01 01 1.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Persentase Akuntabilitas Kinerja UPTD Balai TIK Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Unit 100 % 19,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % 8,625,000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 224,310,000 207,604,153 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 224,310,000 207,604,153 1 01 02 1.01 48 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas Tingkat partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 15 Sekolah 15 Sekolah 63,726,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Tingkat partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah 100 % 81,650,000 1 01 02 1.01 52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Tingkat partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Jumlah Sekolah Menengah Atas Terakreditasi B ke A; Jumlah Sekolah Menengah Atas Terakreditasi C ke B; Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 15 Sekolah 15 Sekolah 160,584,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Tingkat partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah 100 % 125,954,153 TOTAL 450,000,000 517,500,002 I I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 168,987,876,172 136,627,208,586 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 140,110,950,704 122,327,449,211 1 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 58,001,773 46,801,773 1 02 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 5 Dokumen 100 % 31,200,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 20,000,000 1 02 01 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Dokumen 100 % 15,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 15,000,000 1 02 01 1.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Laporan 100 % 5,896,133 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 5,896,133 1 02 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Laporan 100 % 5,905,640 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 5,905,640 1 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 133,775,696,047 117,535,981,178 1 02 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1100 Orang/ Bulan 100 % 131,669,718,367 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 115,430,000,000 1 02 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 100 Dokumen100 % 2,096,654,384 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 2,096,654,384 1 02 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Laporan 100 % 6,176,996 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 6,176,996 I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 02 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 17 Laporan 100 % 3,146,300 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 3,149,798 1 02 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1,024,500,014 650,000,000 1 02 01 1.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 0 Paket 300 Paket 100 % 720,500,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 300,000,000 1 02 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 3 Dokumen 100 % 304,000,014 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 350,000,000 1 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 594,298,000 700,000,000 1 02 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 100 Paket 100 % 97,599,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 200,000,000 1 02 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 3 Laporan 100 % 496,699,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 500,000,000 1 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1,617,795,910 1,200,000,000 1 02 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 25 Unit 100 % 299,245,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 200,000,000 1 02 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 50 Unit 100 % 500,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 500,000,000 I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 02 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 50 Unit 100 % 818,550,910 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 500,000,000 1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,117,242,700 1,300,000,000 1 02 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 36 Laporan 100 % 1,100,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 1,100,000,000 1 02 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 15 Laporan 100 % 1,017,242,700 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 200,000,000 1 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 923,416,260 894,666,260 1 02 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 35 Unit 100 % 2,840,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 200,000,000 1 02 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 35 Unit 100 % 359,910,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 200,000,000 1 02 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 0 Unit 25 Unit 100 % 94,666,260 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 94,666,260 1 02 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 4 Unit 100 % 466,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 400,000,000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 26,439,353,516 12,649,759,375 1 02 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 3,926,796,488 3,525,000,000 I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 02 02 1.01 06 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 5 Layanan 100 % 199,958,800 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 0 1 02 02 1.01 18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 0 Unit 100 % 461,521,100 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 0 1 02 02 1.01 19 Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 0 Unit 100 % 265,317,100 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 0 1 02 02 1.01 21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 15 Dokumen 100 % 999,999,588 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 1,025,000,000 1 02 02 1.01 22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan Tersedianya Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 4 Paket 100 % 100 % 1,999,999,900 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 2,500,000,000 1 02 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 20,450,540,128 6,624,759,375 1 02 02 1.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 100 Persen 100 % 500,000,875 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 525,000,000 1 02 02 1.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 100 Persen 100 % 501,683,500 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 525,000,000 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 02 02 1.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Jumlah Kematian Balita Jumlah Kematian Bayi Jumlah Kematian Ibu Jumlah Kematian Neonatal TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Dokumen 230 orang 250 orang 30 orang 200 orang 100 % 500,000,000 PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 512,500,000 1 02 02 1.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Jumlah Kab/Kota yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Dokumen 15 Kab/Kota 100 % 149,998,005 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 153,750,000 1 02 02 1.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Dokumen 15 Kab/Kota 100 % 165,375,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 169,509,375 1 02 02 1.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Dokumen 100 % 100 % 2,000,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 2,050,000,000 1 02 02 1.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Dokumen 15 Kab/Kota 100 % 199,708,200 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 205,000,000 1 02 02 1.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Dokumen 15 Kab/Kota 100 % 200,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 205,000,000 1 02 02 1.02 09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 15 Kab/Kota 100 % 999,999,400 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 0 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 02 02 1.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 0 Dokumen 15 Kab/Kota 100 % 149,999,800 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 0 1 02 02 1.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Dokumen 10 % 12 % 13 % 15 % 30 % 53 % 70 % 79 % 80 % 84 % 85 % 91 % 92 % 100 % 100 % 1,876,968,848 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 1,890,000,000 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 02 02 1.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 100 % 100 % 148,212,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 0 1 02 02 1.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan Pelayanan Kesehatan Khusus TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 15 Kab/Kota 100 % 499,948,100 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 0 1 02 02 1.02 16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Persentase Universal Health Coverage (UHC) yang terpenuhi TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 15 Kab/Kota 100 % 11,478,625,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 0 1 02 02 1.02 17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 0 Dokumen 1 Dokumen 72 % 80 % 93 % 100 % 180,023,300 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 189,000,000 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 02 02 1.02 19 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah DTPK yang mendapat pelayanan kesehatan TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 3 Kab 100 % 200,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 0 1 02 02 1.02 20 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Puskesmas Yang terakreditasi TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 100 Persen 100 % 499,998,300 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 0 1 02 02 1.02 23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Tersedianya dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 0 Unit 100 % 100 % 199,999,800 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 200,000,000 1 02 02 1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 1,062,782,400 2,500,000,000 1 02 02 1.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 10 Dokumen 100 % 800,271,400 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 1,000,000,000 1 02 02 1.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 5 Dokumen 100 % 146,140,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 500,000,000 1 02 02 1.03 03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Unit 100 % 116,371,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 1,000,000,000 1 02 02 1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 999,234,500 0 I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 02 02 1.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah rumah sakit dibina dan dipersiapkan akreditasinya Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 10 RS 0 Unit 100 % 499,240,500 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 0 1 02 02 1.04 02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Dengan Pembiayaan Mandiri TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 5 RS 100 % 499,994,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 0 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 937,621,952 0 1 02 03 1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi 442,728,952 0 1 02 03 1.01 01 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) TERCAPAINYA RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 45/100.000 Penduduk 0 Orang 100 % 242,735,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK 45/100.000 Penduduk 0 1 02 03 1.01 02 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi TERCAPAINYA RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 45/100.000 Penduduk 0 Orang 15 Dokumen 100 % 199,993,952 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK 45/100.000 Penduduk 0 1 02 03 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 494,893,000 0 1 02 03 1.02 01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat TERCAPAINYA RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 45/100.000 Penduduk 0 Orang 100 % 194,953,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK 45/100.000 Penduduk 0 1 02 03 1.02 02 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan TERCAPAINYA RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 45/100.000 Penduduk 5 Dokumen 100 % 299,940,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK 45/100.000 Penduduk 0 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 500,000,000 625,000,000 1 02 04 1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) 500,000,000 625,000,000 1 02 04 1.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK PERSENTASE KETERSEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan PERSENTASE KETERSEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 50 Sarana 100 % 500,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE KETERSEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 100 % 625,000,000 I I I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 999,950,000 1,025,000,000 1 02 05 1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi 999,950,000 1,025,000,000 1 02 05 1.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat PERSENTASE KABUPATEN KOTA SEHAT Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Kab/Kota yang memiliki menerapkan kebijhakan masyarakat gerakan hidup sehat TERCAPAINYA PERSENTASE KABUPATEN KOTA SEHAT Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Dokumen 15 kab/kota 100 % 999,950,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE KABUPATEN KOTA SEHAT 100 % 1,025,000,000 TOTAL 168,987,876,172 136,627,208,586 I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 168,987,876,172 136,627,208,586 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 140,110,950,704 122,327,449,211 1 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 58,001,773 46,801,773 1 02 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 5 Dokumen 100 % 31,200,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 20,000,000 1 02 01 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Dokumen 100 % 15,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 15,000,000 1 02 01 1.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Laporan 100 % 5,896,133 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 5,896,133 1 02 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Laporan 100 % 5,905,640 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 5,905,640 1 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 133,775,696,047 117,535,981,178 1 02 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1100 Orang/ Bulan 100 % 131,669,718,367 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 115,430,000,000 1 02 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 100 Dokumen100 % 2,096,654,384 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 2,096,654,384 1 02 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Laporan 100 % 6,176,996 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 6,176,996 I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 02 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 17 Laporan 100 % 3,146,300 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 3,149,798 1 02 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1,024,500,014 650,000,000 1 02 01 1.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 0 Paket 300 Paket 100 % 720,500,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 300,000,000 1 02 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 3 Dokumen 100 % 304,000,014 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 350,000,000 1 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 594,298,000 700,000,000 1 02 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 100 Paket 100 % 97,599,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 200,000,000 1 02 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 3 Laporan 100 % 496,699,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 500,000,000 1 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1,617,795,910 1,200,000,000 1 02 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 25 Unit 100 % 299,245,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 200,000,000 1 02 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 50 Unit 100 % 500,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 500,000,000 I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 02 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 50 Unit 100 % 818,550,910 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 500,000,000 1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,117,242,700 1,300,000,000 1 02 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 36 Laporan 100 % 1,100,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 1,100,000,000 1 02 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 15 Laporan 100 % 1,017,242,700 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 200,000,000 1 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 923,416,260 894,666,260 1 02 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 35 Unit 100 % 2,840,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 200,000,000 1 02 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 35 Unit 100 % 359,910,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 200,000,000 1 02 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 0 Unit 25 Unit 100 % 94,666,260 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 94,666,260 1 02 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi TERCAPAINYA PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 4 Unit 100 % 466,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 400,000,000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 26,439,353,516 12,649,759,375 1 02 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 3,926,796,488 3,525,000,000 I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 02 02 1.01 06 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 5 Layanan 100 % 199,958,800 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 0 1 02 02 1.01 18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 0 Unit 100 % 461,521,100 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 0 1 02 02 1.01 19 Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 0 Unit 100 % 265,317,100 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 0 1 02 02 1.01 21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 15 Dokumen 100 % 999,999,588 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 1,025,000,000 1 02 02 1.01 22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan Tersedianya Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 4 Paket 100 % 100 % 1,999,999,900 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 2,500,000,000 1 02 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 20,450,540,128 6,624,759,375 1 02 02 1.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 100 Persen 100 % 500,000,875 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 525,000,000 1 02 02 1.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 100 Persen 100 % 501,683,500 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 525,000,000 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 02 02 1.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Jumlah Kematian Balita Jumlah Kematian Bayi Jumlah Kematian Ibu Jumlah Kematian Neonatal TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Dokumen 230 orang 250 orang 30 orang 200 orang 100 % 500,000,000 PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 512,500,000 1 02 02 1.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Jumlah Kab/Kota yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Dokumen 15 Kab/Kota 100 % 149,998,005 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 153,750,000 1 02 02 1.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Dokumen 15 Kab/Kota 100 % 165,375,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 169,509,375 1 02 02 1.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Dokumen 100 % 100 % 2,000,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 2,050,000,000 1 02 02 1.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Dokumen 15 Kab/Kota 100 % 199,708,200 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 205,000,000 1 02 02 1.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Dokumen 15 Kab/Kota 100 % 200,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 205,000,000 1 02 02 1.02 09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 15 Kab/Kota 100 % 999,999,400 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 0 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 02 02 1.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 0 Dokumen 15 Kab/Kota 100 % 149,999,800 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 0 1 02 02 1.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Dokumen 10 % 12 % 13 % 15 % 30 % 53 % 70 % 79 % 80 % 84 % 85 % 91 % 92 % 100 % 100 % 1,876,968,848 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 1,890,000,000 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 02 02 1.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 100 % 100 % 148,212,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 0 1 02 02 1.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan Pelayanan Kesehatan Khusus TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 15 Kab/Kota 100 % 499,948,100 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 0 1 02 02 1.02 16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Persentase Universal Health Coverage (UHC) yang terpenuhi TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 15 Kab/Kota 100 % 11,478,625,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 0 1 02 02 1.02 17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 0 Dokumen 1 Dokumen 72 % 80 % 93 % 100 % 180,023,300 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 189,000,000 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 02 02 1.02 19 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah DTPK yang mendapat pelayanan kesehatan TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 3 Kab 100 % 200,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 0 1 02 02 1.02 20 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Puskesmas Yang terakreditasi TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 100 Persen 100 % 499,998,300 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 0 1 02 02 1.02 23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Tersedianya dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 0 Unit 100 % 100 % 199,999,800 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 200,000,000 1 02 02 1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 1,062,782,400 2,500,000,000 1 02 02 1.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 10 Dokumen 100 % 800,271,400 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 1,000,000,000 1 02 02 1.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 5 Dokumen 100 % 146,140,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 500,000,000 1 02 02 1.03 03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Unit 100 % 116,371,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 1,000,000,000 1 02 02 1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 999,234,500 0 I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 02 02 1.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah rumah sakit dibina dan dipersiapkan akreditasinya Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 10 RS 0 Unit 100 % 499,240,500 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 0 1 02 02 1.04 02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Dengan Pembiayaan Mandiri TERCAPAINYA PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 5 RS 100 % 499,994,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 0 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 937,621,952 0 1 02 03 1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi 442,728,952 0 1 02 03 1.01 01 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) TERCAPAINYA RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 45/100.000 Penduduk 0 Orang 100 % 242,735,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK 45/100.000 Penduduk 0 1 02 03 1.01 02 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi TERCAPAINYA RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 45/100.000 Penduduk 0 Orang 15 Dokumen 100 % 199,993,952 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK 45/100.000 Penduduk 0 1 02 03 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 494,893,000 0 1 02 03 1.02 01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat TERCAPAINYA RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 45/100.000 Penduduk 0 Orang 100 % 194,953,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK 45/100.000 Penduduk 0 1 02 03 1.02 02 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan TERCAPAINYA RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 45/100.000 Penduduk 5 Dokumen 100 % 299,940,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK 45/100.000 Penduduk 0 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 500,000,000 625,000,000 1 02 04 1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) 500,000,000 625,000,000 1 02 04 1.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK PERSENTASE KETERSEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan PERSENTASE KETERSEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 50 Sarana 100 % 500,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE KETERSEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 100 % 625,000,000 I I I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 999,950,000 1,025,000,000 1 02 05 1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi 999,950,000 1,025,000,000 1 02 05 1.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat PERSENTASE KABUPATEN KOTA SEHAT Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Kab/Kota yang memiliki menerapkan kebijhakan masyarakat gerakan hidup sehat TERCAPAINYA PERSENTASE KABUPATEN KOTA SEHAT Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 100 % 1 Dokumen 15 kab/kota 100 % 999,950,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE KABUPATEN KOTA SEHAT 100 % 1,025,000,000 TOTAL 168,987,876,172 136,627,208,586 I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE C NOONGAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 22,640,000,000 0 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 4,599,752,447 0 1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4,589,752,447 0 1 02 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C Noongan Kab. Minahasa, Langowan Barat, Noongan 100 % 12 Dokumen 100 % 100 % 361,700,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 0 1 02 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C Noongan Kab. Minahasa, Langowan Barat, Noongan 100 % 12 Dokumen 100 % 100 % 4,228,052,447 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 0 1 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10,000,000 0 1 02 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terpeliharanya Barang Milik Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C Noongan Kab. Minahasa, Langowan Barat, Noongan 100 % 1 Paket 100 % 100 % 10,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 0 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 11,988,739,257 0 1 02 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 11,988,739,257 0 1 02 02 1.02 16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Presentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (Rumah Sakit) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi di Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C Noongan Kab. Minahasa, Langowan Barat, Noongan 100 % 12 dokumen 100 % 100 % 11,988,739,257 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Presentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (Rumah Sakit) 100 % 0 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 6,051,508,296 0 1 02 03 1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi 6,051,508,296 0 I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE C NOONGAN Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 02 03 1.01 01 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Rasio dokter persatuan penduduk Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Tersedianya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi di Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C Noongan Kab. Minahasa, Langowan Barat, Noongan 45/100.000 Penduduk 24 Orang 100 % 100 % 6,051,508,296 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Rasio dokter persatuan penduduk 45/100.000 Penduduk 0 TOTAL 22,640,000,000 0 I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B PROVINSI SULAWESI UTARA Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 75,734,000,000 90,880,800,000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 8,078,230,300 9,279,033,750 1 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10,999,800 13,200,000 1 02 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tercapainya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kota Manado, Sario, Sario 100 % 2 Dokumen 1 TA 4,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 4,800,000 1 02 01 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tercapainya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kota Manado, Sario, Sario 100 % 1 Dokumen 1 TA 6,999,800 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 8,400,000 1 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12,000,000 14,400,000 1 02 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kota Manado, Sario, Sario 100 % 1 Dokumen 1 TA 3,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 3,600,000 1 02 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kota Manado, Sario, Sario 100 % 1 Dokumen 1 TA 3,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 3,600,000 1 02 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kota Manado, Sario, Sario 100 % 1 Laporan 1 TA 3,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 3,600,000 1 02 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kota Manado, Sario, Sario 100 % 1 Laporan 1 TA 3,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 3,600,000 1 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 133,833,500 166,233,750 1 02 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah Kota Manado, Sario, Sario 100 % 1 Laporan 1 TA 133,833,500 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 166,233,750 1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6,756,429,000 7,680,000,000 I I I I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B PROVINSI SULAWESI UTARA Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 02 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tercapainya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Manado, Sario, Sario 100 % 1 Laporan 1 TA 2,400,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 2,880,000,000 1 02 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tercapainya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Manado, Sario, Sario 100 % 1 Laporan 1 TA 4,356,429,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 4,800,000,000 1 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,164,968,000 1,405,200,000 1 02 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tercapainya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Manado, Sario, Sario 100 % 1 Unit 1 TA 299,968,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 360,000,000 1 02 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Tercapainya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Manado, Sario, Sario 100 % 1 Unit 1 TA 865,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 1,045,200,000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 63,191,636,700 75,224,935,530 1 02 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 38,889,594,796 46,289,607,600 1 02 02 1.01 10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Presentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (Rumah Sakit) Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Tercapainya Kegaiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Kota Manado, Sario, Sario 100 % 1 Unit 1 TA 38,889,594,796 Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Presentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (Rumah Sakit) 100 % 46,289,607,600 1 02 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 23,984,704,404 28,575,327,930 I I I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B PROVINSI SULAWESI UTARA Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 02 02 1.02 16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Presentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (Rumah Sakit) Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tercapainya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Kota Manado, Sario, Sario 100 % 1 Dokumen 1 TA 23,984,704,404 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Presentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (Rumah Sakit) 100 % 28,575,327,930 1 02 02 1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 317,337,500 360,000,000 1 02 02 1.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Presentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (Rumah Sakit) Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tercapaianya Kegaitan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Kota Manado, Sario, Sario 100 % 1 Tahun 1 TA 317,337,500 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Presentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (Rumah Sakit) 100 % 360,000,000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 4,464,133,000 6,376,830,720 1 02 03 1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi 4,464,133,000 6,376,830,720 1 02 03 1.01 01 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Rasio dokter persatuan penduduk Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tercapainya Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Kota Manado, Sario, Sario 45/100.000 Penduduk1 tahun 1 TA 4,464,133,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Rasio dokter persatuan penduduk 45/100.000 Penduduk6,376,830,720 TOTAL 75,734,000,000 90,880,800,000 I I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD RUMAH SAKIT MATA Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 52,060,000,000 88,912,572,000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 8,274,680,000 11,818,422,000 1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7,640,030,000 11,089,034,500 1 02 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terkasananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Manado, Wanea, Bumi Nyiur 100 Persen 1 Laporan 12 bulan 100 persen 1,836,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 2,114,400,000 1 02 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Manado, Wanea, Bumi Nyiur 100 Persen 1 Laporan 12 bulan 100 persen 5,804,030,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 8,974,634,500 1 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 634,650,000 729,387,500 1 02 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daearah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kota Manado, Wanea, Bumi Nyiur 100 Persen 5 Unit 100 persen 184,650,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daearah 100 Persen 211,887,500 1 02 01 1.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daearah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sarana prasarana pendukung yang dipelihara/direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kota Manado, Wanea, Bumi Nyiur 100 Persen 3 Unit 1 paket 100 persen 450,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daearah 100 Persen 517,500,000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 41,785,320,000 74,794,150,000 1 02 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 41,785,320,000 74,794,150,000 1 02 02 1.02 16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Terlaksananya Pelayanan Kesehatan UKP Rujukan dan UKM Rujukan Kota Manado, Wanea, Semua Kelurahan 100 Persen 1 Dokumen 100 persen 41,785,320,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat 100 Persen 74,794,150,000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2,000,000,000 2,300,000,000 1 02 03 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 2,000,000,000 2,300,000,000 1 02 03 1.02 01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Ratio Dokter Persatuan penduduk Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat Terlaksannya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi SDM Kota Manado, Wanea, Bumi Nyiur 45/100.000 penduduk187 Orang 100 persen 2,000,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Ratio Dokter Persatuan penduduk 45/100.000 penduduk2,300,000,000 TOTAL 52,060,000,000 88,912,572,000 I I I I I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 40,786,000,000 47,432,900,000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 4,705,833,325 5,656,400,000 1 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 284,418,100 365,400,000 1 02 01 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Presentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 1 Dokumen 100 % 98,555,600 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 200,000,000 1 02 01 1.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Presentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 1 Dokumen 100 % 10,294,800 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 4,400,000 1 02 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Presentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 1 Dokumen 100 % 43,665,800 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 5,500,000 1 02 01 1.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Presentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 1 Dokumen 100 % 6,117,900 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 5,500,000 1 02 01 1.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Presentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 12 Laporan 100 % 125,784,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 150,000,000 1 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 578,969,900 857,000,000 1 02 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 12 Dokumen 100 % 28,436,400 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 38,000,000 1 02 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 365 Dokumen100 % 375,159,100 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 340,000,000 I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 02 01 1.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 12 Dokumen 100 % 29,771,500 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 140,000,000 1 02 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 1 Laporan 100 % 32,416,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 37,000,000 1 02 01 1.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 100 Dokumen100 % 37,748,400 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 42,000,000 1 02 01 1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 18 Laporan 100 % 48,646,900 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 220,000,000 1 02 01 1.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 0 Dokumen 12 Dokumen 100 % 26,791,600 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 40,000,000 1 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 523,670,300 383,500,000 1 02 01 1.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 1 Dokumen 100 % 24,731,400 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 17,500,000 1 02 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 12 Dokumen 100 % 8,499,500 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 10,000,000 I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 02 01 1.03 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 1 Laporan 100 % 56,756,500 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 62,500,000 1 02 01 1.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 12 Laporan 100 % 67,902,400 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 11,000,000 1 02 01 1.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 1 Laporan 100 % 17,693,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 22,000,000 1 02 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 12 Laporan 100 % 343,087,500 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 255,000,000 1 02 01 1.03 07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 12 Dokumen 100 % 5,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 5,500,000 1 02 01 1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 114,185,018 616,000,000 1 02 01 1.04 01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah Presentasi Administrasi Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 12 Dokumen 100 % 46,581,818 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 550,000,000 1 02 01 1.04 02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah Presentasi Administrasi Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 12 Dokumen 100 % 4,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 11,000,000 1 02 01 1.04 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Presentasi Administrasi Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 12 Laporan 100 % 13,750,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 11,000,000 I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 02 01 1.04 04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah Presentasi Administrasi Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 50 Dokumen 100 % 7,881,300 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 11,000,000 1 02 01 1.04 05 Pengolahan Data Retribusi Daerah PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah Presentasi Administrasi Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 12 Laporan 100 % 25,632,300 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 11,000,000 1 02 01 1.04 06 Penetapan Wajib Retribusi Daerah PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah Presentasi Administrasi Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 12 Dokumen 100 % 6,339,400 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 11,000,000 1 02 01 1.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah Presentasi Administrasi Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 12 Laporan 100 % 10,000,200 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 11,000,000 1 02 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 995,796,600 1,091,500,000 1 02 01 1.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 5 Unit 100 % 40,250,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 55,000,000 1 02 01 1.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 0 Paket 300 Paket 100 % 364,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 300,000,000 1 02 01 1.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 12 Dokumen 100 % 293,496,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 310,000,000 1 02 01 1.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 12 Dokumen 100 % 21,822,600 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 55,000,000 I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 02 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 12 Dokumen 100 % 2,629,600 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 27,500,000 1 02 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 0 Orang 100 Orang 100 % 248,598,400 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 300,000,000 1 02 01 1.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 100 Orang 100 % 8,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 22,000,000 1 02 01 1.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 100 Orang 100 % 17,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 22,000,000 1 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 280,660,601 517,000,000 1 02 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 100 Paket 100 % 75,118,421 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 22,000,000 1 02 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 12 Paket 100 % 32,181,820 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 60,500,000 1 02 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 12 Paket 100 % 42,904,750 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 55,000,000 1 02 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 12 Paket 100 % 26,793,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 55,000,000 I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 02 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 12 Paket 100 % 66,978,710 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 22,000,000 1 02 01 1.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 12 Laporan 100 % 2,200,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 55,000,000 1 02 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 12 Laporan 100 % 18,500,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 27,500,000 1 02 01 1.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 12 Dokumen 100 % 15,983,900 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 220,000,000 1 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 759,339,290 495,000,000 1 02 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Persentase Realisasi Pengadaan Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 1 Unit 100 % 529,725,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 330,000,000 1 02 01 1.07 05 Pengadaan Mebel PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Persentase Realisasi Pengadaan Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 12 Paket 100 % 115,350,380 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 55,000,000 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 02 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Persentase Realisasi Pengadaan Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 12 Unit 100 % 34,673,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 55,000,000 1 02 01 1.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Persentase Realisasi Pengadaan Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 1 Unit 100 % 63,500,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 27,500,000 1 02 01 1.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Persentase Realisasi Pengadaan Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 1 Unit 100 % 16,090,910 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 27,500,000 1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 377,700,000 396,000,000 1 02 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 12 Laporan 100 % 340,200,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 330,000,000 1 02 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 12 Laporan 100 % 3,500,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 55,000,000 1 02 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 12 Laporan 100 % 34,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 11,000,000 1 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 791,093,516 935,000,000 1 02 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Presentase Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Daerah Dalam Kondisi Baik Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 % 1 Unit 100 % 356,307,516 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 330,000,000 1 02 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Mebel yang Dipelihara Presentase Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Daerah Dalam Kondisi Baik Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 25 Unit 100 % 5,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 55,000,000 I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 02 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Presentase Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Daerah Dalam Kondisi Baik Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 % 20 Unit 100 % 5,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 55,000,000 1 02 01 1.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Presentase Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Daerah Dalam Kondisi Baik Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 5 Unit 100 % 9,457,500 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 55,000,000 1 02 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Presentase Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Daerah Dalam Kondisi Baik Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 % 6 Unit 100 % 113,735,500 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 110,000,000 1 02 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Presentase Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Daerah Dalam Kondisi Baik Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 % 6 Unit 100 % 251,568,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 275,000,000 1 02 01 1.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Presentase Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Daerah Dalam Kondisi Baik Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 % 6 Unit 100 % 50,025,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 55,000,000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 36,080,166,675 41,776,500,000 1 02 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 16,259,060,645 24,591,500,000 1 02 02 1.01 01 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000
  40. 1.Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 % 2 Unit 100 % 9,600,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 20,000,000,000 1 02 02 1.01 03 Pengembangan Rumah Sakit PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000
  41. 1.Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 % 1 Unit 100 % 2,750,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 11,000,000 I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 02 02 1.01 04 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar
  42. 1.Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 1 Unit 100 % 1,013,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 11,000,000 1 02 02 1.01 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan
  43. 1.Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 5 Unit 100 % 6,752,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 10,000,000 1 02 02 1.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit
  44. 1.Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 % 5 Unit 100 % 13,311,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 55,000,000 1 02 02 1.01 10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan
  45. 1.Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 % 50 Unit 100 % 1,385,395,784 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 1,100,000,000 1 02 02 1.01 11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan
  46. 1.Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 % 2 Unit 100 % 289,737,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 55,000,000 1 02 02 1.01 12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan
  47. 1.Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 1 Unit 100 % 164,160,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 55,000,000 1 02 02 1.01 14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan
  48. 1.Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 % 100 Paket 100 % 707,400,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 110,000,000 1 02 02 1.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara
  49. 1.Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 % 5 Unit 100 % 585,116,780 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 55,000,000 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 02 02 1.01 16 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan
  50. 1.Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 % 10 Unit 100 % 209,805,113 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 55,000,000 1 02 02 1.01 17 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar
  51. 1.Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 % 20 Unit 100 % 50,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 5,500,000 1 02 02 1.01 18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara
  52. 1.Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 5 Unit 100 % 51,735,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 22,000,000 1 02 02 1.01 19 Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara
  53. 1.Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 % 10 Unit 100 % 125,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 22,000,000 1 02 02 1.01 20 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas
  54. 1.Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 1 Unit 100 % 59,106,994 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 275,000,000 1 02 02 1.01 22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan
  55. 1.Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 % 300 Paket 100 % 3,007,777,974 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PRESENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 2,750,000,000 1 02 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 18,146,808,400 15,054,000,000 1 02 02 1.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 50 Orang 100 % 11,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 5,500,000 I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 02 02 1.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 50 Orang 100 % 5,500,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 5,500,000 1 02 02 1.02 09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 % 50 Dokumen 100 % 5,500,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 5,500,000 1 02 02 1.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 % 50 Dokumen 100 % 11,526,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 5,500,000 1 02 02 1.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 % 50 Dokumen 100 % 1,348,200,000 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 1,200,000,000 1 02 02 1.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 % 50 Orang 100 % 5,500,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 11,000,000 1 02 02 1.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 % 20 Dokumen 100 % 70,400,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 11,000,000 1 02 02 1.02 16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 % 300 Dokumen100 % 14,066,520,400 Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil klaim kepada BPJS PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 11,000,000,000 1 02 02 1.02 19 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 % 10 Dokumen 100 % 16,090,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 11,000,000 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 02 02 1.02 22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 % 10 Dokumen 100 % 2,306,040,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 2,750,000,000 1 02 02 1.02 23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 % 1 Unit 100 % 250,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 22,000,000 1 02 02 1.02 24 Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 % 100 Dokumen100 % 25,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 5,500,000 1 02 02 1.02 25 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 25 Paket 100 % 11,062,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 5,000,000 1 02 02 1.02 26 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 12 Dokumen 100 % 5,000,100 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 5,500,000 1 02 02 1.02 27 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 % 50 Dokumen 100 % 9,469,900 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 11,000,000 1 02 02 1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 575,220,130 481,000,000 1 02 02 1.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Persentase Kabupaten Kota Yang Telah Menyelenggarakan Sistem Informasi Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 % 1 Dokumen 100 % 125,784,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 140,000,000 1 02 02 1.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Persentase Kabupaten Kota Yang Telah Menyelenggarakan Sistem Informasi Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 % 300 Dokumen100 % 10,005,200 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 11,000,000 I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 02 02 1.03 03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia Persentase Kabupaten Kota Yang Telah Menyelenggarakan Sistem Informasi Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 % 5 Unit 100 % 439,430,930 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 330,000,000 1 02 02 1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 1,099,077,500 1,650,000,000 1 02 02 1.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya Persentase rumah sakit UPTD provinsi yang terakreditasi Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Dua 100 % 1 Unit 100 % 368,049,500 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 550,000,000 1 02 02 1.04 02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar Persentase rumah sakit UPTD provinsi yang terakreditasi Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 % 1 Unit 100 % 441,608,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 550,000,000 1 02 02 1.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan Persentase rumah sakit UPTD provinsi yang terakreditasi Kab. Minahasa, Mandolang, Kalasey Satu 100 % 1 Unit 100 % 289,420,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 100 % 550,000,000 TOTAL 40,786,000,000 47,432,900,000 I I Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD RS MANEMBO-NEMBO TIPE C BITUNG Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 41,172,285,298 0 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 7,501,246,240 0 1 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29,440,040 0 1 02 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Persentase Keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya Persentase Keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kota Bitung, Matuari, Manembo- nembo Tengah 100 % 1 Dokumen 100 % 29,440,040 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase Keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 100 % 0 1 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 123,105,460 0 1 02 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyerapan Anggaran Dinas Rumah Sakit Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terlaksananya Penyerapan Anggaran Dinas Rumah Sakit Kota Bitung, Matuari, Manembo- nembo Tengah 100 % 1 Dokumen 100 % 25,571,960 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penyerapan Anggaran Dinas Rumah Sakit 100 % 0 1 02 01 1.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Penyerapan Anggaran Dinas Rumah Sakit Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Terlaksananya Penyerapan Anggaran Dinas Rumah Sakit Kota Bitung, Matuari, Manembo- nembo Tengah 100 % 1 Dokumen 100 % 80,950,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penyerapan Anggaran Dinas Rumah Sakit 100 % 0 1 02 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyerapan Anggaran Dinas Rumah Sakit Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terlaksananya Penyerapan Anggaran Dinas Rumah Sakit Kota Bitung, Matuari, Manembo- nembo Tengah 100 % 1 Laporan 100 % 16,583,500 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Penyerapan Anggaran Dinas Rumah Sakit 100 % 0 1 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 179,330,000 0 1 02 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Kota Bitung, Matuari, Manembo- nembo Tengah 100 % 1 Laporan 100 % 179,330,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Cakupan Pelayanan Administrasi Umum 100 % 0 1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6,790,158,564 0 1 02 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terlaksananya Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bitung, Matuari, Manembo- nembo Tengah 100 % 1 Laporan 100 % 512,400,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 0 1 02 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Terlaksananya Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bitung, Matuari, Manembo- nembo Tengah 100 % 1 Laporan 100 % 130,456,020 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 0 I I