DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025;

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); \
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
24.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005- 2025;
25.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
26.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 ten tang Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026. MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERlNTAH DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA TAHUN 2025

Pasal 1

(1)Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025, yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan.
(2)RKPDProvinsiSulawesiUtaraTahun2025 adalah dokumenperencanaanpembangunandaerahuntuk periodeI(satu)tahun yaitutahun2025,yang dimulai daritanggal1Januari2025danberakhirpada tanggal31Desember2025.

Pasal 2

RKPD ProvinsiSulawesiUtarasebagaimanadimaksud dalamPasal1ayat(1)menjadi: a.Pedomanbagi PerangkatDaerahProvinsiSulawesi UtaradalammenyusunRencanaKerja(Renja) PerangkatDaerahTahun2025. b.Pedomanbagi PemerintahProvinsiSulawesiUtara dalammenyusunKebijakanUmumAnggaran(KUA) danPrioritasPlafonAnggaranSementara(PPAS) tahun2025;dan

c.Pedomanbagi PemerintahProvinsiSulawesiUtara dalammenyusunAnggaranPendapatandanBelanja DaerahTahun2025.

Pasal 3

KepalaPerangkatDaerahProvinsiSulawesiUtara melaksanakanpenyempumaanrancanganakhirRenja PerangkatDaerahberdasarkanlampiranyang merupakanbagianyang tidak terpisahkandariPeraturan Gubernurini.

Pasal 4

(1)GubemurmelaluiKepalaBadanPerencanaan PembangunanDaerahmelaksanakanpengendalian danevaluasiterhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaanRKPD ProvinsiSulawesiUtara Tahun2025, sertafasilitasiterhadaprancangan RKPDKabupaten/Kota.
(2)Pengendaliandanevaluasisertafasilitasi sebagaimanadimaksudpadaayat(1)berpedoman padaketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasal 5

PeraturanGubernurinimulaiberlakupadatanggal diundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkan pengundanganPeraturanGubernurinidengan penempatannyadalamBeritaDaerahProvinsiSulawesi Utara. PARAFHIERARKl GUBERNURSULAWESIUTARA WAKILGUBERNUR SEKRETARISDAERAH ASISTENPEMERINTAHANDANKESRA KEPALABIROHUKUM PERANCANGPERATURANPERUNDANG- UNDANGANAHLIMADYA PERANCANGPERATURANPERUNDANG- UNDANGANAHLIMUDAPENGATURAN DitetapkandiManado padatanggala36un(2024 GUBERNURSULAWESIUTARA, OLLYDONDOKAMBEY DiundangkandiManado pada tanggal28uni 2024 SEKRETADAERAHPROVINS!SULAWESIUTARA DRIESKEPEL BITADAERAHPROVINS! SULAWESIUTARA TAHUN2024NOMOR6 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNURSULAWESIUTARA NOMORGTAHUN2024 TENTANG RENCANAKERJA PEMERINTAHDAERAH PROVINS!SULAWESIUTARATAHUN2025 BABI PENDAHULUAN 1.1.LatarBelakang RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)2025merupakanresponsatas perubahanglobalsekaliguspemenuhanmandatUndang-UndangNomor25Tahun 2004tentangSistemPerencanaanPembangunanNasional sertaPeraturanPemerintah Nomor17Tahun2017tentangSinkronisasiPerencanaandanPenganggaran PembangunanNasional.Selanjutnya, RKPD2025akanmenjadidokumenperencanaan padamasatransisi antaraRencanaPembangunanJangkaPanjangDaerah(RPJPD) Tahun2005-2025denganRencanaPembangunanJangkaPanjangDaerah(RPJPD) Tahun2025-2045,sekaliguspenjabaranawaldariRancanganPeraturanDaerah tentangRPJPDProvinsiSulawesiUtaraTahun2025-2045danRPJMDTeknokratik ProvinsiSulawesiUtaraTahun2025-2029sebagaiperiodepertamapembangunan5 (lima)tahunan. Disampingitu,RKPDProvinsiSulawesiUtaraTahun2025merupakan penjabarantahunkelimadarirangkaianprosespembangunanjangka menengah daerahSulawesiUtaratahun2021-2026.Dimana,sesuaiRencanaPembangunan JangkaMenengahDaerah(RPJMD)ProvinsiSulawesiUtaraTahun2021-2026maka arahkebijakanpembangunan tahun2025ProvinsiSulawesiUtaradiarahkanpada upaya untukmewujudkanSulawesiUtara sebagaiSuperHubdi KawasanTimur Indonesia.Halinisudahsejalandengan rancanganvisiRPJPD)ProvinsiSulawesiUtara Tahun2025-2045yaituSulawesiUtarasebagaiPintGerbangIndonesiakeAsia dan PasifikyangMandiri,MajudanBerkelanjutan. Dalam mewujudkan"VisiSulawesiUtaraEmas2045yaitu SulawesiUtara sebagaiPintGerbangIndonesiake AsiadanPasifikyangMandiri,Majudan Berkelanjutan",maka dalamupayauntukmewujudkannyadiperlukandasar-dasar transformasiyangkuat.Tahapanpembangunan2025-2029sangatstrategisuntuk meletakkandasar-dasartransformasidanbahkan menjadibaselineuntuktingkat pertumbuhanpada tahapanberikutnya,sekaligusmenjadiwindowopportunitybagi ProvinsiSulawesiUtarauntukmewujudkanVisi SulawesiUtaraEmas2045.Karenaitu, RKPD2025difokuskanpadapenguatanfondasitransformasi. Selanjutnya,RKPD 2025diarahkanuntukmenjadipanduandalam perencanaan,penganggaran, danpelaksanaanPembangunan,baikolehpemerintah provinsimaupunkabupaten/kota.BagipemerintahprovinsiRKPD Tahun2025 digunakansebagai acuanpenyusunanRencanaKerjaPerangkatDaerahProvinsi,yang selanjutnya akandituangkandalamRAPBD Tahun2025.SedangkanuntukPemerintah Kabupaten/Kota, RKPD ProvinsiSulawesiUtaraTahun2025digunakansebagaiacuan untukmenyusunRKPDKabupaten/Kota. Selainitu,arahpembangunanyang termuat dalamRKPDdapatmenjadi acuanbagiBadanUsaha(BUMD/Swasta) danembaganon pemerintahuntukberpartisipasidan berkolaborasi dalam mendukungpencapaian pembangunanprovinsi. BABVIII PENUTUP RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)ProvinsiSulawesiUtaraTahun2025 merupakanrencanapembangunantahapkeempatdalampentahapanRPJMDSulawesi UtaraTahun2021-2026.RKPDTahun2025 tersebutmenjadicukuppentingkarena merupakantransisidariRPJPD 2005-2025menjadiRPJPD2025-2045,jugamerupakan tahunawalperiodeRPJMD2025-2029. RKPDTahun2025memuatberbagaiprogramdankegiatanpembangunandaerah yangdiarahkandalam rangka pencapaiantujuandansasaranpembangunandaerah sebagaimanatertuangRPJMDTahun2021-2026dankebijakanawaldalamRPJMD2025- 2029.ProgramdankegiatanyangtermuatdalamRKPDTahun2025dalam pelaksanaannyamempertimbangkanseluruhpotensidanpembiayaanyangtersedia baikdaripemerintah,pemerintahdaerah,swastamaupunmasyarakatmelalui sinkronisasidansinergigunapencapaiantujuandansasaranpembangunandaerah secaramenyeluruh. Selanjutnya, RKPDTahun2025iniakanmenjadirujukandalampenyusunan KebijakanUmumAnggaranAnggaranPendapatanBelanjaDaerah(KUA-APBD)Tahun Anggaran2025, danPrioritasdanPlafonAnggaranSementaraAnggaranPendapatan BelanjaDaerah(PPAS-APBD)TahunAnggaran2025.Nantinya,RKPD Tahun2025juga akanmenjadipedomanbagiseluruhpemangkukepentingandalampenyelenggaraan pemerintahandanpembangunandaerah.Diharapkanseluruhelemenpembangunan bersama-samasalingmendukunguntukmelaksanakansemuaprogram-program pembangunansebagaimanayang tertuangdalamRKPDProvinsiSulawesiUtaraTahun 2025yanglebihbersinergidanterarahdalammewujudkan"SULAWESIUTARA SEBAGAISUPERHUBDIKAWASAN TIMURINDONESIA". l + PARAFHIERARKI GUBERNURSULAWESIUTARAMOHONUNTUK DITANDATANGANI WAKILGUBERNUR K SEKRETARISDAERAH /cz ASISTENPEMERINTAHANDAN l � KESRA �� I KEPALABIROHUKUM PERANCANGPERATURAN 'PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA PERANCANGPERATURAN t PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDAPENGATURAN GUBERNURSULAWESIUTARA OLLYDONDOKAMBEY TARGET PRAKIRAAN CAP AIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MA.JU RENCANA URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAM/ AKHR REAUSASI CAP AIAN TAHUN 2026 NO KODE URUSAN /PROGRAM/ KE GIATAN / SUB PERIODE CAP ALAN TARGET REN.JA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA 0PD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASL SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Ro] NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jurnlah Orang yang 100 Orang 0,00 Serua DANA - Masyarakat. TNI AD, 81.297.969,71 BADAN KESATUAN Mengikuti Pelaksanaan KotaKab, TRANSFER AU.AL,POLDA,KE.JA BANGSA DAN POLITIK Kebijakan di Bidang Semu UMUM-DANA TL.KODAM, KOREM Kewaspadaan Dini, Kera Kecamatan, ALOKASI UMUM Sama intelijen, Pemanteuen Semua KelDesa Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembega Asing, Kowaspadaan Perbatasen Antar Negara, Fasiitasi Kelembagaan Bidang Kowaspadaan, serta Penanganan Konfhik di Daerat 8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, F asilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konfik di Daerah Jurlah Orang yang 1500 0rang 2.597.550.213.00 Semua DANA Masyarakat.TNI AD. 4.081 .529.875, 71 BADAN KESATUAN Mengikuti Koordinasi KotaKab, TRANSFER AU.AL POLDA.KEJA BANGSA DAN POLITIK Bidang Kewaspadaan Dini Semua UMUM-DANA TI.KODAM,KOREM Kerja Sama Intelijen, Kecamatan, ALOKASI UMUM Pmantauan Orang Asing, Semua KelDesa Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasitasi Kalembagaan Bidang Kewaspadaan, sorta Penanganan Konfik dd Daerah 8.01.06.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, F asilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konffk di Daerah Jurlah Laporen Hasil 5Laporan 204.891.312,00 Sermua DANA Masyarakat, TNI AD 80.770.545.70 BAOAN KESATUAN Monitoring, Evaluasi den KotaKab, TRANSFER AU,AL,POLDA,KE JA BANGSA DAN POLITK Pelaporan di Bidang Samua UMUM.DANA TIKODAM.KOREM Kewaspadaan Dini,Kerja Kecarnatan, ALOKASI UMUM Sama intelijen, Pemantauan Semua KeDesa Orang Asing, Tenaga Kera Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaen Bidang Kewaspadaan, sorta Penanganan Konfik di Daerah 8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinst Jurlah Dokumen Hasil 2 Dokuren 500.007.770,00 Semua DANA Masyarakat. TNI AD, 925.000.000.00 BADAN KESATUAN Pelaksanaan Forurr KotaKab, TRANSFER AU,AL, POLDA,KE.JA BANGSA DAN POLITK Koordinasi Pimpinan Dae rah Serua UMUM-DANA TI,KODAM,KOREM Provinst Kecamatan, ALOKASI UMUM Semua KelDesa JUMLAH 3.711,240.033.884,00 4.072.209.721.323,15 AAA AR.L GO&RNU SU6AW4 LTAU €K TARS OAEA+ As1TEN CM(RINT6AN DAN e€A KePAuA Be 4ucu PEANCANG 4RATUAN tmuiotNANAN Lt A0YA FRANCANG PATA4 tuvon tut4v4 tL Mu~ 4GA,URA4 �-RA--•• OLLY DONDOKAMBEY

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…