DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Standar Harga Satuan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan _J Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6523);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 72);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 Nomor 6); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2.Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah Gubemur Sulawesi Utara.
3.Wak:il Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
5.Gubemur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
6.Dewan Perwak:ilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
7.Pemerintah Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubemur Sulawesi Utara dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8.Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur perangkat daerah Sulawesi Utara sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwak:ilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9.Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah PD yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. 10.Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan barang dan jasa dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional. 11.Standarisasi Harga Satuan Barang yang selanjutnya disingkat SHSB merupakan standard yang berisi jenis barang dan harga satuan barang yang berisi jenis barang dan harga satuan yang digunakan untuk penyusunan RKA/DPA pada Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran. 12.Standar Biaya Masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah satuan biaya berupa harga satuan, tariff dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan. 13.Harga Pasar adalah harga barang dan/atau jasa yang berlaku di pasaran, tidak termasuk pajak. 14.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan se bagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran. 15.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 16.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 17.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Sulawesi Utara. 18.Pengguna Anggaran atau yang disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagian pedoman bagi PD dalam menyusun perencanaan anggaran belanja daerah.

Pasal 3

(1)SHS terdiri atas:
1. a.SHSB; dan
2. b.SBM.
(2)Rincian SHSB ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan mempertimbangkan Standar Harga Satuan Regional.
(3)Penjelasan dan rincian SBM yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Penjelasan dan rincian SBM yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

( 1) PD dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada DPA- PD.

(2)Pembelian/ pengadaan barang dan/ a tau jasa untuk kegiatan yang ditetapkan dalam DPA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai harga pasar dengan batas paling tinggi.
(3)PD dapat mengajukan perubahan DPA-PD dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kondisi:
1. a.harga barang/jasa yang akan diadakan di pasar lebih tinggi dari DPA-PD; dan/atau
2. b.spesifikasi atau jenis barang/jasa yang sudah direncanakan dalam DPA-PD tidak diperoleh di pasar;
(4)PD dalam mengajukan perubahan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabel.
(5)Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam pengajuan permohonan perubahan DPA, PD melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi: K
1. a.daftar Harga Pasar yang mewakili;
2. b.daftar harga dari pabrik dan/atau penyedia barang/jasa; atau
3. c.bukti tertulis lainnya.
(6)Pelaksanaan kegiatan sebagai akibat perubahan DPA- PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah adanya penetapan perubahan DPA-PD.
(7)Dalam hal terjadi perubahan harga karena kebijakan Pemerintah yang menyebabkan pergeseran uraian sub rincian objek, maka pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan persetujuan PA, dan akan dituangkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Pengadaan dan belanja barang diutamakan barang dengan kriteria:

a.produksi dalam negeri/lokal/UMKM;
b.hemat sumber daya; dan/atau
c.ramah lingkungan (eco labelling).

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, Rincian SHSB dan Rincian SBM tetap berlaku sampai ditetapkannya Rincian SHSB dan Rincian SBM yang baru.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

a.Peraturan Gubemur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 20),
b.Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 1),
c.Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 8),
d.Peraturan Gubemur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 13),
e.Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. rdinasi Biro ' Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Ditetapkan di Manado (Paa tanggal 2 Jwu 2029 [UBERNUR SULAWESI UTARA, VANUS i Manado Jut 2o2$ DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA, LANG ERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2 NOMOR 6 Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkan pengundanganPeraturanGubernurinidengan penempatannyadalamBeritaDaerahProvinsiSulawesi Utara. DitetapkandiManado padatanggal6JI202 GUBERNURSULAWESIUTARA, YULIUSSVANUS ARISDAERAH PROVINS!SULAWESIUTARA, LLANG ERAHPROVINSI SULAWESIUTARA TAHUN2025NOMOR%G

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan _J Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6523);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 72);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 Nomor 6); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2.Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah Gubemur Sulawesi Utara.
3.Wak:il Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
5.Gubemur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
6.Dewan Perwak:ilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
7.Pemerintah Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubemur Sulawesi Utara dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8.Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur perangkat daerah Sulawesi Utara sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwak:ilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9.Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah PD yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. 10.Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan barang dan jasa dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional. 11.Standarisasi Harga Satuan Barang yang selanjutnya disingkat SHSB merupakan standard yang berisi jenis barang dan harga satuan barang yang berisi jenis barang dan harga satuan yang digunakan untuk penyusunan RKA/DPA pada Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran. 12.Standar Biaya Masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah satuan biaya berupa harga satuan, tariff dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan. 13.Harga Pasar adalah harga barang dan/atau jasa yang berlaku di pasaran, tidak termasuk pajak. 14.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan se bagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran. 15.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 16.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 17.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Sulawesi Utara. 18.Pengguna Anggaran atau yang disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagian pedoman bagi PD dalam menyusun perencanaan anggaran belanja daerah.

Pasal 3

(1)SHS terdiri atas:
1. a.SHSB; dan
2. b.SBM.
(2)Rincian SHSB ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan mempertimbangkan Standar Harga Satuan Regional.
(3)Penjelasan dan rincian SBM yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Penjelasan dan rincian SBM yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

( 1) PD dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada DPA- PD.

(2)Pembelian/ pengadaan barang dan/ a tau jasa untuk kegiatan yang ditetapkan dalam DPA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai harga pasar dengan batas paling tinggi.
(3)PD dapat mengajukan perubahan DPA-PD dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kondisi:
1. a.harga barang/jasa yang akan diadakan di pasar lebih tinggi dari DPA-PD; dan/atau
2. b.spesifikasi atau jenis barang/jasa yang sudah direncanakan dalam DPA-PD tidak diperoleh di pasar;
(4)PD dalam mengajukan perubahan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabel.
(5)Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam pengajuan permohonan perubahan DPA, PD melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi: K
1. a.daftar Harga Pasar yang mewakili;
2. b.daftar harga dari pabrik dan/atau penyedia barang/jasa; atau
3. c.bukti tertulis lainnya.
(6)Pelaksanaan kegiatan sebagai akibat perubahan DPA- PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah adanya penetapan perubahan DPA-PD.
(7)Dalam hal terjadi perubahan harga karena kebijakan Pemerintah yang menyebabkan pergeseran uraian sub rincian objek, maka pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan persetujuan PA, dan akan dituangkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Pengadaan dan belanja barang diutamakan barang dengan kriteria:

a.produksi dalam negeri/lokal/UMKM;
b.hemat sumber daya; dan/atau
c.ramah lingkungan (eco labelling).

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, Rincian SHSB dan Rincian SBM tetap berlaku sampai ditetapkannya Rincian SHSB dan Rincian SBM yang baru.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

a.Peraturan Gubemur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 20),
b.Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 1),
c.Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 8),
d.Peraturan Gubemur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 13),
e.Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.