DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 60 Tahun 2020

Nomor: 60
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Vtrus Disease 2019; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun I 945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara clan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tmgkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat J Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 2687);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adrrunistraei Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560 I);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagwmana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pemturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembenlukan Produk Jlukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona. Virns Disease 2019; 9 lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencega.han dan Pengendalian Corona Vuus Disease 2019; MEMUTUSKAN:

BAB I

K.ETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Oubemur ini, yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan diSlplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagi upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019.

Pasal 3

Peraturan Gubemur ini bertujuan untuk :

a.memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran corona virus disease 2019;
b.meningkatkan kepatuhan masyarakat, penanggung jawab/pemilik dan/atau pengelola fasilitas umum terhadap penetapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019;
c.memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat corona uirns disease 2019; dan
d.memberikan efekjera bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus euseese 2019; • 4 •

Pasal 4

Ruang Lmgkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.pelaksanaan;
b.monitoring dan evaluasi;
c.sanksi;
d.sosialisasi dan partisipasi; dan
e.pendanaan.

BAB II

PELAKSANAAN Bagian Kesa.tu Subyek Pengaturan

Pasal 5

Subyek Pengaturan ini meliputi:

a.perorangan (melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjagaja.rak dan menghindari kerumunan);
b.pelaku usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana 4M, bagi karyawan dan pengunjung yang datang: dan
c.pengelola penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagt karyawan dan pengunjung yang datang}.

Pasal 6

Subyek Pengaturan sebagarmana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

a.bagi perorangan:
l.menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berintera.ksi;
1. 2.rnencuci tangan secara teratur mengguna.kan sabun dengan arr rnengahr:
2. 3.pembatasan interaksi fisik (physic.al distancing), dan
3. 4.meningkatan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat {PHSB).
b.bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara a.tau penanggung jawab tern pat, dan fasilitas umum;
1. 1.sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk rnemberikan pengeruen dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid- 19;
2. 2.penyediaan sarana cud tangan paka.i sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (Hand Sanitizer); • 5 •
3. 3.upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi orang yang akan beraktifitas dilingkungan kerja;
4. 4.upaya pengaturen jaga jarak;
5. 5.pemberslhan dan disinfeksi lmgkungan secara berkala;
6. 6.penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
7. 7.fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantieapaai penyebaran Covid -19.

Pasal 7

Ternpat dan fa.silitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

a.perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
b.sekolah/industri pendidikan lainnya:
c.tempat ibadah;
d.stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
e.transportasi umum;
f.toko, pasar modem, dan pasar tradnaonal;
g.apotek dan toko obat;
h.warung makan, rumah makan, cate cl.an restoran;
i.pedagang kaki lirna/lapakjajanan;
j.perhotelan/penginapan lain yang sejems;
k.tempat wisata;
1. 1.fasilitas pelayanan kesehatan;
m.area pubhk, tempat lainya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan n tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B AS HI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

{1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan gubernur ini. {2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) secara teknts dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan. BABIV SANKSI

Pasal 9

(1)Bagi perorangan, pelaku usaha, penge\ola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fastlitas umum yang me\anggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi. . 6 •
(2)Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.bagi perorangan: l . teguran lisan atau teguran tertulis;
  1. 2.kerja sosial; dan 3 denda administratif;
2. b.bagi pelaku usaha, pengelola penyelenggara, atau penanggungjawab, dan fasilitas umum. I. teguran lisan atau teguran tertulis;
  1. 2.denda administrasi (besaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing};
  2. 3.pengertian sementara operasional usaha; dan
  3. 4.pencabutan tzin usaha.
(3)Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Indonesia, dan Kepolisian Negara dan Ketua Gugus Togas Daerah. Tentara Nasional
(1)Gubernur kesehatan

BAB V

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 10

menugaskan Dlnas untuk melakukan yang membidangi sosial:isasi terkait infonnasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.

(2)Dalam pelaksa.naan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Koordmasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
1. a.masyarakat;
2. b.pemuka agama;
3. c.tokoh adat;
4. d.tokoh masyarakat; dan
5. e.unsur masyarakat lainnya. BAB VJ PEN DAN MN Pasal 1 1 Pendanaan pelaksanaan peraturan gubemur im bersumber dari :
6. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
7. b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuei dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 12

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan penempatannya Utara. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Gubemur rm dengan dalam Serita Daerah Provinsi Sulawesi Diundangkan di Manado pada tanggal 8 September 2020 SEKRETAEJ.S·DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA, �· .:i EDW BERIT�AERAI;f PROVINS! SULAWESI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 60

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…