DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 62 Tahun 2020

Nomor: 62
Tahun: 2020
Ditetapkan: 25 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Akuntabilitas Kinerja PNS melalu E-Kinerja di Lingkungan Pemprov Sulut

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 72 Tahun 2017 telah diatur mengenai akuntabilitas kinerja pegawai negeri sipil melalui e Kinerja di Jingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
b.bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana non alam serta penyesuaian terhadap regulasi saat ini, maka penerapan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 72 Tahun 2017 ten tang Akuntabilitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerinta.h Provinsi Sulawesi Utara khususnya terkait penilaian disiplin dan kinerja tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 72 Tahun 2017 ten tang Akuntabilitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil Melalui E-Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Terigah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1 5 1 , Tambahan Lernbaran Negara 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tmgkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 2687);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 7 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 !. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pernerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2010; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135)�
14.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2 0 1 1 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2 0 1 1 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor I 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor6402 );
16.Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340);
19.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
20.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014); 2 1 . Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199 Tahun 2014);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tan� Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 l Tahun 20 I I ten tang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah (Serita Negara Republik Indonesia Nomor 310 Tahun 2011);
23.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pedoman Penataan Sistern Tunjangan Kinerja Daerah; _J
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25.Peraturan Kepala Sadan Kepegawaian Negara Nomor 2 1 Tahun 2010 lentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
26.Peraturan Kepala Sadan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2 0 1 1 tentang Pedoman Perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
27.Peraturan Kepala Sadan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2 0 1 1 ten tang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
28.Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 23 Tahun 2017 ten tang Penyelenggaraan Pemerintahan Serbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Serita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 16);
29.Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 72 Tahun 2017 Ten tang Akuntabilitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil Melalui E-Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Serita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 72 Tahun 2017 tentant, Akuntabilitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil Melalui E-Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Serita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 Nomor 56); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG AKUNTABILJTAS KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI E-KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! SULAWESI UTARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Akuntabilitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil Melalui E-Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 72 Tahun 2017 ten tang Akuntabilitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil Melalui E-Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara) diubah sebagai berikut: I . Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pemberian tambahan penghasilan ditujukan kepada:

a.CPNS yang diangkat dan bekerja pada Pemerintah Daerah diberikan tambahan penghasilan yang besarannya 80% (delapan puluh persen) dari tarif yang diterima oleh PNS clan dibayarkan setelah diterbitkannya SPMT oleh pejabat yang berwenang;
b.PNS pindahan dari instansi pusat, daerah provinsi/kabupaten/kota lainnya yang diminta karena dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi dalam tahun berjalan apabila tanggal mulai bekerja sebelum pertengahan masa kinerja dapat menerima tambahan penghasilan pada bulan yang sama;
c.PNS pindahan dari instansi pusat, daerah provinsi/kabupaten/kota lainnya yang diminta karena dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi dalam tahun berjalan apabila tanggal mulai bekerja setelah pertengahan masa kinerja dapat menerima tambahan penghasilan pada bulan berikutnya;
d.CPNS lulusan Institut pemerintahan Dalam Negeri ditempatkan di Pemerintah Provinsi dapat menerima tambahan penghasilan yang besarannya 80% {delapan puluh persen) dari tarif yang diterima oleh PNS dan dibayarkan setelah diterbitkannya SPMT oleh pejabat yang berwenang;
e.PNS lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri asal pendaftaran Provinsi yang kembali ke Pemerintah Provinsi setelah melaksanakan tugas pengabdian di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi lain sesuai dengan pengaturan Pemerintah Pusat apabila tangs;al mulai bekerja sebelum pertengahan masa kinerja dapat menerima tambahan penghasilan pada bulan yang sama;
f.PNS lulusan lnstitut Pemerintahan Dalam Negeri asal pendaftaran Provinsi yang kembali ke Pemerintah Provinsi setelah melaksanakan tugas pengabdian di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi lain sesuai dengan pengaturan Pemerintah Pusat apabila tanggal mulai bekerja setelah pertengahan masa kinerja dapat menerima tambahan penghasilan pada bulan berikutnya;
g.PNS pindahan dari instansi pusat, daerah provinsi/kabupaten/kota lainnya selain yang dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf, d, huruf e, dan huruf f dapat menerima tambahan penghasilan dengan pengaturan sebagai berikut: 1) 0 (no!) sampai dengan 3 (tiga) bulan mengabdi tidak mendapatkan tambahan penghasilan; 2) 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) bulan mengabdi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang telah ditetapkan; 3) 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) bulan mengabdi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif yang telah ditetapkan; 4) 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) bulan mengabdi sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan 5) lebih dari 1 (satu) tahun dan seterusnya pengabdian sebesar 100% dari tarif yang telah ditetapkan. • 6 •
h.PNS pindahan dari instansi pusat/provinsi lain/kabupaten/kota yang diangkat dalam jabatan struktural dan/ atau jabatan fungsional tertentu, dan dilantik pada hari kerja pertama bulan bersangkutan maka hak atas tam bahan penghasilan berlaku terhitung bulan yang sama;
1. 1.PNS pindahan dari instansi pusat/provinsi lain/kabupaten/kota yang diangkat dalam jabatan struktural dan/ atau jabatan fungsional tertentu, dan dilantik bukan pada hari kerja pertama bulan bersangkutan maka hak atas tambahan penghasilan berlaku terhitung bulan berikutnya; J. PNS yang pindah an tar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, apabila pemindahannya sebelum dan/atau pada pertengahan masa kinerjanya, maka tam bahan penghasilan dibayarkan oleh perangkat daerah yang baru;
k.PNS yang pindah antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, apabila pemindahannya setelah pertengahan masa kinerjanya, maka tambahan penghasilan yang bersangkutan masih dibayarkan oleh perangkat daerah yang lama dengan melampirkan daftar hadir manual dan hasil cetak absensi elektronik dari perangkat daerah yang baru;
l.PNS yang dilantik pada jabatan struktural yang pelantikannya setelah pertengahan masa kinerjanya, maka besaran tambahan penghasiJan yang bersangkutan masih dibayarkan dengan perhitungan pada jabatan sebelum dilantik; dan
m.PNS yang dilantik pada jabatan struktural, apabila dilantik sebelum pertengahan masa kinerjanya, maka besaran tambahan penghasilan yang bersangkutan dibayarkan sesuai jabatan yang dilantik.
1. 2.Kelentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)CPNS dan PNS yang menerima tambahan penghasilan memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.melaksanakan tugas secara penuh selama 1 (satu) masa kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
2. b.mengikuti ape! pagi, ape! sore dan kegiatan ape! kerja lainnya secara tepat waktu sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan dan/ atau Surat Edaran Gubernur;
3. c.tidak meninggalkan tempat kerja selama jam kerja tanpa surat keterangan meninggalkan kantor dan/atau surat penugasan;
4. d.melaksanakan tu gas pokok dan fungsi dengan pencapaian kinerja sesuai target yang ditetapkan; dan
5. e.total jumlah nilai komponen disiplin dan kinerja tidak kurang dari 50% [lirna puluh persen).
(2)PNS yang mengambil cuti tahunan dan cuti alasan penting yang dibuktikan dengan surat keterangan cuti yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang diatur sebagai berikut:
1. a.tidak mendapat pemotongan komponen disiplin;
2. b.target poin pada masa kinerja dikurangi lamanya cuti yang diambil pada masa kinerja; __J . 7 •
3. c.tidak dapat mengisi aktivitas kerja dan �agi pejabat struktural tidak dapat menerima duplikasi poin bawahan langsung pada saat mengambil cuti; dan
4. d.penilaian perilaku kerja dilakukan berdasarkan penilaian masa kinerja bulan sebelumnya.
(3)Hari kerja bagi PNS yang melaksanakan cuti tahunan, cuti sakit, cuti besar, cuti melahirkan, cuti alasan penting dan cuti di luar tanggungan negara, dihitung mulai tanggal selesainya masa cuti
(4)Penggunaan izin diperhitungkan sebagai cuti sehingga mengurangi hak cuti tahunan.
(5)PNS yang mengambil cuti melahirkan sampai dengan anak ke-2 (kedua) dalam perkawinan yang sah pertarna menerima tambahan penghasilan penuh.

3.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)CPNS dan PNS yang tidak hadir karena sakit untuk 1 (satu) hari kerja dibuktikan dengan surat keterangan dokter tidak mendapat pengurangan komponen disiplin dan tidak dapat mengisi aktivitas kerja hari tersebut.
(2)CPNS dan PNS yang tidak hadir karena sakit sampai dengan 3 (tiga) hari kerja dibuktikan dengan surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah atau dokter sesuai fasilitas kesehatan yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan tidak mendapat pengurangan komponen disiplin dan tidak mengisi aktivitas kerja untuk hari terse but.
(3)CPNS dan PNS yang tidak hadir karena sakit dan membutuhkan penanganan intensif rumah sakit sehingga memerlukan waktu lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit tidak mendapat pengurangan komponen disiplin dan tidak mengisi aktivitas kerja untuk hari terse but.
(4)PNS yang melaksanakan tugas be lajar mendapatkan tambahan penghasilan penuh sesuai besaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja bagi pejabat pelaksana, dengan melampirkan presensi manual bulanan dalam mengikuti perkuliahan setiap mata kuliah sebagai bukti pendukung penilaian komponen disiplin serta membuat Japoran bulanan capaian pelaksanaan perkuliahan sebagai bukti pendukung penilaian kinerja.
(5)Bagi PNS tugas belajar yang sementara melaksanakan penelitian melampirkan presensi manual kehadiran dengan diketahui kepala instansi/ pimpinan organisasi/lembaga tern pat melakukan penelitian.
(6)Bukti pendukung seperti yang dimaksud pada ayat
(4)dan ayat (5) dikirimkan melalui email resmi BKD yang ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala BKD dengan tembusan Kepala BKAD.
(7)CPNS dan PNS yang mengikuti diklat penuh selama I (satu) bulan mendapat tambahan penghasilan penuh untuk bulan tersebut. . 8 •

4.Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

( 1 ) Tambahan penghasilan untuk PNS tugas belajar dibebankan pada APBD Provinsi Sulawesi Utara melalui DPA BKD dengan menggunakan tarif tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja.

(2)Ketentuan lebih lanjut lentang PNS tugas belajar diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

5.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

( 1) Bagi PNS yang mendapat tugas tambahan sebagai Pit berdasarkan SPT dari PPK atau pejabat yang berwenang, diatur sebagai berikut:

a.Pit pada jabatan yang setara dengan jabatan definitif, menerima tambahan penghasilan pada jabatan definitifnya; dan
b.Pit pada jabatan 1 tingkat diatas jabatan definitifnya untuk mengisi jabatan lowong yang sifatnya sementara menerima tambahan penghasilan padajabatan Pit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tambahan penghasilan yang ditetapkan pada jabatan terse but.

(2)PNS yang melaksanakan tugas diklat atas dasar Surat Togas dari Gubernur dan/atau atas nama Gubernur yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah merupakan pelaksanaan tugas kedinasan secara penuh.
(3)CPNS dan PNS yang melaksanakan TL yang dibuktikan dengan Surat Togas disamakan dengan melaksanakan tugas kedinasan secara penuh.
(4)Besaran tambahan penghasilan yang diterima CPNS dan PNS termasuk pajak penghasilan dan potongan BPJS Kesehatan yang menjadi kewajiban masing masing CPNS dan PNS.

6.Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 Pasal, yaitu Pasal 30A sehingga berbunyi senagai berikut:

Pasal 30A

( 1) PNS wajib patuh terhadap pelaporan dan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor yakni dengan melakukan:

a.penilaian kinerja tahun sebelumnya dan penyusunan sasaran kinerja pegawai tahun berjalan;
b.pelaporan gratifikasi kepada Unit Pengelola Gratifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c.pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan secara online sesuai keten tuan yang berlaku;
d.pelaporan harta kekayaan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara online yang diperuntukan bagi pejabat yang ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
e.pembayaran pajak kendaraan bermotor personal PNS. . 9 .

(2)Bagi PNS yang tidak melakukan pelaporan dan pembayaran sebagaimana diatur pada ayat (1) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, dikenakan sanksi berupa:
1. a.pemotongan tambahan penghasilan sebesar 30% dari komponen disiplin apabila melewati batas waktu yang ditentukan; b, pemotongan tambahan penghasilan sebesar 50% dari komponen disiplin apabila berlanjut sampai melewati 1 (satu) bulan dari batas waktu yang di ten tukan;
2. c.pemotongan tambahan penghasilan sebesar I 00% dari komponen disiplin apabila berlanjut sampai melewati 2 (dua) bulan dari batas waktu yang ditentukan; dan
3. d.penjatuhan hukuman disiplin ringan apabila berlanjut sampai melewati 3 (tiga) bulan atau lebih dari batas waktu yang dtentukan.
(3)Bagi PNS yang tidak menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi keuangan dan barang daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi:
1. a.pemotongan tambahan penghasilan sebesar 30% dari komponen disiplin apabila melewati batas waktu yang ditentukan;
2. b.pemotongan tambahan penghasilan sebesar 50% apabila berlanjut sampai melewati 1 (satu) bulan dari batas waktu yang ditentukan;
3. c.pemotongan tambahan penghasilan sebesar 100% dari komponen disiplin apabila berlanjut sampai melewati 2 (dua) bulan dari batas waktu yang ditentukan; dan
4. d.penjatuhan hukuman disiplin ringan apabila berlanjut sampai melewati 3 (tiga) bulan atau lebih dari batas waktu yang dtentukan.
  1. 7.Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Pengajuan permintaan verifikasi tambahan penghasilan perangkat daerah dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

a.setiap perangkat daerah memasukkan 2 (dua) dokumen tambahan pen�hasilan bulan sebelumnya yang telah diverifikasi oleh Pokja Pengelola Tambahan Penghasilan ke BKAD dan Sekretariat TPDK paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan dengan melampirkan Surat Tanggung Jawab Mutlak Kepala Perangkat Daerah;
b.BKAD akan langsung membayar tambahan penghasilan bulan sebelumnya sebagaimana pada huruf a sesuai dengan besaran jumlah yang telah diajukan oleh perangkat daerah; dan
c.Sekretariat TPDK melakukan verifikasi terhadap dokumen tambahan penghasilan bulan sebelumnya yang telah diberikan tersebut. - IO -
1. 8.Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

( 1) Daftar hadir absensi elekrronik, dicetak, diparaf dan cap basah oleh Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan Aparatur BKD serta daftar hadir manual untuk acara khusus resmi tertentu.

(2)Surat pengantar Kepala Perangkal Daerah, perihal permintaan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
(3)Daftar perhitungan tambahan penghasilan (daftar bayar) yang ditandatangani seluruh CPNS dan PNS yang menerima, dan disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
(4)Surat Perintah Togas Luar dan/atau dalam daerah yang ditandatangani oleh pejabat berwenang
(5)Surat keterangan asli bagi CPNS dan PNS yang sedang melaksanakan Togas Kediklatan dan Togas Belajar.
(6)Daftar perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Gubernur ini.

9.Ketentuan judul BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VILL

TAMBAHAN PENGHASILAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH I 0. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

(I) CPNS dan PNS pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, diberi tambahan penghasilan berupa insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu atau atas dasar be ban kerj a.

(2)Pemberlakuan perhitungan komponen disiplin dan kinerja terhadap pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disamakan dengan perhitungan tambahan penghasilan. 1 1 . Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Pengajuan permintaan verifikasi tambahan penghasilan pengelola pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

a.dokumen pembayaran tambahan penghasilan pengelola pajak daerah dan retribusi daerah diverifikasi oleh Pokja Pengelola Tambahan Penghasilan dan diajukan pada Sekretariat TPDK pada setiap akhir triwulan dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 68; dan
b.Sekretariat TPDK melakukan verifikasi terhadap tambahan penghasilan pengelola pajak daerah dan retribusi daerah pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. f - 1 1 -
1. 12.Ketentuan Pasal 7 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 1 Besaran Tambahan Penghasilan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal II Peraturan Gubernur iru mulai berlaku pada tanggal diundangkan. l Agar setiap pengundangan penempatannya Utara. orang mengetahulnya, memerintahkan Peraturan Gubernur mt dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi NO. PEN GOLAH PARAF KEPALA SUBBAGIAN ' PENYUSUNAN PROOUK HUKUM 'PENGATURAN Pih. KEPALA SAGIAN
2. 2.PERATURAN PERUNDANG-UNOANGAN cPROVINSI 3. KEPALA BIRO HU KUM 4. KEPALA SADAN KEPEGAWAIAN OAERAH "'ASISTEN v
3. 5.PEMER!NTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4. 6.ASISTEN ADM!NISTRASI UMUM I J
5. 7.SEKRETARIS OAERAH *-- ,. WAKIL GUBERNUR 9 GUBERNUR MOHON' OITANOATANGANI Ditetapkan di Manado pada tanggal 25 September 2020 GUBERNUR SULAWESI UTARA, � OLLY DONDOKAMBEY Diundangkan di Manado pada tanggal 25 September 2020 SEKRETARJS DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA, EDWIN � SILANGEN SERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 62 - 1 1 -
6. 12.Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 1 Besaran Tambahan Penghasilan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…