Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 62 Tahun 2020
- Nomor
- 62
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Ringkasan
Akuntabilitas Kinerja PNS melalu E-Kinerja di Lingkungan Pemprov Sulut
Akuntabilitas Kinerja PNS melalu E-Kinerja di Lingkungan Pemprov Sulut
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 72 Tahun 2017 ten tang Akuntabilitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil Melalui E-Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
5679); 1 !. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340);
2014); 2 1 . Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199 Tahun 2014);
_J
MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG AKUNTABILJTAS KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI E-KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! SULAWESI UTARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Akuntabilitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil Melalui E-Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 72 Tahun 2017 ten tang Akuntabilitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil Melalui E-Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara) diubah sebagai berikut: I . Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pemberian tambahan penghasilan ditujukan kepada:
1) 0 (no!) sampai dengan 3 (tiga) bulan mengabdi tidak mendapatkan tambahan penghasilan; 2) 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) bulan mengabdi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang telah ditetapkan; 3) 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) bulan mengabdi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif yang telah ditetapkan; 4) 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) bulan mengabdi sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan 5) lebih dari 1 (satu) tahun dan seterusnya pengabdian sebesar 100% dari tarif yang telah ditetapkan. • 6 •
J. PNS yang pindah an tar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, apabila pemindahannya sebelum dan/atau pada pertengahan masa kinerjanya, maka tam bahan penghasilan dibayarkan oleh perangkat daerah yang baru;
__J . 7 •
. 8 •
( 1 ) Tambahan penghasilan untuk PNS tugas belajar dibebankan pada APBD Provinsi Sulawesi Utara melalui DPA BKD dengan menggunakan tarif tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja.
( 1) Bagi PNS yang mendapat tugas tambahan sebagai Pit berdasarkan SPT dari PPK atau pejabat yang berwenang, diatur sebagai berikut:
( 1) PNS wajib patuh terhadap pelaporan dan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor yakni dengan melakukan:
. 9 .
b, pemotongan tambahan penghasilan sebesar 50% dari komponen disiplin apabila berlanjut sampai melewati 1 (satu) bulan dari batas waktu yang di ten tukan;
Pengajuan permintaan verifikasi tambahan penghasilan perangkat daerah dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- IO -
( 1) Daftar hadir absensi elekrronik, dicetak, diparaf dan cap basah oleh Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan Aparatur BKD serta daftar hadir manual untuk acara khusus resmi tertentu.
BAB VIll TAMBAHAN PENGHASILAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH I 0. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VILL
(I) CPNS dan PNS pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, diberi tambahan penghasilan berupa insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu atau atas dasar be ban kerj a.
1 1 . Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pengajuan permintaan verifikasi tambahan penghasilan pengelola pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
f - 1 1 -
Pasal 7 1 Besaran Tambahan Penghasilan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal II Peraturan Gubernur iru mulai berlaku pada tanggal diundangkan. l Agar setiap pengundangan penempatannya Utara. orang mengetahulnya, memerintahkan Peraturan Gubernur mt dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi NO. PEN GOLAH PARAF KEPALA SUBBAGIAN ' PENYUSUNAN PROOUK HUKUM 'PENGATURAN Pih. KEPALA SAGIAN
KEPALA BIRO HU KUM 4. KEPALA SADAN KEPEGAWAIAN OAERAH "'ASISTEN v
Pasal 7 1 Besaran Tambahan Penghasilan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Membuka PDF…