DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 26 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwahasilevaluasipelaksanaanRencanaKerja PemerintahDaerahTahun2024dalamtahun berjalanmenunjukkan adanyaketidaksesuaian dengan asumsiprioritaspembangunandaerah, sehinggaperlumengubahPeraturanGubernur SulawesiUtaraNomor5Tahun2023dimaksud dalamhurufa; c.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimana dimaksuddalam hurufadanhurufb,perlu

Menetapkan

menetapkanPeraturanGubernurSulawesiUtara tentangPerubahanAtasPeraturanGubernurNomor 5Tahun2023tentangRencanaKerjaPemerintah DaerahProvinsiSulawesiUtaraTahun2024; 1.Undang-UndangNomor17Tahun2003 tentang KeuanganNegara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2004Nomor164,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4421); 2.Undang-UndangNomor1Tahun2004tentang PerbendaharaanNegara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2004Nomor5,TambahanLembara NegaraRepublikIndonesiaNomor4355);

3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
4.Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); I�
11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 ten tang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentan Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 144 7);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standara Pelayanan Minimal;
30.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
31.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025; 32.PeraturanDaerahProvinsiSulawesiUtaraNomor 1Tahun2014tengangRencanaTataRuangWilayah ProvinsiSulawesiUtaraTahun2014-2034; 33.PeraturanDaerahProvinsiSulawesiUtaraNomor 4Tahun2021tentangRencanaPembangunan JangkaMenengahDaerahProvinsiSulawesiUtara Tahun2021-2026. MEMUTUSKAN: PERATURANGUBERNURTENTANG PERUBAHANATAS PERATURANGUBERNURSULAWESIUTARANOMOR5 TAHUN2023TENTANG RENCANAKERJAPEMERINTAH DAERAHPROVINS!SULAWESIUTARA TAHUN 2024 Pasal 1 KetentuandalamPeraturanGubernurNomor5 Tahun 2023 tentangRencanaKerjaPemerintahDaerahProvinsi SulawesiUtaraTahun2024,diubahsebagaiberikut: diantaraketentuanPasal1,danPasal2,disisipkan 1(satu)pasal,yakniPasal1Asehinggaberbunyisebagai berikut: Pasal lA

(1)PerubahanRKPD Tahun2024dijadikansebagai pedoman: a.DasarpenetapanperubahanRenjaPerangkat Daerah;dan
1. b.PenyusunanrancanganKUAsertarancangan PPAS perubahanAPBD.
(2)KetentuanmengenaiuraianperubahanRKPD Tahun 2024sebagaimanadimaksud padaayat(1)tercantum dalamLampiranyang merupakanbagiantidak terpisahkandariPeraturanGubernurini.

Pasal 2

PeraturanGubernurini mulaiberlakupadatanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Paraf Hierarki Biro Hukum GUBERNUR WAKIL GUBERNUR SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJATERAAN RAKYAT KEPALA BIRO HUKUM PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA PENGATURAN Ditetapkan di Manado pada tanggal 20 Jul 202/] GUBERNUR SULAWESI UTARA, OLLY DONDOKAMBEY Diundangkan di Manado Pada Tanggal 2% Jul 20244 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA, HARTKE DRIES KEPEL B ITA DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA TAHUN 2024 NOMOR .T. Agarsetiaporang mengetahuinya,memerintahkan pengundanganPeraturanGubernurinidengan penempatannyadalamBeritaDaerahProvinsiSulawesi Utara. DitetapkandiManado padatanggall\ GUBERNURSULAWESIUTARA •a OLLYDONDOKAMBEY DiundangkandiManado PadaTanggal SEKRETARISDAERAH PROVINS! SULAWESIUTARA, BRITADAERAHPROVINS!SULAWESIUTARA TAHUN2024NOMOR... LampiranPERATURANGUBERNURSULAWESIUTARA NOMOR:7[AHUN20244 TANGGAL:2J0L202/4 TENTANG:PerubahanAtasPeraturanGubernur Sulawesi UtaraNomor 5Tahun 2023tentangRencanaKerja PemerintahDaerahProvinsiSulawesiUtaraTahun 2024. BABI PENDAHULUAN 1.1.LatarBelakang DaerahdapatmelakukanperubahanterhadapRKPDtahunberjalan. HalinisesuaidenganketentuanyangtercantumdalamPeraturanMenteri DalamNegeriNomor86Tahun2017padaPasal343yangmenyebutkan bahwaperubahantersebutdapatdilakukan apabilaberdasarkanhasil evaluasipelaksanaandalamtahunberjalanmenunjukkanadanya ketidaksesuaiandenganperkembangankeadaan,meliputi: a.Perkembanganyangtidaksesuaidengan asumsiprioritas pembangunanDaerah,kerangkaekonomiDaerahdankeuangan Daerah,rencanaprogramdankegiatanRKPDberkenaan;dan/a tau

b.Keadaanyang menyebabkansaldoanggaranlebihtahunanggaran sebelumnyaharusdigunakan untuktahunberjalan. Selanjutnya,pasaltersebutjugamenyebutkanbahwaRKPDdapat dilakukanperubahantanpamelaluitahapanevaluasiapabilaterjadi perubahankebijakan nasionalsepertikeadaandarurat,keadaanluar biasa,danperintahdariperaturanperundang-undanganyanglebihtinggi setelahRPJMDditetapkan. AdapuPerubahanRKPDdimaksudmeliputiperubahan:
a.Kerangkaekonomidankeuangandaerah;
b.Targetsasaranpembangunandaerah; c.Prioritaspembangunandaerah; d.Penambahandan/ataupenguranganprogramdankegiatan perangkatdaerah;dan e.Targetkinerjapenyelenggaraanpemerintahandaerah. PerubahanRKPD2024ini dipandang perludilakukandengan mempertimbangkankondisiglobalyang sedangterjadi saatini yang sangat mempengaruhi ekonomi nasionaldandaerah.Ada6{enam)kondisi yang saatinidikhawatirkan akanberpengaruhpadaperkonomian tahun2024 danbahkansampai tahun2025yaitu{1)sukubunga tinggi;{2)tensi geopilitikmeningkat;{3)hargakomoditas mengalamivolatilitasbahkan diperkirakan akanberpengaruh padamenurunpenerimaan negaradari ekspor;{4)restriksi perdagangan;(5)perubahanIklim yang berdampak padabelanjamitigasi yang membesar;dan{6)populasiyang semakin menua,yangakanberpengaruhpadapertumbuhanekonominegaramaju yang secaraotomatis akan mempengaruhi perdagangan. BABVI PENUTUP PerubahanRKPD2024, merupakandokumenyangakandijadikandasar penetapanPerubahanRencanaKerjaPerangkatDaerah(PerubahanRenja-PD) danpedomanpenyusunanKebijakanUmumAnggaranPerubahanPendapatan BelanjaDaerah(KUPA)sertaPerubahanPrioritasdanPlafonAnggaran SementaraAnggaranPendapatanBelanjaDaerah(P-PPAS)Tahun2024. Selanjutnya untukmelaksanakanseluruhprogram,kegiatandansubkegiatan dalamPerubahanRKPD2024ini makaperlukomitmentdariseluruh stakeholdersyangberperandalampembangunandiSulawesiUtara,yaitu: 1.SeluruhPerangkatDaerahdilingkunganPemerintahProvinsiSulawesi Utarasertaseluruhpelakupembangunanberkewajiban untuk melaksanakanprogram/kegiatanpadasisawaktupelaksanaansampai padaakhir tahun2024dengansebaik-baiknya,sehinggatarget-target pembangunanbaikIndikatorKinerjaUtamaDaerah,maupunIndikator KinerjaUtamaPerangkatDaerahdanIndikatorKinerjaKunciPerangkat Daerahyangtelahditetapkandapattercapai. 2.SetiapKepalaPerangkatDaerahwajibmelakukanpengendalian pelaksanaan rencanapembangunan/kegiatanmelaluiupayakoreksidan melaporkannyasecaraberkalakepadaGubernurmelaluiKepalaBappeda, untukmenjagaefisiensidanefektivitaspelaksanaanprogram. 3.Padaakhir tahun2024, setiapKepalaPerangkatDaerahwajibmelakukan evaluasiterhadapkinerjapelaksanaan rencanapembangunan/kegiatan tahun2024,berdasarkanPerubahanRKPD 2024. Dukungandankomitmendarisemuapihaksangatdiperlukan untuk mencapaisemuanyaitusehinggaimplementasiprogram pembangunandaerah dantargetpembangunanProvinsiSulawesi UtaraTahun2024dapatterwujud. ParafHierarklBiroHukum GUBERNUR MOHONUNTUK DITANDATANGANI WAKILGUBERNUR SEKRETARISDAERAH d. ASISTENPEMERINTAHAN DAN I4 KESEJATERAAN RAKYAT KEPALABIROHUKUM I PERANCANGPERATURAN ' PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA PERANCANGPERATURAN t PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDAPENGATURAN GUBERNURSULAWESI UTARA, OLLYDONDOKAMBEY VI-1 BABVI PENUTUP PerubahanRKPD2024,merupakandokumenyangakandijadikandasar penetapanPerubahanRencanaKerjaPerangkatDaerah(PerubahanRenja-PD) danpedomanpenyusunanKebijakanUmumAnggaranPerubahanPendapatan BelanjaDaerah(KUPA)sertaPerubahanPrioritasdanPlafonAnggaran SementaraAnggaranPendapatanBelanjaDaerah(P-PPAS)Tahun2024. Selanjutnya untukmelaksanakanseluruhprogram,kegiatandansubkegiatan dalamPerubahanRKPD2024inimakaperlukomitmentdariseluruh stakeholdersyangberperandalam pembangunandiSulawesiUtara,yaitu: 1.SeluruhPerangkatDaerahdilingkunganPemerintahProvinsiSulawesi Utarasertaseluruhpelakupembangunanberkewajiban untuk melaksanakanprogram/kegiatanpadasisawaktupelaksanaansampai padaakhir tahun2024dengansebaik-baiknya,sehinggatarget-target pembangunanbaikIndikatorKinerjaUtamaDaerah,maupunIndikator KinerjaUtamaPerangkatDaerahdanIndikatorKinerjaKunciPerangkat Daerahyangtelahditetapkandapattercapai. 2.SetiapKepalaPerangkatDaerahwajibmelakukanpengendalian pelaksanaan rencanapembangunan/kegiatanmelaluiupayakoreksidan melaporkannyasecaraberkalakepadaGubernurmelaluiKepalaBappeda, untukmenjagaefisiensidanefektivitaspelaksanaanprogram. 3.Padaakhirtahun2024,setiapKepalaPerangkatDaerahwajibmelakukan evaluasiterhadapkinerjapelaksanaan rencanapembangunan/kegiatan tahun2024,berdasarkanPerubahanRKPD 2024. Dukungandankomitmendarisemuapihaksangatdiperlukan untuk mencapaisemuanyaitusehinggaimplementasiprogrampembangunandaerah dantargetpembangunanProvinsiSulawesi UtaraTahun2024dapatterwujud. ,GUBERNURSULAWESI UTARA, OLLYDONDOKAMBEY VI-1 Denganmempertimbangkankondisiperekonomiandunia,negara yangsecaratidaklangungjugaberpengaruhterhadapperekonomian daerah,sehinggamenjadialasanPemerintahProvinsiSulawesiUtara untuk melakukanperubahan-perubahanyangberkaitandengantargetindikator makropembangunandaerah,kerangkaekonomidankeuangandaerah. Sehubungandenganhaltersebutdandenganmemperhatikanevaluasi hasilcapaiankinerjapelaksanaanprogram,kegiatanPerangkatDaerah termasukrealisasianggaranpembangunanSulawesiUtarasampaipada triwulanIItahun2024(laporanrealisasisemesterIAPBD)sertauntuk mengakomodirkebijakan-kebijakannasionaldiantaranyaterkait penyelenggaraanPemilukadaserentakmakaperluuntukmelakukan perubahanterhadapdokumenRencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD) ProvinsiSulawesiUtaraTahun2024. 1.2.DasarHukumPenyusunan Landasanhukum yang mendasaripenyusunanPerubahanRKPD ProvinsiSulawesiUtaraTahun2024 adalahsebagaiberikut: 1.Undang-UndangNomor17Tahun2003tentangKeuanganNegara; 2.Undang-UndangNomor25Tahun2004tentangSistem PerencanaanPembangunanNasional(SPPN); 3.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerahsebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdengan PeraturanPemerintahPengganti Undang-UndangNomor2Tahun 2022tentangCiptaKerja; 4.PeraturanPemerintahNomor2 Tahun2018tentangStandar PelayananMinimal; 5.PeraturanPemerintah12Tahun2019tentangPengelolaanKeuangan Daerah; 6.PeraturanPemerintahNomor13Tahun2019tentangLaporandan EvaluasiPenyelenggaraanPemerintahanDaerah; 7.PeraturanPemerintahNomor18Tahun2016tentangPerangkat Daerah; 8.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor86Tahun2017tentangTata CaraPerencanaan,PengendaliandanEvaluasiPembangunan Daerah,TataCaraEvaluasiRancanganPeraturanDaerahTentang RencanaPembangunanJangkaPanjangDaerahdanRencana Pembangunan JangkaMenengahDaerahSertaTataCaraPerubahan RencanaPembangunanJangkaPanjangDaerah, Rencana PembangunanJangkaMenengahDaerah,danRencanaKerja PemerintahDaerah; 9.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor10Tahun2018tentangReviu AtasDokumenPerencanaanPembangunanDanAnggaranDaerah Tahunan; 10.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor70Tahun2019 tentang SistemInformasiPemerintahanDaerah; 11.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor90Tahun2019tentang Klasifikasi,KodefikasidanNomenklaturPerencaanPembangunan danKeuanganDaerah; 12.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor59Tahun2021tentang PenerapanStandarPelayananMinimal; 13.KeputusanMenteri DalamNegeriNomor900.1.15.5-1317Tahun 2023 tentangPerubahanAtasKepmendagriNomor050-5889Tahun 2021tentangHasilVerifikasi,ValidasidanInventarisasi PemutakhiranKlasifikasi,Kodefikasi danNomenklaturPerencanaan PembangunandanKeuanganDaerah; 14.PeraturanDaerahProvinsiSulawesiUtaraNomor1Tahun2014 tentangRencanaTataRuangWilayahProvinsiSulawesiUtaraTahun 2014-2034; 15.PeraturanDaerahProvinsiSulawesiUtaraNomor4Tahun2021 tentangRencanaPembangunanJangkaMenengahDaerah(RPJMD) ProvinsiSulawesiUtaraTahun2021-2026; 16.PeraturanDaerahProvinsiSulawesiUtaraNomor6 Tahun2023 tentangAPBDTahunAnggaran2024; 17.PeraturanGubernurSulawesiUtaraNomor5 Tahun2023ten tang RencanaKerjaPemerintahDaerahProvinsi SulawesiUtaraTahun 2024;
1. 18.PeraturanGubernurSulawesiUtaraNomor21Tahun2023tentang PenjabaranAPBDTahunAnggaran2024; 1.3.MaksuddanTujuan PerubahanRKPD ProvinsiSulawesiUtaraTahun2024nantinya akandijadikandasarpenyusunanperubahanRenjaPerangkatDaerah Tahun2024danpedomanpenyusunanKebijakanUmumPerubahanAPBD Tahun2024,PerubahanPrioritasdanPlafonAnggaranSementaraTAhun 2024sertabahanevaluasiRancanganPeraturanDaerah tentang PerubahanAPBDTahun2024. Adapunbeberapahalyang disesuaikandalamPerubahanRKPD ProvinsiSulawesiUtaraTahun2024diantaranyapenyesuaian anggaran program,kegiatan,sub kegiatan,indikatorkinerja, lokasikegiatan,serta kelompoksasaranpenerimamanfaat,baikyang mengalami perubahandan tidakmengalami perubahan. 1.4. SistematikaPenulisan SistematikapenulisanPerubahanRKPDsesuaiamanatPasal349 ayat(1)PermendagriNomor86Tahun2017,adalahsebagaiberikut: BabIPendahuluan BabIIEvaluasiHasilTriwulanIITahun2023 BabIII BabIV BabV BabVI KerangkaEkonomidanKeuanganDaerah SasarandanPrioritasPembangunanDaerah RencanaKerjadanPendanaanDaerah Penutup ParafHierarkiBiroHukum GUBERNUR WAKILGUBERNUR SEKRETARISDAERAH ASISTENPEMERINTAHANDAN KESEJATERAANRAKYAT KEPALABIROHUKUM PERANCANGPERATURAN PERUNDANG-UNDANGANAHLI MADYA PERANCANGPERATURAN PERUNDANG-UNDANGANAHLI MUDAPENGATURAN GUBERNURSULAWESI UTARA, e- OLLYDONDOKAMBEY 1.4.SistematikaPenulisan SistematikapenulisanPerubahanRKPDsesuaiamanatPasal349 ayat(1)PermendagriNomor86Tahun2017,adalahsebagaiberikut: BabIPendahuluan BabIIEvaluasiHasilTriwulanIITahun2023 BabIII BabIV BabV BabVI KerangkaEkonomi danKeuanganDaerah SasarandanPrioritasPembangunanDaerah RencanaKerjadanPendanaanDaerah Penutup tUBERNUR SULAWESIUTARA, a- OLLYDONDOKAMBEY 1.4.SistematikaPenulisan SistematikapenulisanPerubahanRKPDsesuaiamanatPasal349 ayat(1)PermendagriNomor86Tahun2017,adalahsebagaiberikut: BabIPendahuluan BabIIEvaluasiHasilTriwulanIITahun2023 BabIII BabIV BabV BabVI KerangkaEkonomidanKeuanganDaerah SasarandanPrioritasPembangunanDaerah RencanaKerjadanPendanaanDaerah Penutup GUBERNURSULAWESIUTARA, OLLYDONDOKAMBEY 2.3.4.RealisasiBelanjaTransfer Berdasarkan hasilevaluasi sampaidengan triwulanII (30Juni2024)UntukBelanjaTransferyangditetapkan sebesarRp.578.569.316.876telahterealisasisebesar Rp.125.563.501.876atau21,70%. Tabel2.10 RealisasiBelanjaTransferDaerah s dTriwulanIITahun202430Juni2024 PERANGKAT DAERAH BADANKEUANGANDANASET DAERAH ANGGARAN 578.569.316.87 REALISASI 125.563.501.87 Sumber:BKAD ProvinsiSulawesiUtaraTahun2024 ParafHierarkiBiroHukum MOHONUNTUK GUBERNURDITANDA TANGANI WAKILGUBERNUR SEKRETARISDAERAH •ASISTENPEMERINTAHANDAN 'l--1 :---- KESEJATERAANRAKYAT KEPALABIROHUKUM I PERANCANGPERATURAN ' PERUNDANG-UNDANGANAHLI MADYA PERANCANGPERATURAN f PERUNDANG-UNDANGANAHLIMUDA PENGATURAN GUBERNURSULAWESIUTARA, OLLYDONDOKAMBEY II-38 2.3.4.RealisasiBelanjaTransfer Berdasarkanhasilevaluasi sampaidengantriwulanII (30Juni2024)UntukBelanjaTransferyangditetapkan sebesarRp.578.569.316.876telahterealisasi sebesar Rp.125.563.501.876 atau21,70%. Tabel2.10 RealisasiBelanjaTransferDaerah sdTriwulanIITahun202430Juni2024 PERANGKAT DAERAH BADANKEUANGANDANASET DAERAH ANGGARAN 578.569.316.87 REALISASI 125.563.501.87 Sumber:BKADProuinsiSulawesiUtaraTahun2024 ,GUBERNUR SULAWESIUTARA, •--- OLLYDONDOKAMBEY II-38 2.3.4.RealisasiBelanjaTransfer BerdasarkanhasilevaluasisampaidengantriwulanII (30Juni2024)UntukBelanjaTransferyangditetapkan sebesarRp.578.569.316.876telahterealisasisebesar Rp.125.563.501.876atau21,70%. Tabel2.10 RealisasiBelanjaTransferDaerah sdTriwulanIITahun202430Juni2024 PERANGKATDAERAH BADANKEUANGANDAN ASET DAERAH ANGGARAN 578.569.316.87 REALISASI 125.563.501.87 Sumber:BKADProvinsiSulawesiUtara Tahun2024 GUBERNURSULAWESI UTARA, OLLYDONDOKAMBEY II-38 2.PengeluaranPembiayaan PengeluaranPembiayaanyangterdiridarikomponen PenyertaanModal Daerahyangtidakmengalamiperubahan yaituRp. 32.000.000.000dankomponenPembayaranCicilan PokokUtangyangjatuhtemposebesardariRp. 292.042.605.248mengalamipenurunanmenjadiRp. 214.680.105.248 atauturunsebesar26,49persen. Tabel3.4 PembiayaanDaerahProvinsiSulawesiUtaraTahun2024 SebelumdanSesudahPerubahan URAIAN SEBELUMSESUDAHPERUBAHAN PERUBAHAN(Rp.)(Rp.) PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN35.000.000.000253.121.347.253 SisaLebih perhitungan anggaran 35.000.000.000253.121.347.253 sebelumnva PENGELUARANPEMBIAYAAN324.042.605.248246.680.105.248 PenyertaanModalDaerah32.000.000.00032.000.000.000 PembayaranCicilanPokokUtangyang 292.042.605.248214.680.105.248 JatuhTempo JUMLAH PEMBIAYAANNETTO-289.042.605.2486.441.242.005 SISALEBIHPEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN0 0 BERKENAAN(SILPA) Sumber:TAPDProvinsiSulawesiUtaraTahun2024 ParafHierarkiBiroHukum GUBERNUR MOHONUNTUK DITANDATANGANI WAKILGUBERNUR SEKRETARISDAERAH dk ASISTENPEMERINTAHANDAN W #KESEJATERAANRAKYAT KEPALABIROHUKUM PERANCANGPERATURAN 4,PERUNDANG-UNDANGANAHLI MADYA4 PERANCANGPERATURAN FPERUNDANG-UNDANGANAHLI MUDAPENGATURAN GUBERNURSULAWESIUTARA, OLLYDONDOKAMBEY III-10 2.PengeluaranPembiayaan PengeluaranPembiayaanyangterdiridarikomponen PenyertaanModalDaerahyangtidakmengalamiperubahan yaituRp. 32.000.000.000dankomponenPembayaranCicilan PokokUtangyang jatuhtemposebesardariRp. 292.042.605.248mengalamipenurunanmenjadiRp. 214.680.105.248 atau turunsebesar26,49persen. Tabel3.4 PembiayaanDaerahProvinsiSulawesiUtaraTahun2024 SebelumdanSesudahPerubahan URAIAN SEBELUMSESUDAHPERUBAHAN PERUBAHAN(Rp.)(Rp.) PEMBIAYAAN PENERIMAANPEMBIAYAAN35.000.000.000253.121.347.253 SisaLebihperhitungananggaran 35.000.000.000253.121.347.253 sebelumnya PENGELUARAN PEMBIAYAAN324.042.605.248246.680.105.248 PenyertaanModalDaerah32.000.000.00032.000.000.000 PembayaranCicilanPokokUtangyang 292.042.605.248214.680.105.248 JatuhTempo JUMLAHPEMBIAYAANNETTO-289.042.605.2486.441.242.005 SISALEBIH PEMBIAYAAN ANGGARANDAERAHTAHUN0 0 BERKENAAN(SILPA) Sumber:TAPDProvinsiSulawesiUtaraTahun2024 ,GUBERNURSULAWESI UTARA, OLLYDONDOKAMBEY III-10 2.PengeluaranPembiayaan PengeluaranPembiayaanyangterdiridarikomponen PenyertaanModalDaerahyangtidakmengalamiperubahan yaituRp. 32.000.000.000dankomponenPembayaranCicilan PokokUtang yangjatuhtemposebesardariRp. 292.042.605.248mengalamipenurunanmenjadiRp. 214.680.105.248 atauturunsebesar26,49persen. Tabel3.4 PembiayaanDaerahProvinsiSulawesiUtaraTahun2024 SebelumdanSesudahPerubahan URAIAN SEBELUMSESUDAHPERUBAHAN PERUBAHAN(Rp.)(Rp.) PEMBIAYAAN PENERIMAANPEMBIAYAAN35.000.000.000253.121.347.253 SisaLebihperhitungan anggaran 35.000.000.000253.121.347.253 sebelumnva PENGELUARANPEMBIAYAAN324.042.605.248246.680.105.248 PenyertaanModalDaerah32.000.000.00032.000.000.000 PembayaranCicilanPokokUtangyang 292.042.605.248214.680.105.248 JatuhTempo JUMLAH PEMBIAYAANNETTO-289.042.605.2486.441.242.005 SISALEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN00 BERKENAAN(SILPA) Sumber:TAPDProvinsiSulawesiUtaraTahun2024 GUBERNURSULAWESIUTARA, OLLYDONDOKAMBEY III-10 MISITUJUANSASARANSTRATEGI kerjasamapemerintah danBadanUsaha (KPBU); -Mendorongsinergitas programantara pemerintahprovinsi denganpemerintah kabupaten/kota 4.2.PrioritasPembangunanTahun 2024 UntukmewujudkantemapembangunanRKPDProvinsiSulawesi UtaraTahun2024"MeningkatkanKesejahteraanMasarakatMelalui PembangunanYangMerata dan BenuawasanLingkungansertaSukses PelaksanaanPemilu",yangdijabarkandalam7(tujuh)PrioritasDaerah, sebagaiberikut: 1)PembangunanyangBerwawasanLingkungan; 2)PemerataanPembangunan; 3)PenanggulanganKemiskinan; 4)PembangunanPertanian,Perkebunan, PerikanandanPariwisata; 5)Peningkatandayasaing perekonomiandaerah; 6)Peningkatandayasainginvestasidaerah;dan 7)Stabilitasdaerahyangterjamin. DalamPerubahanRKPD Tahun2024ini,baiktemapembangunan maupunprioritaspembangunandaerah tidakmengalami perubahan. Selanjutnya,yang mengalamiperubahanhanyapadaindikatormakro pembangunan,tetapikerangkaekonomi dankeuangandaerah(struktur pendapatandanbelanjasertapembiayaan)masihsamadenganAPBDTahun Anggaran2024. ParafHierarkiBiroHukum MOHONUNTUK GUBERNUR DITANDA TANGANI WAKILGUBERNUR SEKRETARISDAERAH ¢ 7Z ASISTENPEMERINTAHAN DAN /J 2 KESEJATERAAN RAKYAT , KEPALABIROHUKUM t PERANCANGPERATURAN tPERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA PERANCANGPERATURAN £PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDAPENGATURAN GUBERNURSULAWESI UTARA, - OLLYDONDOKAMBEY IV-6 MISI TUJUANSASARANSTRATEGI kerjasamapemerintah danBadanUsaha (KPBU); -Mendorongsinergitas program antara pemerintahprovinsi denganpemerintah kabupaten/kota 4.2.PrioritasPembangunanTahun 2024 UntukmewujudkantemapembangunanRKPDProvinsiSulawesi UtaraTahun2024"MeningkatkanKesejahteraanMasyarakatMelalui PembangunanYangMeratadan BerwawasanLingkungansertaSukses PelaksanaanPemilu",yangdijabarkandalam7(tujuh)PrioritasDaerah, sebagaiberikut: 1)PembangunanyangBerwawasanLingkungan; 2)PemerataanPembangunan; 3)PenanggulanganKemiskinan; 4)PembangunanPertanian,Perkebunan,PerikanandanPariwisata; 5)Peningkatandayasaingperekonomiandaerah; 6)Peningkatandayasainginvestasidaerah;dan 7)Stabilitasdaerahyangterjamin. DalamPerubahanRKPD Tahun2024ini,baiktemapembangunan maupunprioritaspembangunandaerahtidakmengalamiperubahan. Selanjutnya,yangmengalamiperubahanhanyapadaindikatormakro pembangunan,tetapikerangkaekonomi dankeuangandaerah(struktur pendapatandanbelanjasertapembiayaan)masihsamadenganAPBDTahun Anggaran2024. ,.GUBERNURSULAWESIUTARA, -- OLLYDONDOKAMBEY IV-6 MISITUJUANSASARANSTRATEGI kerjasamapemerintah danBadanUsaha (KPBU); -Mendorongsinergitas programantara pemerintahprovinsi denganpemerintah kabupaten/kota 4.2. PrioritasPembangunanTahun 2024 UntukmewujudkantemapembangunanRKPDProvinsiSulawesi UtaraTahun2024"MeningkatkanKesejahteraan MasyarakatMelalui PembangunanYangMerata dan BerwawasanLingkungansertaSukses PelaksanaanPemilu",yangdijabarkandalam7(tujuh)PrioritasDaerah, sebagaiberikut: 1)PembangunanyangBerwawasanLingkungan; 2)PemerataanPembangunan; 3)PenanggulanganKemiskinan; 4)PembangunanPertanian,Perkebunan, PerikanandanPariwisata; 5)Peningkatandayasaingperekonomiandaerah; 6)Peningkatandayasainginvestasidaerah;dan 7)Stabilitasdaerahyangterjamin. DalamPerubahanRKPD Tahun2024ini,baiktemapembangunan maupunprioritaspembangunandaerahtidakmengalamiperubahan. Selanjutnya,yangmengalamiperubahanhanyapadaindikatormakro pembangunan,tetapikerangkaekonomi dankeuangandaerah(struktur pendapatandanbelanjasertapembiayaan)masihsamadenganAPBDTahun Anggaran2024. GUBERNURSULAWESIUTARA, OLLYDONDOKAMBEY IV-6 NOPERANGKATDAERAH PAGUSEBELUMBERTAMBAH/PAGUSETELAH PERUBAHAN(Rp)BERKURANG(Rp)PERUBAHAN(Rp) 32.9 UPTDSANGIHE,TALAUD, 1.197.621.76750.000.0001.247.621.767 SIAUTAGULANDANG BIARO 32.10UPTDMINAHASA1.076.121.70750.000.0001.126.121.707 33BADANKEPEGAWAIAN21.863.434.6072.600.000.00024.463.434.607 34 BADANPENGEMBANGAN 18.981.806.27680.000.00019.061.806.276 SUMBERDAYAMANUSIA 35 BADANPENELITIANDAN 5.339.290.796750.000.0006.089.290.796 PENGEMBANGAN 36 BADANPENGELOLA 5.997.752.222650.000.0006.647.752.222 PERBATASAN 37BADANPENGHUBUNG10.085.006.030-10.085.006.030 38INSPEKTORAT35.925.402.3041.000.000.00036.925.402.304 39 BADANKESATUAN BANGSA 156.954.326.921200.000.000157.154.326.921 DANPOLITIK TOTAL3.616.277.183.348331.483.847.2533.947.761.030.602 Sumber:TAPD ProvinsiSulawesiUtara Tahun2024 Selanjutnya,pergeserandanpenambahananggaranpadamasing-masing PerangkatDaerahdapatdilihatpadaTabel5.2.(terlampir). ParafHierarkiBiroHukum GUBERNUR MOHONUNTUK DITANDATANGANI WAKILGUBERNUR SEKRETARISDAERAH d. ASISTENPEMERINTAHANDAN 4 £ KESEJATERAANRAKYAT KEPALABIROHUKUM PERANCANGPERATURAN {PERUNDANG-UNDANGANAHLI MADYA PERANCANGPERATURAN J PERUNDANG-UNDANGANAHLI MUDAPENGATURAN GUBERNURSULAWESIUTARA, .-a- OLLYDONDOKAMBEY V-6 V-6 OLLYDONDOKAMBEY ,GUBERNURSULAWESIUTARA, - 1.197.621.76750.000.0001.247.621.767 1.076.121.70750.000.0001.126.121.707 21.863.434.6072.600.000.00024.463.434.607 18.981.806.27680.000.00019.061.806.276 5.339.290.796750.000.0006.089.290.796 5.997.752.222650.000.0006.647.752.222 10.085.006.03010.085.006.030 35.925.402.3041.000.000.00036.925.402.304 156.954.326.921200.000.000157.154.326.921 3.616.277.183.348331.483.847.2533.947.761.030.602 ATDAERAHPAGUSEBELUMBERTAMBAH/PAGUSETELAH PERUBAHAN(Rp)BERKURANG(Rp)PERUBAHAN(Rp) LITIANDAN GAN ASA eserandanpenambahananggaranpadamasing-masing dapatdilihatpadaTabel5.2.(terlampir). HE, TALAUD, ANDANGBIARO EGAWAIAN GEMBANGAN YAMANUSIA nsiSulawesiUtara Tahun2024 GELOLA AN -------+----------+----- GHUBUNG RAT -------+----------+----- ATUANBANGSA 1K NOPERANGK 32.9 UPTDSANGI SIAUTAGUL 32.10UPTDMINAH 33BADANKEP 34 BADANPEN SUMBER DA 35 BADANPENE PENGEMBAN 36 BADANPEN PERBATAS 37BADANPEN 38INSPEKTO 39 BADANKES DANPOLIT TOTAL Sumber:TAPDProvi Selanjutnya,perg PerangkatDaerah NOPERANGKATDAERAH PAGUSEBELUMBERTAMBAH/PAGUSETELAH PERUBAHAN(Rp)BERKURANG(Rp) PERUBAHAN(Rp) 32.9 UPTDSANGIHE,TALAUD, 1.197.621.76750.000.0001.247.621.767 SIAUTAGULANDANGBIARO 32.10UPTDMINAHASA1.076.121.70750.000.0001.126.121.707 33BADANKEPEGAWAIAN21.863.434.6072.600.000.00024.463.434.607 34 BADANPENGEMBANGAN 18.981.806.27680.000.00019.061.806.276 SUMBER DAYAMANUSIA 35 BADANPENELITIANDAN 5.339.290.796750.000.0006.089.290. 796 PENGEMBANGAN 36 BADANPENGELOLA 5.997.752.222650.000.0006.647.752.222 PERBATASAN 37BADANPENGHUBUNG10.085.006.03010.085.006.030 38INSPEKTORAT35.925.402.3041.000.000.00036.925.402.304 39 BADAN KESATUANBANGSA 156.954.326.921200.000.000157.154.326.921 DANPOLITIK TOTAL3.616.277.183.348331.483.847.2533.947.761.030.602 Sumber:TAPDProvinsiSulawesiUtaraTahun2024 Selanjutnya,pergeserandanpenambahananggaranpadamasing-masing PerangkatDaerahdapatdilihatpadaTabel5.2.(terlampir). GUBERNURSULAWESIUTARA, OLLYDONDOKAMBEY V-6 ' i 4

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…