DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2024 telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025;
b.bahwa hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, sehingga perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2024 dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2024 dimaksud dalam huruf a.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321); af Koordinasi Biro Hu �--,� j
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
6.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran - - 2025; af Ko linasi Biro Hukum f<r- I � 12.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor86Tahun 2017ten tangTataCaraPerencanaan, Pengendalian danEvaluasiPembangunanDaerah,TataCara EvaluasiRancanganPeraturanDaerah tentang RencanaPembangunanJangkaPanjangDaerahdan RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerah, sertaTataCaraPerubahanRencanaPembangunan JangkaPanjangDaerah,RencanaPembangunan JangkaMenengahDaerah, danRencanaKerja PemerintahDaerah; 13.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor120Tahun 2018tentanPerubahanAtasPeraturanMenteri DalamNegeriNomor80Tahun2016tentang PembentukanProdukHukumDaerah(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2019Nomor157); 14.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor70Tahun 2019tentangSistemInformasiPemerintahanDaerah (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2019 Nomor1114);
15.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor90Tahun 2019tentangKlasifikasi,Kodefikasi,dan NomenklaturPerencanaanPembangunandan KeuanganDaerah(BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun2019Nomor1447); 16.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor77Tahun 2020tentangPedomanTeknisPengelolaanKeuangan Daerah; 17.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor59Tahun 2021tentangPenerapanStandarPelayananMinimal;
18.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor12Tahun 2024 tentangPedomanPenyusunanRencanaKerja PemerintahDaerahTahun2025(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2024Nomor543); 19.PeraturanDaerahProvinsi SulawesiUtaraNomor1 Tahun2014 tentangRencanaTataRuangWilayah ProvinsiSulawesiUtaraTahun2014-2034; 20.PeraturanDaerahProvinsi SulawesiUtaraNomor5 Tahun2024 tentangRencanaPembangunanJangka PanjangDaerahProvinsiSulawesiUtaraTahun2025- 2045. MEMUTUSKAN: PERUBAHANATAS PERATURAN GUBERNURSULAWESI UTARANOMOR6 TAHUN 2024TENTANGRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA TAHUN 2025 PasalI KetentuandalamPeraturanGubemurNomor6Tahun 2024 tentangRencanaKerjaPemerintahDaerahProvinsi Sulawesi UtaraTahun2025,diubahsebagaiberikut: diantaraketentuanPasal1,danPasal2,disisipkan 1(satu)pasal,yakniPasal1Asehinggaberbunyisebagai berikut:

Pasal 1A

(1)PerubahanRKPD Tahun2025dijadikansebagai pedoman: a.DasarpenetapanperubahanRenjaPerangkat Daerah;dan b.PenyusunanrancanganKUAsertarancangan PPASperubahanAPBD.
(2)KetentuanmengenaiuraianperubahanRKPDTahun 2025sebagaimanadimaksudpadaayat(1)tercantum dalamLampiranyang merupakanbagiantidak terpisahkandariPeraturanGubernurini. PasalII PeraturanGubemurinimulaiberlakupadatanggal diundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkan pengundanganPeraturanGubemurinidengan penempatannyadalamBeritaDaerahProvinsiSulawesi Utara. DitetapkandiManado 7_Padatanggal(6Jl0s2¢ ]GUBERNURSULAWESIUTARA, YULIUSSLV ANUS ·Manado 6'tt201¢ DAERAH PROVINS!SULAWESIUTARA, € TAG LANG BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUNNOMOR7 Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Gubemur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025, diubah sebagai berikut : di antara ketentuan Pasal 1, dan Pasal 2, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1 A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal lA
(1)Perubahan RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai pedoman:
1. a.Dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
2. b.Penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS perubahan APBD.
(2)Ketentuan mengenai uraian perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Ditetapkan di Manado pada tanggal I8 uu; 2675 GUBERNUR SULAWESI UTARA, Manado lg Ju, 21s25 TARIS DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA, TA ALLANG BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN?02f NOMOR } LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR TAHUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA TAHUN 2025 BABI PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RKPD Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Utara disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. RKPD Tahun 2025 yang telah disusun sebelumnya kini perlu disesuaikan dengan dinamika strategis di tingkat nasional maupun daerah, agar tetap relevan, efektif, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang terkini. Salah satu faktor utama yang mendorong perubahan RKPD Tahun 2025 adalah adanya pergantian kepemimpinan nasional. Presiden terpilih untuk periode 2024-2029 telah menetapkan arah kebijakan nasional melalui delapan agenda prioritas yang dikenal sebagai Asta Cita. Asta Cita menekankan transformasi ekonomi berkelanjutan, pembangunan manusia unggul, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif. Agenda ini menjadi rujukan utama dalam perumusan program dan kegiatan pemerintah, termasuk di tingkat daerah. Sebagai tindak lanjut atas kebijakan nasional tersebut, telah terbit Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Instruksi ini bertujuan memperkuat harmonisasi pusat-daerah, mempercepat pencapaian target pembangunan, dan meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran. Sejalan dengan hal tersebut, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900 .1.1 / 640 / SJ mempertegas kewajiban pemerintah daerah untuk menyesuaikan RKPD Tahun 2025 dengan arah kebijakan Presiden terpilih dan program prioritas nasional. Surat edaran ini menekankan perlunya penajaman fokus belanja, penguatan efisiensi fiskal, serta pengutamaan program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat. DalamrangkamemastikankeberhasilanpelaksanaanPerubahanRKPD Tahun2025, diperlukankomitmenkuatdariseluruhpemangkukepentingan pembangunan,baikperangkatdaerah,legislatif,duniausaha,akademisi, lembagamasyarakat,sertamasyarakatluas.Kolaborasi yangsinergisdan salingmenguatkan antarstakeholders akanmenjadikuncidalammewujudkan pembangunandaerahyangberkeadilan,inklusif,danberkelanjutan, sebagaimanayang diamanatkandalamvisipembangunanProvinsiSulawesi Utara. Olehkarenaitu,PerubahanRKPDTahun2025bukanhanyamerupakan penyesuaian administratif,tetapi jugamerupakanwujud responsstrategis terhadapdinamikapembangunandanrefleksidarikomitmenpemerintah daerahuntukterusmenghadirkanprogramyang berdampaknyatadan dirasakanlangsungolehmasyarakat. �UBERNUR SULAWESIUTARA, DalamrangkamemastikankeberhasilanpelaksanaanPerubahanRKPD Tahun2025, diperlukankomitrnenkuatdariseluruhpemangkukepentingan pembangunan,baikperangkatdaerah,legislatif,duniausaha,akademisi, lembagamasyarakat,sertamasyarakatluas.Kolaborasi yangsinergisdan saling menguatkan antarstakeholders akanmenjadikuncidalammewujudkan pembangunandaerahyang berkeadilan,inklusif,danberkelanjutan, sebagaimanayang diamanatkandalamvisipembangunanProvinsiSulawesi Utara. Olehkarenaitu,PerubahanRKPD Tahun2025bukanhanyamerupakan penyesuaian administratif,tetapijugamerupakanwujud responsstrategis terhadapdinamikapembangunandan refleksidarikomitrnenpemerintah daerahuntuk terusmenghadirkanprogramyangberdampaknyatadan dirasakanlangsungolehmasyarakat. GUBERNURSULAWESIUTARA, YULIUSSEVANUS

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…