(1)PerubahanRKPD Tahun2025dijadikansebagai pedoman: a.DasarpenetapanperubahanRenjaPerangkat Daerah;dan b.PenyusunanrancanganKUAsertarancangan PPASperubahanAPBD. (2)KetentuanmengenaiuraianperubahanRKPDTahun 2025sebagaimanadimaksudpadaayat(1)tercantum dalamLampiranyang merupakanbagiantidak terpisahkandariPeraturanGubernurini. PasalII PeraturanGubemurinimulaiberlakupadatanggal diundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkan pengundanganPeraturanGubemurinidengan penempatannyadalamBeritaDaerahProvinsiSulawesi Utara. DitetapkandiManado 7_Padatanggal(6Jl0s2¢ ]GUBERNURSULAWESIUTARA, YULIUSSLV ANUS ·Manado 6'tt201¢ DAERAH PROVINS!SULAWESIUTARA, € TAG LANG BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUNNOMOR7 Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Gubemur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025, diubah sebagai berikut : di antara ketentuan Pasal 1, dan Pasal 2, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1 A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal lA
(1)Perubahan RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai pedoman:
a.Dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
b.Penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS perubahan APBD.
(2)Ketentuan mengenai uraian perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal II Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Ditetapkan di Manado pada tanggal I8 uu; 2675 GUBERNUR SULAWESI UTARA, Manado lg Ju, 21s25 TARIS DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA, TA ALLANG BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN?02f NOMOR } LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR TAHUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA TAHUN 2025 BABI PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RKPD Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Utara disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.
RKPD Tahun 2025 yang telah disusun sebelumnya kini perlu disesuaikan dengan dinamika strategis di tingkat nasional maupun daerah, agar tetap relevan, efektif, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang terkini. Salah satu faktor utama yang mendorong perubahan RKPD Tahun 2025 adalah adanya pergantian kepemimpinan nasional. Presiden terpilih untuk periode 2024-2029 telah menetapkan arah kebijakan nasional melalui delapan agenda prioritas yang dikenal sebagai Asta Cita. Asta Cita menekankan transformasi ekonomi berkelanjutan, pembangunan manusia unggul, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif. Agenda ini menjadi rujukan utama dalam perumusan program dan kegiatan pemerintah, termasuk di tingkat daerah. Sebagai tindak lanjut atas kebijakan nasional tersebut, telah terbit Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Instruksi ini bertujuan memperkuat harmonisasi pusat-daerah, mempercepat pencapaian target pembangunan, dan meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran. Sejalan dengan hal tersebut, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900 .1.1 / 640 / SJ mempertegas kewajiban pemerintah daerah untuk menyesuaikan RKPD Tahun 2025 dengan arah kebijakan Presiden terpilih dan program prioritas nasional. Surat edaran ini menekankan perlunya penajaman fokus belanja, penguatan efisiensi fiskal, serta pengutamaan program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat. DalamrangkamemastikankeberhasilanpelaksanaanPerubahanRKPD Tahun2025, diperlukankomitmenkuatdariseluruhpemangkukepentingan pembangunan,baikperangkatdaerah,legislatif,duniausaha,akademisi, lembagamasyarakat,sertamasyarakatluas.Kolaborasi yangsinergisdan salingmenguatkan antarstakeholders akanmenjadikuncidalammewujudkan pembangunandaerahyangberkeadilan,inklusif,danberkelanjutan, sebagaimanayang diamanatkandalamvisipembangunanProvinsiSulawesi Utara. Olehkarenaitu,PerubahanRKPDTahun2025bukanhanyamerupakan penyesuaian administratif,tetapi jugamerupakanwujud responsstrategis terhadapdinamikapembangunandanrefleksidarikomitmenpemerintah daerahuntukterusmenghadirkanprogramyang berdampaknyatadan dirasakanlangsungolehmasyarakat. �UBERNUR SULAWESIUTARA, DalamrangkamemastikankeberhasilanpelaksanaanPerubahanRKPD Tahun2025, diperlukankomitrnenkuatdariseluruhpemangkukepentingan pembangunan,baikperangkatdaerah,legislatif,duniausaha,akademisi, lembagamasyarakat,sertamasyarakatluas.Kolaborasi yangsinergisdan saling menguatkan antarstakeholders akanmenjadikuncidalammewujudkan pembangunandaerahyang berkeadilan,inklusif,danberkelanjutan, sebagaimanayang diamanatkandalamvisipembangunanProvinsiSulawesi Utara. Olehkarenaitu,PerubahanRKPD Tahun2025bukanhanyamerupakan penyesuaian administratif,tetapijugamerupakanwujud responsstrategis terhadapdinamikapembangunandan refleksidarikomitrnenpemerintah daerahuntuk terusmenghadirkanprogramyangberdampaknyatadan dirasakanlangsungolehmasyarakat. GUBERNURSULAWESIUTARA, YULIUSSEVANUS