DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Optimalisasi Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2 0 1 9 (Covid- 19) sebagai kedaruratan kesehatan masyakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2 0 1 9 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Mengingat l . Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang- Undang Nomor 1 3 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat l Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik l ndonesia Nomor 94 Tahun 1964; Tambahan Lembar Negara Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 8 teritang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2 0 1 9 (Covid-19).
6.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 too tang Penetapan Bencaria Nona I am Pen ye baran Com no v;ruj Disease 2 0 1 9 (Covid-19) Se bagai Bericana �sional; ! I. } 2
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Vims Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8.Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 1 1 9 / 2 8 1 3 / S J dan Nomor 177 /KMK.07 /2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG OPTIMALISASI PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2 0 1 9 (COVlD-19) DI WILAYAH PROVINS! SULAWESI UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: l . Optimalisasi Pencegahan Penyebaran Corona Vims Disease 2 0 1 9 (Covid-19) yang selanjutnya disingkat OPP COVlD-19 adalah mengoptimalkan kegiatan pencegahan tersebarnya Corona Vims Disease 2 0 1 9 (Covid-19) kepada masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

2.Corona Vims Disease 2019 (Covid-19) yang selanjutnya disingkat COVID-19;
3.Kebutuhan Pokok adalah sandang pangan yang dibutuhkan masyarakat;
4.Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/ atau berkegiatan di Provinsi Sulawesi Utara.
5.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di berbagai bidang ekonomi.
6.Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara.
7.Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten/Kota
8.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
9.Bupati adalah Kepala Daerah tingkat kabupaten.
10.Walikota adalah Kepala Daerah tingkat Kota 1 1 . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
12.Gugus Togas Percepatan Penanganan Corona Vims Disease (Covid-19) Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut Gugus Togas Covid-19 tingkat Provinsi adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Vims Disease (Covid-19) yang dibentuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk tingkat Provinsi. 1 3 . G u gu s Tugas Percepatan Penanganan Corona Vims Disease (Covid-19) tingkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Gugus Togas Covid-19 tingkat Kabupaten/Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Vims Disease (Covid-19) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/ Kota.
14.Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah semua orang yang masuk ke Indonesia baik WNI (Warga Negara Indonesia) atau WNA (Warga Negara Asing) yang berasal dari negara/daerah/wilayah yang sudah diyakini terjadi penularan antar manus; J 1 _3 ·. I 3 1 5 . Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah Pasien yang mempunyai gejala panas tinggi, demam, batuk2, tdk berasa, sesak nafas dan diyakini memiliki riwayat kontak dengan orang lain yang terkonfirmasi terinveksi Covid-19.
16.Pasien Terkonfirmasi adalah Pasien yang terbukti terinfeksi Covid-19 berdasarkan hasil laboratorium.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan OPP COVID-19 dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

a.membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/ atau barang dalam menekan penyebaran COVID-19;
b.meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
c.memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat COVID-19; dan
d.menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran COVID-19.
a.pelaksanaan OPP COVID-19;
b.hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama OPP COVID-19;
c.sumber daya penanganan COVID-19;
d.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
e.sanksi.

BAB IV

PELAKSANAAN OPP COVID-19

Pasal 5

( 1 ) Da lam upaya mencegah meluasnya penyebaran COVID-19, Gubernur menetapkan pelaksanaan OPP COVID-19 di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

(2)OPP COVID-19, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/ atau berkegiatan di Provinsi Sulawesi Utara.
(3)Selama pemberlakuan OPP COVID-19 setiap orang wajib:
1. a.melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
2. b.menggunakan masker di luar rumah.
(4)Pembatasan aktivitas di luar rumah dalam pelaksanaan OPP COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pelaksanaan pembelajaran di Sekolah dan/ atau institusi pendidikan lainnya;
2. b.aktivitas bekerja di tempat kerja;
3. c.kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
4. d.kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
5. e.kegiatan sosial dan budaya; dan
6. f.pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi. ! l .J , I 4
(5)Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan OPP COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Togas Covid-19 tingkat Provinsi, Gugus Togas Covid-19 tingkat Kabupaten/Kota dan/atau prakarsa masyarakat.

Pasal 6

( 1 ) Selama pemberlakuan OPP COVlD-19, dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/ atau institusi pendidikan lainnya.

(2)Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh.
(3)Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
(4)Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama pemberlakuan OPP COVID-19 diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan sesuai kewenangan.

Pasal 7

(1)Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan OPP COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1 ) , meliputi:
1. a.lembaga pendidikan tinggi;
2. b.lembaga pelatihan;
3. c.lembaga penelitian,
4. d.lembaga pembinaan; dan
5. e.lembaga sejenisnya.
(2)Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , d i k ecu a lik a n bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
(3)Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal 8

( 1 ) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan OPP COVID-19, penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:

a.memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
b.melakukan OPP COVID-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
c.menjaga keamanan sekolah dan/ atau institusi pendidikan lainnya.

(2)OPP COVID-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/ atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara :
1. a.membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah; dan
2. b.menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. '., l 5

Pasal 9

( 1 ) Selama pemberlakuan OPP COVID-19, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.

(2)Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , wajib mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
(3)Pimpinan tempat kerja yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib :
1. a.menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/ atau aktivitas kerja tetap berjalan secara terbatas;
2. b.menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
3. c.melakukan OPP COVID-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja;
4. d.menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja; dan
5. e.memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)OPP COVID-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan secara berkala dengan cara:
1. a.membersihkan lingkungan tempat kerja;
2. b.melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja; dan
3. c.menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Pasal 10

(1)Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1 ) , bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
1. a.seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;
2. b.kantor Perwakilan Negara Asing dan/ atau Organisasi Internasional dalam menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya sesuai ketentuan hukum internasional;
3. c.Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan COVID-19 dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Provinsi;
4. d.pelaku usaha yang bergerak pada sektor: l . kesehatan;
  1. 2.bahan pangan/makanan/minuman;
  2. 3.energi;
  3. 4.komunikasi dan teknologi informasi;
  4. 5.keuangan;
  5. 6.Jogistik; 7 perhotelan;
  6. 8.konstruksi;
  7. 9.industri strategis (berorientasi expor dan antar pulau);
  8. 10.pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/ atau 1 1 . kebutuhan pokok sehari-hari.
5. e.organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor ke bencanaan dan / atau sosial.
(2)Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , pimpinan tempat kerja wajib melakukan:
1. a.pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
2. b.pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19 untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain: I t � J _J 6 1 . penderita tekanan darah tinggi;
  1. 2.pengidap penyakitjantung;
  2. 3.pengidap diabetes;
  3. 4.penderita penyakit paru-paru;
  4. 5.penderita kanker;
  5. 6.ibu hamil; dan
  6. 7.usia lebih dari 50 (lima puluh) tahun.
3. c.penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat kerja, meliputi: 1 . memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
  1. 2.memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
  2. 3.menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
  3. 4.melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
  4. 5.melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
  5. 6.mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
  6. 7.menjaga jarak an tar sesama karyawan (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
  7. 8.melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan COVID-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja;
  8. 9.dalam ha! ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien terkonfimasi, maka: a) aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja; b) petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar COVID-19 telah selesai; dan d) isolasi tenaga kerja sebagaimana dimaksud huruf c) dilakukan secara mandiri.
(3)Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/rumah makan/usaha sejenis, memiliki kewajiban untuk:
1. a.membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (take away), melalui pemesanan secara daring, dan/ atau dengan fasilitas telepon/layanan an tar dan/ atau makan ditempat dengan jarak minimal 1 (satu) meter antar pelanggan;
2. b.menjagajarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
3. c.menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
4. d.menggunakan sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
5. e.memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
6. f.melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
7. g.menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai; J J J 7
8. h.melarang bekerja kepada karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
9. i.mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
(4)Terhadap kegiatan perhotelan, penanggungjawab hotel wajib :
1. a.menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
2. b.membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam lingkungan hotel dengan memaksimalkan layanan kamar (room service);
3. c.membatasi aktivitas dan/ atau fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
4. d.tidak menerima tamu yang sakit atau menunjukan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel; dan
5. e.mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
(5)Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan
2. b.pemilik dan/ atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib: 1 . menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan COVID- 19 di kawasan proyek;
  1. 2.membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
  2. 3.menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
  3. 4.melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
  4. 5.menyampaikan penjelasan, anjuran, karnpanye, promosi teknik pencegahan COVID-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau safety morning talk; dan
  5. 6.melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.
(2)Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/ atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing,
(3)Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , kegiatan penanda waktu ibadah seperti lonceng, adzan dan/ atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa. J ] rumah ibadah J

Pasal 12

COVID-19, penanggung jawab( 1 ) Selama pemberlakuan OPP w aj i b :

a.memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat di rumah;
b.melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di rumah ibadah masing masing; dan
c.menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing. 8

(2)Upaya pencegahan penyebaran COVJD-19 di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
1. a.membersihkan rumah ibadah clan lingkungan sekitarnya;
2. b.melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, clan perangkat bangunan rumah ibadah; clan
3. c.menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Pasal 13

( 1 ) Selama pemberlakuan OPP COVID-19, penduduk dilarang melakukan kegiatan denganjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang di tempat atau fasilitas umum.

(2)Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan OPP COVID-19.
(3)Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , kegiatan penduduk untuk:
1. a.memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari; clan
2. b.melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…