DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pembentukan Badan Pengawas Rumah Sakit

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Utara tentang Pembentukan Sadan Pengawas Rumah Sakit Provinsi; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Rumah Sakit (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomorl53, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor I I Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah tera.khir dengan Undang-Undang Nomor I tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6567);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RepubLik Indonesia Nomor 6573); 2
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
8.Peraturan Pemerintah Nornor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659); MEMUTUSKAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN SADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT. BABI KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : I. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2.Gubernur adalah Gubemur Sulawesi Utara.
3.Pemerintah daerah adalah Gubernur dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6.Rumah Sakit adalah lnstitusi Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripuma yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7.Sadan Pengawas Ru mah Sak.it Provinsi yang selanjutnya disingkat BPRS Provinsi adalah unit nonstruktural pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Sadan Pengawas Ru mah Sakit Provinsi. 3

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

BPRS Provinsi merupakan unit nonstruktural pada Dinas Kesehatan Provinsi yang bertanggungjawab kepada Gubemur dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.

Pasal 4

BPRS Provinsi bertugas :

a.Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di Provinsi Sulawesi Utara;
b.Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sa.kit d Provinsi Sulawesi Utara;
c.Mengawasi penerapan etika rumah sak:it, etika profesi, dar ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.Melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada Gubemur dar Badan Pengawas Rumah Sa.kit Pusat;
e.Melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikar rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi untul digunakan sebagai bahan pembinaan; dan
f.Menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaiar sengketa dengan cara mediasi.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPRS Provinsi mempunyai wewenang :

a.Melakukan inspeksi penegakan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit di Provinsi Sulawesi Utara;
b.Meminta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit di Provinsi Sulawesi Utara kepada semua pihak yang terkait;
c.Meminta informasi tentang penerapan etika rumah sakit, etika profesi kepada Rumah Sakit, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.Memberikan rekomendasi kepada Gubemur dan Sadan Pengawas Rumah Sakit Pusat mengenai pola Pembinaan dan pengawasan rumah sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan;
e.Menindaklanjuti pengaduan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi; dan
f.Memberikan rekomendasi kepada pemerintah Daerah Provinsi untuk mengambil tindakan administratif terhadap Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran. 4 BABIV KEANGGOTAAN

Pasal 6

( 1) BPRS Provinsi terdiri atas I (satu) orang ketua merangkap anggota dan paling banyak 4 (empat) orang anggota.

(2)Keanggotaan BPRS Provinsi terdiri atas unsur :
1. a.Pemerintah Daerah Provinsi;
2. b.Asosiasi Perumahsakitan;
3. c.Organisasi Profesi Bidang Kesehatan; dan
4. d.Tokoh Masyarakat.
(3)Pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
(4)Keanggotaan BPRS Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

(1)Pesyaratan calon anggota BPRS Provinsi untuk diangkat sebagai anggota BPRS Provinsi adalah sebagai berikut :
1. a.warga Negara Indonesia;
2. b.sehat Fisik dan Mental;
3. c.tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
4. d.cakap, jujur, rnemiliki moral, etika, integritas yang tinggi, memiliki reputasi yang baik, dan memaharni masalah yang berkaitan dengan perurnahsakitan;
5. e.berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
6. f.melepaskan jabatan pemerintahan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Provinsi; dan
7. g.tidak pemah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus calon anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur tokoh masyarakat, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.mempunyai komitrnen yang tinggi untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; dan
2. b.bukan tenaga kesehatan.

Pasal 8

(1)Keanggotaan BPRS Provinsi diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
(2)Anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat diangkat kembali untuk l (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. --- - - - -- -- -------------------. s

Pasal 9

(1)Anggota BPRS Provinsi berhenti atau diberhentikan karena:
1. a.Berakhir masa jabatan sebagai anggota ;
2. b.Mengundurkan diri ;
3. c.Meninggal dunia ;
4. d.Tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan masa jabatannya; atau
5. e.Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2)Selain berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah, diberhentikan apabila yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun atau diangkat dalam jabatan struktural

Pasal 10

(1)Anggota BPRS Provinsi yang ditetapkan menjadi terdakwa tindak pidana kejahatan dibebastugaskan dari keanggotaannya.
(2)Pembebastugasan dari keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c!itetapkan dengan Keputusan Gubemur.

Pasal 11

Dalam ha! anggota BPRS Provinsi berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya, Gubemur mengangkat anggota BPRS Provinsi pengganti yang berasal dari unsur yang sama dengan anggota BPRS Provinsi yang digantikan. (I) Masa jabat anggota BPRS Provinsi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan sisa masa jabatan anggota BPRS Provinsi yang menggantikannya. BABV SEKRETARIAT

Pasal 12

(1)BPRS Provinsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh secretariat BPRS Provinsi.
(2)Sekretariat BPRS Provinsi berkedudukan pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
(3)Sekretariat BPRS Provinsi dipimpin oleh Sekretaris yang secara ex-Officio dijabat oleh Pejabat Struktural yang menangani bidang perumahsakitan pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
(4)Sekretariat BPRS Provinsi bertugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Pengawas Rumah Sak:it.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…