DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat

(2)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
1. b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Utara;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
6.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ten tang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentan Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 Nomor 5). MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA TAHUN 2026

Pasal 1

(1)Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Utara, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan.
(2)RKPD Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode I (satu) tahun yaitu tahun 2026, yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 2

RKPD Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) menjadi:

a.Pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026.
b.Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026;dan
c.Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Pasal 3

Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur 1m1.

Pasal 4

( 1) Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Utara, serta fasilitasi terhadap rancangan RKPD Kabupaten/Kota.

(2)Pengendalian dan evaluasi serta fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PeraturanGubernurini mulaiberlakupadatanggal diundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkan pengundanganPeraturanDaerahinidengan penempatannyadalamBeritaDaerahProvinsiSulawesi Utara. DitetapkandiManado padatanggal30Slav!er2o2$ GUBERNURSULAWESIUTARA, YULIUSSV ANUS do ber 2o2$ AERAH PROVINS! SULAWESIUTARA ERAH PROVINS!SULAWESI UTARA TAHUN2025NOMOR9 LAMPIRANI PERATURAN GUBERNURSULAWESIUTARA NOMOROTAHUN 2025 TENTANG TENTANGRENCANAKERJAPEMERINTAHDAERAH PROVINS!SULAWESIUTARATAHUN 2026 BABI PENDAHULUAN 1.1.LatarBelakang Pembangunandaerahmerupakanaspekpentingdalampelaksanaanurusan pemerintahanyangtelahdidelegasikankedaerahsebagaibagianintegraldari pembangunannasional.BerdasarkanPasal258Undang-UndangNomor23Tahun 2014tentangPemerintahanDaerah,tujuanutamapembangunandaerahadalah meningkatkanpemerataanpendapatanmasyarakat, memperluaskesempatan kerja,menciptakanlapanganusaha,sertameningkatkanaksesdankualitaspelayanan publikgunamemperkuatdayasaingdaerah. Untukmemastikanpembangunanyangterarah danterintegrasi,setiapdaerah memilikikewenangandalammenyusun rencanapembangunanyangselarasdengan sistemperencanaanpembangunannasional.Dokumenperencanaanpembangunan nasional,yangmeliputiperencanaanjangkapanjang,jangkamenengah,dantahunan, harusdikoordinasikansertadiharmonisasikanolehpemerintahdaerahdengan dokumenperencanaanpembangunandaerah.Konsistensidalamperencanaan diarahkanpadapendekatanmoneyfollowprogram,yangmenekankanbahwasetiap programyangdirancangharusmemilikidasarperencanaanyangkuatdan berkelanjutandalamprosespenganggaran. PenyusunanDokumenRencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD) berpedomanpadaberbagairegulasi,termasukUndang-UndangNomor25Tahun 2004 tentangSistemPerencanaanPembangunanNasional (SPPN),Undang-Undang Nomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah,sertaPeraturanMenteri DalamNegeriNomor86Tahun2017yangmengaturtatacaraperencanaan, pengendalian,danevaluasi pembangunandaerah.Regulasiinijuga mencakup evaluasirancanganperaturandaerahmengenaiRencanaPembangunanJangka PanjangDaerah(RPJPD)danRencanaPembangunanJangkaMenengahDaerah (RPJMD), sertaprosedurperubahanterhadapdokumenperencanaantersebut. f ·MrdinaslBiroHukum ": LAMPIRAN VIII PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA TAHUN 2026 Sebagai tahun kedua dalam periode pembangunan jangka menengah, RKPD Tahun 2026 memiliki peran strategis dalam memastikan kesinambungan program pembangunan yang telah dimulai pada tahun sebelumnya. Keberhasilan implementasi RKPD ini akan sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. RKPD Tahun 2026 merupakan pedoman strategis dalam pembangunan Sulawesi Utara yang menekankan penguatan sumber daya manusia, agrobisnis, dan pariwisata sebagai pilar utama pembangunan.Keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta berdaya saing tinggi di tingkat nasional dan internasional. Dengan kerja sama yang erat dan komitmen yang kuat, pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dapat terwujud demi mencapai visi Indonesia Emas 2045. f,euBERNUR SULAWESI UTARA, LAMPIRAN VIII PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR O TAHUN 2025 TENTANG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA TAHUN 2026 Sebagai tahun kedua dalam periode pembangunan jangka menengah, RKPD Tahun 2026 memiliki peran strategis dalam memastikan kesinambungan program pembangunan yang telah dimulai pada tahun sebelumnya. Keberhasilan implementasi RKPD ini akan sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. RKPD Tahun 2026 merupakan pedoman strategis dalam pembangunan Sulawesi Utara yang menekankan penguatan sumber daya manusia, agrobisnis, dan pariwisata sebagai pilar utama pembangunan.Keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta berdaya saing tinggi di tingkat nasional dan internasional. Dengan kerja sama yang erat dan komitmen yang kuat, pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dapat terwujud demi mencapai visi Indonesia Emas 2045. PARAF HIERARKI GUBERNUR SULAWESI UTARA, ¥ GUBERNUR WAKIL GUBERNUR Pj. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pit KEPALA BIRO HUKUM PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA PENGATURAN MOHON UNTUK YULIUS S V ANUS j

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…