DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat No. 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kriteria dan Indikator Kerusakan Terumbu Karang Bab III Rehabilitas Terumbu Karang Bab IV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rehabilitasi Terumbu Karang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433),sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
6.Peraturan Presiden Nomor Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil;
7.Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NomorKep.38/Men/2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Di Wilayah Laut;
9.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Terumbu Karang(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 36); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNURTENTANG REHABILITASITERUMBU KARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Dinas adalah organisasi perangkat daerah dibidang kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Barat.
5.Rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula.
6.Terumbu Karang adalah struktur alamiah di dalam laut dangkal yang tahan terhadap gempuran ombak sebagai hasil proses- proses sementasi dan konstruksi kerangka koral hematipik, ganggang berkapur dan organisme yang mengekspresikan kapur.
7.Terumbu Karang buatan adalah habitat buatan yang dibangun di laut dengan maksud memperbaiki ekosistem yang rusak, sehingga dapat memikat jenis-jenis organisme laut untuk hidup dan menetap.
8.Transplantasi karang adalah kegiatan perbanyakan koloni karang yang dilakukan dengan cara menempelkan fragmen koloni karang pada suatu substrat.
9.Teknologi biorock adalah suatu proses deposit elektro mineral yang berlangsung di dalam laut melalui proses elektrolisa air laut dengan meletakkan dua elektroda tegangan rendah 3,8 – 17 volt yang aman sehingga memungkinkan mineral pada air laut (kalsium karbonat dan magnesium hidroksida) mengkristal di atas elektroda.
10.Tuo Pasia adalah orang yang dituakan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut.

Pasal 2

Rehabilitasi Terumbu Karangbertujuan untuk melakukan proses pemulihan dan perbaikan kondisi Terumbu Karangyang telah mengalami kerusakan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Rehabilitasi Terumbu Karangmeliputi:

a.kriteria dan indikator kerusakan Terumbu Karang; dan
b.rehabilitasiTerumbu Karang.

BAB II

KRITERIA DAN INDIKATOR KERUSAKAN TERUMBU KARANG

Pasal 4

Tindakan Rehabilitasi Terumbu Karang dilakukan berdasarkan kriteria dan indikator tingkat kerusakan Terumbu Karang.

Pasal 5

Kriteria dan indikator kerusakan Terumbu Karang sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ditentukan berdasarkan:

a.kerusakan fisik;
b.kerusakan kimiawi perairan; dan/atau
c.kerusakan hayati.

Pasal 6

(1)Kerusakan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
1. a.penurunan manfaat dan fungsi fisik ekosistem Terumbu Karang;
2. b.penurunan luasan ekosistem Terumbu Karangatau populasi; dan/atau
3. c.pencemaran habitat.
(2)Kerusakan kimiawi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
1. a.penurunan oksigen terlarut (Dissolved Oxygen) dalam airkurang dari 5 (lima) miligram per liter;
2. b.peningkatan jumlah oksigen yang diperlukan olehbakteri untuk mendekomposisikan bahan organikhingga stabil pada kondisi aerobik (Biological OxygenDemand) besar dari 20 (dua puluh) miligram per liter;
3. c.peningkatan total padatan tersuspensi (Total Dissolved Suspended) besar dari 20 (dua puluh) miligram per liter;
4. d.penyimpangan derajat keasamanair laut yakni kurang dari 7 (tujuh) atau besar dari 8,5 (delapan koma lima)derajat keasaman; dan/atau
5. e.penurunan salinitas perairan yakni kurang dari 33 (tiga puluh tiga) permil.
(3)Kerusakan hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5huruf c meliputi :
1. a.tutupan karang hidup yang rendah yakni kurang dari 24,9 (dua puluh empat koma sembilan) persen;
2. b.dominasi jenis tinggi atau keanekaragaman rendah;
3. c.melimpahnya predator karang jenis bintang laut berduri (acanthaster planci) yakni besar dari 30 (tiga puluh) individu dewasa per ha Terumbu Karang;
4. d.penurunan populasi melebihi kemampuan alam untukpulih; dan/atau
5. f.penurunan dan/atau hilangnya daerah pemijahan(spawning ground), daerah pembesaran (nurseryground), serta daerah pencarian makan (feeding ground) biota laut.

BAB III

REHABILITASI TERUMBU KARANG

Pasal 7

(1)Tanggung jawab rehabilitasi Terumbu Karang dibebankan kepada pemangku kepentingan utama.
(2)Pemangku kepentingan utama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi :
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.orang atau badan hukum yang memanfaatkan ekosistem Terumbu Karangsecara langsung; dan
3. c.orang atau badan hukum yang memanfaatkanekosistem Terumbu Karangsecara tidak langsung.

Pasal 8

(1)Penanaman Terumbu Karang buatan disesuaikan dengan kondisi perairan laut (hidrooseanografi) setempat dengan jenis bahan meliputi :
1. a.bahan alami;dan
2. b.bahan buatan.
(2)Bahan alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.kayu dan bambu;
2. b.kulit kerang; dan/atau
3. c.batu pecah.
(3)Bahan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.beton;
2. b.bahan bekas yang tidak terpakai;dan/atau
3. c.bahan pengendap elektronis.

Pasal 9

Dalam rangka penanaman Terumbu Karang buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat atau pihak lain yangberpengalaman.

Pasal 10

Penanaman Terumbu Karang buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan pada lokasi dengan kriteria sebagai berikut :

a.berada pada kedalaman yang masih terdapat penetrasi sinar matahari;
b.berada pada dasar laut yang rata, keras, kurang berpasir dan tidak berlumpur;
c.memiliki kondisi perairan memenuhi persyaratan hidup Terumbu Karang seperti kecerahan, sirkulasi, kadar oksigen dan salinitas;
d.menghindari daerah dengan arus bawah yang kuat dan daerah yang tercemar;dan/atau
e.ditempatkan pada lokasi Terumbu Karang yang rusak.

Pasal 11

(1)Penanaman Terumbu Karang buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.perencanaan Terumbu Karang buatan;
2. b.pembuatan Terumbu Karang buatan;dan
3. c.penempatan dan penenggelaman.
(2)Perencanaan Terumbu Karang buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.penetapan tujuan dan sasaran;
2. b.menentukan pemilihan lokasi;
3. c.desain Terumbu Karang buatan;
4. d.pembuatan dan konstruksi Terumbu Karang buatan;
5. e.kegunaan Terumbu Karang buatan;dan
6. f.keterlibatan masyarakat.
(3)Pembuatan Terumbu Karang buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan langkah sebagai berikut :
1. a.membuat cetakan Terumbu Karang buatan;
2. b.menyiapkan campuran bahan Terumbu Karangbuatan;
3. c.mengeringkan campuran bahan Terumbu Karangbuatan;dan
4. d.merangkai modular Terumbu Karangbuatan.
(4)Penempatan dan penenggelaman Terumbu Karang buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan mobilisasi Terumbu Karang buatan dari lokasi pembuatan ke lokasi penempatan dan penurunan ke dalam laut.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…