DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat No. 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bab III Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Bab IV Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Bab V Sanggah Banding Bab VI Penetapan Jenis Kontrak Bab VII Pelaksanaan Pekerjaan/Kontrak Kerja Bab VIII serah Terima Hasil Pekerjaan Bab IX Pengendalian dan Pelaporan Bab X Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwapelaksanaan pengadaan barang/jasa berkesinambungan, berkeadilan, bermanfaat, tepat waktu, efektif dan efisien mempercepat pembangunan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan
b.bahwa untuk melaksanakan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu diatur tertib administrasi pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

1.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Sebagai Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SUMATERA BARAT pengadaan barang/jasa yang berkeadilan, bermanfaat, efektif dan efisien akan mempercepat pembangunan sehingga wujudkan ; untuk melaksanakan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf kepastian hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu diatur tertib administrasi sesuai dengan ketentuan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b, perlu n Gubernur tentang Tertib Pelaksanaan Pengadaan i Lingkungan Pemerintah Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tantang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TERTIB ADMINISTRASI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerahserta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 3
7.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPASKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
8.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
10.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan.
11.Tahun Anggaran adalahwaktu selama dua belas bulan yang dijadikan perhitungan anggaran.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalahrencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen- komponen masukan dan besaran biaya dari setiap komponen suatu kegiatan.
14.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menggunakan APBD yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
16.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaranpada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17.Pengadaan Barang/Jasa adalahkegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa olehSatuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
18.Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung.
19.Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/ Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
20.Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan 4 ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
21.Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara KPA dengan Penyedia Barang/ Jasa atau pelaksana Swakelola.
22.Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
23.Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.
24.Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalahkegiatan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
25.Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat dengan KAK adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan.
26.Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Daerah di masing-masing satuan kerja pengguna anggaran.
27.Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
28.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
29.Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yangberhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
30.Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yangmembutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
31.Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
32.Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalahunit organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
33.Kelompok Kerja ULP yang selanjutnya disingkat Pokja ULP adalah Tim yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil bersertifikat keahlian yang bertindak sebagai panitia pengadaan barang/jasa yang bertugas melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
34.Pengadaan secara elektronik (E-Procurement) adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 5
35.Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
36.Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SiRUP adalahaplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat dalam mengumumkan RUP.
37.Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.
38.Detail Engineering Design yang selanjutnya disingkat denganDED adalah tata cara pelaksanaan item pekerjaan dalam suatu kegiatan fisik konstruksi sebagai pedoman tata cara pelaksanaan pekerjaan.
39.Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan oleh KPA yang mencantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia, dan diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan kontrak.
40.Rapat Persiapan (Pre Construction Meeting) yang selanjutnya disingkat PCM adalah rapat yang dilaksanakan oleh KPA dengan mengikutsertakan Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung yang membahas dan menyepakati persiapan pelaksanaan kontrak.
41.Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting)yang selanjutnya disingkat SCM adalah rapat yang dilaksanakan membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu dalam rangka mengatasi kontrak kritis.
42.Provisional Hand Over yang selanjutnya disingkat PHO adalah serah terima pekerjaan jasa/konstruksi fisik yang dilaksanakan untuk pertama kali.
43.Final Hand Over yang selanjutnya disingkatFHO adalah serah terima pekerjaan jasa/konstruksi yang dilaksanakan kedua kali atau terakhir kali.
44.Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIMBANGDA adalah sistem informasi berbasis web yang dibangun untuk mendukung penyediaan data/informasi untuk kebutuhan evaluasi dan pemantauan terhadap kegiatan pembangunan, baik yang memanfaatkan APBD maupun APBN yang dapat diakses melalui media internet untuk memberikan kemudahan bagi SKPD dalam melaporkan realisasi kegiatan kepada Gubernur melalui Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau.
45.Pengendalian adalahsuatu proses untuk menjamin terciptanya kinerja yang efisien yang memungkinkan tercapainya apa yang direncanakan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman tertibadministrasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehinggasecara keseluruhan terencana dengan baik, sistematis, terukur mulai dari RUP,Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Pelaksanaan Pekerjaan/Kontrak Kerja, Serah Terima Hasil Pekerjaan, serta Pengendalian dan Pelaporan. 6

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuanuntuk:

a.mewujudkan pencapaian antara sasaran dan manfaat yang telah ditetapkan dari awal tahun;
b.mengendalikan penatausahaan keuangan guna terciptanya tertib keuangan tahunan;
c.mengusahakan terwujudnyaefisiensi anggaran; dan
d.menjaga kestabilan tahapan pekerjaan dengan rencana yang telah dibuat agar dapat selesai tepat waktu.

BAB II

PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT PELAKSANAN TEKNIS KEGIATAN

Pasal 4

(1)Kepala SKPD bertindak sebagai PA pada masing-masing SKPD.
(2)PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)PA bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan.
(4)Ketentuan mengenai tugas dan tanggungjawab PA diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

(1)Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi Gubernur dapat menetapkan KPA pada masing- masing SKPD atas usul PA.
(2)KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.
(3)Kewenangan yang dilaksanakan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melebihi kewenangan yang dilimpahkan oleh PA.

Pasal 6

(1)Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi PA/KPAdapat menetapkan PPTK pada masing- masing Unit Kerja SKPD.
(2)PPTK yang ditunjuk oleh PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat PA/KPA.
(3)Ketentuan mengenai tugas dan tanggungjawab PPTK diatur dengan Keputusan PA/KPA.

BAB III

RENCANA UMUMPENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 7

(1)PA/KPA menyusun RUP sesuai dengan kebutuhan SKPD masing- masing.
(2)Penyusunan RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan jadwal dan kegiatan penyusunan RUP. 7
(3)Penyusunan RUP pada tahun berikutnya harus diselesaikan pada Tahun Anggaran berjalan.
(4)PA/KPA mengumumkan RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
(5)Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 30(tiga puluh) hari setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBDdisetujui.
(6)Dalam hal terdapat perubahan dan/atau penambahan DPA, PA/KPA mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa.
(7)Pengumuman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) paling sedikitmemuat :
1. a.nama dan alamat PA;
2. b.paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;
3. c.lokasi pekerjaan; dan
4. d.perkiraan besaran biaya.

Pasal 8

(1)Jadwal penyusunan RUP oleh PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi tahap yang terdiri atas :
1. a.penyusunan draft RUP disusun setelah KUA-PPAS ditetapkan dan diverifikasi oleh tim yang telah dibentuk pada Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau;
2. b.draft RUP yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dijadikan acuan dalam penyusunan RKA pada SKPD dan dijadikan salah satu dokumen acuan dalam pembahasan RKA SKPD oleh TAPD;
3. c.draft RUP yang telah selesai diverifikasi menjadi RUP final yang disusun bersamaan dengan penyempurnaan RKA hasil verifikasi TAPD;
4. d.hasil verifikasi final dan penyempurnaan RKA selanjutnya dan diserahkan kepada Tim pada Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau untuk kembali diverifikasi akhir paling lambat 1 (satu) minggu setelah pembahasan RKA SKPD oleh TAPD.
(2)Kegiatan penyusunan RUP oleh PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi tahap yang terdiri atas :
1. a.pengindentifikasian kebutuhan Barang/ Jasa yang diperlukan SKPD;
2. b.penyusunan dan penetapan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/ Jasa;
3. c.menetapkan kebijakan umum tentang:
  1. 1.pemaketan pekerjaan;
  2. 2.cara Pengadaan Barang/ Jasa;
  3. 3.pengorganisasian Pengadaan Barang/ Jasa; dan
  4. 4.penetapan penggunaan produk dalam negeri.
4. d.menyusun KAK. 8

Pasal 9

(1)Dalam penyusunan dan penetapan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat
(2)huruf b, SKPD juga mengganggarkan biaya pendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang terdiri atas :
1. a.honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa termasuk tim teknis, tim pendukung dan staf proyek;
2. b.biaya pengumuman Pengadaan Barang/ Jasa termasuk biaya pengumuman ulang; dan
3. c.biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
4. d.biaya lainnya yang diperlukan.
(2)Penganggaran biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang pengadaannya akan dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya.
(3)Sekretariat Daerah melalui Biro Pengelolaan Aset Daerah mengusulkan besaran standar biaya umum yang berlaku sebagai bahan pertimbangan kepada Gubernur terkait honorarium bagi personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 10

(1)KAK untuk usulan anggaran Pengadaan Barang/Jasa dibuat oleh SKPD untuk mendukung pengajuan RKA sebelum DPA SKPD disetujui/ disahkan.
(2)KAK untuk acuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dibuat setelah DPA SKPD disahkan/ disetujui sebelum pekerjaan dilaksanakan.
(3)KAK paket pekerjaan pengadaan Barang/ Jasa dibuat oleh KPA untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan terdiri atas :
1. a.uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, yang meliputi latar belakang, dasar pelaksanaan, maksud penyusunan KAK;
2. b.waktu pelaksanaan yang diperlukan/ schedulekegiatan;
3. c.spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan;
4. d.spesifikasi personil yang dibutuhkan jika diperlukan;
5. e.hasil yang diharapkan/produk yang dihasilkan; dan
6. f.besarnya total perkiraan biaya pekerjaan; dan
7. g.lokasi kegiatan.
(4)KAK sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh KPA.
(5)Ketentuan mengenai Format KAK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…