DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama, Objek dan Subjek Pajak Rokok Bab III Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok Bab IV Penggunaan dan Pemanfaatan Hasil Penerimaan Pajak Rokok Bab V Biaya Pemungutan/Insentif Bab VI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Pajak Rokok; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 2 Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5547);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;
9.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 3 Provinsi Sumatera Barat Nomor 161);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008);
11.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 91); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN PAJAK ROKOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
6.Pajak Rokok adalah Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
7.Cukai Rokok adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap rokok karena sifat atau karakteristiknya memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang cukai.
8.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai penghimpunan 4 data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.
9.Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
10.Surat Pemberitahuan Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat dengan SPPR adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak Rokok untuk melaporkan penghitungan dan/atau dasar pembayaran Pajak Rokok.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12.Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam pemungutan Pajak.
13.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK ROKOK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Rokok dipungut Pajak atas konsumsi rokok.

Pasal 3

(1)Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok
(2)Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.
(3)Dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan 5 peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 4

(1)Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
(2)Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
(3)Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan Cukai Rokok.
(4)Penerimaan Pajak Rokok disetorkan Kas Umum Daerah .

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ROKOK

Pasal 5

(1)Pemungutan Pajak Rokok dilarang diborongkan.
(2)Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 6

(1)Pemungutan Pajak Rokok dilakukan dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Rokok sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pemungutan dengan cara dibayar sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengharuskan Wajib Pajak Rokok untuk melaporkan jumlah kewajiban perpajakannya, menghitung, menetapkan, dan membayar pajaknya yang terutang.

Pasal 7

(1)Wajib Pajak Rokok menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang dan melaporkannya dengan menggunakan SPPR.
(2)Tata cara penyampaian SPPR, bentuk SPPR dan tata cara pemungutan Pajak Rokok berpedoman pada peraturan perundang- undangan. 6

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK

Pasal 8

(1)Hasil Penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen).
(2)Pemberian hasil penerimaan Pajak Rokok yang diberikan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pemerataan dan potensi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bagi hasil penerimaan Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 9

(1)Hasil Penerimaan Pajak Rokok yang menjadi bagian penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota dialokasikan sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.
(2)Pembagian besaran alokasi untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum serta rincian kegiatannya, masing-masing ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan.

Pasal 10

(1)Hasil Penerimaan Pajak Rokok yang menjadi bagian penerimaan Pemerintah Provinsi dialokasikan sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.
(2)Alokasi Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan pola pembagian sebagai berikut :
1. a.45 % (empat puluh lima persen) untuk pelayanan kesehatan; dan
2. b.5 % (lima persen) untuk penegakan hukum. 7
(3)Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a dapat berupa :
1. a.bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu;
2. b.pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan;
3. c.penyediaan sarana khusus bagi perokok (smoking area);
4. d.kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok; dan
5. e.iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok;
(4)Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa :
1. a.kegiatan pemberantasan peredaran cukai rokok illegal;
2. b.pendataan objek pajak;
3. c.rekonsiliasi, monitoring dan evaluasi pemungutan pajak; dan
4. d.penagihan piutang pajak.

BAB V

BIAYA PEMUNGUTAN / INSENTIF

Pasal 11

(1)Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja yang melaksanakan pemungutan Pajak Rokok diberikan biaya pemungutan berupa insentif dari rencana penerimaan Pajak Rokok yang ditetapkan dalam APBD.
(2)Tata cara pemberian biaya pemungutan berupa insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…