DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Instrumen Monitoring dan Evaluasi Bab III Mekanisme Pengisian Instrumen Monitoring dan Evaluasi Bab IV Bentuk Instrumen Monitoring dan Evaluasi Bab V Pelaporan Bab VI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwapelaksanaanmonitoring dan evaluasi pengendalian pembangunan yang terkoo terarah, bakudanmempunyaitolakukur yang jelasakandapatmengendalikanpembangunan ggasesuaidenganperencanaanpembangunan
b.bahwaagardalampelaksanaanmonitoring dan evaluasiyangdilaksanakanolehBiroAdministrasiPe mbangunandanKerjasamaRantaudapatterkoodinir ,terarah,bakudanmempunyaitolak ukur yang jelasperludibuatsuatuinstrumentmonitoringdanev aluasipengendalian pembangunan;
c.bahwaguna mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan,perluadanyapengaturanmengenai strumenmonitoringdanevaluasipengendalian pembangunan oleh Satuan Kerja Perangkat PENGENDALIAN PEMERINTAH onitoring dan evaluasi pembangunan yang terkoordinir, , bakudanmempunyaitolakukur yang dapatmengendalikanpembangunansehin perencanaanpembangunan; monitoring dan yangdilaksanakanolehBiroAdministrasiPe dapatterkoodinir tolak ukur yang monitoringdanev an monitoring dan evaluasipengendalian perluadanyapengaturanmengenaiin pengendalian atuan Kerja Perangkat 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Instrumen Monitoring danEvaluasiPengendalian Pembangunan Di LingkunganPemerintahProvinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubahbeberapa kali,terakhirdenganUndang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, 3 terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentangPerubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
6.PeraturanGubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANGINSTRUMEN,MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

4 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
2.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3.Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat.
4.Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau adalah Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6.Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah satuan kerja yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai pelaksana kegiatan pembangunan.
7.Monitoring dan Evaluasi yang selanjutnya disingkat Monev adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk pengendalian pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
8.Instrumen Monitoring dan Evaluasi yang selanjutnya disingkat Instrumen Monev adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis, sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel.
9.Pembangunan adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10.Pengendalian Pembangunan adalah suatu proses untuk menjamin terciptanya kinerja yang efisien yang memungkinkan tercapainya apa yang direncanakan dalam kegiatan. 5
11.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
12.Pelaksanaan Pembangunan adalah pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah termasuk kebijakan serta prosedur yang mendukung keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.
13.StakeholderadalahSKPD dan Satker yangterlibatdalamkegiatanpembangunan yangmemakaiAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahdan/atauAngga ranPendapatandanBelanjaNegara.
14.Pelaksana Monitoring dan Evaluasi yang selanjutnya disebut Pelaksana Monev adalah pelaksana monitoring dan evaluasi yang ditugaskan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau pada setiap pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan :

a.sebagai pedoman bagi Pelaksana Monev dalam melaksanakan Monev Pengendalian Pembangunan;
b.sebagai tolak ukur bagi SKPD atau Satker dalam melaksanakan proses Perencanaan Pembangunan, Pelaksanakan Pembangunan dan Pencapaian Kinerja Kegiatan Pembangunan;
c.mewujudkan optimalisasi capaian kinerja dalam setiap Kegiatan Pembangunan oleh setiap SKPD atau Satker; dan
d.mewujudkan tertib administrasi Pelaksanaan Pembangunan.

BAB II

INSTRUMENMONITORING DAN EVALUASI 6

Pasal 3

(1)InstrumenMonevmerupakan alat kendali yang digunakan saat Monev.
(2)InstrumenMonevsebagaimanadimaksudpadaayat
(1)dijadikandasardalammenilaihasilkegiatanpembangunan yang dilaksanakanoleh SKPDatauSatker.
(3)Instrumen Monevsebagaimanadimaksudpadaayat (1) danayat (2) memuatdata, evaluasi, saran, masukan, kesimpulanserta rekomendasi untuk perbaikan capaian kinerja.

BAB III

MEKANISME PENGISIAN INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

(1)SKPD atau Satker harus memberikan data dan informasi yang objektif atas kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.
(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan dalam Instrumen Monev.
(3)SKPD atau Satker yang tidak memberikan data dan informasi yang objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Gubernur.

Pasal 5

(1)Pengisian Instrumen Monev sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh Pelaksana Monev.
(2)Hasil pengisian Instrumen Monev sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dicatat secara objektif oleh Pelaksana Monev sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dilapangan.
(3)Hasil pengisian Instrumen Monev ditandatangani oleh Pelaksana Monev dan SKPD atau Satker yang di Monev dan selanjutnya 7 dilaporkan kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau untuk didapatkan rekomendasi secara tertulis.
(4)Instrumen Monev sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat digunakan sebagai acuan dasar oleh SKPD lainnya dalam melakukan Monev kegiatannya masing-masing dan menyesuaikan instrumen tersebut sesuai dengan kebutuhan SKPD.

Pasal 6

(1)Dalam hal hasil Instrumen Monev terdapat ketidaksesuaian dengan pelaksanaan kegiatan, Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau harus menindaklanjutinya.
(2)Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi terhadap SKPD atau Satker atas kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.

BAB IV

BENTUK INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Bentuk Instrumen Monev sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :
1. a.Instrumen Monev Perencanaan Teknis Pembangunan;
2. b.Instrumen Monev Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur; dan
3. c.Instrumen Monev Pelaksanaan Pembangunan Non Infrastruktur.
(2)Instrumen Monev sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data kegiatan Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Pembangunan yang dilakukan oleh setiap SKPD atau Satker.
(3)Data sebagaiman dimaksud pada ayat (2) terdiri atas : 8
1. a.data yang menggambarkan informasi umum dari kegiatan yang diMonev.
2. b.data yang menggambarkan kemajuan (progress) pekerjaan saat Monev dilakukan;
3. c.data yang menggambarkan sarana prasarana yang berfungsi untuk mendukung kelancaran pengendalian pelaksanaan pekerjaan;
4. d.data yang menggambarkan keberadaan/ kehadiran personil penyedia barang/ jasa yang bertugas pada paket pekerjaan yang di Monev;
5. e.data yang menggambarkan hal-hal yang berkemungkinan menghambat kelancaran pekerjaan;
6. f.catatan hasil Monev lapangan yang disiapkan untuk mencatat pokok persoalan dari permasalahan, tindaklanjut yang dilakukan, masukan/ saran serta keimpulan dilanjutkan dengan rekomendasi; dan
7. g.lembaran daftar hadir yang harus diisi oleh setiap Stakeholderyang hadir pada saat Monev dilaksanakan.
(4)Ketentuan mengenai Format Instrumen Monev sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisakan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

(1)Laporan hasil pengisian Instrumen Monev yang telah ditandatangani oleh Pelaksana Monev dan SKPD atau Satker yang di Monev sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaporkan oleh Pelaksana Monev kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau paling lambat 2 (dua) hari setelah Monev dilaksanakan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya 9 disampaikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau kepada Sekrestaris Daerah melalui Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat diselesaikan setingkat Sekretaris Daerah dapat dilajutkan kepada Gubernur.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal 11 Februari 2016 Pj. GUBERNUR SUMATERA BARAT Ttd REYDONNYZAR MOENEK Diundangkan di Padang pada tanggal 11 Februari 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, Ttd ALI ASMAR BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2016NOMOR 4

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…