DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bab III Mekanisme Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bab IV Pelaporan Bab V Pengawasan Bab VI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota dan Perintahan Nagari Tahun Anggaran 2014; Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); ( belum diubah) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5155); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; 3 Menetapkan: 12. 13. 14. 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 99 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah kabupaten/kota penerima dana bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5.Pemerintahan Nagari adalah Pemerintah Nagari penerima dana bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6.Daerah penerima adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang menerima dana bantuan yang bersifat khusus.
7.Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah,yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. 4
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Kabupaten/Kota yang secara teknis terkait dengan kegiatan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
10.Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2015 adalah bagian dari Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Nagari sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 99 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten/Kota adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintahan Nagari dan Badan Musyawarah Nagari atau nama lain yang dipersamakan dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
13.Pergeseran anggaran adalah pergeseran anggaran yang dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
14.Surat Pernyataan Kesanggupan adalah surat pernyataan yang ditanda tangani oleh kepala daerah dan wali nagari, yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2015 adalah laporan yang ditanda tangani oleh kepala daerah dan wali nagari, yang menyatakan capaian kinerja keuangan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. 5

BAB II

ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS

Pasal 2

(1)Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus yaitu alokasi dana yang bersumber dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2015 yang dialokasikan kepada daerah kabupaten/kota dan pemerintahan nagari tertentu.
(2)Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk bidang pembangunan infrastruktur pada pemerintah kabupaten/kota bertujuan untuk membantu dan mendukung pencapaian kinerja program dan kegiatan pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan menjadi prioritas daerah penerima bantuan.
(3)Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pemerintahan nagari digunakan dalam rangka percepatan pembangunan nagari sesuai dengan kewenangan nagari.

Pasal 3

(1)Daerah penerima dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib dilaksanakan sesuai dengan peruntukkan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus. yang telah ditetapkan.
(2)Daerah penerima dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan melakukan pergeseran alokasi anggaran antar bidang dan kegiatan.

Pasal 4

(1)Nagari penerima bantuan keuangan wajib menggunakan dana bantuan keuangan bersifat khusus sesuai dengan bidang pembangunan infrastruktur dan operasional penyelenggaraan pemerintahan nagari yang menjadi kewenangan dan menjadi prioritas nagari.
(2)Nagari penerima dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan melakukan pergeseran alokasi anggaran antar bidang dan kegiatan.

Pasal 5

Daerah/nagari penerima dan besaran alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 6

BAB III

MEKANISME BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS

Pasal 6

(1)Dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)merupakan bagian dari Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota atau Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015.
(2)Pendapatan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.
(3)Belanja daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja langsung dalam bentuk kegiatan pada masing-masing SKPD di kabupaten/kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

(1)Dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)merupakan bagian dari pendapatan dan belanja nagari dan dianggarkan dalam APB Nagari atau Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2015.
(2)Pendapatan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.
(3)Belanja nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja langsung dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat nagari sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1)Dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)yang belum tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dengan cara :
1. a.menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten/Kota dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
2. b.menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; dan
3. c.ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila Kabupaten/Kota telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD. 7
(2)Dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)yang belum tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APB Nagari, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari dengan cara:
1. a.menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Perubahan Penjabaran APB Nagari dan memberitahukan kepada Pimpinan Badan Musyawarah Nagari atau nama lain yang dipersamakan;
2. b.menyusun RKA-Perangkat Nagari dan mengesahkan DPA-Perangkat Nagari sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; dan
3. c.ditampung dalam Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila nagari telah menetapkan Perubahan APB Nagari atau tidak melakukan Perubahan APB Nagari.

Pasal 9

Dana sisa bantuan keuangan bersifat khusus yang berasal dari tahun anggaran sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus pada bidang yang sama dengan mengacu pada petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun anggaran 2015 dengan ketentuan:

a.apabila terdapat sisa tender pada kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tahun anggaran 2015, harus digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam rangka menambah volume/target capaian program dan kegiatan sesuai dengan kegiatan yang dananya bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud; dan
b.bantuan keuangan bersifat khusus yang sudah diterima di Kas Daerah, tetapi program dan kegiatan belum terlaksana pada tahun anggaran 2015, maka program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 dengan berpedoman pada petunjuk teknis tahun anggaran 2015.

Pasal 10

(1)Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam PSl 2 ayat (2) diprioritaskan untuk membantu kabupaten/kota dalam pencapaian sasaran pembangunan/peningkatan infrastruktur yang menjadi kewenangannya.
(2)Arah kebijakan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk: 8
1. a.pembangunan sub-bidang jalan dan jembatan dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang dan jasa serta hasil produksi yang diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industri dan pariwisata sehingga memperlancar pertumbuhan ekonomi regional;
2. b.pembangunan sub-bidang irigasi dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan membangun prasarana irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan; dan
3. c.pembangunan sub-bidang prasarana dan sarana perumahan dan permukiman dalam rangka mengoptimalkan infrastruktur permukiman yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang peningkatan kualitas permukiman masyarakat.
(3)Lingkup kegiatan infrastruktur permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
1. a.jalan lingkungan perumahan, jalan produksi pertanian;
2. b.bangunan prasarana kabupaten/kota dan nagari seperti kantor, pasar, balai pertemuan; dan
3. c.sarana dan prasarana penyehatan masyarakat.
(4)Pembangunan bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui instansi teknis dan/atau SKPD terkait di kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pembangunan infrastruktur bagi pemerintahan kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan peruntukan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.

Pasal 12

(1)Bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintahan Nagari digunakan untuk membantu nagari dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pencapaian sasaran pembangunan/peningkatan bidang infrastruktur yang menjadi kewenangannya.
(2)Lingkup penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan nagari dalam rangka:
1. a.meningkatkan operasional penyelenggaraan pemerintahan nagari; dan
2. b.meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
(3)Lingkup pembangunan bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk :
1. a.pembangunan gedung kantor wali nagari;
2. b.pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah; dan
3. c.pembangunan fasilitas umum; 9

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…