DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai kebijakan pengawasan atas penyelenggaran pemerintah daerah tahun 2017. Pelaksanaan pengawasan terdiri dari: a. kegiatan utama; dan b. kegiatan penunjang.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017, bahwa kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4426);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
9.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017.

Pasal 1

Tujuan Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 adalah untuk:

a.meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
b.mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
c.meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
d.meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparatur Pengawas Intern Pemerintahan (APIP).

Pasal 2

Pelaksanaan pengawasan terdiri dari:

a.kegiatan utama; dan
b.kegiatan penunjang.

Pasal 3

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, meliputi:

a.pengawasan umum;
b.pengawasan teknis; dan
c.pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Kegiatan pengawasan yang dilakukan Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, meliputi:
1. a.Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota; dan
2. b.Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
(2)Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 5

Uraian kegiatan Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal 4 Januari 2017 GUBERNUR SUMATERA BARAT, dto IRWAN PRAYITNO Diundangkan di Padang pada tanggal 4 Januari 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, dto ALI ASMAR BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 01 LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : 1 TAHUN 2017 TANGGAL : 4 Januari 2017 TENTANG : KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017 URAIAN KEGIATAN KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017 I. KEGIATAN UTAMA A. Kegiatan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi, meliputi :

a.Pembagian Urusan Pemerintahan, antara lain : 1) penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
b.Keuangan Daerah, meliputi : 1) kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah; 2) kebijakan manajemen kas daerah; 3) kebijakan pengelolaan hibah dan bantuan sosial; 4) kebijakan penerapan pengadaan barang dan jasa; dan 5) kepatuhan pemerintah daerah terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pelaksanaannya.
c.Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi : 1) konsistensi kebijakan perencanaan dan penganggaran; 2) pengendalian tata ruang; dan 3) evaluasi capaian target pembangunan daerah.
d.Pelayanan Publik Daerah, meliputi: 1) pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan; dan 2) pelayanan perijinan bidang mineral dan batu bara.
e.Kebijakan Daerah, meliputi: 1) prosedur penyusunan produk hukum daerah; 2) inovasi daerah; 3) tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi yang telah dibatalkan oleh pemerintah; dan 4) penyelesaian produk hukum daerah sebagai tindak lanjut peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
f.Kepegawaian Daerah, meliputi: 1) penerapan sistem seleksi terbuka untuk jabatan tertentu; 2) penempatan pimpinan satuan kerja sesuai kompetensi; dan 3) pembinaan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Pelatih Masyarakat. B. Kegiatan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi :
a.Urusan pemerintahan bidang pendidikan, dengan prioritas:
1. 1.Program Indonesia Pintar;
2. 2.Kurikulum 2013;
3. 3.Peningkatan mutu guru; dan
4. 4.Pendidikan vokasi menengah berbasis keahlian tertentu.
b.Urusan pemerintahan bidang kesehatan, dengan prioritas:
1. 1.Gerakan masyarakat sehat; dan
2. 2.Jaminan kesehatan nasional.
c.Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, dengan prioritas:
1. 1.Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha – 3000 ha dan daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota;
2. 2.Penyelenggaraan jalan provinsi; dan
3. 3.Penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi.
d.Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dengan prioritas: penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) ha.
e.Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dengan prioritas:
1. 1.Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
2. 2.Penanggulangan bencana provinsi; dan
3. 3.Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran
f.Urusan pemerintahan bidang sosial, dengan prioritas:
1. 1.Komunitas Adat Terpencil (KAT);
2. 2.Penertiban pengumpulan sumbangan dan undian;
3. 3.Penanganan warga negara migran korban kekerasan;
4. 4.Penangan korban NAPZA; dan
5. 5.Fungsi panti sosial, anak terlantar dan fakir miskin
g.Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dengan prioritas:
1. 1.Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja;
2. 2.Pelatihan tenaga kerja;
3. 3.Pelaksaan akreditasi lembaga pelatihan kerja;
4. 4.Pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
5. 5.Penertiban perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
h.Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan prioritas pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah provinsi.
i.Urusan pemerintahan bidang pangan, dengan prioritas penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah provinsi.
j.Urusan pemerintahan bidang pertanahan, dengan prioritas penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan provinsi.
k.Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dengan prioritas pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi.
l.Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan prioritas :
1. 1.Penyusunan profil kependudukan provinsi; dan
2. 2.Pengelolaan Kartu Identitas Anak (KIA) di provinsi.
m.Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan prioritas:
1. 1.Pembinaan dan pengawasan Gubernur terhadap dana desa; dan
2. 2.Fasilitasi kerjasama antar Desa dari Daerah Kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) daerah provinsi.
n.Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dengan prioritas penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
o.Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dengan prioritas:
1. 1.Pemberdayaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda dan pemuda kader provinsi; dan
2. 2.Pembinaan terhadap kepramukaan tingkat daerah provinsi.
p.Urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dengan prioritas:
1. 1.Pelestarian dan diplomasi kebudayaan; dan
2. 2.Memacu gerakan standardisasi bahasa Indonesia sebagai bahasa pendidikan dan ilmu pengetahuan.
q.Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, dengan prioritas:
1. 1.Pengelolaan ruang laut, penangkapan ikan dan pengawasan sumber daya perikanan 0 sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi; dan
2. 2.Penataan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai 30 GT.
r.Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, dengan prioritas:
1. 1.Penetapan dan penerbitan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;
2. 2.Izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
3. 3.Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non Badan Usaha Milik Negara; dan
4. 4.Penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan listrik kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi.
s.Urusan pemerintahan bidang perdagangan, dengan prioritas:
1. 1.Ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga di tingkat daerah provinsi;
2. 2.Penertiban surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penertiban SIUP-MB bagi distributor; dan
3. 3.Penertiban surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan saran distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah provinsi.
t.Urusan pemerintahan umum, dengan prioritas:
1. 1.Ideologi wawasan kebangsaan;
2. 2.Pemantauan, perkembangan politik di daerah;
3. 3.Penanganan konflik sosial; dan
4. 4.Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. C. Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah :
a.Pengawasan Keuangan dan Kinerja Bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggungjawabnya, dengan prioritas:
1. 1.Aspek Keuangan: a) Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; b) Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas; c) Pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa; d) Pertanggungjawaban belanja hibah dan bansos; dan e) Pengelolaan manajemen kas di bendahara.
2. 2.Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/sarana dan prasarana: a) Pengelolaan persediaan; b) Pengamanan/sertifikasi aset Daerah; dan c) Pengelolaan aset sebagai dampak P3D.
3. 3.Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia: a) Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara; b) Penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara; c) Pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan d) Pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
4. 4.Aspek Tugas Pokok dan Fungsi: a) Pelaksanaan regulasi sebagai tindaklanjut pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b) Pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan daerah; c) Evaluasi target capaian kinerja instansi; dan d) Kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.
b.Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat Bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau pemberlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas:
1. 1.Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. 2.Penyalahgunaan wewenang;
3. 3.Hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan
4. 4.Pelanggaran disiplin pegawai.
c.Kegiatan reviu Bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah, dengan prioritas:
1. 1.Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah;
2. 2.Reviu Laporan Keuangan; dan
3. 3.Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
d.Kegiatan evaluasi Bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan prioritas:
1. 1.Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
2. 2.Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
3. 3.Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional.
e.Kegiatan pengawasan lainnya, dengan prioritas:
1. 1.Pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
2. 2.Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
3. 3.Penyusunan Standar Operasional Prosedur di bidang pengawasan; dan
4. 4.Koordinasi program pengawasan.
f.Pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Inspektorat Provinsi/Inspektorat Kabupaten/Kota, dengan prioritas:
1. 1.Pengelolaan Perizinan Sektor Mineral dan Batu Bara; dan
2. 2.Tata Kelola Sektor Kehutanan. II. KEGIATAN PENUNJANG Dalam melaksanakan kegiatan utama, dilakukan beberapa kegiatan penunjang antara lain:
3. 1.Evaluasi Sistem Pengendalian Intern.
4. 2.Pembangunan Zona Integritas.
5. 3.Pengendalian Gratifikasi.
6. 4.Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
7. 5.Penguatan Aparat Pengawasan Pemerintah (APIP)
8. 6.Rapat koordinasi pengawasan.
9. 7.Fasilitasi, sosialisasi dan Bimbingan Teknis.
10. 8.Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengawasan.
11. 9.Memberikan pelayanan (quality Assurance) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara sinergis serta arahan/bimbingan dan solusi terhadap kendala dalam pelaksanaan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan.
12. 10.Tugas lain sesuai kebijakan Gubernur, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. GUBERNUR SUMATERA BARAT, dto IRWAN PRAYITNO

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…