DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Kebutuhan masyarakat atas angkutan sewa khusus berbasis teknologi informasi saat ini sangat tinggi di Sumatera Barat bahwa untuk memberikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan angkutan sewa khusus dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi di Provinsi Sumatera Barat, perlu diatur penyelenggaraannya

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan angkutan sewa khusus dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi di Provinsi Sumatera Barat, perlu diatur penyelenggaraannya;
c.bahwa perlu adanya payung hukum agar penyelenggaraan angkutan sewa khusus berbasis teknologi informasi dapat terlaksana secara tertib dan teratur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3821);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek; MEMUTUSKAN : Menetapkan, : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
6.Pemberi izin adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
7.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
9.Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
10.Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
11.Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Angkutan Umum dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara dan teratur.
12.Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
13.Angkutan Sewa Khusus adalah angkutan dengan pelayanan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
14.Perusahaan Aplikasi adalah perusahaan yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi informasi di bidang transportasi.
15.Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
16.Penyelenggara Angkutan Sewa Khusus adalah Perusahaan Angkutan Umum yang menyediakan angkutan dengan pelayanan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
17.Pemilik Angkutan Sewa Khusus adalah pemilik kendaraan yang dioperasikan untuk Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi.
18.Dokumen Perjalanan yang Sah adalah dokumen yang melekat pada kendaraan bermotor umum berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum atau dapat atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi, bukti lulus uji berupa buku uji/kartu lulus uji, dan kartu pengawasan yang masih berlaku.

Pasal 2

(1)Maksud pengaturan Peraturan Gubernur ini, yaitu :
1. a.terwujudnya usaha yang mendorong pertumbuhan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
2. b.terwujudnya kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan umum ; dan
3. c.terwujudnya perlindungan dan penegakan hukum bagi masyarakat.
(2)Tujuan pengaturan Peraturan Gubernur ini, yaitu :
1. b.terwujudnya pelayanan angkutan orang dengan memanfaatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mengakomodasi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat; dan
2. c.terwujudnya pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dengan Angkutan Sewa Khusus yang selamat, aman, nyaman, tertib, lancar dan terjangkau.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.angkutan sewa khusus;
b.perizinan;
c.peran serta masyarakat; dan
d.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Pasal 4

Angkutan Sewa Khusus wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut :

a.beroperasi pada wilayah operasi yang telah ditetapkan;
b.tidak terjadwal;
c.pelayanan dari pintu ke pintu;
d.tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
e.tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
f.penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian, tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;
g.pemesanan layanan hanya melalui aplikasi berbasis teknologi informasi; dan
h.wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 5

(1)Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Sewa Khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.menggunakan mobil penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang atau Mobil penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang paling sedikit 1.000 (seribu) centimeter cubic dan usia maksimal kendaraan 10 (sepuluh) tahun;
2. b.menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.memilik kode khusus sesuai dengan penetapan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. d.dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang dengan memuat informasi wilayah operasi, tahun penerbitan kartu pengawasan, nama badan hukum dan latar belakang logo Perhubungan;
5. e.identitas pengemudi ditempatkan pada dashboard kendaraan dan tertera pada aplikasi yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan Angkutan Sewa Khusus;
6. f.dilengkapi dokumen perjalanan yang sah;
7. g.mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat di dalam kendaraan yang mudah terbaca oleh Pengguna Jasa;
(2)Ukuran tulisan dan identitas kendaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Penetapan tarif Angkutan Sewa Khusus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan penyedia jasa transportasi melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah.
(2)Tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus yang seluruhnya berada dalam 1 (satu) daerah provinsi berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 7

Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat.

Pasal 8

Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilarang bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum, meliputi :

a.pemberian layanan akses aplikasi kepada Perusahaan Angkutan Umum yang belum memiliki izin Angkutan Sewa Khusus;
b.pemberian layanan akses aplikasi kepada perorangan;
c.perekrutan pengemudi;
d.penetapan tarif; dan
e.pemberian promosi tarif dibawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib berbadan hukum Indonesia dengan kriteria paling sedikit :

a.melakukan kontrak, penjualan, dan/atau penyerahan jasa, dan penagihan;
b.memiliki rekening bank yang menjadi sarana penampung hasil penjualan atau penyerahan jasa pada bank yang ada di Indonesia;
c.mempunyai/menguasai server atau pusat data (data centre) yang berdomisili di Indonesia;
d.melakukan pemasaran, promosi, dan kegiatan asistensi lainnya; dan
e.menyediakan layanan dan penyelesaian pengaduan konsumen.

Pasal 10

(1)Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat, wajib :
1. a.memberikan akses digital dashboard kepada pemberi izin;
2. b.memberikan akses aplikasi kepada kendaraan yang telah memiliki izin angkutan sewa khusus berupa kartu pengawasan yang diusulkan oleh badan hukum;
3. c.mentaati dan melaksanakan tata cara penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
4. d.membuka kantor cabang dan menunjuk penanggung jawab kantor di kota sesuai dengan wilayah operasi.
(2)Akses digital dashboard sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :
1. a.nama perusahaan, penanggung jawab, dan alamat Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat;
2. b.data seluruh Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang bekerjasama;
3. c.data seluruh kendaraan dan pengemudi;
4. d.akses monitoring operasional pelayanan berupa pergerakan spasial kendaraan dan tarif; dan
5. e.layanan pengaduan konsumen berupa telepon dan surat elektronik (email) Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…