DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Pergub ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Tata Cara Penganggaran 3. Pelaksanaan dan Penatausahaan 4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban 5. Monitoring dan Evaluasi 6. Sanksi 7. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik GUBERNUR SUMATERA BARAT 2 Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain Dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Bappeda Provinsi adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
9.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
10.Bantuan Keuangan Bersifat Umum adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
11.Bantuan Keuangan Bersifat Khusus adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi lain dan pemerintah kabupaten/kota dalam provinsi dalam rangka kerjasama dan tujuan 4 tertentu lainnya untuk menunjang pencapaian program prioritas pembangunan daerah penerima bantuan.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
14.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
15.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
17.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
18.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah;
19.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
20.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 ( satu ) tahun.
21.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai asumsi yang 5 mendasarinya untuk periode 1(satu) tahun.
22.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
23.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan Penganggaran yang berisi program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
24.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap satuan kerja perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
25.Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.
26.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana langsung atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah kepada pihak ketiga.
27.Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disebut SP2D-LS adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM-LS.
28.Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data keuangan daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman teknis dalam pengelolaan pemberian bantuan keuangan yang bersumber dari APBD. 6

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.tata cara penganggaran;
b.pelaksanaan dan penatausahaan;
c.pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
d.monitoring dan evaluasi.

BAB II

TATA CARA PENGANGGARAN

Pasal 4

(1)Bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka:
1. a.kerja sama daerah;
2. b.pemerataan peningkatan kemampuan keuangan; dan/atau
3. c.tujuan tertentu lainnya.
(2)Bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dan/atau penerima bantuan keuangan.

Pasal 5

(1)Bantuan keuangan kepada daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan kepada :
1. a.bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; dan
2. b.bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota di Daerah.
(2)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam rangka kerja sama daerah dan tujuan tertentu lainnya.
(3)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. 7

Pasal 6

(1)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari:
1. a.Bantuan Keuangan Bersifat Umum; dan
2. b.Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.
(2)Bantuan Keuangan Bersifat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah penerima bantuan keuangan.
(3)Bantuan Keuangan Bersifat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah dalam rangka pemerataan peningkatan kemampuan Keuangan Daerah.
(4)Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah penerima bantuan keuangan.
(5)Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, diberikan kepada pemerintah provinsi lain dan pemerintah kabupaten/kota di Daerah dalam rangka kerja sama daerah dan tujuan tertentu lainnya.

Pasal 7

(1)Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(5)digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
(2)Program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sejalan dengan program prioritas dan program unggulan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Program prioritas dan program unggulan Pemerintah Daerah 8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan program prioritas dan program unggulan tertentu yang menjadi arah kebijakan alokasi pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk tahun anggaran berkenaan.
(2)Program prioritas dan program unggulan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipedomani oleh pemerintah daerah calon penerima bantuan keuangan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan bantuan keuangan yang akan diusulkan.
(3)Program prioritas dan program unggulan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Bappeda Provinsi berdasarkan perencaanaan pembangunan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Penetapan program prioritas dan program unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun paling lambat bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun anggaran berkenaan.

Pasal 9

(1)Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b digunakan untuk kegiatan yang akan menambah aset atau belanja modal bagi penerima bantuan keuangan meliputi :
1. a.pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dan kewenangan pemerintah daerah penerima bantuan keuangan;
2. b.rehab sedang/berat gedung kantor, serta sarana dan prasarana pelayanan publik; dan
3. c.pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik.
(2)Peruntukan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada pemerintah daerah provinsi lain dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah tahun berkenaan.
(3)Pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan rehab sedang/berat gedung kantor, serta sarana dan prasarana pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk spesifikasi teknis konstruksi harus mengikuti aturan teknis yang telah ditetapkan 9 berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4)Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan rehab sedang/berat gedung kantor serta sarana dan prasarana pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sudah termasuk biaya administrasi kegiatan, biaya perencanaan dan biaya pengawasan yang besarannya mempedomani ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dalam rangka kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dapat berupa berbagi (sharing) pendanaan antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah penerima bantuan keuangan.
(2)Berbagi (Sharing) pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada kesepakatan bersama yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah penerima bantuan keuangan.
(3)Proporsi dari berbagi (sharing) pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah penerima bantuan keuangan.

Pasal 11

(1)Perencanaan Bantuan Keuangan Bersifat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berdasarkan hasil analisis kesenjangan fiskal antar daerah kabupaten/kota yang dilakukan oleh BPKAD.
(2)Analisis kesenjangan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita dan indeks pembangunan manusia.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…