DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 9 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Menetapkan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 211);

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
6.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7.Rencana Kontingensi adalah proses identifikasi dan penyusunan rencana ke depan yang didasarkan pada keadaan yang kemungkinan besar akan terjadi, namun juga belum tentu terjadi.
8.Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, yang selanjutnya disingkat RPKB adalah sebuah perencanaan pada level strategi dalam bentuk kerangka kerja pada lingkup kedaruratan bencana yang dapat diterapkan pada semua tingkat, yurisdiksi, dan disiplin ilmu.
9.Kabupaten/Kota adalah kabupaten atau kota di Daerah.

Pasal 2

(1)RPKB berkedudukan sebagai:
1. a.parameter keberhasilan penanganan darurat Bencana pada tingkat Daerah;
2. b.induk prosedur operasi standar seluruh institusi terlibat pada tingkat Daerah;
3. c.dasar penyusunan Rencana Kontingensi; dan
4. d.dasar penyusunan prosedur operasi standar institusi terlibat.
(2)RPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Daerah secara terpadu dan terkoordinasi, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan kedaruratan Bencana.

Pasal 3

(1)RPKB disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.buku 1 memuat ketentuan mengenai kerangka penanggulangan kedaruratan bencana yang terdiri atas:
  1. 1.pendahuluan;
  2. 2.profil kebencanaan daerah;
  3. 3.perencanaan strategis;
  4. 4.rencana tindak lanjut; dan MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA.
  5. 5.penutup.
2. b.buku 2 memuat prosedur yang terdiri atas:
  1. 1.pengantar; dan
  2. 2.prosedur operasi.
3. c.buku 3 memuat ketentuan mengenai panduan teknis, yang terdiri atas:
  1. 1.pengantar;
  2. 2.sistem peringatan dini multi bahaya;
  3. 3.penyelenggaraan siaga darurat Bencana;
  4. 4.pola integrasi organisasi tanggap darurat Bencana Daerah ke Kabupaten/Kota; dan
  5. 5.penyelenggaraan operasi tanggap darurat Bencana Daerah.
(2)RPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan penyusunan Rencana Kontingensi.
(3)Dokumen RPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Dalam rangka menjamin terwujudnya pelaksanaan RPKB secara terarah, terpadu, terkoordinasi, efektif, dan efisien, serta menyeluruh, Gubernur melakukan pembinaan, pengendalian, dan evaluasi RPKB.
(2)Pembinaan, pengendalian, dan evaluasi RPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui BPBD secara terkoordinasi dengan melibatkan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan Bencana.
(3)Pembinaan, pengendalian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4)Hasil pembinaan, pengendalian, dan evaluasi RPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) digunakan sebagai bahan dalam melakukan peninjauan kembali RPKB.

Pasal 5

(1)RPKB dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun atau sewaktu- waktu apabila terjadi bencana.
(2)Peninjauan kembali RPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD secara terkoordinasi dengan melibatkan perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan Bencana.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal 9 Januari 2024 GUBERNUR SUMATERA BARAT, dto MAHYELDI Diundangkan di Padang Pada tanggal 9 Januari 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, dto HANSASTRI BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 1

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…