DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 13 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini merubah Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2013 tentang Pengeluaran Daerah Mendahulu Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2013 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan - Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, Undang-Uridang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646): Mengingat : 1. 1 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286), . Undang-Undang Normor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 3. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 4 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), 5. “ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438), 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 7. Negara Republik Indonesia Nomor 4028), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 8. 2 10.11.12.13.14. Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712),Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 9. Republik Indoensia Nomor 5340), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577),Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090): Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 3 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2013 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 75 TAHUN 2013 TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 “ Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun Anggaran 2013 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan

Pasal 2

ayat

(2)dan ayat
(3)diubah, sehingga

Pasal 2

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

ayat

(4)huruf a merupakan belanja untuk keperluan: a. pembayaran gaji dan tunjangan PNS/Gubernur/Wakil Gubernur, b. pembayaran tunjangan kinerja daerah, Cc. pembayaran penghasilan dan tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, dan d. pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap.
(2)Belanja pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(4)huruf b merupakan belanja untuk pembayaran kebutuhan pelayanan kesehatan dan sosial, serta melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, yang meliputi:a. pelayanan jasa untuk kebutuhan rumah sakit, 4 b. pelayanan iasa untuk kebutuhan kelayan panti: dan c. belanja jasa petugas.
(3)Belanja keperluan kantor sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(4)huruf c merupakan keperluan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan rincian sebagai berikut: belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja bahan/material untuk kebutuhan pelayanan kesehatan, belanja makan dan minum rapat, belanja makan dan minum tamu Gubernur dan Wakil Gubernur, dan belanja perawatan kendaraan bermotor. 2. Beberapa uraian belanja dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun Anggaran 2013 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 diubah, sehingga secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Dzerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal 13 Februari 2014 GUBERNUR SUMATERA BARAT, LS - 3 WAN PRAYIT Ta Diundangkan di Padang pada tanggal13 Februari 2014 SEKRETANIS DAERAH PROVINSI SUMATE BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 2D. ASMAR 5s LAMPIRAN |: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR :1O TAHUN 2014 TANGGAL :1 3 FEBRUARI 2014 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 75 TAHUN 2013 TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 GUBERNUR SUMATERA BARAT, KT . pdh ora TNO 2425262728 Hg 313233343536373839 No. BADAN/DINAS/KANTOR ANGGARAN SPD SP2D 1 2 3 4 5 1 (DINAS PENDIDIKAN 45.993.095.512,00 11.498.273.878,00 3.832.757.959,33 2 IDINAS KESEHATAN 34.037.222.261,00 8.509.305.565,25 2.836.435.188,42 3 IRUMAH SAKIT DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR 36.626.609.335,00 9.156.652.333,75 3.052.217.444,58 4 (RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB SAANIN 15.738.341.848,00 3.934.585.462,00 1.311.528.487,33 5 IRUMAH SAKIT DAERAH SOLOK 19.092.723.972,00 4.773.180.993,00 1.591.060.331,00 6 IRUMAH SAKIT DAERAH PARIAMAN 20.133.259.249,00 5.033.314.812,25 1.677.771.604,08 7 IDINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG DAN PEMUKIMAN 33.776.408.138,00 8.444.102.034,50 2.814.700.678,17 8 SUMBERDAYA AIR 13.719.394.507,00 3.429.848.626,75 1.143.282.875,58 9 IBAPAN PEMBANGUNAN DAERAH 9.790.411.566,00 2.447.602.891,50 815.367.630,50 10 IDINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 15.760.074.714,00 3.940.018.678,50 1.313.339.559,50 pm BADAN DAMPAK LINGKUNGAN 4.971.423.419,00 1.242.855.854,75 414.285.284,92 BAPAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4.333.821.807,00 1.083.455.451,75 361.151.817,25 DINAS KEHUTANAN 10.069.674.936,00 2.517.418.734,00 839.139.578,00 6.548.845.918,00 1.637.211.479,50 545.737.159,83 DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 12.442.565.124,00 3.110.641.281,00 1.036.880.427,00 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & KB 4.363.385.131,00 1.090.846.282,75 363.615.427,58 4.403.332.184,50 1.467.777.394,83 IDIYAS SOSIAL 17.613.328.738,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSIMIGRASI 17.622.183.885,00 4.405.545.971,25 1.468.515.323,75 7.441.589.847,00 1.860.397.461,75 620.132.487,25 DINAS KOPERASI DAN UKM BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL PROVINSI 3.558.553,468,00 889.638.367,00 296.546.122,33 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 15.637.120.700,00 3.909.280.175,00 1.303.093.391,67 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 8.534.272.867,00 2.133.568.216,75 711.189.405,58 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.684.954.226,00 1.171.238.556,50 390.412.852,17 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8.190.236.037,00 2.047.559.021,75 682.519.673,92 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 2.245.423.810,00 561.355.952,50 187.118.650,83 DPRD 16.674.100.000,00 4.168.525.000,00 1.389.508.333,33 EKBETARIAT DAERAH Sab a aii 1425 52,910,814.563,00 |. 13.227-703.620,75 “114409.234,546,9 SEKRETARIAT DPRD 14.579.849.228,00 3.644.962.307,00 | 1.214.987.435,67 PINAS KEUANGAN DAERAH 592.754.707.181,00 | 148.188.676.795,25| 49.396.225.598,42 INSPEKTORAT DAERAH 6.455.909.722,00 1.613.977.430,50 537.992.476,83 BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN 6.565.332.684,00 1.641.333.171,00 547.111.057,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 6.294.237.975,00 | 1.573.559,493,75 524.519.831,25623.687.947,08 BADAN KETAHANAN PANGAN 7.484.255.365,00 1.871.063.841,25 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 4.670.680.454,00 1.167.670.113,50 389.223.371,17 9.691.070.931,00 2.422.767.732,75 807.589.244,25 DINAS PERKEBUNAN BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 70 NTOR PENGHUBUNG yag. 0g 3 “NI '3.567.531.467,00 891.882.866,75 |. I297.294.288,92 DINAS PERTANIAN 36.032.738.962,00 9.008.184.740,50 | 3.002.728.246,83 9.921.702.713,00 2.480.425.678,25 826.808.559,42 DINAS PETERNAKAN 10.608.479.4883,00 2.652.119.372,00 884.039.957,33 40 JDINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 13.133.368.374,00 3.283.342.094 1.094.447.364,5 1.164.269.700.172,00 291.067.425.043 ..97.022.475.014,33 2 12 1314151617181920212223 MLAH 5 LAMPIRAN I! : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR TANGGAL : TENTANG : 1 10 TAHUN 2014 13 FEBRUARI 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 75 TAHUN 2013 TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH NO URAIAN BELANJA ANGGARAN SPD SP2D KET A IBELANJA TIDAK LANGSUNG 38.967.654.412,00 9.741.913.603,00 3.247.304.534,33 sewa had BOS, SPD diterbitkan BELANJA PEGAWAI 38.967.654.412,00 9.741.913.603,00 3.247.304.534,33 1| Gaji dan tunjangan PNS/Gubemur /Wakil Gubenur 28.560.962.412,00 7.140.240.603,00 2.380.080.201,00 2| Tambahan Penghasilan PNSD 10.406.692.000,00) 2.601.673.000,00 867.224.333,33 3| Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan 0,00 0,00 Anggota DPRD serta KDH/WkI. KDH
1. a.Belanja Penunjang Komunikasi Insentif 0,00 0,00 0,00 Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD
2. b.Biaya Penunjang Operasional KDH/WkI. 0,00 0,00 0,00 KDH C. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan 0,00 0,00 0,00 DPRD BELANJA HIBAH 0,00 0,00 0,00 Hibah BOS (Bantuan Operasional Sekolah) IT (PENGELUARAN TIDAK TERDUGA 0, O, o,oo| Pembayaran kejadian bencana alam dan sosial
3. a.Penanggulangan bencana banjir
4. b.Perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur yang tidak dapat diprediksi C. Penanggulangan DBD, Flu Burung, Diare massal
5. d.Pengamanan kejadian luar biasa Utk kegiatan, SPD diterbitkanB (BELANJA LANGSUNG 13.943.160.151,00 3.485.790.037,75 1.161.930.012,58 pekei I BELANJA PEGAWAI 434.130.000,60 108.532.500,00 36.177.500,00 1| Pembayaran Honorarium Non PNS/ Pegawai 434.130.000,00 108.532.500,00 36.177.500,00 BLUD/Petugas Kebersihan
6. a.Honorarium Pegawa' Honorer/Tidak Tetap 309.130.000,00 77.032.500,00 25.677.500,00
7. b.Honorarium Petugas Asrama 126.002.000,00 31.500.000,00 10.500.000,06 II BELANJA BARANG DAN JASA 13.509.030.151,00 3.377.257.537,75 1.125.752.512,58 1iPembayaran Bahan Habis Pakai 1.179.513.096,00 369.878.274,00 123.292.758,00
8. a.Belanja pengisian tabung gas (kebutuhan 0,00 0,00 0,00 Rumah Sakit)
9. b.Belanja logistik ( belanja bahan pokok 390.000.000,00 97.500.000,00 32.500.000,00 harian rumah tangga KHD/WkI.KDH,/kebutuhan Kelayan Panti/kebutuhan makan pasien Rumah Sakit) 0,00 0,00 0,00
10. c.Pembayaran Listrik Belanja Bahan/Material
11. d.Belanja Alat Tulis Kantor (Belj. Lsg Pcxok) 617.642.930,00 154.410.732,50 51.470.244,17
12. e.Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas mobilitas 471.870.166,00 117.967.541,50 39.322.513,83 (Keg. Rapat-Rapat Koordinasi) 2|Pembayaran Bahan /Material 410.000.000,00 102.500.000,00 34.166.666,67
13. a.Belanja obat-obatan 410.000.000,00 102.500.000,00 34.166.666,67
14. b.Belanja makanan ternak 0,00 0,00 0,00 2) )J £. Belanja bahan kimia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. d.Belanjabahan makanan buruh kehutanan
16. e.Belanja bahan makanan kelasi kapal 0,00 0,00 0,00 3|Pembayaran Jasa Kantor 2.796.619.326,00 699.154.831,50 233.051.610,50
17. a.Belanja Telepon 271.241.937,00 67.810.484,25 22.603.494,75
18. b.Belanja Air 450.600.000,00 112.650.000,00 37.550.000,00
19. c.Belanja Listrik 1.284.000.389,00 321.000.097,25 107.000.032,42
20. d.Belanja Surat Kabar/Majalah 297.237.000,00 74.309.250,00 24.769.750,00
21. e.Belanja Kawat/Faxmili/Internet/VPN 462.840.000.00 115.710.000,00 38.570.000,00
22. f.Belanja paket pengiriman 30.700.000,00 7.675.000,00 2.558.333,33
23. g.Belanja jasa transaksi keuangan 0,00 0.00 0,00
24. h.Belanja jasa laboratorium 0,00 00 0,00 4| Pembayaran Premi Asuransi 1.133.400.000,00 283.350.000,00 94.450.000,00 883.400.000,00 220.850.000,00 73.616.666,67
25. a.Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
26. b.Belanja Premi Asuransi Kesehatan 250.000.000,00 62.500.000,00 20.833.333,33 5) Pembayaran Makanan dan Minuman 5.407.503.000,00 1.351.875.750,00 450.625.250,00
27. a.Belanja makanan dan minuman harian 0,00 0,00 0,00 pegawai ( Satpol PP)
28. b.Belanja makanan dan minuman rapat 834.802.000,00 208.700.500,00 69.566.833,33 Cc. Belanja makanan dan minuman tamu 4.572.761.000,00 1.143.175.250,00 381.058.416,67 6 Belanja Jasa Petugas 1.153.690.000,00 288.422.500,00 96.140.833, 33
29. a.Belanja Jasa Pengamanan Kantor 139.315.000,00 34.828.750,00| 11.609.583,33
30. b.Belanja Jasa Petugas Kebersihan 1.614.375.000,06 253.593.756,00 84.531.250,00 Cc. Belanja Jasa Sopir 0,00 0,00 0,00
31. d.Belanja Jasa Kesenian 225.000.000,00 56.250.000,00 18.750.000,00 7| Iuran Jaminan Kesehatan BPJS 0,00 0,00 0,00 8| Kejadian Operasional Penyelenggaraan 0,00 0,00 0,00 Pemerintahan Lainnya yang Bersifat Mendesak 9|Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.128.304.729,00 282.076.182,25 94.025.394,08
32. a.Belanja Jasa Service 118.380.000,00 29.595.000,00 9.365.000,00
33. b.Belanja Penggantian Suku Cadang 464.158.800,00 116.039.700,00 38.679.900,00 5 9 C. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 466545429Ol 116.636.357,25 38.878.785,75
34. d.Belanja Jasa KIR 1.250.000,00 312.500,00 104.166,67
35. e.Belanja Pajak Kendaraan Bermotor/Perpanjangan 77.970.500,00 19.492.625,00 6.497.541,67 STNK JUMLAH 52.910.814.563,00 13.227.703.640,75 4.40.234.546,92 , Bj SKPD: KANTOR PENGHUBUNG No. URAIAN BELANJA ANGGARAN SPD SP2D KET. A BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.864.293.159,00 T16.073.289,75 238.691.096,58 |Untuk Gaji dan BOS, SPD diterbitkan pertriwulan | JIBELANJA PEGAWAI 2.864.293.159,00 716.073.289,75 238.691.C96,58
  1. 1.(Gay dan Tunjangan Daerah PNS/Gubernur/Wakil Gubernur 2.007.293.159,00 501.823.289,75 167.274.429,92
  2. 2.|Tambahan Penghasilan PNSD 857.000.000,00 214.250.000,00 71.416.666,67
  3. 3.|Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD 0,00 0,00 0,00a. Belanja Penunjang Komuuikasi Insentif Pimpinan DPRD danAnggota DPRD 0,00 0,00 0,00b. Biaya Penunjang Operasional KDHAWkI. KDH 0,00 0,00 0,00c. Biaya Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 0,06 0,00 0,00 I! IBELANYA HIBAH 0,00 0,00 0,00 Hibah BOS (bantuan Operasional Sekolah) 0,00 0,00 0,00 4 IPENGELUARAN TIDAK TERDUGA 0,00 0,00 0,00 Pembayaran kejadian bencana alam dan sosial 0,00 0,00 0,60a. Penanggulangan Bencana Banjir 0,00 0,00b. Perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur yang tidak dapat diprediksi 0,00 0,00c. Penanggulangan DBD, Flu Burung ' Diare Massal 0,00 0,00d. Pengamanan Kejadian Luar Biasa 0,00 0,00 B (BELANJA LANGSUNG 703.238.308,00 175.809.577,00 58.603.192,33 (Untuk kegiatan, SPD diterbitkan perbulan | IBELANJA PEGAWAI 39.600.000,00 9.900.000,00 3.300.000,00
  4. 1.JPembayaran Honorarium Non PNS/Pegawai BLUD/Petugas 39.609.000,00 9.900.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 IL IBELANJA BARANG DAN JASA 663.638.308,00 165.909.577,00 55.303.192,33 Pembayaran Bahan Habis Pakai 146.651.000,00 36.662.750,00 12.220.916,67a. Belanja pengisian tabung gas (kebutuhan Rumah Sakit) 0,00 0,00b. Belanja logistik (belanja bahan pokok harian rumahtangga KDHWkI KDH/kebutuhan Kelayan Panti/kebutuhan Panti Kebutuhan Makan Pasien Rumah Sakit 0,00 0,00Cc. ATK 0,00 0,00 0,00d. BBM 146.651.000,00 36.662.750,00 12.220.916,67 Pembayaran Bahan Material 0,00 0,00 0,00a. Belanja Obat-obatan 0,60 0,00b. Belanja Makanan Temak 0,00 0,00C. Belanja Bahan Kimia 0,00 0,00d. Belanja Bahan Makanan Buruh Kehutanan 0,00 0,00e. Belanja Bahan Makanan Kelasi Kapal 0,00 0,00 Pembayaran Jasa Kantor 195.937.308,06 48.984.327,00 16.328.109,00a. Belanja Telepon 24.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00b. Belanja Air 2.400.000,00 600.000,00 200.000,00Cc. Belanja Listrik 87.600.000,00 21.900.000,00 7.300.000,00d. Belanja Surat Kabar/Majalah 18.600.000,00 4.650.000,00 1,550.000,00e. Belanja Kawat/Faximile/Intemet'VPN 51.337.308,00 12.834.327,00 4.278.129,00f. Belanja Paket Pengiriman 12.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00
  5. 9.Belanja Jasa Transaksi Keuangan 0,20 0,00h. Belanja Jasa Laboratorium 0,90 0,69 Pembayaran Premi Asuransi 0,00 0,00 0,00a. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 0,00 0,00 0,00b. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 Pembayaran Makanan dan Minuman 101.700.000,00 25.425.000,00 8.475.000,00a. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (Satpol Pp) 0,00 0,00 0,00b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.200.000,00 5.300.000,00 1.766.666,67C. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 80.500.000,00 20.125.000,00 6.708.333,33 GUBERNUR SUMATERA BARAT, — IRWAN PRAYITN
  6. 6.iGelanja Jasa Petugas 0,00 6,00 0,00a. Belanja Jasa Pengamanan Kantor 0,00 0,00b. Belanja Jasa Petugas Kebersihan 0,00 0,00 0,00C. Belanja Jasa Sopir 0,00 0,00
  7. 7.Iuran Jaminan Kesehatan BPJS 0,00 0,00
  8. 8.Kejadian Operasional Peneyelenggaraan Pemerintahan 0,00 0,00 9 |Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 219.350.060,0U 54.837.500,00 18.279.166,67a. Belanja Jasa Service 46.200.000,00 11.550.000,00 3.850.000,00b. Belanja Penggantian Suku Cadang 137.100.000,09 34.275.000,00 11.425.060,00c. Beianja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 12.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00U. Belanja Pajak Kendaraan 24.050.000,00 6.012.500,00 2.004.166,67 JUMLAH 3.567.531.467,00 891.822.866,75 297.294.288,92 A-

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…